Zumi Zola Dicegah ke Luar Negeri, Mendagri: Sah-sah Saja

Zumi Zola Dicegah ke Luar Negeri, Mendagri: Sah-sah Saja

Gubernur Jambi Zumi Zola dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut itu hal yang wajar untuk keperluan proses penyidikan. “Pencekalan-pencekalan itu sah-sah saja seusai mekanisme UU yang ada mungkin pencegahan pencekalan itu sah-sah saja seusai aturan mekanisme UU yang ada,” ujar Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Tjahjo mengatakan aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mencegah Zumi ke luar negeri. Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. “Itu silakan setiap aparat penegak hukum punya hak untuk pejabat atau anggota masyarakat yang diperlukan untuk keterangan kesaksian lebih lanjut,” kata Tjahjo. Zumi dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK hingga 6 bulan ke depan. Informasi itu disampaikan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno. “Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021,” ucap Agung Sampurno ketika dimintai konfirmasi, Rabu (31/1). KPK menyebut akan mengumumkan status hukum Zumi terkait pengembangan kasus suap APBD Jambi dalam beberapa hari ke depan. Zumi sendiri mengaku kurang tahu soal kabar status tersangka dirinya.

Gubernur Jambi Zumi Zola dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut itu hal yang wajar untuk keperluan proses penyidikan. “Pencekalan-pencekalan itu sah-sah saja seusai mekanisme UU yang ada mungkin pencegahan pencekalan itu sah-sah saja seusai aturan mekanisme UU yang ada,” ujar Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Tjahjo mengatakan aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mencegah Zumi ke luar negeri. Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. “Itu silakan setiap aparat penegak hukum punya hak untuk pejabat atau anggota masyarakat yang diperlukan untuk keterangan kesaksian lebih lanjut,” kata Tjahjo. Zumi dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK hingga 6 bulan ke depan. Informasi itu disampaikan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno. “Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021,” ucap Agung Sampurno ketika dimintai konfirmasi, Rabu (31/1). KPK menyebut akan mengumumkan status hukum Zumi terkait pengembangan kasus suap APBD Jambi dalam beberapa hari ke depan. Zumi sendiri mengaku kurang tahu soal kabar status tersangka dirinya.

MAKASSAR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, penunjukan petinggi TNI atau Polri sebagai penjabat Kepala Daerah sah-sah saja dilakukan. Pasalnya, pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mampu menutupi kebutuhan jumlah Plt di provinsi yang akan melakukan Pilkada Serentak 2018. “Ini kan terlalu banyak, 17 provinsi yang gelar pilkada serentak . Eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri tidak sebanyak itu untuk menjadi Plt. Jadi eselon di (instansi) yang lain bisa saja,” ungkap JK di sela peninjauan ke proyek Makassar New Port (MNP) di Makassar, Jumat (26/1/2018).

JAKARTA- Komsi Pemberantasan Korupsi {   KPK }tak ambil pusing dengan bantahan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal penerimaan ruko dan tanah dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). “Silakan saja kalau membantah. Kalau ada bukti silakan ajukan ke persidangan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa 30 Januari 2018. Febri menegaskan bahwa penyidik sudah memiliki bukti-bukti untuk membuktikan fakta dari rangkaian peristiwa dalam dakwaan Setya Novanto. Jaksa KPK, kata dia, hanya berfokus untuk membuktikan dakwaan Setya Novanto. “Yang disebutkan di sana tentu sudah didukung bukti-bukti yang cukup,” ujarnya. BACA:  Andi Narogong: Adik Gamawan Fauzi Dapat Ruko dari Paulus Tannos Seperti disebutkan dalam surat dakwaan Setya, Gamawan diduga menerima uang Rp 50 juta, satu unit ruko di Grand Wijaya, serta sebidang tanah di Jalan Brawijaya III. Uang dan aset itu diterima Gamawan melalui adiknya, Asmin Aulia. Namun, Gamawan membantah.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Menurut Gamawan, aset itu bukan pemberian, melainkan pembelian. Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, kata Gamawan, menjual kepada Asmin dan rekan Asmin, yang kini menjadi politikus Partai NasDem, Johnny Plate. Pembelian aset itu diatasnamakan perusahaan adiknya dan Johnny, bukan atas nama pribadi. Gamawan Fauzi   mengaku adiknya punya bukti pembelian yang sah. BACA:  Disebut Dapat Hadiah Ruko, Gamawan Fauzi: Beli dari Paulus Tannos Dalam surat dakwaan Setya, PT Sandipala Arthaputra juga disebut sebagai perusahaan yang turut diuntungkan dalam korupsi proyek e-KTP. PT Sandipala diduga menerima uang senilai Rp 145 miliar dari proyek tersebut. Febri menambahkan KPK  meyakini masih banyak pelaku lain yang harus diproses secara hukum dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. “Pengembangan kasus tidak berhenti sampai sekitar 6 orang yang diproses. Masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab,” ujarnya Simak:  Gamawan Fauzi: Dengar Isu Ada yang Terima Uang E-KTP, Saya Marah Infografis: Tangkapan KPK Didominasi Koruptor Pilihan Rakyat

TEMPO.CO , Jakarta -Pengamat politik Maswadi Rauf menyatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tidak melanggar demokrasi.  “Nggak dong. Demokrasi itu kan berdasarkan hukum. Kalau hukum dilanggar itu tidak apa-apa orang dicabut hak asasinya,” kata Maswadi di Menara Universitas Nasional, Sabtu, 13 Mei 2017. Maswadi mengibaratkan seorang pencuri juga wajib dihukum jika terbukti bersalah. Pencabutan hak asasi pencuri itu, sah-sah saja dilakukan karena ia telah melanggar ketertiban. Hal yang sama terjadi pada HTI. Namun Maswadi mengatakan pemerintah harus bisa membuktikan bahwa organisasi yang lahir di Jerusalem itu telah melanggar Pancasila. “Harus terbukti bertentangan dengan NKRI. Kalau ada buktinya ya saya pikir tidak masalah,” tutur Maswadi. ( Baca: Pembubaran HTI, Kejaksaan Agung Menunggu Bukti-bukti ) Maswadi menambahkan, pemerintah tidak hanya harus membuktikan bahwa ideologi HTI tersebut salah dan melanggar hukum. Namun juga implementasi dari ideologi tersebut. Sebab sebagai benda mati, ideologi tak bisa dihukum jika tak digunakan untuk beraksi. “Tindakan itu yang harus dibuktikan. Ada enggak tindakan yang melanggar hukum itu? Apa yang dilanggar? Jadi perlu ada pengadilan,” ujar Maswadi.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Sementara itu Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar berpendapat sebaliknya. Dia menilai pembubaran HTI ini mencederai demokrasi. Menurut dia, mestinya pemerintah melakukan proses hukum di pengadilan lebih dulu sebelum memutuskan membubarkan. ( Baca: HTI Bantah Tudingan Anti-Pancasila, Begini Penjelasannya ) “Saya kira ini cacat secara demokrasi. Di Negara demokrasi satu keputusan politik apalagi itu menyangkut hak-hak dasar warga negara itu mesti diputuskan melalui pengadilan,” ujar Massa. Menurut Massa, pembubaran tanpa melalui proses pengadilan ini nantinya akan menimbulkan sikap diskriminatif dari pemerintah. “Kenapa ini dibubarkan ini tidak?” ujar dia. Pada Senin 8 Mei 2017 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak sewenang-wenang mengambil keputusan membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Upaya pembubaran itu akan melalui prosedur hukum. ( Baca: HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti ) “Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017. Pertimbangan membubarkan HTI didasari sejumlah pertimbangan. “Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” ujarnya. Kegiatan HTI pun diindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. ( Baca: Berita Terbaru, Alasan HTI Tolak Sistem Demokrasi Pemerintah Kini ) “Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat,” ujar Wiranto usai rapat tertutup dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ormas HTI ramai diperbincangkan karena mengusung isu tentang negara khilafah. Ideologi yang bertentangan dengan dasar negara RI itu pun dikabarkan merebak ke sejumlah komunitas termasuk perguruan tinggi. ( Baca: Hizbut Tahrir Indonesia, Dari Dakwah hingga Tudingan Radikalisme) MAYA AYU PUSPITASARI | YOHANES PASKALIS

Related Posts

Comments are closed.