Yusril Hadiri Sidang Ajudikasi Bawaslu

Yusril Hadiri Sidang Ajudikasi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang ajudikasi terhadap 3 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra hadir langsung. “Sidang ajudikasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, yang bertindak sebagai ketua majelis dalam sidang pendahuluan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Dalam sidang ini, Abhan didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa. Mereka yang mendampingi Abhan ialah Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar. Dari pihak pemohon, selain Yusril, hadir Sekjen Partai Idaman Ramdansyah dan Kuasa Hukum Parsindo Karmal Maksudi. Sementara pihak termohon yang hadir ialah para komisioner KPU, yaitu Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Thantowi dan Evi Novida Ginting Manik. Abhan mengatakan, Bawaslu sebelumnya telah melaksanakan mediasi terhadap masing-masing partai namun gagal. Ia juga meminta pemohon dan termohon untuk bekerjasama mempermudah jalannya persidangan. “Hari ini kami menggelar sidang yang diajukan, kami telah melaksanakan mediasi tapi gagal maka hari ini kami lanjutkan dengan sidang ajudikasi,” kata Abhan “Sesuai dengan catatan selamatnya tanggal 5 Maret ini harus kami putus maka kami harapkan kerjasamanya maka sidang kami lakukan secara maraton,” sambungnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang ajudikasi terhadap 3 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra hadir langsung. “Sidang ajudikasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, yang bertindak sebagai ketua majelis dalam sidang pendahuluan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Dalam sidang ini, Abhan didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa. Mereka yang mendampingi Abhan ialah Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar. Dari pihak pemohon, selain Yusril, hadir Sekjen Partai Idaman Ramdansyah dan Kuasa Hukum Parsindo Karmal Maksudi. Sementara pihak termohon yang hadir ialah para komisioner KPU, yaitu Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Thantowi dan Evi Novida Ginting Manik. Abhan mengatakan, Bawaslu sebelumnya telah melaksanakan mediasi terhadap masing-masing partai namun gagal. Ia juga meminta pemohon dan termohon untuk bekerjasama mempermudah jalannya persidangan. “Hari ini kami menggelar sidang yang diajukan, kami telah melaksanakan mediasi tapi gagal maka hari ini kami lanjutkan dengan sidang ajudikasi,” kata Abhan “Sesuai dengan catatan selamatnya tanggal 5 Maret ini harus kami putus maka kami harapkan kerjasamanya maka sidang kami lakukan secara maraton,” sambungnya.

JAKARTA — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan dirinya berencana absen dalam mediasi kedua dengan KPU pada Sabtu (24/2). Yusril menegaskan akan melawan KPU dalam proses sidang terbuka. “KPU tadi sudah bilang hanya buang waktu (mediasi) . KPU tetap pada pendiriannya. Mungkin pengurus PBB yang lain bisa datang pada mediasi kedua, ” ujar Yusril ketika dikonfirmasi Republika.co.id terkait rencananya untuk menghadiri mediasi, Jumat (22/2). Yusril mengaku putus asa dengan adanya mediasi. “Saya sudah patah arang, tinggal saya lawan saja mereka (KPU),” tegasnya. Selain putus asa, Yusril juga mengungkapkan jika pihaknya kecewa dengan KPU. Dia menilai KPU bersikap tidak adil kepada PBB.  “Dengan Partai Garuda dan Partai Berkarya KPU mau melakukan mediasi. Dengan PBB tidak. Ya, kami akan melawan. Yang kami inginkan hanya keadilan, ” pungkas Yusril. Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya tetap menjadwalkan mediasi kedua antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Mediasi pertama yang digelar Bawaslu pada Jumat. telah gagal mencapai kata sepakat. “Besok Sabtu, kami jadwalkan mediasi kedua, pukul 12.00 WIB, ” ujar Bagja ketika dikonfirmasi Republika, Jumat siang. Mediasi kedua ini, kata dia dijadwalkan sebagaimana dua kali tahapan mediasi berdasarkan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu. Saat disinggung tentang kemungkinan absennya kedua pihak pada mediasi kedua, Bagja menyatakan tetap akan menanti perkembangan selanjutnya. “Kita lihat besok, ” tegas Bagja. Dia melanjutkan, jika mediasi kedua kembali tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu langsung akan menggelar sidang terbuka atau ajudikasi. ” Sidang ajudikasi akan kami jadwalkan pada Senin (26/2), ” tambah Bagja.

Kedua pihak masih keukeuh pada sikapnya masing-masing, khususnya KPU/ REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mediasi kedua antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (24/2) tanpa hasil. Seperti halnya mediasi pertama pada Jumat (23/2) kemarin, kedua pihak masih keukeuh pada sikapnya masing-masing, khususnya KPU. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra usai mediasi memastikan siap melanjutkan dalam sidang terbuka atau ajudikasi pada Senin (26/2). “Tidak ada titik temu antara PBB dan KPU. PBB datang membawa usulan-usulan untuk dibahas tapi KPU tidak ada tawaran apa-apa, pokoknya kami menolak. Jadi ya kalau gitu ya kita lanjut saja di persidangan,” ujar Yusril di Kantor Bawaslu, Jakarta pada Sabtu (24/2).

seperti di kutip dari http://nasional.republika.co.id

Yusril melanjutkan siap menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan ahli untuk didengar dalam persidangan ajudikasi nanti. Namun Yusril mengatakan, sebelum sidang digelar, PBB meminta kepada Bawaslu untuk menambah bukti baru terkait gugatan tidak lolosnya PBB. “Tadi dikabulkan. Jadi sebelum sidang pada Senin nanti kami akan lakukan perbaikan, penambahan bukti baru dari yang kami dapatkan di lapangan,” kata Yusril. Menurut Yusril, yang menjadi persoalan PBB terkait alasan tidak lolos karena tidak memenuhinya syarat kepengurusan dan keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Ia mempertanyakan alasan dilakukan verifikasi pada kabupaten tersebut. Padahal sebelumnya berdasarkan SK KPU Nomor 127 itu sudah dilakukan verifikasi di dua kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manowari Selatan. Lalu pada 7 Januari sudah diumumkan bahwa PBB sudah lolos di dua kabupaten tersebut.   Namun kemudian pada 11 Januari ada keputusan MK yang mengatakan seluruh kabupaten kota harus diverifikasi lagi.  Lalu KPU menerbitkan peraturan bahwa verifikasi dilakukan 100 persen provinsi dan 75 persen kabupaten kota. Untuk memenuhi kebutuhan 75 persen itu, kata Yusril, dari 13 kabupaten Papua Barat, ada 9 daerah kabupaten yang lama dan satu daerah otonomi Manokwari dimasukkan ke dalam daftar sehingga ada 10 yang untuk verifikasi. Dia pun menduga ada permainan dalam proses tidak meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. “Kenapa ini diverifikasi lagi, padahal sebulan sebelumnya sudah dinyatakan lolos? Sebulan kemudian dinyatakan tidak lolos. Jadi ada permainan apa di balik semua ini? Ada skenario apa di balik semua ini?” ujarnya. Karena itu, pihaknya pun enggan membicarakan persoalan tersebut dalam mediasi. “Karena tidak ada gunanya. Tapi kami tetap nanti akan mempertanyakan persoalan ini di dalam sidang-sidang Bawaslu yang akan datang,” ujarnya.

“Besok agendanya mendengarkan permohonan (PBB),” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (25/2). Abhan menyebut KPU sebagai tergugat tetap pada keputusannya yaitu menetapkan verifikasi faktual PBB di Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat dan membuat partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu gugur. “Si pemohon minta untuk bisa dilakukan verifikasi ulang, karena dinyatakan di Manokwari Selatan itu yang TMS sesuai keputusan KPU,” jelasnya. Ia menuturkan bahwa besok akan dibahas dengan mendalam soal apa yang sebenarnya terjadi dalam verifikasi faktual PBB di Manokwari Selatan. “Karena mereka minta untuk dinyatakan sah sebagai Pemilu 2019. Tapi KPU dengan argumentasinya kan kemarin (PBB) sudah ngga lolos administrasi,” demikian Abhan. [dem]

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra akan menggelar Aksi Bela PBB di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Aksi tersebut akan dihadiri kader dan simpatisan PBB untuk mengawal sidang mediasi perdana antara PBB dengan KPU di kantor Bawaslu. Rencana aksi itu terpampang dalam konten yang diunggah Yusril melalui akun Twitter-nya. “Saya instruksikan kepada anggota, pendukung, dan simpatisan PBB agar tetap tenang dan tertib,” ucap Yusril, Kamis (23/2). Yusril menilai ketenangan di luar sidang perlu dijaga peserta aksi. Menurutnya, ketenangan merupakan buah dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan jiwa besar meski PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2019. “Karena itu, kawal sidang ini agar aman,” tutur Yusril.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Pria yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu berharap KPU berjiwa besar dalam menanggapi gugatan yang dilayangkan PBB.  KPU, lanjut Yusril, adalah lembaga yang bertugas menjalankan tugas negara. Oleh karenanya, KPU mesti steril dari kepentingan dari pihak mana pun. KPU tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak yang berusaha mengintervensi. “PBB tidak menginginkan apa-apa kecuali keadilan wajib ditegakkan,” ucapnya. Yusril yakin sengketa antara PBB dan KPU dapat selesai di tahap sidang mediasi yang difasilitasi Bawaslu. Ia berharap sengketa PBB dan KPU tidak perlu berlanjut sampai sidang ajudikasi. Yusril pun tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika sengketa telah selesai di tahap mediasi. “Mari kita kedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan,” tuturnya.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Sebelumnya, KPU tidak menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 bersama 14 partai politik lainnya. KPU mengambil keputusan tersebut karena PBB tidak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. PBB tidak terima dengan keputusan KPU tersebut. Yusril, selaku ketua umum, lantas mengajukan gugatan terhadap KPU ke Bawaslu. Sidang mediasi antara KPU dan PBB pada Jumat (23/2). “Iya, sidang mediasi KPU dan PBB Jumat jam 10 pagi,” ucap Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja melalui pesan singkat, Kamis (22/2). Ada tahapan lain jika sidang mediasi tidak menyelesaikan gugatan yang diajukan PBB, yakni sidang ajudikasi. Pada tahap ini, Bawaslu akan mengecek kebenaran di lapangan. Apabila KPU terbukti melakukan kekeliruan, maka PBB mesti diperbolehkan ikut dalam Pemilu 2019. Sebaliknya, jika KPU tidak melakukan kekeliruan pada tahap verifikasi terhadap anggota PBB, maka PBB tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. PBB masih punya kesempatan lain untuk berjuang agar dapat mengikuti Pemilu 2019. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PBB dapat mengajukan gugatan atas keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika sidang mediasi gagal, maka PBB akan menjalani sidang ajudikasi di Bawaslu. Yusril pun bertekad membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila PBB kalah dalam sidang ajudikasi di Bawaslu. Dia yakin PBB akan memenangkan konflik dengan KPU di PTUN. “Tapi waktu banyak sekali terbuang. Persiapan Pemilu terbengkalai. Kader di level bawah babak belur. Caleg berantakan,” tutur Yusril. Dizalimi Yusril menduga tidak hanya KPU, tapi juga banyak pihak lain yang berupaya menzalimi partainya karena selama ini membela Islam. “Kami sekali lagi terzalimi oleh KPU,” kata Yusril. “Bahkan mungkin bukan hanya oleh KPU, tetapi oleh pihak-pihak yang tidak suka pada PBB karena kami membela Islam dan membela kaum yang tertindas.” Pernyataan Yusril tersebut tak lepas dari keputusan KPU yang menyatakan bahwa PBB tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Menurut Yusril, ada pihak-pihak tertentu termasuk KPU yang berusaha menjegal PBB agar tidak ikut dalam Pemilu 2019. Yusril berharap KPU mengakui kesalahannya dalam sidang mediasi dan meloloskan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. “Mudah-mudahan masalahnya selesai sampai di sini. KPU harus berjiwa besar,” ucapnya. [Gambas:Twitter]

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Selain itu, Yusril menganggap ada yang janggal dari keputusan KPU. Kala itu, kata Yusril, ada enam anggota PBB Kabupaten Manokwari Selatan mendatangi kantor KPU setempat untuk diverifikasi. Yusril mengatakan KPU menolak untuk memverifikasi. Alasannya, keenam anggota berdomisili di kecamatan yang sama. KPU, lanjut Yusril, meminta PBB untuk mengirim enam anggota yang berasal dari kecamatan berbeda-beda. “Besoknya datang lagi dari beberapa kecamatan, tapi KPU gagal buka Sipol (sistem informasi partai politik),” katanya. Yusril menerangkan kala itu sejumlah anggota PBB kembali datang ke kantor KPU untuk diverifikasi keesokan harinya. Namun, KPU mengatakan pendaftaran sudah tutup, sehingga PBB Kabupaten Manokwari Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tak lama, kata Yusril, KPU Provinsi Papua Barat mengoreksi keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. “PBB dinyatakan lolos dan diumumkan ke publik,” tutur Yusril. Yusril menegaskan bahwa pengumuman PBB dinyatakan memenuhi syarat direkam dengan video. Selain itu, media cetak dan elektronik pun mengabarkan keputusan KPU Papua Barat tersebut. Yusril lalu mengatakan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat sempat mengingatkan Komisioner KPU, agar salinan berita acara yang semula menyebut PBB tidak memenuhi syarat untuk diperbaiki. Yusril menduga ada dua salinan berita acara, yakni yang menyebut PBB memenuhi syarat dan yang menyebut PBB tidak memenuhi syarat. Yusril juga menduga berita acara yang menyebut PBB tidak memenuhi syarat yang dibawa KPU Papua Barat ke Jakarta dan dilaporkan ke KPU Pusat. “Kesalahan atau kesengajaan ini jelas merugikan PBB,” ujar Yusril.

loading… JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dijadwalkan akan melanjutkan sidang ajudikasi  Partai Bulan Bintang (PBB) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sidang ajudikasi dilanjutkan setelah sidang mediasi sebelumnya berlangsung gagal. Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDOnews , sidang ajudikasi untuk menggugat keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB sebagai peserta pemilu 2019 akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Diberitakan sebelumnya, sidang mediasi PBB versus KPU pada Jumat 23 Februari 2018 berlangsung gagal. KPU selaku termohon tetap ingin melanjutkan dalam sidang ajudikasi. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam sidang mediasi itu mengaku sempat mengatakan tidak seharusnya KPU tidak meloloskan partainya di Kabupaten Manokwari Selatan. Di daerah tersebut, kata dia, PBB memiliki dua anggota DPRD yang mustahil tidak dapat untuk mencari enam orang pengurus. Yusril juga meminta agar KPU melakukan verifikasi ulang di daerah itu apa pun hasilnya akan diterima serta, meminta kepada KPU untuk mencoret pernyataan KPU provinsi yang menyatakan PBB lolos berdasarkan pernyataan di sebuah media setempat. (dam)

Related Posts

Comments are closed.