Waketum Gerindra: Kalaupun La Nyalla Diminta Rp 40 M, Itu untuk Saksi

Waketum Gerindra: Kalaupun La Nyalla Diminta Rp 40 M, Itu untuk Saksi

La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang miliaran rupiah untuk Pilgub Jatim oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut disangkal Waketum Gerindra Arief Poyuono. “Tidak ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla untuk mendapatkan partai koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim,” kata Arief kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Arief menjelaskan bahwa memang Gerindra menugaskan La Nyalla untuk mencari koalisi di Pilgub Jatim. Arief mengatakan, adalah wajar apabila Gerindra meminta uang Rp 40 miliar kepada La Nyalla karena untuk membayar saksi di TPS. “Mengenai uang 40 miliar kata Mas La Nyalla yang katanya diminta oleh partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan, kalaupun itu benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan cakada dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS,” sebut Arief. La Nyalla menggelar jumpa pers dan bicara soal syarat uang yang diterapkan Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi di Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla menuding Prabowo meminta duit ratusan miliar rupiah. La Nyalla mengaku pertama kali dimintai duit untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. “Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ujar La Nyalla dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2017).

Baca juga : gerindra wajar jika ada permintaan uang rp40 m

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengklarifikasi pengakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang. “Tidak ada permintaan Rp40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla untuk mendapatkan partai koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (11/1/2018). Dia menjelaskan sebenarnya dari awal Gerindra mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. La Nyalla sebagai kader diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo Subianto selaku ketua umum di setiap pelosok Jawa Timur. “Namun sampai surat tugas itu berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini partai besutan Pak Amien Rais (Partai Amanat Nasional),” katanya. Dia bercerita Amien Rais mengusulkan La Nyalla, tetapi ketum PAN tidak mendukung dengan alasan pengurus wilayah menolak. “Jadi jelas kan dukungan Amien Rais pada La Nyalla engga dianggap oleh ketum PAN dan DPW PAN Jatim,” katanya. Mengenai permintaan Rp40 miliar, dia menjelaskan hal itu wajar jika memang ada. Dana itu bisa digunakan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan. “Kalaupun itu benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan cakada dalam pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS,” katanya. Dia merinci jumlah TPS yang ada di 38 kab/kota dengan jumlah 68.511 TPS pada Pilgub Jatim 2018. Dibutuhkan tiga saksi untuk satu TPS. Kalau uang makan saksi sebesar 200 ribu/orang saja maka dibutuhkan Rp41 miliar. Belum lagi saksi-saksi di tingkat PPS,PPK, dan, KPUD. Selain itu, dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan selama tiga hari, yaitu sebesar 100 ribu perorang/hari. “Dan butuh 3 hari artinya masih dibutuhkan dana sebesar Rp20,5 miliar artinya kekurangan dana nantinya yang menanggung ya kader Partai Gerindra seperti pada Pilgub DKI Jakarta seluruh kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu Anies-Sandi,” pungkasnya. Sebagaimana diberitakan, Mantan Ketua PSSI La Nyalla Mahmud Mattaliti mengaku diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyiapkan uang puluhan miliar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Mendengar permintaan Prabowo itu, La Nyalla menyanggupinya dengan mengatakan InsyaAllah. Kejadian itu terjadi dikediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. “Tidak ada InsyaAllah InsyaAllah disini, lho saya kaget,” kata La Nyalla di restoran Mbok Berek, Tebet, Jakarta Selatan, menceritakan pertemuannya dengan Prabowo saat bertemu di Hambalang, Kamis (11/1/2017). La Nyalla pun menyanggupi bahkan lebih dari jumlah tersebut, namun dia meminta jaminan rekomendasi segera dikeluarkan. “Saya dimintai uang Rp40m, sebelum tanggal 20 Desember. Kalau ndak bisa saya ndak akan direkomendasikan. Saya mau uang Rp40 M, jangankan Rp40 M, Rp300 M dari tim pengusaha muslim saya siapkan,” ujarnya. Saat ditegaskan kembali siapa yang meminta uang tersebut, La Nyalla kembali menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. “Siapa lagi yang minta, pak Prabowo. Saya sudah keluar Rp4,9 M, saya cek ke Daniel (Bendahara Tim La Nyalla) sudah Rp79 M. Sudah diserahkan ke Hambalang. Di Hambalang diserahkan ke siapa saya tidak tahu,” tandasnya. Seperti diketahui, Partai Gerindra akhirnya mendukung pasangan Gus Ipul-Puti dalam Pilgub Jatim. Sebelumnya Gerindra sempat akan meminang sejumlah tokoh seperti Yenny Wahid dan Mahfud MD, namun keduanya menolak. [rok]


Baca juga :

Meskipun sudah banyak diraup devisa (pendapatan Anggaran Belanja Negara dengan beban hutang luar negeri yang menumpuk) oleh negara Republik Indonesia dengan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, namun tidak sedikit pula korban-korban dari sektor rakyat pedesaan, mulai dari hukuman mati, dipenjarakan, gila, terlantar tanpa identitas/paspor/visa, potongan gaji yang tidak masuk akal, pemerasan secara tak resmi atau resmi seperti terminal khusus bagi TKI, sampai hutang-hutang yang menumpuk untuk biaya bekerja ke luar negeri.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Dalam kasus pengerahan TKI ke Macau, buruh-buruh rantau Indonesia tidak mempunyai konsulat jenderal atau lembaga perwakilan pemerintahan, padahal ribuan TKI dikirim ke daerah yang dijanjikan dengan gaji yang cukup menggiurkan ini. Informasi dari kawan buruh rantau di Macau, TKI dari berbagai daerah melalui sponsor/PT, dijanjikan lapangan pekerjaan di Macau dengan gaji 10-15juta/bulan, dengan syarat membayar deposit sebelum diberangkatkan sebanyak 25-30 juta. Namun bukan pekerjaan yang didapat, tetapi mereka dibuang begitu saja setiba di Macau. Uang deposit itu juga terpaksa dibayar demi mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Jadi, selain menjadi gelandangan di negeri orang, mereka sudah banyak mengeluarkan uang dengan jaminan tanah-tanah dan harta lainnya yang masih dimiliki!

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Dampak berantai dari keadaan TKI ini mendorong beberapa TKI untuk mencari korban lagi sebagai sponsor pengiriman TKI ke Macau. Kawan buruh rantau di Macau juga menambahkan bahwa hingga detik ini pun pemerintah mengatakan tidak ada job order ke Macau, tetapi faktanya pengiriman dari PT terus mengalir setiap hari, sedangkan permasalahan TKI di Macau semakin banyak dan kondisinya sangat memilukan. Beberapa TKI, terutama yang bersuara kritis dan mencoba berdialog dengan KJRI di Hong Kong, kadang kala dininabobokan dengan ajakan makan-makan, agar tidak keluar pertanyaan dan keluhan pada pemerintah. Publikasi dan berita-berita tak luput dari penyelewengan, misalnya yang diungkap selalu keberhasilan dan kesenangan TKI untuk menutupi kesengsaraan TKI. Namun, akhir-akhir ini tentu saja masyarakat Indonesia sedikit banyak mengetahui langsung kondisi TKI di luar negeri dari berita-berita tentang penderitaan TKI.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Dalam hal pendidikan, penulis pernah bertemu langsung dengan seorang TKI di Malaysia dalam satu pesawat dan mendapatkan bahwa dia sama sekali tidak mengerti cara-cara mengisi visa kedatangan, bahkan penulis sudah mendikte masih saja keliru, sehingga penulis membantu untuk mengisikan formulir visa tersebut. Kenyataan ini sesungguhnya menyentuh kondisi pendidikan di pedesaan. Dalam penelitian lapangan di sebuah pedesaan, penulis mendapatkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata petani hanya mencapai SD/sederajat, bahkan tidak sedikit yang tidak lulus SD. Beberapa petani yang cukup mempunyai tanah garapan dan modal, mungkin bisa menyekolahkan anak-anaknya, tetapi itu pun minoritas dan paling jauh mencapai tingkat SMA/Sederajat, atau bahkan tidak lulus.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Jika demikian, TKI adalah bagian kelas pekerja Indonesia seperti halnya buruh pabrikan dan perkebunan, buruh tambang dan pelabuhan. Secara khusus, sektor TKI mempunyai masalah-masalah tersebut, namun secara umum, masalah TKI mempunyai kesamaan dengan sektor kelas pekerja lainnya. Perjuangan TKI tak bisa dipisahkan dengan perjuangan kelas pekerja secara umum di Indonesia: melawan imperialisme-kapitalisme yang menyebar lintah berkedok hutang, mengeruk dan merampas hampir semua sumber kehidupan rakyat. Oleh karena itu, perjuangan khusus sektor TKI adalah satu kesatuan dengan perjuangan kelas pekerja Indonesia dan semua lapisan masyarakat yang ditindas oleh sistem ekonomi politik imperialisme-kapitalisme. Tujuan-tujuan khusus perjuangan TKI itu tidak akan tercapai dengan sesungguhnya bilamana perjuangan kelas pekerja Indonesia belum mencapai kemenangannya dalam merebut kedaulatan ekonomi politik dari imperialisme-kapitalisme serta kaki tangannya di Indonesia.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Dalam politik, seorang pemimpin kadang disifati seperti: Boneka Kayu. Mengapa demikian? Sebab, tugas utama pemimpin itu hanya tampil di panggung politik saja, dengan tanpa memiliki independensi sama sekali. Dia tidak memiliki ide, pikiran, gagasan, visi, missi, empati, pembelaan, wibawa, dll. Sama sekali tidak ada. Sebab tugas inti dia hanya tampil di depan umum dengan performa rapi, gagah, memberi harapan, menebar janji, dan penuh wibawa. Tugas utamanya hanya di lapangan Entertainment Politik, bukan dalam Kepemimpinan Riil.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Apakah ada pemimpin Serikat Pekerja yang seperti “boneka kayu” itu? Ada biasa di sebut Yellow Union, dan ini sangat nyata. Pemimpin seperti ini. tidak pernah berpikir untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Tugas pokok Pemimpin tersebut adalah menjaga agar terus menjadi penyangga kepentingan Manajemen. Coba perhatikan perjuangannya tak ada yang bertentangan dengan kepentingah Manajemen. Sejatinya, posisi Pemimpin seperti ini adalah “boneka kayu”. Dia tampil di panggung organisasi Serikat Pekerja, sebatas tampil saja. Tidak memiliki ide, visi, missi, independensi, empati, dll.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Dalam sejarah Serikat Pekerja boneka terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tanda tangani untuk melindungi kepentingan Manajemen mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau peraturan perusahaan yang mengatur kesejahteraan pegawai tanpa lagi melalui perundingan dengan Serikat Pekerja, sudah di pastikan kebijakan/peraturan tersebut out of control oleh Serikat Pekerja dan melanggar UU yang telah mengatur tentang PKB dan Hubungan Industrial. Para pengurus/petinggi Serikat Pekerja Boneka itu bekerja untuk melanggengkan kepentingan Manajemen. Anggota menjadi korban, Manajemen berpesta pora mengeluarkan kebijakan/peraturan untuk menindas karyawan/anggota Serikat Pekerja, dan Para Petinggi Pengurus Serikat Pekerja itu dan keluarganya hidup makmur, sebagai penjilat Manajemen dengan menerima Jabatan-jabatan yang mengiurkan.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Aksi lanjutan ribuan buruh PT. Freeport Indonesia dalam menuntut kenaikan kesetaraan upah; PKB serta perbaikan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan dilakukan kembali pada hari ini (Senin, 10 Oktober 2011). Aksi lanjutan ini sebagai respon atas sikap dan kebijakan manajemen PT. Freeport Indonesia yang mendatangkan buruh-buruh baru dari luar Papua untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan mogok kerja sejak 15 September 2011 lalu. Aksi ini juga di tujukan untuk meminta pihak manajemen menghentikan operasional perusahaan untuk sementara waktu sampai adanya penyelesaian kasus mogok kerja dan tuntutan kenaikan gaji buruh. Permintaan untuk penghentian sementara operasional PT Freeport tersebut merupakan salah satu rekomendasi surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pertemuan di Jayapura pada Kamis 6 Oktober 2011. Selain itu, pihak manajemen PTFI juga tidak memberikan gaji terhadap 8000 buruh yang melakukan mogok kerja sejak sebulan lalu.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Sdr. Petrus Ajam Seba adalah buruh PT. Freeport Indonesia yang bekerja dibagian Katering. Selain Petrus, enam orang buruh lainnya juga mengalami luka-luka serius, ada yang tertembak dibagian punggung, kaki dan dada. Berikut adalah nama-nama buruh yang mengalami luka-luka, Leo Wandagau, Alius Komba, Melkias Rumbiak, Yunus Nguluduan, Philliton Kogoya, dan Ahamad Mustofa. Saat ini para korban masih dirawat di RS Timika yang jaraknya sekitar 6 km dari tempat unjuk rasa dilakukan. Aparat keamanan masih tidak mengijinkan para buruh untuk menjenguk para korban yang luka-luka.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Utang tak ubahnya seperti candu. Mulanya mungkin “menyegarkan” kondisi keuangan negara yang tengah limbung. Namun lama kelamaan, utang bisa melenakan dan menimbulkan kecanduan (ketergantungan). Pada tahap selanjutnya, ketika sebuah negara telah terjebak dalam ketergantungan, utang akan melepaskan topengnya sebagai dewa penyelamat. Ia akan menunjukkan wajah aslinya sebagai vampir yang akan terus menghisap sebanyak-banyaknya sumber daya negara yang bersangkutan. APBN dikuras, kebijakan diintervensi.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Malang niat nasib TKI kita. Sudah terjerat kemiskinan dan harus memperbaiki nasibnya sendiri lalu terpaksa menjadi TKI, merekapun harus berjuang sendiri bertaruh nasib di negeri orang. Walau ada yang bisa menuai sukses, tidak sedikit yang harus mengalami nasib buruk yang berakhir pada cacat dan kematian. Meski demikian, dengan cucuran keringat, darah dan airmatanya, mereka telah menyumbang PDB dalam jumlah yang signifikan, mengurangi permintaan lapangan kerja dalam negeri, memberantas kemiskinan dan bahkan turut menggerakkan sektor riil. Kini, merekapun menjadi tumpuan negara agar segera terbebas dari utang.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Padahal jika kita runut jauh ke belakang, asal mula pengiriman TKI juga tidak lepas dari utang. Bermula dari krisis pangan yang melanda Indonesia di awal tahun 1960-an dan situasi politik yang masih belum menentu saat itu, pemerintah terpaksa menerima pinjaman lunak IMF yang salah satu persyaratannya mengharuskan pemerintah Indonesia menerapkan Revolusi Hijau di sector pertanian. Revolusi hijau memang diciptakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan yang melanda banyak negara pada sekitar tahun 1960an, dimana mulai muncul ledakan penduduk, kemiskinan dan kelaparan di beberapa negara akibat perang. Revolusi ini mengubah model pertanian secara total. Model tradisional dianggap tidak layak karena yang dibutuhkan adalah ketersediaan makan dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Di Indonesia, revolusi hijau diperkenalkan kepada petani dengan berbagai nama. Mulai dari Insus, Supra Insus hingga revitalisasi pertanian dan contract farming. Peran petani sebagai pengusaha pertanian berubah hanya menjadi produsen ataupun buruh di ladangnya sendiri. Petani dipaksa menggunakan sistem produksi yang baru dari benih, pupuk, pestisida hingga mesin yang mereka tidak mampu menguasainya. Ketergantungan ini lambat laun meminggirkan kehidupannya dari usaha tani, karena hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan input yang digunakan di usaha taninya.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Menjadi TKI semakin menjadi pilihan ketika pemerintah kian tak berdaya untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri. Masyarakat semakin bersikap realistis dan pragmatis ketika semua serba sulit dan mahal. Berbekal pendidikan dan keterampilan seadanya, tak hanya membuat TKI kita banyak terserap ke sektor informal sebagai buruh dan pembantu rumah tangga, namun juga rentan terhadap berbagai penipuan, pelecehan, hingga tindak kriminal yang berakhir kematian. Penderitaan TKI semakin kompleks karena pemerintah belum mampu melindungi dan memperhatikan nasib mereka dan keluarganya dengan baik.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Peristiwa ini sangat menyentak dan mengagetkan banyak pihak, khususnya bagi kerabat, para sahabat dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dekat dengannya, yakni Himpunan Aksi dan Studi Marhaenis Muda untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia (HAMmurabi), serta para aktivis di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), termasuk para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dari beragam kasus, turut hadir dalam prosesi pemakaman untuk memberi penghormatan terakhir pada Alm. Sondang.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Kami menduga, salah satu yang membuat Sondang terpukul adalah ketika dia bersama para korban dan KontraS ingin menyerahkan 1000 surat dari korban untuk presiden, pada 16 Agustus 2011. Presiden SBY menolak menerima surat itu, bahkan protokoler Istana Negara dengan lantang tidak membolehkan kami mengantarkan surat itu secara langsung. Ini sungguh menyesakkan, karena di sisi lain Presiden SBY justru membalas surat yang dikirimkan oleh tersangka tindak pidana korupsi, Nazaruddin. Akhirnya, kekecewaan demi kekecewaan terus kami terima dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Secara normatif, kondisi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu lebih baik jika dibandingkan dengan Tunisia dan Tibet. Kita sudah meratifikasi beragam konvensi HAM internasional, kita juga memiliki seperangkat peraturan tentang HAM dan pengadilan HAM, kita memiliki Komnas HAM, KPK dan beragam komisi independen negara yang mendukung proses penegakan HAM. Namun, masalah terbesar adalah, seperangkat aturan dan perlengkapan negara itu tidak berguna sama sekali untuk menjawab dahaga keadilan yang dirasakan oleh para korban pelanggaran HAM dan para pencari keadilan yang selama ini terus-menerus menumpuk kekecewaan mendalam.

La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang miliaran rupiah untuk Pilgub Jatim oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut disangkal Waketum Gerindra Arief Poyuono. “Tidak ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla untuk mendapatkan partai koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim,” kata Arief kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Arief menjelaskan bahwa memang Gerindra menugaskan La Nyalla untuk mencari koalisi di Pilgub Jatim. Arief mengatakan, adalah wajar apabila Gerindra meminta uang Rp 40 miliar kepada La Nyalla karena untuk membayar saksi di TPS. “Mengenai uang 40 miliar kata Mas La Nyalla yang katanya diminta oleh partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan, kalaupun itu benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan cakada dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS,” sebut Arief. La Nyalla menggelar jumpa pers dan bicara soal syarat uang yang diterapkan Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi di Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla menuding Prabowo meminta duit ratusan miliar rupiah. La Nyalla mengaku pertama kali dimintai duit untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. “Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ujar La Nyalla dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2017).

DPD Gerindra Jatim menolak menanggapi tudingan La Nyalla Mattalitti yang menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto meminta duit miliaran rupiah untuk pencalonan di Pilgub Jatim 2018. Gerindra Jatim tak percaya tudingan itu. “Nggak tahu. Saya merasa tidak berkompeten berbicara terkait DPP. Kecuali kalau terkait DPD, saya nggak bisa bicara soal itu karena itu di Jakarta kan, kepengurusan di DPP. Tapi teman-teman di DPD dan kader di Jatim tidak ada yang mempercayainya,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim Anwar Saddad saat dihubungi, Kamis (11/1/2018). La Nyalla menggelar jumpa pers dan bicara soal syarat uang yang diterapkan Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi di Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla menuding Prabowo meminta duit ratusan miliar rupiah. La Nyalla mengaku pertama kali dimintai duit untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. “Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ujar La Nyalla dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2017). La Nyalla mengaku kecewa disyaratkan duit oleh partainya sendiri. Padahal, dia mengaku telah berkorban banyak untuk partai besutan Prabowo Subianto itu. Bahkan, permintaan duit untuk mengeluarkan rekomendasi disebut La Nyalla datang langsung dari Prabowo. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. “Prabowo sempat ngomong, ‘siapkan kamu sanggup 200 miliar?’ 500 saya siapkan, kata saya karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim,’ tutur La Nyalla. Bagi La Nyalla, ucapan Prabowo kala itu hanyalah bercanda saja. Dia kaget ternyata syarat tersebut benar-benar diterapkan. “Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar, saya bilang nanti. Saat itu juga saya sampaikan saya mau pasang fotonya Bapak, Gerindra, cuma jangan tulis calon gubernur, tulisnya bakal calon. Saya pasang di Pacitan sampai desa foto Prabowo. Semua sudah tahu Prabowo mendukung La Nyalla,” beber La Nyalla.

La Nyalla Mattalitti kecewa betul tidak dapat maju di Pilgub Jatim 2018 melalui Partai Gerindra. Saking kecewanya, La Nyalla menyatakan tak akan pernah mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto lagi, termasuk di Pilpres 2019. “Pertanyaannya, apakah saya akan dukung Prabowo 2019? Mohon maaf, ini saya orang bego kalau masih mendukung Prabowo Subianto,” ucap La Nyalla dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2017). Bagi La Nyalla, cukuplah berjuang di Gerindra. Dia mengaku disia-siakan Prabowo. “Karena apa? Saya sudah berjuang sejak 2009, 2014, sampai kemarin pun masih bendera Gerindra saya kibarkan. Coba balasannya, dia sia-siakan saya, berarti dia tidak mau sama saya, saya pun juga tidak nyambung sama dia,” ucap La Nyalla. La Nyalla yakin pengikutnya di Jatim sepemikiran dengan dirinya. Ditegaskan La Nyalla, kini Gerindra tinggal kenangan. “Dan saya yakin seluruh kader saya di Jatim itu tidak mau mendukung Prabowo Subianto. Ini sudah selesai. Jadi, kalau ditanya saya masih mau sama Gerindra, (jawabannya) tidak,” tegas La Nyalla. La Nyalla menggelar jumpa pers dan mengungkap adanya permintaan duit dari Prabowo. Dia mengaku pertama kali dimintai duit untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. “Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ujar La Nyalla. Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla. Fadli menegaskan Prabowo tak pernah meminta duit ke mantan Ketum PSSI itu. Kalaupun ada pembahasan soal duit, itu terkait kesiapan La Nyalla, bukan untuk kepentingan pribadi. “Kalau dari Pak Prabowo nggak ada ya, dan saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

La Nyalla Mattalitti menuding Ketum Gerindra Prabowo Subianto meminta duit miliaran rupiah untuk rekomendasi Pilgub Jatim 2018. Waketum Gerindra Fadli Zon menepis tudingan La Nyalla. “Kalau dari Pak Prabowo nggak ada ya, dan saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Menurut Fadli, Prabowo memang pernah bertemu La Nyalla. Namun yang dibahas adalah persiapan dana untuk Pilgub Jatim 2018 dari sisi La Nyalla, bukan meminta mahar. “Kan belum tentu dananya dia bisa, juga penggalangannya. Jadi saya kira bukan untuk Pak Prabowo atau untuk DPP Gerindra, saya kira itu lebih untuk pada persiapan calon yang bersangkutan,” ujar Fadli. Fadli mengatakan Jawa Timur adalah provinsi besar. Perlu dana besar untuk pemenangan, baik yang digunakan sebagai ongkos perjalanan kampanye, maupun membayar saksi. Konteks pembahasan Prabowo dengan La Nyalla, kata Fadli, soal kesiapan dari mantan Ketum PSSI itu, bukan meminta uang. “Saya kira wajar soal hal itu. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai, tapi untuk kepentingan yang bersangkutan,” ujar Wakil Ketua DPR ini. “Pak Prabowo ini… sekali lagi, untuk saksi itu kan harus ada transport-nya. Saya nggak tahu ya, saya harus cek dulu, kalau itu disebut untuk saksi, saya kira masih wajar, karena memang misalnya kita harus menyiapkan sekian ribu saksi di setiap TPS yang mereka mencatat, kan mereka harus diberikan transportasi, konsumsi pada waktu hari H maupun persiapan sebelumnya,” sambung Fadli. Fadli merasa ada miskomunikasi. Dia berulang kali menegaskan tak ada permintaan duit dari Prabowo ke La Nyalla. “Saya kira itu miskomunikasi lah ya,” ujar Fadli.

JAKARTA – Terkait pengakuan permintaan sejumlah uang oleh Prabowo dan mundurnya La Nyalla M Mattaliti dari kader Gerindra usai gagal maju pilgub Jatim 2018, ditanggapi oleh Wakil Ketua DPP Gerindra Arief Pouyono. Bahkan menurut Arief, sebenarnya tidak ada permintaan 40 miliar dalam Surat tugas Gerindra ke La Nyalla guna mendapatkan Partai Koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim. “Mengenai uang Rp40 miliar yang katanya diminta oleh partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan, itu kalaupun benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan cakada dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS TPS,” ujar Arief melalui siaran pers, Kamis (11/1/2017) di Jakarta. Karena kata di, jumlah TPS yang Ada di 38 kab/ Kota jumlahnya mencapai 68.511 TPS pada Pilgub Jatim 2018. “Nah kita itu butuh 3 Saksi, untuk satu TPS nya kalau uang makan saksi sebesar 200 ribu/orang saja maka dibutuhkan Rp41 miliar, itu belum lagi saksi saksi di tingkat PPS, PPK dan KPUD,” tandasnya. Lanjutnya, belum lagi untuk dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan yaitu sebesar Rp100 ribu perorang/hari dan butuh 3 hari. “Itu artinya masih dibutuhkan dana sebesar Rp20,5 miliar, dan kekurangan dana nantinya ya yang menanggung kader Partai Gerindra, itu seperti pada Pilgub DKI Jakarta seluruh Kader Gerindra di Indonesia urunan untuk Bantu Anies – Sandi,” jelas Arief Poyuono. Sebenarnya kata dia, dari awal Gerindra mengusung La Nyalla sebagai Bakal Cagub Gerindra pada Pilgub Jatim. Dimana dengan diizinkannya La Nyalla sebagai kader Gerindra untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur. “Namun sampai Surat tugas itu berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan Partai Koalisi dalam Hal ini Partai besutan Pak Amin Rais yakni PAN,” ujarnya. “Padahal setahu saya Pak Amin Rais itu mengusulkan La Nyalla Juga namun Ketum PAN menolak mengusung Pak La Nyalla dengan alasan DPW PAN jawa timur menolak mengusung La Nyalla, jadi jelaskan, dukungan Amien Rais pada La Nyalla enggak dianggap oleh Ketum PAN dan DPW PAN Jatim,” pungkasnya. *** loading…

SHARE INILAHCOM, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengklarifikasi pengakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang. “Tidak ada permintaan Rp40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla untuk mendapatkan partai koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (11/1/2018). Dia menjelaskan sebenarnya dari awal Gerindra mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. La Nyalla sebagai kader diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo Subianto selaku ketua umum di setiap pelosok Jawa Timur. “Namun sampai surat tugas itu berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini partai besutan Pak Amien Rais (Partai Amanat Nasional),” katanya. Dia bercerita Amien Rais mengusulkan La Nyalla, tetapi ketum PAN tidak mendukung dengan alasan pengurus wilayah menolak. “Jadi jelas kan dukungan Amien Rais pada La Nyalla engga dianggap oleh ketum PAN dan DPW PAN Jatim,” katanya. Mengenai permintaan Rp40 miliar, dia menjelaskan hal itu wajar jika memang ada. Dana itu bisa digunakan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan. “Kalaupun itu benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan cakada dalam pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS,” katanya. Dia merinci jumlah TPS yang ada di 38 kab/kota dengan jumlah 68.511 TPS pada Pilgub Jatim 2018. Dibutuhkan tiga saksi untuk satu TPS. Kalau uang makan saksi sebesar 200 ribu/orang saja maka dibutuhkan Rp41 miliar. Belum lagi saksi-saksi di tingkat PPS,PPK, dan, KPUD. Selain itu, dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan selama tiga hari, yaitu sebesar 100 ribu perorang/hari. “Dan butuh 3 hari artinya masih dibutuhkan dana sebesar Rp20,5 miliar artinya kekurangan dana nantinya yang menanggung ya kader Partai Gerindra seperti pada Pilgub DKI Jakarta seluruh kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu Anies-Sandi,” pungkasnya. Sebagaimana diberitakan, Mantan Ketua PSSI La Nyalla Mahmud Mattaliti mengaku diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyiapkan uang puluhan miliar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Mendengar permintaan Prabowo itu, La Nyalla menyanggupinya dengan mengatakan InsyaAllah. Kejadian itu terjadi dikediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. “Tidak ada InsyaAllah InsyaAllah disini, lho saya kaget,” kata La Nyalla di restoran Mbok Berek, Tebet, Jakarta Selatan, menceritakan pertemuannya dengan Prabowo saat bertemu di Hambalang, Kamis (11/1/2017). La Nyalla pun menyanggupi bahkan lebih dari jumlah tersebut, namun dia meminta jaminan rekomendasi segera dikeluarkan. “Saya dimintai uang Rp40m, sebelum tanggal 20 Desember. Kalau ndak bisa saya ndak akan direkomendasikan. Saya mau uang Rp40 M, jangankan Rp40 M, Rp300 M dari tim pengusaha muslim saya siapkan,” ujarnya. Saat ditegaskan kembali siapa yang meminta uang tersebut, La Nyalla kembali menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. “Siapa lagi yang minta, pak Prabowo. Saya sudah keluar Rp4,9 M, saya cek ke Daniel (Bendahara Tim La Nyalla) sudah Rp79 M. Sudah diserahkan ke Hambalang. Di Hambalang diserahkan ke siapa saya tidak tahu,” tandasnya. Seperti diketahui, Partai Gerindra akhirnya mendukung pasangan Gus Ipul-Puti dalam Pilgub Jatim. Sebelumnya Gerindra sempat akan meminang sejumlah tokoh seperti Yenny Wahid dan Mahfud MD, namun keduanya menolak. [rok]

La Nyalla Mattalitti menuding Ketum Gerindra Prabowo Subianto melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah agar dia bisa maju di Pilgub Jatim. Partai Gerindra membantah tudingan La Nyalla itu. “Pak Prabowo sangat menghormati Pak La Nyalla dan tahu persis perjuangan beliau, namun kondisinya memang harus diputuskan bersama dengan partai lain,” ungkap Waketum Gerindra Ferry Juliantono saat dimintai tanggapan, Kamis (11/1/2017). Gerindra di Pilgub Jatim akhirnya memutuskan untuk mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno meski sempat memberikan surat tugas ke La Nyalla. Mantan Ketum PSSI itu lalu menuding gagalnya dia maju di Pilgub Jatim karena tak berhasil memenuhi ‘mahar’ yang diajukan Gerindra. Ferry merespons tudingan itu. “Mengenai uang yang dimaksud mungkin sebenarnya adalah kesiapan dari seorang kandidat karena memang sangat besar dari kebutuhan kampanye sampai dengan saksi, kan memang besar. Jadi bukan mahar maksudnya pasti,” kata Ferry yang juga tak dipilih Gerindra di Pilgub Jateng 2018 ini. Dia menegaskan tak ada pemerasan yang dilakukan Gerindra kepada bakal calon di pilkada, termasuk La Nyalla. Ferry membantah pernyataan La Nyalla soal tudingan itu. “Apalagi pemerasan, ya nggak lah. Saya tahu persis Pak La Nyalla orang yang sangat menghormati Pak Prabowo dan begitu juga sebaliknya,” ujarnya. Ferry lalu menjelaskan soal dinamika politik partainya di Pilgub Jatim. Menurut dia, Gerindra tidak berhasil mewujudkan poros baru dengan alternatif calon selain Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa. Rencananya poros baru Gerindra akan merangkul PKS dan PAN, tapi akhirnya mereka berpisah jalan. “Kami sebenarnya sudah berusaha mencoba membangun poros baru namun tidak berhasil,” kata Ferry. Partai Gerindra juga sebelumnya sudah memberikan surat tugas kepada La Nyalla untuk mengumpulkan dukungan dari partai lain agar persyaratan maju di Pilgub Jatim dapat terpenuhi. Ferry menyatakan La Nyalla gagal memenuhi tugas itu. “Tugas untuk mendapatkan pasangan dan dukungan partai yang ada. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan beliau belum berhasil,” sebutnya. “Kondisi ini terus terang membuat Pak Prabowo dan Partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk Pilgub Jatim mendukung pasangan Saifulah Yusuf dan Puti,” tambah Ferry. Sebelumnya La Nyalla buka-bukaan terkait gagalnya ia maju di Pilgub Jatim. Dia menyerang Gerindra dan Prabowo dengan tudingan politik uang miliaran rupiah sebagai syarat keluarnya rekomendasi. “Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ungkap La Nyalla. La Nyalla mengaku kecewa disyaratkan duit oleh partainya sendiri. Padahal, dia mengaku telah berkorban banyak untuk partai besutan Prabowo Subianto itu. Bahkan, permintaan duit untuk mengeluarkan rekomendasi disebut La Nyalla datang langsung dari Prabowo. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. “Prabowo sempat ngomong, ‘siapkan kamu sanggup 200 miliar?’ 500 saya siapkan, kata saya karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim,” tutur La Nyalla.

Related Posts

Comments are closed.