Usai Diperiksa KPK, Syafruddin Sebut Nama Mantan Menkeu Boediono

Usai Diperiksa KPK, Syafruddin Sebut Nama Mantan Menkeu Boediono

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menyebut nama Mantan Menteri Keuangan Boediono. Menurut Syafruddin, urusannya dengan BPPN sudah selesai ketika menyerahkan hak tagih terkait BDNI kepada Boediono. “Semua sudah saya sampaikan semua. Dan hak tagih, ada di sini kalau mau dilihatin juga boleh. Saya sudah serahkan hak tagih Rp 4,8 triliun kepada Menteri Keuangan Pak Boediono tahun 2004,” ungkap Syafruddin di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Hal ini diungkapkan Syafruddin usai diperiksa penyidik KPK selama lebih-kurang 6,5 jam. Ketua BPPN pamungkas itu memang menenteng tas hitam saat keluar. Foto: Syafruddin usai diperiksa penyidik KPK selama lebih-kurang 6,5 jam. (Nurin-detikcom) Dia kemudian juga menyebut Menteri Keuangan 2 periode berikutnya, setelah Boediono. Menurutnya saat itu yang melakukan penjualan aset BDNI adalah Menteri Keuangan yang menjabat pada 2007. Diketahui, saat itu jabatan tersebut diduduki oleh Sri Mulyani. “Dan kemudian, (oleh) Menteri Keuangan 2007 (aset itu) dijual jadi Rp 220 miliar. Jadi ya silakan saja diinikan. Saya sudah selesai kok urusan saya,” kata Syafruddin lagi. Syafruddin lalu langsung masuk ke mobil tahanan tanpa mengatakan apa pun. Sebelumnya, KPK juga sempat memeriksa Boediono. Namun, Wakil Presiden ke-11 RI itu hanya menyampaikan jika diperiksa terkait jabatannya. “Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait masa jabatan saya terkait menteri keuangan,” ucap Boediono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2017) Dalam kasus ini, KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara.

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menyebut nama mantan Menteri Keuangan Boediono. Menurut Syafruddin, urusannya dengan BPPN sudah selesai ketika menyerahkan hak tagih terkait BDNI kepada Boediono. “Semua sudah saya sampaikan semua. Dan hak tagih ada di sini. Kalau mau dilihatin juga boleh. Saya sudah serahkan hak tagih Rp 4,8 triliun kepada Menteri Keuangan Pak Boediono tahun 2004,” ungkap Syafruddin di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Hal ini diungkapkan Syafruddin setelah diperiksa penyidik KPK lebih-kurang 6,5 jam. Ketua BPPN pamungkas itu memang menenteng tas hitam saat keluar. Syafruddin setelah diperiksa penyidik KPK lebih-kurang 6,5 jam. (Nurin/detikcom) Dia kemudian juga menyebut Menteri Keuangan dua periode berikutnya, setelah Boediono. Menurutnya, saat itu yang melakukan penjualan aset BDNI adalah Menteri Keuangan yang menjabat pada 2007. Diketahui, saat itu jabatan tersebut diduduki oleh Sri Mulyani. “Dan kemudian, (oleh) Menteri Keuangan 2007 (aset itu) dijual jadi Rp 220 miliar. Jadi ya silakan saja diinikan . Sudah selesai kok urusan saya,” ujarnya. Syafruddin lalu masuk ke mobil tahanan tanpa mengatakan apa pun. Sebelumnya, KPK sempat memeriksa Boediono. Namun Wakil Presiden RI ke-11 itu hanya menyampaikan diperiksa terkait jabatannya. “Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait masa jabatan saya terkait Menteri Keuangan,” ucap Boediono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2017) Dalam kasus ini, KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara.

TEMPO.CO , Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI  Boediono mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Dia diperiksa terkait kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( kasus BLBI ) untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. Boediono mengaku dimintai keterangan sehubungan dengan posisinya sebagai menteri keuangan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. “Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal terkait dengan masa jabatan saya sebagai Menteri Keuangan,” kata Boediono seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Desember 2017. Baca:  Inisiatif Datang ke KPK, Boediono Diperiksa Terkait Kasus BLBI Boediono tak mendetailkan poin-poin apa saja yang ditanyakan oleh penyidik KPK kepadanya. Ia pun meminta wartawan menanyakan langsung substansi pemeriksaannya kepada KPK. “Untuk menyampaikan mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Boediono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Sebab, Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2001-2004. Menurut Febri, Boediono tiba sekitar pukul 09.50 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam, Boediono keluar dari gedung KPK pukul 15.41 WIB. Febri mengatakan, Boediono mendatangi KPK atas inisiatifnya sendiri karena sebelumnya dia tidak bisa memenuhi panggilan KPK. “Untuk efektivitas penyidikan, maka perlu dilakukan pemeriksaan hari ini,” ujarnya. Baca:  Kasus BLBI, Pengamat Sarankan KPK Kejar Terus Sjamsul Nursalim Syafruddin yang kini berstatus sebagai tersangka kasus suap BLBI ini merupakan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Syafruddin diduga menerima suap dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim pada 2004. KPK saat ini telah menahan Syafruddin di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Atas perbuatannya dalam kasus BLBI itu, Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun. TIKA AZARIA

Dari datanya, cukup jelas siapa saja yang harus dilibatkan dalam kasus BLBI ini. Terbitkan saja buru-buru sekarang. Budiono memang terlibat. Bahkan dalam kasus Paul Sutopo dalam satu berkas, nama Budiono bisa menghilang. Persis dengan sejumlah nama yang raib dari dakwaan KPK untuk Setnov. Yang dihukum hanya Paul Sutopo, dan seorang lagi, duh lupa saya namanya. Nasib Setnov juga pasti begitu. Ia bukan saja ditinggal sejawatnya, juga terdakwa nildemingnya (pesertanya dalam delik). Dengan kata lain, jika Setnov telat ajukan justice collaburator , sudah pasti ia masuk sendirian. Syafrudin Tumenggung juga begitu. Jika Syafrudin telat tukar kepala, setidaknya niscaya ia tak bisa menjelaskan kredit plasma inti yang menyatakan mereka (petani) tak menerima kucuran kredit. Ya ialah, wong natura . Jadi ambil menterinya dulu. Budiono paling licin, ia malah menghadap duluan ke KPK hari ini. Akal bulus. Jangan lupa, di dua kasus sebelumnya, Budiono mampu menghilangkan namanya dari berkas tuntutan. Ini berita hari ini. Mantan Wakil Presiden Boediono tiba-tiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi tadi, Kamis (28/12). Hal ini tentu mengundang tanya para awak media. Karena, sebelumnya tidak ada nama Boediono yang dijadwalkan akan diperiksa KPK. Ternyata, Kedatangannya atas inisiatif sendiri, sebab sebelumnya dia berhalangan hadir ketika dijadwal diperiksa oleh penyidik KPK. “Beliau datang lebih awal atas inisiatif sendiri. Karena di jadwal pemanggilan beliau berhalangan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada JawaPos.com . Terkait kedatangan Boediono, Syarief menjelaskan bahwa mantan Menteri Keuangan di era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut, akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI. “Pemeriksaan beliau berhubungan dengan kasu pak SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) soal BLBI,” terangnya. Senada dengan Syarief, Ketua KPK Agus Raharjo juga membenarkan jika mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut diperiksa sebagai saksi untuk kasus SL BLBI. Menurut Agus, dalam rangka melengkapi berkas penyidikan tersangka SAT, pria kelahiran Blitar, Jatim, 74 tahun tersebut akan digali seputar perannya sebagai anggota KKSK. “Saksi sewaktu beliau Menkeu, saat peristiwa itu terjadi,” papar Agus. Terkait kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI, KPK baru menjerat satu tersangka, yaitu mantan Kepala BPPN Syafruddin Aryad Temenggung. Dia diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan SKL tersebut. Perbuatan Syafruddin diduga menguntungkan sejumlah pihak dan merugikan keuangan negara mencapai Rp 4,58 triliun. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp Rp 4,58 triliun. Sebelumya KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 3,7 triliun. Atas perbuatannya, dia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kini, Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditahan KPK usai diperiksa penyidik pada Kamis (21/12). Terkait peranan Boediono dalam pusaran kasus ini, kala kasus bergulir, Boedino menjadi salah satu anggota KKSK selain Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Bertindak sebagai ketua Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KKSK sendiri berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Hal ini didukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002, yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu. Dengan adanya persetujuan KKSK, maka BPNN mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Syafruddin ketika akan ditahan penyidik KPK. Menurut dia, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. “Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah punya (menunjukkan hasil audit BPK),” terang Syafruddin. Namun, hal ini dinilai menyimpang, karena KPK menangarai adanya dugaan kongkalikong antara Syafruddin dan berbagai pihak lain, sehingga BDNI mendapat SKL BLBI. [***] Penulis adalah mantan anggota Komisi II DPR RI

Mantan Wakil Presiden Boediono diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas Ketua Badan Penyehatan Perbankan BPPN Syarfruddin Tumenggung, dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Usai diperiksa, Boediono mengaku pemeriksaan itu berkaitan dengan posisinya saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2001-2004.  “Saya diminta keterangan mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Boediono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/12/2017). Namun kepada pewarta Boediono enggan merinci lebih detil pertanyaan terkait pemeriksaan dirinya. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengaku tidak mau berkomentar mengenai mekanisme pemberian surat keterangan lunas dalam BLBI.  “Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK nanti untuk menyampaikan mana yang disampaikan mana yang tidak,” kata Boediono. Menkeu di era pemerintahan Megawati itu juga enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi lebih lanjut kembali tentang mekanisme pemberian surat lunas kepada sejumlah bank-bank bermasalah. Boediono keburu berlalu menuju mobil Infinity Hitam nomor B 1986 RFJ. Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Kamis ini, menyampaikan, kedatangan Boediono atas inisiatif sendiri. Boediono meminta diperiksa hari ini karena saat jadwal pemanggilan ia berhalangan. Guna efekfivitas penyidikan, KPK akhirnya mengabulkan permintaan Boediono. Febri mengatakan, pemeriksaan terkait dengan jabatan dalam rentang waktu Surat Keterangan Lunas terbit. Tentang Kasus BLBI Kasus ini menyeret mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Ia telah ditahan KPK pada, Kamis sore (21/12/2017). Syafruddin diduga melakukan tindakan melawan hukum karena memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pemberian SKL BLBI. Akibat perbuatannya, negara diperkirakan rugi sekitar Rp3,7 triliun. BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.  Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun, penggunaan pinjaman itu merugikan negara hingga sebesar Rp138,4 triliun karena dana tidak dikembalikan.  Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).  Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Related Posts

Comments are closed.