Usai Diperiksa KPK soal e-KTP, Yasonna: Pokoknya Tanya Penyidik

Usai Diperiksa KPK soal e-KTP, Yasonna: Pokoknya Tanya Penyidik

Yasonna Laoly menyebut pemeriksaan terhadapnya soal perkara korupsi e-KTP masih sama dengan keterangan sebelumnya. Dia pun mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK. “Pokoknya tanya ke penyidik, pokoknya semua saya jelaskan,” ujar Laoly setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). ” Denger saja. Saya dipanggil memberikan kesaksian ke Anang. Sebagai warga negara yang baik, kita datang,” imbuh Laoly. Untuk hari ini, Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Menurut Laoly, materi pemeriksaan hari ini sama dengan pemanggilan sebelumnya. “Ya sama. Sama dengan yang lama,” kata Laoly. “Pokoknya kita jelasin dengan baik. Keterangan seperti yang lalu,” imbuh Yasonna. Laoly diketahui pernah menjabat anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Laoly juga disebut jaksa menerima duit sebesar USD 84 ribu hasil dari proyek e-KTP. Namun jaksa tidak menyebut kapan Laoly menerima uang tersebut. Laoly pun membantah hal itu. Yang teranyar, pengacara Setya Novanto dalam eksepsi menyebut KPK secara sengaja menghilangkan nama-nama politikus dalam surat dakwaan kliennya. Pengacara Novanto mempertanyakan hilangnya nama-nama orang tersebut yang sebelumnya masuk surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP yang berbeda. Pihak KPK menegaskan nama-nama yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP tetap ada. Namun KPK melakukan pengelompokan.

Yasonna Laoly menyebut pemeriksaan terhadapnya soal perkara korupsi e-KTP masih sama dengan keterangan sebelumnya. Dia pun mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK. “Pokoknya tanya ke penyidik, pokoknya semua saya jelaskan,” ujar Laoly setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). ” Denger saja. Saya dipanggil memberikan kesaksian ke Anang. Sebagai warga negara yang baik, kita datang,” imbuh Laoly. Untuk hari ini, Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Menurut Laoly, materi pemeriksaan hari ini sama dengan pemanggilan sebelumnya. “Ya sama. Sama dengan yang lama,” kata Laoly. “Pokoknya kita jelasin dengan baik. Keterangan seperti yang lalu,” imbuh Yasonna. Laoly diketahui pernah menjabat anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Laoly juga disebut jaksa menerima duit sebesar USD 84 ribu hasil dari proyek e-KTP. Namun jaksa tidak menyebut kapan Laoly menerima uang tersebut. Laoly pun membantah hal itu. Yang teranyar, pengacara Setya Novanto dalam eksepsi menyebut KPK secara sengaja menghilangkan nama-nama politikus dalam surat dakwaan kliennya. Pengacara Novanto mempertanyakan hilangnya nama-nama orang tersebut yang sebelumnya masuk surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP yang berbeda. Pihak KPK menegaskan nama-nama yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP tetap ada. Namun KPK melakukan pengelompokan.

Yasonna Laoly telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Pemeriksaan terhadap Yasonna itu berkaitan dengan proses awal anggaran proyek tersebut, serta informasi adanya aliran dana yang mengalir ke berbagai pihak. “Untuk saksi Yasonna datang pemeriksaan kami lakukan pendalaman, materi terkait dengan proses awal anggaran kasus e-KTP dan juga beberapa informasi indikasi adanya aliran ke semua pihak juga menjadi kita konfirmasi lebih jauh,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (3/7/2017). Febri menyebutkan informasi terkait aliran dana itu sebenarnya sudah dimunculkan pula dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Selain itu, informasi itu juga telah disampaikan dalam surat tuntutan untuk kedua terdakwa itu. “Beberapa informasi ini sudah dimunculkan fakta persidangan dan juga di tuntutan sudah sampaikan rinci. Dan beberapa bukti yang muncul dalam tuntutan tersebut baik untuk dua orang terdakwa maupun pihak lain yang diduga terkait pengadaan kasus e-KTP,” kata Febri. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, sejumlah anggota Komisi II DPR menerima uang dari pengadaan e-KTP. Salah satunya, Yasonna diduga menerima duit sebesar USD 84 ribu hasil dari korupsi e-KTP. Uang tersebut diterima Yasonna saat menjadi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. “Secara spesifik kita tidak bisa disampaikan materi pemeriksaan secara rinci karena penyidik yang lakukan pemeriksaan, namun kami harus kumpulkan fakta dan bukti yang relevan dan mengkonfirmasi dalam kasus ini,” imbuh Febri. Selain itu, Febri mengatakan pihak-pihak mana yang menerima aliran uang tersebut belum diketahui secara detail. Namun, bukti dan fakta persidangan mengenai aliran uang tersebut sudah dibeberkan dalam sidang perkara korupsi proyek e-KTP. “Kita belum bisa berandai-andai secara persis siapa saja terbukti menerima aliran dana karena semua indikasi sudah dibuka dalam proses persidangan. Sebagian sudah kembalikan uang kepada penyidik KPK saat diperiksa penyidik, itu bukti dalam persidangan nanti,” ujar Febri. Sebelumnya usai menjalani pemeriksaan di KPK, Yasonna membantah menerima uang berkaitan dengan kasus tersebut. Yasonna pun mengaku sudah memberikan keterangan secara rinci kepada penyidik KPK. “Pokoknya saya sudah berikan (keterangan) kepada penyidik, titik. Biarlah penyidik supaya jangan apa, ini keterangan harus apa. Nggak ada cerita itu,” ujar Yasonna usai diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

KPK membantah bermain dengan tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly dalam dakwaan dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan “bermain” dalam penanganan kasus korupsi e-KTP terkait dengan tidak tercantumnya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly dalam surat dakwaan untuk Setya Novanto. “Enggak ada istilah bermain-main dalam penindakan, KPK melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti. Jangan hanya kita mencantumkan nama, tapi alat buktinya enggak cukup,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Semarang, Kamis (14/12/2017). Menurut dia, semua yang ada dalam surat dakwaan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto itu berdasarkan alat bukti. Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta itu bahkan menjamin 100 persen bahwa tidak ada proses negoisasi untuk menghilangkan nama seseorang pada surat dakwaan. “Pokoknya ketika nama disebut, [kita] tanya buktinya apa? Jangan hanya omongan 1 orang kemudian kita cantumkan, nanti merepotkan semua orang,” ujarnya. Alex memastikan bahwa penanganan kasus korupsi e-KTP berjalan sesuai prosedur dan kecukupan alat bukti. Dia juga menjamin tidak ada intervensi dari pimpinan KPK kepada penyidik. Hal tersebut disampaikan Alex seusai acara Workshop Pembangunan Budaya Integritas Bagi Forkompimda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. lowongan pekerjaan ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

RIWEH MENYARING PENDATANG TRAVEL BAN DONALD TRUMP diskriminatif, khususnya terhadap imigran muslim dan pengungsi. Lewat travel ban jilid pertama, Trump melarangpemberian visa baru untuk warga dari Calon imigran wajib memenuhi persyaratan ketat untuk mendapatkan visa Amerika. Mahardika Satria Hadi mahardika@tempo.co.id WASHINGTON, OC – Mina Jafari masih ingat peristiwa tidak mengenakkan yang menimpa keluarganya pada Januari lalu. Saat itu ia tengah bersiap untuk melangsungkan pernikahan dengan tunangan-nya, Hesam Mostafavi. Karena pesta dihelat di ibu kota Amerika Serikat, Washington, DC, Jafari mengundang calon ibu mertuanya yang tinggal di Teheran, Iran. Pada Januari itu pula. Amerika Serikat resmi memiliki presiden baru, Donald Trump. Jafari tak menyana bahwa pelantikan Trump sebagai pengganti Barack Obama berimbas pada pernikahannya. Ibu Mostafavi, yang tengah mengurus visa, mendadak tidak bisa melanjutkan prosesnya. Trump saat itu meneken aturan pemerintah tentang travel ban, yang melarang warga dari enam negara memasuki Amerika* Iran salah satunya. Alhasil, akibat keputusan Trump itu, ibu Mostafavi batal mengantongi visa. Jafari, 28 tahun, yang berstatus warga Iran-Amerika, terpaksa memindahkan pesta pernikahannya ke Teheran agar ibu mertuanya bisa hadir. “Saya punya keluarga dari Iran yang dilarang (masuk Amerika),” kata dia, seperti dikutip Associated Press. “Ini situ asi yang sangat gila.” Xena Amirani, seorang mahasiswa dari Los Angeles, California, juga merasakan imbas aturan Jarangan berkunjung yang kontroversial itu. Amirani, yang berasal dari Iran, tengah berduka karena neneknya di kampung halaman meninggal setelah tertabrak mobil. Paman Amirani dan istrinya berencana ke Los Angeles untuk menghibur perempuan 18 tahun itu, tapi gagal lantaran terganjal travel ban. “(Travel ban) Tidak ada gunanya,” kata Amirani. Mina Jafari dan Xena Amirani adalah sebagian kecil dari 370 ribu imigran asal Iran di Amerika. Mereka korban kebijakan imigrasi Trump yang dituding Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Travel ban jilid pertama tak berjalan mulus. Unjuk rasa besar-besaran, penahanan meluas terhadap- orang-orang yang tiba di bandara Amerika, dan rentetan gugatan hukum akhirnya menunda aturan itu sepekan setelah diteken Trump. Namun Trump tak menyerah. Dua bulan berselang, ia kembali meneken travel ban jilid kedua. Mahkamah Agung mengesahkan sebagian dari aturan itu, Senin pekan lalu. Kali ini tak ada demonstrasi besar. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, travel ban versi baru memungkinkan pendatang dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman untuk masuk ke Amerika, tapi dengan syarat ketat. “Mereka harus punya klaim kredibel atas hubungan yang dapat dipercayadengan seseorang atau entitas di Amerika,” kata seorang pejabat senior di Gedung Putih. Pemohon visa baru harus dapat membuktikan hubungan keluarga “dekat” dengan seseorang di Amerika, misalnya orang tua, pasangan, anak, atau saudara kandung. “Hubungan keluarga lainnya, seperti kakek dan nenek, tidak akan dihitung,” kata pejabat itu, seperti diberitakan The Guardian. Merekayangpunyahubung-. an.dengan entitas, seperti lembaga bisnis atau pendidikan, wajib memiliki bukti “formal dan terdokumentasi.” Seperti sebelumnya, travel ban versi baru panen kritik. “Pintu tertutup bagi pengungsi yang telah lama ingin berkumpul kembali dengan keluarga mereka,” kata Karen Tumlin, Direktur Hukum dari Pusat Hukum Imigrasi Nasional. Trita Parsi, Presiden Dewan Nasional Iran Amerika, idem dito. “Setiap orang yang punya kerabat di Iran terkena dampaknya.” Mahardika Satria Hadi Original Post

Related Posts

Comments are closed.