Usai Diperiksa KPK, Mirwan Amir Mengaku Tak Terima Duit e-KTP

Usai Diperiksa KPK, Mirwan Amir Mengaku Tak Terima Duit e-KTP

Mirwan Amir mengaku diperiksa KPK terkait pembahasan anggaran di Banggar DPR terkait Markus Nari. Mirwan memang diperiksa sebagai mantan pimpinan Banggar DPR. “Saya jelasin , saya kenal lama, saya tahu Markus Nari. Saya pernah ngobrol sama Markus Nari. Udah itu aja . Terus ditanya masalah pembahasan anggaran, kebetulan saya kan wakil pimpinan Banggar. Jadi saya jelasin masalah pembahasan APBN, postur APBN,” ucap Mirwan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong, nama Mirwan pernah disebut menerima duit untuk pemulusan penambahan anggaran e-KTP. Namun Mirwan membantah. “Tidak… tidak pernah sama sekali (saya terima). Karena memang tidak dibahas di Badan Anggaran dan itu semua ada di Komisi II,” ungkapnya. Dia bahkan tidak tahu-menahu soal pembahasan anggaran itu. Dia juga mengatakan tidak ada yang janggal dalam pembahasannya. “Nggak ada… nggak ada (yang janggal)…. Karena itu semua di Komisi II. Badan Anggaran nggak mengetahui itu,” Mirwan menegaskan. KPK sebenarnya mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang hari ini terkait kasus e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Namun 2 orang lainnya, yaitu Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung, tidak dapat hadir. Olly mengirim surat meminta penjadwalan ulang, sedangkan Tamsil mangkir tanpa keterangan. Diketahui ketiga orang yang dipanggil tersebut merupakan mantan anggota Banggar DPR. Untuk pemeriksaan Mirwan sendiri, KPK mendalami soal pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP yang diduga dipengaruhi Markus Nari. “Kami dalami proses penganggaran. Anggota DPR diklarifikasi, termasuk mereka yang menjabat di Banggar,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya.

Mirwan Amir mengaku diperiksa KPK terkait pembahasan anggaran di Banggar DPR terkait Markus Nari. Mirwan memang diperiksa sebagai mantan pimpinan Banggar DPR. “Saya jelasin , saya kenal lama, saya tahu Markus Nari. Saya pernah ngobrol sama Markus Nari. Udah itu aja . Terus ditanya masalah pembahasan anggaran, kebetulan saya kan wakil pimpinan Banggar. Jadi saya jelasin masalah pembahasan APBN, postur APBN,” ucap Mirwan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong, nama Mirwan pernah disebut menerima duit untuk pemulusan penambahan anggaran e-KTP. Namun Mirwan membantah. “Tidak… tidak pernah sama sekali (saya terima). Karena memang tidak dibahas di Badan Anggaran dan itu semua ada di Komisi II,” ungkapnya. Dia bahkan tidak tahu-menahu soal pembahasan anggaran itu. Dia juga mengatakan tidak ada yang janggal dalam pembahasannya. “Nggak ada… nggak ada (yang janggal)…. Karena itu semua di Komisi II. Badan Anggaran nggak mengetahui itu,” Mirwan menegaskan. KPK sebenarnya mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang hari ini terkait kasus e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Namun 2 orang lainnya, yaitu Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung, tidak dapat hadir. Olly mengirim surat meminta penjadwalan ulang, sedangkan Tamsil mangkir tanpa keterangan. Diketahui ketiga orang yang dipanggil tersebut merupakan mantan anggota Banggar DPR. Untuk pemeriksaan Mirwan sendiri, KPK mendalami soal pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP yang diduga dipengaruhi Markus Nari. “Kami dalami proses penganggaran. Anggota DPR diklarifikasi, termasuk mereka yang menjabat di Banggar,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013 Setya Novanto (Setnov) disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK berperan penting dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp2,314 triliun itu. Setnov didakwa oleh jaksa melakukan korupsi bersama sembilan orang lain. Peran penting dimiliki Setnov karena saat korupsi terjadi ia merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar. Ia disebut oleh jaksa berperan mempertemukan Andi Agustinus alias Andi Narogong (penyedia barang dan jasa pada Kemendagri) dengan sejumlah politisi dan pengusaha untuk mempermudah penganggaran proyek e-KTP. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setnov disebut memperkenalkan Andi kepada Ketua Komisi II DPR RI saat itu Chairuman Harahap. Ia kemudian memperkenalkan Andi sebagai salah satu pengusaha yang akan ikut menerapkan e-KTP pada Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir. Melalui Chairuman, Andi akhirnya berkata siap memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI agar memperlancar pembahasan anggaran. “Selama proses pembahasan anggaran, terdakwa memberikan informasi perkembangan tentang pembahasan anggaran kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa. Setnov juga didakwa oleh jaksa berupaya memastikan usulan anggaran proyek penerapan e-KTP sebesar Rp5,9 triliun disetujui DPR RI. Ia disebut meminta agar para pengusaha memberi fee sebesar 5 persen untuk anggota DPR RI di Komisi II. Peran penting Setnov dibayar dengan uang senilai 7,3 juta dolar AS dan jam tangan mewah merk Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dolar AS. Uang untuknya diberikan dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Mariem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia. Uang diberikan oleh orang bernama Made Oka Masagung. Pemberian uang kepada Setnov dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, dana disalurkan menggunakan dua rekening bank di Singapura senilai USD 3.800.000. “Dua, diterima oleh terdakwa melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari 2012 sampai 19 Februari 2012 seluruhnya berjumlah USD3.500. 000,” kata jaksa. Aktor-aktor yang didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP bersama Setnov adalah Irman (Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat itu), Sugiharto (pejabat pembuat komitmen), Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo (Penyedia Barang dan Jasa pada Kemendagri), Isnuedhi Wijaya (Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (Direktur PT Murakabi Sejahtera dan Ketua Konsorsium Murakabi), Made Oka Masagung (Pemilik OEM Investment, Pte. Ltd dan Delta Energy, Po. Ltd), Diah Anggraeni (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri), dan Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dirjen Dukcapil Kemendagri). Atas perbuatannya, Setnov didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

TEMPO.CO ,  Jakarta  – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Jazuli Juwaini , yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP ), bakal memanfaatkan pemeriksaan hari ini, 7 Juli 2017, untuk klarifikasi ke penyidik. Rencananya, Jazuli bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Baca:   Setya Novanto Sakit Vertigo, Batal Diperiksa KPK untuk Kasus E-KTP Jazuli tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00. Ia terlihat mengenakan kemeja batik warna cokelat dan kopiah hitam. “Saya diminta keterangan hari ini, saya datang,” katanya sebelum masuk ke ruang pemeriksaan KPK, Jumat.

Merdeka.com – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin , kembali menjadi saksi kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta , Senin (20/11) kemarin. Narapidana sejumlah kasus hukum itu pun kembali menyebut sejumlah nama terkait kasus tersebut. Namun, dari semua keterangan Nazaruddin, setidaknya ada dua hal yang menyisakan tanda tanya. Pertama soal Nazaruddin yang banyak menjawab lupa ketika hakim menggali BAP-nya terkait Setya Novanto. Padahal, Nazaruddin dulu gencar menyebut Novanto, yang kini sudah ditahan terkait korupsi e-KTP, sebagai otak megaproyek tersebut. “Ada keterangan saudara USD 500 ribu diserahkan Setya Novanto oleh Mirwan Amir di Lantai 12 DPR? Benar? Lalu masing-masing Setya Novanto dan Mekeng USD 500 ribu itu benar?” tanya hakim ketua Jhon Halasan Butarbutar di persidangan dengan terdakwa Andi Narogong, Senin (20/11). “Saya lupa yang mulia, itu keterangan Mirwan Amir tanya saja dia,” jawab Nazaruddin saat bersaksi. Nazaruddin juga mengaku lupa ketika ditanya hakim perihal pembagian uang di ruang Setya Novanto, yang saat itu Ketua Fraksi Golkar, di ruang kerjanya lantai 12 Gedung DPR. Padahal, Nazaruddin sudah menyampaikan perihal pembagian itu dalam BAP. Jawaban lupa Nazaruddin ini bahkan sempat membuat hakim berang. “Pas Anda baca BAP sudah benar keterangannya? Anda teken?” tanya hakim. “Iya saya baca,” jawab Nazaruddin yang tetap menjawab lupa. Kejanggalan lain adalah soal penyebutan nama Ganjar Pranowo. Sebagaimana BAP-nya, Nazaruddin mengaku melihat langsung Ganjar, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima langsung uang USD 500.000 dari Mustokoweni di ruangan kerja politikus Golkar itu. “Lalu Ganjar menyampaikan kepada saya (Nazar), ini kebersamaan, biar program besarnya jalan,” kata Nazaruddin dalam BAP yang dibenarkannya di persidangan dan dibacakan Hakim Anwar, Senin (20/11). Soal pemberian uang dari Mustokoweni ini, Nazaruddin mengatakan peristiwa itu terjadi pada September-Oktober 2010. Padahal, Mostokoweni meninggal dunia pada 18 Juni 2010 atau tiga bulan sebelumnya. Atas keterangan Nazaruddin yang aneh itu, Ganjar pun bersikap santai. “Di persidangan sudah saya sampaikan, kapan itu diberikan ke saya, katanya September-Oktober. Padahal Bu Mustokoweni saja meninggalnya bulan Juni (18 Juni 2010),” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (21/11). Untuk diketahui, dalam BAP dan pleidoi Miryam S Haryani, Ganjar disebut menolak pemberian uang terkait proyek e-KTP. Sebagai politikus PDI Perjuangan yang ketika itu menjadi oposisi, Ganjar justru cenderung galak dalam rapat-rapat pembahasan e-KTP di Komisi II DPR. Kegalakan Ganjar ini sempat dikeluhkan oleh Setya Novanto yang bertemu dengannya di Bandara Ngurah Rai, Bali, sekitar 2011-2012. “Kita berjumpa, sama-sama nunggu pesawat. Tiba-tiba saya ditanyai itu, ‘jangan galak-galak ya’. Oya, saya bilang urusannya sudah selesai,” kata Ganjar saat bersaksi di persidangan pada 30 Maret 2017. [bal]

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku pernah bertemu dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang disebut-sebut sebagai saksi kunci sekaligus orang yang paling mengetahui dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Meski demikian, Setya mengklaim pertemuan itu tidak membahas soal proyek paket pengadaan e-KTP yang ada di Komisi II DPR. Pertemuan itu, kata dia, membahas soal jual beli pakaian untuk keperluan Partai Golkar. “Ya kalau Andi saya pernah ketemu. (Pertemuan) itu dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku bendahara umum (partai Golkar),” ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/3). Pasca pertemuan itu, Setya mengaku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Andi. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak mengetahui soal pembahasan dan pemberian uang sebesar Rp150 milyar untuk Partai Golkar, serta partai lain atau anggota DPR dari hasil korupsi proyek e-KTP. Andi Narogong adalah salah satu saksi yang telah dicegah oleh KPK. Nama dia sempat disinggung oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Panitia tender disebut beberapa kali menerima uang dari Andi dan konsorsium pada Februari 2011. Selain menampik pernah membahas proyek e-KTP dengan Andi, Setya menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan dengan dua mantan politisi Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin. Ia mengatakan, bantahan tudingan pertemuan itu telah ia sampaikan langsung ke penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Semuanya saya sudah serahkan pada waktu di dalam penyidikan KPK dan saya sudah klarifikasi sejelas-jelasnya,” ujarnya. Setya juga mengaku belum menerima informasi soal anggota DPR yang telah mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP ke KPK. Ia menilai pengembalian uang yang diduga hasil korupsi itu masuk ranah hukum. “Saya sampai sekarang belum tahu siapa yang mengembalikan (uang), tapi itu kami serahkan kepada hakim,” ujar Setya, Ia menambahkan, berkembangnya isu kasus dugaan korupsi e-KTP telah merugikan dirinya dan Partai Golkar. Setya berharap semua pihak yang dituduh dalam kasus tersebut bersabar dan menghormati hukum yang berlaku. Kasus e-KTP akan disidangkan Pengadilan Tipikor Jakarta esok pagi. Dua terdakwa pada perkara ini adalah eks Dirjen Dukcapil Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan e-KTP, Sugiharto. Sejumlah mantan anggota Komisi II dan pejabat pemerintahan yang pernah diperiksa KPK dalam kasus ini, antara lain eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Setya Novanto, Agun Gunandjar, Olly Dondokambey, Melchias Markus Mekeng, Markus Nari, Teguh Juwarno, Mirwan Amir, Chairuman, Arief Wibowo, Anas Urbaningrum, Tamsil Linrung, dan Ganjar Pranowo. Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga tak luput dari panggilan KPK karena disinyalir memiliki informasi dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut.

Related Posts

Comments are closed.