Tolak Ikut Sipol, Hanura Walk Out di Rapat Komisi II-KPU

Tolak Ikut Sipol, Hanura Walk Out di Rapat Komisi II-KPU

Rapat antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas verifikasi parpol berlangsung alot. Perdebatan terjadi saat pembahasan pengakomodiran partai yang tengah bersengketa. Rapat yang digelar hingga Jumat (19/1/2018) dini hari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta itu pun sempat diwarnai aksi walk out. Anggota Komisi II DPR dari F-Hanura, Rufinus Hutauruk, tidak setuju untuk mengikuti verifikasi administrasi melalui sistem informasi partai politik (Sipol) yang ditetapkan KPU pada 28-30 Januari 2018. “Apakah diberikan ruang agar dalam konteks verifikasi diberikan ruang Sipolnya tidak berubah?” tanya Rufinus pada Ketua KPU Arief Budiman. Arief pun sempat menjawab pertanyaan yang dilemparkan Rufinus. Namun, kemudian Rufinus menyela jawaban Arief dengan pertanyaan serupa. “Yang jelas aja. Tadi statement dari saya mengatakan bahwa Hanura sedang konflik. Pertanyaannya adalah verifikasi Sipol bisa tetap seperti itu atau akan diulang sesuai struktur baru atau tidak,” ulangnya. Menanggapi hal tersebut, Arief menyatakan KPU tidak dapat mengakomodir kenginan F-Hanura. Sebab, sesuai dengan ketentuan di dalam PKPU dan UU Partai Politik, verifikasi parpol dilakukan terhadap parpol yang memegang SK Kementerian Hukum dan HAM terbaru. “KPU tetap pada kesepakatan awal mengenai verifikasi faktual yang mengacu pda UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selebihnya kami tidak bisa mengakomodir,” ucap Arief. “Jadi, sepanjang tidak ada perbuhan maka KPU tetap pada data yang terinput dalam Sipol. Tapi, jika ada perubahan maka KPU akan memverifikasi kepengurusan yang baru sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM yang terbaru,” sambungnya. Merasa keinginan partainya tak terakomodasi, Rufinus memutuskan untuk walk out. Ia sempat menyampaikan permohonan maaf dan keluar dari ruang rapat Komisi II DPR. “Maka saya minta maaf. Saya memutuskan untuk walk out dari forum ini. Dan apabila ada fraksi yang tidak setuju, saya mohon untuk ikut bersama-sama walkout,” ujar Rufinus. Partai Hanura saat ini memang tengah terbagi menjadi dua kubu. Kubu ‘Ambhara’ memecat Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatannya. Kubu ‘Ambhara’ pun telah menggelar munaslub dan menetapkan Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum Partai Hanura yang baru. Sementara itu, kubu ‘Manhattan’ tak mengakui keputusan tersebut. Mereka menyatakan munaslub yang dilakukan kubu ‘Ambhara’ sebagai kegiatan ilegal.

Rapat antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas verifikasi parpol berlangsung alot. Perdebatan terjadi saat pembahasan pengakomodiran partai yang tengah bersengketa. Rapat yang digelar hingga Jumat (19/1/2018) dini hari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta itu pun sempat diwarnai aksi walk out. Anggota Komisi II DPR dari F-Hanura, Rufinus Hutauruk, tidak setuju untuk mengikuti verifikasi administrasi melalui sistem informasi partai politik (Sipol) yang ditetapkan KPU pada 28-30 Januari 2018. “Apakah diberikan ruang agar dalam konteks verifikasi diberikan ruang Sipolnya tidak berubah?” tanya Rufinus pada Ketua KPU Arief Budiman. Arief pun sempat menjawab pertanyaan yang dilemparkan Rufinus. Namun, kemudian Rufinus menyela jawaban Arief dengan pertanyaan serupa. “Yang jelas aja. Tadi statement dari saya mengatakan bahwa Hanura sedang konflik. Pertanyaannya adalah verifikasi Sipol bisa tetap seperti itu atau akan diulang sesuai struktur baru atau tidak,” ulangnya. Menanggapi hal tersebut, Arief menyatakan KPU tidak dapat mengakomodir kenginan F-Hanura. Sebab, sesuai dengan ketentuan di dalam PKPU dan UU Partai Politik, verifikasi parpol dilakukan terhadap parpol yang memegang SK Kementerian Hukum dan HAM terbaru. “KPU tetap pada kesepakatan awal mengenai verifikasi faktual yang mengacu pda UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selebihnya kami tidak bisa mengakomodir,” ucap Arief. “Jadi, sepanjang tidak ada perbuhan maka KPU tetap pada data yang terinput dalam Sipol. Tapi, jika ada perubahan maka KPU akan memverifikasi kepengurusan yang baru sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM yang terbaru,” sambungnya. Merasa keinginan partainya tak terakomodasi, Rufinus memutuskan untuk walk out. Ia sempat menyampaikan permohonan maaf dan keluar dari ruang rapat Komisi II DPR. “Maka saya minta maaf. Saya memutuskan untuk walk out dari forum ini. Dan apabila ada fraksi yang tidak setuju, saya mohon untuk ikut bersama-sama walkout,” ujar Rufinus. Partai Hanura saat ini memang tengah terbagi menjadi dua kubu. Kubu ‘Ambhara’ memecat Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatannya. Kubu ‘Ambhara’ pun telah menggelar munaslub dan menetapkan Marsdya (Purn) Daryatmo sebagai ketum Partai Hanura yang baru. Sementara itu, kubu ‘Manhattan’ tak mengakui keputusan tersebut. Mereka menyatakan munaslub yang dilakukan kubu ‘Ambhara’ sebagai kegiatan ilegal.

Fredrich Yunadi meminta Agung Laksono menjadi saksi a de charge atau saksi meringankan untuknya, tapi Agung tak bersedia. Agung beralasan tak mengenal Fredrich. Menanggapi itu, Fredrich mengaku memang tidak saling kenal dengan Agung. Namun pada saat peristiwa kecelakaan Setya Novanto pada 16 November 2017, Agung berada di rumah sakit sehingga, menurut Fredrich, seharusnya Agung bisa menceritakan kejadian di rumah sakit. “Ya, memang nggak kenal. Beliau kan ada di sana, jadi tahu apa yang terjadi di sana, di rumah sakit,” kata Fredrich setelah diperiksa penyidik di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018). “Waktu terjadi perkara peristiwa, kemudian beliau datang bersama pejabat-pejabat. Saya tidak suruh dia nerangkan saya, saya cuma bilang yang waktu datang itu siapa saja. Saya sebutkan nama-namanya, kan gitu . Silakan saja beliau, beliau waktu itu ke sana. Lo, kan tidak perlu kenal saya,” imbuhnya. Namun Fredrich tak menyebut siapa saja saksi meringankan yang diajukannya. Ia hanya menyebut, saat Novanto di rumah sakit, banyak petinggi yang hadir. “Banyak sekali, petinggi-petinggi,” ucap Fredrich sambil masuk mobil tahanan. Sebelumnya, Agung Laksono tidak jadi diperiksa penyidik KPK. Politikus Partai Golkar itu menolak menjadi saksi meringankan untuk Fredrich karena mengaku tak mengenal eks pengacara Novanto tersebut. “Saya datang karena menghargai KPK sebagai penegak hukum. Tapi di dalam saya menyatakan saya tidak bersedia menjadi saksi yang menguntungkan Saudara Fredrich. Saya, pertama, karena tidak mengenal beliau. Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya besuk Pak Novanto,” kata Agung di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dalam kasus dugaan merintangi penyidikan Novanto, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo. Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

Merdeka.com – Partai NasDem kembali mendesak PAN keluar dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Desakan ini karena perbedaan sikap PAN atas pengambilan keputusan opsi paket RUU Pemilu. Bahkan, PAN melakukan walk out dan tidak mau bertanggung jawab atas keputusan paripurna soal paket RUU Pemilu. Enam fraksi partai-partai pendukung pemerintah memutuskan memilih paket A, sementara PAN malah mendukung paket B bersama Gerindra, PKS dan Demokrat. “Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi,” kata anggota Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Jumat (21/7). Dengan masih hadirnya PAN, kata Taufiq justru akan membuat koalisi menjadi tidak harmonis karena sering tidak sejalan dengan keputusan partai-partai pendukung pemerintah lainnya. “Kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN karena mempertahankan sikap yang demikian, sebuah partai di dalam koalisi dengan perbedaan yang sangat mencolok itu akan membuat nanti menurut saya akan membuat koalisi tak harmonis,” tegasnya. Fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU Pemilu. Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menuturkan, fraksinya sejak awal sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan revisi UU Pemilu. Namun karena musyawarah mufakat tidak menemui jalan keluar, maka fraksinya menolak ikut voting. “Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggung jawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain,” ujar Yandi. [cob]

Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. – ANTARA/M Agung Rajasa Kabar24.com , JAKARTA — Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih walk out saat proses pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) membuat publik bertanya-tanya soal nasib partai itu dalam koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti diketahui, PAN bersama PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura, berada dalam satu gerbong yang sama mendukung pemerintah. Namun, berubahnya sikap mereka saat proses politik dalam penetapan RUU Pemilu, bisa jadi membuat Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menimbang-nimbang untuk ‘mendepak’ jatah kursi di kabinet untuk kader PAN. Kecaman datang dari Partai Nasdem yang merupakan pendukung utama pemerintah serta PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Karena itu Partai Nasdem tidak segan-segan meminta Partai Amanat Nasional (PAN) hengkang dari koalisi partai pendukung pemerintah. “Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi,” kata Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi, Jumat (21/7/2017). Memang, ketika partai-partai pendukung  pemerintah mengambil sikap Paket A, yakni ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%-25%, PAN mengambil langkah sebaliknya. Partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais itu lebih memilih  bergabung bersama Gerindra, PKS, dan Demokrat memilih Paket B dengan ambang batas pencalonan presiden 0%. Tidak heran juga kalau Taufiqulhadi menyarankan menteri asal PAN keluar dari kabinet kerja Jokowi-JK. PAN menempatkan satu kursi di kabinet yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur. Senada dengan Nasdem, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira lebih tegas lagi. Dia menyatakan bahwa kalau PAN sudah tidak lagi berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. “Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah,” kata Andreas. Dia mengatakan bahwa dengan demikian tanpa diminta pun, PAN sudah mengambil keputusan keluar dari koalisi. Anggota Komisi I itu membeberkan bahwa dalam lobi-lobi RUU Pemilu partai berlambang matahari tersebut tetap berkukuh tidak memilih opsi paket A. Bahkan PAN juga ikut walk out menjelang pengambilan putusan pada sidang paripurna semalam bersama tiga partai lainnya.

Related Posts

Comments are closed.