TNI-Polri Nyalon di Pilkada, Ini Syarat dari KPU

TNI-Polri Nyalon di Pilkada, Ini Syarat dari KPU

Sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI tidak dilarang maju sebagai calon dalam Pilkada Serentak 2018. Namun, ada syarat wajib yang harus diserahkan sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pendaftaran bakal calon itu kan prosesnya masih panjang, dari penelitian administrasi, kemudian jika diperlukan kita juga melakukan klarifikasi atau verifikasi atas dokumen itu. Sehingga terkait dengan bakal calon dari TNI, Polri, terus PNS, BUMN, BUMD, itu nanti finalisasinya pada saat penetapan yang bersangkutan sebagai calon,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Minggu (7/1/2018) malam. Wahyu menjelaskan KPU tetap menghormati hak-hak para bakal calon dari TNI atau Polri. Surat pengunduran diri dari instansi tidak harus disertakan di awal pembukaan pendaftaran. “Karena kan kita juga menghormati hak-hak individual. Asumsinya, bakal pasangan calon yang mendaftar kan belum tentu memenuhi syarat. Kita juga menghormati hak-hak pribadi, misalnya belum tentu harus mundur, itu juga kan tidak bijak. Konteksnya adalah yang bersangkutan harus memenuhi segala persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon. Ini kan baru bakal calon,” papar dia. Namun, Wahyu menegaskan surat pengunduran diri dari instansi TNI maupun Polri itu wajib disertakan jika bakal calon sudah dinyatakan lolos verifikasi KPU. Surat pengunduran diri harus diserahkan sebelum masa pendaftaran ditutup. “Ya konteksnya tidak menyusul. Ini kan konteksnya masih dalam tahapan, kan tahapan ini tidak sehari, cukup lama itu kan. Artinya kalau kemudian proses itu dilengkapi pada masa tahapan kan artinya konteksnya tidak menyusul,” terang Wahyu. KPU membuka pendaftaran untuk pasangan yang akan bertanding dalam Pilkada 2018 mulai hari ini. Ada empat dokumen yang harus diserahkan saat mendaftar. Empat dokumen yang dimaksud yakni dokumen B-KWK parpol atau surat pencalonan. Kedua dokumen B1-KWK parpol atau keputusan DPP parpol tentang persetujuan pasangan calon. Kemudian dokumen B2-KWK parpol atau surat pernyataan tentang kesepakatan parpol dalam pencalonan dan terakhir dokumen B3-KWK parpol atau surat pernyataan antara parpol dengan paslon. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 10 Januari 2018. Berikut jadwal tahapan pendaftaran pencalonan: 1. Pendaftaran pasangan calon 8-10 Januari 2018 2. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 10-16 Januari 2018 3. Pemeriksaan kesehatan 8-15 Januari 2018 4. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 15-16 Januari 2018 5. Pemberitahuan hasil pengecekan syarat pencalonan 17-18 Agustus 2018 6. Perbaikan syarat pencalonan 18-20 Januari 2018 7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di website KPU 20-26 Januari 2018 8. Penetapan pasangan calon 12 Februari 2018

Sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI tidak dilarang maju sebagai calon dalam Pilkada Serentak 2018. Namun, ada syarat wajib yang harus diserahkan sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pendaftaran bakal calon itu kan prosesnya masih panjang, dari penelitian administrasi, kemudian jika diperlukan kita juga melakukan klarifikasi atau verifikasi atas dokumen itu. Sehingga terkait dengan bakal calon dari TNI, Polri, terus PNS, BUMN, BUMD, itu nanti finalisasinya pada saat penetapan yang bersangkutan sebagai calon,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Minggu (7/1/2018) malam. Wahyu menjelaskan KPU tetap menghormati hak-hak para bakal calon dari TNI atau Polri. Surat pengunduran diri dari instansi tidak harus disertakan di awal pembukaan pendaftaran. “Karena kan kita juga menghormati hak-hak individual. Asumsinya, bakal pasangan calon yang mendaftar kan belum tentu memenuhi syarat. Kita juga menghormati hak-hak pribadi, misalnya belum tentu harus mundur, itu juga kan tidak bijak. Konteksnya adalah yang bersangkutan harus memenuhi segala persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon. Ini kan baru bakal calon,” papar dia. Namun, Wahyu menegaskan surat pengunduran diri dari instansi TNI maupun Polri itu wajib disertakan jika bakal calon sudah dinyatakan lolos verifikasi KPU. Surat pengunduran diri harus diserahkan sebelum masa pendaftaran ditutup. “Ya konteksnya tidak menyusul. Ini kan konteksnya masih dalam tahapan, kan tahapan ini tidak sehari, cukup lama itu kan. Artinya kalau kemudian proses itu dilengkapi pada masa tahapan kan artinya konteksnya tidak menyusul,” terang Wahyu. KPU membuka pendaftaran untuk pasangan yang akan bertanding dalam Pilkada 2018 mulai hari ini. Ada empat dokumen yang harus diserahkan saat mendaftar. Empat dokumen yang dimaksud yakni dokumen B-KWK parpol atau surat pencalonan. Kedua dokumen B1-KWK parpol atau keputusan DPP parpol tentang persetujuan pasangan calon. Kemudian dokumen B2-KWK parpol atau surat pernyataan tentang kesepakatan parpol dalam pencalonan dan terakhir dokumen B3-KWK parpol atau surat pernyataan antara parpol dengan paslon. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 10 Januari 2018. Berikut jadwal tahapan pendaftaran pencalonan: 1. Pendaftaran pasangan calon 8-10 Januari 2018 2. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 10-16 Januari 2018 3. Pemeriksaan kesehatan 8-15 Januari 2018 4. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 15-16 Januari 2018 5. Pemberitahuan hasil pengecekan syarat pencalonan 17-18 Agustus 2018 6. Perbaikan syarat pencalonan 18-20 Januari 2018 7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di website KPU 20-26 Januari 2018 8. Penetapan pasangan calon 12 Februari 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan berkas pendaftaran calon peserta pemilu 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) karena belum lengkap. PSI dan PDIP wajib melengkapi syarat-syarat pendaftaran jika ingin terdata sebagai calon peserta pemilu. “Artinya, dokumen yang sudah dibawa diambil kembali untuk dilengkapi, dan hadir lagi untuk menyampaikan dokumen yang sudah lengkap dalam batas waktu masa pendaftaran,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari di kantornya, Jakarta, Kamis (12/10). PSI telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada Selasa (10/10), sementara PDIP datang ke KPU RI pada Rabu (11/10). “(Regulasinya) dokumen pendaftaran harus lengkap. Ada checklist -nya ditunjukkan, bagian mana yang belum lengkap supaya jadi alat kontrol kalau partai mau melengkapi,” ujarnya. Hingga berita ini ditulis baru ada empat parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu yakni Perindo, PSI, PDIP, dan Hanura. KPU mengumumkan ada tiga parpol yang akan mendaftar pada Jumat (13/10). Ketiga partai yang dimaksud adalah NasDem, Partai Berkarya, dan PKS. Masa pendaftaran calon peserta pemilu 2019 dibuka sejak 3 Oktober hingga 16 Oktober 2017. Setelah itu, masa penelitian administrasi akan berlangsung. Parpol yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, serta mendapatkan akses ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Berkas persyaratan wajib diberikan ke KPU melalui Sipol, dan salinannya dibawa sebelum tenggat. Hasyim menuturkan sudah ada 30 partai yang mendapat akses Sipol, namun baru 25 partai yang sudah mengisinya.  Proses pengisian data dilakukan masing-masing petugas yang mengantongi surat tugas dari partai terkait. Lewat Sipol itu, anggota partai dari tingkat nasional hingga daerah akan terdaftar guna mengantisipasi pengurus ganda. Syarat bagi anggota partai yang akan didaftarkan melalui Sipol harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tanpa NIK, anggota terkait tak bisa didaftarkan sebagai bagian dari partainya. “Karena persyaratan anggota ini adalah harus WNI yang kategorinya dewasa, maka instrumen yang harus diinput adalah NIK (untuk pemetaan anggota parpol),” kata Hasyim. Parpol yang tak memasukkan data pada 3 hingga 16 Oktober mendatang, tidak bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah berkas pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap sebagai calon peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Usai konsultasi, Idaman memutuskan untuk melaporkan dugaan pelanggaran administrasi KPU dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu. Partai besutan Rhoma Irama ini juga akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kami kan konsultasi dulu, kami belum siapkan gugatannya. Kami juga perlu lihat posisinya, sampai semalam meminta seluruh staf yang terlibat dalam proses pendaftaran membuat rekap dan kronologis. Kami coba rangkum juga pelanggaran dari daerah termasuk pendaftaran di KPU RI,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (19/10). Idaman merasa dirugikan oleh sistem pendaftaran calon peserta pemilu berbasis elektronik. Pada Pemilu 2019, KPU mewajibkan parpol mengisi persyaratan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Idaman merasa dirugikan karena kerap mengalami kendala matinya server saat proses unggah data anggota dan kepengurusan di daerah. Menurut Ramdansyah, partainya sebenarnya memiliki anggota serta kepengurusan yang memenuhi persyaratan peserta pemilu. “Untuk upload satu daerah butuh waktu setengah jam lebih, bagaimana kami upload 210 ribu (anggota)? Pas Hari-H tanggal 16-17 itu kami sampai tiga kali mengalami server down,” ujarnya. Jika data yang dimasukkan dalam Sipol tidak lengkap, parpol tak bisa mendaftarkan diri ke KPU RI. Sementara, Ramdansyah mengklaim seluruh dokumen Idaman sebenarnya memenuhi syarat peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Idaman merupakan satu dari 13 parpol yang dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftarannya. Meskipun dokumen belum lengkap, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari tidak menyebut bahwa 13 parpol tersebut dipastikan gugur. Akan tetapi tahapan untuk ke-13 partai tersebut belum bisa dilanjutkan. “Partainya bukan gugur ya, dokumennya tidak lengkap, tahapan tidak bisa dilanjutkan karena belum lengkap. Sebab, dalam undang-undang disebutkan bahwa yang namanya mendaftar itu menyerahkan dokumen lengkap,” ungkap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu merasa rekomendasinya diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 harus diperpanjangan. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mohammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu telah meminta KPU agar Sistem Informasi Syarat Politik (Sipol) tidak dijadikan syarat utama pendaftaran. Rekomendasi itu diberikan secara resmi melalui Surat Edaran Bawaslu Nomor 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 pada 29 September lalu. Namun, KPU tetap mensyaratkan partai politik untuk mengunggah informasi keanggotaannya ke laman Sipol. KPU lalu mengeluarkan surat edaran yang isinya perpanjangan waktu pemberkasan kepada 17 partai politik yang telah mendaftar. “Jika awal ini diantisipasi, surat edaran KPU tidak perlu keluar. Itulah kenapa kami bersurat di awal,” kata Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta,kemarin. Afifuddin menganggap proses pemberkasan memakan waktu yang lama karena Sipol diposisikan sebagai syarat utama pendaftaran.  Diketahui, selain mengunggah informasi keanggotaannya ke laman Sipol, partai politik juga harus menyerahkan berkas yang sesuai dengan yang diunggah ke laman Sipol. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 13 ayat (1).  Afifuddin menganggap proses sinkronisasi antara data yang diunggah ke Sipol dan berkas fisik dinilai kerap bermasalah, sehingga memakan waktu yang berlarut-larut. “Yang terjadi kan misalnya data di Sipol ketika di-print banyak yang tidak sesuai,” ujar Afifuddin. Afifuddin ingin ke depannya ada sinergi yang lebih konkret antara KPU dan Bawaslu. Alangkah baiknya jika KPU benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kekhawatiran oleh Bawaslu. Afifuddin juga berharap KPU dan Bawaslu lebih banyak berkoordinasi sebelum menetapkan aturan dalam rangka pelaksanaan Pemilu. Partai Republik saat mendaftar sebagai partai calon peserta Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian) “Urusan kami sama-sama menjaga proses pemilu sebagai tugas dari peran kita masing-masing,” ujar Afifuddin. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan  perpanjangan waktu bagi partai yang telah mendaftar untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Hasyim memastikan kondisi ini bukan sebagai bentuk perpanjangan waktu pendaftaran. Akan tetapi hanya masa pemeriksaan kelengkapan dokumen partai yang urung rampung. “Karena KPU belum selesai memeriksa, sehingga diperlukan perpanjangan waktu pengecekan, untuk pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan di KPU RI, maksimal Selasa (17/10) pukul 24.00 WIB. Sedangkan untuk KPUD kabupaten/kota sesuai dengan pukul 24.00 waktu setempat,” kata Hasyim. Sebanyak 27 partai politik calon peserta pemilu 2019 telah mendaftar ke KPU. Sebanyak 10 di antaranya telah dinyatakan diterima atau mendapatkan tanda terima dari KPU. Mereka adalah Perindo, PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PAN, PKS Gerindra, Golkar, PSI, dan PPP. Sementara itu, Ada 17 partai yang telah mendaftarkan diri namun belum selesai menjalani tahap pemberkasan.  KPU lalu memberikan waktu tambahan kepada 17 partai politik itu untuk menyelesaikan pemberkasan dalam waktu 1×24 jam atau maksimal pada Selasa (17/10) pukul 24.00 WIB. Pemberian waktu tambahan itu tercantum dalam Surat Edaran KPU bernomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017.  Partai-partai tersebut antara lain, PKB, Partai Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaen. Kemudian, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Reformasi, Partai Republikan, partai Bhinneka Indonesia, serta Partai Republik.

Jakarta, CNN Indonesia — Rapat Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah telah menyepakati dua isu krusial yang sebelumnya ada di dalam RUU tersebut. Dua isu yang disepakati lewat musyawarah tersebut adalah soal syarat pemilih, serta status Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Kesepakatan pertama dalam rapat tersebut, Pansus RUU Pemilu menyepakati syarat pemilih adalah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Syarat tersebut merupakan draft yang diajukan oleh pemerintah. “Jadi kita putuskan, syarat pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, berumur di atas 17 tahun atau sudah pernah kawin,” ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/5). Keputusan syarat pemilih tersebut berdasarkan kesepakatan dari sembilan fraksi. Hanya fraksi NasDem yang menyatakan menolak dengan kesepakatan itu. Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, NasDem mendesak agar frasa ‘sudah pernah kawin’ untuk dihilangkan. Johnny menilai frasa tersebut akan menggangu pembangunan perempuan dan anak-anak di masa depan. “Kami lebih setuju hanya umur saja ukurannya tanpa ada syarat sudah pernah nikah atau tidak pernah menikah,” ujar Johnny. Sementara itu, terkait dengan status KPU dan Bawaslu, pansus RUU Pemilu menyepakati bersifat permanen. Namun, keputusan itu dengan catatan sebagaimana yang diajukan oleh fraksi PDIP. “KPU permanen dan Bawaslu permanen,” ujar Lukman sambil mengetok palu. Dalam pandangannya, anggota Komisi II DPR fraksi PDIP Arif Wibowo menyatakan KPU dan Bawaslu seharusnya bersifat ad hoc. Pasalnya, masa kerja kedua penyelenggara pemilu tersebut hanya terjadi ketika proses pemilu akan diselenggarakan dan beberapa saat setelah pemilu dilaksanakan. Arif mencontohkan, pada tahun 2024 akan berlangsung dua kali pemilu. Ia berkata, keseluruhan tahapan hingga sengketa ke MK hanya berlangsung selama dua tahun, yakni 2023 dan 2024. “Yang tiga tahun ngapain mereka? Tiga tahun kita gaji buta itu. Ini tidak logis. Makanya yang permanen dan tidak, kita pikirkan,” ujar Arif. Kepastian ‘Serentak’ Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tjaho Kumolo menyampaikan pemerintah mendesak DPR memastikan maksud dari frasa ‘serentak’. Ia berkata, kepastian atas frasa tersebut agar tidak menggagu KPU dalam menyusun PKPU. “Pengertian serentak itu bagaimana? Apakah tahun, tanggal, dan jam bagaimana,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta. Tjahjo berkata, dalam proses verifikasi partai, pemerintah tetap pada draft yang diajukan, yakni tidak perlu ada verifikasi bagi partai yang pernah ikut pemilu tahun 2014 dan partai baru yang telah terdaftar di Kemkumham. Khusus untuk jumlah kursi, pemerintah tetap pada usulannya, yakni menambah lima kursi di DPR. Ia berkata, penambahan kursi dilakukan di Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. “Pemerintah lima, teman-teman bisa lebih dari sepuluh. Saya serahkan kepada teman-teman sekalian bagaimana komprominya,” ujarnya. Lebih lanjut, Tjahjo menegaskan, pemerintah juga mengharapkan parliamentary threshold minimal 3,5 persen. Ia berkata, batas tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. “3,5 persen mau dinaikan berapapun kami ikut. Mau 4 atau 5 kah komprominya kami serahkan pada kesepakatan di sini,” ujarnya. Lebih dari itu, ia juga menyampikan, pemerintah mengharapkan presidential threshold sebesar 20 sampai 25 persen. Ia berkata, besaran tersebut sebagai tolak ukur bagi partai dalam mencalonkan presiden ke depan. “Bagi pemerintah harus teruji partai yang mengusung calon presiden atau wapresnya harus diuji berapa persen dapat suara di pemilunya,” ujarnya.

Mataram (suarantb.com) – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan bagi para calon yang hendak terjun dalam Pilkada 2018. Hasyim menjelaskan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mundur dari jabatannya. “Pada prinsipnya di UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, Anggota DPR, DPD dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya di lembaga-lembaga tersebut,” paparnya saat kunjungannya ke Mataram, Kamis, 18 Mei 2017. Mengenai prosedur pengunduran diri tersebut, yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen bermeterai berisi pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD. Ditegaskan Hasyim, jika telah diterima dokumen ini tidak bisa ditarik kembali. “Ini jadi bukti keseriusan. Orang itu harus punya niat yang serius,” katanya. Pada hari ia ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat, lima hari kemudian calon yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen surat keterangan dari pimpinan sebagai bukti yang bersangkutan telah memproses pengunduran diri dari jabatan sebelumnya. Sementara surat keputusan resmi tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD  harus sudah disampaikan 60 hari sejak penetapan calon. “Kalau hari ini penetapan sebagai calon kepala daerah, maka 60 hari ke depan SK pemberhentian sudah diterima oleh KPU dimana dia mendaftar,” ucapnya. Berbeda dengan anggota DPRD, TNI dan Polri yang harus mundur dari jabatan, kepala daerah tidak perlu mundur. “Misalnya bupati/walikota itu maju jadi cagub di NTB itu tidak perlu mundur. Yang mundur itu kalau dia mencalonkan diri jadi gubernur di provinsi lain,” terangnya. Jadi Ahyar Abduh, Suhaili dan Ali BD tidak akan kehilangan jabatannya meski gagal di Pilkada 2018. Mereka hanya diwajibkan cuti selama masa kampanye. Tahapan kampanye menurut Hasyim dimulai tiga hari kemudian sejak penetapan calon. “Begitu mulai kampanye maka dia harus sudah cuti sampai berakhirnya masa kampanye, yaitu tiga hari sebelum pemungutan suara,” pungkasnya. ( ros )

Related Posts

Comments are closed.