TII Sebut Urusan Indeks Persepsi Korupsi Bukan Hanya Tugas KPK

TII Sebut Urusan Indeks Persepsi Korupsi Bukan Hanya Tugas KPK

Salah satu rekomendasi pansus hak angket DPR pada KPK yaitu mengenai peningkatan indeks persepsi korupsi atau corruption perseption index (IPK atau CPI). Namun Transparency International Indonesia (TII) menyebut urusan itu bukan hanya tugas KPK. “Kalau dibebankan ke KPK, sampai kiamat tidak akan jadi. Dengan asumsi KPK di negara kita diberi anggaran kecil, organisasi kecil, kalau diberi target menaikkan (IPK atau CPI) itu seperti David melawan Goliath,” ucap Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam diskusi di kantor TII, Jalan Amil, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2018). Dadang juga menyebut IPK atau CPI diukur dari banyak faktor yang tak melulu menjadi tugas KPK sebagai lembaga antirasuah. Dia mengatakan ada relasi-relasi lain yang bisa memberikan pengaruh. “Dia (CPI) diambil dari berbagai survei di seluruh dunia. Ada 13 survei global, Indonesia ada 9 atau 8 dari 13, dipakai,” ujar Dadang. “Misal, Political Risk Service (PRS) internasional, bagaimana tentang suap, relasi politik dengan bisnis. Kemudian WEB (World Economic Forum) lebih ekonomi. Misal diuruskan listrik, pembayaran pajak, kontrak atau lisensi, dan terkait korupsi di lembaga peradilan,” imbuh Dadang. Contoh-contoh itu menurut Dadang menunjukkan bahwa urusan CPI atau IPK tak melulu menjadi tanggung jawab KPK. Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga menyebut ada tanggung jawab parlemen sebenarnya terkait CPI atau IPK. “Ada pula faktor yang menarik, seperti Political Risk Service. Itu sebenarnya tanggung jawab parlemen. Kemudian relasi politik dan bisnis,” ucap Syarif. Syarif mencontohkan susunan pengurus di Kamar Dagang dan Indrustri (Kadin). Menurutnya, ada pejabat publik hingga anggota parlemen yang menduduki jabatan yang dianggapnya bisa tercampur aduk. “Saya kaget yang di situ, pengurus teras hampir semua pejabat publik, bahkan parlemen. Mana beda pejabat publik dan privat sektor. Kalau masih campur aduk, bagian indeks dari political risk service itu bagus,” ucap Syarif.

Baca juga :

Sebab, salah satu persoalan di tengah masyarakat Indonesia, yaitu intensitas dan ekstensitas konflik hingga krisis multidimensi yang diprediksi akan tetap eksis sekarang atau masa mendatang, mustahil dapat mengabaikan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri. Khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya, mengapa baik persoalan RUU Kamnas di satu sisi, maupun kemungkinan reposisi Polri di sisi lain, mestinya disikapi dengan senantiasa mempertahankan keanekaragaman nilai serta kepentingan di tengah masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Praktik demikian, bagi elite politik, sudah semacam permainan politik yang dikemas melalui komunikasi politik yang kadangkala dirancang secara sistematik dan disampaikan secara elegan. Pesan-pesan politik yang disampaikan dikemas secara indirect , sehingga khalayak yang menerimanya tidak merasakan bahwa pesan tersebut permainan elite politik tertentu yang mendompleng isu tertentu pula. Di sini sang elite politik tersebut ingin meraih keuntungan politik atau ekonomi atau keduanya diatas penderitaan elite politik lainnya yang didera kasus tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Psikologis dari pandangan dua kutub tersebut kiranya dimanfaatkan elite politik untuk menangguk keuntungan dengan mengangkat kasus seks sebagai kemasan pesan komunikasi politik. Apa yang dialami Yahya Zaini dengan video mesumnya bersama Maria Eva merupakan kasus aktual yang menghebohkan. Beredarnya video mesum itu tampaknya dirancang secara sistematis oleh elite politik tertentu, tidak hanya untuk mendepak Yahya Zaini dari Senayan tapi juga minimal ingin mempermalukan kubu Yahya Zaini di Partai Golkar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau sinyalemen itu benar, maka komunikasi politik melalui video mesum diduga sebagai permainan politik elite politik di intern partai Golkar. Intrik antar klik atau kubu di Golkar menggunakan isu ini dengan memanfaatkan psikologis khalayak yang tidak dapat menerima perbuatan asusila. Isu ini kemudian dimanfaatkan elite politik dari partai lain untuk mengangkat image pribadi dan partainya. Dengan turut terlibat dalam wacana video mesum itu, elite politik dari partai lain ingin mengatakan pada khalayak bahwa dirinya dan partainya tidak mentolerir perbuatan asusila.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Isu poligami itu juga dimanfaatkan oleh elite politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Salah satu elite politik yang menjadi korban akibat permainan politik dengan mendompleng isu poligami adalah Zaenal Ma’arif. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ditandatangani Ketua Umum Bursa Zarnubi, menarik Zaenal Ma’arif sebagai Wakil Ketua DPR. Salah satu alasannya karena terkait keberpihakan melindungi hak perempuan, sehingga PBR tidak menganjurkan kadernya melakukan poligami, apalagi dilakukan secara demonstratif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua isu tersebut setidaknya mengubah pesan komunikasi politik di negeri ini dalam menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Sebelumnya, saat rezim Orde Baru berkuasa, pesan politik komunikasi yang dominan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik adalah isu ideologi komunis, yang lebih populer dengan sebutan PKI. Saat memasuki era reformasi, isu yang dominan adalah antek-antek Orde Baru. Karena dua isu terakhir ini sudah tidak laku lagi dijual untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, maka sekarang digunakan stigma seks dan poligami.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan reaktif memang wajar. Manusia wajib bertanya dan mencari jawaban di tengah persoalan-persoalan eksistensial yang terus menggerogoti kehidupannya. Manusia yang berakal budi tentu tidak puas dan berhenti hanya dengan analisa-analisa geologis dan berkutat pada alasan-alasan geografis, apalagi ini sudah menyangkut nyawa manusia yang sudah mencapai ratusan ribu jumlahnya. Bukankah setiap kali meski hanya satu orang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan lainnya, kita percaya bahwa itu adalah kehendak Sang Ilahi?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pantas kalau manusia kini terus-menerus menengadah ke langit, minta jawaban dan pertanggungjawaban dari yang “empunya” semesta ini. Pada saat bersamaan manusia mencoba mencari penjelasan filosofis dan teologis. Anehnya, semakin manusia bertanya dan berusaha menemukan jawaban, ruang-ruang kehampaan dan kekosongan kian terbuka lebar. Meminjam kata-kata mistikus Spanyol Juan de la Cruz, ia memasuki noche oscura, malam gelap. Ibarat menghadapi sebuah lingkaran setan problematika atau terjebak dalam lorong-lorong gelap tanpa secercah cahaya pun. Apa yang mesti kita lakukan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pun sudah menjadi dilema klasik sebagaimana sejak lama diajukan Epikurus (341-270) dalam Lee Strobel, The Case for Faith Zondervan (2000), …. Atau, Tuhan mau menghapus keburukan, tetapi tidak mampu, atau sebenarnya Ia mampu, tetapi tidak mau, atau Ia tidak mampu dan tidak mau. Jikalau Ia mau, tetapi ia tidak mampu, ia lemah…. Jikalau Ia mampu, tetapi tidak mau, Ia jahat,… Tetapi, jikalau Tuhan mampu dan mau menghapus kejahatan, … lantas bagaimana kejahatan ada di dunia? (Lihat, Dr Paulus Budi Kleden, dalam buku “Membongkar Derita”, Ledalero (2006), yang mencoba menjawab dilema yang tengah dihadapi manusia sepanjang masa dengan tragedi kehidupan yang terus terjadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Artinya, tanda zaman yang dimaksudkan di sini, secara filosofis, bukan sekadar satu peristiwa sensasional yang mencoba, yang terjadi secara kebetulan, kemudian dilupakan. Tetapi, ia merupakan peristiwa zaman yang pesannya dapat muncul dalam konteks filosofis. Sedangkan, secara teologis, tanda zaman bukan sekadar peristiwa yang berdampak luas, melainkan peristiwa yang sekaligus dapat ditafsir secara teologis, sebagai satu langkah keterlibatan Allah, yang dapat disimak makna positif yang menggiring manusia pada penyempurnaan kemanusiaan manusia yang hidup pada zamannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , tragedi yang terus menerjang negeri ini dengan memakan korban yang sangat besar, dapat dilihat sebagai momentum emas untuk terus membangun solidaritas dan persaudaraan di tengah dunia yang penuh kompetisi, egoisme dan nafsu menang sendiri dalam semangat kapitalisme. Lihat, fenomena globalisasi dan pasar bebas yang disanjung, yang menekankan persaingan, telah menimbulkan kemelaratan mayoritas masyarakat miskin. Kejamnya pasar menggusur kaki lima, mematikan pasar-pasar tradisional, menciptakan pengangguran dan mengusir gelandangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , pada zaman Orde Baru pemilu dilaksanakan secara tertutup penuh dari pusat hingga tingkat kabupaten dan kota. Bahkan diperketat dengan lembaga penelitian khusus (litsus) yang membuat rakyat sama sekali tidak mendapat ruang demokrasi sehingga terjadi rutinitas pesta demokrasi lima tahunan dan menghasilkan “demokrasi seoal-olah”, maka pada pemilu mendatang, aspirasi rakyat akan diserap melalui sistem terbuka di tingkat paling bawah, yaitu dalam pemilu legislatif tingkat kabupaten atau kota untuk mengisi anggota dewan di tingkat II.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika kita lakukan pemetaan, dari 10 negara ASEAN praktis hanya Indonesia yang sudah mencapai taraf demokrasi dan mendekati bentuknya yang ideal. Tak heran jika dunia internasional menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Akan tetapi, sayangnya demokrasi di Indonesia tidak seiring jalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi demikian jelas menjadi tantangan bagi para diplomat Indonesia dalam mengokohkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan mempromosikan demokrasi ke negara-negara ASEAN lainnya. Selama ini, demokrasi diyakini oleh banyak pihak sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Secara umum masyarakat dunia, termasuk masyarakat Asia Tenggara, terlanjur menyakini bahwa stabilitas dan keberlangsungan demokrasi sangat terkait erat dengan perkembangan kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin sejahtera suatu bangsa yang menganut demokrasi, maka semakin stabil dan mantap demokrasinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hemat saya, masalah ekonomi tidak selalu otomatis berkaitan dengan demokrasi karena ekonomi memerlukan berbagai hal. Sesungguhnya, masalah ekonomi termasuk di dalamnya soal kesejahteraan rakyat, lebih berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan sehari-hari, bukan dengan persoalan mandat rakyat yang diberikan kepada kepala negara/pemerintahan. Jika negara gagal dalam hal ekonomi, maka persoalannya bukan pada bagaimana mencabut mandat yang telah rakyat berikan, tetapi lebih pada apa kebijakan yang harus dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Jika paradigma berpikir seperti ini yang digunakan, maka niscaya demokrasi di Asia Tenggara akan semakin matang dan prospektif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa arti dari semua itu? Realitas yang kita jumpai pada kedua negara tersebut menandakan bahwa ekonomi memiliki dinamika tersendiri, sedangkan sistem politik itu mengatur kehidupan yang jauh lebih luas. Dengan menjadikan demokrasi sebagai sistem politik dan menjalankannya secara sungguh-sungguh, maka tata pemerintahan yang baik ( good governance ) akan relatif lebih mudah untuk ditegakkan karena adanya tuntutan yang begitu kuat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya. Pemahaman inilah yang mesti disuarakan secara intensif oleh Indonesia dalam kaitannya dengan menumbuhkembangkan kesadaran negara-negara ASEAN akan pentingnya demokrasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adanya dukungan dari gerakan-gerakan pro demokrasi di Thailand terhadap kudeta militer sangat jelas menggambarkan bahwa demokrasi di negeri gajah putih tersebut belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga intervensi militer ke wilayah politik dapat terjadi kapan pun. Militer masih memandang dirinya sebagai kekuatan pretorian. Hal itu ditambah lagi dengan adanya sosok raja dalam sistem politik Thailand. Jika raja sudah memberikan dukungannya terhadap kudeta militer, maka mustahil rasanya mengharapkan elemen-elemen masyarakat sipil untuk menentangnya. Dalam konteks demikian, konsolidasi demokrasi menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Deklrasi Kyoto telah merumuskan seruan yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan oleh komunitas-komunitas keagamaan, pemerintah, lembaga internasional dan dunia usaha, antara lain; menolak dan menentang setiap penyalahgunaan agama untuk kepentingan-kepentingan tindak kekerasan; menjadi pendidik yang berhasil guna, membela pelaku transformasi konflik, menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan kemajuan yang berkesinambungan; menguatkan pendidikan perdamaian di setiap lapisan; menjaga akuntabilitas dalam kesungguhan mereka bekerja demi rakyat; membentuk jejaring pada tingkat lokal, nasional, regional dan sedunia untuk memajukan kerjasama secara multi-agama di antara lembaga-lembaga keagamaan; mengambil posisi sentral dari agamawan perempuan dan menempatkan keprihatinan akan masalah gender di tempat utama agenda untuk rasa aman bersama; menjaga keprihatinan dan agenda dari kaum muda agamawan, serta mengusahakan keterlibatan mereka secara penuh dan memajukan rasa aman bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terbaliknya kapal ini akibat titik pusat muatan keluar dari bidang maya yang membagi dua kapal secara membujur, yang dikenal sebagai bidang maya center line. Pada center line ini adalah juga pusat gaya yang menimbulkan oleng kapal serta titik metacentrum, selama dari Muara Pelabuhan Kumai sewaktu kapal kena ombak terus-menerus, sehingga kapal menjadi oleng dengan momen penegak/ righting momen yang baik, sebab itu kapal mengoleng sempurna, mungkin 15 derajat ke kiri dan ke kanan selama pelayaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan elastisitas pendapatan yang nilainya kurang dari 1 (satu) ini, maka sumber pertumbuhan dari pangan tidak terletak dalam pangan dalam bentuk bahan baku, tetapi dalam bentuk hasil pangan olahan. Penemuan Fabiosa (2006) di atas merupakan fenomena empiris dari hukum Engel. Oleh karena itu, strategi ketahanan pangan yang sifatnya organik tidak terlepas dari strategi bagaimana ketahanan pangan tersebut didukung oleh pembangunan industri pengolahan pangan yang berbahan baku dari hasil pertanian di tanah air.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan menggunakan sudut pandang industrialisasi sebagai basis ketahanan pangan dengan dua sasaran utama: (a) promosi selera/preferensi akan pangan baru yang dapat dinamakan “Pangan Nasional”, (b) peningkatan nilai tambah ( total value creation) sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, pendapatan dan lapangan pekerjaan, maka industrialisasi perdesaan dengan bahan baku lokal yang tersedia di setiap wilayah, kita bukan hanya akan berhasil mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga akan berhasil mewujudkan keseimbangan kota-desa, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan dan aspek-aspek lain yang selama ini belum dapat dicapai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 19 Desember 2006 lalu, mencanangkan Hari Bela Negara. Momentum tanggal 19 Desember diambil berkaitan dengan peringatan Agresi Militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 di mana Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta dan sejumlah menteri. Penangkapan tersebut serta-merta disertai pengumuman, bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Namun, perhitungan Belanda meleset, sebelum ditangkap Presiden dan Wakil Presiden masih sempat menggelar rapat kabinet darurat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses transformasi tahun kembali terjadi dalam hari-hari ini. Kini, giliran tahun baru Islam 1428 H yang hadir menyapa setiap aspek kehidupan masyarakat. Ketika tahun baru Islam kembali datang menyapa dan mewarnai tatanan kehidupan umat Islam, maka proses refleksi diri dan introspeksi diri yang diharapkan berlanjut pada jenjang pembenahan dan rekonstruksi diri baru yang lebih baik dan ideal dari sebelumnya merupakan salah satu fenomena utama yang menjadi “daya tarik” dan hikmah di balik proses transformasi tahun yang merupakan tradisi alamiah mutlak dalam kehidupan kita. Tahun baru merupakan waktu yang paling tepat untuk diposisikan sebagai momentum refleksi diri dan rekonstruksi diri guna menyambut era baru umat Islam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menyambut tahun baru Islam 1428 H, maka tulisan ini mencoba melakukan proses refleksi atas sejarah keislaman di Indonesia selama setahun terakhir ini dalam dua dimensi ruang yang berseberangan -internal maupun eksternal- yang nantinya berlanjut pada suatu rekonstruksi konsep baru dalam memahami dan merespon segala tantangan tersebut (baik tantangan internal maupun eksternal) sehingga kita dapat mempertahankan kemurnian doktrin-doktrin dasar Islam sebagai sebuah agama “langit” (samawi) yang merupakan konsep sempurna Tuhan dengan segala kekuatan transendensiNya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tantangan internal berat yang diterima oleh Muslim Indonesia setahun ini pada dasarnya terbingkai dalam satu tantangan besar dan berat yaitu fenomena interpretasi atas konsep-konsep dasar Islam (Alquran), sehingga polemik yang terjadi pun berlangsung adalah polemik seputar pencarian objektivitas atas interpretasi mereka akan konsep-konsep dasar Islam (Alquran). Serangkaian fenomena internal yang muncul setahun ini yaitu: pertama, fenomena identifikasi antara Islam dan terorisme yang kemudian berlanjut pada diskriminasi atas konsep Islam dan Muslim di seluruh dunia. Kedua, fenomena poligami yang dinilai kontradiktif dengan konsep keadilan bagi kaum hawa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu sebagai sebuah agama yang dinamis (lintas zaman), setahun ini umat Islam juga mendapat tantangan eksternal. Tantangan terbesar yang diterima kaum Muslim setahun terakhir ini yaitu fenomena pembaruan menuju era modernisme dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek keagamaan yang kemudian menuntut Islam sebagai salah satu subjeknya (sebagai agama) untuk kemudian tanggap atas arus modernisasi tersebut. Akibatnya, secara mutlak Islam sebagai agama yang mengklaim dirinya bersifat dinamis (lintas zaman) tertuntut untuk melakukan pembaruan guna menjelma menjadi suatu agama yang dapat merespons segala bentuk fenomena arus modernisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menaggapi dua tuntutan paradoks tersebut, maka fenomena keislaman pun semakin padat dan kental mewarnai khazanah pemikiran keislaman umat Islam. Fenomena liberalisme, sekulerisme, pragmatisme, relatifisme, hingga pluralisme merupakan serangkaian fenomena-fenomena keislaman yang muncul seiring berseminya tuntutan arus modernisme dalam setahun in sebagai bentuk respons atas dua tuntutan paradoks tersebut. Namun, serangkaian fenomena-fenomena keislaman tersebut masih ternilai belum dapat menjawab dua tuntutan berat yang paradoks tersebut. Fenomena-fenomena pembaruan Islam tersebut ternilai masih mengesampingkan, bahkan mendiskriminasikan salah satu dari dua tuntutan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Disebut meminimalisir, karena bagaimanapun teks suci tersebut merupakan representasi dari realitas masa lampau. Sehingga bagaimana pun, disadari atau tidak, akan terjadi proses reduksi “luasnya” realitas ke dalam “sempitnya” teks suci. Sebab dalam pola pembacaan dan penafsiran yang demikian, yang akan ditangkap bukanlah makna serta maksud literal dari teks suci itu, melainkan makna dan maksudnya dalam konteks dimana teks suci tersebut lahir atau tercipta. Setelah makna dan maksud kontekstualnya diketahui, maka itu berarti keberhasilan dalam menangkap sisi dinamis Islam berupa “semangat teks suci pada zaman dan tempat kelahirannya”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Padahal perubahan kualitas udara dan atmosfir yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan kelangsungan kehidupan ekosistem. Apalagi, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem ,organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, masih belum berjalan dengan baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Era Reformasi seharusnya menjadi era tumbuhnya think tank alternatif yang tidak berkiblat kepada penguasa, partai atau presiden tapi usianya bisa melintasi masa jabatan kerpesidenan. Sehingga Brookings Institution yang dikenal sebagai kubu Demokrat, tidak bisa dikebiri oleh Presiden dari Partai Republik. Begitu pula sebaliknya, bila Presiden dari Partai Demokrat berkuasa maka think tank konservatif seperti American Enterprise Institute dan Heritage Foundation tetap segar bugar, kreatif dan produktif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang betul kita harus mengakui adanya faktor alam dan faktor sarana transportasi sebagai penyebab kecelakaan, namun demikian selalu harus diakui dan disadari bahwa kecelakaan yang bertubi-tubi sangat banyak ditentukan oleh faktor manusia, bukan saja dalam arti “ human error ” (kesalahan manusia), tetapi terutama dalam arti “human undisciplined” (manusia tak berdisiplin) yang sesungguhnya berakar di dalam “human greed” (ketamakan manusia). Bahkan sarana transportasi yang menyebabkan kecelakaan adalah juga faktor manusia sebab manusia yang seharusnya bertanggung jawab memelihara sarana transportasi itu dengan baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedelapan arah dan strategi kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, tersebut adalah, pertama , BI akan lebih aktif berperan sebagai medium penyambung (katalisator) dalam mendorong proses intermediasi perbankan. BI akan memosisikan sebagai salah satu pusat informasi, kajian dan database perekonomian/industri nasional, regional, dan sektoral yang dapat dimanfaatkan untuk bantuan teknis penelitian, termasuk advis profesionalnya oleh semua pihak, termasuk perbankan, UMKM, pemda, dan pemerintah pusat. Untuk ini, BI segera merevitalisasi fungsi dan peran kantor-kantor BI di daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , BI akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dalam waktu dekat, selain ada yang akan mengubah isi PBI tertentu, ada pula yang hanya akan berupa surat penegasan atas penafsiran beberapa ketentuan lalu, antara lain: ketentuan mengenai tata cara penilaian kolektibilitas kredit. Selama ini tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang bernilai lebih dari Rp 500 juta harus didasarkan pada tiga pilar kriteria, yaitu ketepatan membayar, prospek usaha, dan kondisi keuangan debitur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada intinya, relaksasi kebijakan kredit itu dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi kalangan perbankan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyalurkan kredit. Maklum, BI telah berupaya keras menurunkan suku bunga BI (BI Rate) dan merelaksasi kebijakan melalui paket deregulasi Oktober 2006 (Pakto 2006), namun dorongan intermediasi dirasakan masih kurang. Selama semester kedua tahun ini terjadi penurunan BI Rate secara konsisten hingga menyentuh level 9,75 persen (7/12) dan berlanjut menjadi 9,5 persen (5/1/2007). Pnurunan BI Rate telah direspon Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menurunkan LPS Rate setara dengan posisi BI Rate (9,5 persen) agar segera diikuti penurunan suku bunga perbankan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akhirnya, soal kreativitas dan inovasi dalam mengucurkan kredit terpulang kepada komitmen para bankir. Dari khittah -nya, bank adalah lembaga penghimpun dana dan penyalur kredit. Dari statusnya, bankir berkewajiban mengelola dana publik untuk ditransmisikan ke sektor riil guna menciptakan profit melalui aktivitas pembiayaan. Jadi, amanah sebagai bankir harus dijunjung tinggi melalui tindakan nyata dengan tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian serta bertumpu pada filosofi 5-C ( character, capacity, capital, condition of economy, collateral ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggapan publik atas lahirnya PP No 37/2006 yang usianya belum genap dua bulan ternyata tidak berpihak pada DPRD. Berbagai ragam kritikan semua diarahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tersebut. Menyoroti mulai dari aspek kinerja, moral dan kepatutan. Resiko yang harus diterima, apalagi informasi tersebut diperoleh langsung dari statement beberapa pimpinan dan anggota DPRD yang secara terus terang menyampaikan besaran gaji tanpa mensosialisasikan secara konkret latar belakang kelahiran PP No 37/2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

PP No 37/2006 ini telah bergulir di penjuru pelosok tanah air, suatu bukti, bahwa pemerintah dengan pertimbangan yang realistis telah mengakomodir usulan perubahan kedua aturan PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam waktu relatif cepat. Lahirnya perubahan tersebut dimaksudkan karena faktor-faktor antara lain: pertama, mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk menyesuaikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan PP No 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari aspek yuridis, PP No 37/ 2006 telah menjadi payung hukum bagi pimpinan dan anggota DPRD bersama eksekutif untuk mengalokasikan atau menetapkannya. Ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati antara lain: pertama, prinsip bahwa penerapan PP No 37/2006 tidak bertentangan ruh UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, dimana menginsyaratkan adanya keinginan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berkaitan dengan uang tunjangan komunikasi intensif dan dana tunjangan pimpinan DPRD/anggota berlaku rapel sejak 1 Januari 2006 serta penghasilan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 10 PP No 37/2006 telah diberikan rambu-rambu yang sangat ketat yaitu dengan ketetapan setinggi-tingginya. Artinya, bahwa untuk menetapkan besarnya tunjangan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta nurani kepekaan dalam mengamati kepentingan rakyat. Ketentuan bahwa terhadap tunjangan komunikasi intensif serta dana operasional wajib dibebani pajak penghasilan kepada penerima langsung bukan dbebankan kepada APBD (PPN 21).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penggunaan klorin sebagai bahan tambahan pangan (BTP) terbatas pada tepung-tepungan dan diatur dalam peraturan FDA 21 CFR 137.105. Jumlah limit penggunaan klorin sebagai BTP tidak lebih dari 45 ppm. Sementara di Eropa, klorin juga dikenal sebagai BTP dengan nomor E (E number) 925 yang berfungsi sebagai anti mikroba, anti kapang, pemutih, pematang dan pengoksidasi. Batas aman konsumsi setiap hari (ADI) untuk klorin tidak ada ( no ADI), mungkin dikarenakan masih terjadi kontroversi dalam hal keamanannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gas klorin dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Dalam jumlah besar (30 ppm) dapat menyebabkan batuk, sesak nafas dan iritasi pada mata. Pada kasus ekstrim, kesulitan pernafasan dapat menyebabkan mati lemas karena tercekik. Larutan klorin dapat menyebabkan kulit dan mata terbakar bila kontak langsung dengan larutan ini. Di Amerika tersedia petunjuk penanganan klorin yang aman seperti pada Chlorine Manual yang disediakan oleh Chlorine Institute , Suite 506, 2001 L. Street. N.W., Washington, DC 20036

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok pengacara dan lobbyists dengan US$ 366 juta, lebih condong ke Demokrat US$ 206 juta ketimbang Republik US$ 99 juta. Kelompok bisnis retail, minuman keras dan jasa US$ 256 juta, US$ 108 untuk Demokrat dan US$ 146 untuk Republik. Tiga sektor lain di atas US$ 100 juta ialah Kesehatan US$ 195, Komunikasi elektronik US$ 131, dan Konstruksi US$ 105. Mengherankan bahwa sektor pertahanan menjadi juru kunci hanya menyumbang US$ 35 juta dengan US$ 16 untuk Demokrat dan US$ 19 untuk Republik. Tiga sektor lain ialah Agribisnis US$ 95 juta, Lingkungan dan Sumber Daya Alam US$ 93 juta serta transportasi US$ 88 juta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Perlu mengadakan perubahan dalam strategik di Irak ; prioritas yang paling urgen adalah pengamanan ibu kota Baghdad dan sekitarnya seluas radius 35 km. Delapan puluh persen dari jumlah konflik berdarah terjadi di wilayah tersebut; Mulai menarik pulang pasukan AS sekarang dapat meruntuhkan pemerintah PM Maliki yang belum mantap karena terus dirongrong oleh pertikaian senjata antara pengikut Sunni dan pengikut Syiah; untuk memantapkan kondisi sekuriti di Baghdad dan sekitarnya akan dikirim tambahan pasukan sejumlah 21.500 prajurit dalam 5 brigade secara bertahap; Negara-negara Timur Tengah lainnya yang berhaluan moderat juga berkepentingan bahwa misi AS di Irak tidak boleh gagal. Menlu Condoleezza Rice ditugaskan mengunjungi Arab Saudi, Yordania, Mesir dan beberapa negara di Teluk untuk menggalang usaha bersama membantu Irak; Perang di Irak jangan dianggap sebagai konflik militer saja. Ia patut ditempatkan dalam kerangka seluruh Timur Tengah di mana suatu konfrontasi ideologis sedang berlangsung: Antara mereka yang mendukung kebebasan dan sikap moderat dan mereka yang merupakan kelompok ekstrimis yang suka membunuh mereka yang tidak bersalah dan telah menyatakan bertekad untuk menghancurkan tata gaya hidup kita; tujuan keterlibatan kita di Irak adalah menyelamatkan negara demokrasi muda”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Atas tayangan itu, ada sesuatu yang paradoks tengah terjadi. Paradoks yang pertama adalah sebagian kita senang dengan perbedaan yang tidak ada titik temunya sampai akhirnya menuai benih-benih ketidakmesraan. Sedangkan paradoks yang kedua adalah sebagian kita masih ada yang bahagia melihat orang lain menderita, dan menderita ketika melihat orang lain bahagia. Jadi, harap dimaklumi jika rating tayangan infotainment yang mengorek masalah-masalah pribadi orang terus meningkat di berbagai stasiun televisi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Bingung kan?” katanya tiba-tiba setengah meledek. Sambil menatap saya tajam, dia bilang, “Ini terjadi karena kalian bernafsu mempertemukan sesuatu yang tidak mungkin bertemu diakibatkan oleh cara ber- pikir yang tidak komprehensif. Kalian tidak berpikir holistik tetapi sangat partial demi memuaskan hati sendiri atas nama orang lain. Kalian juga tidak pernah berpikir jujur tetapi suka mengorek-orek kelemahan orang lain dan tidak menya- da ri kesalahan sendiri dan suka mengingat-ingat dosa-dosa orang lain, tapi lupa akan dosa sendiri. Saya hanya kasihan sama bangsa ini. Proses pembodohan terus berlangsung. Orang-orang tidak tahu tapi tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ngomong seperti seorang pakar yang paling jago. Kalian juga mencoba melawan takdir dengan pikiran yang dangkal. Coba lihat manusia itu ada yang pendek ada yang jangkung, ada yang kurus dan ada yang gendut, ada yang nyakil dan ada juga yang monyong. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Yang salah adalah cara berpikirnya, yaitu tidak utuh!”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melihat gunungan perang kepentingan di balik peristiwa kontroversial, maka solusi tak cukup lagi secara kosmetik, public relations instan, semacam menaiki kendaraan golf berdua (Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla). Toh, kenyataannya, model komunikasi temporal-parsial terbukti gagal meredam kesan tidak tegas, karena telah diolah secara penuh semangat oleh “siapa-siapa” dalam panggung politik. Banyak sekali “siapa-siapa” lain yang mampu membelokkan maksud sejati yang diungkapkan melalui bahasa bersayap berlandaskan asumsi, kerangka pikir, dan rasionalitas tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sidang MPL PGI diselenggarakan dalam sorotan tema: “Berubahlah oleh Pembaruan Budimu” (Roma 12:2b); Pikiran Pokok: “Meneguhkan ulang Komitmen Kebangsaan demi Mempertahankan Keutuhan NKRI”. Pikiran pokok ini agaknya akan menjadi aksentuansi, nafas dan benang merah sidang tahunan yang akan lebih didalami melalui ibadah, pemahaman Alkitab, ceramah, sehingga melalui pendalaman itu sidang dapat merumuskan pemikiran-pemikiran yang strategis dan bernas bagi gereja dan bahkan bagi masyarakat dan bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sidang MPL PGI yang merupakan instansi tertinggi kedua sesudah Sidang Raya (SR), dari tahun ke tahun memiliki arti amat penting dan strategis. Sidang MPL Manado akan mengevaluasi perjalanan pelayanan PGI dan gereja-gereja selama kurun waktu dua tahun sekaligus akan menetapkan langkah-langkah pelayanan ke depan di tengah berbagai perubahan yang sedang terjadi. Hasil-hasil Sidang MPL PGI 2007 di Manado akan menjadi acuan untuk memantapkan kebersamaan gereja-gereja dalam menghadapi berbagai perubahan cepat dan mendasar baik pada aras nasional maupun internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari konteks itu sidang ini memiliki arti yang amat khusus. PGI dan gereja-gereja di Indonesia menyambut dengan gembira kesediaan gereja-gereja, masyarakat dan pemerintah Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah persidangan ini. Melalui aktivitas ini pada satu sisi membuktikan bahwa sidang-sidang gerejawi dari sebuah lembaga oikoumenis nasional terbuka dan dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia pada sisi lain. Realitas ini merupakan kesempatan bagi gereja-gereja dan masyarakat setempat untuk saling berinteraksi, memperkuat tali silaturahmi sebagai sama warga bangsa dari sebuah Indonesia yang amat majemuk. Wakil Presiden membuka secara resmi Sidang MPL PGI kali ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , Sidang MPL PGI ini dilaksanakan di tengah-tengah suasana bangsa dan negara yang masih mengalami kegamangan akibat krisis yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Krisis berkepanjangan yang kemudian melahirkan berbagai konflik, ketidakpercayaan terhadap pimpinan, perlawanan terhadap sesuatu yang mapan dan sentralistik, demoralisasi di berbagai kalangan, politisasi agama, praktek-praktek suap dan korupsi, merebaknya kekerasan/terorisme, kentalnya semangat pemberlakuan hukum agama, hambatan dalam melaksanakan kebebasan beragama menjadikan kehidupan tidak lagi aman, bencana alam yang merebak, semburan lumpur Lapindo, kecelakaan angkutan darat, laut dan udara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu di antaranya, apakah orang atau kelompok usaha tidak boleh mendirikan lebih dari satu badan usaha komersial yang bergerak di berbagai bidang kegiatan? Pertanyaan lain, kalau saja 3 orang tadi hanya menggunakan nama satu perusahaan tetapi secara terus- menerus (karena harga penawarannya tertinggi) menang dalam tender hingga akhirnya menguasai hampir keseluruhan produk yang dilepas, apakah juga masih disebut monopoli dan membatasi akses persaingan. Kalau kondisi terakhir yang terjadi, apakah masih dapat disebut kompetisi semu juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan argumentasi seperti itu, kasus flu burung di Indonesia dan dunia dapat diibaratkan sebagai puncak gunung es. Di bawah permukaan, jumlah kasus dapat jauh lebih banyak. Dengan sistem kesehatan yang ada sekarang ini, kemungkinan terdapat banyak kasus yang tidak tercatat, entah karena tidak sempat diperiksa, tidak dicurigai sama sekali, atau didiagnosa penyakit lain, demam berdarah, misalnya. Di desa-desa, penyakit flu burung dengan perkembangan yang cepat dapat saja dianggap sebagai penyakit mistik kiriman (santet).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai kejadian terakhir menjadi peringatan bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas bahwa flu burung masih belum lenyap di Tanah Air. Bahkan, kini bertambah lagi kasus cluster. Yaitu, kasus orang dalam satu keluarga diserang flu burung dan meninggal dunia. Akan tetapi, sekalipun kasus cluster bertambah, pemerintah tetap berpandangan bahwa belum ada bukti virus flu burung dapat menular dari manusia ke manusia. Pandangan yang benar, namun hendaknya jangan meninabobokan atau menganggap remeh. Sebab, virus itu bisa bermutasi, sehingga akhirnya dapat menular dari manusia ke manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang aktif berdiskusi hanya beberapa orang dan hampir selalu akan kita dengar orang-orang yang sama. Kedua dan lebih penting, jika 10 orang bodoh mengadakan diskusi, mereka sesudahnya tetap bodoh. Diskusi serupa itu tidak membawa banyak kemajuan. Sebaliknya, jika kita mendengar kuliah seorang profesor yang sungguh-sungguh ahli di bidangnya, ia akan membuka perspektif baru bagi kita. Kita mengalami kemajuan dengan berguru padanya. Melalui kuliahnya, kita merasa diangkat dari ketidaktahuan ke taraf pengertian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah tamat dalam program studinya, banyak akademisi tidak pernah melupakan profesor-profesor tertentu yang menyampaikan keahliannya kepada mereka, sedangkan profesor dan dosen yang di kemudian hari tidak begitu diingat lagi, pasti ada pengaruh juga dalam pendidikannya. Akan tetapi, apa yang akan diingat lagi oleh mahasiswa dari diskusi-diskusi yang pernah diadakan dalam suasana penuh improvisasi? Tidak banyak. Kecuali tentu mahasiswa yang ketemu pacarnya pada kesempatan itu! Hanya saja, hubungan dengan ilmu di sini tidak begitu jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemudian pada abad ke-8 Masehi setelah terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa Islam di Tiongkok, dan upaya makar itu gagal dan digempur oleh Kaisar dari Dinasti Sung. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran komunitas Tionghoa ke sepanjang pesisir Asia Tenggara termasuk ke Pulau Jawa. Pada awal abad ke-13 Masehi bangsa Mongol (Dinasti Yuen) yang waktu itu sudah menguasai Tiongkok dan sebagian besar negara-negara di Asia, bermaksud untuk menaklukkan Kerajaan Singasari. Pasukan Mongol ditumpas oleh Raden Wijaya hingga cerai berai. Sebagian dari pasukan itu pulang ke Tiongkok, tetapi masih banyak yang tertinggal, terdampar dan menetap di berbagai kota di Nusantara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka orang-orang Tionghoa diharuskan tinggal dalam satu kampung Tionghoa. Wijkenstelsel ( stelsel kampung Tionghoa) dan passenstelsel (stelsel surat jalan) diberlakukan terhadap orang Tionghoa untuk merintangi pembauran orang Tionghoa dengan orang pribumi. Selain dari Wijkenstelsel dan Passenstelsel , pemerintah Belanda juga membuat peraturan Artikel 163 IS ( Indiesche Staatsregeling ) dan Artikel 131 IS ( Indiesche Staatsregeling ) untuk memecah belah penduduk Tionghoa dan penduduk pribumi, agar proses asimilasi dapat terhambat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hemat penulis, keanekaragaman penyediaan energi alternatif bisa berdampak pada delapan hal: (1) perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha dalam lingkup pemerataan; (2) menggerakkan pertumbuhan bisnis energi yang sesuai potensi dan konteks daerah dalam lingkup keanekaragaman yang luas dengan memperhatikan kombinasi biaya terkecil (at least cost combination) ; (3) substitusi impor BBM seraya memperkuat keberdikarian dan penghematan devisa; (4) memacu tatanan bisnis yang lebih adil serta memperhatikan orang miskin dan kalangan akar rumput di sektor formal dan informal; (5) memperkuat posisi tawar para petani dan usaha bersama mereka seperti koperasi, seraya memperbaiki tatanan term of trade bagi petani; (6) membebaskan Indonesia dari eksploitasi kapitalisme yang ganas dalam perdagangan minyak internasional dengan kompradornya di dalam negeri; (7) memacu revitalisasi pertanian dengan paradigma baru bahwa pengembangan pertanian dan kewirausahaannya ditopang oleh sektor industri dan jasa secara timbal balik; serta (8) menimba kearifan lokal dari aneka suku bangsa di Indonesia berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan energi sesuai konteks setempat seraya menguatkan daya dukung lingkungan (ekosistem).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak calon yang menurut ukuran demokratis, “menang” dalam Pemilu 2004 namun dikalahkan oleh sistem dan mekanisme politik yang berlaku. Kedua, sistem Pemilu 2004 masih berwatak political parties minded . Sistem tersebut memberi privelege (hak politik istimewa) yang terlampau berlebihan kepada calon tertentu dan kepada parpol. Hal itu dilakukan dengan praktik memberi otoritas penuh kepada parpol menentukan nomor urut dan membuat ketentuan teknis bahwa suara sah adalah yang suara yang menusuk tanda gambar parpol dan tanda gambar calon, atau hanya menusuk tanda gambar parpol saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahun 2004, ekonomi Indonesia 83 persen tercipta di KBI dan hanya 17 persen di KTI. Demikian juga pertumbuhan ekonomi, 88 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh pertumbuhan ekonomi KBI. Pada tahun 2004, tiga provinsi di Jawa menyumbang 47 persen perekonomian Indonesia, sementara tiga provinsi besar di KTI hanya menyumbang 9,5 persen, yaitu Kalimantan Timur 5,7 persen, Sulawesi Selatan 2,32 persern, dan Papua hanya 1,5 persen. Kalau kita analisis lebih lanjut di KBI sendiri terjadi disparitas yang sangat mencolok antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena kekuasaan dalam paham Jawa mendapatkan basisnya pada Yang Ilahi maka rakyat, sebagaimana ditegaskan Romo Magnis, praktis tidak memiliki hak untuk mengkritik, mengkoreksi, apalagi merebutnya. Tetapi itu tidak berarti kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Kendali tetap ada: pertama, kendali eksternal, yakni lewat kesejahteraan empiris faktual rakyat yang dikuasai. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi kontrol etis atas kekuasaan. Karenanya, ketika situasi semakin tidak menentu dan rakyat semakin putus asa menghadapinya, penguasa yang baik seharusnya menyadari bahwa ia tidak layak lagi berkuasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, kendali internal, berupa kesadaran diri penguasa sendiri; atau, barangkali lebih tepat, tahu diri, sebuah sikap etis yang dilandasi kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk tidak terbelenggu oleh nikmat kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan kepekahan penguasa untuk membaca “tanda-tanda kekuasaan”. Di sini dituntut keberanian untuk mempertanggung-jawabkan kekuasaan, bahkan kalau perlu, meminjam istilah yang kini lagi populer, dengan “melempar handuk” seperti yang diperlihatkan mantan Presiden Soeharto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kaum legislatif pun tak ketinggalan. Kasus pembatalan peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pengerdilan wewenang Komisi Yudisial, dan kini masih ada sederet peraturan perundang-undangan yang menunggu giliran dikaji ulang, adalah contoh bagus betapa dimensi substansi tidak cukup mendapat perhatian akibat dorongan pemenuhan formalistik-prosedural. Targetnya lalu lebih kuantitatif daripada kualitatif. Harga yang harus dibayar pun mahal: kebingungan publik akibat ketidakpastian hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, semuanya lagi-lagi kembali kepada para pengelolanya itu sendiri. Jika motivasinya masuk ke NU hanyalah untuk menjadikan organisasi ini sebagai “halte” pemberhentian bus, menunggu bus (tawaran untuk menduduki jabatan politik, menjadi anggota DPR atau menteri, atau pejabat eselon) baru dan lebih bagus, lalu halte akan ditinggalkan begitu saja, maka kehancuran organisasi hanyalah menunggu waktu. Secara perlahan tapi pasti, warga nahdliyin akan berbondong-bondong meninggalkan NU, atau tidak lagi merasa memiliki NU, karena organisasi yang menaunginya tidak pernah lagi memperhatikan atau peduli lagi dengan nasibnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Problemnya, seberapa banyak dari para pengurus NU yang berkeinginan untuk merubah keadaan demikian? Menjadikan NU kembali pada riil yang sebenarnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah (organisasi sosial keagamaan). Ini penting karena semenjak NU membidani lahirnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada 1998, ditambah majunya dan kalahnya Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi Megawati pada pemilu 2004 kemarin, perjalanan jam’iyah ini seakan limbung, para pengurusnya lebih peka dengan isu-isu politik ketimbang isu yang berkaitan langsung dengan problem riil masyarakat banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memasukkan Polri ke Depdagri atau Dephuk dan HAM saat ini perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan komplikasi persoalan garis komando dan organisasi. Jika bentuk kelembagaan seperti sekarang ini dinilai mengandung efek samping yang membahayakan dan sudah saatnya dibenahi, maka tanpa menghilangkan indentitas dan garis komando yang sudah ada, sebaiknya dibentuk semacam Dewan Kepolisian Nasional (DKN) yang di dalamnya termasuk Kapolri, Menhan, Mendagri dan Menhuk dan HAM serta perwakilan dari tokoh masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemampuan CGI membantu penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah sejak lama diragukan banyak kalangan. Alih- alih menghapus kemiskinan, CGI justru memperparah kemiskinan, karena, Pertama, peranan anggota CGI dalam promosi dan liberalisasi sektor keuangan sebelum krisis dan peranan CGI pascakrisis dalam penalangan utang-utang sektor swasta, baik nasional maupun asing, telah menjerumuskan anggaran Indonesia mengambil alih utang swasta menjadi milik utang publik, dan akibatnya melonjakkan beban keuangan negara serta penjualan aset-aset produktif nasional (BUMN dan lainnya).


Baca juga :

Pendapatan Asli Daerah di Jakarta sungguh banyak yang dapat diperoleh. Seharusnya pimpinan daerah Jakarta harus merubah pola kepemimpinannya, Jakarta tidak bisa berharap dari agraris lagi, Jakarta harus berkembang sebagai pusat jasa dan industri pariwisata, apalagi Jakarta sebagai Ibu Kota mempunyai peluang yang besar untuk itu, namun kenyataannya proyek Ancol yang berdiri di awal tahun 60 an sampai sekarang tida ada pengembangan baru, sehingga masyarakat Jakarta pun tidak bisa memanfaatkan rekreasi yang lain, lebih banyak yang stres daripada yang sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namanya perdebatan atau seminar maka apa pun hasilnya akan terhenti sampai di situ saja, karena tidak memasuki sistem formal yang bersifat mengikat. Dan pidana mati, sekalipun sah tetap dianggap sebagai kontroversi. Apakah memang kita, manusia memiliki hak untuk mencabut nyawa sesama atas nama hukum dan keadilan? Itu sebabnya berita permohonan ke MK ini menjadi sangat menarik perhatian karena hasilnya, apapun itu tentu akan konkret (implementatif) serta mengikat, di sisi lain sepertinya akan menyudahi perdebatan perihal pidana mati yang selama ini selalu berulang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan dikabulkannya permohonan para pemohon berarti MK mencabut pidana mati untuk kasus kejahatan narkotika. Harus pula disadari, pada saat itu pula muncul dilema keadilan, karena pidana mati untuk kasus-kasus lain masih tetap berlaku. Dengan kata lain, diktum putusan serupa ini seolah-olah, untuk kejahatan semisal pembunuhan (berencana), korupsi patut mendapat hukuman mati tapi tidak untuk kejahatan narkotika. Artinya nilai-nilai keadilan memperoleh ruang untuk diperdebatkan, apalagi untuk sebuah hukuman optimum, pidana mati!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

MK selaku penjaga konstitusi (The guardian of constitution ) memang berwenang penuh untuk meniadakan segala bentuk peraturan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi (UUD 45), itu sudah merupakan kesepakatan nasional tatkala kita mendirikan MK yang digariskan di dalam UUD 1945 dan didirikan berdasarkan UU. Bahkan untuk itu judicial review di MK didesain hanya dalam satu putusan dan langsung mengikat. Sekalipun belakangan banyak ahli melihat kelemahan dari desain ini dan berpikir untuk suatu lembaga appeal di MK.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekali ini, sikap penguasa pada waktu itu: “Tiada ampun bagimu”. Terlalu ruwet untuk menguraikan latar belakang sikap “harga mati” itu. Dengan mengungkapkan informasi secara polos tentang konsep sejumlah peraturan/deregulasi tata niaga (yang sedang diperjuangkan oleh tim teknokrat yang dipimpin Prof Dr Widjojo Nitisastro) yang dimuat di halaman muka Sinar Harapan, rupanya telah menyentuh situasi segitiga superpeka antara Presiden Soeharto, Tim Teknokrat Ekonomi, dan para cukong pendukung keluarga Presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dibutuhkan tindakan tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi dan membenahi zona sempadan sungai. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada beberapa hal penting yang perlu diingat sehubungan dengan ekosistem lahan basah. Antara lain, Ekosistem lahan basah sesungguhnya memiliki potensi alami yang sangat peka terhadap setiap sentuhan pembangunan yang merubah pengaruh perilaku air (hujan, air sungai, dan air laut) pada bentang lahan itu. Ekosistem lahan basah bersifat terbuka untuk menerima dan meneruskan setiap material ( slurry ) yang terbawa sebagai kandungan air, baik yang bersifat hara mineral, zat atau bahan beracun maupun energi lainnya, sehingga membahayakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu mere-sapkan air hujan secara besar-besaran. Sempadan Sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sempadan Pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan dan melindungi kelestarian fungsi pantai dari gangguan berbagai kegiatan dan proses alam. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, adalah kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau ( mangrove ) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kunjungan kali ini Tiongkok tidak saja memberikan tambahan bantuan pada negara Afrika, tapi Tiongkok mulai terjun melakukan diplomasi perdamaian dalam menyelesaikan masalah konflik di Sudan. Selama ini Tiongkok menghindari mengaitkan bantuan luar negeri dengan masalah dalam negeri suatu negara seperti penegakan HAM, demokrasi dan perang etnik. Dipastikan Tiongkok akan muncul menjadi kekuatan yang berpengaruh yang bisa membantu perdamaian di Afrika seperti di Sudan dan tempat lain di dunia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping itu, satu hal yang tak boleh dilupakan ialah kaum muda NU ini, melalui berbagai lembaga yang dihuninya, juga tetap mengusung hal-hal yang secara historis telah lama diperjuangkan oleh kaum tradisionalis. Kaum muda NU ini tetap merasa berkepentingan untuk membela pelaksanaan ritual-ritual ibadah tradisional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lokal, yang selama ini dipandang sebagai sebuah bid’ah oleh kalangan modernis. Hanya saja kini bedanya berbagai usaha pembelaan tersebut seringkali dihiasi oleh wacana-wacana HAM modern.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika Anda menjadi seorang calon kepala daerah, entah itu gubernur, bupati atau wali kota, tingkat pengenalan publik terhadap diri anda (sosok, wajah, minimal nama) menjadi syarat yang fundamental. Seberapa hebat pun kompetensi dan bagus rekam jejak Anda, Anda tidak mungkin menang apabila nama dan wajah Anda tidak dikenal publik. Yang menang bisa-bisa adalah calon yang tidak kompeten dan buruk rekam jejaknya. Untuk terpilih, Anda harus menjadi calon yang kompeten sekaligus dikenal luas oleh pemilih di daerah pemilihan Anda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk dapat dikenal oleh seluas mungkin pemilih, media massa atau pers menjadi salah satu instrumen utama. Hal ini terutama berlaku untuk daerah pemilihan yang wilayahnya luas dan/atau penduduknya banyak. Seorang calon gubernur, misalnya, boleh jadi sangat rajin berkeliling daerahnya untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Namun sehebat-hebatnya seorang calon gubernur, sulit baginya untuk dapat bisa bertemu dengan sebagian besar pemilih di daerahnya. Apalagi kebanyakan calon, memutuskan ikut pilkada dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua tahun sebelumnya. Alhasil, waktu yang tersisa tidaklah memadai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sisi lain media massa tidak hanya bermanfaat bagi sang calon. Peran media massa dalam menyosialisasikan para kandidat, juga bermanfaat bagi masyarakat luas selaku pemilik suara dalam pilkada. Banyak pemilih yang tidak punya kesempatan mengenal langsung para kandidat, entah karena jarak geografis (tinggal berjauhan) atau jarak sosial (hierarki sosial) di antara mereka. Ini merupakan persoalan karena para pemilih hendaknya memiliki pengetahuan yang (relatif) memadai tentang semua kandidat. Ini agar ia dapat membuat keputusan yang terbaik tentang siapa yang pantas diberikan amanat memimpin daerah dalam waktu lima tahun ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lebih dari itu, yang berkepentingan dengan peran pers dalam pilkada bukan hanya calon (berikut jajarannya seperti partai pendukung dan tim sukses) serta masyarakat yang berhak memilih, pemangku kepentingan lain yang perlu difasilitasi oleh pers adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) selaku penyelenggara pilkada. Kepentingan KPUD adalah menyosialisasikan tahapan, jadwal, dan aneka peraturan terkait pilkada. Soal jadwal dan peraturan pilkada misalnya, ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pengalaman di sejumlah wilayah menunjukkan, ada warga yang tidak ikut memilih karena ia tidak mengetahui tanggal coblosan pilkada atau syarat-syarat agar berhak ikut mencoblos dalam pilkada.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Informasi lain yang penting diketahui publik adalah syarat kemenangan calon. UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pilkada, menyaratkan perolehan minimal 25 persen suara untuk seorang calon dinyatakan sebagai pemenang pilkada. Aturan ini penting disosialisasikan karena ada pemahaman umum di masyarakat bahwa pemenang harus mendapatkan 50 persen suara atau lebih. Jika ada daerah yang pemenangnya mendapat suara di bawah 50 persen (tapi di atas 25 persen) bisa muncul penolakan dari pendukung calon yang kalah karena menganggap belum ada pemenang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam literatur ilmu politik, pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif karena perannya sebagai kontrol sosial. Dalam konteks sebagai kontrol sosial ini sebaiknya pers memberikan porsi pemberitaan yang berimbang terhadap semua kandidat. Berimbang itu dapat dioperasionalisasikan dalam dua bentuk. Pertama , dalam sebuah berita, jika ada komentar atau pernyataan tentang satu isu tertentu, apalagi yang negatif, hendaknya yang dimintai tanggapan tidak hanya satu calon atau pasang calon tertentu saja. Calon yang lain sebaiknya diberi kesempatan pula untuk menanggapi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal-hal inilah yang berdasarkan satu setengah tahun pelaksanaan pilkada semenjak Juni 2005 belum berjalan dengan optimal. Kerap terjadi, satu berita hanya berisi pernyataan satu kandidat saja. Di sisi lain, ada koran di daerah yang hanya memberikan ruang berita pada satu atau dua calon saja padahal calonnya ada lima. Hal ini mungkin terjadi bukan sebagai kesengajaan karena dalam pers berlaku adagium “name makes news”. Calon-calon yang incumbent atau penantang yang populer sering mendapat perhatian lebih dari calon yang kurang populer. Di sisi lain, ada pula bias yang disebabkan pengaruh yang sengaja diterapkan oleh calon tertentu terhadap media massa di daerah mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bias kepentingan atau intervensi kekuasaan inilah yang menjadi tantangan bagi media massa di daerah. Tantangan ini paling berat dihadapi oleh institusi pers di daerah yang umumnya memiliki kemapanan terbatas. Apalagi institusi pers di daerah biasanya dimiliki oleh tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari konstelasi politik lokal. Di beberapa daerah, malah sang pelaku pers itu sendiri menjadi calon yang ikut berkompetisi. Misalnya pemimpin redaksi harian Jawa Pos yang menjadi calon wakil wali kota Surabaya atau pemimpin redaksi harian Kaltim Pos yang menjadi calon wakil wali kota Balikpapan. Cara kontrol yang ditempuh biasanya adalah sang pelaku media berhenti atau cuti selama masa pencalonan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Irving, tentu ingin menyampaikan satu hal, bahwa manusia yang tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka akan merasa terasing di masyarakatnya sendiri. Lalu bagaimana jika si penulis mengubah cerita menjadi versi Indonesia. Rip van Winkle menjadi sosok manusia Indonesia, sehingga warna kulitnya sawo matang. Mungkin sebutan namanya pun berubah menjadi Arip bin Sengkle, yang hidup di masa romantika akan lahirnya Republik Indonesia di tahun 20-an. Sebelum ia tertidur panjang. Inilah mungkin yang ia alami.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di kampoeng Pagelaran Sukabumi ada hidoep satu soeami istri bernama Moesa dan Oenah, dengan ia poenya anak lelaki yang kesatu enam tahoen, yang kedoea 3 tahoen dan yang ketiga baroe 1 tahoen. Itu familie ada sangat melarat, dan soedah beberapa boelan ia tjuma hidoep sadja dengan daoen-daoenan dalam hoetan, jang ia makan boeat gantinya nasi. Lama kelamaan itu soeami istri merasa jang ia tidak bisa hidoep selama-lamanya dengan tjoema makan itu matjam makanan sadja. Boeat sambung iapoenja jiwa serta anak-anaknya, itu soeami isteri telah dapatkan satoe fikiran, jaitu…dijoeal sadja anaknja pada jang maoe beli…

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di masa itu, semua berkeyakinan bahwa kelahiran negara Bangsa Indonesia akan memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia karena kemelaratan bangsa yang terjadi memang akibat dari hisapan kolonial dan imperialisme. Terlebih evolusi intelektual di Eropa mulai dari pemikiran Edmund Burke, Adam Smith, Rousseau, Hegel, John Stuart Mill, Imanuel Kant hingga Karl Marx mulai mempengaruhi pergerakan dan kalangan pemikir-pemikir Indonesia. Tapi jelas baginya yang paling berkesan adalah revolusi Prancis yang melahirkan manifesto of revolution,”Men are born and remain free and equal in rights. The purpose of state is to secure the citizen in enjoyment of his rights ..

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di tatanan global, mungkin Arip tidak melihat Kekalahan Belanda oleh Jepang, Kekalahan Jerman oleh Sekutu, Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, atau Kekalahan Amerika dari Vietnam. Dan yang pasti, mungkin juga tidak memperoleh penjelasan tentang Runtuhnya Imperium Uni Soviet, -negeri yang diidam-idamkan Karl Marx- yang ditandai dengan ditariknya tentara Soviet dari Afganistan dan bersatunya Jerman. Berakhirnya perang dingin ini yang kemudian mengubah China menjadi bangsa semi kapitalis dan menjadikan China sebagai bangsa dengan one nation two system .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu saat Arip terbangun ketika matahari merekah di ufuk timur pada awal Februari tahun 2007 ia melihat sekelilingnya hanya rumah- rumah yang terendam banjir. Maka terheran-heranlah dengan berbagai realita bahwa Indonesia yang diimpikan para pemoeda Indonesia telah terwujud dan telah menerapkan prinsip-prinsip negara modern. Selain itu, ia juga tidak lagi melihat tentara bule dan antek-anteknya yang bukan bule di Hindia Belanda, melainkan produk-produk bule diikuti produk Jepang, Korea dan kini produk China di negeri yang kemudian ia ketahui bernama Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ternyata pun, sudah lima Presiden memimpin Indonesia. Orang pun sudah tidak berbicara lagi mengenai sebuah negara ideal yang berdasarkan sosio-demokrasi berazaskan Musyawarah dan Mufakat. Indonesia kini sangat bebas mulai dari demokrasi yang liberal, ekonomi yang liberal, bahkan ironisnya etika pun sangat liberal. Singkatnya Indonesia bisa jadi lebih liberal dari Amerika biang dari negara liberal di jagat. Lalu kemana cita-cita sosio demokrasi dan sosio-ekonomi yang pernah dicita-citakan pemuda Indonesia saat merintis kemerdekaan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi apa lacur, Arip bin Senkle masih juga tak bangga dengan demokrasi Indonesia sekarang. Sebab tidak lagi mensyaratkan keharusan terhadap adanya keteraturan, atau kejelasan aturan main dalam demokrasi yang dapat mendukung kestabilan dan mampu menghasilkan konsensus yang harus ditaati bersama, seperti yang diidamkannya. Yang tak kalah sedihnya, Rip melihat Demokrasi di Indonesia, “luar biasa” demokratis karena demokrasi sendiri menjadi tujuan akhir bukan suatu proses yang memunculkan konsensus yang berkualitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hasilnya? Yang pasti ia lihat saat ini di negeri yang dibangga-banggakan kekayaannya ini, sekitar 16,09 juta jiwa atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup dengan daya beli kurang dari 1 dollar AS atau kurang dari 9.100 perak per hari atau di bawah garis kemiskinan.Sampai tahun 2005 dari 214,5 juta jiwa, sebanyak 52,4 persen di antaranya merupakan penduduk yang hanya memiliki daya beli di bawah 2,15 dollar AS atau setara dengan Rp 18.200 per hari dan tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat dengan rata-rata 9,5 persen per tahun yang masih dibebani berbagai macam pajak dan pungutan. Singkat cerita apa pun yang terjadi, kisah dalam tulisan Soekarno “Orang Indonesia Tjukup Nafkahnya Sebenggol Sehari” masih terjadi bahkan semakin banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara ini adalah negara kepulauan. Itu suatu realita ciptaan. Tapi realita ini sering tidak disadari dan diterima anak bangsa. Padahal sejak mengenal sekolah dasar, berkali-kali mereka diajari bahwa negaranya adalah kepulauan terbesar di dunia, suatu gugusan pulau di antara benua Asia dan Australia, memisahkan Lautan Pasifik dan Hindia, persis berada di khatulistiwa, dengan limpahan sinar mentari dan angin yang tinggi kelembaban, dengan jutaan spesies ciptaan Tuhan. Suatu berkat dari Pencipta, Resource Endowment, yang tiada bandingnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam laporan ekspedisinya tentang kepulauan ini, ahli biologi Alfred Russel Wallace membandingkan Indonesia dengan belahan dunia lain. Dilaporkannya bahwa kepulauan yang terletak di belahan timur dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa dan tidak ada bandingnya. Banyak vegetasi daratan, biota perairan, serta fauna di darat dan udara tidak ditemukan di negeri lain. Sebagai suatu kesatuan, Wallace menamakan kepulauan ini “ Malay Archipelago “. Tanah Sorga menurut Koes Plus. Land of Paradise karena hanya di sini hidup bird of paradise (burung cendrawasih).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang ada Deklarasi Bunaken oleh Presiden Habibie pada 26 September 1998 yang meminta semua jajaran pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Demikian pula ada Seruan Sunda Kelapa oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Desember 2001 yang menyerukan rakyat nusantara untuk membangun kembali wawasan bahari, menegakkan kedaulatan di laut, mengembangkan industri jasa maritim, mengelola kawasan pesisir, dan mengembangkan hukum nasioinal di bidang maritim. Akan tetapi deklarasi dan seruan ini belum mampu meningkatkan keberpihakan bagi pembangunan tanah dan air.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka sekarang setelah pembangunan berbasis kelautan (marine-based development) menjadi trend global, setelah banyak negara-negara maju mengharapkan masa depan mereka dari sumberdaya lautan, setelah sumberdaya lahan makin berkurang serta ruang di daratan menjadi barang langkah dan mahal, setelah pemanasan global dan kerusakan lingkungan menjadi isu penting, setelah dunia mengahadapi kekurangan protein hewani dan krisis pangan, setelah negara jiran melihat kekosongan pembangunan di lautan kita sebagai peluang mereka untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan kita baik secara legal dan illegal, setelah diplomasi politik perbatasan negara menjadi hal-hal yang selalu tertunda serta merupakan potensi infiltrasi asing, maka sudah saatnya negara kepulauan nusantara ini dibangun dengan basis kelautan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Betul bahwa salah satu misi rencana pembangunan nasional 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Akan tetapi meskipun 2025 masih lama, misi yang visioner ini patut diupayakan perwujudannya mulai dari sekarang. Artinya, tidak ada waktu untuk menunda dimulainya pembangunan berbasis kelautan tersebut. Sekarang adalah momentumnya ketika pembangunan nasional jangka panjang tersebut baru dimulai dua tahun yang lalu. Bila momentum tersebut tidak dimanfaatkan sekarang maka bisa saja semua pihak melupakan misi tersebut dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat hanya sekadar wacana lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan berbasis kelautan tidak akan melupakan daratan. Bedanya dengan arus utama pembangunan selama ini yaitu bahwa pembangunan itu harus dimulai dari laut dan berdampak ke darat, dimulai dari pulau kecil-kecil dan berdampak ke pulau besar, dimulai dari pesisir dan berdampak ke pedalaman. Bila dini dilakukan maka pulau-pulau di luar Jawa, pulau kecil di perbatasan, serta kawasan timur akan maju. Dampak selanjutnya, hasil pembangunan akan merata, urbanisasi dicegah, migrasi ke Jawa khususnya ke Jabotabek akan berkurang, keseimbangan daya dukung dan pemanfaatan lahan baik di Jawa maupun di luar Jawa akan terjaga, serta pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diwujudkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konperensi ini dihadiri para tokoh penting seluruh dunia. Para pemenang Nobel seperti Uskup Agung Desmond Tutu (Afrika Selatan), Lech Walesa (Polandia) dan Muhammad Yunus (Bangladesh) memberikan pidato mereka. Hadir juga antara lain Ahmed Kathrada, pejuang kebebasan Afrika Selatan, strategy guru CK Prahalad dan ekonom Hernando de Soto (Peru). Dari Indonesia diundang Ketua Umum Partai Golkar Wapres Jusuf Kalla -yang memberikan pidato dalam sesi “ A Non-violent Approach to Conflict Resolution and Peace Building “, dan Ketua Umum PDI-P (mantan) Presiden Megawati Soekarnoputri, namun berhalangan hadir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satyagraha lahir di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 11 September 1906. Satyagraha secara literal berarti ‘berpegang kepada kebenaran’ ( holding on to truth ). Satyagraha berasal dari kata Satya dan Agraha . Satya berarti kebenaran ( truth ) dan berimplikasi kasih sedangkan Agraha berarti ketegasan ( firmness ) berimplikasi kekuatan. Satyagraha adalah kekuatan yang berasal dari kebenaran dan kasih. Satyagraha adalah kekuatan kebenaran ( the power of truth ). Dalam buku Non-violent Resistance , Gandhi mendefinisikan Satyagraha “ Its root meaning is holding on to truth, hence Truth-force. I have also called it Love-force or Soul-force .”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelahiran Satyagraha dipicu oleh kebijakan rasis terhadap penduduk kulit berwarna seperti India dan Asia lainnya di Afrika Selatan waktu itu. Saat menjejakkan kaki di Afrika Selatan ia sudah mengalami diskriminasi: diusir dari gerbong kelas satu. Ada segregasi di gerbong kereta api: warga kulit berwarna tidak boleh duduk di gerbong kelas satu. Gandhi membuat serangkaian petisi memprotes berbagai ketidakadilan terhadap warga India. Namun karyanya yang fundamental adalah mendirikan Kongres India Natal yang bertujuan mengorganisir dan mendidik warga India.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan perlawanan pasif ( passive resistance ) seperti yang diajarkan pemikir Barat -Thoreau, Tolstoy dan Ruskin- dianggapnya kurang cocok. Passive resistance yang populer di Eropa saat itu dapat diinterpretasikan sebagai senjata kaum lemah. Ini dapat mengakibatkan kebencian. Pada gilirannya kebencian akan membuahkan kekerasan. Gandhi beranggapan bahwa prinsip-prinsip etika dan tindakan efektif mengharuskan rakyat penentang menerima tanggung-jawab penuh atas perbuatannya, menghormati lawannya, terbuka terhadap posisi lawan, dan mencari solusi kreatif yang dapat diterima pihak-pihak yang berkonflik. Sebuah konsep baru harus didasarkan atas prinsip tanpa-kekerasan ( non-violence ). Konsep inilah yang dinamakannya Satyagraha .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agar gerakan Satyagraha dapat berlanjut, Gandhi menempatkan anggota keluarga Satyagrahi yang dipenjara dalam sebuah perkebunan koperasi di pinggir Johannesburg. Di bawah bimbingannya para keluarga warga India yang beragama Hindu, Muslim, Parsi dan Kristen diajarkan berbagai kerajinan tangan dan menerapkan prinsip swasembada dan swadisiplin. Tahapan akhir gerakan Satyagraha di Afrika Selatan adalah gerakan besar ( great march ) dari para penambang In- dia ke Transvaal. Jenderal Jan C Smuts, menteri yang mengurusi masalah warga India, terpaksa memberikan sejumlah konsesi memenuhi tuntutan Gandhi dan pengikutnya. Jan Smuts yang kemudian menjadi Perdana Menteri Afrika Selatan mengakui bahwa Gandhi adalah “yang terbesar” dan menyebutnya Gandhi “malaikat.” Ia berkata “ It was my misfortune that I had to be against him. ”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ajaran Gandhi Satyagraha juga relevan bagi kita di Indonesia. Kita dapat belajar dari ajaran Gandhi lewat Satyagraha untuk menyelesaikan konflik antar kelompok seperti yang terjadi di Poso. Prinsip-prinsip Satyagraha seperti menghormati lawan, terbuka terhadap posisi lawan, dan mencari solusi kreatif yang dapat diterima semua pihak masih amat relevan saat ini. Bila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan tulus oleh pihak-pihak yang bertikai di Poso, niscaya damai dan tenteram akan kembali di bumi Poso seperti semula. Jelas sekali prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh semua pihak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tanggal 30 Januari 1948, saat akan memulai pertemuan doa menjelang malam hari, Gandhi tewas ditembak seorang Hindu fanatik. Simpati Gandhi terhadap minoritas Muslim India dianggap telah melemahkan India yang mayoritas Hindu. Gandhi dianggap harus bertanggung jawab untuk itu. Namun kebesaran Gandhi sang Mahatma lewat Satyagraha tetap hidup sampai kini. Konperensi di New Delhi untuk memperingati seabad Satyagraha merupakan pengakuan atas kontribusi Gandhi bagi gerakan non-kekerasan dalam penyelesaian konflik antar manusia dan antar budaya. Tidaklah keliru bila Albert Einstein menyatakan “ Generations to come, it may be, will scarce believe that such one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth .”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang pemain barongsai dan liong bukan lagi A Kau, A Ho ataupun A Hok, tapi sudah turut bermain Paiman, Paidjo dan Parman sebagai cerminan barongsai dan liong sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa atau budaya nasional. Lahirnya Kepres No 19 Tahun 2002 tentang Imlek sebagai hari nasional dan juga libur nasional lebih mempertegas makna Imlek. Wujud nyata pemerintah sangat memberi perhatian hak-hak hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun perhatian pemerintah terhadap Imlek tidak terlepas dariberbagai peran dan perjuangan masyarakat Tionghoa kala itu. Contohnya, Jerry H Lo bersama Yongki dan Anda Hakim dan lainnya di masa Orde Baru, menyelenggarakan seminar mengenai Imlek menjelang perayaan Imlek 1998. Hadir dalam acara tersebut pejuang reformasi seperti Sabam Sirait dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dengan moderator dr Frans Tjsai. Di balik itu, begitu getolnya tokoh spritual Suhu Acai dan kelompoknya menyelenggarakan Imlek secara besar-besaran di Hotel Sahid Jaya tahun 1999

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Imlek dan bencana alam adalah dua variabel yang berbeda namun saling berkaitan. Imlek dirayakan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran adalah sebuah harapan yang diinginkan termasuk menghindari bencana alam. Sekalipun bencana alam terjadi diluar perhitungan dan perkiraan manusia, adalah relevan melalui perayaan Imlek dilakukan kegiatan sosial membantu sesama terutama korban bencana alam, ini momen yang baik dalam membangun semangat kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ini juga sebuah wujud prinsip kesederhanaan, namun tidak mengurangi makna perayaan. Yang penting melalui momen Imlek ini mari kita membangun kebersamaan antar masyarakat dan juga antar bangsa seperti kerjasama yang akan terjadi dalam perayaan Imlek Nasional Indonesia bersatu yang akan berlangsung dalam rangka meningkatkan kerjasama antara RI dan RRT. Ini perlu dipetik maknanya, disamping menggalang persatuan dan persatuan juga menjalin yang lebih harmonis antar bangsa dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gereja di Asia berkehendak agar Asia tidak dijadikan menjadi medan atau objek pekerjaan korporasi missi dari luar. Di saat Perang Dingin dan suburnya semangat nasionalisme Asia-Afrika yang dikukuhkan dalam konperensi Bandung 1955, maka gereja di Asia perlu memperbarui cara bersaksi dan kehadirannnya di tengah perjuangan dan harapan rakyat Asia. World Council of Churhces / WCC yang bermarkas di Jenewa dan lembaga misi di Barat kurang mendukung prakarsa gerakan gereja di Asia untuk membentuk wadah regional yang mandiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdirinya Asia Migrant Center dan Asia Human Right Resource Center di Hong Kong tak lepas dari prakasa CCA untuk memberikan advokasi kepada mereka yang diperlakukan tidak adil. Kepedulian urban rural mission bagian dari unit CCA yang mempedulikan nasib mereka yang tersisih dalam era “pembangunan” seperti yang terjadi di Kedungombo, Jawa Tengah pada waktu itu menyebabkan banyak rejim otoriter seperti di Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Taiwan mencap CCA sebagai agen komunis. Pada tahun 1987 pemerintah Singapura menutup kantor CCA di Singapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Citra buruk para politisi Indonesia akhir-akhir ini semakin kerap dipersoalkan, baik secara lisan di berbagai forum diskusi maupun dalam tulisan di berbagai media massa. “Politisi Indonesia saat ini sedang terjun bebas menuju titik nol,” demikian dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dalam kolokium bertema “ Moralitas Politik Indonesia: Wajah Politisi Jelang 2009″ yang diselenggarakan oleh Keluarga Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 14 Februari lalu. “Politisi Buruk Muka”, demikian artikel Teguh Imawan di harian ini edisi 19 Februari lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya wajar saja jika banyak orang memberi penilaian buruk terhadap para politisi Indonesia dewasa ini. Sebab, hampir semua politisi memang mengecewakan kinerjanya. Ada yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding, padahal hasilnya nyaris tidak ada dan tidak pula pernah diumumkan kepada publik. Belum lagi kalau politisi yang studi banding ke luar negeri itu pakai bawa-bawa orang lain (entah keluarganya, asistennya, dan entah siapa lagi). Tidak pernahkah mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah menghabiskan uang negara (yang notabene berasal dari uang rakyat) secara tidak produktif?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik, selain menggelar Rapimnas, para anggota DPRD yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) itu juga melakukan demonstrasi di Gedung DPR di Senayan. Luar biasa bukan? Sebab, biasanya yang berdemo itu rakyat biasa, tapi kali ini justru wakil rakyat yang terhormat. Isunya apa? Tak lain dan tak bukan, agar uang yang sudah mereka terima itu tidak jadi dikembalikan (bahkan kalau bisa mereka tentu berharap agar revisi PP 37/2006 yang bakal memberi tambahan penghasilan kepada anggota dan pimpinan DPRD itu tidak jadi diberlakukan).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang patut kita komentari dari aksi demo para anggota DPRD itu? Rasanya tidak ada kata lain selain “memalukan”. Sebab, seharusnya mereka sadar bahwa revisi PP tersebut dilakukan pemerintah setelah munculnya protes keras dan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah memang telah melakukan kesalahan besar dengan mengeluarkan kebijakan itu. Sebab, di saat negara kekurangan dana dan rakyat kesusahan, pemerintah malah berniat menggelembungkan pundi-pundi anggota DPRD secara membabi-buta. Kendati begitu, toh akhirnya pemerintah mau juga mendengar aspirasi rakyat. Sementara anggota DPRD yang datang beramai-ramai ke Senayan dan menggelar demonstrasi itu, mereka berjuang untuk aspirasi siapa?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidakkah para wakil rakyat yang terhormat itu terbuka mata-hatinya bahwa banyak rakyat yang untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga terpaksa makan nasi aking atau tiwul? Tidakkah para wakil rakyat yang terhormat itu tersentuh hati-nuraninya bahwa bencana alam yang bertubi-tubi, wabah penyakit yang mematikan, dan terakhir banjir besar yang menghancurkan harta-benda telah membuat semakin banyak saja rakyat yang menderita hidupnya? Lalu, mengapa mereka justru menuntut kenaikan pendapatan bagi diri sendiri? Dapatkah mereka disebut wakil rakyat yang sejati, kalau begitu? Jelas tidak. Sebab, jika memang mereka sejati sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka justru tergerak untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agaknya memang langka wakil rakyat sejati seperti itu dewasa ini. Apa sebabnya? Menurut Syafii Maarif, karena politik masih dipandang sebagai sumber mata pencaharian, bukan pengabdian. Menjadi politisi bukan lagi sebagai panggilan hidup, melainkan sebagai sumber nafkah setelah gagal melamar pekerjaan di tempat lain. Hanya bermodalkan pintar bicara dan memengaruhi orang, banyak tenaga muda menjadi politisi dan anggota DPRD. Karena itulah, lembaga politik dan pusat-pusat kekuasaan sebagian besar dihuni oleh politisi tanpa idealisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , saya mengusulkan agar kepada para politisi itu (bahkan kepada para pejabat negara di lembaga-lembaga lainnya) diberikan ceramah-ceramah tentang etos kerja. Tidak usah repot-repot mencari narasumbernya ke luar negeri. Orang Indonesia sendiri banyak yang kompeten untuk melakukan tugas mulia itu. Salah satunya adalah rekan saya, “guru etos” Jansen Sinamo, yang selalu mengajarkan bahwa kerja adalah rahmat (sehingga harus bekerja tulus penuh syukur); kerja adalah amanah (sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab); kerja adalah panggilan (sehingga harus bekerja tuntas penuh panggilan); kerja adalah aktualisasi (sehingga harus bekerja keras penuh semangat); kerja adalah ibadah (sehingga harus bekerja serius penuh kecintaan); kerja adalah seni (sehingga harus bekerja kreatif penuh sukacita); kerja adalah kehormatan (sehingga harus bekerja tekun penuh keunggulan); kerja adalah pelayanan (sehingga harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , ke depan perlu diadakan semacam acara uji-publik untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Kalau acara serupa selalu diadakan untuk para calon anggota komisi negara, mengapa tidak untuk para anggota lembaga legislatif itu? Ketiga , perlu dibuat sebuah undang-undang khusus yang mengatur agar: 1) masa jabatan para anggota lembaga legislatif itu dibatasi hanya boleh dua kali berturut-turut; 2) mereka yang sedang menjalani masa jabatan sebagai anggota lembaga legislatif tidak boleh mencari atau menerima jabatan di lembaga negara lainnya). Poin pertama, tujuannya agar sama dengan presiden (yang masa jabatannya dibatasi hanya boleh dua kali berturut-turut). Poin kedua, tujuannya untuk mencegah adanya orang-orang yang haus kekuasaan dan petualang politik, yang ketika sedang menjadi anggota DPR/DPRD tapi masih mengincar jabatan lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenyataan ini dapat disimak ketika Bulog menjalankan operasi pasar (OP) justru masyarakat kecil tidak menikmati hasilnya. Para pedagang yang malah lebih lihai memanfaatkan harga beras murah Bulog. Tujuan para pedagang itu, tentu saja, menjual kembali beras berharga murah untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Mengapa pedagang yang lebih diuntungkan ketimbang rakyat kebanyakan? Tidak lain akibat logika dan doktrin pasar terlanjur menguasai kesadaran penduduk. Negara yang diharapkan melakukan intervensi terbukti mengalami impotensi atau ketakberdayaan. Operasi pasar pun menjadi salah sasaran serta cenderung mengalami kegagalan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurgen Habermas menyatakan kondisi itu dengan menunjuk masyarakat sebagai entitas sosial yang bermukim di wilayah dunia kehidupan ( life-world ). Dalam domain dunia kehidupan ini terjadilah interaksi yang bersifat spontan serta saling mengisi, sehingga membentuk relasi yang berkarakter intersubyektif (relasi yang setara antara subyek sosial yang satu dengan subyek sosial yang lain). Tetapi, ketika negara dan pasar melakukan intervensi, bahkan menjalankan penjajahan, yang terjadi kemudian adalah perubahan radikal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, pasar bekerja sedemikian sederhana. Hanya saja yang diserang pasar adalah moralitas masyarakat itu sendiri yang pada titik puncaknya membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bercorak normatif. Bahkan lebih dari itu, karena pasar bekerja layaknya hukum-hukum alam, maka pasar pada akhirnya dapat menundukkan kekuasaan negara dan kehidupan sosial. Pasar pun menjadi dogma yang tidak dapat dikalahkan. Ketika negara dikalahkan pasar, apa yang terjadi selanjutnya? Negara memberikan kepatuhan yang berlebihan terhadap kekuasaan pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal, siapakah yang dimenangkan neoliberalisme? Kita dapat merujuk pada gagasan Anthony Giddens (dalam Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial , 2000: 13-17) yang menyatakan bahwa tesis utama neoliberalisme adalah kekuasaan negara sengaja diminiminalisasikan. Ini dengan maksud agar masyarakat dapat berkembang sendiri untuk menjalankan mekanisme solidaritas sosial. Apabila dalam kehidupan masyarakat ditemukan ketidaksetaraan justru dianggap picik dan tidak rasional, bahkan lebih dari itu dianggap bertentangan dengan gagasan egaliterianisme. Puncaknya, neoliberalisme menempatkan negara kesejahteraan adalah destruktif karena dipandang sebagai kekuasaan yang menjadi sumber segala kejahatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melalui argumentasi semacam itu pun, penganut neoliberalisme mudah bersilat lidah dengan menyodorkan dalil yang dikemukakan Adam Smith mengenai “tangan- tangan tak kelihatan”. Yaitu, individu-individu mengejar tujuan-tujuan yang pada hakikatnya terarah pada diri sendiri, namun sebagai akibatnya, banyak tujuan lainnya dicapai: keinginan-keinginan orang-orang lain terpuaskan, efisiensi produktif meningkat, apa yang merupakan barang-barang mewah menjadi barang-barang konsumsi sehari-hari, dan seterusnya. Benar bahwa dalam persoalan ini pasar sangat mengutamakan efisiensi produktif. Namun, naik-turunnya penawaran dan permintaan akan menguntungkan yang beruntung, dan menghukum yang sial (lihat Ross Poole, Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme , 1993: 5-6).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudikah para pemain pasar menolong mayoritas masyarakat kecil yang berkedudukan sebagai pihak “terhukum yang sial”? Jawabannya: Tidak! Sebab, pasar beroperasi layaknya hukum Darwinisme Sosial yang memiliki dua doktrin pokok, yakni perjuangan untuk hidup ( struggle for life ) serta yang paling kuat sajalah yang layak melangsungkan kehidupan ( survival of the fittest ). Bagaimana dengan lembaga negara? Setali tiga uang alias sama saja! Negara yang sudah ditundukkan oleh kekuatan pasar hanya bisa menegaskan bahwa kekuatan pasar (apalagi yang berskala internasional atau global) sulit dijinakkan hegemoninya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Derita dan sengsara berkaitan erat dengan kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan yang juga masih tetap menjadi bagian integral dari kehidupan kita sebagai bangsa. Sayangnya “suasana penderitaan” seperti yang dialami oleh sebagian besar anak bangsa bangsa tidak dirasakan oleh para elit kepemimpinan. Kasus PP 37 tahun 2006 tanggal 14 November yang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat adalah bukti nyata bahwa pada tingkat pimpinan, suasana penderitaan yang dialami rakyat sama sekali tidak ditangkap dengan cerdas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Petrus merasa bahwa pernyataan Yesus itu kontra-produktif bahkan bisa merusak image Yesus sebagai “hero” bagi banyak orang saat itu. Itulah sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus: “Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau”! Yesus memberikan jawaban yang amat pedas terhadap pernyataan Petrus. Ia berkata: “Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang apa yang dipikirkan manusia” (Matius 16:22,23).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Sumpah Pemuda tahun 1928 telah terjadi “revolusi” secara mental dan simbolik terhadap negara kolonial Belanda. Mereka menyatakan: “ Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. ” Selain itu mereka juga mengaku untuk bertanah air dan berbahasa Indonesia. Pada saat itu tidak digunakan kata “kita” namun “kami” sebagai suatu pengelompokan dan dihadapkan pada “kamu” yakni kolonial Belanda. Selain itu, pengakuan bahwa wilayah Hindia Belanda merupakan tanah air Indonesia dapat berarti “pengusiran” terhadap Belanda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu publik dapat mengajukan judicial review ke MK (untuk UU) atau MA (untuk yang di bawah UU). Demikian pula para dosen dan mahasiswa -khususnya ilmu hukum- dapat “mengaudit” berbagai peraturan untuk menghindarkan anarki perundang-undangan, di mana setiap lembaga merasa berhak membuat peraturan tanpa menyelaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hendaknya masalah nasionalisme perlu ditegaskan dalam UUD karena sila ketiga ini (Persatuan Indonesia) relatif kurang terbahas dan jelas dibandingkan dengan sila-sila lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan hal itu perlu dikembangkan kebijakan yang mendukung dimensi vertikal seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial serta organisasi (misalnya pimpinan parpol) yang terbuka secara vertikal untuk “Indonesia Bagian Bawah” (70 persen dari penduduk Indonesia). Keadaan ini dapat menghasilkan nasionalisme inklusif yang multistrata dan mencakup bangsa Indonesia bagian atas, menengah, dan bawah. Integrasi vertikal itu dapat membantu mencegah konflik horizontal maupun regional yang dapat mengarah pada etnonasionalisme dan separatisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejarah Sumpah Pemuda menunjukkan keinginan mereka untuk bersatu walaupun pada saat itu belum ada negara Indonesia. Keadaan itu semakin mendesak jika kelompok masyarakat di daerah mengalami bencana alam dan bencana sosial (konflik) sehingga diperlukan aksi solidaritas kemanusiaan yang dapat meningkatkan perasaan sebagai satu bangsa. Dalam hal ini diperlukan wawasan, emosi, dan aksi kebangsaan yang transformatif -bukan statis dan beku- sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dalam berketuhanan, berkemanusiaan, berkedaulatan dan berkeadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pelayanan angkutan laut bisa dikatakan baik apabila muatan yang diangkut tiba tepat waktu tanpa mengalami kerusakan atau hilang. Selain itu freight atau tarif uang tambang masih feasible . Selama ini kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional masih belum mampu beroperasi secara efisien, karena ruwetnya birokrasi pelabuhan dan buruknya fasilitas untuk menerima atau membongkar muatan. Hitungan ekonomi menunjukkan bahwa operating movement cost (ongkos selama berlayar) maupun detention cost (ongkos di pelabuhan) masih timpang bila dibandingkan dengan negara lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu pentingnya dunnage yaitu prosedur untuk melindungi muatan. Begitu juga mengenai pengangkutan muatan bahan berbahaya dalam kapal harus mengikuti ketentuan International Maritime Dangerous Goods (IMDG). Untuk muatan berbahaya dikelompokkan dalam berbagai class dengan treatment khusus, seperti pengemasan dan persyaratan penyimpanan ( stowage requirement ). Karena amburadulnya sistem kerja petugas pemeriksa pelabuhan maka prosedur operasi muatan dan dunnage selama ini sering diabaikan hingga membahayakan keselamatan pelayaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Segala acara persidangan memang berjalan baik. Berbagai ceramah dan penelahan-penelahan Alkitab yang menyoroti peranan gereja dan orang-orang Kristen Indonesia di dalam meneguhkan ulang komitmen kebangsaan berlangsung dengan sukses. Baik amanat yang disampaikan oleh Wakil Presiden, H Mohammad Jusuf Kalla, mau pun ceramah-ceramah yang antara lain dibawakan oleh Dr Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR-RI, serta diskusi panel oleh pimpinan majelis-mejelis agama di Indonesia, bukan saja menambah dan memperluas wawas- an, tetapi juga tekad bersama untuk makin memperkokoh kesetiaan kita kepada kebangsaan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita dapat menjadi prosumer kapan saja dan di mana saja karena banyak dari kebutuhan pribadi kita dan apa yang kita inginkan tidak ada atau tidak dapat disediakan pasar. Bisa saja karena ekonomi uang tidak bisa memenuhi kebutuhan; juga karena ada idealisme dan panggilan hati nurani atau panggilan alamiah (natural calling) menjadi prosuming. Misalnya, tak ada pasar breast feeding (menyusui). Seorang ibu setia menyusui anaknya bukan karena faktor uang tapi karena panggilan hati dan cinta kepada anaknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentang hal ini, Kompas edisi 4 Agustus 2006 menurunkan ulasan menarik di bawah judul: ASI Eksklusif demi Sang Anak. Bahwasannya setiap ibu memiliki kerinduan untuk memelihara anaknya dengan air susu ibu alias ASI eksklusifnya. Seorang ibu akan memiliki kebahagiaan dan kebanggaan tiada tara jika ia berhasil menyusui bayinya. Karena itu, para ibu yang bekerja memilih aneka cara unik untuk tetap menyusui bayinya, antara lain mereka mengeluarkan ASI dengan menggunakan pompa elektrik sebanyak dua kali selama bekerja di kantor.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam lingkup ekonomi pasar, beberapa kenyataan di Indonesia saat kini menunjukkan bahwa banyak kalangan PNS atau pegawai swasta/karyawan menyadari bahwa penghasilan atau gaji yang diperoleh hanya mencukupi kebutuhan hidup selama dua minggu, mereka lalu bekerja lagi di rumah sebagai prosumen. Mereka menghasilkan sesuatu untuk digunakan sendiri, misalnya berkebun, beternak untuk keperluan konsumsi sendiri atau orang lain yang menjadi tanggungannya. Hal-hal seperti merupakan sesuatu yang riil tetapi sering tidak diperhitungkan dalam analisa dan kalkulasi ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak pemimpin agama, pendidik yang masuk dalam prosuming ekonomi karena mereka bekerja, mewartakan ajaran agama atau mendidik tanpa mau dibayar. Di seluruh dunia diperkirakan sekitar satu miliar orang aktif dalam prosuming ekonomi setiap hari. Tak heran ada pendapat bahwa saat ini ada tiga pilar ekonomi, yaitu produsen, konsumen dan prosumen (baca: prosumer). Masing-masing punya kontribusi. Hanya saja statistik tentang prosumen hampir tak pernah ada. Hitungan GNP dan GDP belum menyentuh aktivitas dalam lingkup prosumen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para prosumer mempercepat inovasi. Mereka melatih satu sama lain untuk menggunakan teknologi mutakhir secara cepat. Juga menambah kecepatan teknologi dan meningkatkan produktivitas di dalam ekonomi. Mereka produktif. Para prosumer secara cepat menciptakan pengetahuan, menyebarkannya dan menyimpannya di dalam cybersphere untuk digunakan dalam pengetahuan berlandaskan ekonomi. Banyak data, informasi dan pengetahuan tersedia di dalam cyberspace disumbangkan secara cuma-cuma oleh para perancang software, para pakar keuangan, sosiolog, antropolog, ilmuwan, teknisi dan para pakar lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu contoh adalah Anna Politkovkaya, seorang wartawan yang dibunuh karena ketajaman tulisannya menyoroti aparat keamanan, kadyroftsy , yang loyal kepada Perdana Menteri Ramzan Kadyrov yang pro-Moskwa (2006). Selama hidupnya sebagai wartawan, ia menjadi incaran pemerintah Rusia. Ia selalu pindah-pindah tempat, bersembunyi di bukit-bukit wilayah Checnya, padahal ia berstatus sebagai ibu dari dua anak, namun kenapa ia gigih memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, seperti yang ia katakan, “Orang kadang-kadang harus mengorbankan hidupnya karena mengungkapkan apa adanya seperti apa yang mereka pikir…”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi ditengah ketatnya persaingan media informasi yang saat ini nyata di depan mata, menuntut pasar sebagai orientasi dari segala-galanya. Hingga wajah kebebasan pasar dan wajah kebebasan atas ungkapan kebenaran tak bisa terdeteksi. Jika dalam bahasa Brwon (2002), kita telah memasuki dunia maya yang penuh teka-teki, sebab kita dihadapkan dengan bentangan cakrawala informasi dan komunikasi yang amat luas. Informasi seolah merupakan jalan raya yang tak bertepi dan tak berujung. Sehingga yang salah menjadi benar, yang kecil menjadi besar dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

INKA yang selama ini merupakan warisan holding BPIS bikinan BJ Habibie selama ini selalu merugi dan setiap tahun selalu “mengatongkan” tangan untuk meminta kucuran subsidi dari APBN lewat PMN (Penyertaan Modal Negara). Peran INKA yang seperti “pepesan kosong” sepanjang hayatnya mestinya diakhiri dengan cara merger dengan PT KA. Karena menurut sejarahnya hampir semua fasiltas fabrikasi dan property yang sekarang ini dipakai oleh INKA sebelumnya adalah milik PT KA. Ironisnya, selama PT KA memesan produk atau jasa dari INKA selalu dikenai harga yang kelewat mahal bila dibandingkan dengan membeli produk dari luar negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Disergi industri antara PT KAI-INKA tidak hanya dalam hal pembelian gerbong kelas eksekutif saja, tetapi juga telah merambah kepada pengadaan KRL dan infrastruktur yang lain. PT KA beranggapan bahwa pengadaan KRL bekas dari luar negeri jauh lebih murah dan feasible , baik secara teknis maupun model pembiayaannya. Wajar kalau PT KA berusaha mencari model-model pembiayaan yang meringankan. Apalagi kalau KRL bekas dari luar negeri tersebut bersifat hibah, sehingga PT KA hanya mengeluarkan biaya angkutannya saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mestinya Meneg BUMN Sugiharto tidak perlu kelewat hati-hati dalam mengambil keputusan tentang nasib INKA. Saatnya mengambil gebrakan dan banting setir untuk menuntaskan situasi buruk disergi industri dalam perspektif problem solving dunia perkereta-apian. Tidak ada jalan yang lebih baik selain memerger INKA kedalam PT KA. Sehingga seluruh kapabilitas INKA diintegrasikan ke dalam PT KA sebagai unit produksi. Lalu beberapa Balai Yasa KA dan depo- depo yang dimiliki oleh PT KA dapat beroperasi bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah laten beberapa industri “strategis” warisan BJ Habibie adalah kesulitan mencari modal kerja. Industri itu telah mendapatkan stigma tidak bankcapable, akibatnya entitas industri tersebut selalu kesulitan mencari modal kerja. Baik itu untuk skema pinjaman cash loan maupun non-cash loan (LC, bank garansi, dll ). Dengan adanya merger tersebut model-model pembiayaan dan investasi bisa lebih sederhana dan satu meja. Selain itu sisi positif langkah merger tersebut adalah lebih terbukanya finance instrumentation . Pembiayaan tidak hanya tergantung kepada conventional banking yang sangat sempit marginnya (bank-bank pemerintah). Model pembiayaan dapat diperluas kepada non-conventional banking dan non-banking financial institution .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan ekumene memahami dunia tempat Allah berkarya sebagai rumah bersama. Gereja yang mengakui dan percaya kepada Allah yang satu dan yang berkarya melalui Yesus Kristus, harus hidup di dalam kesatuan dan kebersamaan. Doa Tuhan Yesus untuk para pengikutNya: supaya mereka menjadi satu ( ut omnes unum sint ) menjadi motto yang elok dari gerakan itu. Dulu gerakan ekumene memang dipahami secara terbatas sebagai upaya mempersatukan berbagai denominasi gereja. Sektarianisme gereja harus ditinggalkan! Tembok segregasi harus diruntuhkan!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah hampir dua dekade, pemahaman terhadap terminologi ekumene, khususnya gerakan ekumene mendapatkan maknanya yang lebih luas dan lebih dalam dari sekadar upaya denominasi gereja menyatukan diri. Sektarianisme yang perlu diatasi bukan saja kecenderungan dalam lingkungan Kristen, melainkan dalam lingkup yang lebih luas, seluas oikos itu sendiri, yaitu dunia ini dengan seluruh isinya. Maka gerakan ekumene mesti dipahami melampaui batas-batas gereja. Gerakan ekumene adalah gerakan kemanusiaan dan gerakan kosmik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ted Peters mengemukakan dua arti kata ekumenis yaitu kesatuan gereja yang disebutnya the ecumenical unity dengan kesatuan seluruh kosmos yang disebutnya sebagai the ecumenic unity. Menurutnya, memang benar gereja dipanggil untuk keluar dari dunia secara simbolis tetapi tujuannya ialah untuk membangun Kerajaan Allah yang inklusif yaitu kebaikan bagi seluruh dunia ini. Maka gerakan ekumene berarti kesatuan gereja yang menjadi representasi kesatuan seluruh dunia (Ted Peters, 1992, God the Wolrd’s Future, 336).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengalaman menangani bencana banjir yang masih sedang berlangsung di Jakarta sungguh merupakan suatu gerakan ekumene sejati . Banjir ini telah mempersatukan seluruh komponen masyarakat bahu membahu menolong sesama yang menjadi korban, tanpa membedakan asal-usul atau pun anutan keyakinan agama. Pengalaman penulis bersama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Koinonia Jatinegara, dan Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, sungguh mencerminkan suatu gerakan ekumene sejati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam situasi normal, tidak mudah mempertemukan semua orang dari berbagai denominasi gereja dan anutan agama yang berbeda-beda. Tetapi dalam berbagi kasih, karena bencana yang menimpa sesama manusia, semua batas-batas itu dengan sendirinya pupus dan runtuh. Tidak bisa dibayangkan bahwa suatu saat seorang muslim datang salat di ruang ibadah sekolah minggu di lingkungan gereja. Tetapi itulah yang terjadi beberapa hari terakhir ini di lingkungan GPIB Koinonia, tempat menampung ratusan pengungsi. Sulit pula dibayangkan seorang ulama masuk kompleks gereja membawa bantuan kemanusiaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan ekumene adalah juga gerakan kemanusiaan dan gerakan kebangsaan yang bermitra. Rivalitas tidak pernah sungguh-sungguh membuat kita bahagia. Kita bisa berlomba untuk melakukan yang baik tetapi kita tidak seharusnya bersaing untuk saling mengalahkan. Kita perlu menggalang solidaritas yang saling membangun. Bukan hanya di antara sesama manusia dan sesama anak bangsa tetapi juga dengan sesama ciptaan. Banjir yang melanda Jakarta mengingatkan kita untuk menghargai lingkungan hidup. Kita diingatkan untuk tidak sewenang- wenang terhadap alam di sekitar kita. Itu juga gerakan ekumene.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Strategi kebudayaan yang dilakukan oleh seorang Garin Nugroho dan Ari Sihasale, tanpa harus mendirikan sebuah stasiun televisi lokal adalah menempatkan identitas kultural Papua dalam aras pengakuan dan pengukuhan budaya populer Indonesia, bahwa orang-orang Papua juga bisa tatkala mereka dihargai martabat dan identitas kultural manusianya, bukan kerakusan akibat pendekatan ekonomi politik yang hanya mengeksploitasi SDA dan menghabiskan anggaran pembangunan daerah (APBD), sementara manusia Papua hanya sekadar menjadi etalase dari sebuah megamall yang namanya Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sedangkan untuk memper- jelas maksud Pasal 2 Ayat (2) UU No 1/1974, dalam hal pencatatan perkawinan pemerintah telah membuat ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor Pencatatan Perkawinan, yakni untuk yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain di bawah institusi Departemen Agama. Sedangkan untuk yang beragama non Islam di lakukan di Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Depdagri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika seorang bayi terpak-sa direlakan pergi ke hadirat Tuhan, karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membayar ongkos rumah sakit? Ketika sebagian rakyat Sidoarjo secara kasat-mata menyaksikan rumah-rumah dan harta benda lainnya berangsur-angsur ditelan lumpur panas Lapindo? Ketika kaum-kerabat korban-korban pesawat Adam Air dan KM Senopati “merelakan” keluarga mereka untuk terus hilang, karena pencariannya telah dihentikan? Ketika ancaman kekeringan dan puso sedang mengancam sebagian besar petani kita? Ketika harga beras tiba-tiba melambung tinggi? Dan seterusnya, dan sebagainya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada leptospirosis yang berat harus dibedakan dengan beberapa penyakit yang mempunyai gambaran klinis yang hampir sama seperti malaria falcifarum berat (demam, ikterik, gagal ginjal, manifestasi perdarahan, kesadaran menurun akibat malaria cerebral), haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang disebabkan oleh infeksi hanta virus tipe Dobrava (demam, gagal ginjal, manifestasi perdarahan, injeksi subcongtiva, kadang-kadang ikterik) dan demam tifoid berat dengan komplikasi ganada (sindrom septicemia, ikterik, azotemia, tendensi perdarahan, soporokoma).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebanyakan ahli ekonomi, termasuk ekonom Indonesia akan berpendapat Jepang boros alias tidak efisien. Mengapa harus repot menanam padi sendiri padahal Jepang bisa memborong beras yang ada di pasar internasional, bukankah itu lebih murah? Sejatinya Jepang berfilsafat seperti penyair Khairil Anwar ingin hidup seribu tahun lagi, berbeda dengan falsafah ekonom seperti yang dikatakan Keynes bahwa “ in the long run we are all died “. Jepang tidak tergiur keuntungan jangka pendek, tetapi lebih mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sejarah nasional alkisah, tokoh Bugis yang dikenal luas bernama Aru Palaka. Ia adalah seorang raja, sekaligus “jago” dalam masalah kelautan. Aru Palaka dengan bala tentaranya berlayar mengarungi kepulauan Nusantara. Menerjang ombak dan menempuh badai tiada takut memang, dan sudah biasa. Jika keberanian semacam itu diterapkan pada kapal-kapal, kapal penumpang yang ada kini dengan segala situasi kondisi, sudah barang tentu bukan kehebatan lagi yang didapat, justru kekonyolan yang banyak membawa korban.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pelepasan panas laten yang tersimpan dalam uap air kemudian diubah menjadi energi kinetik yang diwujudkan sebagai embusan angin. Makin besar panas laten yang tersimpan dan terlepas, angin yang terjadi akan semakin kuat. Jika di Kalimantan Barat terjadi fortex (pusaran), aliran udara dari utara ekuator itu akan terpengaruh dan berakibat cuaca buruk di daerah selatan ekuator/perairan Indonesia terutama laut Jawa dan sekitarnya. Hujan, angin, badai, serta ombak dan gelombang laut amat berbahaya bagi keselamatan pelayaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

GDP per kapita Korea pada waktu itu sama dengan negara-negara miskin di Afrika. Sampai dengan tahun 1960 GDP per kapita Meksiko sekitar 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan Korea. Tetapi setelah 45 tahun kemudian, GDP per kapita Korea meningkat dari US $100 (1960) menjadi lebih dari US$ 14.000 (2004) atau 24 kali lebih tinggi dibanding dengan GDP per kapita negara-negara Sub Sahara Afrika dan 2 kali GDP per kapita Meksiko (2003). Banyak pihak menyebutkan kemajuan spektakuler itu sebagai Korea ‘s miracle rapid economic growth .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah hak asuh pun terkena imbasnya. Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan hak pengasuhan. Anak diposisikan laksana properti, bahkan sebagai simbol kemenangan satu pihak atas pihak lain. Pihak yang diputuskan mendapatkan hak asuh akan serta-merta memandang dirinya sebagai pemenang. Sedangkan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tidak hanya “terposisikan” sebagai pecundang, tapi sekaligus dicitrakan sebagai orang tua yang tidak memiliki cukup kasih sayang bagi anaknya sendiri dan -bisa jadi- penista yang hanya akan menghancurkan hidup anak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , interpretasi atas hak asuh dalam hukum Islam juga menjadi persoalan tersendiri. Eksplisit disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, saat terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang belum mumayiz (mampu membedakan mana baik dan buruk) ada pada ibunya. Setelah anak mumayiz , ia bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Kriteria usia dan perilaku untuk mumayiz sangat beragam, tergantung mazhab. Antara lain, ada yang berpatokan pada usia dua belas tahun ( akil baligh ), sedangkan mazhab lain menjadikan usia enam tahun sebagai kategori mumayiz , karena cukup dengan melihat seberapa jauh kemandirian anak dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlepas dari itu, dalam praktiknya hingga kini, secara umum terdapat penekanan bahwa istri (ibu) memiliki hak lebih besar akan pengasuhan anaknya. Para hakim kasus perceraian di Indonesia masih ragu-ragu untuk menghasilkan putusan yang “tidak biasa”. Alasannya, tidak hanya karena “masalah hak pengasuhan anak telah diatur hitam di atas putih”, tetapi juga dilandasi pada sejumlah tafsiran atas sejumlah hadis bahwa kodrat ibu sebagai manusia yang mengandung dan melahirkan menjadikannya sebagai manusia yang serta-merta dilengkapi dengan jiwa asih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi, tatkala peran gender pada masa kini sudah berubah sedemikian rupa (misal: bapak dan ibu sama-sama bekerja, namun sistem kerja ibu mengharuskannya untuk sangat sering menginap di luar kota, sedangkan bapak memiliki lebih banyak waktu untuk bertatap muka dengan anaknya), maka ketepatan dan relevansi tafsiran tentang hak pengasuhan dipertanyakan kembali. Jika realita ini tidak diindahkan, dikhawatirkan interpretasi tekstual atas hukum Islam hanya akan mengesankan Islam sebagai agama yang bias gender .

Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang juga Ketua DPD II Golkar, kena OTT KPK. Golkar menegaskan tak ada toleransi untuk kadernya yang terjerat korupsi. “Golkar tidak akan mentolerir setiap tindakan yang koruptif, apalagi yang terkena OTT oleh KPK, dengan alasan apa pun. Karena Golkar pasti akan mengambil tindakan yang keras dan sanksi yang sebesar-besarnya bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan semangat Golkar bersih,” kata Ketua Koordinator Bidang PP Jawa dan Kalimantan Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (15/2/2018). Golkar memang kini mengampanyekan slogan partai bersih. Namun beberapa kadernya masih berurusan dengan KPK. Nusron menegaskan partainya tidak main-main dengan slogan itu. “Mau alasan apa pun kita tidak bisa terima. Kita tidak main-main dengan isu ‘Golkar bersih’. Kita serius ingin tampil dengan wajah yang bersih demi meraih kepercayaan masyarakat,” kata Nusron. Dengan kejadian OTT Bupati Subang ini, berarti sudah ada 3 kader Golkar yang terkena OTT saat momen pilkada, yaitu Cimahi, Jombang, dan Subang. “Dengan kejadian ini, DPP akan kumpulkan calon paslon dari Partai Golkar, terutama paslon yang kader murni partai dan petahana, supaya tidak memanfaatkan momentum pilkada sebagai dalih korupsi,” pungkasnya. Meski kena OTT KPK, Imas belum memutuskan akan mundur dari jabatannya sebagai Bupati Subang. Demikian pula untuk jabatan Ketua DPD II Golkar di Subang. Ia masih melihat kepastian hukum nanti. “Belum ada kepastian hukum, mau gimana saya ini ya,” kata Imas di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Dia juga merasa tidak bersalah atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK karena tidak ada uang yang diterimanya. Hingga kini Imas mengaku masih terkejut. Sebagai kader Golkar, dia yakin partainya akan memberikan bantuan hukum. “Yang paling utama saya kaget, heran, dan tidak merasa terima uang, apalagi suap atau apa pun. Hanya pulang dari waktu itu penetapan, lalu juga pengambilan nomor, pawai, ke rumah, lalu saya dijemput ke sini (KPK),” urai Imas. [Gambas:Video 20detik] Imas, yang dicokok lewat OTT KPK, dijerat pasal penerimaan suap. Dia diduga menerima suap bersama Data (swasta) dan Asep Santika (Kabid Perizinan Pemkab Subang) dari Miftahhudin (swasta/PT ASP). Suap terkait dengan pemberian izin pembuatan pabrik di Subang. KPK menduga adanya commitment fee awal antara pemberi dan perantara sebesar Rp 4,5 miliar, sedangkan commitment fee antara bupati ke perantara sebesar Rp 1,5 miliar. Namun baru Rp 1,4 miliar yang terealisasi dibayarkan ke Imas dan perantaranya.

Parahnya lagi, praktik suap maupun gratifikasi justru sering dijadikan pelicin agar setiap aksi membancak APBN/APBD berjalan lancar, tidak diawasi, dan tidak tersentuh hukum. Fenomena “Kasih uang habis perkara” dan “ujung-ujung­nya duit”, begitu menggeliat terjadi di bawah-bawah meja sehing­ga merusak kemurnian birokrasi publik dan mencoreng wajah hukum. Sementara itu, institusi Penegak hu­kum seperti Kepolisi­an dan kejaksaan awalnya diharapkan, justru terkesan loyo dan lambat dalam menangani kasus-kasus megako­rupsi. ­Alhasil, para koruptor terus ber­munculan di era reformasi.

~$~7ד�q��y���I^�OF���H��?�(��^�:\Yd�6R������5>5��_�y��H�m#n.pf/�Z/�ZdK?7Ɠh �ef�̭3F�N���T%z��T*!5KBD:OgiĄ˽�0��[j`�.˪�߃�|E�9��! ނ�Ij�� f ��o��yK����.q`q�:�����K�%��ɫz �݌�o��9�����9b/k��@����m���S�j�ۀ���&B�����m�:���nw��1���(��-�T����� �hߢ�� ���0Q,��(Hv�䩲Q��öO��5�k[R�:C?XOR�]O�f��N���*���&������n����w���n�O8��I�=d� [��I��$�T)��童i�S�@�QP[�]�D�’�Xmio7�>��K�+���6�z� ���bJ��^��}k��y�2c”��zY>�[���[“��ؕ���(-;/��xUc����v�Ӹ���b]���M�S��XB@|�����LM���=��M`� ߇��ީ J�r�`d���T� ~@�)���[�X��Ġot� )�Zf�vH���ؔ�ĀF�v��>e��}1 _

oleh Mutia Rizal ◆ Professional Writer | Sep 18, 2017 | Birokrasi Bersih | 0 Komentar Wow! Harus saya teriakkan itu, ketika selama kurun waktu satu pekan ini tiga kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Bukan tentang prestasi KPK yang ‘kontroversial’ itu yang saya teriaki, tetapi lebih pada banyaknya kejadian suap yang kini semakin terlihat sebagai habitus para manajer publik. Ya, habitus, bagaimana tidak? Kini, setiap bulan kabar OTT ini lebih dari dua kali selalu menghiasi notifikasi telepon genggam saya.

seperti di kutip dari https://birokratmenulis.org

Kekurangannya, jika sebuah aturan tidak secara komprehensif mengatur, apalagi mengandung kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, penalaran ini menjadi runyam. Selanjutnya bisa menjadi jebakan prinsip instrumentalisme, berlindung pada sebuah aturan dan norma tertentu untuk membenarkan sebuah tindakan yang bernuansa politis, atau tidak bermanfaat, atau justru merugikan banyak orang. Lebih berbahaya lagi, penalaran ini digunakan sebagai alasan dalam melakukan kriminalisasi terhadap orang tertentu.

seperti di kutip dari https://birokratmenulis.org

Selain itu, komisi ini juga berhak melakukan penuntutan. Komisi tersebut juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan preventif dan edukatif seperti menginstruksikan, memberi saran dan membantu badan publik sehubungan dengan perubahan dalam praktik atau prosedur yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Lalu, melaksanakan program pendidikan kepada publik yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman akan standar integritas yang diberlakukan di negara tersebut.

seperti di kutip dari https://birokratmenulis.org

Hal ini serupa dengan yang telah dilaksanakan oleh Belanda yaitu melalui ‘ white paper ’ yang merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang upaya pencegahan korupsi. Titik berat Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.

seperti di kutip dari https://birokratmenulis.org

Sebagai catatan terakhir, peringkat IPK yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) tentu bukanlah ukuran mutlak sebuah negara telah berhasil atau belum dalam melakukan upaya perlawanan terhadap korupsi. Telah banyak artikel yang membahas kelemahan dari metode yang dilakukan oleh TI yang masih berdasarkan persepsi masyarakat. Namun, tentu kelemahan tersebut tidak lantas menghapuskan manfaatnya. IPK masih dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk dasar pengukuran sejauh mana progres dari setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai negara setiap tahunnya dalam hal program anti-korupsi.

Solusi Transportasi Daring SITUASI ini cukup menarik mengingat sentimen publik, terutama warga Jawa Barat yang melek digital/digital native, cenderung riuh-keras memprotes situasi yang terjadi hari-hari ini. Pemda seolah menjadi klau- sa tunggal dan utama “kekacauan” ini, sekalipun sebenarnya tak ada domain kuat pemda dalam transportasi daring. Kesetaraan Pembacaan sebaiknya diletakkan dalam kerangka kesetaraan perlakuan. Membaca akar masalah jelas lebih efektif. Akar ini merujuk terus terjadinya ketimpangan yang terjadi di lapangan antara pelaku transportasi konvensional terutama angkutan umum dan taksi dengan “pendatang baru” tersebut. Transportasi konvensional setidaknya sudah memiliki mandatori awal sebelum beroperasi setidaknya 11 poin kewajiban yakni jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/Kir, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi. Seluruhnya jelas butuh biaya, tetapi ada kepastian hukum tegas dan jelas di sana. Di sisi lain, transportasi daring hadir menegasikan itu semua namun gerak-gerik, motif, dan operasional sepenuhnya bisnis dan profit. Sama saja dengan transportasi konvensional tetapi cenderung mengakali, bahkan kalau bisa lolos dari itu semua, sehingga pebisnis bergerak tanpa aturan. Atas nama lahimya ekonomi digital disruptif, maka aneka aturan cenderung disiasati khususnya dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada. Mending jika yang berlaku begitu adalah usahawan pemula, ini justru oleh mereka yang mengklaim startup tetapi sudah di-gelontori jutaan hingga miliaran dolar oleh banyak investor. Ketika gejolak awal utama di tanah air mulai muncul, maka regulator berwenang, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, baru bergerak lebih konkret setelah sebelumnya cenderung tidak mengatur potensi masalah tersebut secara ketat Maka, lahirkan Permenhub 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Proyek yang sekalipun relatif terlambat, tetapi spiritnya bagus karena ada 18 bleid yang kemudian memberikan perlakuan kesetaraan antara pelaku transportasi konvensional dan transportasi dalam jaringan. Situasi ini sebaiknya mengingatkan kita soal harmonisasi angkutan umum dengan taksi saat awal-awal beroperasi puluhan tahun silam. Kala itu, kondisi relatif harmonis karena sopir angkutan umum melihat taksi juga sama menggunakan pelat kuning, uji Kir setiap tahun, membayar pajak komersial, SIM harus umum, dan aneka perlakuan kesetaraan lainnya. Efektivitas permenhub sebenarnya sudah mulai jalan, ketika sejumlah pelaku tranportasi daring di Bandung khususnya dan Jabar umumnya kemudian mau berhimpun membuat koperasi guna memenuhi aturan permenhub tadi. Mereka menyadari bahwa sebagai pengusaha tentu ada perlakuan aturan yang mengiringi, tak bisa terus mengakali regulasi. Namun, situasi yang menjurus harmonis ini kemudian buyar ketika pada pertengahan September 2016 lalu Mahkamah Agung membatalkan 14 dari 18 bleid Permenhub No. 32/2016 dengan esensinya menciptakan kembali ketimpangan perlakukan seperti tidak perlu adanya pengaturan tarif hingga uji Kir. Di sisi lain, hal tak sama dari semula terjadi berbeda ketika transportasi daring kian marak di Indonesia. Tanpa aneka mandatori awal tadi, plus mereka digelontori investor global kakap, maka bea pemasaran pun diberikan dalam subsidi tarif yang jelas akan memunculkan pengalaman subjektif yang berkesan. Penyedia transportasi daring global yang beroperasi di Indonesia pun malah kian agresif memberikan bea pemasaran dalam subsidi tarif tadi, sehingga dalam pendekatan pengguna, terus tercipta keuntungan subjektif personal yang membuat siapa pun yang berusaha mengatur setara, malah dinilai tidak adil. Dalam kompleksitas situasi seperti ini, setidak-tidaknya penulis melihat ada tiga poin yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah pusat sebagai pe- milik utama domain bisnis ini, harus lebih eskalatif dan intensif dalam melahirkan regulasi terkait sehingga bola panas tidak terus terjadi di daerah. Regulasi pemda existing jelas sulit mencakup persoalan ini, terlebih ada kepentingan investor global yang perlu diayo-mi lintas daerah bahkan provinsi. Oleh karena itulah, sejak pertama dibatalkan 16 September dan nyaris sebulan kemudian tak ada aturan pengganti, jelas suatu gerak lamban jika mengingat gejolak terus terjadi di berbagai penjuru. Tekad Kemenhub melahirkan regulasi pengganti minimal dalam tiga bulan seperti disampaikan di media massa baru-baru ini, haruslah direvisi dengan hadirkan aturan kesetaraan lebih cepat, lebih akurat, dan tak berpotensi kalah kembali jika ada gugatan kemudian hari. Kedua, para penyedia transportasi daring terutama yang berafiliasi ke investor global tidak terus memperkeruh keadaan dengan laku operasional kian terbuka, ekspansif, dan agresif. Hal ini terlihat dari malah semakin gencarnya tawaran jadi pengemudi transportasi di sejumlah platform media sosial ketika gejolak terus terjadi di daerah. Bukan berarti antiinvestasi asing, tetapi sepatutnya juga tidak mencuri kesempatan dalam kesempitan. Sebagai pendatang, sebaiknya hormati pemutakhiran regulasi yang tengah dilakukan pemerintah, sehingga kondisi harmonis turut diciptakan bersama. Investor global juga tak semata-mata mengeruk potensi duit di tanah air, seraya kelak melakukan capital flight ke negara asalnya, tetapi lebih dari itu juga turut berkontribusi menciptakan keadilan sosial dengan turut serta mau mengikuti kebijakan lokal di tiap negara. Ketiga, meminta semua pihak bersabar dan menunggu lahirnya aturan kesetaraan dengan tidak menggunakan pendekatan kekerasan perseku-tif. Gejala main hakim sendiri sudah kian menguat seiring dengan imbas politik yang membuat negeri ini kian terbelah dalam kubu sana atau kubu sini Maka, janganlah bertambah rusak kohesi sosial dengan gejolak terkait dengan urusan transportasi ini, yang jelas bisa ditekan dari awal sekiranya tidak ada ketidak-acuhan dan atau pembiaran regulator pada awalnya. Semoga solusi menyeluruh yang mengayomi semua pihak segera tercapai, hingga mobilitas sosial tak lagi menjadi obrolan krusial yang memecah belah.*** Muhammad Sufyan A Original Post

Indonesia telah mengalami sejarah panjang mengenai perjalanan sistem pemerintahan dan tata kelola pemerintahannya. Dinamika tata kelola pemerintahan mewarnai perjalanan republik ini seiring bergantinya rezim-rezim yang berkuasa. Dimulai ketika orde lama dengan tata kelola kelola pemerintahan yang terlihat banyak melakukan politisasi terhadap sektor publik dan dilanjutkan dengan orde baru yang mengalami pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi maupun tidak berfungsi dengan baiknya lembaga tertinggi dan tinggi negara  yang semakin tidak mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Angin segar berhembus sejak meletusnya reformasi tahun 1998 yang menuntut perombakan sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan bersih sehingga penerapan Good Governance bisa diterapkan.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Istilah governance menunjukkan suatu proses bahwa rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembanguan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesehahteraan rakyat (Thoha, 2000). Menurut Rochman, konsep governance tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran dari berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat kompleks dan luas (Achwan, 2000). Menurutnya, governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif . Sedangkan menurut UNDP mendefinisikan good governance adalah sebagai “ the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dengan demikian governance memiliki tiga pilar yang berkaitan denga economic, political, dan administration. Sehingga secara umum good governance adalah mengenai tata pemerintahan yang baik sehingga penyelenggara manajemen  pembangunan dapat bersatu dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan  pasar yang efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut meliputi pemerintah dan sektor swasta sehingga dapat menciptakan kredibilitas publik dan melahirkan manajerial yang handal.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Sejak pascareformasi, Indonesia telah menjalani 19 tahun kehidupan demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis seakan sudah menjadi arah pergerakan pemerintahan sekarang. Namun, apakah saat ini tata kelola pemerintahan kita sudah mencapai good governance sebagaimana cita-cita reformasi?. Cita-cita reformasi adalah menginginkan terjadinya perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk terwujudnya kesejahteraan yang maksimal, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintahan yang pro rakyat, dan pemerintahan yang pro demokrasi. Namun, saat ini kita menyaksikan jika pascareformasi berbagai pemasalahan bangsa masih saja terus terjadi, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme yang masih bercongkol saja di setiap lini birokrasi di negeri kita. Selain itu, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan. Penegakan hukum yang cenderung terkesan tebang pilih dan tidak berkutik apabila sudah berhadapan dengan pemodal, monopoli dalam kegiatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, disparitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi,  pembangunan yang pesat namun kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat, pengangguran yang semakin meningkat tiap tahun akibat pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan banyaknya lapangan kerja, hingga munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun masih banyak faktor-faktor penghambat majunya pemerintahan yang baik yaitu masih banyaknya perilaku yang bertentangan dengan kaidah good governace sebagaimana cita-cita reformasi.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Konsep  Good Governance tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun melibatkan semua aktor dalam kepemerintahan. Aktor dalam kepemerintahan itu adalah negara atau pemerintah sendiri, Swasta, dan Masyarakat madani ( civil society ). Banyak pihak yang masih menganggap jika tata kelola pemerintahan yang baik hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Tata pemerintahan bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga atau eksekutif saja, namun pemerintah hanyalah bagian dari ketiga sektor tadi. Aktor lain adalah sektor swasta dan civil society (masyarakat madani. Sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, industri manufaktur, perdagangan, perbankan dan sektor informal lainnya yang bersifat penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat madani merupakan kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan berada diantara pemerintah dan perseorangan, baik perseorangan maupun kelompok tersebut  berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil dirasakan oleh masyarakat melalui fasilitas partisipasi masyarakat dengan mobilisasi. Oleh karenanya memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah memahami bagaimana integrasi peran antara  pemerintah (birokrasi), sektor swasta, dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama . Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan kondisi dimana ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Di samping itu, sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan meluaskan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sedangkan, civil society harus mampu berperan aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, dan politik serta menjadi pengamat dan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut harus dilakukan dengan sinergi bersama antar ketiga segmen tersebut dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, perekonomian, dan stabilitas nasional. Menurut Santosa (2008:131) dalam UNDP mengatakan bahwa syarat terciptanya good governance, meliputi partisipatoris, rule of law (penegakan hukum), transparansi, responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas, dan akuntabilitas. Partisipatoris maknanya yaitu setiap pembuatan kebijakan selalu  melibatkan unsur masyarakat. Saat ini pemerintah mulai memandang jika pembangunan Indonesia tidak dilakukan oleh satu sisi pemerintah saja, namun masyarakat mulai diberi kewanangan dalam membangun masyarakat dan daerahnya sendiri. Melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang UU Desa, pemerintah percaya jika aparatur desa dan masyarakatnya sanggup untuk membangun dan mengelola daerahnya sendiri. Denga adanya peraturan tersebut, berimbas kepada penggelontoran dana desa yang jumlahnnya terbilang tidak sedikit bagi 76 ribu desa di seluruh penjuru negeri. Salah satu kelebihan bangsa Indonesia adalah mengenai sifat gotong royong dan musyawarah. Utuk menciptakan good governance yaitu penyelesaian permasalahan dengan mengutamakan dialog/musyawarah untuk menjadi konsensus. Selain itu, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan perangkat hukum yang kuat. Artinya penegakan hukum dengan menidak  pelanggar, menjamin perlindungan hak asasi manusia, tidak memihak, dan tidak pandang bulu. Kemudian, dengan transparansi atau ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga negara. Transparansi mengenai APBN, APBD, dan anggaran belanja lainnya  harus menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Harus ada ketegasan antara yang menjad rahasia negara dan informasi yang terbuka untuk publik. Selain itu lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan HAM. Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali berhak untuk terlibat dalam proses politik, tanpa ada satupun yang dikesampingkan. Disamping itu, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tehadap misi-misinya. Secara garis besar, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus transparan, efektif, efisien dan mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Adapun perubahan paradigma mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dari yang sebelumnya  seolah rakyat dan pemerintah merupakan sisi lain yan terpisah sehingga rakyat yang harus mengikuti keinginan pemerintah melalui aturan dan kebijakan yang diambil. Pemerintah dalam keberadaannya sebagai pelayan masyarakat di banyak bidang, bukan sebaliknya rakyat yang melayani pemerintah. Perubahan paradigma tersebut memang memerlukan waktu karena persiapan aparatur negara masih dalam tahap proses menuju good governance. Transformasi struktural tersebut ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya proses demokratisasi, kemudian pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya di berbagai bidang, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme didalam birokrasi pemerintah. Adapun perubahan kepemerintahan yang baik misalnya perubahan tata kelola negara dari yang mengandalkan kekuatan ( power)  mutlak menuju pelayanan masyarakat, desentralisasi atau otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, perekonomian pasar yang tidak monopoli, dan terciptanya tata kelola masyarakat madani.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dapat diartikan menjadi acuan untuk menuju kesana. Artinya konsep good governance merupakan idealisme nilai dalam proses menuju kesana. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengubah cara kerja pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan membangun pelaku-pelaku di luar pemerintahan untuk berperan serta dalam membuat sistem baru yang berpihak pada kepentingan umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara atau pemerintah. Adapun faktor yang menjadi penghambat terhadap upaya membangun good governance adalah human interest . Faktor kepentingan merupakan faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sebab, memang menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, maupun kepentingan masyarakat nasional atau bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut akan terjadi benturan. Dan dalam usaha mewujudkan good governance juga akan terjadi benturan antar kepentingan. Kepentingan-kepentingan antar individu, kelompok, golongan tersebut akan melahirkan jarak dan sekat yang membatasi terwujudnya konsensus atau kepentingan bersama. Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan hasil keputusan bersama yang menjadi mufakat. Dalam konsep good governance, tata kelola pemerintahan yang baik adalah kesepakatan bersama antara pemerintah (negara), pelaku ekonomi (swasta), dan warga negara ( civil society). Sehingga konsensus mengenai kebijakan yang baik adalah produk dari hasil keputusan yang menjadi pertanggungjawaban bersama. Dalam teori mengenai pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development) terdiri dari tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori sustainable development berangkat dari kegagalan tata kelola pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam yang tidak terkendali. Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang dapat menyinergikan kepentingan dari pilar tersebut dengan tujuan bersama. Berdasarkan hasil survei LAN kajian Penerapan Good Governance di Indonesia  tahun 2007 terhadap 10 besar prinsip-prinsip kepemerintahan yang bagus diketahui bahwa yang paling dominan adalah prinsip atau asas kepentingan umum dan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi gambaran jika tata kelola pemerintahan yang baik paling mendasar adalah sesuai dengan kepentingan umum.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Di Indonesia, sebenarnya upaya-upaya untuk mewujudkan good governance ini telah dilakukakn pula, diantaranya diwujudkan dalam TAP MPR No XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN. Selain kedua peraturan tersebut, reformasi peraturan perundangan tentang korupso secara khusus telah dilakukan dengan dicabut dan digantikannya UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang terakhir adalah UU No. 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dipertegas melalui Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.  Upaya pemerintah untuk untuk melakukakan percepatan pemberantasan        korupsi ini telah banyak memberikan hasil, tetapi di lai pihak pada kenyataannya masih belum cukup membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Rasul, 2009).

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Korupsi saat ini merupakan permasalahan yang bukan hanya bagi Indonesia namun juga masyarakat internasional. Bagi Indonesia, era pascareformasi ini masalah korupsi, kolusi, nepotisme merupakan musuh besar yang keberadaannya ada dimana-mana dan sulit untuk diberantas. Memang, perbuatan KKN seakan sudah mendarah daging di setiap lini birokrasi  di negeri ini. Lemahnya komitmen penegakan hukum, rendahnya integritas dan profesionalisme, kondisi lingkungan kerja, dan  kecenderungan berkuasa dalam suatu jabatan turut menyuburkan KKN di negeri ini. Good governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Di dalam salah satu priotitas Nawacita di era pemerintahan Jokowi ini adalah mengenai komitmen untuk “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan huum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Komitmen itu disambut baik publik jika dikaitkan dengan realita negara yang belum keluar dari jerat korupsi pasca hampir dua dekade reformasi politik 1998. Namun, proses menuju kesana memang bukanlah sesuatu yang mudah. Indeks persepsi korupsi (IPK) selama 2 tahun pemerintahan Jokowi belum menunjukkan perubahan signifikan. Tahun 2014 skor IPK Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur (TII: 2014). Tahun sebelumnya, 2013, Indonesia berada di urutan 114 dengan poin 32 (TII: 2013).  Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura (86), Hongkong (75), Taiwan (61), Korea Selatan (55), dan China (40). Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) dan Thailand (35). Pelaksanaan Nawacita tersebut seakan nampak sekedar seruan moral tanpa diikuti langkah konkrit dalam mendorong pemberantasan korupsi. Faktor yang bisa publik lihat adalah ada dugaan terhadap upaya pelemahan KPK secara sistematis dan terencana. Misalnya, tampak dalam sejumlah pasal dalam revisi UU KPK yang tidak menunjukkan penguatan, malah pelemahan secara sistematis. Selain itu, sikap pemerintah dalam RUU KUHAP-KUHP juga tidak menunjukkan penguatan terhadap pemberantasan korupsi. Kemudian, hal yang menarik perhatian adalah kasus krimininalisasi terhadap sejumlah pimpinan lembaga negara, akademisi, dan aktivis antikorupsi. Saat itu pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan penyidik KPK Novel Baswedan dikriminalisasi saat menjalankan tugas negara. Kita bisa menarik suatu kesimpulan jika hal ini merupakan skenario untuk pelemahan pemberantasan korupsi, mengingat saat gencarnya upaya KPK dalam memberantas kasus korupsi.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Sehingga untuk mewujudkan good governance diperlukan penegakan hukum yan tidak pandang bulu. Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mungkin dilakukan secara efektif dan optimal oleh sosok-sosok penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan sosok-sosok penegak hukum tersebut dimulai dengan menata kembali sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum. Diharapkan dengan integritas yang tinggi, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan (Rasul, 2009).

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi, dunia usaha, maupun di lingkungan masyarakat, dan pelaksanaannya disamping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi (Rasul, 2009). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyrakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi mengenai pemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggarakannya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan kekuasaan pada daerah untuk mengatur msyarakatnya sendiri, serta meningkatkan pelayanan publik.

seperti di kutip dari https://luthfinotes.wordpress.com

Indonesia tengah berjuang dan mendambakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu semua, hendaknya prinsip-prinsip good governance ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintah. Prinsip-prinsip itu adalah meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dijamin. Indonesia adalah negara hukum. Namun, jika hukum tidak ditegakkan sebagaimana semestinya, justru akan menjadi bumerang yang akan menyerang negara da jalannya pemerintahan akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu konsistensi antara tiga pilar good governance  itu harus solid, antara pemerintahan, pelaku ekonomi/swasta, dan masyarakat madani. Sehingga Indonesia akan bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang menjadi cita-cita dan tujuan daripada agenda reformasi. Sekian.

Related Posts

Comments are closed.