Tepis Suap Bakamla Masuk Munas Golkar, Bamsoet: Fayakhun Kubu Novanto

Tepis Suap Bakamla Masuk Munas Golkar, Bamsoet: Fayakhun Kubu Novanto

Persidangan dugaan perkara suap proyek satellite monitoring Bakamla mengungkap adanya permintaan duit untuk penyelenggaraan Munas Golkar 2016. Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah hal tersebut. Dalam persidangan, Rabu (24/1/2018), Jaksa KPK menampilkan percakapan politikus Golkar Fayakhun Andriadi dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arief via WhatsApp. Bamsoet menegaskan dia tak pernah berhubungan dengan Fayakhun soal penyelenggaraan Munas Golkar 2016. “Nggak ada. Kita, hmm… Fayakhun itu kan tidak masuk dalam struktur. Dan masuk kelompoknya Pak Nov kalau nggak salah. Saya kan Akom,” kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018). “Saya tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun terkait dengan Golkar. Tanya saja yang bersangkutan. Jangan dikait-kaitin sama Golkar dong, kasihan Golkar. Buktinya mana,” imbuhnya. Dalam percakapan WhatsApp yang ditampilkan jaksa KPK, akun dengan nama Fayakhun Andriadi meminta jatah 300 ribu USD untuk Munas Golkar 2016. Bamsoet meminta permintaan itu tak serta merta dikaitkan dengan Golkar. “Harus bisa dibuktikan kalau Golkar menerima sumbangan itu dan meminta kepada yang bersangkutan. Kan hanya disebut si X meminta untuk Golkar. Nah kalau gue bilang eh Zeki minta duit sini duit. Kan gitu. Jadi musti dilihat dulu relevansinya koneksi,” ujar mantan Ketua Komisi III tersebut. Sebelumnya, Fahmi Darmawansyah mengaku pernah ditagih fee atau komisi oleh Ali Fahmi dan Fahmi Habsyi terkait proyek satellite monitoring Bakamla. Komisi yang diminta sebesar 15 hingga 30 persen dari nilai proyek. “Ada permintaan 15 persen sampai 30 persen,” kata Fahmi saat bersaksi dalam sidang terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Polisi menangkap Firman Saputra (20) yang kedapatan memaksa tema wanitanya untuk bersetubuh dengan tangan diikat. Firman diduga mengalami kelainan seksual. “Tersangka memiliki kelainan perilaku sex yang cenderung menyukai adanya kekerasan pada kegiatan sex yang dilakukan,” kata Kasatreskrim Polres Tangsel AKP Alexander Yurikho kepada wartawan, Kamis (25/1/2018). Kesimpulan mengenai kelainan seksual itu muncul langsung dari pengakuan Firman. Menurut Firman, kelainan itu muncul karena pengaruh media sosial. “Hal ini menurut keterangan pelaku akibat sering melihatnya konten pornografi melalui media sosial,” ujar Alex. Diberitakan sebelumnya, Firman (20) ditangkap setelah polisi mendapatkan aduan dari korban yang merupakan teman perempuan Firman. Dalam aduannya, korban mengatakan dia dipaksa melakukan hubungan intim beberapa kali oleh Firman. Firman memulai niat jahatnya sejak November 2017. Saat itu korban dan pelaku melakukan hubungan badan di sebuah hotel di Jalan Jelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku membuat rekaman video saat mereka melakukan persetubuhan. Pada awal Januari lalu, pelaku kembali mengajak korban melakukan hubungan badan dengan ancaman yang sama. Karena takut, korban pun terpaksa menuruti kemauan pelaku. Pelaku bahkan sempat mengunggah video yang dia rekam di akun Instagram miliknya. Pelaku lalu berjanji akan memberikan memori yang berisi video mereka pada Sabtu (20/1) lalu. Namun, saat didatangi korban, pelaku lagi-lagi memaksa korban berhubungan badan. Kali ini Firman mengikat korban dengan posisi tangan di belakang. Korban memanfaatkan kelengahan pelaku yang saat itu tertidur pasca berhubungan untuk meminta tolong ke petugas hotel.

Hubungan diplomatik Indonesia – Jepang tahun ini genap berjalan 60 tahun. Normalisasi hubungan diawali dengan disepakatinya dana pampasan perang sebesar 223 juta dolar pada 1958. Saat Presiden Sukarno berkunjung ke Tokyo dengan dalih untuk membahas proyek-proyek yang akan dibangun dengan dana pampasan perang itu, pemberontak PRRI menyusupkan 8 orang utusan untuk membunuhnya. Politisi dan intelijen Jepang sudah mengendus rencana tersebut. Tapi karena satu dan lain hal, mereka enggan memberikan perlindungan khusus secara resmi kepada Sukarno. Polisi Metropolitan Jepang menganggap perlindungan ini bukan tugasnya karena kunjungan itu sebetulnya lebih bersifat pribadi. Peneliti Universitas Akita, Yoshimi Miyake, menyebut perlindungan akhirnya diberikan oleh kelompok ultranasionalis Jepang bawah tanah bernama Ginza Police . “Mereka merupakan salah satu kelompok Yakuza di Tokyo Jepang,” tulis Miyake dalam artikelnya Aspek Politik dan Budaya Kompensasi Perang Jepang Kepada Indonesia. Perintah perlindungan ini, dia melanjutkan, diberikan oleh Kodama Yoshio, salah satu pimpinan partai sayap kanan Jepang yang memiliki afiliasi dengan Ginza Police. Ia mengerahkan orang-orangnya untuk memberikan pengawalan ketat untuk Sukarno yang menginap di Hotel Imperial, Tokyo. “P emimpin sayap kanan Kodama Yoshio dan organisasi terafiliasi di bawahnya yang dikenal sebagai Polisi Ginza setuju untuk bertanggung jawab ,” tulis Yoshimi. Delapan orang suruhan PRRI menginap di dekat Hotel Imperial. Namun kawalan ketat Ginza Police membuat mereka gagal melakukan aksinya. Dokumen CIA menyebutkan Kodama merupakan salah satu tersangka tindak kejahatan perang pada 1945 dan baru dibebaskan pada 1948. Ia dilarang menduduki jabatan publik untuk sementara waktu. Selama itu jaringannya dengan Yakuza terjalin bersama kelompok sayap kanan. Ia tercatat memiliki koneksi dengan jaringan bawah tanah yang menguasai perjudian dan gangster. Dokumen intelijen AS itu menyebutkan beberapa organisasi yang terhubung dengan Kodama, seperti Matsuba Kai (Kelompok Daun Pinus), Kokusui Kai (Asosiasi Inti Jepang, dan Gijin Association (kelompok Khusus Laki-laki). “Pada 1963, ia dilaporkan berupaya mengendalikan seluruh kelompok ini di bawah kendalinya dengan nama Toa Doshikai,” tulis dokumen yang ditulis pada 25 Maret 1969 itu.

Mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir mengatakan proyek e-KTP tidak pernah dibahas di dalam rapat Banggar. Ia pun mengaku tidak tahu jalannya proyek e-KTP. “E-KTP memang tidak pernah dibahas di Banggar (tapi) di Komisi II. Memang dalam UU MD3 kita tidak boleh membahas, banggar memang hanya membahas postur APBN,” kata Mirwan dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). Mirwan juga menampik pernah bertemu Muhammad Nazaruddin terkait perencanaan proyek e-KTP. Ia menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut. “Ketemu Muhammad Nazaruddin dalam rangka perencanaan?” tanya anggota majelis hakim Emilia Djaja Subagja. “Tidak pernah,” jawab Mirwan. “Saudara sama sekali tidak terlibat?” tanya hakim Emilia. “Iya tidak,” kata Mirwan. “Dalam tender?” tanya Emilia lagi. “Tidak,” ucap Mirwan. Dalam sidang, Senin 3 April 2017 lalu mantan anggota DPR Muhammad Nazaruddin mengatakan Mirwan bertugas memastikan Banggar menyetujui anggaran proyek e-KTP. Mirwan disebut ‘mengkondisikan’ Komisi II DPR supaya menggolkan anggaran DPR berlanjut ke Banggar. “Iya dibicarakan secara detil, pengusulan dari Kemendagri, nanti RDP-nya berapa kali dan mengondisikan teman-teman di komisi II itu supaya semua diterima usulannya itu dari Kemendagri,” ujar Nazar bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 2,4 miliar untuk pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usulan itu membuat Anies terkejut dan dia lalu memerintahkan anggaran itu dicoret. Usulan anggaran pembuatan elevator atau lift itu diketahui masuk ke APBD DKI tahun 2018 dengan nomenklatur Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta. Anggaran itu ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta. [Gambas:Video 20detik] Kabid Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Pandita mengungkapkan alasannya. Pandita mengatakan rumah dinas Anies kerap dipakai untuk kunjungan sejumlah tamu, di antaranya penyandang disabilitas. “Belum mulai rehabnya, sekarang sedang dibahas Pak Sekda (Sekda DKI Saefullah). Masih usulan, bisa dilaksanakan atau tidak,” ujar Pandita saat dimintai konfirmasi lewat pesan elektronik, pada Rabu (24/1/2018). Sekda DKI Saefullah juga akhirnya menjelaskan asal-muasal adanya usul pengadaan lift tersebut. “Tahun 2017 rencana rehab rumah dimas gubernur itu ada, angkanya Rp 2,8 miliar, itu tahun 2017. Tapi waktu itu ada fungsi tupoksi dari dinas yang masih tarik-tarikan sehingga tidak dilaksanakan,” katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Menurut dia, pengerjaan lift rumah dinas gubernur berada di bawah Dinas Cipta Karya. Dia membenarkan bahwa anggarannya Rp 2,4 miliar untuk rumah dinas gubernur dan Rp 750 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Namun, Saefullah menegaskan hal itu terjadi hanya kesalahan input. “Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta karya,” ujar Saefullah. Usulan tersebut menuai pertanyaan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Sebab, kata Prasetyo, rumah dinas Anies hanya satu tingkat. “Kalau nggak salah lantai 1 sama 2 aja kan, nggak sampai 10. Untuk kepentingan apa saya nggak tahu,” ujarnya. Menanggapi beredarnya usulan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa kaget saat tahu ada anggaran renovasi Rp 2,4 miliar untuk pengadaan lift di rumah dinasnya. “Iya (baru tahu hari ini) dari berita,” kata Anies dengan nada terkejut di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 24 Januari 2018. Anies merasa bersyukur anggaran yang dinilai seharusnya tidak diperlukan akhirnya ditemukan. Dia merasa tidak membutuhkan renovasi di rumah dinasnya, termasuk pengadaan lift. “Untung ketemu, kita jadi tahu jadi. Kemudian saya bilang ke Pak Sekda, ‘Pak Sekda ini apa?’ Dan dia bilang, ‘Ini udah kedua kalinya Pak, tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini.’ Setahu saya tidak ada renovasi besar sama sekali, nggak ada diperuntukkan itu,” ucap Anies. Anies juga sudah memerintahkan Sekda DKI Saefullah mengecek siapa yang memasukkan anggaran tersebut. Dia juga meminta anggaran renovasi untuk rumah dinas dicoret. “Itu saya bilang siapa itu yang masukin cek itu ada apa. Pak Sekda bilang tahun lalu mau ada renovasi besar mengganti marmer, jadi udahlah jangan coba-coba masukin anggaran,” ucap Anies. Menindaklanjuti perintah Anies, Sekda DKI Saefullah meneruskan pesan Anies itu ke Bappeda dan Dinas Cipta Karya. Saefullah mengatakan adanya item lift dalam perencanaan lift itu akibat kesalahan input. Ketika ditanya setelah Anies merasa tidak perlu, bagaimana nasib pagu anggaran lift di rumah dinas yang sebelumnya diusulkan, Saefullah mengatakan rencana itu dapat tidak dijalankan. “Bisa saja ini tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam kontrak. Kalau nanti sudah ada kontrak, jangankan satu item. Semua item tidak perlu direhab juga bisa saja,” jawab Saefullah.

Andi Firmansyah, nama yang tercatat sebagai pemilik mobil mewah Ferrari B-1 RED masih meyimpan misteri. Keberadaannya belum diketahui hingga kini dan masih terus dicari. Bukan tanpa alasan Andi sampai kini masih dicari-cari. Ferrari B-1 RED atas namanya menunggak pajak hingga Rp 25 juta, setidaknya begitu catatan Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI. Meski keberadaannya masih misteri, ada satu hal pasti tentang latar belakang Andi. Berdasarkan hasil kunjungan BPRD DKI lewat Samsat Jakarta Barat ke alamat Andi yang berada di RT 06/15 Palmerah, Jakarta Barat, diketahui dia pernah bekerja di Tanah Abang menjadi kepala sekuriti. Perlahan tapi pasti, ihwal tentang Andi perlahan mulai terkuliti. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan Andi pernah dipekerjakannya sebagai pegawai. Namun, Andi disebutnya telah kaya saat ini. “Dulu pegawai saya, sekarang sudah kaya raya,” kata Lulung, yang juga akrab disapa Pak Haji ini saat dihubungi, Rabu (24/1/2018). Tim intelijen Samsat Jakarta Barat telah dikerahkan guna mencari keberadaan Andi. Dengan identitas yang kian menemui titik terang, menarik menunggu akhir perjalanan sang mantan kepala sekuriti pemilik Ferrari ini.

Pria asal Bogor ini harus berurusan dengan TNI lantaran ulah nekatnya. Dia diciduk TNI lantaran menipu dengan mengaku sebagai anggota TNI. Bastian (53), pria asal Desa Mekarjaya, Cigudeg, Kabupaten Bogor, melakukan penipuan dengan modus mengaku mampu membantu warga sipil yang ingin menjadi anggota TNI. Dia ditangkap oleh tim Intel Korem 051/Wijayakarta, Kodam Jaya/Jayakarta. Danrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Bobby Rinal Makmun dalam keterangannya, Rabu (24/1/2018), menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat Nahrowi Kamal, warga RT 002 RW 08, Kampung Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, ingin menjadi anggota TNI. Dia lalu ditipu Bastian. “Yang bersangkutan (Nahrowi) pernah mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya, namun tidak lulus. Kemudian, pelaku (Bastian) menawarkan kepada keluarga korban bahwa ia bisa membantu korban mengikuti pendidikan Secaba TNI AD dengan syarat biaya pendidikan Rp 150 juta,” ungkap Bobby. Dilanjutkan Bobby, korban memenuhi ajakan pelaku untuk bertemu di kawasan Pondok Kopi (samping RS Islam), Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Di sana, korban bertemu juga dengan terduga korban lain, orang tua atas nama Nifah Kardila. Keduanya sepakat menyerahkan uang masing-masing Rp 1 juta kepada Bastian untuk operasional. “Korban sempat percaya karena pelaku menunjukkan surat palsu bertanda tangan pejabat Aspers Kasad, terkait adanya kuota tambahan Secaba TNI AD/Kowad 2017/2018, di mana ada 9 nama peserta, termasuk nama Nahrowi,” jelas Bobby. Karena curiga terhadap penampilan dan gerak-gerik pelaku, korban lalu melapor kepada kerabatnya yang merupakan anggota tim Intel Korem 051/Wkt, Pelda Wahyudin. Dari situ, diatur strategi untuk menjebak pelaku. “Akhirnya pada tanggal 23 Januari pukul 15.29 WIB, pelaku berhasil ditangkap tangan oleh anggota tim Intel Korem 051/Wkt, dengan barang bukti uang muka biaya pendidikan sebesar Rp 5 juta, dari semula pelaku meminta Rp 30 juta. Pelaku mengaku bertugas di Jasdam Jaya/Jayakarta dan sudah memasuki masa pensiun,” ucap Bobby. Setelah diperiksa di Makorem 051/Wkt, Bastian terbukti hanya warga sipil. TNI lalu menyerahkan pelaku kepada Polsek Cibitung untuk diproses hukum. Dari hasil penangkapan dan pemeriksaan, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain surat rekomendasi berkopstuk Mabes TNI dan bertanda tangan Aspers TNI AD, kartu anggota Mitra Garnisun Tetap Jakarta atas nama Bastian, kartu ATM, KTP, telepon seluler, uang tunai Rp 5 juta, serta kuitansi tanda terima. “Pesan saya, masyarakat yang putra-putrinya atau keluarganya ingin menjadi anggota TNI, mendaftarlah melalui jalur yang benar, seperti ke Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam. Tujuannya agar tidak ada lagi yang mencoba coba melakukan penipuan. pendaftaran dan proses seleksi TNI tidak mengeluarkan biaya apa pun,” tutup Bobby.

Related Posts

Comments are closed.