Tepis Isu Cawapres Jokowi, Gerindra Tetap Ingin Prabowo Capres

Tepis Isu Cawapres Jokowi, Gerindra Tetap Ingin Prabowo Capres

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diisukan berduet dengan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Partai Gerindra menepis, menyatakan hal itu tak akan terjadi. “Nggak. Firmly, kita akan dorong sebagai capres sesuai aspirasi struktur dari bawah,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi, Jumat (2/3/2018). Meski begitu, Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal pencalonannya di Pilpres 2019. Ketika ditanya apakah dirinya ditawari jadi cawapres Jokowi, Prabowo menjawab dengan kalimat bersayap. “Apa pun keputusannya, saya akan utamakan kepentingan rakyat, yang terbaik untuk kepentingan rakyat,” tutur Prabowo, Kamis (1/3). Terkait pernyataan Prabowo itu, Dasco hanya berkomentar singkat. Ia menyebut, partainya tetap menginginkan Prabowo maju sebagai capres di perhelatan pilpres mendatang. “Pokoknya kita bulat mendorong Pak Prabowo maju capres juga untuk kepentingan rakyat,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Isu duet Jokowi-Prabowo ini, sebenarnya berhembus sejak akhir tahun lalu. Kabarnya, Jokowi dan Prabowo menjalin komunikasi membahas Pilpres 2019 dan kemungkinan maju bersama sejak akhir tahun lalu. Namun wacana itu dikabarkan kandas karena partai-partai pendukung tak setuju. Meski demikian, wacana itu masuk ke survei pilpres, salah satunya diadakan oleh Poltracking. Hasilnya, duet Jokowi-Prabowo menang di semua simulasi survei.

Elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres pada 2019 kian merosot. Meski begitu, Partai Gerindra memastikan tetap akan mengusung sang ketum di Pilpres 2019. Dalam beberapa survei, elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Presiden Joko Widodo. Terbaru, Indo Barometer merilis elektabilitas Prabowo berada di angka 19,1%. Sedangkan elektabilitas Jokowi 32,7%. Dalam simulasi 2 nama, Jokowi vs Prabowo, Jokowi unggul dengan angka 48,8%. Sedangkan Prabowo berada di angka 22,3%. Partai Golkar angkat suara mengenai hal ini. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid yakin Jokowi akan memiliki lawan lain di Pilpres 2019. Dia memprediksi Prabowo tak akan menjadi lawan lagi untuk Jokowi. “Saya meyakini bahwa lawannya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo. Walaupun nanti saya yakin tetap dua calon, tapi bukan Prabowo,” kata Nusron dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2/2018). Ia yakin akan ada sosok lain yang menggantikan Prabowo. Bahkan, kata Nusron, sosok itu diajukan sendiri oleh mantan Danjen Kopassus tersebut. “Entah siapa orangnya nanti. Itu hak-haknya beliau. Hidung politik saya sudah merasakan. Tapi karena politisi itu depan publik nggak boleh pakai perasaan. Tapi intuisi saya, Pak Prabowo nggak akan maju dan ngajuin orang lain,” sebutnya. Kekhawatiran soal Prabowo yang tak bisa nyapres sebenarnya sempat terlontar dari lingkup internal Gerindra sendiri. Akibat presidential threshold (PT) atau ambang batas capres sebesar 20-25%, Prabowo dikhawatirkan tak bisa nyapres . “Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampai 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja . Kalau berempat berarti cukup, tapi belum tentu sama platformnya,” sebut Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyuarakan kekhawatirannya pada Juli 2017. Meski begitu, Gerinda memastikan tetap akan mengusung Prabowo sebagai capres. Hingga saat ini, seluruh kader disebut ingin Prabowo maju kembali di Pilpres 2019. “Prabowo tetap menjadi calon presiden dari Partai Gerindra,” tegas Waketum Gerindra Ferry Juliantono, Jumat (16/2).

Partai Gerindra menepis isu bahwa keluarga tidak setuju Prabowo Subianto maju Pilpres 2019 karena alasan kesehatan. Kabar Prabowo kena stroke 3 kali adalah hoax . Pelurusan informasi itu diunggah di akun Twitter dan Facebook resmi Partai Gerindra pada Selasa (27/2/2018) dalam bentuk video. Gerindra menyebut isu itu sengaja dibuat untuk menggiring opini bahwa Prabowo cukup jadi ‘king maker’ dan bukan capres. “Prabowo Subianto kembali menjadi sasaran berita #HOAX. Akun twitter @DaulatDalimunte menyebarkan berita #HOAX dengan membawa-bawa nama besar keluarga pak Prabowo. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa Prabowo Subianto ditentang oleh keluarga besarnya untuk maju dalam bursa Pilpres 2019 mendatang, lantaran menurunnya kesehatan fisik beliau pada 2019,” demikian keterangan Gerindra. Hoax kembali menerpa pak @prabowo . Isu yg sengaja dibangkitkan oleh oknum yg panik lantaran nama @prabowo adalah kandidat terkuat yg dapat mengalahkan petahana dalam Pilpres mendatang. Isu tersebut dibuat untuk menggiring opini bahwa @prabowo cukup menjadi “king maker” pada 2019. pic.twitter.com/nWz2cG1whD — Partai Gerindra (@Gerindra) February 27, 2018 Video itu menampilkan screenshot dari akun twitter @DaulatDalimunte yang mengaku mendapat informasi bahwa keluarga besar sudah sepakat Prabowo tidak maju sebagai capres 2019. Akun Twitter tersebut juga menyebut Prabowo pernah mengalami 3 kali stroke dan bolak-balik Jerman untuk pengobatan. Keputusan keluarga besar minta Prabowo agar tidak nyapres 2019 sangat logis Kondisi kesehatan Prabowo tidak fit seperti sebelum mengalami stroke 3 kali Stroke pertama terjadi tak lama setelah Pilpres 2009 Prabowo tdk terima kalah dicurangi habis2an Puluhan juta suara palsu — Daulat (@DaulatDalimunte) February 26, 2018 “Isu ini adalah 100% #HOAX. Kebugaran, kesehatan beliau masih prima. Dengan jadwal kegiatan sehari-hari yang sangat padat, beliau tetap menjalankannya tanpa mengeluh apapun. Bahkan beliau sering mengatakan bahwa ‘usia saya boleh saja tua, tapi fisik dan semangat saya tidak kalah dengan kalian para pemuda’,” ungkap Gerindra. Tetapi soal kondisi kesehatan pak @prabowo yang dikatakan tidak fit dan sakit, bahkan terkena stroke itu tidaklah benar. — Partai Gerindra (@Gerindra) February 27, 2018 Gerindra menyebut isu ini sengaja dibangkitkan oleh lawan politik Prabowo karena Prabowo dianggap sebagai kandidat terkuat yang bisa mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019. Gerindra menegaskan isu ini tidak akan membuat semangat mereka kendur. “Isu tersebut dibuat untuk menggiring opini bahwa Prabowo Subianto lebih baik mundur dari bursa calon Presiden 2019 dan cukup menjadi ‘king maker’. Badai isu #HOAX seakan terus menerpa, tapi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beserta seluruh kader tidak akan gentar ataupun mundur satu langkah pun! Salam Indonesia Raya!” tutupnya.

Dukungan kader Gerindra agar Prabowo Subianto kembali maju pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 semakin menguat. Mereka meyakini Pilpres 2019 bakal mengulang pertarungan Prabowo melawan Joko Widodo. “Saya kira memang di antara seluruh calon yang ada tingal dua saja Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/5/2017). Untuk memuluskan langkah Prabowo di Pilpres 2019, mereka bertekad memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur agar Prabowo sukses di Pilpres 2019. “Pilkada serentak 2018 kita akan berusaha mememangkan Pilkada Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur,” kata Fadli. Pilkada serentak 2018 pun seolah menjadi pertarungan pra Pilpres 2019. Partai-partai akan menjadikan Pilkada 2018 sebagai modal menuju Pilpres 2019. Di Jawa Barat, Gerindra dipastikan tak mendukung Ridwan Kamil yang sudah diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Alasan Gerindra, karena NasDem mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. Wajar, kata Fadli ketika Gerindra tidak berkoalisi dengan partai yang mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. Dia menegaskan bahwa ini tak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi, melainkan tujuan untuk memenangkan kandidat yang mereka usung di Pilpres. “Karena kepentingannya ini bukan persoalan pribadi. Kita ini akan mendukung calon (Capres) di 2019. Tentu sekarang kita arahkan dukungan dengan Pak Prabowo. Pilkada, kita akan berusaha memenangkan pilkada Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur,” katanya. Dukungan agar Prabowo maju Pilpres 2019 datang dari kader tingkat bawah, DPC hingga DPD. Melihat aspirasi tersebut, kata Fadli, sudah selayaknya semua sumber daya Gerindra yang ada diarahkan untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 terutama di Jateng, Jabar dan Jatim, sebagai landasan untuk memastikan kemenangan Prabowo di Pilpres 2019.

Kompas TV Calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan hadir dalam pembukaan konvoi sepeda motor para simpatisan Anies-Sandi. Dalam kampanyenya, Anies meminta para simpatisan yang juga relawan Anies-Sandi untuk memantapkan hati dan pilihannya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tak jauh berbeda dengan pasangan calon gubernur lainnya, nama besar Prabowo Subianto juga berada di balik pasangan nomor urut tiga. Prabowo pernah berpasangan sebagai calon wakil presiden dengan Megawati Soekarnoputri saat Pilpres 2004. Prabowo juga maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Kini, Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendukung penuh pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Pada hari Rabu lalu, Prabowo menghadiri tiga titik lokasi kampanye akbar pasangan nomor urut tiga Anies-Sandi. Prabowo menyakinkan warga Jakarta agar memilih Anies-Sandi untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Tak lama lagi warga Jakarta memiliki peran penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pilihannya.

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuwono tak menampik partainya memiliki persyaratan pencalonan berupa kemampuan finansial bagi kandidat yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meski begitu, uang itu hanya digunakan bagi kepentingan pribadi kandidat sebagai upaya pemenangannya di Pilkada. Arief menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP Garda 212 Ansufri Idrus Sambo yang mengungkap tiga syarat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2018. Tiga syarat itu meliputi dana, elektabilitas, dan kesanggupan mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. “Uang yang diminta itu bukan untuk partai atau bukan untuk Pak Prabowo. Uang yang diminta itu untuk dirinya sendiri (kandidat) buat pemenangan dia sendiri,” ujar Arief saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Minggu (14/1). Arief merinci bahwa modal finansial kandidat berguna untuk membiayai biaya saksi yang tersebar mulai dari tingkat terendah di TPS hingga saksi di tingkat KPUD. Sebagai contoh, Ia menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk saksi di Pilgub Jawa Timur mencapai total Rp141 miliar. “Terutama buat membayar saksi ya, jadi partai harus tau, ia punya dana atau tidak buat membayar saksi itu,” kata Arief. “Kunci pemenangan kandidat itu ada di saksi, buat kami melatih saksi, buat nanti dana saksi di TPS, di PPS, PPK sampai tingkat KPUD itu saksi butuh dana yang tak sedikit,” tambahnya. Tak hanya untuk operasional dana saksi semata, dana yang dimiliki kandidat juga dibutuhkan untuk mengumpulkan massa saat kampanye berlangsung. “Bisa juga buat ngumpulin orang saat kampanye tuh, emang mereka gak bayar kopi, gak bayar makan? Emangnya hantu yang suruh nyoblos,” ungkapnya. Gerindra turut membantu Arief menekankan, kandidat yang telah resmi mendapat dukungan Gerindra tak serta merta harus menanggung sendiri seluruh biaya pemenangan. Ia menyebut modal keuangan pemenangan kandidat bisa ditanggung bersama oleh seluruh kader Gerindra secara gotong royong. Dana itu bisa dikumpulkan dari seluruh kader Gerindra, baik yang duduk di posisi legislatif maupun eksekutif tingkat pusat maupun daerah. “Jadi kandidat itu tidak jadi single fighter sendiri nyiapin dana, tapi juga ada kolaborasi dan bantuan dari pak Prabowo atau kader partai lainnya kalau mereka kekurangan,” ungkapnya. Arief Ppoyuono. (CNN Indonesia/Galih Gumelar) Arief lantas bercerita bahwa pencalonan Anies-Sandi saat Pilkada DKI Jakarta tahun lalu mengalami kekurangan finansial untuk menghadapi putaran kedua Pilgub. Melihat kondisi itu, Gerindra lantas meminta dukungan finansial kepada para kader yang menjabat di tiap Kabupaten/kota sama-sama menyumbang dana untuk kemenangan Anies-Sandi di DKI Jakarta. “Anies-Sandi dulu di putaran kedua udah abis duitnya, gak punya duit lagi, akhirnya kekurangannya ditanggung kader lainnya, satu DPRD saja ya di seluruh kabupaten/kota waktu Anies-Sandi itu suruh nyumbang Rp20 juta,” ungkapnya. Oleh karena itu, Arief menekankan bahwa faktor keuangan kandidat yang maju di Pilkada merupakan keniscayaan, karena sistem kontestasi Pilkada saat ini membutuhkan uang untuk kemenangan kandidat. “Kalau mau nyalonin modal kolor doang mah gak usah maju, realistis saja sekarang, wong maju jadi kepala desa saja bisa habis Rp4-5 miliar,” Arief. Komitmen dukung Prabowo di Pilpres 2019 Arief juga tak menampik pernyataan Sambo soal kandidat yang diusung Gerindra harus sanggup mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal itu merupakan salah satu bagian dari pakta integritas yang telah di persyaratkan kepada kandidat saat menerima surat rekomendasi pencalonan dari Gerindra. “Ya itu memang benar, itu bagian pakta integritas kok,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa tiap kandidat yang resmi dicalonkan oleh Gerindra harus berkomitmen memenangkan Prabowo sebagai presiden 2019 di tiap wilayah yang dipimpinnya jika berhasil memenangkan Pilkada. Arief juga meminta para kandidat yang diusung Gerindra tak memiliki sifat seperti mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama atau Ahok yang justru mendukung rival Prabowo saat Pilpres 2014 lalu. “Untuk apa kita nyalonin kalo dia nyalonin atau dukung (Capres) yang lain kaya si Ahok, dia bukan malah dukung Prabowo waktu pilpres 2014 lalu,” pungkasnya. (gil)

Related Posts

Comments are closed.