Tembok di Barat Keraton Surakarta Ambruk Timpa Warung

Tembok di Barat Keraton Surakarta Ambruk Timpa Warung

Tembok di kawasan Baluwarti, Solo, ambruk menimpa warung makan. Tidak ada korban akibat peristiwa tersebut. Tembok sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter itu ambruk pada Senin (15/1/2018) sekitar pukul 19.30 WIB. Bagian yang ambruk meliputi gapura kampung dan sebagian bangunan di kompleks Sasono Putro, kediaman Raja Pakubuwono XIII. Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Parjo, mengatakan peristiwa terjadi secara tiba-tiba. “Tiba-tiba ambrol. Ada warung bebek goreng di tertimpa di situ. Kebetulan sedang tutup, jadi tidak ada korban,” katanya. Menurutnya, tembok di Jalan Sasono Mulyo itu memang sudah lapuk. Kondisinya sudah miring. Hal tersebut juga dibenarkan kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, GKR Wandansari. Tembok-tembok di kawasan Baluwarti memang belum pernah direnovasi sejak pertama dibangun. “Belum pernah direnovasi sejak zaman dahulu. Kemungkinan pada masa Pakubuwono X,” ujarnya. Sedangkan bangunan kompleks Sasono Putro yang ikut roboh, merupakan ruang untuk mengurusi listrik. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta tiba di lapangan untuk melakukan langkah antisipasi agar tembok di sekitarnya tidak ikut ambruk. Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Surakarta, Dono Tumpo, mengatakan pihaknya melakukan pemotongan beberapa pohon di sekitar tembok. Selain itu, BPBD juga membersihkan puing-puing reruntuhan yang menutup jalan. “Besok kita lanjutkan membersihkan puing-puing bersama Dinas Lingkungan Hidup karena harus memakai alat berat,” pungkasnya.

Baca juga : angin kencang solo baliho di jl yosodipuro roboh timpa 1 mobil dan 2 motor 784254

Angin kencang Solo mengakibatkan baliho di Jl. Yosodipuro roboh. Solopos.com, SOLO — Sebuah baliho berukuran besar di Jl. Yosodipuro, Kelurahan Mangkubumen, Banjarsari, depan Kantor Miki Tour, roboh menimpa sebuah mobil, Jumat (13/1/2017) sekitar pukul 14.30 WIB. Saksi mata yang merupakan karyawan Miki Tour, Kartika, 22, mengatakan baliho iklan tersebut roboh akibat tertiup angin kencang sebelum hujan, Jumat. Baliho roboh bersama tembok yang menjadi fondasi tiangnya. Dia menyebut papan baliho menimpa mobil Honda H-RV berpelat nomor AD 9052 WU yang terparkir di bawahnya. Sedangkan tembok menimpa dua buah sepeda motor Honda Beat yang terparkir di depan Kantor Miki Tour. Kartika menyebut mobil rusak tidak terlalu parah, hanya lecet di bagian atap karena tertimpa papan baliho. Kerusakan cukup parah malah dialami dua sepeda motor yang tertimpa tembok. Salah satu motor berpelat nomor AD 3554 SO rusak di bagian tutup knalpot yang sampai lepas dan mengalami lecet cukup parah di bagian bodi. Sedangkan sepeda motor satunya lampu depan dan belakangnya pecah. Bodinya juga lecet. “Papan baliho langsung disingkirkan warga. Tembok juga dibersihkan. Sedangkan kedua motor yang rusak langsung dibawa ke bengkel untuk diperbaiki,” kata Kartika saat ditemui Solopos.com di Kantor Miki Tour, Jumat sore. lowongan pekerjaan HRD PT. Bengawan Inti Kharisma (Management SOLO GRAND MALL Lt. 4A), informasi selengkapnya KLIK DISINI


Baca juga : Perang_Kuning

Perang Kuning ( Belanda : Geel Ooorlog ) adalah serangkaian perlawanan rakyat Lasem – Rembang dan sekitarnya terhadap kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Semarang (1741-1742) dan Lasem (1750). Konflik muncul sebagai dampak terjadinya peristiwa Geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740 yang diikuti migrasi besar-besaran penduduk Tionghoa dari Batavia ke Semarang dan Lasem. Peristiwa tersebut menimbulkan terjadinya pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur (1741-1743), sementara Perang Kuning merupakan perang yang dikobarkan oleh masyarakat Lasem secara khusus. [1] [2] [3] Peperangan pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda setelah jatuhnya banyak korban jiwa pada kedua belah pihak serta menyebabkan wilayah Lasem dipisahkan dari Rembang secara de facto . [4] Akhir peperangan ini juga menandakan berakhirnya seluruh perlawanan rakyat Lasem terhadap kekuasaan Kompeni serta kekuasaan keluarga Tejakusuman di Lasem. [3]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Setelah terjadi peristiwa Geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740, banyak imigran Tionghoa yang datang ke Lasem untuk mengungsi. Kedatangan mereka disambut oleh Adipati Lasem Tumenggung Widyaningrat (Oei Ing Kiat) yang mengizinkan mereka untuk membuka beberapa perkampungan baru. Bersamaan dengan berkobarnya pemberontakan melawan Kompeni oleh gabungan pasukan Jawa-Tionghoa, warga Lasem mengangkat tiga pemimpin pemberontak bernama Panji Margono , Oei Ing Kiat, dan Tan Kee Wie . Pasukan pemberontak dari Lasem (juga dikenal dengan nama “Laskar Dampo Awang Lasem”) pada mulanya berhasil menguasai Rembang, tetapi menderita kekalahan saat menyerang Jepara, disertai gugurnya salah satu pemimpin pemberontak Tan Kee Wie pada tahun 1742. Peperangan berhenti selama bertahun-tahun hingga akhirnya pemberontakan kembali dikobarkan oleh Kyai Ali Badawi . Pada perang pada tahun 1950 tersebut, Raden Panji Margono, diikuti oleh Oei Ing Kiat, mengalami kekalahan dan gugur. Meskipun perlawanan rakyat Lasem berakhir dengan kekalahan tersebut, nama Perang Kuning selanjutnya digunakan untuk merujuk peperangan yang dilanjutkan oleh Kwee An Say dan Tan Wan Sui. [1] [4]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pada tahun 1714, Sunan Pakubuwana I mengangkat Pangeran Panji Sasongko (bergelar Tejakusuma V ) menjadi Adipati Lasem (1714-1727). Meskipun demikian, Pangeran Tejakusuma V tidak menyukai Sunan Pakubowono I dan penggantinya, Sunan Pakubuwana II , karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Belanda. Sebagaimana penduduk Lasem yang lain, ia menaruh kebencian terhadap Belanda. Setelah pemberontakan di Mataram mereda, Pangeran Tejakusuma V mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, tetapi putranya yang bernama Raden Panji Margono tidak berminat menggantikan kedudukannya, karena lebih memilih bertani dan berdagang dengan penduduk Tionghoa di Lasem dan sekitarnya. Akhirnya, jabatan Adipati Lasem diserahkan kepada Oei Ing Kiat yang selanjutnya dilantik oleh Sunan Pakubuwana II pada tahun 1727 dengan gelar Tumenggung Widyaningrat. [5] [6]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Peristiwa Geger Pacinan pada tahun 1740 tidak lepas dari jatuhnya harga gula yang merupakan salah satu produk ekspor utama VOC ke Eropa sehingga kondisi keuangan kongsi dagang asal Belanda tersebut memburuk. Hal tersebut meresahkan penduduk miskin Tionghoa yang menjadi buruh pabrik gula, terutama Gubernur Jenderal VOC saat itu, Adriaan Valckenier , memperketat kebijakan untuk mendeportasi warga Tionghoa yang mencurigakan ke Ceylon ( Sri Lanka ). Namun, terdapat isu yang mengatakan bahwa orang-orang yang dideportasi tidak diturunkan di Ceylon melainkan dibuang di tengah laut. Keresahan tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan oleh etnis China yang berujung pada terjadinya pembantaian sekitar 10.000 jiwa etnis China di Batavia (9-10 Oktober 1740). Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Tragedi Angke dan dicatat dalam Babad Tanah Jawi sebagai Geger Pacinan .

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Akibat peristiwa tersebut, pada tahun 1741 sekitar 1.000 orang Tionghoa Batavia lari dan mengungsi di kota-kota pesisir Jawa yang aman, salah satunya adalah Lasem. Mereka melihat penguasa di Lasem adalah seorang dari etnis Tionghoa yang bisa melindungi mereka. Mengetahui peristiwa tersebut, Oei Ing Kiat dan penduduk Lasem baik pribumi maupun China menjadi semakin benci terhadap Kompeni Belanda. Oei Ing Kiat atau dikenal sebagai Tumenggung Widyaningrat mengizinkan para pengungsi untuk menetap dan membangun perkampungan-perkampungan baru di tepi Sungai Kemandung Karangturi, Pereng, dan Soditan. [3] [5] [7] Sebagai dampaknya, warga Lasem berniat melakukan pemberontakan terhadap Belanda dan mengangkat tiga pemimpin pemberontakan, yaitu Raden Panji Margono, Raden Ngabehi Widyaningrat (Oei Ing Kiat), dan Tan Kee Wie. Raden Panji Margono menyamar sebagai seorang babah (keturunan Jawa-Tionghoa) bernama Tan Pan Ciang (Tan Pan Tjiang, berbeda dari Khe Pandjang yang memimpin para pengungsi China dari Batavia). [4] [8]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Selama akhir 1740 hingga Juli 1742, Pakubuwono II beserta para penasihatnya berunding, apakah sebaiknya mereka bergabung dengan pergerakan pasukan Tionghoa atau membantu Kompeni Belanda sehingga akan memperkokoh hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Di antarayang menentang rencana tersebut adalah Pangeran Ngabehi Loringpasar, Ratu Amangkurat, dan Pangeran Cakraningrat IV dari Madura. Di lain pihak, Tumenggung Martopuro merupakan salah satu penasihat yang mengusulkan untuk ikut mengadakan perlawan terhadap pendudukan Kompeni Belanda. Oleh sebab itu, ia diminta untuk menyelidiki penduduk China yang berada di wilayahnya. Pada 11 Mei 1741, Pakubuwono II meminta para penguasa di daerah pesisir untuk bersumpah setia kepadanya, jika hubungannnya dengan Belanda benar-benar putus. Keputusan Pakubuwana II menyebabkan Adipati Cakraningrat IV memberikan dukungannya kepada VOC dan memberantas pergerakan pemberontakan Tionghoa. [12] [13]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Babad Tanah Jawi menyebutkan dua orang pemimpin laskar Tionghoa bernama Encik Macan (Tan Pan Ciang atau Raden Panji Margono) dan Muda Tik (Oei Ing Kiat) mengumpulkan pasukan laskar Cina yang berkumpul di Puwun (Jati Pohon Purwoto), Gerobogan. Pemerintah Gerobogan saat itu, Tumenggung Martopuro, memanggil keduanya untuk menegaskan siapa yang akan mereka lawan. Tumenggung Martopuro memberi nasihat supaya mereka tidak melawan pemerintah Kartasura karena merupakan milik negara, selain juga untuk menghindari supaya jangan sampai pasukan mereka diserang oleh Belanda sekaligus oleh pasukan Kartasura. Mereka diutus menemui pemimpin pasukan laskar China di Tanjung Welahan yang disebut Shingshe (bernama asli Tan Sin Kho) untuk menanyakan kesanggupan Shingshe melawan pasukan Belanda di Semarang. Jika memang Shingshe telah bertekad untuk berperang, Tumenggung Martopuro juga akan dengan tegas mengumumkan dirinya melawan Kompeni. Setelah mengetahui bahwa pemerintahan Kartasura (Pakubuwana II) merestui penyerangan tersebut, Shingshe menyerahkan upeti berupa kain beludru terbaik ( Molio Kustup ), Surosari real 700 susun, dan kain sutra 2 pikul berwarna hijau dan merah sebagai ungkapan terima kasih kepada Tumenggung Martopuro. Tumenggung Martopuro gembira karena maksud dan tujuannya telah tercapai, yaitu seluruh laskar Cina di Puwun dan Tanjung Welahan telah sepakat menyerang Kompeni Belanda. [14] Dalam perjalanan menuju Semarang, pasukan yang dipimpin Tan Pan Ciang dan Oei Ing Kiat berhasil memberantas bandit-bandit setelah melakukan pertempuran di dekat Lasem. Lokasi pertempuran terletak sekitar 3 kilometer dari Lasem, pada sebuah tempat yang dinamakan Desa Godou. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Perang Godou Balik (Perang Godho Balik). [15]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pada tanggal 23 Mei 1741, pasukan Tionghoa yang berkumpul di Welahan bergerak ke Timur dan menyerang Juwana serta Rembang. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Tionghoa pada tanggal 27 Juli 1741 dan menimbulkan banyak korban di pihak Kompeni. Meskipun demikian, pasukan Cakraningrat IV telah menyapu bersih seluruh etnis Tionghoa yang berada di Surabaya, Pasuruan, dan Gresik pada tanggal 12 Juli 1741. Tanggal 31 Juli 1741, pasukan Jawa-Tionghoa mulai mengepung Kota Jepara. Di Kertasura sendiri, Pakubuwana II mengerahkan pasukan untuk menyerang pos VOC di sana, mengakibatkan Kapiten Johannes van Velsen yang menjadi komandan serta beberapa serdadu lainnya tewas, dan sisanya diberi pilihan untuk memeluk agama Islam atau dibunuh. [13]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Menurut arsip Tionghoa di Kongkoan, pemimpin pasukan Tionghoa dari Tanjung bernama Ouw Seng berselisih dengan pemimpin pasukan Tionghoa dari Batavia bernama Tay Pan. Hal tersebut membuat Pakubuwana II menyetujui nasihat-nasihat untuk memutuskan hubungan dengan pemberontak Tionghoa, kecuali tujuh orang pangeran. Pakubuwana II kemudian menyuap para pemimpin pasukan Tionghoa untuk membunuh ketujuh pangeran tersebut dengan alasan bahwa mereka telah bersekongkol dengan Kompeni Belanda. Seorang dari pemimpin Tionghoa menyembunyikan ketujuh pangeran tersebut dan salah satunya disembunyikan di Kudus. Sikap mendua Pakubuwana II membuatnya kehilangan dukungan para pendukungnya yang anti-VOC sehingga mereka melakukan makar dengan menyerang keraton. Sebelumnya, pada tanggal 6 April 1742 di Pati, pasukan pemberontak menyatakan untuk menurunkan Susuhunan Pakubuwana II dan mengangkat Raden Mas Garendi sebagai susuhunan yang baru, dengan gelar Sunan Kuning . Akhirnya Keraton Surakarta jatuh pada tanggal 30 Juni 1742, Pakubuwana II, Ratu Amangkurat, dan anggota keluarga kerajaan yang lain berhasil melarikan diri. Pada tanggal 26 November 1742, pasukan Cakraningrat IV berhasil merebut kembali keraton dengan bantuan dua jenderal Tionghoa yang datang ke Jawa untuk berdagang. Setelah Pakubuwono II kembali bertahta, kedua jenderal tersebut masuk agama Islam dan diberi gelar Raden Tumenggung Jojonegoro dan Raden Tumenggung Setianegoro. [13]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pasukan laskar Dampo Awang Lasem yang dipimpin oleh Raden Panji Margono, Tan Kee Wie, dan Oei Ing Kiat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasukan yang menyerang dari laut dan pasukan infanteri di darat. Pasukan laut dipimpin oleh Tan Kee Wie, sementara pasukan infanteri dipimpin oleh Raden Panji Margana dan Oei Ing Kiat. Mereka menggunakan taktik menguasai daerah pelabuhan terlebih dahulu (oleh pasukan yang dipimpin Tan Kee Wie) selanjutnya bergerak ke pusat kota dimana tangsi Belanda berada. Dalam serangan tersebut, laskar Dampo Awang Lasem memperoleh bantuan dari para pemberontak Dresi dan Jangkungan dan berhasil memperoleh kemenangan. [3] [4] [5]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Setelah kemenangan di Rembang, pasukan pemberontak bergerak ke Barat menuju tangsi Belanda yang terletak di sisi timur Sungai Juwana. Armada kapal jung yang dipimpin Tan Kee Wie berangkat dari Dresi bersama-sama dengan kelompok pemberontak (disebut ” brandal “) Dresi dan Jangkungan. Saat singgah di pesisir Tayu, mereka kembali memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan China Tayu. Namun, tangsi di Juwana telah diperkuat senapan dan meriam dari Semarang. Pada tanggal 5 November 1742, saat melewati selat antara Ujung Watu dan Pulau Mandalika, armada Tan Kee Wie ditembaki oleh meriam yang diletakkan di kedua sisi dan menyebabkan pemimpin pemberontak tersebut gugur karena kapalnya menjadi korban. Untuk menghormati kepahlawanan Tan Kee Wie dan pasukan yang gugur, sebuah prasasti batu granit berukir ditempatkan pada batas tembok Tan Kee Wie di Batok Mimi, di tepi muara sungai Paturen yang membelah kota Lasem. [3] [5] Penyerangan dilanjutkan keesokan harinya menjelang subuh, pasukan pemberontak menggunakan rakit bambu dan batang pisang untuk menyeberang. Pertempuran besar di alun-alun menjadi pertempuran jarak dekat sehingga penggunaan meriam dan senapan menjadi tidak efektif. Pasukan pemberontak memperoleh bantuan dari pasukan Jawa-Tionghoa dari Purwodadi (Gerobogan), Jaken, dan Blora yang menyerang Kota Juwana dari utara. Namun, pasukan Belanda memperoleh bantuan dari pasukan Pati dan Semarang serta pasukan Tumenggung Cakraningrat IV dari Tuban sehingga pasukan pemberontak mengalami kekalahan. Pasukan pemberontak yang tersisa berusaha mundur ke laut tetapi tidak berhasil, akhirnya mereka menembus pasukan dari darat dalam keadaan tercerai-berai. [3] [4] [5]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Raden Panji Margono dan pengawalnya yang bernama Ki Galiyo pada saat itu mengenakan pakaian khas China. Agar dapat lolos dan kembali dengan selamat ke Lasem, mereka mengganti pakaian mereka dengan pakaian Jawa di Desa Raci. Selain itu, mereka membeli berbagai pekakas dapur bekas dan menyamar sebagai tukang loak barang tembaga hingga ke Lasem. Oei Ing Kiat sendiri melepas pakaian hitamnya dan menyamar menjadi orang Jawa. Sesampainya di Kartasura, ia melapor ke Sunan Pakubuwono II bahwa ia lari dari Lasem karena hendak dibunuh oleh kaum pemberontak. Meskipun demikian, Oei Ing Kiat dicurigai keterlibatannya dengan pemberontakan sehingga kedudukannya sebagai Adipati Lasem dicopot oleh Sunan Pakubuwono II dan diganti jabatan buatan VOC, yaitu Tumenggung Mayor Tituler yang hanya memiliki wewenang untuk mengatur orang Tionghoa Lasem. Pada tahun 1745, Gubernur Jendral VOC Baron van Imhoff mengangkat Suro Adimenggolo III sebagai Bupati Lasem yang berkedudukan di Tulis. [3] [5] [6]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Setelah Kartasura berhasil kembali direbut, Belanda menetapkan kembali Pakubuwono II sebagai raja atas Mataram, sementara ibukota kerajaan dipindahkan ke Surakarta. Cakraningrat IV tidak memperoleh kekuasaan atas Jawa Timur sebagaimana yang dijanjikan oleh Belanda sehingga ia merasa ditipu dan melancarkan pemberontakan pada tahun 1745. Namun, pemberontakannya mengalami kegagalan setelah putranya menyerah dan diangkan menjadi Bupati Sampang . Cakraningrat IV melarikan diri ke Banjarmasin , tetapi dikhianati dan diserahkan ke VOC. Pada tahun 1746, ia diasingkan ke Tanjung Harapan hingga akhir hidupnya. [13] Pakubuwono II sendiri pada tahun 1743 dipaksa untuk menandatangani perjanjian bahwa ia menyerahkan pantai utara Jawa, Madura, dan wilayah timur Jawa kepada Belanda; melepas hak untuk membuat uang; menyerahkan upeti sebanyak 5000 koyan (8600 metrik ton) beras setiap tahunnya; melarang penduduk Jawa untuk berlayar keluar pulau Jawa, Madura, dan Bali; patih hanya dapat dipilih atas persetujuan VOC; dan harus ada garnisun VOC di dalam keraton. [8] [13] Dengan kekuasaan tersebut, VOC mengangkat Suro Adimenggolo III sebagai Bupati Lasem pada tahun 1745.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Setelah selama beberapa tahun tidak terjadi perlawanan terhadap kekuasaan VOC, pada Agustus 1750 Raden Panji Margono mendengar bahwa para pemberontak di Argosoka berniat untuk mengangkat senjata. Hal tersebut membuat semangatnya kembali bangkit. Ia meminta penduduk Lasem untuk berkumpul di alun-alun depan masjid Lasem pada keesokan harinya, pada saat sembahyang Jumat. Pengajian tersebut dipimpin oleh Kyai Ali Badawi , seorang ulama besar di lasem yang mengasuk Pondok Pesantren Purikawak di Sumurkepel, selatan masjid Lasem. Setelah memimpin pengajian, Kyai Ali Badawi mengajak umat untuk berperang jihad mengusir Belanda dari Rembang dan bergabung dengan para pemberontak Tionghoa. Oei Ing Kiat juga kembali bangkit memimpin para pemberontak Tionghoa untuk berperang. Namun, rencana penyerangan bocor dua minggu sebelumnya sehingga Belanda dan Adipati Suroadimenggolo III sempat mengungsi ke Jepara. [4] [5] [7]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Peperangan antara VOC dan pasukan pemberontak kembali meletus. Pasukan dari Tuban yang dipimpin Tumenggung Citrasoma bertempur dengan pasukan pemberontak Aragosoka yang dipimpin oleh Raden Panji Suryakusuma di Bonang dan Leran. Pasukan VOC dari Jepara berusaha melewati jalur laut menuju Layur (utara Lasem), tetapi kehadiran mereka dihadang pasukan Lasem dibawah pimpinan Oei Ing Kiat yang dipersenjatai senapan dan meriam hasil rampasan perang. Selama ini senjata-senjata tersebut disembunyikan di dalam terowongan yang digali di tepi Sungai Paturenan. Di sebelah timur Sungai Paturenan, pasukan yang dipimpin Kyai Ali Badawi menghadang pasukan VOC dan Citrasoma, tetapi banyak yang tewas akibat serangan meriam dari kapal VOC. Raden Panji Margono memimpin pertempuran jarak dekat melawan pasukan Belanda di daerah Narukan dan Karangpace (barat Lasem) hingga ke utara di tepi laut. Di Narukan, perut sebelah kiri Raden Panji Margono terkena sabetan pedang hingga sebagian ususnya keluar. Ia digendong oleh pengawal pribadinya, yaitu Ki Galiya, dengan perlindungan Ki Mursada. Setelah mencapai tempat aman di utara Gombong, luka Raden Panji Margono dirawat, tetapi ia meninggal karena kehabisan banyak darah. Sebelumnya, ia meninggalan wasiat sebagai berikut: [4] [5]


Baca juga :

Dalam rombongan itu, Paku Buwono II berjalan dengan menaiki gajah, yang dituntun oleh abdi dalem Srati . Sementara kuda tunggangannya dituntun oleh abdi dalem Gamel . Iring-iringan raja ini diikuti oleh para pejabat terdekatnya, dari mulai Bupati Nayaka Jawi Kiwo dan Tengen: Panumping, Panekar, Sewu Numbak Anyar, Siti Ageng Kiwo Tengen, Bumi , dan Bumija . Kuda-kuda para pejabat keraton itu diiringi oleh abdi dalem Kliwon, Panewu, dan Mantri, yang bertugas menuntun kuda mereka serta memayunginya.

seperti di kutip dari https://nassirunpurwokartun.wordpress.com

Di belakangnya adalah rombongan para perempuan dari keputren . Yang pada barisan depan dipimpin oleh Nyai Lurah Keparak Jawi dan Nyai Lurah Keparak Lebet dengan naik tandu. Disambung para Wedana, Panewu, Mantri, Kliwon beserta anak buahnya. Kemudian istri Patih Pringgalaya dan Patih Danurejo. Disambung abdi dalem Bedaya Srimpi Manggung Ketanggung atau pembawa benda-benda upacara. Kemudian permaisuri raja diiringi oleh abdi dalem Gedhong Kiwa, abdi dalem Gedhong Tengen , abdi dalem Kliwon, Panewu , dan Mantri Jajar . Disamping putera-puteri raja dan para selir, serta para istri Bupati Mancanagara . Semua rombongan perempuan keraton ini berjalan dengan menaiki tandu yang digotong oleh para prajurit.

seperti di kutip dari https://nassirunpurwokartun.wordpress.com

Di belakangnya adlaah para abdi dalem perempuan yang bekerja dapur, berikut dengan perlengkapan dapurnya. Mereka itu adalah abdi dalem Krapyak dengan membawa beras, ayam, ikan, dan, upeti dari para adipati bawahan. Kemudian abdi dalem Jajar beserta perlengkapan rumah tangganya. Lalu abdi dalem Pamajegan yang membawa kayu bakar, arang, sapit, sajen, tampah, tebok, ancak, bakul, tumbu, sapu, daun, ethong, lesung, lempong, alu ujon, kukusan, irus, solet, dan sejenis peralatan dapur lainnya.

seperti di kutip dari https://nassirunpurwokartun.wordpress.com

Setelah itu adalah barisan dari yang membawa pusaka kerajaan yakni Dandang Kyai Dhudha , pusaka Panjang Kyai Blawong , Kendhil Kyai Marica . Pusaka yang berupa peralatan masak itu dijaga oleh pemimpinnya yang bernama Nyai Gandarasa . Perempuan pemimpin dapur kerajaan ini berjalan dengan naik tandu, diiringi oleh Bupati Gading Mataram besarta anak buahnya. Kemudian disambung oleh Galadhag Pacitan yang membawa tempat minum harian milik raja. Juga keperluan raja lainnya seperti Sela Gilang , teras di Bangsal Pangrawit , Bangsal Manguntur Tangkil dan batu-batu pasalatan yang dipakaiu ntuk alas sembahyang, serta padasan untuk tempat air wudhu.


Baca juga :

Asal mula Kasultanan Jogjakarta diawali ketika pada tahun 1558 M Ki Ageng Pamanahan mendapatkan hadiah sebuah wilayah di Mataram dari Sultan Pajang karena jasanya telah mengalahkan Aryo Penangsang. Pada tahun 1577, Ki Ageng Pemanahan yang tetap selalu setia pada Sultan Pajang sampai akhir hayatnya, membangun istananya di Kotagede. Penggantinya, Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, berbeda dengan ayahandanya. Sutawijaya menolak tunduk pada Sultan Pajang dan ingin memiliki daerah kekuasaan sendiri bahkan menguasai Jawa.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Setelah memenangkan pertempuran dengan Kerajaan Pajang, pada tahun 1588, Mataram menjadi kerajaan dengan Sutawijaya sebagai Sultan yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram mengalami perkembangan pesat pada masa kekuasaan Sultan generasi keempat, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah Sultan Agung wafat dan digantikan putranya, Amangkurat I, Kerajaan Mataram mengalami konflik internal/konflik keluarga yang dimanfaatkan oleh VOC hingga berakhir dengan Perjanjian Giyanti pada bulan Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta. Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan Pangeran Mangkubumi menjadi sultan Kasultanan Jogjakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwana I. Sejak tahun 1988 hingga sekarang, Kasultanan Jogjakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana X.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Keraton Jogjakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti. Lokasi keraton konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Jogjakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Lokasi Keraton Jogjakarta berada di antara Sungai Code di sebelah timur dan Sungai Winongo di sebelah barat serta Panggung Krapyak di sebelah selatan dan Tugu Jogja di sebelah utara. Lokasi ini juga berada dalam satu garis imajiner Laut Selatan dan Gunung Merapi.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Kata keraton berasal dari kata ka-ratu-an, yang berarti tempat tinggal ratu/raja. Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta ini memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan). Secara garis besar wilayah keraton memanjang 5 km ke arah selatan hingga Panggung Krapyak dan 2 km ke utara berakhir di Tugu. Pada garis ini terdapat garis linier dualisme terbalik. Bisa dibaca secara simbolik filosofis bahwa dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton (Kompleks Kedhaton) menunjukkan “sangkan”, yaitu asal mula penciptaan manusia sampai manusia tersebut dewasa. Ini dapat dilihat dari kampung di sekitar Panggung Krapyak yang diberi nama kampung Mijen (berasal dari kata “wiji” yang berarti benih). Di sepanjang jalan D.I. Panjaitan ditanami pohon asam dan pohon tanjung yang melambangkan masa anak-anak menuju remaja. Dari Tugu menuju ke Keraton (Kompleks Kedhaton) menunjukkan “paran” tujuan akhir manusia yaitu menghadap penciptanya. Tujuh gerbang dari Gladhag sampai Donopratopo melambangkan tujuh langkah/gerbang menuju surga (seven steps to heaven). Sedangkan dari Keraton menuju Tugu juga diartikan sebagai jalan hidup yang penuh godaan. Pasar Beringharjo melambangkan godaan wanita, sedangkan godaan akan kekuasaan dilambangkan lewat Gedung Kepatihan. Keduanya terletak di sebelah kanan. Jalan lurus itu sendiri sebagai lambang manusia yang dekat dengan Pencipta (Sankan Paraning Dumadi). Secara sederhana, Tugu adalah perlambangan Lingga (laki-laki) dan Panggung Krapyak perlambangan Yoni (perempuan). Sedangkan Keraton sebagai jasmani yang berasal dari keduanya.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Tugu dan Bangsal Manguntur Tangkil atau Bangsal Kencana (tempat singgasana raja), terletak dalam garis lurus. Hal ini mengandung arti, ketika Sultan duduk di singgasananya dan memandang ke arah Tugu, maka beliau akan selalu mengingat rakyatnya (manunggaling kawula gusti). Tatanan Keraton sama seperti Keraton Dinasti Mataram pada umumnya. Bangsal Kencana yang menjadi tempat raja memerintah –menyatu dengan Bangsal Prabayeksa sebagai tempat menyimpan senjata-senjata pusaka Keraton (di ruangan ini terdapat lampu minyak Kyai Wiji, yang selalu dijaga abdi dalem agar tidak padam)— berfungsi sebagai pusat. Bangsal tersebut dilingkupi oleh pelataran Kedhaton, sehingga untuk mencapai pusat, harus melewati halaman yang berlapis-lapis menyerupai rangkaian bewa (ombak) di atas lautan. Tatanan spasial Keraton ini sangat mirip dengan konstelasi gunung dan dataran Jambu Dwipa, yang dipandang sebagai benua pusatnya jagad raya.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Cina. Bangunan di tiap kompleks biasanya berkonstruksi Joglo atau turunan konstruksinya. Secara umum tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan Regol yang biasanya bergaya Semar Tinandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut Renteng atau Baturono. Pada regol tertentu penyekat ini terdapat ornamen yang khas.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Keraton diapit dua alun-alun yaitu Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan. Masing-masing alun-alun berukuran kurang lebih 100×100 meter. Sedangkan secara keseluruhan Keraton Yogyakarta berdiri di atas tanah seluas 1,5 km persegi. Bangunan inti keraton dibentengi dengan tembok ganda setinggi 3,5 meter berbentuk bujur sangkar (1.000 x 1.000 meter). Sehingga untuk memasukinya harus melewati pintu gerbang lengkung yang disebut plengkung. Ada lima pintu gerbang plengkung (dua di antaranya masih masih bisa kita saksikan hingga kini) yaitu Plengkung Tarunasura atau Plengkung Wijilan di sebelah timur laut, Plengkung Jogosuro atau Plengkung Ngasem di sebelah barat daya, Plengkung Joyoboyo atau Plengkung Tamansari di sebelah barat, Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading di sebelah selatan, dan Plengkung Tambakboyo atau Plengkung Gondomanan di sebelah timur. Di dalam benteng, khususnya yang berada di sebelah selatan dilengkapi jalan kecil yang berfungsi untuk mobilisasi prajurit dan persenjataan. Sedangkan sebagai pertahanan, pada keempat sudut benteng dibuat bastion (tiga di antaranya masih bisa kita saksikan hingga kini) yang dilengkapi dengan lubang kecil yang berfungsi untuk mengintai musuh.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Di dalam bangunan benteng, selain ada bangunan keraton tempat tinggal Raja, di sekitarnya juga ada sejumlah kampung sebagai tempat bermukim penduduk, yang pada zaman dulu merupakan abdi dalem keraton, namun pada perkembangan berikutnya, hingga sekarang, orang yang tinggal di dalam benteng keraton tidak harus sebagai abdi dalem. Nama-nama kampung di dalam “njeron beteng” (wilayah dalam benteng) mempunyai sejarahnya sendiri dan masing-masing berbeda. Sebagai contoh gamelan, dahulu merupakan tempat tinggal para abdi dalem yang bekerja sebagai gamel (pemelihara kuda), siliran (pemelihara lampu/alat penerangan), nagan (niyagan/penabuh gamelan), matrigawen (penjaga keamanan lingkungan keraton), patehan (pembuat dan penyedia teh), kenekan (dari kata Bahasa Belanda knecht/pembantu, untuk menyebut para abdi dalem yang membantu kusir/sais kereta kuda), Langenastran (tempat tinggal kesatuan prajurit Langen Astra yang bertugas sebagai pengawal Sultan), Suryaputran (tempat tinggal Pangeran Suryaputra, putra Sultan Hamengku Buwana VIII), Kauman (tempat tinggal para Kaum/pemimpit umat Islam), rotowijayan (tempat menyimpan dan memelihara kereta kuda milik keraton), tamansari (tempat tinggal para istri dan puteri raja yang belum menikah), dan seterusnya.

seperti di kutip dari http://wisatayogya1.blogspot.com

Kompleks Keraton Sultan Jogjakarta terletak di pusat kota Jogjakarta, tepatnya persis di sebelah selatan titik km. 0 Kota Jogjakarta. Dari Tugu Jogjakarta, kita tinggal berjalan lurus ke selatan, melewati Jalan Malioboro hingga memasuki gerbang utara Keraton di Alun-Alun Utara Jogjakarta. Karena terletak di pusat kota Jogjakarta, fasilitas dan akomodasi di sekitar kompleks Keraton Sultan Jogjakarta sangatlah lengkap. Selain segala jenis hotel, dari mulai hotel berbintang hingga hotel melati, dan segala jenis restoran/tempat makan, dari mulai restoran mewah hingga angkringan (warung makan kaki lima khas Jogjakarta), kita juga bisa memanjakan hasrat belanja kita dengan segala macam cinderamata, pakaian, kerajinan, dan makanan khas Jogjakarta di sepanjang Jalan Malioboro, di Pasar Beringharjo, maupun di toko-toko di sekitar kompleks keraton. Semuanya tidak terlalu jauh dari keraton dan bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik becak maupun andong (sejenis kereta kuda). Begitu pula dengan sarana transportasi dan komunikasi, semuanya dapat kita peroleh dengan mudah. Kawasan wisata Keraton Sultan Jogjakarta ini buka setiap hari Senin hingga Minggu, jam 08.00 s.d. 13.30, kecuali hari Jumat jam 08.00 s.d. 11.30. Harga tiket masuk bagi turis lokal Rp. 5.000, -, sedangkan untuk turis asing Rp. 12.500, – .


Baca juga :

Hanya tersisa kurang dari dua bulan bagi kita untuk bisa menyaksikan langsung tembok bata kuno kokoh yang mengelilingi kompleks masjid dan makam kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Tembok bata “baru” akan segera menggantikan dinding pagar yang sudah berusia lebih dari 400 tahun itu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi saksi sejarah bahwa walaupun kita tidak bisa melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibangun, tetapi kita berkesempatan melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibongkar. Ya, dibongkar!

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Di sisi utara jalan Dondongan menuju gerbang utama kompleks Masjid Gedhe Mataram Kotagede kita bisa melihat papan proyek yang menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung proses rehabilitasi dan konservasi kompleks masjid kerajaan periode Mataram Islam itu. Proses yang sudah berlangsung sejak tahun 2002 lalu itu saat ini sedang memfokuskan diri untuk merenovasi tembok keliling kompleks masjid dan makam. Seperti yang dimuat dalam harian Kompas Edisi Yogyakarta (18/10), penanganan yang dilakukan adalah renovasi total. Bahkan, oleh karena sudah (dianggap) mengalami kerusakan parah dan hampir ambruk, tembok pagar di Sendang Putri, Sendang Kakung, dan di sebelah barat masjid terpaksa dirubuhkan.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Proses ini tak urung menuai protes dari kalangan pemerhati pusaka budaya. Bahkan masyarakat setempat pun merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang komprehensif sebelum muncul keputusan untuk merubuhkan dinding pagar sarat sejarah itu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Separuh lebih dari seluruh panjang pagar kuno itu telah di”pugar” dengan prosedur yang sama seperti dalam proses pembongkaran tembok warung yang kena gusur. Sangat disayangkan mengingat proyek resmi yang dipegang langsung oleh pihak yang berwenang justru sama sekali tidak mengindahkan prosedur yang seharusnya dilakukan. Ada apa sebenarnya?

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Memang sebenarnya tidak ada yang salah dari sebuah proses pemugaran. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) pun menjelaskan bahwa proses pemugaran merupakan salah satu upaya untuk melestarikan BCB itu sendiri. Namun, pemugaran BCB berbeda dengan pemugaran benda-benda yang bukan BCB, baik metode maupun tahapan pelaksanaannya. Ada prinsip yang harus dipegang teguh secara teknis dan arkeologis. Namun, semua itu tak tampak dalam tahapan pemugaran yang sudah dan sedang berlangsung.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Sebelum suatu tahapan pemugaran berlangsung, terlebih dahulu harus dilakukan survei pendahuluan dan studi prapemugaran yang hasilnya digunakan untuk memutuskan layak tidaknya suatu BCB dipugar. Namun, hingga saat ini publik tidak mengetahui apakah tahapan ini telah sempurna dilakukan sebelum situs lokasi kompleks masjid dan makam kerajaan di situs kawasan Kotagede ini “dipugar”. Bisa dipertanyakan pula apakah pemugaran ini juga memenuhi peraturan perundang-undangan yang lain, seperti UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, serta pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang AMDAL.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Perencanaan teknis dan non-teknis, pelaksanaan pemugaran, penyelesaian (finishing), dan kegiatan pascapemugaran yang meliputi evaluasi, pemeliharaan rutin, dan observasi stabilitas secara reguler adalah tahap-tahap berikutnya (Ahmadi, dkk, 1995; Nuryadi, 1996). Seluruh tahap pemugaran itu harus didokumentasikan dengan lengkap, meliputi dokumentasi foto, gambar, hingga sistem registrasi dan pencatatan. Pengamatan dan studi teknis arkeologis pun harus dilakukan selama proses sebagai mekanisme kontrol pengendalian prinsip pemugaran sebab dalam proses ini sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama pada tahap pembongkaran, pemasangan, dan penggantian bahan baru.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Kasus pemugaran bangunan dengan struktur bata seperti di Kotagede ini sudah pasti harus dilakukan dengan metode tersendiri. Bangunan kuno dari bahan bata memiliki sifat yang mudah sekali lapuk, sehingga penanganan pemugarannya harus dengan hati-hati dan ketelitian tinggi. Sebelum dibongkar, setiap bata di kedudukan aslinya harus didata dalam sistem registrasi tertentu dan diberi tanda serta nomor. Hal ini ditujukan untuk memberikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan sebagai arsip untuk menentukan perlakuan terhadap setiap blok bata.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Tahap selanjutnya, pembongkaran, ditujukan untuk perbaikan susunan dan untuk pemasangan perkuatan di bagian pondasi bila diperlukan. Oleh karena itu, pembongkaran bata diperlukan jika susunan batanya sudah sangat rusak. Sebelum pembongkaran dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan pembersihan yang dilanjutkan dengan pemberian tanda dan nomor pada setiap blok bata. Kemudian dilakukan pendokumentasian bata yang akan dibongkar dengan gambar pembongkaran, kartu pembongkaran, dan foto. Kartu pembongkaran dibuat rangkap dua. Lembar pertama untuk penggambaran dan lembar kedua untuk mengikuti perjalanan bata dari tempat asli ke tempat penampungan hingga ke tempat pemasangan kembali.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Setelah itu baru dilakukan pembongkaran bata dengan kecermatan tinggi, dimulai dari bata kulit. Jika ditemui bata yang menyatu harus dipisahkan terlebih dahulu dengan metode khusus sesuai dengan karakter perekatan antar bata. Begitu seterusnya hingga ke bata isian. Kemudian, seluruh bata diangkut ke bengkel kerja dengan alat angkut yang aman agar bata tidak terbentur saat dipindahkan. Setiap pengangkutan selalu disertai kartu pembongkaran yang memuat data bata yang diangkut itu. Selanjutnya, di bengkel kerja setiap bata dengan hati-hati dibersihkan secara mekanis dan kemis.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Pemasangan atau rekonstruksi bata menjadi muara proses ini. Pemasangan bata asli hasil pembongkaran selalu didasarkan atas dokumen pembongkaran. Jadi, setiap bata asli harus kembali ke tempatnya semula sesuai dengan kedudukan, bentuk, dan ukuran aslinya. Oleh karena itu, selain berdasarkan dokumen pembongkaran, jika diperlukan bisa pula dilakukan percobaan penyusunan terlebih dahulu. Selanjutnya, teknis pemasangan bata isian dan bata kulit harus disesuaikan dengan karakter struktur yang sebenarnya. Pada struktur bangunan bata kuno biasanya menggunakan teknis gosok ( kosot ) untuk bata kulit serta dengan pemberian perekat tertentu dan tanpa digosok untuk bata isian.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Pemasangan bata pengganti pada prinsipnya hapir sama, tetapi harus terlebih dahulu ditentukan kualitas bata yang akan dipasang, meliputi warna, porositas, dan ukuran. Setelah itu dilakukan pemacakan agar bisa sesuai dengan bata di sekitarnya. Teknis pemasangannya sama seperti pemasangan bata asli. Pemasangan bata kulit dilakukan lebih dulu per lapis dan diikuti bata isian di belakangnya. Hasil pemasangan jangan sampai merusak pori-pori bata yang akibatnya bisa menggangu proses penguapan dan merusak permukaan bata.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Proses di atas selalu dilakukan ketika memugar bangunan candi yang tentunya lebih kompleks daripada sekedar struktur dinding yang minim ornamen. Prosesnya pun sudah pasti akan menempuh waktu yang cukup lama. Sangat tidak wajar jika tembok bata kuno sepanjang ratusan meter ini akan dipugar hanya dalam waktu tiga bulan. Tidak heran pekerja di lapangan pun hanya akan mengejar target waktu, sehingga proses asal cepat dan asal gempur pun terjadi. Keterangan Pengawas Lapangan bahwa renovasi tembok ini tetap menerapkan teknis-teknis aslinya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya di lapangan.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Sekali lagi sungguh mengherankan mengingat sebagai proyek resmi tentunya proses ini telah mendapatkan izin dan dalam pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta yang berwenang dalam urusan konservasi teknis dan arkeologis. Konsultan akademisi berlatar belakang arkeologi pun terlibat dalam proses ini. Namun, semua prosedur yang seharusnya dilakukan tidak tampak di lapangan. Tidak ada sistem kontrol atau pengawasan yang memadai dari BP3 Yogyakarta. Situs bersejarah cikal bakal Dinasti Mataram Islam yang masuk dalam kategori kelas A yang mau tak mau harus selalu terjaga kelestarian dan keasliannya ini terpaksa turun peringkat menjadi situs kelas C yang masih bisa mengalami perubahan. Bukankah ini sebuah pelecehan?

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Sekali lagi kita dihadapkan dengan kasus pengelolaan BCB yang salah kaprah. Apa yang terjadi di Borobudur, Dieng, Kompleks Candi Plaosan, Sangiran, Taman Sari, hingga Pesanggrahan Ambarukmo dipindahkan ke Kotagede. Semua kasus itu membuktikan bahwa sebenarnya kita sendiri masih menyimpan perbedaan perspektif mengenai BCB dan pengelolaannya (Sonjaya, 2005). Kita semua memahami bahwa BCB bukan sekedar benda mati, tetapi simbol yang mengandung nilai sejarah dan budaya yang selalu mendapatkan pemaknaan yang berbeda dari masa ke masa. Dalam satu generasi pun bisa muncul beragam makna karena BCB merupakan sebuah pusaka budaya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kita masih mendudukkan BCB sebagai sumberdaya, sehingga bisa dieksploitasi. UU BCB pun turut menegaskan BCB sebagai sebuah entitas yang diperlakukan benar-benar sebagai “benda mati” yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Jadi, kita sebenarnya mengakui bahwa BCB itu kaya makna, tetapi justru tidak menyadari bahwa BCB juga telah dieksploitasi demi kepentingan ekonomi.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Pemerintah tidak belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu bahwa kebijakan sepihak dari atas ke bawah tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat hanya akan menimbulkan sikap skeptis dan bahkan apatis dari masyarakat. Kalaupun diterapkan hanya akan menimbulkan konflik. Reposisi peran pemerintah harus dilakukan, yaitu menjadi ‘abdi masyarakat’, bukan ‘abdi negara’. Perannya bukan lagi sebagai penguasa yang menjadi satu-satunya pihak yang berhak menentukan nasib pusaka budaya (BCB), tetapi sebagai penjaga-pengelola yang memaklumi bahwa pusaka budaya yang dikelolanya bukanlah miliknya sendiri, tetapi milik masyarakat dengan beragam kepentingan. Peran mediator dan fasilitator yang netral dengan memperhatikan aspirasi masyarakat akan dihargai oleh masyarakat.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Institusi pemerintahan yang terkait dalam kasus di Kotagede akan turun pamornya karena pihak yang secara hukum berhak melakukan konservasi justru menjadi aktor vandalisme “legal” melalui peran sebagai konservator itu sendiri. Pernyataan pemerintah bahwa renovasi ini semaksimal mungkin mempertahankan nuansa alami situs sekali lagi tidak terbukti. Suasana alami seperti apa yang diharapkan akan muncul dengan munculnya lampu kota ala Malioboro dan genteng baru bermerk Kanmuri di dalam kompleks sendang yang termasuk mintakat inti situs? Dengan kata lain, kiblat visi pengelolaan masih kepada ‘pengelolaan pusaka budaya untuk negara’ (Tanudirdjo, 2003). Living museum yang diangankan sebenarnya tidak akan terwujud dengan adanya manipulasi artifisial terhadap situs dan lingkungannya. Masyarakat Kotagede sendiri sebenarnya memiliki kearifan lokal dalam mengelola pusaka budaya di sekitarnya. Tanpa perlu ada pencanangan living museum secara resmi pun mereka telah menyadari potensi yang terkandung di kawasan ini. Konsep pencanangan living museum oleh pemerintah justru akan mempertegas adanya pemaksaan kepentingan pemerintah, terutama untuk mendapatkan pendapatan daerah dari pariwisata. Living museum yang sebenarnya adalah kawasan yang justru tidak dipersiapkan secara artifisial untuk menyambut pengunjung, tetapi kawasan dengan suasana keseharian masyarakat apa adanyalah yang lebih memiliki daya tarik. Masyarakat Kotagede merasa tidak perlu secara “telanjang” menawarkan kawasannya sebagai objek wisata karena pasti akan mengganggu kehidupan keseharian mereka sendiri, tetapi tetap menyambut baik jika ada yang ingin berkunjung.

seperti di kutip dari https://elantowow.wordpress.com

Strategi yang seharusnya dilakukan di situs lokasi kompleks masjid dan makam kerajaan serta di situs kawasan Kotagede adalah memperbaiki kondisi yang ada agar nilai-nilai budaya dan sejarahnya dapat diapresiasi oleh masyarakat di masa kini. Mempertahankan keaslian menjadi syarat utama dan didahului dengan studi menyeluruh untuk mengungkap terlebih dahulu nilai-nilai di atas serta kepentingan-kepentingan publik saat ini. Di sini setiap stakeholder harus memiliki pemahaman yang sama bahwa BCB bukan merupakan sumberdaya yang bisa dikenai tindakan sesuka hati. Tanpa dilandasi oleh itikad baik, pengelolaan pusaka budaya hanya akan menuai konflik.

Tembok di kawasan Baluwarti, Solo, ambruk menimpa warung makan. Tidak ada korban akibat peristiwa tersebut. Tembok sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter itu ambruk pada Senin (15/1/2018) sekitar pukul 19.30 WIB. Bagian yang ambruk meliputi gapura kampung dan sebagian bangunan di kompleks Sasono Putro, kediaman Raja Pakubuwono XIII. Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Parjo, mengatakan peristiwa terjadi secara tiba-tiba. “Tiba-tiba ambrol. Ada warung bebek goreng di tertimpa di situ. Kebetulan sedang tutup, jadi tidak ada korban,” katanya. Menurutnya, tembok di Jalan Sasono Mulyo itu memang sudah lapuk. Kondisinya sudah miring. Hal tersebut juga dibenarkan kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, GKR Wandansari. Tembok-tembok di kawasan Baluwarti memang belum pernah direnovasi sejak pertama dibangun. “Belum pernah direnovasi sejak zaman dahulu. Kemungkinan pada masa Pakubuwono X,” ujarnya. Sedangkan bangunan kompleks Sasono Putro yang ikut roboh, merupakan ruang untuk mengurusi listrik. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta tiba di lapangan untuk melakukan langkah antisipasi agar tembok di sekitarnya tidak ikut ambruk. Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Surakarta, Dono Tumpo, mengatakan pihaknya melakukan pemotongan beberapa pohon di sekitar tembok. Selain itu, BPBD juga membersihkan puing-puing reruntuhan yang menutup jalan. “Besok kita lanjutkan membersihkan puing-puing bersama Dinas Lingkungan Hidup karena harus memakai alat berat,” pungkasnya.

Kantor PLN di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali terbakar. Diduga api berasal dari titik api yang tertimbun bangunan yang runtuh. “Betul, yang terbakar di kantor PLN Cabang Tanjung Priok yang kemarin terbakar. Ada penyalaan kembali. Kemarin mungkin ada titik api, karena tertimbun bangunan yang runtuh, kemudian menyala lagi,” kata petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakut, Ari, saat dimintai konfirmasi, Selasa (16/1/2018) pukul 00.05 WIB. Ari mengatakan api menyala tak terlalu besar. Tak ada objek benda yang terbakar di lokasi di Jalan Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakut. Petugas mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini api sudah dipadamkan petugas. “Hanya sedikit apinya. Tidak menyambar. Tadi terima berita ada api jam 23.15 WIB. Api sudah padam jam 23.30 WIB,” tuturnya. Pada Minggu (14/1) lalu, kantor PLN ini terbakar pada pukul 22.45 WIB. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Pada waktu itu, ada sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan.

Habib Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Abdulloh Al Habsy atau yang dikenal dengan Habib Abdurrahman Kwitang meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lewat akun Twitternya. “Telah berpulang ke Rahmatullah Habibana Abdurrahman bin Muhammad Al Habsy. Semoga Almarhum meninggalkan kita dalam husnul khotimah,” tulis Sandiaga di akun Twitternya, Selasa (16/1/2018). Habib Abdurrahman meninggal pada Senin (15/1) malam tadi di RS Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Jenazah Habib Abdurrahman Kwitang rencananya disemayamkan di rumah duka di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. [Gambas:Twitter]

Related Posts

Comments are closed.