Tanya Hak Interpelasi ke DPRD DKI, Warga Minta Jalan Jatibaru Dibuka

Tanya Hak Interpelasi ke DPRD DKI, Warga Minta Jalan Jatibaru Dibuka

DPRD DKI Jakarta menerima kedatangan warga Jatibaru, Tanah Abang. Warga ingin Jalan Jatibaru dibuka kembali, sekaligus menanyakan tentang hak interpelasi anggota dewan. Warga yang menemui anggota DPRD DKI tersebut mengaku dari RW 01 Jatibaru, Tanah Abang. Mereka memberikan surat permohonan yang isinya meminta agar Jalan Jatibaru difungsikan kembali sebagai jalan untuk umum. “Warga Jatibaru RW 01 memohon agar Jalan Jatibaru Raya difungsikan kembali sebagaimana mestinya,” kata salah seorang warga bernama Andri di ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2018). Ada 4 orang yang mewakili warga Jatibaru RW 01 tersebut. Mereka juga didampingi oleh Komunitas Bangsa Bersatu yang juga mempertanyakan soal hak interpelasi. Warga lainnya bernama Johan mempertanyakan hak interpelasi yang diajukan DPRD untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Johan menanyakan apakah hak interpelasi dilakukan secara tertutup atau terbuka. “Kalau hak interpelasi kita bisa mendengar atau tertutup?” tanya Johan. Anggota Komisi D Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus kemudian menjelaskan hak interpelasi bisa dilakukan secara terbuka. Dia juga meminta warga untuk sabar terkait polemik penataan Tanah Abang, khusunya Jalan Jatibaru. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi membutuhkan waktu. “Agenda di sini pasti terlihat. Satu hal kami harap sabar, proses politik untuk melakukan, mengajukan interpelasi ini butuh waktu dan tentu terus prosesnya berjalan Insyaallah tanpa interpelasi pun bisa selesaikan. Mungkin gubernur membuka ruang untuk komunikasi,” papar Bestari. Selain Bestari, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga memberikan penjelasan di hadapan warga Jatibaru terkait hak interpelasi. Prasetyo mengatakan ada aturan yang harus dilewati sebelum mengajukan hak interpelasi. “Semua kita harus pakai aturan nah tata tertib ini yang kita pakai, tidak boleh melakukan perubahan peraturan yang sudah diterapkan,” kata Prasetyo. Meski demikian, tambah Prasetyo, DPRD DKI tetap berupaya agar hak interpelasi tetap terealisasi. Menurutnya permasalahan Tanah Abang harus segera diluruskan. “Ada 9 fraksi yang coba kita gugah hatinya. Kalau dibilang cukup nggak cukup kita berusaha tapi kelihatannya cukup, mudah-mudahan bapak berdoa. Sekali lagi hubungan saya dengan Anies-Sandi nggak ada masalah tapi soal pemerintahan ini harus dilempengin ajak ngobrol dong kita,” ujarnya. “Kenyataan yang ada sampai hari ini saya lihat Tanah Abang, saya masuk, sekarang sudah berantakan lagi Tanah Abang. Menyikapi ini semua mempertanyakan pada Anies-Sandi apa medianya yang namanya interpelasi, kalau memang ada suatu masalah PKL itu ada di lapangan di jalanan, ayo cari solusinya,” lanjut Prasetyo. Prasetyo kembali menegaskan untuk hak interpelasi harus mengikuti aturan yang ada. Dia tidak ingin melanggar tata tertib yang sudah dibuat. Maka dari itu, Edi meminta warga untuk bersabar terkait hak interpelasi. “Presiden dan anggota DPRD tidak boleh melakukan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini ada salah satu syarat mungkin pak Anies atau pak Sandi mungkin nggak tau, makanya kita ingatkan sekarang, itu tugas saya,” papar Prasetyo. Warga Jatibaru dan Komunitas Bangsa Bersatu sebelum menemui anggota DPRD sempat melakukan orasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam orasinya, mereka meminta agar Jalan Jatibaru dibuka dan meminta anggota DPRD untuk menandatangani segera dukungan hak interpelasi.

DPRD DKI Jakarta menerima kedatangan warga Jatibaru, Tanah Abang. Warga ingin Jalan Jatibaru dibuka kembali, sekaligus menanyakan tentang hak interpelasi anggota dewan. Warga yang menemui anggota DPRD DKI tersebut mengaku dari RW 01 Jatibaru, Tanah Abang. Mereka memberikan surat permohonan yang isinya meminta agar Jalan Jatibaru difungsikan kembali sebagai jalan untuk umum. “Warga Jatibaru RW 01 memohon agar Jalan Jatibaru Raya difungsikan kembali sebagaimana mestinya,” kata salah seorang warga bernama Andri di ruang Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2018). Ada 4 orang yang mewakili warga Jatibaru RW 01 tersebut. Mereka juga didampingi oleh Komunitas Bangsa Bersatu yang juga mempertanyakan soal hak interpelasi. Warga lainnya bernama Johan mempertanyakan hak interpelasi yang diajukan DPRD untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Johan menanyakan apakah hak interpelasi dilakukan secara tertutup atau terbuka. “Kalau hak interpelasi kita bisa mendengar atau tertutup?” tanya Johan. Anggota Komisi D Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus kemudian menjelaskan hak interpelasi bisa dilakukan secara terbuka. Dia juga meminta warga untuk sabar terkait polemik penataan Tanah Abang, khusunya Jalan Jatibaru. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi membutuhkan waktu. “Agenda di sini pasti terlihat. Satu hal kami harap sabar, proses politik untuk melakukan, mengajukan interpelasi ini butuh waktu dan tentu terus prosesnya berjalan Insyaallah tanpa interpelasi pun bisa selesaikan. Mungkin gubernur membuka ruang untuk komunikasi,” papar Bestari. Selain Bestari, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga memberikan penjelasan di hadapan warga Jatibaru terkait hak interpelasi. Prasetyo mengatakan ada aturan yang harus dilewati sebelum mengajukan hak interpelasi. “Semua kita harus pakai aturan nah tata tertib ini yang kita pakai, tidak boleh melakukan perubahan peraturan yang sudah diterapkan,” kata Prasetyo. Meski demikian, tambah Prasetyo, DPRD DKI tetap berupaya agar hak interpelasi tetap terealisasi. Menurutnya permasalahan Tanah Abang harus segera diluruskan. “Ada 9 fraksi yang coba kita gugah hatinya. Kalau dibilang cukup nggak cukup kita berusaha tapi kelihatannya cukup, mudah-mudahan bapak berdoa. Sekali lagi hubungan saya dengan Anies-Sandi nggak ada masalah tapi soal pemerintahan ini harus dilempengin ajak ngobrol dong kita,” ujarnya. “Kenyataan yang ada sampai hari ini saya lihat Tanah Abang, saya masuk, sekarang sudah berantakan lagi Tanah Abang. Menyikapi ini semua mempertanyakan pada Anies-Sandi apa medianya yang namanya interpelasi, kalau memang ada suatu masalah PKL itu ada di lapangan di jalanan, ayo cari solusinya,” lanjut Prasetyo. Prasetyo kembali menegaskan untuk hak interpelasi harus mengikuti aturan yang ada. Dia tidak ingin melanggar tata tertib yang sudah dibuat. Maka dari itu, Edi meminta warga untuk bersabar terkait hak interpelasi. “Presiden dan anggota DPRD tidak boleh melakukan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini ada salah satu syarat mungkin pak Anies atau pak Sandi mungkin nggak tau, makanya kita ingatkan sekarang, itu tugas saya,” papar Prasetyo. Warga Jatibaru dan Komunitas Bangsa Bersatu sebelum menemui anggota DPRD sempat melakukan orasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam orasinya, mereka meminta agar Jalan Jatibaru dibuka dan meminta anggota DPRD untuk menandatangani segera dukungan hak interpelasi.

“Kita undang sopirnya, kita tanya sopirnya, dia merasa diancam. Ini kan yang digerakkan para sopir,” kata Shafruhan usai bertemu Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno serta Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Andri Yansyah di Balai Kota DKI, Selasa (30/1). Pantauan Republika pada Senin (29/1), sopir yang ikut demo mengemudikan angkot M03 rute Bendungan Hilir-Roxy, M08 Tanah Abang-Kota, M09 Tanah Abang-Kebayoran Lama, M10 Tanah Abang-Jembatan Lima, dan M11 Tanah Abang-Meruya. Shafruhan mengatakan, Organda DKI telah melakukan pertemuan pada pekan lalu dengan para sopir yang rutenya melewati Tanah Abang. Dia menyatakan, para sopir sebenarnya tidak ingin mengikuti aksi demonstrasi memblokir rute bus Transjakarta Explorer. Dia mengindikasikan, ada yang menggerakkan para sopir untuk terus turun ke jalan. Menurut Shafruhan, penataan kawasan Tanah Abang sudah disepakati Organda DKI dengan Dishubtrans DKI. Dia menegaskan, penataan tersebut malah bertujuan membantu pengemudi angkot. Pasalnya, sebelum ditata, kesemerawutan di kawasan Tanah Abang terus berlangsung dan justru merugikan angkot sendiri yang mobilitasnya terganggu. “Nah, kerugian yang diterima oleh pengusaha maupun pengemudi itu adalah waktu, uang karena bahan bakar lebih banyak yang keluar, sama energi,” kata Shafruhan. Dia menambahkan, dalam pertemuannya dengan Sandiaga dan Dishubtrans DKI, disepakati akan dilakukan penataan ulang terhadap rute angkot yang melewati kawasan Tanah Abang. Penataan ulang itu difokuskan untuk beberapa rute angkot yang terdampak akibat penutupan Jalan Jati Baru Raya. Pihaknya juga siap mendukung program One Karcis One Trip (OK-OTrip) agar semakin banyak angkot yang ikut program Pemprov DKI tersebut. ” Rerouting khususnya jenis mikrolet, supaya benar-benar nanti masuk wilayah-wilayah permukiman. Nah, ke depannya, nanti tidak ada lagi mikrolet yang ada di jalanan protokol begitu. Tadi, sudah sepakat sama Pak Kadis (Andri Yansyah), tim rerouting segera kita bentuk,” ujar Shafruhan. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan merasa ada yang memolitisasi kekisruhan di kawasan Tanah Abang. Hal itu terkait aksi para sopir angkot yang memblokade jalan hingga membuat bus Transjakarta Explorer terpaksa dihentikan. Anies mengatakan, tuntutan sopir angkot agar Jalan Jati Baru Raya kembali dibuka sedang dibicarakan dengan berbagai pihak. Pemprov DKI juga mengagendakan audiensi yang dikemas ngopi bareng dengan perwakilan sopir di Balai Kota DKI pada Rabu (31/1). Anies mengaku, ingin mendengar langsung aspirasi dari mereka. Anies menyatakan, ingin juga memberi pemahaman terkait penataan di Tanah Abang. “Karena (penataan Tanah Abang) ini insya Allah untuk kebaikan semuanya. Intinya, kita akan bicarakan baik-baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem di tempat itu,” ujar Anies. Pendapatan turun Para sopir angkot membatalkan aksi untuk mogok lagi pada Selasa lantaran terkendala izin. Salah seorang sopir angkot M08, Joni (50 tahun), mengatakan, aksi turun ke jalan tidak jadi dilakukan karena belum mengajukan izin ke kepolisian. Dia pun akhirnya memilih mengemudikan angkot untuk mencari penumpang di Jalan Jati Baru raya. ” Enggak jadi demo karena enggak ada izin,” katanya saat ditemui. Pantauan di lapangan, sejumlah angkot terlihat berjajar di depan Stasiun Tanah Abang yang mengarah ke Jalan Jati Baru Bengkel. Mereka mengangkut penumpang dan beroperasi seperti biasa. Sejumlah polisi, Satpol PP, dan personel Dishubtrans DKI tampak berjaga di seputar wilayah Tanah Abang. Mereka mengatur lalu lintas dan memastikan jalanan tidak tersendat. Namun, bus Transjakarta Explorer yang rata-rata sudah mengangkut 19 ribu penumpang per hari, belum beroperasi hingga menunggu situasi aman. Sopir angkot lainnya, Otong (50), menegaskan, ia dan rekannya akan terus menuntut hak terkait pembukaan Jalan Jati Baru Raya. Mereka menganggap penutupan jalan untuk dijadikan lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL) telah membuat kesempatan mendapatkan penumpang menjadi hilang. “Aneh peraturannya. Sebelumnya, peraturan enggak ada tuh yang benar-benar jalanan ditutup begitu,” ujar Otong kesal. Baik Otong dan Joni mengungkapkan, pendapatan mereka berkurang drastis sejak Jalan Jati Baru raya ditutup. Setelah dikurangi uang bahan bakar dan setoran ke bos, keduanya hanya membawa pulang uang tidak sampai Rp 50 ribu. Sementara, Joni menyatakan, penumpang dari Stasiun Tanah Abang kini tak ada lagi yang naik angkot. Karena itu, ia menuding keberadaan bus Transjakarta Explorer sebagai pemicunya. “Saya dari pagi sampai tengah hari begini, dapat Rp 17 ribu. Padahal, sebelumnya bisalah dapat Rp 50 ribu,” ujar Joni.  (Pengolah: erik purnama putra).

Opini Bangsa – Arti kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya melanggar hak orang lain. Zalim dalam ajaran Islam adalah meletakan sesuatu / perkara bukan pada tempatnya. Zalim juga bisa digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang lain dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan penganiayaan, kemungkaran, ketidak-adilan dan banyak lagi. Zalim pada dasarnya sifat keji dan hina, sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

seperti di kutip dari http://www.opini-bangsa.com

Paspamres jelas sudah menzalimi Anies, melanggar hak Gubernur, melakukan ketidakadilan, melakukan sikap yang hina yang seharusnya menggunakan akal baik sebagai manusia maupun dalam tugasnya sebagai paspamres. Paspamres rupanya tidak paham dengan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN , PASAL 13 yang bunyinya : “Tata tempat bagi penyelenggara dan / atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut : a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden, dan / atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan /atau Wakil Presiden.

seperti di kutip dari http://www.opini-bangsa.com

Kejadian tersebut bukan saja memalukan tetapi juga merupakan penghinaan kepada pejabat dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan. Sebagai warga Jakarta, saya juga marah melihat perbuatan tidak pantas tersebut yang dilakukan oleh Paspamres yang entah atas insiatif sendiri atau memang diperintahkan? Oleh sebab itu Presiden tentu harus meminta maaf dan saya percaya bahwa sebagai kepala negara beliau harus menunjukkan sikap yang memberi contoh kepada rakyatnya untuk menjunjung tinggi norma norma sopan santun, etika, protokoler yang selama ini diterapkan dengan baik apalagi ada dalam Undang Undang. Sekalipun itu kesalahan dari Paspamres, tentu Presiden bertanggung jawab karena mereka adalah anak buahnya.

seperti di kutip dari http://www.opini-bangsa.com

Secara politik, peristiwa ini tentu akan menimbulkan persepsi yang berbeda beda. Menurut saya , hal ini akan merugikan posisi politik presiden Joko Widodo. Panitia yang tidak menyebut nama Anies Baswedan padahal beliau adalah tuan rumah, tentu bukan hal yang tidak disengaja. Masyarakat akhirnya akan melihat bahwa sikap sikap penguasa saat ini sangatlah tidak elok. Demokrasi, toleransi, revolusi mental sepertinya betul betul hanya menjadi jargon dan slogan yang tidak ada artinya tetapi hanya disuarakan dengan keras tanpa makna.

seperti di kutip dari http://www.opini-bangsa.com

Betapa bedanya sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin saya yang belum lama ini dalam berpidato di acara Ulang Tahun Gerindra ke 10, ketua umum Prabowo Subianto menyampaikan : “ Lawan saja jangan kita fitnah, jangan kita hina, jangan kita jelek-jelekan. Angkat setinggi-tingginya yang baik baik, yang tidak baik tanam sedalam-dalamnya. Kita tidak boleh menganggap diri kita hebat, kita percaya bahwa setiap bangsa dalam keadaan yang sulit membutuhkan patriot patriot yang benar benar setia, yang ingin berbuat kebaikan untuk rakyat dan bangsanya. Marilah kita cari kebaikan, marilah kita cari kedamaian. Marilah kita jaga kedamaian. Jangan menganggap perdamaian dan kedamaian itu begitu saja. Pohon dan tanaman saja kita rawat dan kita jaga, apalagi KERUKUNAN, apalagi KEDAMAIAN, apalagi DEMOKRASI.”

Related Posts

Comments are closed.