Tanggapan Anton Charliyan Soal Iriawan Diusulkan Jadi Pj Gubernur

Tanggapan Anton Charliyan Soal Iriawan Diusulkan Jadi Pj Gubernur

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengomentari terkait Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen M Iriawan yang diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri. Anton menyebut Iriawan sebagai sosok yang dianggap netral. “Mungkin salah satu kriteria juga kenapa pak Iwan (Irjen Iriawan) mungkin paham dan mengerti pernah jadi Kapolda Jabar dan juga dianggap netral. Karena yang lain kalau dari partai kan mungkin kurang netral, yang saya denger gitu. Tapi saya nggak paham,” kata Anton saat menghadiri sekolah partai calon krpala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1/2018). Anton enggan menanggapi lebih lanjut soal usulan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri. “Saya ngggak bisa komentar karena itu kewenangan dari Mendagri. Saya tidak tahu. Apa ininya. Saya ngak ada kapasitas untuk mengomentari. Saya siapa saja yang jadi Plt yang penting harus netral, profesional dan mengerti tentang daerah Jabar,” tuturnya. Selain itu, Anton menegaskan netralitas Polri tak perlu diragukan lagi. Jika anggota Polri kedapatan berpihak pada salah satu calon, maka mereka akan ditindak tegas. “Justru kalau Polri ini dari awal dilatih untuk netral. Ada nggak Polri-TNI yang berpihak, itu tidak ada setahu saya. Dan yang mencalonkan banyak mungkin dari, kan nggak jaminan menang juga. Karena nggak pernah berpolitik. Jadi nggak mengerti kurang paham apa politik,” tuturnya. “Kalau masalah itu terserah beliau (netralitas) cuma kan kita gitu. Kalau kita diperintahkan netral, netral. Boleh lihat Polri sampai saat ini Alhamdulillah netral di semua ini sebuah bukti. Ada nggak yang nggak netral pasti kami di tindak secara profesi,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara pasca habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Sementara Asops Kapolri Irjen M Iriawan juga diusulkan memimpin Jabar sebagai penjabat karena Ahmad Heryawan alias Aher juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur. Baik Tengku Erry maupun Aher, masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni mendatang. Penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral. Apalagi di Jabar ada jenderal polisi yang maju di Pilkada serentak.

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengomentari terkait Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen M Iriawan yang diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri. Anton menyebut Iriawan sebagai sosok yang dianggap netral. “Mungkin salah satu kriteria juga kenapa pak Iwan (Irjen Iriawan) mungkin paham dan mengerti pernah jadi Kapolda Jabar dan juga dianggap netral. Karena yang lain kalau dari partai kan mungkin kurang netral, yang saya denger gitu. Tapi saya nggak paham,” kata Anton saat menghadiri sekolah partai calon krpala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1/2018). Anton enggan menanggapi lebih lanjut soal usulan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri. “Saya ngggak bisa komentar karena itu kewenangan dari Mendagri. Saya tidak tahu. Apa ininya. Saya ngak ada kapasitas untuk mengomentari. Saya siapa saja yang jadi Plt yang penting harus netral, profesional dan mengerti tentang daerah Jabar,” tuturnya. Selain itu, Anton menegaskan netralitas Polri tak perlu diragukan lagi. Jika anggota Polri kedapatan berpihak pada salah satu calon, maka mereka akan ditindak tegas. “Justru kalau Polri ini dari awal dilatih untuk netral. Ada nggak Polri-TNI yang berpihak, itu tidak ada setahu saya. Dan yang mencalonkan banyak mungkin dari, kan nggak jaminan menang juga. Karena nggak pernah berpolitik. Jadi nggak mengerti kurang paham apa politik,” tuturnya. “Kalau masalah itu terserah beliau (netralitas) cuma kan kita gitu. Kalau kita diperintahkan netral, netral. Boleh lihat Polri sampai saat ini Alhamdulillah netral di semua ini sebuah bukti. Ada nggak yang nggak netral pasti kami di tindak secara profesi,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara pasca habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Sementara Asops Kapolri Irjen M Iriawan juga diusulkan memimpin Jabar sebagai penjabat karena Ahmad Heryawan alias Aher juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur. Baik Tengku Erry maupun Aher, masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni mendatang. Penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral. Apalagi di Jabar ada jenderal polisi yang maju di Pilkada serentak.

Partai Golkar tak mempersoalkan Asops Kapolri Irjen M Iriawan diusulkan jadi penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Namun Golkar meminta Iriawan menjaga netralitasnya saat Pilkada jika diangkat jadi Pj Gubernur. “Yang harus dipastikan adalah Kepolisian harus menunjukkan sikap yang betul-betul netral dalam menghadapi Pilkada tersebut sehingga dugaan banyak pihak bahwa Polisi tidak menunjukkan netralitasnya dalam Pilkada, maka potensi bagi kecurigaan publik itu tertepiskan gitu,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakbar, Kamis (25/1/2018). Pasalnya di Pilgub Jabar ada Irjen Anton Charliyan yang maju jadi cawagub. Golkar berharap tak ada konflik kepentingan dengan Iriawan nantinya. “Sejauh tidak ada conflict of inerest ya tidak masalah itu adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat siapa yang ada di kantor Gubernur tersebut di Provinsi tersebut,” imbuh Ace. Sementara itu, Ketua DPP Golkar Zainudin Amali meminta Iriawan berlaku objektif saat Pilkada di Jabar berlansung. Ia juga akan bertanya kepada Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar. “Kita sangat berharap Pak Iwan berlaku objektif dan kalau toh juga tidak, itu ada Bawaslu dan kemudian kita sendiri akan mengawasi. Kita berharap, laporan masyarakat kepada kami di Komisi II,” sebut Amali yang juga Ketua Komisi II DPR.

Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan rencana penunjukan dua jenderal Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur tahun ini. PAN memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum. “Ini bisa mempengaruhi netralitas Polri di Pilkada,” ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (26/1/2018). Eddy menegaskan, pengangkatan Pj gubernur hendaknya tetap mengacu pada prinsip netralitas Polri dan ASN (aparatur sipil negara) dalam pelaksanan pilkada. Dia menyebut Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu juga pernah mengimbau agar anggota Polri, TNI dan ASN netral dalam pilkada. Jika usulan itu benar-benar diterapkan, dia memandang masyarakat bisa bertanya-tanya ke pemerintah terkait kebijakan itu. Eddy juga mengingatkan soal Irjen (Pol) Anton Charliyan yang maju sebagai cawagub di Pilgub Jabar. “Karena di Jabar ada anggota Polri yang menjadi peserta pilgub,” tuturnya. Eddy memandang seharusnya Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini yang berwenang ialah Mendagri Tjahjo Kumolo, memberdayakan penjabat eselon I mereka sebagai Pj gubernur. Dia berharap pemerintah benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. “Kemendagri bisa memberdayakan eselon 1 dari daerah tersebut seperti Sekda (sekretaris daerah) yang relatif lebih mengerti masalah. Penunjukan ini bisa mengganggu reputasi Polri,” sebut Eddy. Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. “Saya yang minta. Keputusan belum tahu, kan menunggu Keppresnya,” kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/1) kemarin.

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan dimulai pada 15 Februari nanti. Sebelum masa “panas” dalam Pilkada ini dimulai, satu per satu polemik sudah mengemuka. Misalnya soal wacana pengangkatan polisi aktif sebagai penjabat (Pj) gubernur yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul setelah rapat pimpinan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/) kemarin. Saat itu Martinus hanya mengungkapkan “informasi yang dia terima,” bahwa “untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan dan untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Martuani Sormin yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri saat ini.” Jika terealisasikan, Iriawan akan menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa tugasnya per 13 Juni 2018 nanti, ketika gubernur dan wakil gubernur baru belum terpilih. Sementara Martuani ditugaskan menggantikan Tengku Erry yang akan bebas tugas per 17 Juni nanti. Isu ini terus bergulir sampai kemudian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri yang memberikan klarifikasi. Ia mengatakan kalau dua nama yang disebut Martinus atas usulannya sendiri. Menurutnya usulan ini lebih karena kurangnya sumber daya yang ada. “Bagi saya sebagai Mendagri, saya tidak mungkin melepas 17 Provinsi seluruhnya ke pejabat eselon I [sebagai pj gubernur]. Kalau semua dilepas kosong Kemendagri,” ujar Tjahjo. Namun, hal ini katanya, baru sebatas usulan, dan baru akan benar-benar resmi ketika ada keputusan dari presiden.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016, disebutkan bahwa “untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Sementara dalam Permendagri No 1/2018 Pasal 4 ayat 2: “penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.” Apa yang dimaksud “pejabat tinggi madya” berdasarkan Pasal 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang tergolong ke eselon I A dan eselon I B. Sementara dua orang calon Pj tersebut, menurut Tjahjo, setara pejabat tinggi madya. Persoalannya Polri punya aturan sendiri yang bertolak belakang dengan wacana tersebut. Segala yang berkaitan dengan Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU tersebut jelas diatur “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, pasal tersebut cukup jelas dan tidak multi tafsir. Kalau memang tetap jadi Pj dan tetap berstatus polisi aktif, maka aturan jelas dilanggar. “Aturannya harus mundur. Dampaknya jika mereka tidak mundur akan muncul anggapan pro pada partai yang mengusung, meskipun mereka bilang tidak,” ujar Agus kepada Tirto, Jumat (26/1/2018). “Asal keduanya sudah mengundurkan diri dari Polri tidak masalah. Itu aturannya,” katanya. Tjahjo jelas sama sekali tidak melirik aturan ini, meski dasar hukumnya sama-sama punya posisi setara: UU (antara UU Pilkada dan UU Polri).

seperti di kutip dari https://tirto.id

Dalam kondisi dimana ada dua subjek hukum yang diatur dengan dalil UU yang berbeda, Hifdzil Alim, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan semua harus dikembalikan pada konteksnya. “Tidak bisa polisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Ini bukan lagi Orde Baru yang di mana militer maupun polisi masuk dalam struktur pemerintah daerah. Original intent [interpretasi yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang merumuskan peraturan] aturan itu bilang pejabat daerah bukan dari polisi,” katanya kepada Tirto via telepon. “[Polisi jadi pj gubernur] tidak kuat kalau pakai dalil UU Pilkada. Meski mereka pakai dasar itu, tapi mesti lihat apa dasar pembentukannya. Itu harus dilihat, tidak bisa tiba-tiba boleh begitu, sebab dari reformasi kita sudah menolak polisi dan militer masuk struktur sipil,” katanya. Direktur Imparsial Al Araf berkata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak menunjuk Pj Gubernur yang berpotensi mengundang sorotan publik. Menurutnya, penugasan Pj Kepala Daerah dari unsur kepolisian dapat menarik kecurigaan masyarakat. “Apalagi jika di wilayah itu terdapat kandidat dari latar belakang TNI atau Polri, maka sebaiknya Pj gubernurnya jangan berasal dari TNI atau Polri untuk menghindari kecurigaan publik bahwa hal itu bagian dari langkah demi kepentingan politik tertentu,” ujar Al Araf kepada Tirto.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan ada alasan mengapa bukan Sekretaris Daerah (Sekda) saja yang jadi Pj gubernur–yang jelas lebih tidak menimbulkan polemik. Menurutnya, penunjukan Sekda berpotensi menguntungkan petahana. “Pembicaraan di tingkat [pemerintah] pusat, Sekda kan ASN, punya anak buah, dikhawatirkan [kalau jadi pj gubernur] akan berpihak pada petahana yang akan maju. Kalau di daerah takutnya akan men- setting . Supaya jaga netralitas saja, kita isi yang lain,” ujar Arief di kantornya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Namun Direktur Imparsial, Al Araf, justru mengatakan bahwa penunjukan polisi (dan TNI) sebagai pj lah yang justru akan bermasalah. “Jika di wilayah itu terdapat kandidat dari latar belakang TNI atau Polri, maka sebaiknya Pj gubernurnya jangan berasal dari TNI atau Polri. Ini untuk menghindari kecurigaan publik bahwa hal itu bagian dari langkah demi kepentingan politik tertentu,” ujar Al Araf. “Presiden juga seharusnya dapat memerintahkan Mendagri untuk memilih Pj yang nantinya tidak akan menimbulkan kecurigaan,” tambahnya. Kecurigaan Al Araf senada dengan wacana yang berkembang. Di dua tempat dimana polisi aktif diwacanakan jadi Pj gubernur, di sana lah ada kandidat yang berlatar sama. Pada Pilkada Jawa Barat, jabatan terakhir Tubagus Hasanuddin adalah Staf Mabes TNI Angkatan Darat, sementara Anton Charliyan pernah jadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Mereka diusung PDI Perjuangan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar. Sementara untuk Pilkada Sumatera Utara, kandidat yang memiliki latar belakang TNI adalah Edy Rahmayadi. Edy pensiun dengan jabatan terakhir Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia diusung PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan NasDem.

Related Posts

Comments are closed.