Tak Ikut-ikutan PDIP, Hanura Belum Mau Ajukan Interpelasi ke Anies

Tak Ikut-ikutan PDIP, Hanura Belum Mau Ajukan Interpelasi ke Anies

Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta masih menimbang pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Hanura DKI memberikan tenggang waktu kepada Anies untuk memperbaiki kinerjanya. “Ya jadi menurut saya, kita (Fraksi Hanura) kasih kesempatan dulu. Kita evaluasi secara keseluruhan, beri kesempatan dulu 100 hari ini kepada Anies-Sandi. Bisa lah kita lihat kinerja beliau selama 100 hari,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevil saat dihubungi detikcom, Jumat (26/1/2018). Fraksi Hanura sendiri menyoroti dua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Anies. Pertama, mengenai penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, kemudian mengenai program rumah DP Rp 0. “Tanah Abang dia tabrak, DP Rp 0 persen tanahnya belum jelas. Kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba launching DP RP 0, tanah siapa? Anggarannya dari anggaran mana? Ini kan harus jelas,” papar Veri. Hanura meminta Anies memperbaiki dua kebijakan itu. Jika tidak ada perbaikan, Fraksi Hanura akan mengikuti wacana PDIP yang ingin mengajukan hak interpelasi kepada Anies. “Kita akan tunggu 1-2 bulan ini. Kalau tetap melakukan hal yang bertabrakan dengan UU, Hanura paling duluan yang melakukan hak interpelasi,” tutupnya. Wacana pengajuan hal interpelasi kepada Anies pertama kali dilontarkan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebelumnya mengatakan hak interpelasi diajukan karena beberapa kebijakan Anies dinilai menabrak UU. Fraksi PDIP menyebutkan setidaknya dua kebijakan Anies yang melanggar UU. Pertama, penataan kawasan Tanah Abang, kedua mengenai pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas. “Bolak balik saya sudah sampaikan dengan banyaknya UU yang dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi Fraksi PDIP sedang mengkaji ke arah interpelasi. Arah kita akan ke sana,” kata Gembong, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta masih menimbang pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Hanura DKI memberikan tenggang waktu kepada Anies untuk memperbaiki kinerjanya. “Ya jadi menurut saya, kita (Fraksi Hanura) kasih kesempatan dulu. Kita evaluasi secara keseluruhan, beri kesempatan dulu 100 hari ini kepada Anies-Sandi. Bisa lah kita lihat kinerja beliau selama 100 hari,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevil saat dihubungi detikcom, Jumat (26/1/2018). Fraksi Hanura sendiri menyoroti dua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Anies. Pertama, mengenai penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, kemudian mengenai program rumah DP Rp 0. “Tanah Abang dia tabrak, DP Rp 0 persen tanahnya belum jelas. Kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba launching DP RP 0, tanah siapa? Anggarannya dari anggaran mana? Ini kan harus jelas,” papar Veri. Hanura meminta Anies memperbaiki dua kebijakan itu. Jika tidak ada perbaikan, Fraksi Hanura akan mengikuti wacana PDIP yang ingin mengajukan hak interpelasi kepada Anies. “Kita akan tunggu 1-2 bulan ini. Kalau tetap melakukan hal yang bertabrakan dengan UU, Hanura paling duluan yang melakukan hak interpelasi,” tutupnya. Wacana pengajuan hal interpelasi kepada Anies pertama kali dilontarkan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebelumnya mengatakan hak interpelasi diajukan karena beberapa kebijakan Anies dinilai menabrak UU. Fraksi PDIP menyebutkan setidaknya dua kebijakan Anies yang melanggar UU. Pertama, penataan kawasan Tanah Abang, kedua mengenai pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas. “Bolak balik saya sudah sampaikan dengan banyaknya UU yang dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi Fraksi PDIP sedang mengkaji ke arah interpelasi. Arah kita akan ke sana,” kata Gembong, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta mendesak Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota mengusut anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hanura DKI berharap pengusutan itu menjadi tugas pertama KPK Ibu Kota. “Oh ya dong. Kan KPK sudah dibentuk Anies. Coba lakukan, tugas pertama KPK yang dibentuk Anies, coba lakukan pengusutan itu. Jangan terima gaji aja,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevil saat dihubungi detikcom , Jumat (26/1/2018). Veri menilai alasan yang disampaikan Sekda DKI Saefullah bahwa ada kesalahan input tak bisa diterima. Fraksi Hanura pun meminta Inspektorat Pemprov DKI ikut bergerak mengusut. “Nggak bisa kalau hanya bilang kesalahan ketik, itu lucu. Saya minta sama inspektorat usut. Buat apa dia bikin-bikin KPK kalau hanya untuk melindungi dia, itu namanya tajam ke bawah,” ujar Veri. Saefullah sebelumnya mengatakan anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Anies merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI. Namun, menurutnya, ada kesalahan input. “Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya,” ucapnya. Tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) salah satu bagian renovasi rumah dinas Anies adalah pembuatan elevator atau lift dengan anggaran sebesar Rp 750 juta. Namun, anggaran kegiatan itu tidak masuk dalam APBD DKI 2018.

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja berkunjung ke kantor PT Mass Rapid Transit (MRT Jakarta) di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat pada Kamis (25/1/2018) . Dalam kunjungan itu, Anies menyampaikan harapannya di hadapan sekitar 200-an karyawan MRT Jakarta . Pertama, MRT Jakarta yang dianggap memiliki budaya kerja yang positif diharapkan terus memunculkan budaya positif seperti contoh sederhana pada budaya safety induction sebelum memasuki gedung. “Kebiasaan menjalankan aturan, kerja sama tim, dan komunikasi yang baik perlu terus dipertahankan,” kata Anies, dikutip dari keterangan resmi MRT Jakarta, Jumat (26/1/2018). Selan itu, menurut Anies di masa depan, MRT Jakarta bukan hanya sekedar transportasi yang memindahkan orang, namun juga sebagai institusi yang menumbuhkan budaya baru di Jakarta, bahkan Indonesia yakni budaya antre. “Kereta yang tepat waktu akan menumbuhkan kebiasaan disiplin dan tepat waktu masyarakat kita, termasuk budaya antre. Teman-teman sekalian patut berbangga akan memulai budaya-budaya tersebut kepada sekitar 174 ribu orang setiap hari,” lanjut Anies. Terakhir, dengan hadirnya MRT Jakarta diharapkan menjadi pelopor ruang interaksi bagi semua lapisan masyarakat. Ruang interaksi sosial ini diperlukan, karena saat ini tanpa disadari, masyarakat Jakarta tidak dalam sistem transportasi yang sama atau tersegregasi sesuai level ekonominya. “Saya yakin MRT Jakarta akan menjadi ruang interaksi antarwarga,” ucapnya. MRT Jakarta sendiri ditargetkan beroperasi pada Maret 2019 mendatang, dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). MRT Jakarta tahap satu akan melewati 13 stasiun, antara lain Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, hingga Stasiun Blok M. Selanjutnya, perjalanan berlanjut hingga Stasiun Sisingamangaraja, Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas, dan terakhir di Stasiun Bundaran HI. Perjalanan menggunakan MRT dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. (eds/eds)

“Bu Risma sebagai Wali Kota Surabaya sangat dicintai masyarakat, sehingga dari PDIP menghormati pilihan Ibu Risma,” kata Hasto kepada wartawan di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).  Tri Risma berulang kali menolak maju di Pilkada Jawa Timur. Penolakan itu bahkan disampaikan langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “PDIP menghormati pilihan Ibu Risma untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya di Kota Surabaya,” kata Hasto.  Koalisi PDIP dan PKB yang mengusung Syaifullah Yusup dan Abdullah Azwar Anas di Pilkada Jawa Timur dirundung prahara. Azwar Anas memilih mundur setelah foto-foto syur yang diduga dirinya bersama seorang wanita beredar di media sosial. Hingga saat ini, PDIP belum memutuskan untuk pengganti Azwar Anas. Hasto telah mengutuk keras kampanye hitam kepada Azwar Anas. 

Kegiatan yang dilaksanakan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Langkah itu ditempuh untuk mencegah berbagai embrio yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang sedang berjuang mencapai tujuan nasional. “Alasan apapun, tidak bisa karena walau kita negara demokrasi negara yang punya kebebasan mengekspresikan pendapat, tapi ada batasannya kebebasan dibatasi tidak mutlak, batasannya apa? hukum. Pada saat sudah melanggar hukum kita akan menyelesaikan,” kata Wiranto menegaskan. Pemerintah, menurut dia, punya kewenangan untuk menegakkan hukum agar organisasi yang ada di Indonesia sesuai dengan landasan hukum Indonesia. “Kita punya hukum positif di Indonesia, pemerintah dengan kewenangannya dapat melaksanakan langkah apa saja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar dia.

seperti di kutip dari http://news.liputan6.com

“Kalau soal ormas-ormas yang nyata-nyata tidak memenuhi lagi ketentuan dalam UU keormasan, atau nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara kita kan sudah ada proses hukumnya, tunggu saja,” ucap  Wiranto . Saat ini Kejaksaan Agung sedang menunggu pengumpulan bukti-bukti dari Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk diajukan ke pengadilan negeri. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai tanggal pengajuan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah. Dalam sidang pemeriksaan, ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggap permohonan dicatat. Jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Namun bukan menjelekkan Prabowo seperti curahan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mataliltti yang mengaku diminta duit Rp 40 miliar untuk maju Pilkada Jawa Timur. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya @ridwankamil justru membenarkan penjelasan Partai Gerindra. “Twit admin @Gerindra ini benar. Saya bersaksi. waktu pilwalkot BDG, Pak Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeser pun utk tiket pilkada. Hatur Nuhun,” cuit Ridwan yang diakses Kantor Berita Politik RMOL, menjawab mention akun Twitter @Gerindra . Ridwan yang akrab disapa Kang Emil juga menjelaskan, terpaksa berpisah di Pilkada Jawa Barat karena tidak bisa memenuhi syarat menjadi kader Gerindra.   “Di pilgub Jabar ini kami berpisah, krn syarat menjadi kader partai yg tidak mampu sy penuhi,” kicauan lanjut Emil. Sebelumnya, akun Gerindra membantah adanya mahar di partai tersebut, apalagi terkait mahar politik seperti yang disebut-sebut La Nyalla. “Silakan konfirmasi langsung kepada pak @jokowi , @basuki_btp , @ridwankamil , @aniesbaswedan , dan @sandiuno yang pernah kami dukung dan berhasil menjadi kepala daerah,” kicau Partai Gerindra dalam akun Twitter -nya, Kamis (11/1). Gerindra menyebut bukan hanya La Nyalla kader Gerindra yang batal maju sebagai cagub. Selain La Nyalla, masih ada Ferry Juliantono dan Gus Irawan. Namun mereka disebut menerima keputusan partai. [wid]

Related Posts

Comments are closed.