Tak Copy-Paste Kemenangan di DKI, PAN: Strateginya Beda

Tak Copy-Paste Kemenangan di DKI, PAN: Strateginya Beda

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya bersama Gerindra dan PKS tidak bisa meniru (copy-paste) kemenangan di Pilgub DKI ke daerah lain. Mekanisme dan strategi pemenangan di DKI berbeda dengan Pilgub lainnya. Namun Eddy menyebut PAN, PKS, dan Gerindra yang berkoalisi di 5 provinsi pada Pilkada 2018 akan membawa semangat yang sama di Pilgub DKI. Semangat itu salah satunya semangat kerjasama. “Mungkin konsepnya tidak, karena kan berbeda Pilkada DKI dan Pilkada lainnya. Jadi yang kita bawa itu adalah semangat kerjasamanya, karena kita bekerjasama dengan sangat baik di Pilkada DKI itu, semangatnya itu semangat yang positif, sinerginya baik sekali, itu yang akan kita bawa,” ujar Eddy kepada detikcom , Sabtu (13/1/2018). Eddy mencontohkan kerjasama yang baik antara PAN, PKS, dan Gerindra dalam memenangkan Pilgub DKI. Saat itu ketiga partai tersebut saling gotong royong membantu pemenangan tanpa membebani pasangan calon. “Jadi partai sendiri nanti yang ada mencetak atribut sendiri untuk pemenangan pasangan calon. Jadi tidak serta merta menunggu dari partai atau bantuan dari Paslon, ya nggak,” jelasnya. Menurut Eddy mekanisme dan strategi di setiap provinsi berbeda dalam memenangkan Pilgub. “Karena kan Jawa Barat saja berbeda dengan DKI, Jawa Tengah juga, masyarakatnya berbeda, daerahnya berbeda, kulturnya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan,” katanya. Eddy juga mengatakan jika PAN, PKS dan Gerindra tidak bisa membentuk koalisi secara eksklusif di seluruh daerah di Pilkada 2018. Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah juga melibatkan partai politik lainnya. “Bisa aja loh di Pilgub tertentu PAN, Gerindra, PKS itu nggak cukup kursinya, bisa saja, jadi harus ngundang partai lain. Dan ini nggak bisa esklusif PAN, Gerindra, PKS. Kita di tempat-tempat lain juga bekerjasama dengan Golkar, PDIP, NasDem, dengan Hanura, kita kerjasama dengan semua partai,” ucapnya. Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath Al-Khaththath mengatakan imam besar FPI Habib Rizieq, yang saat ini berada di Arab Saudi, berpesan agar semangat 212 di DKI ditularkan ke daerah lain. Habib Rizieq menitipkan pesan kepada tiga ketum partai itu agar mengusung calon yang direkomendasikan oleh para ulama. “Pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, meminta kepada tiga pimpinan partai supaya meng-copas (copy-paste) yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan di provinsi-provinsi lain. Nah, tentunya saya nggak tahu apakah ada mispersepsi seolah-olah kita mendukung dengan cek kosong. Mungkin pemahaman mereka seperti itu,” tutur Al-Khaththath di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

Baca juga : 45653 berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Sohibul Iman mengungkapkan alasan partainya berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional ( PAN ) di sejumlah daerah, pada Pilkada 2018 . Ketiga partai politik itu sepakat berkoalisi untuk Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. “Ya di dalam menentukan kebersamaan kami bertiga, tentu saja kami punya pegangan,” ujar Sohibul di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (24/12/2017) malam. Menurut dia, pertimbangan koalisi tersebut karena hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, PKS, Gerindra, dan PAN sama-sama mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies-Sandiaga berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dan mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. “Tentu saja juga ini ada semangat ingin melanjutkan apa yang pernah kami raih di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Pada waktu itu kami bertiga, dengan dukungan rakyat Jakarta, kami bisa mensinergikan tiga partai ini dan mendapatkan kemenangan,” ucap Sohibul. Selain itu, koalisi solid terbangun lantaran kekuatan masing-masing partai di sejumlah provinsi tersebut. “Kekuatan kami sendiri, tiga partai ini di tempat-tempat tersebut, kami nilai insya allah kita bisa mensinergikan kekuatan itu untuk meraih kemenangan,” katanya. “Saya kira hal tersebut yang membuat kami kemudian menyepakati di provinsi-provinsi tersebut tetap bersama-sama (koalisi),” ujar Sohibul. Kompas TV Menjelang tahun politik Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah gara-gara beda pilihan dalam Pilkada.


Baca juga :

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Kompas.com / Kurnia Sari Aziza) dakwatuna.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali meminta bantuan kepada pemilik lahan di kawasan hulu Depok untuk bersedia menjual tanahnya kepada Pemerintah Provinsi DKI. Tanah itu akan digunakan untuk pembuatan danau. Basuki mengatakan, Pemprov DKI tidak akan mencampuri urusan Pemerintah Kota Depok untuk memberi izin mendirikan bangunan apa pun di wilayahnya. Namun, untuk mencegah terjadinya banjir kiriman di Jakarta, Basuki meminta agar pemilik lahan di hulu sungai Depok untuk dijadikan danau. “Kenapa? Karena air lu itu buangnya ke Jakarta, Bos! Kalau air lu buangnya ke langit, gue enggak ada urusan,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (22/11/2013). Menurut Basuki, daripada lahan itu dibangun, lebih baik dijadikan danau untuk menampung air hujan sehingga mengurangi risiko banjir di Jakarta. Namun, seandainya pemilik lahan tidak mau menjual lahan mereka, Pemprov DKI tidak bisa memaksa karena bukan menjadi wewenangnya. Basuki mengatakan, peran dan intervensi pemerintah pusat sangat penting untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. “Kalau gue jadi Presiden, tinggal periksa harta semua pejabat sekeliling itu. Asal hartanya dari mana, biaya hidup dari mana, bayar pajak apa enggak. Kalau sekarang, susah, harus otonomi daerah dulu,” tuduhnya seraya tertawa, sebagaimana dilansir Kompas . Saat ini, Pemprov DKI sedang mencari para pemilik lahan di kawasan hulu yang mau menjual lahan mereka. Menurut Basuki, Pemprov DKI bersedia membeli dan membuatnya menjadi danau. Pengelolaan danau itu akan diserahkan kepada pemerintah setempat. Tanggapan Walikota Depok Pernyataan Ahok tersebut ditanggapi dingin oleh Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail enggan menanggapi pernyataan Ahok. Menurutnya, setiap wilayah mempunyai masalah yang berbeda-beda, untuk itu ia meminta Ahok, untuk fokus mengurus wilayah Jakarta. “Urus saja urusan masing-masing tidak perlu saya komentari,” ujarnya, Jumat (22/11/13), sebagaimana dilansir Depoknews . Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Edy Sitorus menyebutkan bahwa ucapan Ahok itu merupakan bentuk lepas tanggungjawab Ahok dalam mengatasi banjir di Jakarta. “Dulukan Jokowi-Ahok berjanji akan mengatasi banjir, namun hingga saat ini tak teratasi juga, sehingga dia menuduh Depok biang keladi banjir. Pernyataan Ahok itu kurang bertanggungjawab,” tuturnya, Jumat (15/11/13). “DKI harus mempunyai master plan untuk menangani banjir. Selama ini tidak ada. Gubernur Jawa Barat juga dapat bersinergi dengan Jakarta. Caranya membuat master plan juga. Karena dari Bekasi dan Depok terdapat sungai yang menuju Jakarta,” kata Sitorus. Di Jakarta memang terdapat aliran sungai yang mengalir dari Depok, salah satunya yaitu sungai Ciliwung. Selain dari Depok, Jakarta juga terdapat sungai-sungai lain yang mengalir dari Tangerang Banten dan Bekasi Jawa Barat. Hal tersebut terjadi secara alamiah karena permukaan tanah Jakarta yang lebih rendah. (Laksono Hari Wiwoho/Kompas/depoknews/dakwatuna/hdn) Redaktur: Ardne Beri Nilai: Loading…

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya bersama Gerindra dan PKS tidak bisa meniru (copy-paste) kemenangan di Pilgub DKI ke daerah lain. Mekanisme dan strategi pemenangan di DKI berbeda dengan Pilgub lainnya. Namun Eddy menyebut PAN, PKS, dan Gerindra yang berkoalisi di 5 provinsi pada Pilkada 2018 akan membawa semangat yang sama di Pilgub DKI. Semangat itu salah satunya semangat kerjasama. “Mungkin konsepnya tidak, karena kan berbeda Pilkada DKI dan Pilkada lainnya. Jadi yang kita bawa itu adalah semangat kerjasamanya, karena kita bekerjasama dengan sangat baik di Pilkada DKI itu, semangatnya itu semangat yang positif, sinerginya baik sekali, itu yang akan kita bawa,” ujar Eddy kepada detikcom , Sabtu (13/1/2018). Eddy mencontohkan kerjasama yang baik antara PAN, PKS, dan Gerindra dalam memenangkan Pilgub DKI. Saat itu ketiga partai tersebut saling gotong royong membantu pemenangan tanpa membebani pasangan calon. “Jadi partai sendiri nanti yang ada mencetak atribut sendiri untuk pemenangan pasangan calon. Jadi tidak serta merta menunggu dari partai atau bantuan dari Paslon, ya nggak,” jelasnya. Menurut Eddy mekanisme dan strategi di setiap provinsi berbeda dalam memenangkan Pilgub. “Karena kan Jawa Barat saja berbeda dengan DKI, Jawa Tengah juga, masyarakatnya berbeda, daerahnya berbeda, kulturnya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan,” katanya. Eddy juga mengatakan jika PAN, PKS dan Gerindra tidak bisa membentuk koalisi secara eksklusif di seluruh daerah di Pilkada 2018. Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah juga melibatkan partai politik lainnya. “Bisa aja loh di Pilgub tertentu PAN, Gerindra, PKS itu nggak cukup kursinya, bisa saja, jadi harus ngundang partai lain. Dan ini nggak bisa esklusif PAN, Gerindra, PKS. Kita di tempat-tempat lain juga bekerjasama dengan Golkar, PDIP, NasDem, dengan Hanura, kita kerjasama dengan semua partai,” ucapnya. Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath Al-Khaththath mengatakan imam besar FPI Habib Rizieq, yang saat ini berada di Arab Saudi, berpesan agar semangat 212 di DKI ditularkan ke daerah lain. Habib Rizieq menitipkan pesan kepada tiga ketum partai itu agar mengusung calon yang direkomendasikan oleh para ulama. “Pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, meminta kepada tiga pimpinan partai supaya meng-copas (copy-paste) yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan di provinsi-provinsi lain. Nah, tentunya saya nggak tahu apakah ada mispersepsi seolah-olah kita mendukung dengan cek kosong. Mungkin pemahaman mereka seperti itu,” tutur Al-Khaththath di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan kemenangan di Pilgub DKI tidak bisa ditularkan (dicopy-paste) sepenuhnya ke Pilgub di daerah lain. Menurut Mardani setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dalam kontestasi Pilkada. “Tentu sprit kemenangan DKI mau ditularkan, tetapi tiap daerah punya kekhasan, lain lubuk lain belalang. Jadi strateginya akan berbeda satu daerah dengan daerah lain,” ujar Mardani kepada detikcom , Jumat (12/1/2018). Namun spirit kemenangan di Pilgub DKI akan tetap dibawa ke Pilgub di daerah lain. Mardani mengatakan spirit bersama umat dalam membela Islam dan ulama menjadi salah satu spirit yang akan dibawa. “Yang pertama tentu spirit bersama umat, karena kita punya ikatan ideologis, agar bela Islam, bela ulama dapat menjadi ruh kita,” katanya. Mardani juga mencontohkan salah satu strategi yang menjadi kemenangan di Pilgub DKI. Salah satunya adanya tim yang disebut semut hitam. “Tetapi bahwa salah satu kemenangan DKI itu ada pasukan semut hitam namanya. Gabungan dari seluruh sayap, kemarin kan ada Gerindra, PKS, PAN, kemudian relawan Mas Anies, Bang Sandi, semua di kelurahan bikin kelompok yang memetakan RT/RW, siapa tokohnya, siapa institusinya, bagaimana pendekatannya dan bagaimana plotingnya. Sesudah itu mereka jagain, sampai sekarang pun masih dijaga,” jelasnya. Menurut Mardani tim semut hitam di Pilkada DKI dapat diaplikasikan ke Pilgub lain dengan model yang berbeda. “Disesuaikan kontennya dengan keperluan tiap wilayah,” ungkapnya. Mardani juga mengatakan Pilkada berbeda degan gerakan 212. Untuk itu PKS, PAN, dan Gerindra yang berkoalisi di Pilgub DKI tidak dapat juga berkoalisi secara permanen di seluruh Pilkada. “Pilkada ada syaratnya, ada yang kursinya tidak cukup harus berkoalisi, ada urusan keterwakilan komposisi tiap penduduk, ada tentang dana saksi yang harus ditanggung ramai-ramai. Nah dari banyak hal ini kita berusaha sebisa mungkin menyatu tapi tetap memberi ruang kalau ada ijtihad, ini kan wilayah ijtihad namanya, wilayah tafsir masing-masing dan kerjasamanya tetap dijaga,” imbuh Mardani. Sebelumnya, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath Al-Khaththath mengatakan imam besar FPI Habib Rizieq, yang saat ini berada di Arab Saudi, berpesan agar semangat 212 di DKI ditularkan ke daerah lain. Habib Rizieq menitipkan pesan kepada tiga ketum partai itu agar mengusung calon yang direkomendasikan oleh para ulama. “Pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, meminta kepada tiga pimpinan partai supaya meng-copas (copy-paste) yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan di provinsi-provinsi lain. Nah, tentunya saya nggak tahu apakah ada mispersepsi seolah-olah kita mendukung dengan cek kosong. Mungkin pemahaman mereka seperti itu,” tutur Al-Khaththath di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

KPK mengaku memiliki bukti yang sangat kuat untuk memproses Fredrich Yunadi atas dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan tersangka e-KTP Setya Novanto. KPK akan memproses Fredrich seefektif mungkin. “Bahwa orang ini, kita sudah punya bukti yang sangat kuat dan meyakinkan. Kita akan proses seefektif mungkin,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). KPK belum menyimpulkan siapa aktor utama yang menghalangi penyidikan Novanto. KPK masih memproses sejumlah pihak. “Kita belum sampai pada kesimpulan klasifikasi aktor, apalagi ditanya aktor utama atau bukan. Yang pasti, kita proses dulu saja,” kata Febri. Terkait kasus Fredrich, KPK meminta semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan jalannya. Febri meminta agar tugas suatu profesi tak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. “Advokat adalah mitra KPK. Kami hormati yang bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Kita juga bekerja demikian, terutama juga dokter bekerja secara mulia. Saya kira kita dan IDI punya komitmen yang sama ke depan. Profesi yang mulia tidak boleh disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyelamatkan dirinya atau menghindari pihak tertentu di republik ini,” imbuhnya. KPK menangkap Fredrich dengan membawa surat perintah penangkapan. KPK meyakini Fredrich melakukan perintangan terhadap penyidikan Setya Novanto. “Ya, dilakukan penangkapan. Jadi kita tidak melakukan apa yang sering disebut dengan jemput paksa. Kita sudah membawa surat perintah penangkapan,” ungkap Febri.

KPK sudah memeriksa 27 orang sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi e-KTP. Saksi tersebut dimintai keterangan untuk tersangka Fredrich Yunadi dan dr Bimamesh Sutarjo. “Penyidikan ada sekitar 27 saksi untuk saat ini,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Dari 27 orang saksi tersebut, salah satunya pengurus Partai Golkar. Saksi ini sudah pernah dipanggil KPK, namun tidak pernah datang ke pemeriksaan. “Sudah pernah kita panggil, namun belum datang ke pemeriksaan. Nanti kita carikan waktu untuk diagendakan ulang,” ujar Febri. Namun Febri tidak memberikan nama saksi dari Partai Golkar ini. Namun Febri mengatakan saksi ini akan diperiksa untuk mendalami peristiwa kecelakaan Setya Novanto pada November 2017. “Yang pasti, kita tanya pengetahuannya tentang peristiwa 15 November itu,” kata Febri. KPK sebelumnya menetapkan Fredrich sebagai tersangka kasus ini pada Rabu (10/1). Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan KPK. Selain itu, dr Bimanesh Sutarjo, yang bekerja dokter RS Permata Medika Hijau, ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Fredrich dan Bimanesh diduga melakukan upaya merintangi penyidikan kasus e-KTP yang melibatkan Novanto.

Aksi penganiayaan antara sesama siswi di Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terjadi. Keduanya terlibat perkelahian dengan direkam oleh temannya sendiri. DI (15) diamankan Resmob Polsek Makassar usai menganiaya rekannya sendiri PU (13). Penganiayaan itu terjadi di jalan Gunung Salahutu, Makassar, pada Rabu (10/01) lalu. Kapolsek Makassar, Kompol Usman mengatakan permasalahan awal antara keduanya bermula karena saling singgung terkait baju yang di pinjamkan antara satu dan lainnya. “Korban bersama temannya menjemput pelaku untuk menyelesaikan masalah. Mereka saling bersitegang masalah baju pinjaman, lalu akhirnya berkelahi,” ujar Usman di kantornya, Jumat (12/01/2018) malam. Akibat perkelahian tersebut kedua siswi mengalami luka. “Jadi PU mengalami luka di bagian pipi, perut, dan luka gores di jari. Sedangkan, DI mengaku pusing terkena pukulan,” lanjutnya. Perkelahian antara kedua siswi SMP di Makassar ini lantas menjadi tontonan bagi teman mereka. Di antara mereka bahkan ada yang lebih memilih untuk merekam video duel tersebut. Usai kejadian, PU langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Makassar. “PU melapor, maka kami amankan dulu DI ke Mapolsek bukan ditahan. Kami berencana akan memediasi keduanya, agar mencari jalan damai,” tutur Usman. Duel antara 2 siswi tersebut terekam dalam video berdurasi lima menit. Kedua gadis belia itu terlihat saling pukul hingga berguling di tanah tanpa dipisahkan oleh rekannya yang memilih menjadi penonton. Hingga kini DI pun masih diamankan di Mapolsek Makassar setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap PU. Menginat kedua pelaku masih anak dibawah umur, aparat Polsek Makassar berusaha memediasi kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai.

KPK akan memproses hukum dengan cepat Fredrich Yunadi atas dugaan menghalangi proses penyidikan tersangka e-KTP Setya Novanto. Namun KPK juga akan kooperatif dengan Peradi terkait proses etik yang akan dilakukan. “Saya belum dengar. Yang terakhir itu ada proses pemeriksaan internal etik terhadap FY. Silakan saja, KPK menghargai etik atau klarifikasi internal yang akan dilakukan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Febri melanjutkan, KPK tetap menghargai proses etik yang akan dilakukan, sehingga tidak ada yang perlu ditunggu. “Tetapi proses hukum harus berjalan cepat dan sederhana. Kita sudah punya bukti kuat, jadi tidak ada yang ditunggu,” jelas Febri. Febri juga tidak mau cepat menyimpulkan apakah yang bersangkutan menjadi aktor utama dalam serangkaian peristiwa yang dialami Setya Novanto. “Kita belum sampai pada kesimpulan klasifikasi, apalagi ditanya aktor utama atau bukan. Yang pasti kita proses dulu saja bahwa orang ini kita sudah punya bukti yang sangat kuat dan meyakinkan kita akan proses efektif mungkin,” lanjut Febri. KPK menjemput paksa Fredrich Yunadi dan membawanya ke kantor KPK. Tidak ada komentar yang disampaikan Fredrich terkait penangkapan saat tiba di kantor KPK. “Tidak ada komentar,” kata Fredrich kepada awak media. Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan tengah mengajukan sidang kode etik advokat ke Peradi. KPK menghormati proses itu, tapi meminta Fredrich tidak menghambat proses hukum.

Kecelakaan mobil terjadi di perlintasan rel sebidang di Kampung Pladen, Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Akibatnya dua orang tewas setelah mobil tertabrak kereta api batu bara. “Kejadiannya di perlintasan kereta api Kampung Pladen, Ciputat Timur, Tangsel. Dua orang penumpang meninggal dunia, setelah tertabrak kereta batubara yang melintas,” kata Kasat Reskrim Tangerang Selatan AKP Alexander dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2018). Alex menjelaskan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B 1389 QKC itu tertabrak kereta barang tujuan Jakarta-Merak. Foto: Dok. Istimewa “Saat menyebrangi perlintasan rel kereta api, mobil yang berisikan enam orang penumpang itu tertabrak kereta api bermuatan batubara. Mobil terpental cukup jauh hingga kebon yang ada di seberangnya,” Jelas Alex. Tampak dari foto yang diterima, mobil berwarna hitam itu rusak di sisi kiri mobil. Ke empat penumpang lainnya mengalami luka-luka dan kritis. “2 orang kondisinya kritis, 2 lagi mengalami luka-luka. Korban dilarikan ke RS Prapatan Duren,” terangnya.

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku sempat bertemu dengan auditor BPK Ali Sadli terkait pemberian opini WTP pada Kemenpora. Namun, menurut Hamidy, pembahasan yang dilakukannya sebatas bidang kerjanya, bukan Kemenpora secara keseluruhan. Awalnya, jaksa pada KPK mengungkap, dalam BAP Hamidy ada komunikasi Hamidy dengan Ali Sadli. Pembicaraan awal Hamidy dan Ali berkaitan dengan kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI. “Ini komunikasi Anda dengan Ali Sadli. Maksud pembicaraan tersebut adalah saya menelepon Ali Sadli bahwa saya baru menelepon Rochmadi Saptogiri dan Rochmadi Saptogiri senang karena Anies-Sandi menang Pilkada Jakarta. Dan saya menyampaikan ke Rochmadi bahwa salamnya sudah disampaikan,” ujar jaksa membacakan BAP Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Kemudian, jaksa melanjutkan isi BAP terkait pengaturan jadwal pertemuan Hamidy dengan Ali Sadli untuk membahas opini laporan keuangan Kemenpora. “Saya mengatur jadwal ketemuan dengan Ali Sadli terkait opini Kemenpora di bidang saya saja. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan hal tersebut sudah saya laporkan juga kepada Saudara Rochmadi Saptogiri,” lanjut jaksa membacakan BAP Hamidy. Jaksa awalnya heran lantaran opini BPK ditujukan pada Kemenpora, bukan KONI. Namun Hamidy menyebutkan unit KONI juga diperiksa. Ia menjelaskan KONI ada di bawah Kemenpora, sehingga setiap unit di bawahnya juga diperiksa. “Opini BPK kan bukan terhadap KONI, tapi Kemenpora?” tanya jaksa. “Ya secara keseluruhan opini Kemenpora, tapi kan masing-masing unit diperiksa juga, Pak,” ucap Hamidy. Kemudian, jaksa membacakan BAP Hamidy yang isinya tentang kelebihan bayar atlet senilai Rp 900 juta serta masalah lainnya. “Saudara kan menjembatani antara Kemenpora dan BPK. Ini di sini ada pertanyaan penyidik kepada Saudara. Mengapa Saudara mengurus laporan Kemenpora, padahal Saudara menjabat Sekjen KONI yang tidak terkait dengan pemeriksaan BPK? Jelaskan?” kata jaksa. “Jawaban Saudara begini, KONI tidak terkait langsung dengan BPK dan KONI diaudit dengan inspektorat. Namun ada temuan dari BPK RI terkait dengan kelebihan pembayaran honor atlet pada masa transisi Rp 900 juta dan PSSI dan beberapa terkait administrasi, sehingga saya berinisiatif membangun koordinasi dengan auditor BPK, yakni Triantoro, Ali Sadli, dan Rochmadi. Apakah terkait ini Saudara menjembatani antara Kemenpora dengan BPK terkait temuan itu?” sambung jaksa. Hamidy menjelaskan Rp 900 juta itu adalah temuan Inspektorat Kemenpora terkait kelebihan bayar yang wajib dikembalikan. Dia menyebut kelebihan bayar itu saat ini telah dikembalikan. “Itu sampling , Pak, ketika diperiksa oleh Inspektorat Kemenpora ada temuan. Dari semua, hanya satu kelebihan bayar untuk atlet PSSI, Pak, sehingga kita harus mengembalikan kepada negara. Jadi ada buktinya, tidak bisa ditoleransi,” ucapnya. “Ketika sempat diperiksa oleh Inspektorat, sampel itu diambil BPK. Kita harus menyerahkan bahwa kita sudah bayar bahwa kita harus bayar kelebihan itu,” ujar Hamidy. “Akhirnya sudah dibayar?” kata jaksa. “Sudah dibayarkan,” tambah Hamidy.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku pernah diajak ke tempat spa oleh Rochmadi Saptogiri, auditor BPK yang ditangkap KPK terkait suap opini WTP Kemendes PDTT. Ajakan itu, menurutnya, untuk merayakan ulang tahun. Dalam persidangan lanjutan terdakwa Ali Sadli, jaksa pada KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Hamidy. Dalam BAP itu, ada keterangan pertemuan antara Hamidy dan Rochmadi serta seorang anggota BPK lainnya bernama Triantoro di sebuah tempat spa di Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Keterangan Saudara di BAP nomor 38, apakah Saudara pernah bertemu dengan Rochmadi dan Triantoro di Central Spa dalam materi berbeda?” tanya jaksa KPK pada Hamidy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). “Ya, waktu itu saya diundang untuk ulang tahun. Saya sebentar karena saya memang tidak tahan rokok. Saya mungkin hanya sejam,” jawab Hamidy. “Ulang tahunnya di spa?” tanya jaksa lagi. “Ya,” jawabnya. Hamidy mengaku tiba di lokasi itu pukul 22.00 WIB dan sejam kemudian pulang. Ketika ditanya jaksa di mana lokasi spa itu, Hamidy malah menyebutkan itu bukan tempat spa. “Spa mana?” tanya jaksa. “Bukan di spa. Seperti di live music itu, Pak, bukan spa,” kata Hamidy. Jaksa kemudian membacakan BAP Hamidy lagi. Di dalam BAP itu, jaksa menyebutkan lokasi spa itu adalah Central Spa. “Ini keterangan Saudara di BAP no 38. Ya benar pada waktu bulan April 2017 pada malam hari atau setidaknya akhir bulan April 2017 saya datang khususnya ke Central Spa yang di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, untuk menemui Triantoro dan Rochmadi. Pada saat itu saya ingin pulang ke rumah, namun diminta Pak Triantoro yang mengundang saya karaoke ke Central Spa. Saya datang ke Central Spa pukul 22.00 WIB. Saya meninggalkan Central Spa jam 23.00 WIB,” ujar jaksa membacakan BAP Hamidy. Setelah itu, jaksa menanyakan tujuan pertemuan di lokasi itu. Namun Hamidy mengaku tidak ada kepentingan apa pun. “Nggak ada kepentingan mendesak?” tanya jaksa. “Tidak ada,” ujarnya. Namun jaksa kembali menanyakan apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan tentang laporan keuangan Kemenpora. Jaksa menanyakan itu lantaran Triantoro merupakan auditor yang menangani urusan Kemenpora. “Apakah pada saat itu sempat dibicarakan tentang opini Kemenpora?” tanya jaksa. “Tidak, Pak, karena libur kerja,” ucap Hamidy. “Saudara dapat info opini WTP dari mana?” tanya jaksa lagi. “Dari Inspektorat, Pak. Kita dipanggil bahwa salah satunya adalah kita harus mengembalikan karena tidak bisa ditoleransi, harus membayar salah satunya itu karena ada temuan,” ucap Hamidy.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku sempat bertemu dengan auditor BPK Ali Sadli terkait pemberian opini WTP pada Kemenpora. Namun, menurut Hamidy, pembahasan yang dilakukannya sebatas bidang kerjanya, bukan Kemenpora secara keseluruhan. Awalnya, jaksa pada KPK mengungkap, dalam BAP Hamidy ada komunikasi Hamidy dengan Ali Sadli. Pembicaraan awal Hamidy dan Ali berkaitan dengan kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI. “Ini komunikasi Anda dengan Ali Sadli. Maksud pembicaraan tersebut adalah saya menelepon Ali Sadli bahwa saya baru menelepon Rochmadi Saptogiri dan Rochmadi Saptogiri senang karena Anies-Sandi menang Pilkada Jakarta. Dan saya menyampaikan ke Rochmadi bahwa salamnya sudah disampaikan,” ujar jaksa membacakan BAP Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Kemudian, jaksa melanjutkan isi BAP terkait pengaturan jadwal pertemuan Hamidy dengan Ali Sadli untuk membahas opini laporan keuangan Kemenpora. “Saya mengatur jadwal ketemuan dengan Ali Sadli terkait opini Kemenpora di bidang saya saja. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan hal tersebut sudah saya laporkan juga kepada Saudara Rochmadi Saptogiri,” lanjut jaksa membacakan BAP Hamidy. Jaksa awalnya heran lantaran opini BPK ditujukan pada Kemenpora, bukan KONI. Namun Hamidy menyebutkan unit KONI juga diperiksa. Ia menjelaskan KONI ada di bawah Kemenpora, sehingga setiap unit di bawahnya juga diperiksa. “Opini BPK kan bukan terhadap KONI, tapi Kemenpora?” tanya jaksa. “Ya secara keseluruhan opini Kemenpora, tapi kan masing-masing unit diperiksa juga, Pak,” ucap Hamidy. Kemudian, jaksa membacakan BAP Hamidy yang isinya tentang kelebihan bayar atlet senilai Rp 900 juta serta masalah lainnya. “Saudara kan menjembatani antara Kemenpora dan BPK. Ini di sini ada pertanyaan penyidik kepada Saudara. Mengapa Saudara mengurus laporan Kemenpora, padahal Saudara menjabat Sekjen KONI yang tidak terkait dengan pemeriksaan BPK? Jelaskan?” kata jaksa. “Jawaban Saudara begini, KONI tidak terkait langsung dengan BPK dan KONI diaudit dengan inspektorat. Namun ada temuan dari BPK RI terkait dengan kelebihan pembayaran honor atlet pada masa transisi Rp 900 juta dan PSSI dan beberapa terkait administrasi, sehingga saya berinisiatif membangun koordinasi dengan auditor BPK, yakni Triantoro, Ali Sadli, dan Rochmadi. Apakah terkait ini Saudara menjembatani antara Kemenpora dengan BPK terkait temuan itu?” sambung jaksa. Hamidy menjelaskan Rp 900 juta itu adalah temuan Inspektorat Kemenpora terkait kelebihan bayar yang wajib dikembalikan. Dia menyebut kelebihan bayar itu saat ini telah dikembalikan. “Itu sampling , Pak, ketika diperiksa oleh Inspektorat Kemenpora ada temuan. Dari semua, hanya satu kelebihan bayar untuk atlet PSSI, Pak, sehingga kita harus mengembalikan kepada negara. Jadi ada buktinya, tidak bisa ditoleransi,” ucapnya. “Ketika sempat diperiksa oleh Inspektorat, sampel itu diambil BPK. Kita harus menyerahkan bahwa kita sudah bayar bahwa kita harus bayar kelebihan itu,” ujar Hamidy. “Akhirnya sudah dibayar?” kata jaksa. “Sudah dibayarkan,” tambah Hamidy.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Komisi/AKD:  Komisi 2,  Tanggal Rapat:  23/Aug/2017,   Ditulis Tanggal:  25/Oct/2017 Mitra Kerja:  Kemendagri  KPU  Bawaslu  Pada 23 Agustus 2017, komisi 2 DPR-RI melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU ( Komisi Pemilihan Umum ), Bawaslu ( Badan Pengawasan Pemilu ), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ( Kementerian Dalam Negeri ) tentang PKPU ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum ) dan PerBawaslu ( Peraturan Badan Pengawasan Pemilu ). Rapat dibuka oleh Muhammad Lukman Edy Fraksi PKB dari Riau 2. Rapat dimulai pada pukul 11:52 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi PDI-P: Sirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji memaparkan bahwa belum melihat dari keseluruhan pasal dalam tahapan ini. Dan juga berpendapat bahwa ketika dia sudah memutuskan, subjeknya adalah pasangan itu. Menurut Sirmadji, di pasal 6 sudah menyebut butir-butir nya tapi giliran pasal lain tidak ada. Serta, ada hal lagi yang menjadi kerepotan kita saat ini yaitu media sosial. Ada hal yang belum terungkap disini, yaitu makhluk yang bernama media sosial. Sirmadji menanyakan bagaimana Bawaslu akan mencermati hal tersebut, apakah spesifik pada yang terdaftar blognya. Menurut Sirmadji pasal 5 ayat 2 huruf b, ada subtansi yang tidak pas. Sirmadji mengatakan bahwa jadwal penayangan kampanye harus dilakukan dengan pertimbangan. Bagaimana posisi subyek hukum partai politik. Sirmadji mengatakan subjek hukumnya harus konsisten berdasarkan badan hukum. Misalnya kampanye di kota malang tapi pasang baliho ditempat lawan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Oleh Arif Wibowo dari Jawa Timur 4. Arif berpendapat untuk melarang alat peraga di luar wilayah. Dan juga Arif tidak setuju untuk kampanye di media cetak dan elektronik. Menurut Arif, Panwaslu memang begitu kelakuannya membubarkan pertemuan yang terselubung, ungkapnya. Arif mengatakan bahwa panitia pengawas TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) itu gak ada fungsinya kalah sama saksi partai. Arif mengatakan bahwa dirinya baru baca buku stazi (polisi rahasia Jerman). Arif menanyakan apa yang dimaksudkan kampanye. Jika orang konsolidasi pasukan dianggap kampanye nanti repot. Parpol tiap hari kerjaannya kampanye secara substantif. Ukuran kampanye perlu jelas. Menurut Arif, Bawaslu juga perlu menjelaskan TSM ( Transmigrasi Swakarsa Mandiri ) yang terukur. Arif berpendapat agar yang begini-begini harus di clear -kan, menurutnya, setiap hari Arif kerjaannya kampanye. Arif mengatakan disana dikatakan TSM tapi disini tidak dikatakan TSM hal ini harus diperjelas. Contoh, TSM jika hanya dijelaskan melibatkan aparat.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Arif memerlukan penjelaannya berapa jumlahnya. Tidak boleh Bawaslu tafsir sendiri. Sekarang kewenangan Bawaslu sudah ditambahkan. Arif menanyakan bagaimana teknisnya tata cara pengawasan harta kekayaan politik. Arif juga menanyakan apa yang dimaksudkan kekayaan partai politik. Arif menyakan pula besaran sumbangan dan Pajak. Jelaskan teknisnya. Misalnya pak edi maju diusung PDI-P dan pak Arif sebagai kader tidak boleh nyumbang pak edi. Arif menanyakan partai-partai di Indonesia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Arif menanyakan ini bedanya dengan Amerika. Arif pun mengatakan tidak paham dan menurutnya disini perannya bagaimana agar tidak keluar konteksnya. Arif menanyakan jangan sampai untuk mencegah kecurangan uang terapi kesulitan dalam pelaksanaan. Menurutnya yang realistis saja yang penting dapat mengatur dengan baik dan kita harus bisa berkaca pada masa lalu. Menurutnya jika Bawaslu melakukan pengawasan ke KAP apanya yang diawasi?. Tolong dijelaskan apa yang diawasi di akuntan publik?. Jadi misalnya berafiliasi kepada partai politik, begitu?. Apakah misal Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah di audit di audit lagi? Apa yg mau diawasi Bawaslu pada audit?. Dulu kita membahas hal itu dgn tukang bakso pak. Afiliasi langsung atau tidak langsung dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) seperti apa. Apa yang dimaksudkan berafiliasi langsung atau tidak secara praktek gimana?. Yang diawasi itu apakah yang berafiliasi saja?. Kemungkinan prakteknya seperti apa? Penyerahan dokumen pencalonan ke Bawaslu. mestinya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) tidak perlu berkelahi. Arif mengatakan pada saat pasangan calon mendaftarkan ke KPU apakah langsung ke Bawaslu. Arif pun mempunyai pengalaman di Bondowoso. Arif berkata ketika bahwa dirinya dan yang lain datang paling awal tapi pelayanan tidak paling awal. Dan harus konsisten penggunaan istilah pimpinan atau ketua umum.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi Golkar: Agung Widyantoro dari Jawa Tengah 9. Agung memaparkan kenapa menggunakan penggantian, kenapa tidak menggunakan perubahan. Tiap persoalan yang muncul saat pemilu sumber masalahnya adalah pemilih pindahan. Agung mengatakan KPU dengan Bawaslu ini masih kerja sendiri-sendiri, kalau pun ada sinergitas belum terlalu kelihatan. Agung menanyakan bagaimana Bawaslu melihat ini, karena jika dilihat data tersebut ialah data yang dinamis. Menurut Agung, kita harus menjemput bola. Agung meminta dimaksimalkan strateginya jangan sampai ada yang kurang saat pelaksanaan. Ibaratnya jangan sampai kita satu tempat tidur tapi beda mimpi. Karena ini datanya dinamis karena pemilih pemula ini menurutnya dipikir bisa menjadi masalah juga KPU jangan berbeda data terkait pemilih pemula dengan yang lain. Agung meminta Bawaslu ini jangan linier seperti KPU. Agung meminta agar ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan agar ada cara untuk meneliti PPDP (Pemutakhiran Data Pemilih). Menurutnya, kebutuhan kita yaitu menguji keaslian e-KTP yg ditengarai bermasalah. pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras di setiap TPS itu harus dilaporkan kepada kami. Salah stunya ialah ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, padahal memiliki e-KTP. Bawaslu harus fokus dengan masalah ini. Relawan sebagai organ kemenangan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe memaparkan rapat kita adalah RDP yaitu mendengar pendapat, kalau hanya bincang-bincang saja ya tidak mengikat. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang (UU) itulah peraturan harus berada. Daripada membahas ini lebih baik kita pergi ke Dapil kita untuk mengecek secara langsung. Jika tidak ada peraturan yang jelas lebih baik kita mengatur Dapil-Dapil kita daripda mengikuti rapat di sini seperti kata Pak Rufinus tadi karena semakin mendesak pemilihan ini. Kalau rapat begini  kita tidak tahu ujungnya sampai mana. Oleh karena itu, rapat harus difokuskan, karena Bawaslu mulai mengerjakan yang tidak kita tahu. DPR menginginkan Bawaslu ini kita perkuat, maka dari itu proses recruitment harus disampaikan ke DPR sesuai UU. Rambe memperbincangkan landasannya tetapi tidak ada landasannya, jadi bagaimana mau dibahas. Rambe mengatakan harus perbincangkan dulu landasannya. Rambe menanyakan apakah harus kita atur soal uang sumbangan istri atau suami. Rambe mengatakan bahwa PKPU kemarin tidak ikut rapatnya. rambe menanyakan apa yang disetujui ketua. Rambe menanyakan bagaimana membuat aturan yang lebih terang. Contoh, SK (surat keterangan) terakhir Kemenkumham . Ini apa ukurannya?. Ini soal pencalonan bakal calon di tanda tangani oleh ketua umum. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 harsu ada kerja sama antara nomor 1 dan 2. Sekarang baru 6 bulan nomor 1 dan 2 (contoh Gubernur dan Wakil Gubernur) beda jalan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Oleh Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Menurutnya, untuk yang di RS jiwa itu harus diperiksa lagi dia boleh memilih atau tidak, harus panggil dokter. Ia menyarankan Bawaslu langsung masuk ke pasal-pasalnya saja agar bisa lebih cepat dan fokus. Mohon dipahami situasi penanganan pilkada kaerna Bawaslu dulu ada hoc, sekarang tidak lagi. Pilkada Lampung ada yang kampanye ke Jawa Tengah karena banyak imigran. Bagaimana ini. Jika terjadi antar provinsi itu kita serahkan ke Bawaslu daerah. Misalnya Pilkada Surabaya sama Bawaslu dilarang kampanye di Sidoarjo. Apakah di PKPU dilarang?. Kira-kira nanti bisa dapat akses pajak oleh Bawaslu?. Mohon penjelasan pasal 13. Dana sumbangan tidka boleh dari istri atau suami?. Pasal 12 itu kekayaannya apakah akumulatif antara suami, istri dan anak?. Bagaimana membatasi sumbangan istri atau suami?.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi PKB: Muhammad Lukman Edy dari Riau 2. Menurutnya, paling lambat full Desember 2018 Insya Allah 100% sudah menggunakan e-KTP. untuk melakukan pengambilan formulir C6 tersebut full Desember 2018 InsyaAllah 100% sudah menggunakan e-KTP. Harus ada gambar yang jelas antara peraturan KPU dengan pemerintah terhadap penerapan e-KTP. Fungsi Bawaslu sudah terlihat saat ini. Ia mendapatkan informasi pencetakan formulir e-KTP bisa diselesaikan Kemendagri kita optimis. Ia mendapatkan informasi e-KTP karena software -nya cuma bisa merekam 100 jutaan data saja. Bawaslu harus bersinergitas dengan mendagri terkait keamanan menguji KTP asli dan palsu. Lalu ia menambahkan masalah lainnya yaitu banyknya KTP palsu yang bermunculan saat Pemilu. Dan menurutnya bagaimana, jika e-KTP juga ada kekurangannya, tidak ada barcode di kartunya. Padahal sepertinya itu bisa membantu. Pasal 5 ayat (3) dimasukkan ke sub judul, benar seperti itu?. Pembahasan selanjutnya tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Baik, dalam Pasal tersebut kita sahkan. Kita tidak batasi keberadaan akun – akun media sosial. Bawaslu hanya awasi akun resmi, Jika akun liar itu urusan polisi tapi ini delik aduan atau bukan. Misalnya kita istrinya 1 tapi dibilang 2 atau sebaliknya kan banyak fitnah. Sebenarnya pasal 17 juga bisa. Nanti kita tentukan penayangan di televisi berapa kali. Menurutnya, Pilkada jatim nanti ada ketentuan berapa kali tayang iklannya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Tidak boleh memasang baliho yag ditentukan sendiri oleh tim pasangan calon (paslon). Kalau itu tidak boleh (menjawab dari pertanyaan pak Sirmadji). Kalau pertemuan tertutup bagaiamana? apakah boleh?. Pertemuan di luar yurisdiksi boleh yang tidak boleh pertemuan akbar. Pertemuan-pertemuan itu boleh, yang tidak di perbolehkan rapat akbar. Pertemuan – pertemuan itu boleh diluar yuridiksi. Menurutnya, pertemuan tertutup, terbatas di luar yurisdiksi boleh kecuali kampanye umum. Catatannya untuk Perbawaslu soal kampanye melalui media elektronik harus sesuai UU. Soal kampanye, kalau kampanye melalui media elektronik dan cetak itu clear seperti UU. Pertemuan-pertemuan itu juga clear seperti UU. Menurutnya, peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye sudah bisa kita setujui. Pasal 9, 10 selesai. Pasal 11 tentang kekayaan partai politik bagaimana?. pasal 11 ayat C yang jadi persoalan. Teknisnya ini copy paste dari pasal 9 dan 10. Pasal 11 huruf C, teknisnya ini memang copy paste dengan pasal 9 nya, sumbangan seseorang memang harus disesuaikan. Jika pak Arif menyumbang ke pak Lukman itu dinamakan sumbangan perseorangan. Sekarang tolong jelaskan pasal 11 lalu lanjut pasal 12. Teknisnya susah menghitung kekayaan partai politik. tidak mungkin partai politik menyumbang banyak-banyak. pasal 11 C di drop. jika sumbangan pasangan calon tidak dibatasi?. UU Pilkada ada perubahan batasan sumbangan batas calon. Sumbangan pasangan calon itu tidak ada batasnya, tetap sumbangan istri atau anak itu dia tidak terbatas. Tetap sumbangan istri itu sumbangan perseorangan, tidak terlalu merepotkan. Menurtnya, buat apa kita mengurusi dana kampanye yang dikeluarkan paslon sendiri. biarkan saja. Kita setujui. Atau kita buat sumbangan tidak berasal dari perseorangan, patai politik, dan lain-lain. Kenapa tidak kita pisah saja menjadi sumbangan perseorangan, sumbangan politik, sumbangan lembaga. Jika ada pasal pembatasan sumbangan suami atau istri nanti muncul pertanyaan istri atau suami ke berapa?. KAP tidak berafiliasi langsung dengan partai politik.  Misal ada KAP PDI-P.  Bagaimana itu?. Bagaimana cara menguji Kantor Akuntan Publik (KAP) ini kapabel atau tidak?. Asosiasi KAP menjawab kami ini profesi yang disumpah oleh negara. sifatnya administrasi dengan KAP buat surat pernyataan tidak berafiliasi langsung. Kita sudah putuskan peraturan Bawaslu soal dana kampanye. Catatan pasal 12 di copas dengan PKPU. Pasal 11 huruf C kita buang. Menurutnya, frasa “pimpinan/ketua umum” untuk disesuaikan. Peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan disetujui tanpa catatan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Utara. Amirul menjelaskan bahwa semua diselesaikan peraturan KPU baru membahas peraturan Bawaslu. Amirul ingin mengomentari kewenangan yang berikan terkait pemilu yaitu rekruitment. Amirul menanykan bagaimana keterkaitan permasalahan ini dengan subjek peraturan Bawaslu.  Masalah-masalah saat Pemilu yaitu daftar pemilih. Tahun 2018 pemilih mnggunakan surat keterangan bagi yang tidak terdaftar. bagi masyarakat yang belum terdaftar, Silahkan mendaftar ke posko. Untuk itu perlu dibuat posko-posko khusus untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak terdaftar. Dan menurutnya hal ini sanagat penting. Amirul memberi saran harus ada posko agar dapat teridentifikasi dan terlihat anggarannya. Terkait dana ini Bawaslu itu harus membuat posko, untuk itu jika tidak ada posko itu dananya bagaimana.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi Nasdem: Muchtar Luthfi dari Sulawesi Selatan 3. Muchtar berpendapat harus diselidiki apabila dari Pilkada ke Pilkada terjadi kericuhan atau kecurangan. Menurut Muchtar, di dapil nya banyak sekali kecurangan contohnya hilangnya kotak suara saat listrik dipadamkan. Menurutnya, formulir C6 menjadi dagangan yang laku keras. Sering kali terjadi dari Pemilu ke Pemilu dan dari Pilkada ke Pilkada kekurangan C6. Muchtar menanyakan langkah apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengurangi kecurangan-kecurangan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hatauruk dari Sumatera Utara. Menurutnya, untuk pimpinan, tolong digarisbawahi ini, tidak ada hal siginfikan yang kita lihat seperti konten material. Rufinus tidak mau masuk ke area ini karena belum ada pembahasan. Menurutnya, jika sekadar hanya mengamini sebuah proses lebih baik dirinya pulang. Rufinus lebih cenderung baiknya kita istirahat saja lalu kita bicarakan. Rufinus pun memohon maaf karena baru dari rapat Badan Legislatif (Baleg), ini untuk ketentuan rekruitmen kapan kita akan bahas. Pada masa sebelum diberlakukan ada masa peralihan apakah sudah diatur. Untuk rekruitmen ini memang sudah benar tetapi bagaiman. Rufinus lebih cenderung membuka pemikiran sistem peradilan di Bawaslu. Menurut Rufinus, kita di tantang oleh pak menteri dulu masalah hak dan kewenangan. bagaimana pembentukan panel mandiri. Ada majelis dan hukum acaranya. Ia berharap pak Fandi bisa mengerti berita acara nya. Sekarang bisa di dapat negara tentang program yang justifikasi tidak jelas tapi ada. Hukum materiil dan formil di Bawaslu ini cikal bakal peradilan pemilu. Batas-batas yuridis harus jelas. Kemandirian yang diinginkan itu seperti apa?. Apa saja unsur – unsur Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)?. Hal itu yang ingin dibangun. Serta apa unsur-unsur TSM? derajat kesalahan seperti apa?. Ia ingin  apa yang kita diskusikan ini dapat dipahami oleh semua pihak. Ia lebih cenderung buat klasifikasi unsur-unsur tindak pidana TSM?. Misalnya ada 10 desa, dimasuki di 1 desa. Apakah itu masuk unsur?. Contoh terjadi ada org yang tidak ingin menjadi Gubernur tetapi berpura-pura jadi Calon Gubernur padahal ingin merampok aset daerah. Ia pun setuju apa yang dikatakan Bawaslu tetapi, bagaimana redaksional nya. Jika menghitung boleh tinggal di auditing saja.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

08/07/14 : Ekspose Perkara Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Dermaga Wisata  Senin, (08/07/14) telah dilakukan “Ekspose Perkara Dugaan Empat Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Wisata Tidak Dilaksanakan”, agenda tersebut bertempat di Ruang Command Center Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Kepolisian Daerah […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

26/05/14 : Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2013 Empat Pemda Di Sulawesi Tengah Mampu Mempertahankan Opini WTP Palu – Hukum Humas        Prestasi membanggakan diraih oleh empat Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal mempertahankan prestasi opini yang telah diterimanya pada tahun sebelumnya atas penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Empat Pemda tersebut yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala memperoleh opini Wajar […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

26/05/14 : Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2013 Tujuh Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Sulawesi Tengah Mendapatkan Opini WDP Palu – Hukum Humas         Tujuh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuh Pemda tersebut yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli dan […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

07/05/14 : Korupsi Rusunawa Anutapura : Penyidik Layangkan Surat Ke BPKP Sulteng Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Palu telah melayangkan surat penghitungan kerugian keuangan negara kepihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng, terkait dengan kasus dugaan korupsi Rusunawa di kompleks RSU Anutapura Palu. Kasat Reskrim Polres Palu AKP Yoseph Adi Rahmat Sudrajat mengatakan, surat permintaan penghitungan keuangan kerugian negara itu, telah dilayangkan oleh penyidik pada pekan […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

28/02/14 : Pembahasan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Secara Online antara BPK, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan PT. Bank Sulteng Palu – Hukum Humas             Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama antara BPK, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, dan PT. Bank Sulteng dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPK RI […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

27/02/14 : Pemkab Bangkep Putus Kontrak Pembangunan Gedung Keuangan Kepala bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Bangkep, siti Nurmasita,Mengaku Pemda Bangkep sudah memutus Kontrak kepada PT Banggai Multisejahtera selaku kontraktor pelaksana proyek gedung kantor keuangan disamping kantor Bupati Bangkeb. Ditemui koran ini kemarin, Siti mengatakan pemurusan kontrak gedung keuangan diteken setelah dikerjakan dan telah dibayarkan berkisar Rp2 miliar Kepada Kontraktor. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

26/02/14 : Sekolah Pusat Layanan Autis : Belum Digunakan Bangunannya Sudah Runtuh Sekolah Pusat Layanan Autis Yang terletak di Kelurahan Kayumalue,Kecematan Mantikolore Kota Palu yang menggunakan dana APBN 2013 sekira Rp4 miliar,ternyata masih bermasalah selain bangunannya yang belum rampung sejumlah titik pada pondasi bangunan tersebut sudah retak. Pengerjaan bangunan sekolah pusat layanan autis yang dimulakan pada 25 juni 2013 tersebut, realisasi fisiknya baru mencapai 50%. [download berita […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

11/02/14 : Mensos Serahkan Bantuan Rp21,7 Miliar Mentri sosial (Mensos) Saim Segaf Al Jufri Menyerahkan bantuan sosial untuk Provinsi Sulteng sebesar Rp21,7Miliar. Bantuan ini hanya karena penyelesaiaan masalah sosial tidak bisa hanya diselesaikan oleh kementrian sosial tapi harus bersama-sama “ujar Mensos Pada kegiatan silaturahim dikecematan Tawaeli, senin (10/2/2014).penyerahan bantuan sosial (Bansos) tersebut dilakukan bersamaan dengan sejumlah bantuan lain. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

08/02/14 : Korupsi GSG Pariwisata : Kerugian Negara Rp774,94 Juta Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Sulteng,jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan atas dugaan korupsi pembangunan gedung serbaguna (GSG) Pariwisata Sulteng,sebesar Rp774.949.407.48. surat hasil audit bernomor : SR-30/PW19/5/2013 yang ditandatangani BPKP RI Achdirman Kartadamadja itu,diterima penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulteng belum lama ini. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

05/02/14 : Kasus Dugaan Korupsi Alkes Kota Palu : Kejati tetapkan Dua Tersangka Penyidikaan kasus dugaan Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (ALKES) tahun 2012 didinas Kesehatan Kota Palu dengan anggaran sekitar Rp5,1 Miliar oleh penyidik kejaksaan tinggi (KEJATI) Sulawesi Tengah semakin mengkerucut. Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton selama beberapa pekan, akhirnya penyidik menetapkan dua terrsangka dalam kasus ini masing-masing pejabat pembuat komitmen (PPK) Inisial HS dan RI [download berita […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

04/02/14 : Kasus Korupsi Kas Daerah : Pemeriksaan tersangka Ditunda Setelah 3 kali di panggil untuk diperiksa sebagai tersangka,akhirnya mantan bendahara Gubernur Sulteng, Rita Sahara,Memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulteng,Senin (3/2/2014). Hanya saja, penyidik harus menunda pemeriksaan terhadap Rita Sahara karna bersangkutan datang membawa surat keterangan Sakit. Rita sahara merupakan tersangka kasus Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian Uang (TPPU) Tahun 2007. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

01/02/14 : Anggaran Miliaran : Pekerjaan puskesmas Dolo Lamban Pembangunan puskesmas Dolo yang dikerjakan sejak akhir Oktober 2013 itu dinilai lamban.padahal anggarannya mencapai miliaran tepatnya Rp.2.893.603.000 yang berasal dari APBN Perubahan.Pasalnya, sampai sekarang realisasi fisiknya baru berkisar 70%.Demikian dikatakn ketua komisi 1 DPRD Sigi,Ali Hanafi Ponulele (29/1/2014) lalu pelaksana Pekerjaan CV Nokilalaki Sembada,sedangkan konsultan Pengawas CV Global Plan. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

02/01/14 : Penguatan Fundamental Ekonomi Kunci Stabilitas Perekonomian 2014 Kondisi perekonomian nasional menjelang pertengahan tahun 2013 sempat mengalami guncangan ketika The Fed (Bank Sentral AS) berwacana untuk mulai mengurangi stimulasi moneter. Wacana untuk mulai mengurangi stimulasi moneter menyebabkan nilai tukar rupiah dan mata uang negara-negara berkembang Asia lainnya terhadap dolar AS mengalami perlemahan sejak Mei, karena para pemilik modal mulai menarik kepemilikan dana mereka […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

29/11/13 : Kejari Endus Korupsi di Perhubungan Darat Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk akan membersihkan semua biang korupsi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Banggai. Setelah mengungkap dan menetapkan mantan Kadis Hubkominfo Banggai, Drs Hardi Uda’a, Kasi Perhubungan Laut Nizam Manasai dan Kasi Kepelabuhan Yones sebagai tersangka, Kejari Luwuk mulai mengendus adanya dugaan korupsi di Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo. [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

04/11/13 : Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Kepelabuhanan Sumber : Mercusuar Edisi : senin, 4 November 2013 Hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Banggai, menyimpulkan adanya tersangka baru, yang bakal dijerat dalam kasus tersebut. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, yang memeriksa para saksi telah menemukan beberapa bukti yang melibatkan oknum yang […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

10/10/13 : Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Palu – Hukum Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar acara “Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini, Kamis (10/10/2013), bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.296/K/X-X.3/09/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

01/10/13 : Kasus Kapal Parmout: Penyidik Mulai Lakukan Pengusutan Sumber : Mercusuar Edisi : Selasa, 01 oktober 2013 Pengusutan kasus bantuan kapal motor Kementerian Daerah Tertinggal yang disalurkan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) tahun 2013 mulai memasuki babak baru. Pasalnya, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng telah memulai pengusutan kapal motor senilai Rp149,56 juta yang terindikasi kapal bekas itu. [download […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

25/09/13 : Pengumuman Pelelangan Pengadaan Meubelair Mess PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA PASCAKUALIFIKASI NOMOR: 02/Peng/BPK-Sulteng/ULP/09/2013 Unit Layanan Pengadaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Pengadaan Meubelair Mess BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Lingkup pekerjaan : Mengadakan barang berupa meubelair/ perabot rumah/ furnitur […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

19/09/13 : Raih Penghargaan dengan Capaian Kualitas Tertinggi Atas Penyajian Laporan Keuangan Pemkab Morowali Sumber : Radar Sulteng Edisi : Kamis, 19 September 2013 Bupati Morowali Anwar Hafid, menerima piagam penghargaan atas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2012 dengan capaian kualitas tertinggi. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Anwar Hafid di Jakarta, 12 September 2013 lalu, saat rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013, di Gedung Dhanapala, Kementerian […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

03/09/13 : Perubahan APBD 2013: Evaluasi Membengkak Rp560 Juta, Bantuan Dipangkas 12 Miliar Sumber : Mercusuar Edisi : Selasa, 03 September 2013 Plafon anggaran pada Perubahan APBD 2013 mendapat sorotan anggota DPRD Provinsin (Deprov) Sulteng. Salah satu mata anggaran yang menjadi perhatian adalah pemangkasan anggaran bantuan untuk kabupaten/kota sebesar Rp12,4 miliar dan pembengkakan mata anggaran evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintah dari Rp49.124.000 menjadi Rp609.124.000 [download berita selengkapnya]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

17/08/13 : Upacara Peringatan HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI : BPK RI Prioritaskan Permeriksaan Untuk Perangi Korupsi Palu – Hukum Humas Korupsi merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Drs. Hadi Poernomo, Ak., dalam pidato peringaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan BPK RI, Sabtu, 17 Agustus 2013. “Sektor penerimaan maupun belanja saat ini […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

17/08/13 : Upacara Peringatan HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI : Peringatan Kemerdekaan dan Momentum Memajukan Bangsa Palu – Hukum Humas Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-68 Tahun 2013, merupakan waktu yang tepat untuk mengingat dan melaksanakan seruan para pendiri bangsa Indonesia. “Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Kita sekarang telah merdeka! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

29/06/13 : Kali Pertama: Inspektorat Donggala Diperiksa BPK RI Sumber : Mercusuar Edisi : Sabtu, 29 Juni 2013 Tim auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng memeriksa Inspektorat Donggala pada Rabu (26/6). Pemeriksaan tersebut terkait program nasional Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan pada Inspektorat Donggala, Syaifuddin mengatakan proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng itu, bertujuan melengkapi berkas-berkas […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

28/03/13 : Seluruh Entitas Di Sulteng Sampaikan Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu Palu – Hukum Humas Dari dua belas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, seluruhnya telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk diaudit. LKPD TA 2012 tersebut diserahkan masing-masing Kepala/Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi. Pemerintah Provinsi Sulawesi […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

25/03/13 : Provinsi Sulteng, Entitas Tercepat Sampaikan Laporan Keuangan Ke BPK RI Palu – Hukum Humas Dari dua belas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan entitas pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan audit. LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Djanggola, kepada […]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku pernah diajak ke tempat spa oleh Rochmadi Saptogiri, auditor BPK yang ditangkap KPK terkait suap opini WTP Kemendes PDTT. Ajakan itu menurutnya untuk merayakan ulang tahun. Dalam persidangan lanjutan terdakwa Ali Sadli, jaksa pada KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Hamidy. Dalam BAP itu, ada keterangan pertemuan antara Hamidy dan Rochmadi serta seorang anggota BPK lainnya bernama Triantoro di sebuah tempat spa di Pondok Indah, Jakarta Selatan. “Keterangan saudara di BAP nomor 38 apakah saudara pernah bertemu dengan Rochmadi dan Triantoro di Central Spa dalam materi berbeda?” tanya jaksa KPK pada Hamidy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). “Ya waktu itu saya diundang untuk ulang tahun. Saya sebentar karena saya memang tidak tahan rokok saya mungkin hanya sejam,” jawab Hamidy. “Ulang tahunnya di spa?” tanya jaksa lagi. “Ya,” jawabnya. Hamidy mengaku tiba di lokasi itu pukul 22.00 WIB dan sejam kemudian pulang. Ketika ditanya jaksa di mana lokasi spa itu, Hamidy malah menyebutkan bila itu bukan tempat spa. “Spa mana?” tanya jaksa. “Bukan di spa. Seperti di live music itu, Pak, bukan spa,” kata Hamidy. Jaksa kemudian membacakan BAP Hamidy lagi. Di dalam BAP itu, jaksa menyebutkan bila lokasi spa itu adalah Central Spa. “Ini keterangan saudara di BAP no 38. Ya benar pada waktu bulan April 2017 pada malam hari atau setidaknya akhir bulan April 2017 saya datang khususnya ke Central Spa yang di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan untuk menemui Triantoro dan Rochmadi pada saat itu saya ingin pulang ke rumah namun diminta Pak Triantoro yang mengundang saya karaoke ke Central Spa. Saya datang ke Central Spa pukul 22.00 WIB. Saya meninggalkan Central Spa jam 23.00 WIB,” ujar jaksa membacakan BAP Hamidy. Setelah itu, jaksa menanyakan tujuan pertemuan di lokasi itu. Namun, Hamidy mengaku tidak ada kepentingan apapun. “Nggak ada kepentingan mendesak?” tanya jaksa. “Tidak ada,” ujarnya. Namun jaksa kembali menanyakan apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan tentang laporan keuangan Kemenpora. Jaksa menanyakan itu lantaran Triantoro merupakan auditor yang menangani urusan Kemenpora. “Apakah pada saat itu sempat dibicarakan tentang opini Kemenpora?” tanya jaksa. “Tidak pak karena libur kerja,” ucap Hamidy. “Saudara dapat info opini WTP dari mana?” tanya jaksa lagi. “Dari inspektorat pak kita dipanggil bahwa salah satunya adalah kita harus mengembalikan karena tidak bisa ditoleransi harus membayar salah satunya itu karena ada temuan,” ucap Hamidy.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pelarangan sepeda motor di kawasan tertentu selama ini efektif mengurai kemacetan. Pelarangan motor tersebut dilakukan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat “Efektif. Iya kemacetan berkurang, terus juga dari aspek lain,” kata Sigit saat dihubungi, Senin (8/1/2018). Selain efektif mengurai kemacetan, larangan sepeda motor di kawasan juga memastikan keamanan terjaga di jalur protokol itu. Terutama soal perilaku pengendara dan angka kecelakaan sepeda motor. “Tidak hanya bicara kemacetannya,” ungkapnya. Untuk diketahui, MA telah memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor itu. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata ketua majelis Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bercerita soal dukungan Partai Demokrat terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilgub Jateng. Seperti apa? Kepada Hasto, Ganjar mengatakan sempat bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di rumah Habib Luthfi di Pekalongan, Jateng. Pada kesempatan itu, presiden kelima RI itu menyampaikan dukungan kepada Ganjar. “Ketika saya tanya Pak Ganjar beberapa waktu lalu, di tempat tokoh masyarakat Jawa Tengah Habib Luthfi, Pak Ganjar ketika sedang silaturahmi kemudian ada Pak SBY bertemu,” kata Hasto saat ditemui di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). “Di situlah Pak SBY menyampaikan dukungannya kepada Pak Ganjar,” sambung Hasto. Banyak kalangan yang tidak menduga PDIP dan Demokrat akan mendukung Ganjar, yang dipasangkan dengan putra ulama karismatik KH Maimoen Zubair, Taj Yasin. Hasto sendiri mengaku tidak melakukan komunikasi untuk Pilgub Jateng. Namun, menurutnya, dukungan itu hadir karena Ganjar banyak melakukan interaksi juga untuk Pilgub Jateng ini. “Mungkin Pak Ganjar beliau sebagai gubernur tentu saja Pak Ganjar juga menerima banyak informasi dan membangun hubungan positif,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, pasangan Ganjar-Yasin saat ini diusung oleh PDIP, PPP, NasDem, dan Demokrat untuk maju Pilgub Jateng 2018. Rencananya pasangan ini akan mendaftar ke KPU pada Selasa (9/1) besok. Demokrat mengaku akan mengantar langsung Ganjar saat mendaftar Pilgub Jateng besok siang. “Besok pukul 14.00 WIB, Saudara Ganjar akan ke KPUD mendaftarkan diri itu juga akan didampingi Ketua DPD PD Jateng Saudara Rinto Subekti,” kata jubir PD Imelda Sari saat dihubungi, Senin (8/1) tadi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menggugat cerai sang istri, Veronica Tan. Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur, menyebut Ahok tengah bersedih. “Pasti sedihlah. Siapa yang ingin terjadi perceraian, pasti nggak ada. Saya cuma lihat beliau,” kata Josefina di PN Jakarta Utara, Jakarta, Senin (8/1/2018). Josefina mengatakan dirinya dan Ahok terakhir kali berkomunikasi di Rutan Mako Brimob pada 4 Januari lalu. Meski sedih, kondisi fisik Ahok terlihat baik. “Kondisinya baik tapi sedih ya sedih karena perceraian hari ini,” kata Josefina. Surat gugatan cerai Ahok diserahkan ke PN Jakarta Utara pada Jumat (5/1) sore. “Jumat suratnya masuk jam 14.30 WIB. Itu dia masukin gugatannya jelang tutup kantor. Jadi belum ada yang tahu. Sekarang humas sudah tahu,” kata panitera muda perdata PN Jakut, Tarmuzi, di kantornya, Senin (8/1). Video 20Detik: Selain Gugat Cerai Veronica, Ahok Ingin Hak Asuh Anak [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat, berinisial MHJR tiba-tiba lemas saat diperiksa jaksa. Ia adalah satu dari tiga tersangka kasus korupsi revitalisasi pasar tradisional Tanjungbungin. Pantauan detikcom , tersangka pingsan setelah dibacakan surat perintah penahanan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Karawang, Senin (8/1/2018) petang. MHJR lalu dibopong oleh sejumlah sekuriti. Sambil meracau, matanya tertutup dan terlihat lemas, namun masih sempat bicara. “Nggak kuat, ini harus dirawat,” ucap dia. Kajari Karawang Sukardi mengaku heran atas kondisi lemah MHJR. Pasalnya, sebelum dipanggil untuk diperiksa, pria itu dinyatakan sehat oleh tim dokter RSUD Karawang. “Sekarang yang bersangkutan sedang dibawa ke klinik untuk diuji apakah benar kondisinya tidak sehat. Padahal, sebelumnya, tim dokter Dinkes Karawang menyatakan kondisi tersangka sehat dan masih kuat meski akan ditahan,” ujar Sukardi saat jumpa pers di kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jalan Jaksa Agung R Suprapto. Setelah diperiksa di klinik, rencananya, MHJR akan dibawa ke lapas Kelas II-A Karawang di Warung Bambu. Selain MHJR, Kejaksaan menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka berinisial AHMD dan MTS. Mereka juga merupakan pengurus Koperasi Damai Sentosa. “Koperasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ditunjuk untuk merevitalisasi Pasar Tanjungbungin,” ungkap Sukardi. Sukardi menyatakan tiga orang tersebut bersekongkol untuk menilap uang bantuan dari Kementerian Koperasi pada 2013. Saat itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mendanai revitalisasi Pasar Tanjungbungin senilai Rp 900 juta. Sukardi mengungkapkan MHJR dan dua kawannya bahkan membuat laporan palsu kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka bikin laporan keberhasilan revitalisasi, padahal proyek itu tidak selesai tepat waktu,” kata Sukardi. MHJR, yang saat itu sebagai ketua koperasi, AHMD sebagai bendahara, dan MTS sebagai sekretaris lalu mengakali anggaran sampai merugikan negara hingga Rp 170 juta dari pembangunan fisik. Sedangkan kerugian lainnya berasal dari uang sewa kios sebesar Rp 90 juta yang seharusnya masuk ke kas desa. “Total kerugian mencapai Rp 260 juta akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga terdakwa,” katanya. “Ketiganya dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-Undang Korupsi,” pungkas Sukardi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Dua pasangan calon independen telah mendaftarkan diri ke KPU Kudus. Pasangan pertama dari jalur independen yang mendaftar adalah Akhwan-Hadi Sucipto (AKHI). Sedangkan diliran kedua adalah Noor Hartoyo-Junaedi (Harjuna). Pasangan Harjuna saat mendatangi kantor KPU Kudus di Jalan Ganesha, No 4, Purwosari iringan puluhan pendukung dan simpatisan. KPU membatasi 20 orang pendukung di aula KPU Kudus. Noor Hartoyo mengatakan, pihaknya datang untuk mendaftarkan diri dari calon perseorangan di Pilbup Kudus. Dirinya mengenakan batik dengan motif batik yang dinamai Batik Harjuna sebagai bentuk kecintaan pada batik Indonesia. “Ini wujud kecintaan kami kepada batik khas Indonesia. Namanya Batik Harjuna,” kata Hartoyo. Batik Harjuna adalah batik dengan gambar tokoh wayang Arjuna. Pihaknya membeli batik dari Pasar Kliwon Kudus. Notabenenya banyak batik asal Kudus yang dijual di Pasar Kliwon Kudus. “Kami ingin membangkitkan batik biar tambah berkembang,” ujarnya. Pihaknya mengakui masih ada kekurangan suara. Saat verifikasi faktual KPU ada 40.995 dukungan. Ketentuan KPU, calon perseorangan harus memenuhi 45.323 dukungan. Artinya, ada kekurangan dukungan 4.328 dukungan. “Kita telah mengumpulkan 12 ribu dukungan tambahan. Hanya tidak bisa diserahkan sekarang. Hal itu bisa diserahkan pada 18 Januari 2018,” ujar Hartoyo di sela-sela pendaftaran. Pada kesempatan tersebut, pasangan ini menyerahkan syarat pendaftaran berupa dukungan KTP. Serta berbagai syarat yang ditentukan aturan perundangan lainnya. Hartoyo sangat optimistis akan meraih suara maksimal pada Pilbup Kudus nanti. Ketua KPU Kudus Khanafi menuturkan, pihaknya telah menerima syarat pencalonan lewat jalur perseorangan Harjuna. “Kekurangan jumlah dukungan calon akan diserahkan pada 18-20 Januari 2018,” kata Khanafi. Selanjutnya KPU akan memverifikasi syarat lain terkait syarat calon sebagaimana ditentukan oleh aturan perundangan. Proses penelitian, persyaratan pencalonan dan syarat calon sudah diteliti. Namun untuk syarat calon masih ada yang harus dilengkapi, karena masih berproses seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan surat tanggungan utang. “Adapun nantinya pasangan cabup Harjuna bisa melakukan pemeriksaan kesehatan pada 12-13 Januari 2018 di RSUP Karyadi Semarang,” ujarnya. KPU juga meminta calon untuk berpuasa sehari sebelum pemeriksaan kesehatan dilakukan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Seorang pria diamankan petugas keamanan Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Pria tersebut diamankan lantaran nekat menerobos masuk ke dalam perumahan tersebut. Pantauan detikcom di lokasi, Senin (8/01/2018), pria yang mengenakan jaket berwarna merah hitam itu masuk ke gerbang perumahan yang tak jauh dari Waduk Pluit. Petugas keamanan perumahan terpaksa membawanya keluar karena pria tersebut berbicara meracau saat diinterogasi petugas. “Saya mau ke rumah bapak saya, Kardono soalnya rumahnya masih gembok,” ucap pria tersebut kepada petugas keamanan Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Senin (8/01/2018). Foto: Seorang pria nekat terobos perumahan Ahok. (Nugroho-detikcom) Petugas pun membujuk pria itu agar keluar gerbang perumahan. Namun, bukannya meninggalkan lokasi, pria itu kembali berulah dan mencoba masuk ke dalam perumahan. Akhirnya, dua anggota polisi yang datang langsung mengevakuasi pria tersebut ke sebuah warung berada di sisi Waduk Pluit. “Kamu mau kemana? Mau ngapain masuk ke dalam? Memang rumahmu di mana?” tanya salah satu anggota polisi ke pria itu. “Saya jagain rumah, rumah saya masih digembok, bapak saya namanya Kardono,” jawab pria itu. Polisi pun memberikan sebuah air minum dan makanan kepada pria itu sambil menunggu petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendali Sosial (P3S) untuk menjemput pria tersebut. Foto: Seorang pria nekat terobos perumahan Ahok. (Nugroho-detikcom) Sementara, seorang pedagang yang berada di area Waduk Pluit, Iwan (40), mengaku sering melihat pria tersebut biasa berada di area Waduk Pluit. Namun, kata Iwan baru saat ini, pria itu mencoba menerobos masuk ke dalam perumahan. “Sering saya lihat dia mondar-mandir di sini kadang suka mampir ke warung emang kayaknya stres, tapi tadi dia baru saya lihat masuk ke dalam,” ujar Iwan kepada detikcom. Untuk diketahui, Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara merupakan lokasi kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Situasi perumahan ini memang dijaga ketat mulai dari pintu gerbang oleh pihak keamanan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Djarot Saiful Hidayat akhirnya keluar dari DPP PPP setelah rapat tertutup sekitar lima jam. Namun dia tidak mengungkapkan soal ada tidaknya dukungan dari PPP di Pilgub Sumut. Pantauan di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Djarot keluar sekitar pukul 21.45 WIB, Selasa (9/1/2017). Dia langsung bergegas keluar dan berjalan menuju kantor DPP PDIP yang tepat berada di samping kantor DPP PDIP. “Tadi sudah silaturahim kemudian saya juga tadi Alhamdulillah bisa menunaikan ibadah salat magrib berjemaah di sana,” ujar Djarot sambil berjalan ke DPP PDIP. [Gambas:Video 20detik] Djarot mengakui soal pembahasan mengenai dukungan PPP di Pilgub Sumut. Dalam pertemuan, pasangan Djarot, Sihar Sitompul juga hadir. “Kemudian diskusi panjang tenang bagaimana pemenangan di Sumut. Sedangkan proses administrasi kita serahkan pada DPP partai,” kata Djarot. Meski begitu, mantan Gubernur DKI ini tidak memastikan apakah PPP akan mengusung dia dan Sihar di Pilgub Sumut. Sejauh ini pasangan Djarot-Sihar baru diusung oleh PDIP. “Tergantung dari hasil pembicaraan kapan akan di umumkan dan kapan akan dilaksanakan,” sebutnya. Djarot terancam tidak bisa mendapat tiket di Pilgub Sumut. Pasalnya kursi PDIP di DPRD Sumut hanya 16 sehingga masih kurang 4 kursi lagi untuk bisa mengusung Djarot-Sihar. PPP sendiri memiliki empat kursi di DPRD Sumut. Sementara itu dua pasangan lain yang sudah memiliki tiket maju adalah Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan JR Saragih-Ance Selian. Edy-Ijeck diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar serta NasDem dan telah mendaftar ke KPUD Sumut hari ini. Kemudian JR Saragih-Ance diusung oleh Demokrat-PKB-PKPI dan rencananya akan mendaftar esok hari, Selasa (9/1). Foto: Djarot Saiful Hidayat usai rapat dengan PPP. (Dwi Andayani/detikcom). Sebelumnya diberitakan, dukungan PKB ke Djarot no deal. Mantan Gubernur DKI itu sempat mendatangi kantor DPP PKB pada Minggu (7/1) kemarin, namun akhirnya PKB memutuskan mendukung JR Saragih di Pilgub Sumut. “Hari ini PKB sudah memutuskan untuk mengumumkan Pilgub Sumut. PKB akan memberikan dukungan JR Saragih dan Ance. Kami berkoalisi bersama Demokrat dan PKPI dan habis ini Pak JR dan Ance ini ke Sumatera Utara,” terang Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat jumpa pers di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Niat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceraikan Veronica Tan tidak datang tiba-tiba. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur, menyebut pembicaraan tentang itu sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. “Pastilah (sebelumnya ada pembicaraan cerai). Kan tidak mungkin tiba-tiba muncul kuasa,” kata Josefina di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Josefina mengaku tidak ingat kapan persisnya pembicaraan itu dimulai. Yang pasti, Ahok dan Vero sudah membahasnya sejak akhir 2017. “Saya lupa kapan, tapi akhir 2017-lah,” ujarnya. Josefina A Syukur, pengacara Ahok (Indra Komara/detikcom) Ahok sendiri memberikan kuasa kepada Josefina untuk menggugat cerai Veronica pada Kamis (4/1) pekan lalu. Surat gugatan cerai kemudian diserahkan kepada PN Jakut pada Jumat (5/1). Selain menggugat cerai, Ahok meminta hak asuh atas dua anaknya yang masih di bawah umur. Namun Ahok tidak membahas harta gono-gini. Video 20Detik: Cerita di Balik Gugatan Cerai Ahok untuk Vero [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*)

Related Posts

Comments are closed.