Tak Bawa Strategi Pilgub DKI, Sudirman Ingin Tiru Rumah DP Rp 0

Tak Bawa Strategi Pilgub DKI, Sudirman Ingin Tiru Rumah DP Rp 0

Sudirman Said sempat menjadi tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta. Meski begitu, dia mengaku tak akan membawa strategi seperti di Pilgub DKI lalu dalam pertarungannya di Pilgub Jateng. Setelah resmi menjadi cagub Jateng, Sudirman beberapa waktu lalu bertandang ke Balai Kota DKI untuk menemui Anies yang kini sudah menjadi Gubernur DKI. Menurutnya, itu dilakukan sebagai bentuk silaturahmi. “Silaturahmi, kasih selamat Persija menang. Saya sudah lama nggak ketemu Pak Anies. Sudah lama nggak ketemu Pak Anies kan, kalau diterimanya di Balai Kota ya saya ke Balai Kota,” ujar Sudirman saat bertandang ke redaksi detikcom , Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). “Saya dulu kan tim sinkrinosasi, jadi ingin lihat bagaimana implementasi dari yang sudah direncanakan, yang beliau sebut ‘so far so good deh’. Tapi juga saya wajib belajar lah, kan beliau yang duluan masuk gelanggang,” imbuhnya. Meski begitu, dia mengakui meminta Anies untuk menjadi juru kampanye (jurkam) nya di Pilgub Jateng. Namun Anies memang secara halus telah menolak, meski bukan berarti tidak akan memberi bantuan. “Di samping dengar masukan juga, saya tanya siapa tahu bisa beri support di Jateng, dalam artian orang mengatakan jadi jurkam bisa nggak, tapi waktunya kan sulit, harus didaftarkan juga kan. Tapi saya yakin Pak Anies akan bantu dengan caranya. Memberikan endorsement, memberikan pengaruh kepada temen-temen yang prioritasnya di Jateng,” ungkap Sudirman. Bukan hanya Anies, tokoh-tokoh lainnya pun diminta untuk menjadi jurkam, termasuk Wagub DKI Sandiaga Uno. Sudirman dan pasangannya di Pilgub Jateng, Ida Fauziyah pun meminta ketum-ketum parpol pengusungnya untuk menjadi jurkam seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Presiden PKS Sohibul Iman. “Banyak kok yang kita minta, bukan hanya Pak Anies, saya minta Pak Sandi juga, ketua partai juga. Pak Zul akan jadi jurkam, pak Prabowo, Pak Sohibul Iman, Cak Imin juga, dan memamg dibolehkan kan menurunkan tokoh-tokoh nasional,” ucapnya. Lantas apakah Anies akan turun ke Jateng meski tidak menjadi jurkam? “Nggak kampanye juga Pak Anies akan punya kepentingan ke Jawa Tengah lah tapi tidak dalam konteks kampanye,” jawab Sudirman. Eks Menteri ESDM itu mengaku tidak akan meniru langkah kampanye Anies untuk menolak isu-isu hangat. Sudirman tidak akan berkampanye untuk menolak masalah Kendeng, seperti cara Anies berkampanye menolak reklamasi Teluk Jakarta. “Beda kasusnya. Karena Pak Anies sebelum kampanye sudah kasat mata lah (kasus reklamasi) , makanya itu menjadi salah satu tema kampanye, sekarang pun diambil tindakan dengan tepat lah, Raperda-nya ditarik,” kata dia. “Saya tidak akan menolak atau tidak, kita dengar dulu apa yang dibutuhkan. Dan Jawa Tengah sendiri mau apa soal itu. Saya akan lihat bener-bener di situ seperti apa. Kalau saya belum, kan orang beda-beda ya. Saya cenderung tidak menimbulkan tubrukan,” sambung Sudirman. Dia pun menyatakan akan mengadopsi cara-cara yang baik dari Anies-Sandi. Sudirman pun mengaku terinspirasi sejumlah program-program milik Anies-Sandi, seperti OK OCE dan rumah DP Rp 0. “Yang baik pasti akan saya adopsi, misalnya nggak main uang, itu pasti saya akan adopsi. Program-program yang baik misalnya Oke Oce itu diadopsi dalam bentuk Sejuta Wirausaha Perempuan (Setara), terus misalnya soal DP Rp 0. Saya tidak sebut (sama) tapi itu nanti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh, kita ingin sediakan rumah terjangkau. Itu kan inspirasinya datang dari situ,” paparnya. “Yang saya bayangkan, kita punya tanah-tanah di Kab/kota, kalau kita jadikan pernyataan lalu kita jadikan pengusaha membangun rumah-rumah yang terjangkau untuk buruh itu memang mungkin tidak serta merta meningkatkan penghasilan buruh tapi mengurangi beban sehingga secara tidak langsung kesejahteraan akan naik,” tambah Sudirman. Soal apalah Sudirman akan meniru strategi terkait SARA seperti di Pilgub DKI, dia memastikan itu tidak akan dilakukannya. Hal tersebut lantaran berbedanya warga Jakarta dan Jateng. “Apakah akan meniru yang di Jakarta? Menurut saya tantangannya berbeda, suasana beda juga. Dan masyarakat Jateng agak cenderung menghindari tubrukan langsung, mereka senang menjaga harmoni,” ujarnya. Sudirman mengaku bersyukur lawannya di Pilgub Jateng, petahana Ganjar Pranowo memilih Gus Yasin sebagai pasangan. Dia menyebut, suasana di Pilgub ditentukan oleh masing-masing pasangan yang berlaga. “Saya bersyukur incumbent mengajak Gus Yasin, yang dari kalangan NU santri, jadi kalau ada tubrukan SARA itu sudah nggak relevan lah. Maka sekarang tinggal adu kredibilitas, adu program, adu meyakinkan masyarakat saja dengan cara-cara yang baik. Suasana itu kan ditentukan oleh kandidat juga, kalau kita tidak provokatif ya,” sebut Sudirman. Dia juga sempat menyinggung soal pemberantasan korupsi di Jateng. Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah di Jateng terseret korupsi. Sudirman mempertimbangkan akan membentuk KPK daerah seperti di Pemprov DKI yang digagas Anies-Sandi. “Bila diperlukan tapi bisa juga dengan memperkuat di inspektorat provinsi. Dengan pencegahan, pendidikan dan lainnya,” ucap dia. Apa akan membentuk tim percepatan atau tim sinkronisasi seperti yang dilakukan Anies-Sandi? “Tergantung kebutuhan, akan dilihat gimana nanti kebutuhannya,” tukas Sudirman. Dia lalu berbicara mengenai dana kampanye mengingat Jateng merupakan provinsi yang luas. Ada 36 kabupaten/kota yang menurutnya telah dia datangi, meski tidak semua kecamatan bisa terjangkau semua. “Mengenai dana, anda semua tahu saya bukan pengusaha, bukan politisi yang punya uang. Betul-betul saya mengandalkan saweran dari kawan-kawan. ada support, itu yang saya jalani,” akunya. Sudirman menyatakan mengandalkan struktur partai dan relawan untuk menggapai daerah yang tidak sempat ia kunjungi. Kehadiran PKB setelah tiga partai pengusung awal yakni Gerindra-PKS-PAN disebutnya betul-betul sangat membantu. “Kita buat struktur relawan nonpartai juga. Sekarang mulai kerja dan terbangun. Betul-betul saya mengandalkan saweran dari kawan-kawan, dan saya katakan kepada seluruh parpol saya bukan yang punya uang, rasanya kalau sambutan masyarakat Jateng cukup baik ada lah dari teman-teman yang mau support dan selama ini saya alami,” urai Sudirman. “Jumlahnya, kita kejar tayang aja. Ada sekian kita jalan kenceng, kalau ada kurang sedikit ya kurangi kecepatan, tapi Alhamdulillah selama ini cukup baik,” tutupnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara pengukuhan pengurus Asosiasi Museum Indonesia (AMI) DKI Jakarta periode 2017-2022. Dia berharap pengurus yang baru bisa menjadikan ke museum sebagai aktivitas mainstream warga. “Bapak ibu yang dilantik sudah memiliki tanggung jawab sekarang, ditambah untuk urus asosiasinya dan kami di Jakarta ingin sekali museum jadi kegiatan mainstream untuk warga Jakarta,” kata Anies dalam sambutannya di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2018). Anies akan membuat program agar warga Jakarta mau mengunjungi museum. Salah satu caranya dengan membuat agenda rutin kunjungan ke museum setiap minggu. Pemprov DKI Jakarta akan membantu menarik warga agar mau datang ke museum. Foto: Pengukuhan pengurus AMI DKI Jakarta periode 2017-2022 (Indra Komara/detikcom) “Dukungan itu bentuknya bukan cuma uang, jangan lihat duit aja, saya kira bukan cuma itu. Saya beri contoh di Jakarta ada 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.700 RW di seluruh Jakarta apa yang terjadi kalau kita buat kunjungan rutin museum dikelola pemerintah. Saya akan bantu supply orang datang dan bapak ibu memastikan museumnya menarik,” ujarnya. “Kita gerebek museum di Jakarta rutin Sabtu-Minggu dan dijadwalkan. Pemerintah siapkan busnya, Transportasinya. Dijadwalin aja sehingga busnya datang mau ditambahin kendaraan sendiri boleh,” lanjut Anies. Anies juga menyebut Pemprov DKI Jakarta akan memberikan informasi agenda kunjungan ke museum melalui aplikasi. Diharapkan, aplikasi tersebut bisa diakses warga untuk melihat program kunjungan ke museum itu. “Di Jakarta ini tingkat selfinessnya lumayan, orang datang foto dan kami sedang susun program aplikasi mohon AMI masukan kegiatan itu masuk ke program kita sehingga orang tau kegiatan di museum,” paparnya. Dengan dikukuhnya pengurus AMI yang baru, Anies ingin adanya gerakan ke museum di Jakarta. Sebab dia menilai museum bukan tempat penyimpanan barang, tetapi harus memberikan pengalaman. “Museum itu mengubah dari perjalanan waktu jadi ruang dan ini harus dirasakan kalau Jakarta bisa melaksnakan nanti nasional akan mengikuti,” ucapnya. Pengukuhan pengurus AMI DKI Jakarta yang baru dilakukan oleh Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supadma. Ketua AMI DKI yang baru yakni Yiyok T Herlambang, Wakil Ketua Budi Trinovari, Wakil Ketua II Adang Suryana, Sekretaris I Mis Ari, Sekretaris II Karfum Setiawan.

Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan partainya siap kembali menampung Fahri Hamzah sebagai kader. Namun ada syaratnya, Fahri harus mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. “Kalau pak Fahri sudah bukan di PKS lagi jadi nggak usah dihitung, kan sudah di luar PKS. Sudah tidak kader juga. Posisinya kan beliau sudah diberhentikan dari PKS dari seluruh jenjang keanggotaan,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Pernyataan itu disampaikan Sohibul saat dimintai tanggapan soal perseteruan PKS dengan Fahri Hamzah yang tak kunjung rampung. Meski telah dipecat PKS, Fahri masih menduduki kursi pimpinan DPR yang merupakan jatah dari PKS. Sohibul pun menyebut PKS masih bisa menerima Fahri kembali sebagai kader. Namun yang bersangkutan harus mematuhi syaratnya. “Apakah Fahri tidak lagi ada harapan di PKS? Ada harapan. Beliau bisa masuk PKS lagi. Sekarang saja saya ingin rekrut Anda bisa masuk PKS. Fahri yang sudah pernah di PKS masa tidak kita perbolehkan,” tutur Sohibul yang juga menyebut Fahri masih memiliki fans di PKS. Sohibul Iman. (Foto: Zaki Alfarabi / Tim Infografis detikcom) “Syaratnya ringan kok: akui kesalahan dan minta maaf. Jadi kader PKS lagi, mulai lagi dari kader pemula. Untuk jadi yang disebutkan yakni anggota ahli, kalau sudah pernah kan tahu jalannya. Itu joke nya,” imbuh dia. Saat ini, PKS masih terus berhadapan dengan Fahri Hamzah di tingkat kasasi. Fahri memenangkan gugatannya di tingkat pertama dan tingkat banding soal pemecatannya dari PKS. “Saya kasih tahu ya, bagaimana ganjilnya putusan pengadilan. Fahri itu masukin ke pengadilan tidak mau pakai pasal perselisihan partai politik. Dia maunya pakai PMH (perbuatan melawan hukum), perdata. Orang PAN itu punya masalah di partainya, dia melakukan hal yang sama, mengadukan lewat PMH, langsung NO (niet ontvankelijke verklaard), itu tidak diterima karena salah alamat,” beber Sohibul. Dia menyebut, gugatan kader PAN yang dimaksud itu juga dimasukkan ke PN Jakarta Selatan, sama seperti gugatan Fahri. Sohibul mempertanyakan mengapa dengan kasus yang sama, tapi gugatan yang satu diterima dan yang satu tidak. “Di pengadilan yang sama Fahri memasukkan, diterima. Ini PAN di (PN) Selatan juga. Ada apa ini? Itu sudah kejanggalan yang paling nyata. Terus diproses kan, kita sebagai tergugat belum memberikan eksepsi apa-apa, langsung keluar putusan sela,” ungkapnya. “Di putusan sela keluar kalimat ‘setelah mendengarkan eksespsi tergugat’, padahal kita belum membacakan eksepsi. Kita sudah adukan ke Komisi Yudisial dan sebagainya. Ya Anda tahu di negeri ini hukum kan ada mafianya. Ya walaupun kita jangan sampai pengadilannya makin marah-marah ke kita kan. Menurut saya ada pihak-pihak yang bermain tidak pakai etika dan hukum,” tambah Sohibul. Tak hanya itu, PKS menilai putusan pengadilan yang memenangkan Fahri juga telah melampaui kewenangan pengadilan. Putusan itu disebut Sohibul telah melanggar UU MD3 yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPRD dan DPD. “Bab pimpinan DPR itu diatur oleh UU tersendiri, MD3. Dan itu hak fraksi, kenapa dia membuat keputusan ‘DPR maupun PKS tidak boleh membuat perubahan apapun terkait Fahri’. Gila bener ini putusan, sapu jagad ini. Dan ini lah yang dipakai alasan oleh pimpinan DPR, kami tidak berani memprosesnya’,” paparnya. Seperti diketahui, Fahri melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel dan menang. Tak terima, PKS mengajukan banding ke PT Jakarta, tapi kalah dan tetap harus membayar Rp 30 miliar kepada Fahri. “Amar putusan, menguatkan,” putus hakim tinggi Daming Sunusi, seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (14/12). Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut. Namun PKS tak menyerah. PKS akan mengajukan kasasi ke MA. Fahri sendiri berkukuh menolak dipecat PKS. Meski begitu, dia tidak berpikir untuk membelot dari PKS. “Gini ya, saya kan sudah sering katakan saya ini orang setia. Saya tidak gampang itu jatuh cinta, dan saya tidak gampang berpindah hati,” ujar Fahri, Kamis (14/12).

Presiden PKS Sohibul Iman optimistis pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, menang di Pilgub 2018. Sohibul menargetkan suara pasangan tersebut bisa mencapai lebih dari 40 persen. “Kami melihat potensi yang luar biasa. Kami yakin insyaallah melampaui 40 persen. Tugas kami, posisi hari ini genjot sampai pada batas atas yang mungkin diperoleh,” kata Sohibul di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (1/3/2018). Keyakinan itu muncul, kata Sohibul, saat dirinya menghadiri pertemuan partai koalisi di kediaman Prabowo. Meski begitu, Sohibul menyadari elektabilitas Sudrajat-Syaikhu saat ini masih rendah. “Selain perkembangan tadi melakukan assessment , mengkaji bagaimana kekuatan pasangan kita alhamdulillah semakin yakin walau hari ini pada posisi belum kita harapkan,” ujarnya. Senada dengan pernyataan Sohibul, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan kampanye yang telah dimulai berjalan baik. Dia pun optimistis pasangan nomor urut 3 itu bisa memenangi perhelatan Pilgub 2018. “Alhamdulillah nampaknya kampanye berjalan dengan baik, optimis assessment kita sangat baik,” ujarnya. Suasana Pertemuan Koalisi ASYIK di Rumah Prabowo (Grandyos Zafna/detikcom) Menangkan Sudrajat-Syaikhu, Presiden PKS akan Beberkan Kelemahan Lawan Sohibul Iman juga berjanji mengedepankan kampanye positif untuk memenangkan pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Selain menjelaskan keunggulan pasangan yang diusungnya, Sohibul akan memaparkan kelemahan lawan kepada masyarakat. “Tadi dibicarakan berbagai strategi. Kami sepakat karena calon punya potensi yang sangat luar biasa, maka kita akan menegaskan kampanye lebih 70 persen positive campaign . Kampanye yang lebih mengedepankan keunggulan pasangan kami,” kata Sohibul. “Adapun sisanya kami bisa memberikan gambaran kepada publik tentang kelemahan-kelemahan lawan yang sesuai faktanya,” sambungnya. [Gambas:Video 20detik] Lantaran berjanji akan berkampanye positif, Sohibul tak akan membeberkan kelemahan lawan yang tak sesuai fakta. Dia tetap akan berpegang teguh pada konsep demokrasi yang baik. “Ada faktanya, kami tidak akan melakukan upaya kampanye yang melampaui negative campaign atau apa yang disebut dengan black campaign atau fitnah. Insyaallah demokrasi semakin baik kalau kita semua lebih mengedepankan positive campaign ,” ujarnya.

Jakarta – Di Piala AFC 2018, Persija Jakarta berikutnya akan menghadapi klub Vietnam Song Lam Nghe An. Pernah main di Vietnam, Marko Simic pun memberi bocoran kekuatan lawan. Persija sukses meraih kemenangan atas Tampines Rovers di laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu (28/2/2017). Simic mencetak hat-trick dan satu gol oleh Rezaldi Hehanusa. Itu merupakan kemenangan pertama Persija di Piala AFC setelah pada laga pertama kalah 0-3 dari wakil Malaysia Johor Darul Ta’zim. Di partai ketiga, Persija akan dijamu Song Lam Nghe di Stadion Vinh Stadium pada 6 Maret mendatang. Song Lam sendiri sudah mengantongi dua kemenangan dari dua laga. Sebelumnya Song Lam menang 2-0 atas Tampines Rovers di laga perdana dan kemudian menundukkan Johor Darul Takzim juga dengan skor 2-0. “Pertama, Song Lam dari Vietnam, mereka menang dari tim kuat dari Johor Darul Takzim, jadi mereka akan dalam performa yang luar biasa,” ujar Simic. Penyerang berusia 30 tahun asal Kroasia itu sendiri pernah merumput di Vietnam bersama klub Becamex Binh Duong FC, Dong Thap FC, dan Long An FC. “Mereka selalu memiliki pemain lokal yang bagus, dan tentu mereka memiliki banyak pemain timnas, dan sulit bagi mereka untuk mempertahankan pemain besar. Tapi mereka tetap memiliki pemain yang bagus,” ucap Simic. “Kami sedikit lelah setelah pertandingan melawan Tampines Rovers dan kami harus istirahat makan makanan yang baik karena kami akan menjalani dua kali pesawat (Jakarta- Vietnam, transit 2 kali).” “Saya senang kembali ke sana (Vietnam, saya harap pertandingan digelar di Hanoi atau Ho Ci Min, karena menurut peraturan AFC mereka harus memiliki stadion dengan jarak di bawah 100 Km, dan saya terkejut mereka bisa bermain di Win City. Tapi Win City sangat luar biasa jadi saya senang kembali kesana,” tuturnya.

Nakhoda yacht Rp 3,5 triliun, Kapten Rolf, mematikan sistem navigasi atau automated identification system (AIS) dalam pelayaran menuju Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengejaran otoritas Amerika Serikat. “Selama berlayar, Kapten Rolf telah mematikan automated identification system (AIS) beberapa kali, sehingga kapal tersebut tidak bisa dideteksi di sekitar perairan Filipina dan perairan sebelah tenggara Singapura,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal dalam keterangannya, Kamis (1/3/2018). Iqbal mengatakan pemerintah AS telah menerbitkan artikel online terkait upaya penyitaan kapal pesiar tersebut. “Bahwa pemerintah Amerika telah menerbitkan seizure warrant dan artikel online terkait upaya penyitaan terhadap kapal pesiar tersebut,” kata Iqbal. Saat ini Bareskrim Polri tengah menginterogasi Kapten Rolf dan 29 ABK yacht . Mereka diinterogasi terkait riwayat perjalanan kapal tersebut. Polisi juga menyita sejumlah dokumen saat menggeledah yacht tersebut. Iqbal menduga yacht supermewah itu berlayar ke Indonesia untuk bersembunyi dari otoritas Amerika Serikat. Kapal ini telah menjadi buron sejak 2015. Berdasarkan Pengadilan AS, kapal ini dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia, Jho Low. Low terjerat kasus korupsi transfer dana USD 1 miliar dari pihak berwenang Malaysia ke rekening pribadi.

Polisi mengungkap jaringan Muslim Cyber Army (MCA), yakni grup penyebar hoax di media sosial. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya pengungkapan ini terlihat seperti langkah mematikan demokrasi di Indonesia. “Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax . Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurut Fadli, pendapat-pendapat dari kelompok yang kontra terhadap pemerintah selalu diciduk kepolisian dalam waktu singkat. Fadli pun meminta polisi bersikap adil terhadap pihak yang menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial. “Kalau misalnya memang pihak cyber police mau melakukan pemberantasan terhadap hoax , kita setuju tapi harus betul-betul adil,” ujarnya. “Ini yang disisir ini adalah selalu pihak yang dianggap menantang pemerintah. Sementara kalau yang menjelek-jelekan dari pihak yang nonpemerintah atau pihak oposisi itu tidak di- follow up sampai sekarang,” sambung Wakil Ketua Umum Gerindra itu. Seperti diketahui, MCA ini merupakan kelompok terstruktur yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ada empat jaringan yang bekerja, yakni menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain agar hoax berhasil disebar kepada masyarakat. Bareskrim Polri menangkap enam tersangka pelaku lainnya, di antaranya ML (39) seorang karyawan yang ditangkap di Jakarta, RS (38) seorang karyawan yang ditangkap di Bali, RC yang ditangkap di Palu, Yus yang ditangkap di Sumedang, dan dosen UII TAW (40) yang ditangkap di Yogyakarta. Mereka dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.

Pemerintah Kota Semarang menggelar haul Habib Hasan bin Thoha bin Yahya. Acara juga diwarnai pagelaran kirab dari Kampung Reliji Mbah Kramat Jati, Lamper Kidul menuju Simpang Lima Semarang. Rombongan kirab terdiri dari 70 orang paskibra, 40 orang Satpol PP, Barongsai dari TNI 20 orang, KNPI 20 orang, Banser 20 orang, dan Drumblek 30 orang, mayoritas dari pelajar dan santri. Mereka berjalan dari lokasi start di Jalan Duku, Lamper Kidul hingga Simpang Lima melintasi Jalan Sriwijaya dan Jalan Pahlawan. Iring-iringan ini menghibur pengguna jalan dan warga yang melihat rombongan kirab. Salah seorang warga Mrican, Nuning mengaku terhibur karena tahun lalu tidak ada kirab seperti hari ini. “Bagus, ya. Tahun kemarin soalnya tidak ada,” ujar Nuning di Jalan Tentara Pelajar, Kamis (1/3/2018). Kirab Haul Habib Hasan di Semarang. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom Setibanya rombongan di Simpang Lima, digelar apel Merah Putih. Penyerahan bendera Merah Putih kemudian dilakukan oleh Pimpinan Sunan Gunung Jati, Kiai Masroni kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi selaku pembina apel. Hendrar atau yang akrab disapa Hendi dalam sambutannya mengatakan Habib Hasan bin Thoha bin Muhammad bin Yahya merupakan ulama besar pejuang bangsa. Habib Hasan sering dikenal dengan Syekh Kramat Jati atau Raden Tumenggung Sumodiningrat dan Senopati Agung ing Mataram. “Di Jalan Duku sana dimakamkanlah Habib Hasan bin Thoha bin Muhammad bin Yahya, seorang ulama besar pejuang bangsa yang rela berkorban untuk kita dapat merasakan merdeka seperti hari ini. Beliau wafat tahun 1818,” kata Hendi, di Simpang Lima Semarang, Kamis (1/3/2018). Kirab Haul Habib Hasan di Semarang. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom Syekh Kramat Jati atau juga dikenal Singo Barong juga bertempur melawan penjajah diantaranya mulai dari Banten hingga Semarang dan mendesak mundur penjajah di Pekalongan dalam pertempuran tahun 1785. “Dengan teladan yang diberikan Habib Hasan kepada kita semua, marilah kita semua rapatkan barisan untuk terus mengibarkan merah putih,” lanjut Hendi Apel berlangsung khitmad dengan cuaca yang tidak terik. Meski demikian saat apel usai dan hendak dibubarkan, ternyata ada satu peserta apel yang pingsan kelelahan dan segera dibopong anggota TNI. Selain acara kirab, malam nanti pukul 19.30 WIB akan ada acara inti haul di makam Habib Hasan di Jalan Duku. Habib Luthfi bin Yahya akan hadir dalam pengajian yang terbuka untuk umum itu. “Ini agar warga Semarang mengenal dan mengetahui perjuangan Habib Hasan bin Thoha bin Yahya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan,” pungkas Hendi.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai sempat menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait pembahasan deklarasi relawan untuk Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan KSP terlibat menjadi partisan politik. “Sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut di dalam parpol. Apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, keterlibatan KSP dalam pemenangan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tugas-tugas KSP bersinggungan langsung dengan presiden. “Dia (KSP) harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden, sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, bukan sebagai calon presiden lagi,” sebut Wakil Ketua Umum Gerindra itu. “Itu bisa dikategorikan abuse of power , bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Yorrys sudah dua kali menyambangi KSP terkait persiapan deklarasi relawan Jokowi ini. Pada kedatangan pertama, Yorrys mengaku melaporkan hasil Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam kunjungan kedua ke Istana Kepresidenan pada Selasa (27/2), Yorrys menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Yorrys menegaskan deklarasi relawan itu memang bertujuan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun, menurutnya, KSPI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi sosial. “Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan untuk politik, tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan. Menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 juta (anggota) cukup banyak. Ada pesta demokrasi di 2018 dan 2019, maka kami kemarin rapimnas samakan persepsi langkah-langkah kita hadapi 3 event politik apa yang mesti dilakukan,” jelas Yorrys saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2).

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan DI Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI nonpribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor K.898/I/A/1975. “Dalam UUPA perbedaan hukum itu ada dasar hukumnya. Pasal 11 ayat 2 UUPA, boleh ada perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. UUPA membuka adanya kemungkinan itu, bukan tidak ada,” kata Nurhasan, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (1/3/2018). Sementara dalam Instruksi Wagub DIY, dijelaskannya aturan itu sebenarnya bukan WNI nonpribumi atau keturunan China tak boleh menguasai hak atas tanah. “Mereka boleh memiliki, statusnya bukan hak milik, tapi statusnya HGB (hak guna bangunan). Intinya itu,” kata Nurhasan menegaskan. Dosen hukum agraria UGM itu menerangkan lahirnya larangan nonpribumi menguasai tanah itu. Yaitu dengan pertimbangan saat itu dalam rangka perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah yakni WNI pribumi. Sebelum terbitnya Instruksi Wagub DIY, kebijakannya lebih keras lagi, yakni tidak boleh ada pengalihan tanah milik orang pribumi kepada orang keturunan. Sekarang, boleh dialihkan dengan status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi keleluasaan yakni bisa memakai sertifikat HGB untuk jaminan utang atau dialihkan/dijual. “HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan, dialihkan. Kan sama saja gunanya, hanya statusnya yang beda. Nanti HGB bisa diperpanjang haknya, nanti bayar lagi kepada negara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Karena pemberi HGB itu negara, bukan Keraton, ini berlaku umum nasional dan ada rumusan untuk menghitung BPHTB itu,” paparnya. Persoalan tanah di DIY yang belakangan ini diperbincangkan publik, hanyalah persoalan status haknya saja, bukan masalah tidak boleh memiliki tanah. Penerapan Instruksi Wagub DIY juga bukan sebuah perbuatan atau sikap diskriminasi. Menurutnya, orang akan beranggapan ada diskriminasi karena hanya dilihat dari prinsip persamaan yakni setiap orang berhak memiliki tanah hak milik. Tapi UUPA juga membuka adanya ketidaksamaan hukum. “Dalam konteks itu kalau ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, itu disebut positive discrimination, diskriminasi yang punya dampak positif karena untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Instruksi Wagub juga bukan mengatur tanah Kasultanan, tapi tanah umum yang dimiliki masyarakat. Perdais yang mengatur tentang tanah-tanah Kasultanan,” papar Nurhasan. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan dari isi Instruksi Wagub DIY itu hakikatnya adalah mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antarkelompok di dalam masyarakat. “Karena posisi ekonomi masyarakat dalam sejarah di DIY, kesenjangan relatif akan selalu ada yakni orang nonpribumi atau keturunan China posisi ekonominya lebih kuat dari pribumi. Itu yang dilindungi dalam Instruksi Wagub,” ujarnya. Nurhasan juga menegaskan status keistimewaan DIY juga menjadi basis adanya perbedaan dalam penerapan aturan penguasaan tanah. Aturan itu ditujukan adanya keadilan dari sosial ekonomi. “Jangan hanya melihat dari sisi tidak boleh punya hak milik, tapi dilihat lebih luas sama-sama diberikan kesempatan memiliki tanah, hanya berbeda di statusnya. Ini persoalan kearifan lokal saja, bisa berbeda beda di tiap daerah,” imbuhnya. Nurhasan berpendapat kalau ke depantidak ada lagi persoalan kesenjangan, seperti orang pribumi punya kemampuan ekonomi paling tidak secara relatif mendekati kesamaan dengan nonpribumi, maka ada ruang untuk mengubah isi Instruksi Wagub DIY tersebut. “Bahkan sekarang kalau mau diubah, silakan dikaji. Apakah kesenjangan kepemilikan tanah, sosial ekonomi, masih terjadi atau tidak,” pungkas Nurhasan. Sebagaimana diketahui, seorang pengacara, Handoko menggugat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Gugatan itu ditolak PN Yogyakarta.

Related Posts

Comments are closed.