Survei PolMark: PDIP Masih Teratas, Golkar Disalip Gerindra

Survei PolMark: PDIP Masih Teratas, Golkar Disalip Gerindra

PDIP masih menduduki peringkat pertama elektabilitas partai dari hasil survei PolMark Indonesia. Setelah PDIP, posisi kedua disusul dengan Gerindra. “Survei ini mengajukan dua pertanyaan kepada responden yaitu partai mana yang mereka pilih dalam Pileg 2014, dan yang akan mereka pilih jika Pileg diadakan pada saat wawancara berlangsung,” ujar CEO Polmark Eep Saefullah Fatah. Hal tersebut disampaikannya saat rilis survei di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017). Dalam survei ini, PDIP mendapat hasil 24,2% kemudian disusul Gerindra 9,2% bila Pemilu digelar hari ini. Meski begitu Eep menyoroti perolehan PDIP berkurang dibandingkan Pileg 2014. Sementara PKB dan PKS naik sekitar 0,5 sampai 0,75 persen. “PDIP berkurang 1,5 persen, sebaliknya PKB naik 0,5 persen, ada yang naik 0,75 persen yaitu PKS,” kata Eep. Namun menurut Eep, penurunan elektabilitas partai ini tidak signifikan jika dibandingkan margin of error +/-1,9%. “Karena margin eror +/- 1,9 persen maka statistik tidak terjadi perubahan signifikan. Sekalipun pergeseran di bawah margin of error,” jelasnya. Dari hasil survei jika pileg digelar hari ini, posisi ketiga ditempati oleh Golkar dengan 8,2%, PKB 6,5%, dan Demokrat 5,2%. Kemudian disusul PKS 3%, PPP 2,4%, PAN 2,4%, NasDem 2,5%, dan Hanura 0,8%. Survei ini digelar 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin error +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Seperti diketahui, pada Pemilu 2014 lalu Golkar berada di posisi kedua setelah PDIP. Kemudian di urutan ketiga ada Gerindra lalu disusul Demokrat.

PDIP masih menduduki peringkat pertama elektabilitas partai dari hasil survei PolMark Indonesia. Setelah PDIP, posisi kedua disusul dengan Gerindra. “Survei ini mengajukan dua pertanyaan kepada responden yaitu partai mana yang mereka pilih dalam Pileg 2014, dan yang akan mereka pilih jika Pileg diadakan pada saat wawancara berlangsung,” ujar CEO Polmark Eep Saefullah Fatah. Hal tersebut disampaikannya saat rilis survei di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017). Dalam survei ini, PDIP mendapat hasil 24,2% kemudian disusul Gerindra 9,2% bila Pemilu digelar hari ini. Meski begitu Eep menyoroti perolehan PDIP berkurang dibandingkan Pileg 2014. Sementara PKB dan PKS naik sekitar 0,5 sampai 0,75 persen. “PDIP berkurang 1,5 persen, sebaliknya PKB naik 0,5 persen, ada yang naik 0,75 persen yaitu PKS,” kata Eep. Namun menurut Eep, penurunan elektabilitas partai ini tidak signifikan jika dibandingkan margin of error +/-1,9%. “Karena margin eror +/- 1,9 persen maka statistik tidak terjadi perubahan signifikan. Sekalipun pergeseran di bawah margin of error,” jelasnya. Dari hasil survei jika pileg digelar hari ini, posisi ketiga ditempati oleh Golkar dengan 8,2%, PKB 6,5%, dan Demokrat 5,2%. Kemudian disusul PKS 3%, PPP 2,4%, PAN 2,4%, NasDem 2,5%, dan Hanura 0,8%. Survei ini digelar 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin error +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Seperti diketahui, pada Pemilu 2014 lalu Golkar berada di posisi kedua setelah PDIP. Kemudian di urutan ketiga ada Gerindra lalu disusul Demokrat.

Golkar mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2018. Golkar membuka opsi koalisi dengan PDIP dan Gerindra. “Apa pun bisa dimungkinkan (dengan PDIP). Misalnya juga kita lihat Gerindra sudah calonkan Sudrajat, tapi belum dapat tiket penuh,” ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di sela Rapimnas Golkar di JCC, Jakarta, Senin (18/12/2017). Ace menjelaskan, Golkar belum menentukan kandidat pengganti Ridwan Kamil. Termasuk sosok Dedi Mulyadi yang sebelumnya sempat didukung Golkar. “Belum dibicarakan, tergantung dinamika di lapangan,” kata Ace. Meski demikian, Golkar belum tentu mencabut dukungan di Pilgub Jatim. Sebagaimana diketahui, Golkar sudah mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Jatim. “Saya kira kami hanya melihat apa yang telah diberikan arahan DPP, artinya tak semuanya dievaluasi, kami lihat dari kasus per kasus,” ucap Ace. Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut surat rekomendasi cagub Jawa Barat dari Ridwan Kamil. DPD I Golkar Jawa Barat pun akan berkonsultasi dengan DPP terkait pengganti Ridwan Kamil, salah satunya Dedi Mulyadi. “Kami menerima surat pencabutan rekomendasi terhadap Ridwan Kamil. Hal selanjutnya kami akan rapatkan dan akan kembali berkonsultasi kepada DPP Partai Golkar setelah Munaslub,” kata ketua Bappilu DPD I Golkar Jawa Barat Iswara, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/12).

Jelang Pilpres 2019 mayoritas partai mengalami penurunan elektabilitas. Mayoritas partai mengalami penurunan, tak terkecuali Partai Demokrat yang elektabilitas partainya disalip PKB. Hal itu mengemuka dalam survei Lembaga survei Political Marketing Consulting (Polmark) Indonesia. Survei ini dilakukan terhadap 2.250 responden yang tersebar di 32 provinsi. Survei ini dilakukan pada 9-20 September 2017 dengan metode multi stage random sampling dengan margin of error +/- 2,1 %. Berdasarkan hasil survei Polmark Indonesia, PDIP masih menempati posisi teratas dengan pemilih sebesar 25,1 persen, lalu disusul Partai Golongan Karya (Golkar) dengan pemilih 9,2 persen, Gerindra 7,1 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,3 persen, dan Partai Demokrat 5,3 persen. Namun, menurut Direktur Polmark Eep Saefullah Fatah, masih ada 32,4 persen responden yang belum menentukan pilihannya saat ini. Jika dilihat dari data, Partai Demokrat pada Pilpres 2014 lalu berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 12,7 persen. Berdasarkan hasil simulasi Polmark jika Pilpres dilakukan hari ini Demokrat berada di urutan kelima dengan elektabilitas 5,3 persen. Sementara itu, PKB pada Pilpres 2014 lalu berada di posisi kelima dengan elektabilitas 6,3 persen. Meski elektabilitas stabil, jika Pilpres dilakukan hari ini PKB berhasil naik satu peringkat menjadi posisi keempat dengan perolehan elektabilitas sebesar 6,3 persen. “Alhamdulillah atas kepercayaan rakyat yang meningkat kepada PKB, ini adalah amanah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan bahwa perintah Cak Imin kepada seluruh kader untuk benar-benar dekat dengan rakyat, untuk setia dan mendengarkan kesusahan rakyat dan sungguh-sungguh menyuarakan dan mencari jalan keluarnya, telah dijalankan oleh kader dengan baik,” kata Wasekjen PKB Daniel Johan lewat pesan singkat, Minggu (22/10/2017) malam. Daniel menyebut dengan prestasi itu, PKB menjadi satu-satunya partai tengah yang lolos parliamentary threshold. Daniel menambahkan PKB tak berpuas diri dan siap mendongkrak elektabilitas jadi partai papan atas. “Bila kita berpatokan kepada parlemen treshold, maka PKB menjadi satu-satunya partai tengah yang lolos PT, bahkan melampaui Demokrat. Atas kepercayaan dan dukungan rakyat, PKB akan berbuat yang terbaik bagi bangsa ini, dan siap menjadi partai papan atas dengan tetap rendah hati, bekerja tulus, dan berpegang kepada Pancasila. Tanpa rakyat, PKB tidak ada artinya. PKB selalu memohon doa dan dukungan kepada segenap rakyat agar menjadi partai yang baik dan amanah,” urainya. Berikut perbandingan persentase elektabilitas parpol 2014 dengan jika pileg dilakukan saat ini: 1. PDIP: 28,5% (2014), 25,1% (pilihan hari ini) 2. Golkar: 12.1% (2014), 9,2% (pilihan hari ini) 3. Partai Demokrat: 12,7% (2014), 5,3% (pilihan hari ini) 4. Gerindra: 10,5% (2014), 7,1% (pilihan hari ini) 5. PKB: 6,3% (2014), 6,3% (pilihan hari ini) 6. PKS: 4,8% (2014), 2,4% (pilihan hari ini) 7. PAN: 3,5% (2014), 3,6% (pilihan hari ini) 8. PPP: 2,6% (2014), 2,4% (pilihan hari ini) 9. NasDem: 2,2% (2014), 2,8% (pilihan hari ini) 10. Hanura: 0,7% (2014), 0,3% (pilihan hari ini) 11. PBB: 0,2% (2014), 0,2% (pilihan hari ini) 12. Perindo: 0 (2014), 1,7 (pilihan hari ini)

Mahkamah Konstitusi menampik seluruh rumor yang menyatakan lembaganya melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MK menegaskan seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. “Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya,” demikian lansir juru bicara MK dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (18/12/2017). Putusan yang dimaksud adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. “Sesungguhnya seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. Hanya saja, lima hakim berpendapat substansi permohonan yang dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar,” ujarnya. Yang mendasar itu adalah subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, sanksi dan ancaman pidana. “Sehingga hal itu sesungguhnya wilayah ciminal policy yang kewenangannya ada pada pembentuk UU (DPR dan presiden),” MK menegaskan. “Kami concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh pemohon. Dalam putusan itu pun Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut,” pungkasnya.

Related Posts

Comments are closed.