Sunny Gabung ke PSI, Gerindra DKI Kaitkan dengan Ahok

Sunny Gabung ke PSI, Gerindra DKI Kaitkan dengan Ahok

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik mengomentari terkait bergabungnya mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjadja ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Taufik menuturkan, PSI sebaiknya terbuka dengan struktur pengurus partai. “Sah-sah saja sih, cuma saya kira partainya harus terbuka juga. Semua yang terlibat dalam partainya. Publik kan perlu tahu juga,” kata Taufik kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Taufik menilai PSI kurang terbuka terkait struktur kepengurusan partai. Menurutnya hal tersebut akan mempengaruhi penilaian publik terhadap partai yang dipimpin mantan presenter berita Grace Natalie ini. “Baru terungkap belakangan, semestinya semua struktur partai kan harus dicantumkan di Sipol KPU dong. Jadi kurang keterbukaannya kalau itu yang terjadi akhirnya kan masyarakat akan menilai terhadap partai baru ini,” tuturnya. Senada dengan Taufik, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria pun menganggap hal yang wajar jika Sunny bergabung di PSI. Namun, ia menyebut, dengan masuknya Sunny ke PSI sebagai Sekretaris Dewan Pembina semakin menguatkan siapa yang ada di balik pendanaan PSI. Bergabungnya Sunny ke PSI, Iman pun menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Iman juga mengaitkan bergabungnya Sunny dengan dukungan dari PSI kepada Ahok. “Pak Sunny ke PSI? Saya rasa sih ya biar saja, sah-sah saja kalau memang dia mau (bergabung ke PSI). Cuma kan artinya terbuka bahwa selama ini pendanaannya dari siapa. Ya kan?” ujar Iman dihubungi terpisah. “Selama ini dia (PSI) ngebela siapa? Ahok kan. Kita sudah tahu dari mana itu, di belakangnya (ada) Ahok,” lanjutnya mengungkapkan. Seperti diketahui, nama Sunny Tanuwidjadja berada pada susunan struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. “Dokumen itu benar. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu juga ditutupi. Dokumen itu adalah dokumen publik,” kata Raja ketika dihubungi detikcom, Rabu (28/2). Raja menyebut dokumen tersebut adalah dokumen lama yang baru viral belakangan ini. Ia menyebut nama Sunny telah ada di dalam dokumen itu sejak PSI mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik mengomentari terkait bergabungnya mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjadja ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Taufik menuturkan, PSI sebaiknya terbuka dengan struktur pengurus partai. “Sah-sah saja sih, cuma saya kira partainya harus terbuka juga. Semua yang terlibat dalam partainya. Publik kan perlu tahu juga,” kata Taufik kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Taufik menilai PSI kurang terbuka terkait struktur kepengurusan partai. Menurutnya hal tersebut akan mempengaruhi penilaian publik terhadap partai yang dipimpin mantan presenter berita Grace Natalie ini. “Baru terungkap belakangan, semestinya semua struktur partai kan harus dicantumkan di Sipol KPU dong. Jadi kurang keterbukaannya kalau itu yang terjadi akhirnya kan masyarakat akan menilai terhadap partai baru ini,” tuturnya. Senada dengan Taufik, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria pun menganggap hal yang wajar jika Sunny bergabung di PSI. Namun, ia menyebut, dengan masuknya Sunny ke PSI sebagai Sekretaris Dewan Pembina semakin menguatkan siapa yang ada di balik pendanaan PSI. Bergabungnya Sunny ke PSI, Iman pun menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Iman juga mengaitkan bergabungnya Sunny dengan dukungan dari PSI kepada Ahok. “Pak Sunny ke PSI? Saya rasa sih ya biar saja, sah-sah saja kalau memang dia mau (bergabung ke PSI). Cuma kan artinya terbuka bahwa selama ini pendanaannya dari siapa. Ya kan?” ujar Iman dihubungi terpisah. “Selama ini dia (PSI) ngebela siapa? Ahok kan. Kita sudah tahu dari mana itu, di belakangnya (ada) Ahok,” lanjutnya mengungkapkan. Seperti diketahui, nama Sunny Tanuwidjadja berada pada susunan struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. “Dokumen itu benar. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu juga ditutupi. Dokumen itu adalah dokumen publik,” kata Raja ketika dihubungi detikcom, Rabu (28/2). Raja menyebut dokumen tersebut adalah dokumen lama yang baru viral belakangan ini. Ia menyebut nama Sunny telah ada di dalam dokumen itu sejak PSI mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi.

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai sahabat. Said Iqbal juga disebut Sandiaga sebagai sahabat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Beliau ini memang sangat luar biasa, orator, sahabat saya. Yang penting ini beliau sahabat Pak Prabowo jadi saya harus hati-hati, Pak Presiden KSPI,” kata Sandiaga dalam acara “Warga Bertanya, Wagub Menjawab” dengan warga Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (28/1). Setengah bercanda, Sandiaga juga memanggil Said Iqbal dengan sebutan “Bapak Presiden”. Said Iqbal hadir dalam acara dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat Kalisari. Saat memberikan sambutannya, Sandiaga bahkan berdiri di atas kursi yang disediakan. “Tokoh yang saya sebut Bapak Presiden karena beliau ini spesialis demo di Balai Kota, sambut Haji Said Iqbal,” ujar Sandiaga diselingi tawa dan tepuk tangan.  Sandiaga Uno menyebut Presiden KSPI Said Iqbal (kanan) sebagai sahabatnya. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor) Saiq Iqbal pun menyambut guyonan Sandiaga dengan tertawa dan tepuk tangan.  Canda Sandiaga berlanjut dengan menyebut kegiatan demonstrasi buruh yang seringkali dilakukan oleh Said Iqbal melalui KSPI. Namun Sandiaga memprotes jika aksi demo dilakukan secara terus menerus.  Menurut dia, dirinya memaklumi jika demo dilakukan sekali-sekali.  “Terimakasih masukannya Pak Said Iqbal, Insyaallah ke depan saya dan Pak Saiq Iqbal dan semua jajarannya bisa bersilaturahmi. Sekali-sekali boleh demo juga biar seru, mobil komando kalau enggak dipanasin rusak nanti kan, jadi mogok,” kata Sandiaga. Said Iqbal beberapa kali menyatakan kritiknya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, buruh yang semula menyatakan dukungannya pada Anies-Sandi, menyatakan mencabut mandat mereka. KSPI bahkan menyematkan status “Bapak Upah Murah” pada Anies-Sandi terkait upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang ditetapkan. (sur/sur)

Mulai dari Partai Golkar, PKB dan PKPI hingga Partai Nasdem, dimana parpol tempat Erry bernaung. Erry adalah petahana Gubernur Sumut. Dia juga Ketua Nasdem Sumut dan pernah menjabat Bupati Serdang Bedagai dua periode. Dan sebelum bergabung dengan Nasdem, Erry adalah politisi Golkar. Yang menjadi pertanyaan, tidak jadi nyalon, kenapa Erry belakangan sering terlihat tampil mendampingi pasangan bakal calon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck). Misalnya, Erry ikut hadiri deklarasi Nasdem untuk Edy-Ijeck di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Jumat (5/1). Dan hari ini (Selasa, 8/1), Erry juga ikut mendampingi Edy-Ijeck mendaftar ke KPU Sumut. Diketahui, Edy-Ijeck diusung koalisi Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Edy-Ijeck digadang-gadang paslon kuat di Pilkada Sumut. Pengamat politik dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Tappil Rambe mengatakan teka-teki Pilkada Sumut yang sudah meruncing memang membuat publik geleng-geleng kepala. Pasalnya, Erry sebagai petahana, ketua partai serta memiliki pupularitas dan elektabilitas yang menjual, batal melaju di ajang pilkada. “Ini aneh bin ajaib. Dia (Erry) petahana dan ketua partai, tapi tidak bisa berlayar,” ujar Tappil saat dihubungi redaksi sesaat lalu. Pertanyaannya, dengan batal nyalon, bargaining apa yang didapat Erry. Apakah akan ada posisi lebih menjanjikan, misalnya jabatan di nasional. Atau, dengan mendampingi Edy-Ijeck di beberapa kesempatan, Erry ingin menunjukkan sikap kesatria dan kedewassan dalam berpolitik. Legowo dengan keputusan partai. Atau malah, Erry menempel ke Edy-Ijeck karena ingin “diamankan” pasca tidak lagi menjabat gubernur. Hal ini beralasan, karena Erry dan istri Evi Diana sering dikait-kaitkan dengan kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Menurut Tappil, bargaining Erry memperoleh jabatan baru di nasional dengan tidak jadi nyalon bisa jadi ada, tapi persentasenya sangat tipis. ” Bargaining -nya belum terbaca. Tapi untuk jabatan di nasional, kayaknya tidak lah. Dan bisa saja ini hanya “obat” agar “kudis” dan “penyakit” tidak diungkap. Artinya, pengamanan dari kebijakan berisiko (Erry) yang dulu-dulu,” kata dia. Lalu kenapa Erry tidak memperoleh dukungan parpol, termasuk partainya Nasdem. Menurut Tappil, karena Erry tidak punya visi-misi yang bagus, apalagi lawannya Edy-Ijeck dinilai lebih tangguh. “Pilkada itu memilih figur bukan parpol,” pungkas Tappil Rambe. [rus]

Related Posts

Comments are closed.