Sri Mulyani Singgung Terpidana Mati Narkoba Tak Kunjung Dieksekusi

Sri Mulyani Singgung Terpidana Mati Narkoba Tak Kunjung Dieksekusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung terpidana hukuman mati yang tidak kunjung dieksekusi. Menurut dia, banyak terpidana mati yang memanfaatkan ‘sisa’ waktunya di lembaga permasyarakatan dengan mengendalikan penyelundupan narkoba. “Jadi ada yang mengoperasikan dan mengkoordinasikan suatu penyelundupan. Sudah dua kali dihukum mati tapi dia belum mati. Karena dia menunggu hukumannya dilaksanakan, ia masih bisa melakukan bisnis,” kata Sri Mulyani di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, Jumat (23/2/2017). Sri lalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan lingkungan sekitar dalam rangka mengantisipasi bahaya narkoba. Dia meminta masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihak berwajib bila menemukan kecurigaan. “Saya harap masyarakat tetap waspada, tidak segan memberikan informasi kepada pihak berwajib,” ujar Sri. Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan akan memprioritaskan hukuman mati untuk napi pengendali narkoba. Hal itu diungkapkan Prasetyo usai mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Menurut Prasetyo tidak ada kompromi terhadap narkoba. “Dalam penegakan hukum pun kami tidak ada kompromi,” kata Prasetyo, Kamis (22/2). Prasetyo pun memahami banyak narapidana yang bahkan sudah divonis mati pengadilan tetap menjadi pengendali narkoba dari balik jeruji besi. Ia berjanji eksekusi mati berikutnya akan memprioritaskan para narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba. “Nanti, kalaupun pada saatnya eksekusi lagi ya kita prioritaskan yang sudah dalam penjara masih juga menjadi pengendali jaringan narkoba di luar,” tegasnya.

Baca juga :

Pembaruan tersebut yang kemudian dikenal dengan Catur Ciri, sebenarnya mulai dikembangkan Pak Sim sejak Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGK) DGI tahun 1962 yang pertama “Pelayanan Kristen dana Revolusi”. KGM 1962 itulah yang melahirkan rumusan yang kemudian menjadi panduan bagi kehadiran gereja-gereja di Indonesia, yaitu ungkapan yang berbunyi, “Dalam terang Injil Kerajaan Allah, gereja mengambil bagian secara positif, kreatif, kritis dan realistis dalam revolusi ( Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos , TB Simatupang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa kita kini tengah menyongsong saat-saat ulang tahun ke-62 proklamasi kemerdekaan. Kita masih harus berjuang dengan lebih gigih agar kemerdekaan sejati benar-benar terwujud. Gereja-gereja di Indonesia harus mampu menampilkan sikap yang reformatif, profetik, dan visioner yang berani dengan lantang menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak rakyat di tengah-tengah zaman ini. Perang terhadap korupsi, narkoba, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit sosial lainnya harus menjadi agenda gereja-gereja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua pasangan calon ini sudah memiliki pengalaman panjang pada bidang masing-masing. Fauzi adalah orang nomor dua di Jakarta selama lima tahun terakhir, sementara Adang juga nomor dua di kepolisian Republik Indonesia. Kedua tokoh utama itu berkampanye untuk menjadi orang nomor satu. Biaya yang dikeluarkan sungguh signifikan, baik dalam laporan resmi, apalagi tidak resmi. Puluhan miliar rupiah digunakan untuk membuat catatan-catatan di kertas, tulisan-tulisan di spanduk, serta puluhan kilometer kain yang dicat warna-warni.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sepintas, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia, pasangan Fauzi-Priyanto kemungkinan akan memenangkan pilkada, dibandingkan dengan pasangan Adang-Dani. Hasil-hasil pooling selama ini terbukti memiliki akurasi, ketimbang hanya analisa politik kualitatif. Tentu dengan kemenangan Fauzi-Priyanto itu, koalisi belasan partai-partai politik berhasil menghambat laju kemenangan Partai Keadilan Sejahtera di Depok dan Bekasi. Tetapi, kemenangan lewat jajak pendapat itu masih menunggu pengumuman resmi KPUD DKI Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setiap kepala daerah yang terpilih akan menghadapi realitas politik dan pemerintahan yang tidak semata-mata menggantungkan diri kepada partai politik. Partai politik hanyalah satu unsur yang kurang signifikan, dibandingkan dengan institusi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri, DPR RI, Departemen Keuangan, atau institusi DPRD secara keseluruhan. Unsur-unsur lain itu diperlukan untuk merealisasikan anggaran, peraturan daerah, atau mencari dukungan investasi pembangunan dari negara-negara lain. Sebesar apa pun dukungan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah, baik dari pemilih atau dari DPRD, tetap saja harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi, persoalannya bukan karena Jakarta akan menjadi kota santri dengan banyak ikhwan dan akhwat, dengan kemenangan Adang-Dani, misalnya, tetapi seberapa luas dukungan pemerintah dan legislatif pusat dalam memuluskan program dan kebijakannya. Juga, tidak beralasan pernyataan yang menyebut bahwa apabila kemenangan Adang-Dani akan mengubah Jakarta menjadi kota syariat, karena menurut undang-undang, pemerintah daerah tidak memiliki urusan atau kewenangan di bidang agama. Implementasi kehidupan religius yang menafikan pluralitas, heterogenitas atau kemajemukan, hanya akan menampar tradisi keagamaan yang sudah lama dibangun di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Faktor yang paling tepat, menurut penulis, dalam melihat masa depan pemerintahan Jakarta dalam kendali Adang-Dani adalah ketiadaan dukungan politik yang besar di panggung nasional. Adang-Dani merasa lebih independen kepada partai-partai politik di luar PKS, sementara hubungan DKI Jakarta dengan pemerintahan nasional bersifat dependen. Sebaliknya, kemenangan Fauzi-Priyanto justru akan memunculkan sikap dependensi yang tinggi kepada partai-partai politik yang mendukungnya, sekaligus kepada pemerintahan nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Spanduk-spanduk yang beredar di jalanan seperti absen dari sosialisasi ringkas seperti itu. Pesan yang muncul seolah menjadikan gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah superman yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, serta tidak mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat. Dengan disahkannya UU Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagai pengganti UU No 34/1999, sebetulnya makin terlihat betapa gubernur dan wakil gubernur bukanlah segalanya, karena diwajibkan membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di sekitar Jakarta, yakni Banten dan Jawa Barat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kehadiran visi dan misi para calon gubernur dan wakil gubernur yang miskin dari strategi dan gambaran kondisi geopolitik Jakarta, justru akan menggiring publik kepada persamaan pandangan dengan provinsi-provinsi lain. Padahal, Jakarta sungguh berbeda. Dari sinilah terdapat selling point yang lebih baik dalam tema kampanye Fauzi-Priyanto, ketimbang Adang-Dani. Tetapi, spesifikasi yang ditunjukkan oleh masing-masing kandidat terkesan masih text-book dan konservatif. Padahal, melalui bahasa kampanye masing-masing, akan terlihat bagaimana karakter kepemimpinan yang dijalankan nanti, lima tahun ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa yang mendesak adalah masalah kapasitas lapas, pemenuhan hak-hak narapidana, dan perbaikan kualitas manajemen lapas dan SDM-nya. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan lapas konsisten memperlihatkan ketiganya sebagai masalah yang perlu segera diatasi. Dirjen Pas juga harus mulai beradaptasi dengan proses governance dalam kebijakan pemasyarakatan. Yakni, melalui pelibatan stakeholder lainnya di luar Dirjen Pas dalam pengambilan kebijakan, seperti melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kalangan swasta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagian ahli berpandangan relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat mengubah perilaku narapidana. Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam lapas bahkan seperti sesuatu yang dipaksanakan. Di tengah kondisi itu, Dirjen Pas dan stakeholder lainnya perlu menciptakan kegiatan-kegiatan narapidana yang lebih produktif dan mengisi sebagian besar waktu mereka selama berada dalam lembaga. Hal ini diharapkan mampu menurunkan deprivasi (penderitaan) psikologis yang dialami narapidana dan memberikan insentif tersendiri bagi mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal ketiga adalah reformasi paradigmatik. Pemasyarakatan harus dikembalikan kepada konsepsi dasarnya sebagai upaya reintegratif atau mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya setelah terjadinya konflik berupa kejahatan. Upaya reintegratif ini amat bertentangan dengan paradigma menahan narapidana selama mungkin di dalam lembaga. Reintegrasi hanya mungkin terjadi bila ada pengkondisian dengan kembali menciptakan interaksi antara narapidana dan masyarakat. Oleh karenanya, asimilasi adalah inti dari proses pemasyarakatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah perlunya dikembangkan sejumlah penghukuman alternatif terhadap pemenjaraan. Hal terakhir ini dapat menjadi dasar kelembagaan bagi kebijakan-kebijakan sebelumnya. Salah satu kesulitan polisi, jaksa, atau hakim untuk “melepas” first offender dengan kejahatan yang tidak serius adalah tidak adanya dasar kelembagaan. Oleh karenanya, dengan mengingat kronisnya masalah kapasitas penjara, tidak terjaminnya hak-hak narapidana, dan potensi munculnya kerusuhan, hukum di Indonesia perlu memikirkan model-model alternatif dari pemenjaraan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam pandangan Bourdieu, mereka yang disebut terakhir itu cenderung akan menuntut dihapuskannya hambatan-hambatan administrasi atau politik yang dapat mengganggu kelancaran para pemilik modal dalam usaha mencari keuntungan individual yang sebesar-besarnya. Bahkan, mereka setuju dengan gagasan subordinasi negara bangsa (nation state) terhadap tuntutan-tuntutan kebebasan ekonomi bagi para pengendali pasar. Terutama penghapusan semua peraturan yang menghambat pasar. Mulai dari pasar kerja, pencegahan defisit dan inflasi, swastanisasi semua bentuk pelayanan publik, hingga pengurangan belanja umum dan sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pandangan itu semakin diperkuat dengan pernyataan pakar pendidikan Henry A Giroux. Menurutnya, neoliberalisme telah merasuk dalam proses pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi (PT). Giroux melihat neoliberalisme sebagai ideologi yang sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Neoliberalisme memberikan peranan yang sangat besar kepada fundamentalisme pasar. Artinya, segala sesuatu diserahkan kepada kemauan dan kekuatan pasar (Tilaar, 2005). Dalam neoliberalisme, kebebasan merupakan kebebasan dalam berbisnis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kekhawatiran itulah yang membuat kehadiran RUU BHP yang tengah digodok di parlemen menuai kontroversi. RUU BHP lahir dari implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003. Berdasarkan bunyi salah satu pasalnya, Pasal 53 ayat 1, yaitu penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. RUU BHP berisi antara lain, melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dewey tentu memiliki gagasan tersendiri tentang komunitas. Yang ia maksud dengan komunitas adalah sebuah cara hidup di dalamnya sebuah masyarakat terikat satu sama lain untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama. Suatu komunitas dapat menjadi demokratis, tidak terutama karena komunitas tersebut memberikan ruang bagi anggota-anggotanya memberikan suaranya dalam pilkada atau pemilihan rektor sebuah universitas, atau pemilihan pemimpin agama, melainkan karena ia memberikan perhatian yang besar pada kepentingan bersama, yang melebihi kepentingan kelompok atau golongan, dan ingin melibatkan dirinya dalam kerja sama yang bebas dengan orang lain demi kepentingan bersama ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam tahun-tahun terakhir ini, masalah utama pilkada yang sulit dijawab adalah kesejahteraan. Sejak tahun 1997 hingga sekarang, kondisi kesejahteraan menjadi masalah yang sulit dijawab dengan baik. Pengangguran meningkat, upah yang tidak memadai untuk mengongkosi hidup keluarga, banjir yang tidak pernah teratasi, merupakan bagian-bagian yang mencemaskan masyarakat. Kebijakan financial support bagi rakyat miskin pun belum tentu membantu. Karena lingkaran setan kebodohan, kemelaratan, dan kesehatan kronis sulit diatasi secara mendasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalimatnya yang tersohor adalah, “sebuah kota bisa jadi bersahabat terhadap warganya, atau kepada mobil-mobil, tetapi tak bisa kepada keduanya.” Berangkat dari sinilah, ia membatalkan rencana pembangunan jalan layang yang direncanakan pemerintahan sebelumnya, lalu mengalihkan dananya untuk membangun taman, sekolah, perpustakaan, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki terpanjang di dunia. Ia juga menaikkan harga bahan bakar, melarang pemilik mobil berkendara di saat jam sibuk lebih dari tiga kali dalam seminggu, dan mengambil bagian besar dari jalan raya untuk dijadikan jalur bus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Harapan akan kota yang manusiawi tentunya merupakan harapan penduduknya. Tetapi jalan sampai dengan terwujudnya harapan itu, jauh, berliku dan sukar untuk ditebak tantangan apa yang akan menghadang. Agaknya kebijakan yang berpihak kepada publik sarat diliputi ketidakpastian, ketimbang yang berorientasi komersial. Dan untuk membangun kota dengan visi yang panjang pun, pemimpinnya perlu siap untuk tidak populer di sejumlah kalangan pada awalnya. Tak bisa sekali revolusi langsung jadi, sebaliknya, tak ada kelahiran tanpa kesakitan. Tapi setelah itu, tak ada yang tak mungkin di kolong langit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, secara nominal, cukup besar kerugian yang diderita nelayan. Tim DKP yang ditugaskan ke beberapa lokasi bencana mencatat banyak kerugian yaitu kerusakan sarana/prasarana kelautan dan perikanan di delapan provinsi (Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali) tercatat sekitar Rp 25 miliar. Kerusakan fisik banyak terjadi di Sumbar (Kabupaten Pesisir Selatan), Jabar (Kabupaten Sukabumi), Jateng (Kabupaten Kebumen), dan DI Yogyakarta (Gunung Kidul dan Bantul). Sedangkan kerugian karena gagalnya panen dan tidak melautnya nelayan selama beberapa bulan diperkirakan sebesar Rp 2,3 miliar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Indonesia, undang-undang yang pertama kali mengatur masalah kewarganegaraan adalah UU No 3 Tahun 1946. Kemudian ada perubahan dan tambahan dengan UU No 6 Tahun 1947 dan UU No 8 Tahun 1947. Apabila kita bicara tentang kewarganegaraan RI tak dapat diabaikan peraturan-peraturan tentang Kewarganegaraan atau Kekaulanegaraan Belanda yang bersumber pada Artikel 163 IS. Pada ketiga undang-undang yang disebutkan di atas, masih dibedakan antara WNI golongan Indonesia asli dan WNI bukan keturunan dari golongan Indonesia asli, karena acuan dari ketiga undang-undang itu adalah Peraturan tentang Kewarganegaraan atau Kekaulanegaraan Belanda, yang sumbernya Artikel 163 IS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun demikian, walaupun tidak diwajibkan bersumpah setia terhadap negara Republik Indonesia, sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya bertekad melepaskan seluruh kesetiaan kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UU 1945, dan bertekad membelanya sungguh-sungguh, serta siap menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan sebagai bangsa Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Sebagai warganegara yang baik, jangan hanya bertanya apa yang negara dapat berikan kepada Anda, tetapi tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat Anda berikan kepada bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan, kecuali tindak pidana yang diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54″ (Pasal 54 UURI No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Sebagai diketahui, maka polisi negara dan/atau pegawai pengusut, yang disebut dalam Reglement Bumiputera yang diperbaharui (Herziene Inlandsch Reglement), mempunyai tugas pengusutan umum. Karena demikian perlulah kiranya adanya pegawai pengusut khusus, ialah terdiri dari pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan. Untuk lengkapnya dipandang perlu menyebut pula pegawai bea dan cukai dan imigrasi sebagai pegawai pengusut khusus dalam hal penerbangan. Satu dan lain untuk melancarkan segala pengusutan” (penjelasan Pasal 17 Undang- Undang No 83 Tahun 1958). Jadi jelaslah, untuk melaksanakan Undang-Undang Penerbangan ini ditunjuk pengusut khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila ditelusuri jiwa pasal yang dibahas dalam hubungan itu, Luchtvaartordonnantie 1934 Staatsblad 1934 No 205, maka “yang berhak melakukan pengusutan atas perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai termaksud dalam Peraturan Penerbangan 1932 dan Peraturan ini, adalah selain pegawai yang pada umumnya ditugaskan untuk mengusut kejahatan dan pelanggaran, juga mereka yang atas kuasa peraturan, ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut” (Pasal 5 mengenai Penegakan Peraturan Ini; ejaan disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan, Red).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi, yang lebih menarik adalah ketentuan lanjut dari yang disebutkan di atas, “berhak atas perintah khusus dari Menteri Perhubungan jika perlu dengan bantuan polisi dan atas biaya si pelanggar mengambil atau menyuruh mengambil, menghilangkan atau menyuruh menghilangkan, menghalang-halangi atau menyuruh menghalang-halangi, mengembalikan atau menyuruh mengembalikan dalam keadaan semula sesuatu yang bertentangan dengan peraturan ini atau aturan-aturan lain yang ditetapkan atas kuasa Peraturan ini” (Pasal 5 b).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perumusan tugas dan kewajiban komite itu secara detail ditentukan lebih lanjut. Tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah “melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi; memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi, melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi bekerja sama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan transportasi” (Pasal 2 KM 78 Tahun 1999). Sedangkan susunan organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, dan Subkomite Penelitian Kecelakaan Transportasi (Pasal 4 KM 78 Tahun 1999).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Publik mengajukan keputusan KNKT tidak transparan dan sangat lambat. Memang masyarakat benar, tetapi ada beberapa bagian dari keputusan itu tidak dapat diumumkan. Pertama , karena perlu ditentukan keputusan KNKT tidak dapat digunakan dalam klaim perdata dari yang dirugikan terhadap pengangkut udara. Bila pihak yang dirugikan berniat mengajukan tuntutan di depan pengadilan negeri, ahli hukumnya harus to establish evidence sendiri. Keputusan KNKT terkesan lambat, bisa dijelaskan karena cockpit voice recorder dan flight data recorder harus dibawa ke luar negeri, dan dengan alat-alat tersebut mungkin baru dapat dirumuskan probable cause .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada yang menyatakan pendidikan dewasa ini mengalami kemunduruan visi yang serius dibandingkan masa lalu. Saat ini kita hanya melihat gedung-gedung megah pendidikan di tengah kota, dan media menampilkannya sebagai kemajuan. Namun, apakah pernah disadari atau setidaknya mencoba menilai sejauh mana kekeroposan visi yang ada di dalam kemegahan gedung-gedung itu. Apakah kemegahan gedung, SPP yang mahal, pendidikan gratis yang hanya ada di mulut, anggaran 20 persen yang dijanjikan, itu merupakan cerminan mutu pen- didikan bangsa ini?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Anggaran negara yang dibagikan itu berhamburan tanpa hasil konkret. Dengan sendirinya hal tersebut menumbuhkan mentalitas rakyat peminta-minta dan tak mandiri. Pengentasan kemiskinan yang tak berbasis transformasi kultural dan pengetahuan itu kian menjerumuskan bangsa ini ke dalam lubang konsumerisme. Menjadi bangsa yang tak produktif dengan bukti bahwa selama ini kita hanya menjadi pasar negara lain. Pendidikan yang ada hanya berhasil membuat warga menjadi pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Suka tidak suka, ini terjadi karena pendidikan hanya berpusat pada kepentingan politik penyeragaman yang dibungkus dalam kata-kata “persatuan”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diibaratkan dokter spesialis menghadapi penyakit kronis bernama korupsi. Sebagai spesialis, diperlukan pemimpin KPK yang memiliki kejelian, ketelitian, pengetahuan, teknologi, kesabaran, ketegasan, kekuatan, daya inovasi, kreativitas dalam proses “pengobatan” penyakit kronis yang bernama korupsi itu. Juga diperlukan visi dan misi yang jelas dan komitmen kuat, sehingga proses “penyembuhannya” tidak menimbulkan efek negatif terhadap yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari laporan internal Bank Dunia terungkap parahnya korupsi dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen dana untuk pembangunan perkotaan yang didukung pinjaman Bank Dunia menguap melalui berbagai cara, seperti penyimpangan kontrak dan pelanggaran pedoman pengadaan, kecurangan tender, kolusi oleh pelaku tender, penyelewengan dalam pemeriksaan audit, ketidakwajaran dalam penerapan biaya kerja, penyuapan dan penerimaan komisi, perjalanan fiktif (Down to Earth Factsheet LKI 27: Desember 2002).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , peran KPK belum maksimal. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra-ordinary crime ) sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Kepolisian dan kejaksaan sebagai institusi tidak berdaya menangani kasus korupsi, bahkan keduanya dimasuki virus korupsi. Karena mandulnya pemberantasan korupsi, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah badan khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , mempertinggi peran-serta masyarakat seperti Masyarakat Transparansi Indonesia, Gerakan Anti-Suap, Gerakan Bersih, Transparan dan Profesional, serta peran-serta media massa, dan warga masyarakat menggencarkan perang terhadap korupsi. Ketiga , menentukan skala prioritas dalam mempercepat proses pemberantasan korupsi (represif), dimulai dari penanganan kasus korupsi yang berskala paling besar dan bersifat strategis dalam menimbulkan efek jera, seiring dengan itu juga dapat dilakukan penanganan kasus korupsi berskala menengah dan kecil sesuai kewenangan yang dimiliki KPK.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akselerasi terjadinya kekeringan menyebabkan petani yang berspekulasi dengan nekat menanam gadu di luar kesepakatan, tidak ada persiapan memadai mengantisipasi kekeringan, sehingga tanaman padinya ada yang sampai puso. Sebaliknya, sawah di bagian hulu (golongan air I dan II) di Subang, Karawang, dan Indramayu, periode kering yang terik ini justru merupakan periode ideal menggenjot produksi padi musim gadu musim tanam ke-3. Ketimpangan akses air dan intensitas panen antara daerah irigasi bagian hulu dan hilir ini sangat mengganggu, karena memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Model pendekatan dan penanganan reaktif itu sangat disesalkan, karena semua sumber daya tersedia di kabupaten, masyarakatnya sudah dikenal, tetapi kekeringan terus berulang, akar masalah fundamentalnya belum pernah terselesaikan. Tanpa penyelesaian masalah kekeringan secara menyeluruh, maka intensitas, frekuensi dan durasi kekeringan dipastikan meningkat, sejalan dengan peningkatan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sektor industri dan air minum, sementara pasokan terus merosot tajam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurunnya kreativitas dalam antisipasi kekeringan dalam jangka panjang akan mempercepat pemiskinan. Keterbatasan pilihan dan rendahnya kreativitas merupakan penyebab utama petani tetap memaksakan menanam padi, sekalipun mereka tahu budi daya padi pada puncak musim kemarau seperti saat ini sangat berisiko tinggi. Pasokan air dan kondisi sosial ekonomi yang merupakan pembatas utama ruang gerak dan pilihan antisipasi harus dipecahkan terlebih dahulu agar tindakan spekulatif seperti gadu ilegal dapat direduksi dan diantisipasi lebih dini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Produktivitas per satuan luas lahan per satuan waktu meningkat tajam, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Pengalaman yang sama juga terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yang berhasil menarik air dari sumber mata air di pegunungan dan petani di Kabupaten Aceh Besar yang berhasil memompa air sungai Krueng Aceh untuk sawah di musim kemarau. Dengan demikian petani terbebas kekeringan, dapat mendiversifikasi komoditas, meningkatkan pendapatan usaha taninya secara signifikan, sehingga kehidupan generasi mudanya membaik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengembangan program pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dan system of rice intensification (SRI) merupakan teladan munculnya kreativitas akibat kekeringan, degradasi kesuburan fisika, kimia dan biologi tanah serta menurunnya pendapatan petani akibat tidak rasionalnya penggunaan asupan dalam proses produksi. Dengan sistem PTT dan SRI, produksi padi dapat digenjot sampai 20 persen lebih tinggi, asupan pupuk anorganik turun, karena disesuaikan kebutuhan air dapat dihemat sampai 25 persen karena menggunakan irigasi berselang, sehingga dapat menjadi alternatif dalam antisipasi kekeringan yang andal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemikiran STA tentunya tidak serta-merta mencerminkan anakronisme seorang pemikir yang ahistorik. STA mau menegaskan bahwa keindonesiaan kita bukan sebuah warisan sejarah yang taken for granted dan statisch, melainkan sebuah identitas yang dibangun secara sadar. Artinya, ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita berbicara soal bangsa yang konstruktif dan dynamisch . Sebab eksistensi dan kelanjutan sebuah bangsa ditentukan dinamika kesadaran kebangsaan ( sense of nationality) , sedikit mirip dengan apa yang disebut imagined-community oleh Ben Anderson (1983), yakni suatu masyarakat yang keterikatan kebangsaannya ditentukan oleh kemampuan membayangkan diri sebagai satu entitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dinamika kesadaran adalah kata kunci. Karena kesadaran pada dirinya bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisi yang melingkunginya. Karena itu, kesadaran keindonesiaan kita pun tidak persis sebagai pembayangan horizontal seperti dikatakan Anderson, tapi suatu kesadaran horizontal sekaligus vertikal. Artinya, rasa kebangsaan adalah hasil interaksi secara serentak antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain dan antara masyarakat, sebagai pribadi ataupun sebagai kolektivitas, dengan pemimpinnya ( the rulers) .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Paradigma elitisme menegasi kemungkinan bagi kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk mempengaruhi medan politik. Dan itu yang terjadi di kita. Implikasinya, politik dengan mudah dimainkan oleh tangan-tangan tertentu. Isu separatisme, penulis percaya, hanyalah wacana yang dibendakan oleh berbagai kepentingan politik segelintir elite tadi. Hakikatnya, ia bukan gerakan politik yang menyertakan secara aktif rakyat di dalamnya. Ia hanya wacana yang diberi bentuk dan memperoleh wujud karena manuver politik segelintir “elite” yang kehilangan kuasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , parokialisme politik yang cenderung permanen. Ciri utama adalah kesadaran politik masyarakat berkisar di titik terendah. Meningkatkannya memerlukan pendidikan politik dan modernisasi sistem politik. Tapi kita gagal dalam hal ini. Akibatnya parokialisme cenderung permanen dan rakyat masih selalu didagangkan untuk politics of power dalam setiap pemilu. Ia belum menjadi subjek atas dirinya. Bila keadaan dibiarkan terus, pada waktunya, keindonesiaan kita hanyalah kenangan sejarah, untuk tidak mengatakan, the end of Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam aneka persoalan yang muncul, tampaknya tidak terlalu jelas adanya pemetaan masalah dan pemberlakuan prinsip skala prioritas. Ini mengakibatkan penanganan masalah-masalah dalam dunia pendidikan tidak berjalan secara terstruktur dan sistematis. Lebih-lebih lagi penyelesaian masalah secara komprehensif kurang mendapat perhatian, selain lebih bersifat parsial. Saya kira ini merupakan salah satu akar keterpurukan dunia pendidikan kita, selain komitmen yang minim dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah dengan segera.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bagian dari geokultur pendidikan nasional juga harus membumi. Kebijakannya harus terus-menerus mengacu pada kondisi kebumian tempat berpijak orang-orang yang “dihasilkannya”. Bumi Indonesia yang disebut Tanah Air, berupa kepulauan, gabungan tanah dan air, yang terbesar di planet bumi. Mengingat lautan tidak hanya menyatukan tetapi juga memisah, geopendidikan berfungsi membantu warga kita bisa hidup dengan dan di tengah-tengah keanekaragaman, alami dan artifisial, dari kultur baik dalam arti budaya maupun budidaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila demikian, sejauh geopendidikan berfungsi membantu conscient structuration of cultural behavior rakyat sedini mungkin, kebijakannya harus bisa mengembangkan semangat ilmiah anak didik di setiap jenjang dan jenis pendidikan formal, informal dan nonformal. Tujuan pendidikan ini perlu disepa- kati karena tanpa budaya dan disiplin (ilmu pengetahuan), jadi nilai, yang dikandungnya, suatu masyarakat plural, walaupun perfect (melimpah kekayaan buminya) dan sarat kebebasan relatif (demokrasi), hanya merupakan suatu rimba.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterampilan analisis simbolik meliputi, pertama , abstraction: kapasitas menata dan memberi makna dari arus masif informasi; kedua , system thinking : kapasitas melihat bagian-bagian dalam kaitan dengan keseluruhan, menemukan mengapa masalah timbul dan bagaimana komponen-komponen saling terkait, lalu merumuskan solusi bagi masalah; ketiga, imaginative power : kapasitas mengasosiasikan ide-ide yang terpisah dan melepas ide-ide yang secara tradisional tidak terpisahkan, melihat masalah yang melekat pada solusi yang dibuat; keempat , experimental inquiry : kapasitas menegakkan prosedur untuk mengetes dan mengevaluasi ide-ide alternatif; kelima , collaboration : kebutuhan akan komunikasi yang aktif guna mendapatkan aneka ragam perspektif maupun kapasitas menciptakan konsensus bila memang diperlukan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks inilah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) (23/7) untuk mengakui hak konstitusional calon independen dalam pilkada harus dipahami. Sebuah telaah yudisial laik keputusan MK ini harus bisa dikerangkakan dalam konteks yang disebut JH Ely dalam Democracy and Distrust; A Theory of Judicial Review (2002) sebagai pemaksimalan partisipasi politik publik, karena merupakan upaya memfasilitasi representasi kelompok minoritas, dalam arti tercecer dari arus utama artikulasi kepentingan pencalonan, yang dalam hal ini mewujud lewat parpol.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks ini jelaslah sifat ketaktertampungan kepentingan dalam politik bukanlah bersifat sesaat atau kontekstual belaka, melainkan senantiasa bersifat konstitutif menilik potensi tak terbatas dari kemajemukan dan keragaman kecenderungan multitudonya. Gamblangnya, menilik politik merupakan sebuah entitas multitudo, pengejewantahan dan pengucapannya selalu difasilitasi dan digoda waktu untuk proliferatif, dalam arti terus-menerus berkembang-biak secara tak terbatas dalam rangka memaksimalkan cakupan komunikasi artikulatif di dalamnya. Dalam konteks inilah kiranya Jacques Derrida menghadirkan istilah “ democracy to come “, karena senantiasa terbukanya kemungkinan-kemungkinan yang lebih parak dalam menghadirkan demokrasi di masa mendatang. (Derrida: 2000)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbanding aspek konstitutif politik demokrasi semacam ini, jelaslah kesulitan manajerial seperti keterdesakan waktu, ketidaksiapan peraturan pelaksanaan ataupun kesulitan-kesulitan teknis penyelenggaraan pilkada secara lebih menyeluruh hanyalah aspek pragmatis dari keputusan politik. Artinya, alih-alih kesulitan-kesulitan ini boleh dibiarkan memaksakan penyesuaian pada kebijakan politik, semestinya justru harus segera diatasi demi pemaksimalan dampak kebijakan tersebut pada partisipasi politik publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kegagalan pengarusutamaan konteks multitudo dari representasi publik ini merupakan keluputan paradigmatis dalam memandang masalah partisipasi politik publik, dalam arti pemaksimalan pelibatan suara rakyat banyak dalam politik. Mitologisasi parpol merupakan wadah partisipasi politik publik yang representatif merupakan residu politik representasi Orde Baru, ketika rakyat negeri ini dipaksa mempercayai aspirasi dan artikulasi kepentingan segenap rakyat Indonesia cukup terwadahi pada parpol, bahkan ketika terjadi restrukturisasi parpol menjadi hanya tiga buah dan secara ideologis dibuat relatif sama saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan slogan pentingnya menjaga stabilitas politik demi terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi anak negeri, kebijakan massa mengambang ( floating mass ) diberlakukan dengan memangkas akar ideologis parpol yang tersisa. Mengacu pada asas tunggal Pancasila, yang lalu juga diterjemahkan sebagai ketiadaan legitimasi kultural akan adanya budaya oposisi di negeri ini, partai-partai lalu tercerabut dari basis massanya akibat sirnanya relasi ideologis dengan massanya. Partai-partai di negeri lalu berkembang menjadi tak lebih dari partai kepentingan yang sibuk merawat identitas kelompoknya sendiri atau partai pragmatis yang sibuk menimba keuntungan programatis lewat politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keputusan ini juga mengandung pelajaran penting bagi parpol karena mempunyai kausalitas simptomatik dengan kegagalan mereka menjalankan fungsi-fungsi masukan sebagai entitas representasi politik publik, baik dalam sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, maupun komunikasi politik. Kegagalan ini tampak jelas lewat paradoks politik perparpolan kita belakangan ini, yakni parpol baru terus bermunculan namun ketidakpuasan terhadap parpol juga terus meningkat. Peningkatan ketidakpuasan tampak baik lewat kemerosotan citra parpol pada survei-survei independen maupun terutama lewat kecenderungan masyarakat lebih mempercayakan aspirasi politiknya lewat jalur media massa, LSM, aksi protes dan demonstrasi, maupun pengadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti halnya legitimisasi calon independen ini, segenap telaah yudisial seyogianya tetap lekat dengan konteks pemaksimalan partisipasi politik publik yang multitudo tersebut. Memfasilitasi representasi kepentingan yang tercecer semacam ini selalu krusial dalam politik karena demokrasi mudah diformalisasi menjadi sekadar metode optimum untuk membuat keputusan kolektif bagi kepentingan politik mayoritas, sehingga selalu butuh mekanisme korektif yang bersifat afirmatif bagi kepentingan minoritas semacam ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gosip hakikatnya adalah kabar yang (a) belum pasti kebenarannya, sebab (b) sumbernya tidak jelas. Gosip dan rumor, sebenarnya, tidak berbeda banyak maknanya. Bedanya, rumor masuk dalam khazanah politik; dus lebih serius substansinya. Gosip, grapevine , adalah “kabar-kabari” seputar kehidupan pribadi seseorang, terutama selebriti. Gordon Allport pada tahun 1950-an membuat teori tentang rumor yang cukup komprehensif. Tidak pernah dikatakan Allport’s theory on grapevine . Dalam kasus Bill Clinton, hubungannya dengan Monica, pada tahap awal, lebih tepat dikatakan rumor.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Misalnya, Senator John Tower (alm) beberapa tahun yang lalu nyaris terpilih sebagai Menteri Pertahanan Amerika. Prakualifikasi, ia diakui piawai sebab lama menjadi anggota sebuah Komite di Senat yang menangani masalah militer dan pertahanan. Namun, menjelang dengar pendapat dengan Senat, beredar rumor bahwa Tower semasa muda termasuk tipe womanizing , di samping suka minum. Ia kemudian dicecer oleh Senat. Sebelum Senat mengambil keputusan, tiba-tiba muncul se- orang perempuan yang mengaku pernah dilecehkan (secara sek- sual) ketika berada di dalam lift berdua dengan Tower.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam perang urat-saraf, rumor dipakai sangat luas terutama untuk menghancurkan moral lawan. Dalam politik, rumor kerap menjadi senjata ampuh untuk pembunuhan karakter. Seperti kita ketahui, pemimpin -apalagi pemimpin bangsa- dituntut memiliki karakter yang baik. Memang konsep “baik” terbuka bagi perdebatan yang tiada kunjung selesai sejak zaman Plato sampai sekarang. Toh, manusia di jagat ini umumnya sependapat bahwa seseorang yang mempunyai “hobi” main perempuan atau tidak setia (dalam aspek seksual) pada pasangan hidupnya tidaklah pantas menjadi pemimpin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kebijakan yang pernah dikemukakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pendidikan lingkungan hidup (PLH) didefinisikan sebagai “upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat, tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan, yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari media massa juga kita memperoleh informasi tentang pendidikan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup sejak zaman Emil Salim (Menneg KLH). Kemudian pada masa Nabiel Makarim menjadi Menneg LH muncul ide tentang pendidikan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini ( Kompas , 19/04/2003). Dua tahun berikutnya di Jakarta dilakukan penandatanganan kerja sama antara Menneg LH Rahmat Witoelar dengan Mendiknas Bambang Sudibyo tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup ( Kompas , 06/06/2005).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perluasan ini kemudian ditindaklanjuti instansi di bawah departemen-departemen tersebut, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan satu komitmen PLH bukan semata tambahan pelajaran atau informasi gratisan bagi masyarakat. Dengan keseriusan dan kesungguhan semua pihak, PLH bisa didesain sebagai nilai tambah kelulusan warga didik di sekolah dan perguruan tinggi; menjadi kebutuhan vital masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungannya; serta kelangsungan usaha yang sehat para pelaku bisnis dan pengusaha.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bukan itu persoalannya. Karena pengalaman Fauzi Bowo yang dibanggakan oleh kampanyenya dapat juga merupakan beban politik. Dia dapat dituding juga sebagai bagian dari gumpalan persoalan yang ditanggung oleh Jakarta selama ini, karena dia ternyata tidak begitu efektif mengurangi volume persoalan-persoalan tersebut. Malahan mungkin timbul dugaan bahwa Fauzi Bowo sudah terjerat dalam budaya birokrasi yang agaknya telah melumpuhkan derap kerja Balai Kota selama ini. Bagaimana dapat diharapkan suatu gebrakan perubahan dari kepemimpinan Fauzi Bowo, kalau dia sendiri sudah seperti tawanan dari budaya birokrasi di Balai Kota?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sedangkan para pendukung Adang Daradjatun dapat menyatakan bahwa jago mereka belum ketularan oleh budaya birokrasi yang menjerat Balai Kota sehingga Adang sebagai gubernur akan mampu melancarkan gebrakan yang meningkatkan efisiensi kerja. Mungkin pandangan demikian ada benarnya. Meskipun untuk “ fair “-nya, siapa yang sempat mengenal Fauzi Bowo berdasarkan percakapan-percakapan terbatas (yang telah saya lakukan beberapa kali) akan terkesan oleh tekadnya untuk melakukan reformasi menyeluruh di Balai Kota dan kantor-kantor para wali kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan inti dalam kampanye pilkada menuju 8 Agustus adalah pilihan terbatas yang kita hadapi berdasarkan format dukungan serta struktur landasan politik masing-masing pasangan. Fauzi Bowo didukung oleh gabungan 20 partai politik (Koalisi Jakarta) yang mencerminkan keragaman dan pluralisme masyarakat Jakarta. Sedangkan Prijanto yang pernah bertugas sebagai Kepala Staf Kodam Jaya (dia paham peta situasi di lapangan) datang dari latar belakang TNI yang masih merupakan komponen sosiologis yang penting di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adang Daradjatun, tokoh kepolisian, adalah orang luar yang direkrut oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tokoh PKS tulen adalah Dani Anwar sebagai calon wakil gubernur. PKS merupakan partai politik yang jelas landasan ideologinya dan cepat menonjol di panggung politik sehingga menarik perhatian para ahli sosiologi politik. Kenapa sebuah partai politik yang relatif baru mampu melakukan mobilisasi dukungan yang efektif, termasuk lapisan terpelajar generasi muda berdasarkan ideologi keagamaan yang cukup ketat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan mengangkat tempat-tempat hiburan seakan-akan sebagai masalah utama di masyarakat Daerah Khusus Ibukota yang kompleks ini, maka masalah-masalah lain yang selama ini memusingkan kita (penanggulangan banjir, pola lalu lintas yang ditandai oleh kemacetan, penanggulangan masalah sampah yang tidak efektif, pengeluaran IMB dan izin-izin terkait yang tampaknya “bisa diatur”, alokasi dana anggaran kepada dinas-dinas dalam lingkungan DKI yang terlambat sampai berbulan-bulan, dan masalah lainnya) menjadi dinaungi oleh masalah tempat hiburan. Padahal cukup banyak peraturan yang jelas perumusannya untuk mengatur tempat-tempat hiburan supaya jangan sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jakarta dicanangkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mempertahankan Proklamasi itu pertempuran-pertempuran meletus di daerah Senen, Tanah Tinggi, Kwitang, Kramat, sepanjang Salemba menuju Jatinegara, Tanah Abang, Jl Jaga Monyet (kini Jl Suryopranoto), dan bagian kota lainnya. Yang ikut bertempur adalah pria dan perempuan dari berbagai suku dan agama serta aliran kepercayaan. “Untuk Merah Putih”, tema itulah yang mengikat warga Jakarta pada akhir 1945 dan awal 1946 itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tugas kita sebagai warga DKI Jakarta, juga mereka yang tidak memilih pasangan Fauzi Bowo – Prijanto adalah tetap mengikuti dan memperhatikan kepemimpinan mereka. Konsekuensi dari pilkada ini adalah terciptanya hubungan langsung antara gubernur-wakil gubernur dan masyarakat. Mungkin apa yang disebut sebagai “ town hall meetings ” di beberapa negara bagian di AS dapat juga diterapkan nantinya di DKI Jakarta. Yakni, forum-forum tatap muka langsung di berbagai lokasi antara gubernur Fauzi atau wakil gubernur Prijanto untuk menampung keluhan dan saran perbaikan yang diajukan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hampir tujuh miliar manusia di dunia ini memerlukan suatu pendekatan segar dan paradigma baru yang diharapkan bisa muncul dari kelompok yang bisa melakukan terobosan filosofi, pemikiran, dan pencipta opini publik, agar dunia mengembangkan kompetisi kreatif antarperadaban. Dalam konteks itu maka korupsi yang menurut Noonan dalam buku Bribes, the Intellectual History of a Moral Idea menyebut korupsi sebagai perbuatan tercela dan memalukan. Pelacuran kepada harta dan kekayaan, pengkhianatan kepercayaan rakyat, dan melanggar paradigma moral Ketuhanan Yang Maha Adil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hidup dimulai pada umur 40. Bila ungkapan itu benar, ASEAN sebagai sebuah komunitas, baru merasakan “permulaan” hidupnya pada 8 Agustus ini. Dalam kurun waktu 40 tahun, terjadi berbagai macam transformasi yang melibatkan negara-negara anggotanya maupun ASEAN sendiri sebagai organisasi. Salah satu perubahan berdampak signifikan adalah perubahan status keanggotaan organisasi dari yang tadinya bersifat bebas menjadi mengikat. Hal ini tidak lain adalah jawaban dari negara anggota ASEAN untuk memadukan kekuatan menghadapi liberalisasi ekonomi dunia yang makin kuat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, munculnya kekuatan baru di Asia seperti Tiongkok, India, Korea yang bagi ASEAN merupakan tantangan bersama untuk mengejar ketertinggalan pascakrisis ekonomi, dapat dimanfaatkan menjadi momentum untuk bisa ikut serta membonceng pada kemajuan ekonomi. Tidak mengherankan organisasi ini mengumumkan deklarasi percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari sebelumnya ingin dicapai pada 2020 menjadi tahun 2015. Hal itu merupakan bentuk kesepahaman untuk mempererat pilar kekuatan ekonomi regional yang didukung pilar keamanan regional dan pilar sosial budaya regional. Ini adalah bentuk koopetisi untuk memajukan wilayah secara bersama-sama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Manfaat pertama yang tercipta adalah efisiensi biaya industri karena letak yang berdekatan, sehingga dalam pengelolaan industri yang bersifat komplementer dilakukan dengan biaya lebih murah ketimbang berkongsi dengan negara yang lebih jauh. Manfaat kedua adalah peningkatan daya saing untuk menghadapi kompetitor yang sangat dominan. Tidak dapat dimungkiri produk asing yang masuk ke kawasan ASEAN bisa dijadikan “musuh” bersama, yang lebih efektif dihadapi secara kolektif. Manfaat ketiga adalah kemungkinan konsumsi secara bersamaan. Beberapa jenis hasil produksi dari industri akan laku secara kolektif karena setiap jenis industri berkaitan erat dengan industri lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak dapat dimungkiri industri nasional kita kehilangan daya saing dibandingkan dengan negara lain. Tingginya tingkat suku bunga yang 15-20 persen dan mahalnya biaya transportasi di pelabuhan membuat biaya produksi dan biaya ekspor sangat tinggi. Hal itu sangat menyulitkan bagi industri skala kecil dan menengah untuk bersaing. Belum lagi senantiasa terjadi peningkatan harga bahan bakar minyak yang berakumulasi di atas 50 persen. Akumulasi tingginya biaya produksi tentu akan membuat harga jual produk lebih mahal. Akibatnya industri Indonesia sangat sulit bersaing dalam hal harga pada pasar ekspor dunia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam merealisasikan strategi tersebut, diferensiasi memegang peranan sangat penting. Dengan diferensiasi yang jelas, pelanggan akan mampu menerjemahkan produk dengan mudah. Michael Porter menyatakan bila tidak bisa menjadi cost leader , jadilah differentiator . Contoh diferensiasi itu adalah gaya ukiran Jepara pada produk mebel, atau corak batik pada produk tekstil. Diferensiasi itu bisa menjadi daya saing yang sulit ditiru produk dari negara lain. Daya saing itu kemudian kita kembangkan menjadi nilai kualitas industri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bersama industri sejenis di kawasan ASEAN, kerja sama untuk peningkatan kualitas industri secara keseluruhan akan mengangkat nilai produk hasil industri ASEAN. Niscaya industri massal ala Tiongkok akan kesulitan menghadapi persaingan dengan industri kita yang berfokus pada kualitas. Strategi yang dijalankan industri mutlak memerlukan dukungan pemerintah. Dengan dukungan stabilitas ekonomi makro, pengusaha dapat menciptakan produk yang semakin kompetitif. Iklim investasi dalam negeri yang kondusif pada berbagai skala industri akan semakin menyemarakkan kebangkitan industri dalam negeri kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan bertambah kompleks oleh munculnya mentalitas rakus aparat birokrasi berupa meluasnya kasus-kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekadar contoh, kasus korupsi di NTT tahun 2005 mencapai Rp 184 miliar hampir seluruhnya dilakukan aparat birokrasi. Di saat yang sama, tercatat 49.000 rakyat NTT menjadi korban busung lapar dan gizi buruk (ICW, 2005). Ini mempertegas kesan birokrasi kehilangan perannya sebagai pelayan publik dan agen perubahan sosial. Jauh dari kriteria ideal tersebut, birokrasi justru direduksi sebagai agen bisnis memperkaya diri dan kelompok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Filsafat Madison menyiratkan beberapa hal. Pertama , kerahasiaan menghambat pendidikan politik sebuah masyarakat sehingga pilihan-pilihan dalam pemilihan umum tidak didasari informasi yang lengkap. Kedua , peluang bagi seseorang untuk memberikan reaksi kritis terhadap inisiatif politik menjadi tumpul. Ketiga , tercipta iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah bukan dengan tanggung jawab dan kepercayaan, tetapi dengan prasangka buruk dan ketidakpercayaan (McMillan, 1980).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterbukaan informasi memberi peluang rakyat berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang well-informed akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hal itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik. Pertama , publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi. Kedua , parlemen, pers, dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah. Kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lahirnya Perda Transparansi tersebut dimaksudkan untuk menjamin akses dan kepastian masyarakat dalam mendapatkan informasi berkualitas, mudah, murah, dan tepat waktu. Baharudin Solongi, aktivis LSM yang memfasilitasi lahirnya Perda Transparansi Kabupaten Gowa mengakui sebelum ada perda tersebut masyarakat mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan masyarakat biasanya simpang siur, tidak akurat, mekanisme pelayanannya lamban dan harus menyogok aparat publik. Banyak juga informasi seperti APBD dan tender proyek yang ditutup dengan alasan rahasia negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengedropan dana dari ECB bahkan melampaui pascateror WTC 911. Krisis akhir minggu lalu merupakan bagian dari gempa sistem keuangan global karena terjadinya arus dana luar biasa, akibat konflik superpower ekonomi keuangan dunia, AS dan RRT, yang sekarang menjadi salah satu investor pemegang surat utang AS terbesar sedunia. Sementara di Indonesia kita masih berkutat pada kasus “eceran” ketika hakim pada gugatan perdata Kejaksaan Agung terhadap Soeharto mengusulkan tenggang waktu 30 hari untuk berdamai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejarah pergolakan dunia ialah rantai krisis kepercayaan dan peralihan aset global dari suatu negara dan kawasan kepada negara dan kawasan lain, secara masif, drastis, sebagai konsekuensi konflik antarnegara. Sebagian elite AS terlalu ketakutan terhadap RRT dan selalu mendesak agar RRT melakukan revaluasi yuan dan langkah proteksionis hingga menimbulkan reaksi RRT. Masalah surplus dana yang dihebohkan memicu krisis bursa dan peralihan aset global memang memerlukan kearifan dari elite pelbagai negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman dulu, aset nasional suatu negara bermukim di kawasan domestik yang dikuasai sepenuhnya oleh negara bersangkutan. Di zaman globalisasi abad XXI, aset nasional suatu negara sudah melanglang buana ke segala lokasi, termasuk di kawasan yang dikuasai “lawan atau musuh potensial”. Aset global yang dimiliki RRT dan Rusia, tidak sepenuhnya berada atau dikuasai Moskwa dan Beijing, tapi malah dalam bentuk euro dan dolar atau yen. Sehingga, setiap gebrakan anti-AS atau bermusuhan dengan dolar AS, malah akan berdampak negatif bagi Rusia maupun RRT. Termasuk di sini negara-negara Arab, karena dana surplus petrodollar mereka juga masuk dalam sistem keuangan global, terkait dua pusat keuangan kembar London dan Wall Street.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehubungan dengan gugatan perdata Yayasan Supersemar dan peradilan Tommy Soeharto dalam kasus BPPC, pemerintah dinilai masih belum menyentuh magnitudo dari skala dan volume endemi kleptokrasi rezim Soeharto. Dalam istilah mantan JAM Perdatun Suhadibroto yang sekarang anggota Komisi Hukum Nasional, korupsi mantan penguasa Orde Baru didekati mirip potongan puzzle atau serpihan mozaik. Sehingga pemerintah dan masyarakat kehilangan perspektif dan fokus sentralnya, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kroni dengan sangat merugikan rakyat dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Aset Nasional Indonesia, termasuk yang dilarikan koruptor dalam rekening aset global, tidak hanya bercokol di Singapura, tapi sudah melanglangbuana ke pelbagai suaka-harta global seperti rekening Tommy Soeharto di Guernsey. Krisis aset global dan perang memperebutkan harta karun koruptor dewasa ini bukan lagi soal bilateral RI Singapura. Sebab sejak Benny Moerdani duduk di kursi saksi Pengadilan Negeri Singapura dan berhasil mengklaim harta karun milik alm H Thahir, koruptor Indonesia sudah go global beyond Singapore .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Benar bahwa setelah kalah dalam Pilpres 2004, PDI-P yang mengusung capres Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi. Tetapi, kenyataan sekian tahun pascapemilu meyakinkan kita bahwa partai ini tidak memiliki jiwa oposan yang kritis terhadap pemerintah. Lumpur Lapindo misalnya, yang mestinya menjadi ajang pembuktian oposisi sekaligus keberpihakan PDI-P dan partai oposisi lainnya terhadap rakyat, ternyata menyisakan suatu kesan buram yang mendalam: oposisi partai-partai termasuk kumandang klaim menjadi “corong” dan “mulut” rakyat hanyalah jargon kosong tanpa makna, yang raib tak berbekas bersamaan dengan dibongkarnya podium kampanye.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masyarakat kelas menengah sesungguhnya kelompok sosial yang paling bebas sekaligus otonom. Mereka tidak berada dalam kemapanan yang dipertahankan dengan berbagai cara sebagaimana kelas atas, juga tidak berada dalam belenggu kebodohan dan ketergantungan sebagaimana kelas bawah. Dan sejarah perubahan serta revolusi yang terjadi di mana-mana sama-sama menunjukkan satu hal: agen perubahan dan revolusi adalah kelas menengah. Karena itulah, Barrington Moore, Jr, pakar ilmu sosial dari Harvard mengatakan, “no bourgeoisie, no democracy” (tidak ada kelas menengah, tidak ada demokrasi).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika ada hal, kekuatan, atau peristiwa yang bisa dijadikan motor penggerak untuk menggalang opsosisi kelas menengah, itu adalah realita “keterpurukan bangsa” yang oleh interaksi sosial, intelektual, media maupun ekonomi berubah menjadi “kesadaran bersama”. Inilah pula yang mengikat kelas ini. Dalam kerangka itu, menggalang oposisi kelas menengah berarti membangun sebuah kesadaran bersama bahwa membenahi negara adalah tanggung jawab bersama dan kelas menengah oleh posisi sosialnya haruslah menjadi motor penggeraknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pasca-’98. Kesalahan itu ada pada diskontinuitas spirit yang menjadi motor penggerak perjuangan yang menjungkalkan Soeharto. Sebagian masyarakat Indonesia bahkan pelaku peristiwa historis itu melihat bahwa menurunkan Soeharto adalah titik tujuan (terminus ad quem) perjuangan. Karena itu, kejatuhan Soeharto berarti perjuangan selesai. Kita lupa, menurunkan Soeharto hanyalah medium, sarana dan jalan (terminus ad quo) untuk membuka jalan perjuangan sesungguhnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mayoritas kelas menengah bahkan oposisi yang ada saat ini masih merupakan pelaku sejarah saat itu. Persoalan mengapa jiwa dan roh ’98 seolah tampak padam adalah karena bangsa ini tidak mampu menjadikan peristiwa itu sebagai lecutan cambuk untuk menegakkan cita-cita negara. Dengan kata lain, peristiwa ’98 belum menjadi sebuah kesadaran awal perjuangan bersama. Belajar dari keagungan jiwa reformasi ’98 dan kegagalan oposisi partisan, kelas menengah harus tampil aktif dan mengobarkan lagi bara semangat dan jiwa oposisi ’98.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama hampir 30 tahun berlangsungnya konflik Aceh berakibat ribuan jiwa menjadi korban khususnya masyarakat sipil, maraknya kejadian kriminal dan pelanggaran HAM, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta tidak berfungsinya pemerintahan. Berdasarkan catatan Kontras Aceh, sepanjang 2000 sedikitnya 1.632 orang menjadi korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Pada 2001 berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh tercatat 1.542 orang tewas, 1.017 orang luka- luka, dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Dengan demikian, integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi politik berarti bahwa bagi masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama, integrasi bangsa sangat penting untuk mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu identitas nasional (Weiner, 1968)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Enam puluh dua tahun lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Ir Soekarno didampingi oleh Drs Moh Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia, berdiri di serambi depan rumahnya di depan para hadirin untuk membacakan Proklamasi Kemerdekaan. Meskipun ia baru diserang demam malaria, postur dan suara Bung Karno tetap mantap: “Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bung Syahrir dengan sengaja tidak menjawab surat Ho Chi Minh itu. Ia terangkan kepada para pembantu dekatnya, antara lain Soedjatmoko, Abu Bakar Lubis, dan Soedarpo, bahwa menurut perhitungannya, Indonesia merdeka akan lebih cepat memperoleh pengakuan internasional karena yang dihadapi adalah negara Eropa Barat yang kecil (Belanda) dan masih lemah perekonomiannya, karena akibat Perang Dunia ke-2. Sedangkan Republik Demokrasi Vietnam menghadapi Prancis, negara Eropa Barat yang penting dan memperoleh bantuan A.S.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, ketika Bung Syahrir mengucapkan pidato sambutan pada Hari Kemerdekaan Vietnam tanggal 2 September 1947 di New York (ia tidak lagi menjadi PM dan berada di sana sebagai utusan khusus Presiden Soekarno untuk mempertahankan posisi RI di Dewan Keamanan PBB), ia memproyeksikan suatu situasi Asia Timur di masa depan. Bung Syahrir berkata, antara lain, bahwa “ia yakin bahwa pada suatu tahap perkembangan di masa depan, Indonesia dan Vietnam akan bekerja sama secara erat dalam suatu Asia Timur yang bebas dari kolonialisme”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang, dalam memperingati 62 tahun Proklamasi Kemerdekaan yang berlangsung di Jakarta, kenapa meluas perasaan seakan-akan Indonesia itu “tinggal kelas”? Apakah reformasi dan demokrasi keterusan penerapannya sehingga kekuatan-kekuatan sosial politik yang muncul ke permukaan menjadi sulit diatur? Apakah mungkin karena kepemimpinan nasional sekarang enggan mengambil keputusan tegas sehingga kecenderungan mengundur-ngundurkan keputusan dan mengambangkan sebuah persoalan membudaya di jajaran birokrasi?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak ada masa depan pluralisme jika anak-anak kita tidak diajarkan semangat toleransi dan solidaritas. Pluralisme adalah tantangan bagi agama-agama, yang harus direspons dengan arif dan bijak. Toleransi dan solidaritas tidak hanya dibangun di antara kelompok yang sama, melainkan di seluruh kelompok masyarakat, dalam kedudukan apa pun, dalam identitas apa pun, dan di mana pun. Pada semua manusia, terutama anak-anak, harus ditanamkan sikap toleransi antarumat beragama, sekaligus hidup beragama secara sungguh- sungguh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu sebab mendasar merebaknya SCTC/Kor-3 ialah karena Indonesia tidak mengenal wacana konflik kepentingan yang relatif baru, bahkan di negara demokrasi mapan. Dalam sistem demokrasi yang mapan, wacana konflik kepentingan telah dicernakan secara rasional dan intelektual dengan kelembagaan dan perundang-undangan. Terjadi pembedaan dan pemisahan antara oknum pribadi dan jabatan fungsional dan publik secara transparan dan akuntabel, yang diawasi secara efektif oleh media massa sebagai watchdog kepentingan umum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di negara demokrasi mapan, seperti Amerika Serikat (AS), berlaku ketentuan seorang pengusaha yang menduduki jabatan publik harus memasrahkan aset bisnisnya kepada lembaga blind trust management yang independen. Uniknya, baik politisi Partai Demokrat maupun Republik, mempercayakan penguasaan dan pengelolaan aset itu kepada perusahaan independen profesional. Presiden Clinton, Bush, dan capres Senator Hillary Clinton, menyerahkan aset pribadi, keluarga, dan portofolio bisnisnya kepada blind trust management.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Alasan paling mengemuka dari wacana penyederhanaan parpol itu tidak lain menyangkut etika politik demokratik, yakni yang bertalian dengan keefektifan dan efisiensi berdemokrasi. Pertama , tujuan etika politik demokratik adalah mengarahkan kehidupan demokrasi ke tingkat lebih baik, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil untuk dapat menampung dan mewadahi semua aspirasi rakyat (bdk Paul Ricoeur, 1990). Kedua , tanpa harus melanggar konstitusi, sistem representasi politik harus dibuat sesederhana mungkin, seminimal mungkin, tetapi efektif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyaknya partai dan partai baru yang terus bermunculan pun akan memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Sebab, substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, di mana setiap orang memiliki peluang sama dalam proses politik, dan siapa pun tidak berhak mencegah dan membatasi keinginan politik seseorang (Jack Lively, 1975). Banyaknya partai dan partai baru yang terus bermunculan merupakan manifestasi telanjang dari hak rakyat terlibat dalam politik demokratik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi, bagi kelompok penentang, pembatasan parpol dianggap tidak etis dilakukan, sekaligus juga merupakan tindakan pengebirian demokrasi. Lagi pula, pembatasan atau penyederhanaan parpol tidak dengan sendirinya berdampak positif terhadap kualitas kehidupan politik. Jumlah parpol yang sedikit pun tidak serta-merta berbanding terbalik dengan keefektifan dan efisiensi. Namun, pertanyaan krusial yang perlu diadopsi, apakah keadaan seperti ini tetap dibiarkan tanpa kemauan politik untuk membatasinya? Yang jelas, justifikasi kedua kubu tersebut, tentu memiliki kebenaran pada posisi masing-masing.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan terbatasnya jumlah parpol, di samping meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk ritual wajib lima tahunan itu, juga untuk mengurangi energi politik yang selama ini dihambur-hamburkan begitu saja dalam mempersoalkan hal ini. Dengan demikian, konsentrasi politik bangsa lebih diarahkan pada pengembangan dimensi etis politik demokratik, yaitu bagaimana merevitalisasi parpol. Revitalisasi parpol dari sudut etika politik adalah mengedepankan nasib rakyat sebagai tolok ukur dalam mengartikulasikan setiap aktivitas politik partai, bukan terus-menerus menjadikan parpol sebagai ajang perebutan kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso (2000) dalam pidato politiknya mengatakan perlunya penempatan parpol sebagai agenda revitalisasi instituasi politik agar benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang demokratik. Demokrasi, biar bagaimanapun dalam proses menjadi ( in the making ) menuju kematangan lewat suatu rekayasa penguatan fondasi demokrasi yang ada bukan terus mereduksi politik sebagai alat penguatan kepentingan politik. Sistem penyederhanaan parpol dan kompetitif ideologis diperlukan agar demokrasi yang dihasilkannya lebih efektif dan produktif. Toh, tujuan etis pembangunan demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hutan sebagai paru-paru dunia, memiliki fungsi ganda seperti sumber kayu, O2, dan ekologis, yang tidak dapat disubstitusi dengan bentuk apa pun. Keteledoran kebijakan kehutanan di Indonesia bertolak dari satu premis menyesatkan bahwa hutan merupakan unrenewable resources , sehingga izin konsesi bertujuan meraup devisa diberikan dalam skala besar, sementara pola pengawasan reboisasi minim. Apalagi, terjadi penyimpangan penggunaan Dana Reboisasi untuk kepentingan non-kehutanan yang membingungkan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu benteng terakhir hutan di Indonesia adalah taman nasional, yang sampai dengan 2006 berjumlah 41 buah. Komitmen dan konsistensi Departemen Kehutanan untuk memproteksi taman nasional dan tidak mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada pemerintah daerah patut diacungi jempol. Argumentasinya, apabila taman nasional diserahkan kepada daerah, ancaman untuk dirubah fungsi-fungsinya tidak dapat dihindari, sebab potensi mineral dan tambang lainnya yang terkandung di kawasan konservasi itu berlimpah, dan menjadi sumber devisa daerah yang potensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemilahan tentang siapakah sesungguhnya perusak hutan perlu dilakukan dengan transparan. Apakah pembalakan liar tidak melibatkan elite lokal dan sejumlah masyarakat sekitar wilayah operasi? Sebab, tingkat pengangguran di daerah pedesaan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat memanfaatkan hutan sesuai kebutuhan mereka. Faktor ekonomi menjadi pemicu, sebab itu membuka lapangan kerja dan memperbanyak kegiatan keterampilan akan membuat masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap, sekaligus menjadi mitra tangguh Departemen Kehutanan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila kita menengok sejarah ke belakang, dengan susah payah UI berdiri pada tahun 1946 oleh Pemerintah Belanda; akan tetapi orang suka mencatat tanggal 2 Februari 1950 sebagai hari berdirinya UI bersamaan diserahkannya lembaga ini kepada Pemerintah Indonesia. Meskipun usianya belum genap tiga-perempat abad alias 75 tahun, tetapi untuk ukuran Indonesia sudah cukup senior karena usia republik ini juga belum genap 75 tahun. Di sisi yang lain Harvard berdiri pada 8 September 1636, yang berarti saat ini usianya di atas tiga abad. Dan di AS, bahkan di seluruh dunia, Harvard termasuk universitas yang senior.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagaimana dengan UI? Sama saja! Masyarakat Indonesia mengakui kredibilitas “universitas nasional” ini; dan orang akan merasa bangga dan rela membuang kesempatan kuliah di perguruan tinggi lain kalau diterima sebagai mahasiswa universitas ini. Orang akan bangga kalau diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Fakultas Ekonomi (FE), dan sebagainya. Meski di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi ternama, tetapi menjadi mahasiswa UI merupakan kebanggaan tersendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa UI tidak berani mempercayakan wanita untuk menjadi rektor? Dalam hal ini penulis tidak bermaksud menyalahkan Senat Akademik Universitas (SAU) maupun Majelis Wali Amanat (MWA), karena hal itu juga terpulang kepada para wanita itu sendiri. UI banyak memiliki doktor wanita dan profesor wanita yang berpotensi menjadi rektor. Bahkan sekarang ini banyak wanita UI yang menjadi pejabat pemerintah; termasuk Sri Mulyani Indrawati, Meuthia F Hatta, dan Siti Fadillah Soepari yang menjadi menteri. Tetapi, mengapa tidak ada satu pun yang maju menjadi calon rektor?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Orang jujur seperti bola yang dapat dipermainkan di lapangan. Suatu saat ditendang ke atas, lalu dilemparkan kembali ke bawah, jatuh terpelanting, tetapi tidak mati. Orang jujur akan bangkit lagi, meskipun terus ditekan atasan, dan didesak bawahan, mem-buat ruang gerak bagi orang yang bermental jujur makin terjepit dan sempit. Orang jujur tidak akan kehilangan jati diri yang harus diperankan, sekalipun orang lain akan menertawakan diri mereka dan menganggap bodoh, dan kuno tindakannya di tengah panggung kehidupan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun dalam keseharian istilah politik lebih bernuansa sekuler, hitam, kotor, penuh intrik dengan berbagai muatan berkonotasi negatif lainnya, namun warga gereja dan Gereja yang diutus Tuhan untuk berkarya di tengah dunia tak bisa tidak memiliki keterkaitan dengan dunia politik. Harus diakui titik singgung gereja/warga gereja dengan dunia politik memiliki titik pijak yang legitimate . Dokumen-dokumen gerejawi tegas menyatakan sejak zaman perjuangan kemerdekaan gereja-gereja di Indonesia turut berperan di berbagai bidang, termasuk di bidang politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian gereja dan negara harus membina hubungan kondusif dan bukan hubungan subordinatif. Gereja mempunyai kewajiban menaati hukum negara, sebaliknya negara berkewajiban mengayomi dan melindungi seluruh rakyat, termasuk gereja agar leluasa dalam menjalankan fungsi dan panggilannya masing-masing (I Petrus 2:16). Rumusan gereja-gereja dalam Sidang Raya yang merupakan aktualisasi pemahaman gereja tentang negara harus dipahami sebagai wujud pemaknaan baru terhadap peran dan partisipasi gereja/warga gereja di bidang politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dokumen Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2004, merumuskan dengan amat tegas tentang tanggung jawab gereja di bidang politik. Dokumen itu menyebutkan, gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif di dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan kasih. Orang Kristen terpanggil untuk membangun kesejahteraan di mana mereka berada karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita, bahkan menjadi kesejahteraan bersama (Yer 29:7).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di tengah menghangatnya reaksi dunia atas percobaan nuklir Korea Utara pada 9 Oktober yang lalu, penulis bersyukur karena mendapat kesempatan mengunjungi De Military Zone (DMZ) lintang 38 derajat yang memisahkan dua Korea. Kunjungan ke daerah terlarang buat orang sipil itu dimungkinkan karena penulis beserta aktivis sosial perdamaian dari manca negara mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Hwacheon, Korea Selatan dari tanggal 12-18 Oktober 2006, untuk berpartisipasi dalam konferensi “Peace Charter for Life”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perambahan hutan alam Indonesia tidak lepas dari praktik pemberian legalitas pemerintah dalam memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan ketiadaan tanggung jawab atas perusakan hutan yang telah dilakukan. Pada awal tahun 2007, sejumlah pemangku kepentingan yang mendapat dukungan penuh dari Dephut telah menyelesaikan aspek legalitas (legality aspect) yang dapat digunakan sebagai guidelines untuk mengetahui legal tidaknya operasional sebuah perusahaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan mengikutsertakan kekayaan, berarti bukan mendirikan sendiri badan usaha tetapi membeli saham-saham dalam PT/badan usaha. Atau, setelah melihat suatu badan usaha maju dan menguntungkan, yayasan ikut menempatkan modalnya dalam usaha pihak lain tersebut, dengan menjadi pemegang saham atau investor. Dalam hal ini, badan usaha di mana yayasan menempatkan investasinya boleh berupa usaha apa pun yang yayasan sendiri tidak jalankan/bukan bidang kegiatan yayasan, misalnya yayasan membeli saham PT Pertambangan, PT SPBU, dan lain-lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah buah (hasil) dari mimpi politik yang dibangun secara sadar. Betapa tidak, karena pemimpin dan puluhan ribu tentara Koningklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) Belanda, ditambah ribuan pegawai yang mengabdi pada Pemerintah Hindia Belanda, plus keluarganya dan para simpatisannya merasa, dengan kekuatan itu, mereka dapat membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat penuh. Membentuk negara yang sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya, dan pasti mendapat legitimasi, atau diakui negara-negara lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Harus dipahami, substansi utama pemilikan dan perwujudan hak politik itu harus berbanding lurus atau berjalan simetris dengan pengakuan terhadap hak politik yang dimiliki orang lain. Dalam kasus kemerdekaan RMS yang dinyatakan pada 25 April 1950, diketahui sebagian besar orang Maluku menolak kemerdekaan itu, karena perwujudan kemerdekaan itu dilakukan secara paksa di bawah ancaman sepatu lars dan bayonet tentara KNIL. Penolakan itu terkait erat dengan hak politik ratusan ribu orang Maluku yang tidak mengakui kemerdekaan RMS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemimpin RMS juga tidak cerdas membaca situasi politik nasional dan global pada waktu itu. Pemimpin RMS lupa, banyak sekali negara yang dijajah, baru saja merdeka, termasuk Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis yang panjang karena dicengkeram penjajah selama 350 tahun, tetapi kemudian mampu bangkit, dan merebut kemerdekaannya pada tahun 1945. Di saat itu, jutaan rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan yang langgeng dan permanen, dalam arti seluas-luasnya menyangkut kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak adanya hubungan ideologis antara pasangan Fauzi-Projanto dengan partai-partai pendukungnya, menurut saya, justru akan menjadi modal awal yang baik bagi Fauzi-Prijanto dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta. Di mana pun, kader partai yang terpilih menjadi kepala daerah akan merasa terikat atau bahkan tersandera oleh partainya. Tentu tak ada masalah jika keinginan partainya sejalan dengan aspirasi mayoritas rakyat. Sebaliknya akan menjadi masalah yang serius jika ada kesenjangan yang lebar antara keinginan partai dan aspirasi rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemetaan itu penting untuk menghindari kekisruhan ( crowding out ) dalam alokasi penggunaan kelapa sawit, antara kebutuhan ekspor, konsumsi (minyak goreng), bahan baku biodiesel, serta kebutuhan industri hilir lainnya. Karena selain untuk minyak makan, produk turunan kelapa sawit maupun limbahnya bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Misalnya, dari CPO bisa dihasilkan minyak goreng, biodiesel, margarin, shortening , sabun dan deterjen, cocoa butter extender , dan berbagai jenis lemak khusus, seperti dry shop mixes, sugar confectionery, biscuit cream fats, filled milk , oli, dan minyak tekstil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, meski beberapa kelompok usaha terus berekspansi dengan membuka lahan-lahan kelapa sawit baru, bukan berarti tak ada kendala menghadang. Soal pembukaan lahan, misalnya, kini muncul tuntutan masyarakat internasional agar itu tidak menyimpang dari prinsip berkelanjutan. Jika ini tak dilakukan, minyak sawit dari Indonesia bisa ditolak di pasar internasional. Masalah lainnya adalah soal pajak ekspor CPO, yang suatu ketika angkanya bisa mencapai 60 persen. Pajak yang sedemikian tinggi, menurut kalangan pengusaha justru memicu terjadinya penyelundupan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, jika peningkatan investasi memang menjadi prioritas, aturan tersebut perlu ditinjau lagi. Bayangkan, dengan lahan yang mesti berserak di beberapa provinsi, bukankah itu membuat biaya transportasi membengkak? Celakanya lagi, pembatasan itu bisa berarti disinsentif bagi pengembangan industri hilirnya, oleokimia, yang justru memberikan banyak nilai tambah. Padahal pesaing utama Indonesia di bisnis ini, Malaysia, justru kian agresif di industri oleokimia. Saat ini boleh dibilang 75 persen penggunaan minyak sawit di Indonesia masih untuk industri makanan, dan baru 25 persen yang diolah menjadi produk oleokimia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai fenomena tadi menunjukkan betapa industri sawit nasional masih belum mempunyai arah yang jelas. Belajar dari Malaysia, yang sadar minyak sawit memang menjadi salah satu industri andalannya, pemerintahnya mendirikan suatu lembaga yang bertujuan memberikan dukungan optimal terhadap industri ini. Lembaga tersebut memang memungut dana kepada pelaku industri, tetapi dananya untuk riset, pengembangan pasar, dan promosi. Urusan promosi, misalnya, ditangani Malaysia Palm Oil Promotions Council.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesepakatan EPA antara lain juga mencakup kerja sama di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, jasa keuangan, pariwisata, lingkungan hidup, promosi perdagangan dan investasi, kerja sama fasilitasi pergerakan tenaga kerja, kerja sama di sektor energi, serta pembelian oleh pemerintah. Satu aspek yang penting dicermati dalam perjanjian ini adalah kerja sama dalam kerangka mekanisme Initiative for Manufacturing Industry Development Center yang merupakan wujud bantuan Jepang meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia antara lain di bidang industri otomotif, baja, tekstil, petrokimia, perlengkapan elektronik, dan konservasi energi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak awal pembukaan hubungan diplomatik pada 1958, Jepang sangat penting bagi Indonesia dalam rangka hubungan ekonomi terutama saat memasuki akhir dekade 60-an. Jepang investor PMA terbesar bagi Indonesia dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 34 miliar pada kurun waktu 1967-2001 dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Hingga 1996, investasi Jepang rata-rata per tahun mencapai lebih dari US$ 1 miliar. Pada tahun-tahun setelah krisis 1998, menurun cukup signifikan, rata-rata hanya mencapai ratusan juta dolar per tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meskipun hingga 2006 Jepang tetap partner dagang utama (volume perdagangan bilateral mencapai US$ 27 miliar) dan investor terbesar (hingga 2005 mencapai sekitar US$ 39 miliar), kondisi iklim investasi yang kurang kondusif serta inisiatif perundingan EPA oleh negara-negara pesaing dipercaya dapat semakin melemahkan kedudukan Indonesia sebagai mitra ekonomi Jepang. Kondisi itu juga diyakini dapat mengurangi daya saing perekonomian nasional secara umum. Hal itu tentu berakibat negatif pada upaya pemulihan ekonomi sebagai kepentingan nasional Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, kita hendaknya tidak terburu-buru menyimpulkan keputusan menyepakati perjanjian EPA dengan Jepang sebagai keputusan yang semata-mata didorong oleh ideologi kapitalistik yang menjunjung prinsip pasar bebas, atau bahkan sekadar sikap latah turut serta dalam tren liberalisasi perdagangan internasional. Keputusan itu lebih merupakan perwujudan diplomasi ekonomi yang lahir atas dorongan keharusan politis ( political necessity) yang dihadapi Indonesia dalam kerangka per- saingan di kawasan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalangan usaha di dalam negeri juga diharapkan dapat dengan jeli menangkap setiap peluang bisnis yang muncul. Kemampuan kalangan usaha menangkap peluang ini hendaknya juga ditunjang dengan upaya untuk terus-menerus meningkatkan standar dan kualitas produk, pemahaman mendalam mengenai karakter dan jalur distribusi pasar dalam negeri Jepang, serta strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam merebut pasar Jepang. Kesiapan kalangan usaha dalam negeri merupakan aspek yang tidak kalah penting mengingat pada akhirnya kalangan usaha- lah yang menjadi pelaku-pelaku utama dari persaingan ekonomi di kawasan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tingkat persaingan ekonomi yang semakin tajam di kawasan yang diikuti kebangkitan fenomenal India dan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi dunia mudah-mudahan dapat menyadarkan kita atas perlunya konsep diplomasi ekonomi yang komprehensif dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Konsep itu perlu dilengkapi dengan perincian kebijakan di dalam negeri yang mendukung, beserta strategi diplomasi apa yang akan ditempuh pascakesepakatan EPA dengan Jepang, termasuk di dalamnya pertimbangan apakah Indonesia perlu menjajaki negara-negara lain untuk merundingkan perjanjian EPA beri- kutnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perolehan pembelaan dari se- orang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum ( legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum. Perlu ditekankan gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu. Kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, organisasi bantuan hukum tersebut dapat melimpahkan perkara atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum lain. Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Itu disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat non derogable atau inalienable .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa perempatan di banyak kota dipersempit oleh orang-orang yang siap-siap melintas, melompati garis stop karena pembiasaan di atas. Dengan demikian rakyat dibiasakan oleh petugas resmi untuk tidak peduli pada lampu merah/hijau. Tak perlu heran kalau dari pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi rambu-rambu lalu lintas praktis tidak berlaku di negara ini. Kalaulah nanti ada “pelanggar karena pembiasaan”, maka ditangkap oleh patroli “dadakan” dan didenda dengan kemungkinan satu saja jawabnya “amin”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ke manakah dapat ditemukan jalan ke luar? Disiplin: dengan mulai dari petugas lalin sendiri. Kita butuh terbiasakannya petugas bandara tertib dan antre; petugas syahbandar memeriksa teliti keamanan kapal; polisi lalin tidak memarkir kendaraannya di tengah jalan. Dalih untuk “mencegat” atau “mempersempit” jalur pelanggar tidaklah tepat: lebih baik diproduksikan tanda-tanda lalu lintas yang tepat-guna. Perlu dikondisikan agar tumpukan parkir di banyak markas polisi tidak mengurangi jalur rakyat berlalu lintas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pastilah banyak swasta yang mau mengambil bagian dalam pendidikan berlalu lintas, entah melalui sekolah umum, entah melalui kursus sopir. Bagi kebanyakan rakyat akan lebih membawa keselamatan kalau sekolah SIM dan pemeriksaan STNK diperketat asal sungguh adil dan benar-benar bersih. Provost dapat lebih berperan, kalau benar mengontrol petugas lalin yang disuap. Namun proses pengadilan tilang juga harus apa adanya serta cepat. Hal serupa juga diperlukan untuk lalu lintas laut penyeberangan sungai dan danau.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahun 2007 ini Inggris memperingati 200 tahun yang lalu dikeluarkan Abolition of the Slave Trade Act , tepatnya 25 Maret 1807. Undang-Undang ini melarang praktik perdagangan budak di seluruh British Empire . Di wilayah Inggris sendiri, seperti di seluruh Eropa, pada waktu itu praktik perdagangan budak memang tidak ada. Tetapi di koloni-koloni Inggris perdagangan budak masih banyak dilakukan, karena perbudakan menjadi unsur hakiki dalam perekonomian dan sistem kerja di situ. Walaupun dengan demikian perdagangan budak dilarang, pemakaian budak di perkebunan atau tempat kerja lain masih dapat diteruskan dan perbudakan sebagai institusi baru dihapus dalam Imperium Inggris 26 tahun kemudian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi orang modern, cukup mengherankan perdagangan budak sebenarnya belum lama dilarang. Sebab, apa artinya 200 tahun, jika dipandang dalam perspektif sejarah? Sebagian terbesar sejarah umat manusia mengenal institusi perbudakan, baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Dalam negara seperti kawasan Yunani kuno dan kekaisaran Roma perbudakan termasuk pola-pola sosio-ekonomi pada waktu itu. Hampir tidak dapat dibayangkan lagi dalam periode begitu lama perbudakan dianggap sebagai suatu institusi biasa saja dan tidak pernah dipersoalkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini perbudakan di mana-mana ditolak sebagai lembaga sosial yang sangat tidak etis. Di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang dapat mempertahankan perbudakan sebagai sistem sosial-ekonomi. Dan tidak mungkin sama sekali pada suatu hari kita kembali lagi ke masyarakat di mana perbudakan diterima sebagai biasa saja. Sekarang perbudakan disadari sebagai perlakuan manusia yang paling bertentangan dengan martabatnya. Sebab, di sini manusia satu diperlakukan sebagai sarana belaka bagi manusia lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebetulnya cukup mengejutkan, kalau kita lihat ahli etika besar seperti Aristoteles sama sekali belum menyadari hal itu. Bagi Aristoteles, budak adalah alat saja dalam tangan tuannya. Ada alat tidak berjiwa, seperti pacul atau palu, dan ada alat berjiwa seperti kuda atau keledai. Budak termasuk kategori kedua ini. “Bagi budak, tidak ada sesuatu pun yang bersamaan dengan tuannya; dia adalah sebuah alat yang hidup, sama seperti alat adalah budak yang tidak berjiwa” ( Etika Nikomakheia VIII, 11). Dalam pemikiran Yunani, kita harus menunggu sampai mazhab Stoa untuk menyaksikan bersitnya pengakuan persamaan derajat manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sisi lain, para tuan diperingati untuk memperlakukan budaknya dengan baik. Namun, tidak pernah ada protes terhadap perbudakan sebagai institusi. Tidak pernah perbudakan ditolak karena bertentangan dengan martabat manusia. Surat kepada Filemon, karangan paling singkat dalam Perjanjian Baru , ditulis Paulus untuk dititip kepada Onesimus, budak yang melarikan diri, ketika ia dikirim kembali kepada tuannya. Paulus minta kepada Filemon untuk menerimanya dengan baik dan mengakui secara eksplisit budak ini sebagai milik Filemon. Perbudakan sebagai institusi tidak dipersoalkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa bulan lalu, dalam majalah Newsweek dimuat diskusi antara seorang ateis dan seorang pendeta Protestan tentang peranan agama. Keberatan yang diajukan orang ateis terhadap agama Kristen, antara lain bahwa Kitab Suci Kristen terkesan menerima perbudakan begitu saja dan tidak pernah menolaknya. Namun, tuduhan itu tidak fair . Seperti juga tidak fair bila kita mempersalahkan Aristoteles, karena ia belum menyadari institusi perbudakan itu tidak etis. Jika kita melihat lebih jauh, akan tampak bahwa penolakan terhadap perbudakan di kemudian hari sebagian besar dihasilkan oleh agama dan barangkali juga oleh pemikiran filsafat di mana Aristoteles memainkan peranan begitu besar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ia terkenal memiliki bakat elokuensi yang besar, sehingga pidatonya di parlemen bisa berlangsung beberapa jam, dengan tetap memikat perhatian pendengarnya. Selama kira-kira 20 tahun, Wilberforce memperjuangkan undang-undang yang melarang perdagangan budak dan ketika akhirnya diterima pada tahun 1807, hal itu dianggap sebagai sukses besar bagi Wilberforce secara pribadi. Kendati begitu, dengan itu perjuangannya baru setengah jalan. Wilberforce yakin, institusi perbudakan itu sendiri harus dihapus. Dan ketika ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR Inggris pada 1825, tujuan itu semakin mendekat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 1787 Wilberforce bergabung dengan sekelompok umat Anglikan dan Quaker yang membentuk Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade (Himpunan untuk menghasilkan penghapusan perdagangan budak). Gagasan pokok Wilberforce adalah bahwa semua manusia merupakan saudara, sehingga tidak boleh terjadi lagi yang satu diperbudak oleh yang lain. Pikiran itu sejalan dengan anjuran Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus “bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih” (Fil: ayat 16).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesadaran publik terhadap kinerja Pansel KPU tergugah ketika koalisi LSM yang menamakan diri JPS-CPP (Jaringan Pemantau Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu) melakukan press conference awal Agustus. Isinya menyesalkan mekanisme proses seleksi calon anggota KPU yang menegasikan tes yang lebih substansial, yaitu tes kemampuan penguasaan materi pemilu dan pengalaman pengorganisasian pemilu oleh calon anggota. Mereka berpendapat tes itu yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Pansel KPU untuk menyaring calon anggota KPU menjadi 45 orang, bukan tes psikologi yang bertujuan mengukur kesetiaan kepada negara, integritas, kesehatan mental, dan inteligensia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bola liar menggelinding semakin kencang ketika Koalisi LSM menemukan indikasi Pansel KPU melakukan kebohongan publik dan melanggar Keputusan Presiden No 80/2003 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Seorang calon anggota yang mengikuti psikotes tertulis mengatakan dokumen psikotes yang digunakan seleksi tertulis berasal dari lembaga universitas ternama di Jakarta. Namun setelah kalangan LSM mengeceknya, ternyata lembaga yang dimaksud tidak pernah melakukan kontrak dengan Pansel KPU. Pihak universitas yang dicatut namanya dalam proses seleksi secara resmi mengeluarkan pernyataan lembaga tersebut tidak pernah terlibat dalam proses seleksi anggota KPU.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keputusan Presiden tersebut menyatakan setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lembaga pemerintah yang memiliki nominal minimal Rp 50 juta harus dilakukan penawaran atau tender secara terbuka kepada publik. Dugaan pelanggaran terhadap keppres tersebut semakin kuat ketika Ketua Pansel, Prof Ridwan Nasir, mengatakan penunjukan konsultan tes secara langsung dilakukan karena keterbatasan waktu dan kesulitan menghubungi pihak universitas ( detik.com , 6 Agustus 2007). Pansel berdalih penunjukan pihak ketiga bukan dilakukan pansel, akan tetapi dilakukan Departemen Dalam Negeri melalui Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Barangkali yang dapat dijadikan pelajaran bagi BUMN kita adalah pengembangan strategis. Temasek Holdings mencetak perusahaan sukses dengan cara restrukturisasi, divestasi, atau investasi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Sebagai pemegang saham, Temasek Holdings secara teratur memantau kinerja portofolio perusahaan dan investasi yang dimilikinya, namun tidak memberikan arahan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional dan komersial dari portofolio perusahaan yang dipegangnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang memerlukan persetujuan dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Temasek Holdings.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mereka berperan sebagai katalis strategis serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam portofolionya untuk mencari peluang pengembangan strategis. Ini mencakup peluang bagi merger dan akuisisi, investasi baru, serta dilusi terhadap kepemilikan saham suatu perusahaan. Barangkali peran holding BUMN kita memiliki peran sepertti ini: menempatkan orang yang tepat, menciptakan sinergi di antara perusahaan yang berada dalam portofolionya untuk meraup peluang baru dan jika perlu melakukan merger dan akuisisi, investasi baru maupun dilusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Langkah Temasek Holdings dalam kurun waktu 1980-an dan 1990-an, yang melepas perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak strategis layak diikuti jejaknya. Tujuan utamanya adalah mengembangkan marketisasi serta memberikan peluang bagi partisipasi yang lebih luas kepada pihak swasta dalam perekonomian Singapura. Perusahaan negara yang diprivatisasi ini kemudian dikenal dengan istilah Government-Linked Company (GLC) karena negara masih mempertahankan pengaruh yang signifikan terhadap kontrol manajemen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan perkembangan komunitas tradisional menjadi negara-bangsa, pada awal abad XIX di Eropa, serta pertumbuhan kekuatan industrial, aneka peristiwa yang serbakompleks dan masalah-masalah baru terjadi di permukaan bumi dan tergantung padanya sambil sekaligus mentransformasikannya. Maka di studi geografis tercipta berbagai cabang. Geografi politik memaparkan organisasi dunia yang terbagi-bagi dalam negara-negara di satu saat tertentu. Faktor-faktor lain yang bahkan menentukan dalam politik dibahas tersendiri oleh geografi fisik, geografi human, ekonomi, dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Faktor-faktor yang dianggap stabil terdiri atas, pertama , ruang dan pembagiannya, kedua , wilayah yang meliputi luas, struktur fisik dan konfigurasi, ketiga , posisi, dengan pembedaan dalam (A) posisi maritim yang mengandung unsur-unsur strategis berupa: kedudukan litoral yang biasanya sekaligus merupakan garis perbatasan, selat dan terusan, pulau dan kepulauan (archipelago), dan (B) posisi sentral, dalam arti fisik, ideologis atau ekonomis, di bagian tertentu dari dunia atau dunia sebagai keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Faktor-faktor yang stabil ini bukan berarti tidak bisa berubah. Yang bisa diubah adalah makna dan nilainya, berkat intervensi manusia, secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Daerah gersang, misalnya, berkembang menjadi daerah pertanian karena dibuatkan irigasi; artinya ukuran kuantitas tetap, ukuran kualitas berubah. Jadi yang menentukan adalah potensi alami yang dibuat menjadi riil oleh kualitas manusia. Dengan kata lain yang menentukan tidak selalu kuantitas tetapi kualitas baik alami maupun human.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara alami Indonesia adalah suatu arsipelago. Sebagai negara kepulauan laut mempunyai peran dan makna yang cukup menentukan bagi survivalnya. Dari keluasan laut seluruh dunia sebesar 361 juta km2, seluas tidak kurang dari 5,5 juta km2 merupakan perairan Indonesia, terdiri atas, laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. Laut tersebut bertaburkan lebih dari 13.667 pulau besar-kecil. Pantai dari semua pulau itu panjangnya tidak kurang dari 61,2 ribu km atau kira-kira satu setengah kali panjang garis khatulistiwa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Posisi Indonesia penting karena dua hal. Pertama , secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kedua , secara idiil, merupakan satu unsur tersendiri dalam kelompok besar penduduk dunia yang beragama Islam; di samping kelompok besar (manusia) Barat, di mana Amerika Serikat menonjol sebagai unsur tersendiri dan kelompok besar (manusia) yang berbudaya sinik, di mana Tiongkok merupakan unsurnya yang tersendiri. Ini adalah tiga pengelompokan besar human yang menurut prakiraan strategis bakal memainkan peran besar dalam gejolak politik di abad XXI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun UNCLOS 1982 diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, kira-kira 70 persen ZEE kita belum disepakati negara tetangga. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen, yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina dan Palau, belum disepakati. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Negara-negara tersebut ogah-ogahan menyelesaikan masalah pemastian garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil dari pihak kita. Diplomasi kita rapuh, tidak punya dasar riil untuk berpijak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pendek kata sejak awal kemerdekaan pemerintah lalai menggerakkan pembangunan maritim dalam rangka pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Yang pasti dan merupakan pengalaman pahit dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia tidak punya landasan kekuatan riil dalam memperjuangkan “emansipasi internasional” melalui diplomasi, yaitu pembebasan dari kekuasaan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta dari pelecehan negara-negara setingkat yang dahulu bahkan relatif lebih terbelakang dari kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Makin mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk susu yang memiliki zat gizi dan mineral yang baik bagi pertumbuhan anak-anak, patut diwaspadai. Masalah gizi buruk bisa memberi dampak lebih berat dan pemerintah kembali melanggar hak anak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Perapuhan gizi ( nutritional decay ) bukan sekadar persoalan kurangnya persediaan pangan dan menurunnya daya beli, tetapi tak lepas dari buruknya pengelolaan negara sehingga pemerintah tak mampu memberi makanan bergizi kepada warganya yang kelaparan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai kasus gizi buruk yang muncul secara endemik di berbagai daerah sesungguhnya bukan lagi fenomena menyedihkan untuk sebuah bangsa yang belum menganggap pembangunan dan perbaikan gizi sebagai investasi sumber daya manusia di masa datang. Padahal, setiap rupiah yang digunakan untuk program perbaikan gizi anak dan ibu hamil akan memberi keuntungan ribuan rupiah. Angka drop out sekolah yang amat merugikan itu bisa dicegah. Karena itu, pemerintah tidak perlu merasa rugi memberikan makanan tambahan gratis kepada balita dan ibu hamil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , memanfaatkan potensi ikan. Ikan adalah sumber protein dan zat gizi lain yang amat baik untuk kesehatan. Untuk itu perlu dimanfaatkan potensi perikanan laut Indonesia yang sekitar 6,7 juta ton per tahun. Tetapi, hingga saat ini produksi ikan laut baru mencapai 75 persen dari total kebutuhan 3,7 juta ton. Untuk itu kapal penangkap ikan harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Distribusi ikan yang tidak merata di setiap daerah, bisa diatasi dengan membangun cold storage sehingga bisa disewa pedagang untuk mempertahankan kesegaran ikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kekayaan alam yang melimpah tak membuat kesejahteraan rakyat terdongkrak sejajar dengan negara-negara tetangga. Kita kian tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pendiri ASEAN. Kita nyaris tak beranjak sebagai negeri yang hanya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara memetik, menebang, dan mengeruk. Lebih ironis lagi, berkali-kali masa kejayaan komoditas-bonanza minyak dan meroketnya harga beberapa komoditas tambang lainnya serta komoditas perkebunan-berlangsung seiring dengan peningkatan utang luar negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, tampaknya sempat menyadari kecepatan transformasi perekonomian berlangsung relatif lambat bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Timur, yang kebanyakan telah menyandang status negara industri baru atau dikenal pula dengan julukan “Macan Asia”. Dengan dimotori BJ Habibie, pemerintah meluncurkan strategi akselerasi dan transformasi teknologi dan industri, dengan mengedepankan industri-industri unggulan berteknologi tinggi. Pola demikian dikenal dengan pola meloncat yang menyerupai anak-tangga. Kebanyakan negara yang menempuh pola tersebut mengalami kegagalan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain mekenankan pentingnya perlindungan terhadap hak milik bagi seluruh unsur masyarakat, penguatan institusi berperan penting dalam dua hal. Pertama , membatasi manuver elite, politisi, dan kelompok-kelompok kuat lainnya, sehingga mereka tidak dapat merampas pendapatan dan investasi kelompok lain, atau menciptakan playing field yang sangat jomplang. Kedua , menciptakan kesempatan yang sama bagi unsur-unsur luas di dalam masyarakat, sehingga individu-individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal manusia, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 1966, WF Owen pernah mempublikasikan teori The Double Developmental Squeeze on Agriculture, yang kemudian dikenal sebagai teori pemerasan sektor pertanian untuk pembangunan. Teori yang dimuat dalam American Economic Review tersebut mengemukakan, pada tahap awal pembangunan ekonomi suatu negara, di mana ketersediaan modal masih sangat terbatas, pembentukan modal ( capital formation ) melalui pemerasan surplus sektor pertanian merupakan cara membiayai pembangunan ekonomi, khususnya sektor industri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mekanisme pemerasan sektor pertanian dilakukan melalui pemerasan produksi ( production squeeze ), seperti pengupayaan harga-harga produksi pertanian murah melalui perbaikan produktivitas dan instrumen kebijakan lain. Mekanisme lainnya melalui pemerasan pengeluaran ( expenditure squeeze ) pertanian, seperti instrumen pajak, memaksimalkan net capital outflow pertanian, nilai tukar ( terms of trade ) pertanian yang makin menurun, serta migrasi sumber daya manusia ( capital-drain, brain-drain ) dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian. Dengan mekanisme pemerasan pertanian tersebut, surplus pertanian-pedesaan diisap dan direinvestasikan pada sektor industri dan jasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut logika pembangunan ekonomi yang memeras pertanian, modernisasi perekonomian akan terjadi bila struktur ekonomi berubah dari dominasi pertanian (A), beralih ke industri (I), dan selanjutnya ke sektor jasa (S). Pola perubahan struktur ekonomi yang dianggap normal adalah dari (berdasarkan besar pangsa) AIS ke IAS, dan kemudian SIA. Dengan kata lain penurunan pangsa pertanian dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, menurun terus dan digantikan oleh sektor industri dan kemudian sektor jasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah 62 tahun pertanian Indonesia pascakemerdekaan, kontribusi sektor pertanian dalam PDB menurun secara cepat. Pada 1969, pangsa sektor pertanian masih relatif besar, yakni 40,2 persen, tahun 2003 menurun menjadi hanya sekitar 10,7 persen, dan mungkin pada 2007 sudah di bawah 10 persen. Perubahan pangsa sektor pertanian yang demikian cepat, dari sudut logika pembangunan ekonomi yang memeras pertanian, dianggap sebagai fenomena normal, bahkan dinilai sebagai suatu keberhasilan modernisasi ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pentingnya upaya mengembangkan pers yang independen dan bebas ditekankan oleh Joseph Stiglitz, peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi dan guru besar di Columbia University, serta Roumeen Islam, manajer di World Bank Institute. Dalam satu tulisan bersama, mereka mengatakan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers tidak hanya memperkecil kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, tetapi juga memperbesar kemungkinan pemenuhan keperluan sosial dasar rakyat. Dengan demikian, pers yang bebas dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demokrasi pascajatuhnya Soeharto mencatat berberapa peristiwa penting yang menyangkut pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam hubungannya dengan kebebasan ekspresi di wilayah kesenian. Sebutlah dunia film, kasus kelompok massa ataupun kelompok organisasi yang memrotes dan meminta penurunan Buruan Cium Gue , ataupun film Maaf, Saya Menghamili Istri Anda . Ataupun juga film karya saya bertajuk Opera Jawa yang dituduh menghina agama Hindu oleh kelompok tertentu. Yang ternyata, ketika diputar di India, bahkan mendapat sambutan yang hangat, dan dibaca sebagai ekspresi multikultur antikekerasan yang sesuai spirit Hindu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya, salah satu ciri dari demokrasi adalah kesadaran kekuatan massa ataupun kelompok massa serta kepentingan tertentu, yang berpusat dalam berbagai ukuran demokrasi. Sebutlah untuk perspektif pengambilan suara lewat voting ataupun kelompok penekan, dan lain-lain. Oleh karena itu, massa menjadi nilai-nilai yang dipresentasikan lewat prosedur, tata nilai, ataupun kemahiran keterampilan organisasi dan diplomasi. Alhasil, massa mengalami transformasi lewat pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara demokrasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada gilirannya, warga kehilangan keberanian membela hak-hak sipilnya, karena ketakutan terhadap tekanan kekerasan masa, baik fisik maupun simbolik. Terlebih massa yang besar ataupun kelompok agama serta etnis tertentu. Bisa diduga, para produser film ataupun seni tertentu, memilih diplomasi diam-diam ataupun meminta maaf, ataupun mengganti kerugian lewat jalan damai, karena tidak cukup adanya elite politik yang berani bersikap atas dasar landasan hukum dan filsafat negara. Sementara itu, organisasi-organisasi yang mempunyai status dan peran hukum di ruang publik, kehilangan kewibawaan dalam tekanan kelompok massa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

DPD, lengkapnya Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai hasil amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 RI pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Pasal 2, ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Ketentuan-ketentuan tentang DPD dicantumkan dalam Pasal 22 D. Sedangkan wewenangnya diurutkan dalam ayat (1), (2) dan (3).”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebuah terbitan sekretariat DPD menyatakan bahwa “gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat Nasional.” Sedangkan sebagai salah satu misi pokoknya dicantumkan: “Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan RI secara berkesinambungan”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terus terang, saya pulang dari pertemuan malam itu bukan saja merasa lebih banyak mengetahui tentang sepak terjang DPD. Tapi juga baru sadar bahwa suatu pertarungan konstitusional sedang berlangsung yang patut kita perhatikan. Karena itu, di atas terpaksa dikutip beberapa pasal dan ayat-ayatnya dari UUD 1945 tentang DPD, serta sedikit tentang latar belakang dan misinya (meskipun mungkin agak membosankan bagi Anda), supaya kita dapat ikuti bersama pertarungan konstitusional yang sedang berlangsung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Sabtu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar Seminar: “Menghadapi Globalisasi: Organisasi Tionghoa Indonesia Mau ke Mana?” Moderator sidang pagi ialah Lisa Subowo, Pemimpin Redaksi Majalah Suara Baru . Saya bersama Dr Siauw Tiong Djien, Dr Mely G Tan, dan Sekjen INTI yang merangkap Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo menjadi nara sumber. Selesai makan siang, Gus Dur datang memberi sambutan dan diberi kenang-kenangan patung Kwan Kong oleh Ketua INTI Rachman Hakim. Sidang siang hari menampilkan Frans Hendra Winarta, Faisal Basri, Sudhamek, Stanley Adiprasetyo, dan Benny Setiono Ketua INTI Jakarta dengan moderator Dr Sukardi Rinakit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang perlu digarisbawahi ialah fakta empiris historis bahwa rasisme dan insiden rasial model Mei 1998 muncul secara berkala, walaupun faktor lingkungan eksternal politik luar negeri dan politik dalam negeri Indonesia berbeda secara ideologis dan sosiologis. Di tengah menggebunya poros Jakarta-Beijing malah bisa meletus insiden SARA di Bandung, 10 Mei 1963, yang mengakibatkan satu dari 21 anggota Panitia Persiapan Kemerdeka-an Indonesia, Drs Yap Tjwan Bing dari PNI meninggalkan Indonesia dan bermukim di California.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lenin harus mengungsi ke Swiss, Ayatollah Khomeini harus mengumpet di Paris untuk menghindari agen rahasia Savak yang dikerahkan Shah Iran untuk membantainya. Trotsky harus keliling dunia menghindari KGB yang dikirim Stalin dan akhirnya bisa membunuh lawan politik itu di Meksiko. Seandainya bayi Jesus tidak dilarikan ke Mesir oleh orangtuanya tentu sudah terbantai oleh serdadu Herodes yang membunuhi setiap bayi di Israel. Mesir adalah negeri pemberi suaka yang unik. Ketika AS ketakutan terhadap Khomeini yang menyandera diplomat AS, dan tidak bersedia menerima Shah Iran, Cairo menjadi tempat suaka politik bekas tiran Iran itu. Tapi di dalam negeri Mesir sendiri Presiden Anwar Sadat malah dibunuh oleh ekstremis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman globalisasi multijalur ini, India sedang menarik semua keturunan India, terutama dari AS yang diberi paspor dan kewarganegaraan India lagi. Kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah juga memiliki solidaritas lintas-negara, lintas batas bangsa, dan bergerak pada dimensi ideologi globalis yang relatif paling kuat dan paling solid dibanding kekuatan globalis lain seperti MNC dan atau NGO/ LSM global. Paspornya bisa Uni Eropa atau AS, tapi ideologi khilafahnya bisa menjadikan sese- orang atau kelompok menjadi militan agresif destruktif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nasionalisme harus menghadapi tarikan kekuatan globalisasi berupa liberalisasi pasar, khilafah internasional, dan pembangunan otoritarian Rusia dan RRT, serta kegagalan institusional Negara Berkembang seperti diingatkan Faisal Basri. Panelis Sudhamek mengutip proyeksi Goldman Sachs, Price Waterhouse dan The Economist bahwa RI akan masuk dalam tujuh besar ekonomi dunia pada 2050 setelah naik dari ranking 14 pada tahun 2025. Sementara Paket Economic Partnership Agreement (EPA) yang dibawa PM Shinzo Abe memuat deretan panjang peluang ekonomi bisnis karena Jepang ingin mengejar ketinggalan dari komitmen RRT di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut hemat penulis untuk lima tahun ke depan ada lima hal yang harus dilakukan. Pertama , dalam rangka mengatasi pengangguran, terutama untuk tenaga terdidik perlu diupayakan pendirian perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagai badan usaha milik daerah (BUMD-PJTKI). Perusahaan ini harus dilengkapi dengan pusat pelatihan yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja sesuai permintaan jabatan dari negara tertentu. Pendirian perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja terdidik, mendatangkan devisa, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan meningkatkan keterampilan yang cukup kompeten.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam rangka mengisi dan menciptakan lowongan kerja dalam negeri bagi yang tersisa dengan berpendidikan rendah, dapat dirumuskan melalui program-program khusus yang sesuai kondisi dan kemampuan mereka. Pemanfaatan sistem informasi pasar melalui operasionalisasi bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja dioptimalkan melalui pengembangan sistemnya. Untuk itu perlu dikembangkan sistem manajemen sumber daya manusianya, perangkat lunak, dan perangkat keras yang memenuhi standar kebutuhan. Ini membutuhkan konsepsi yang sesuai. Jadi perlu elaborasi dan perumusan teknis lebih terperinci agar dapat direalisasikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam program ketransmigrasian pada dasarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga transmigran. Berarti sasarannya keluarga bukan perorangan. Sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta dapat menyediakan suatu lokasi transmigrasi di kawasan tertentu secara spesifik dengan pengadaan lahan murah. Tetapi setelah diolah menjadi sangat bernilai sebagai tempat permukiman dan kehidupan yang layak. Karena itu apakah tidak sebaiknya diwujudkan Dinas Kependudukan dan Ketransmigrasian Provinsi DKI Jakarta, agar lebih kompeten penanganannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jebakan politik kalangan sekuler tampak membuahkan hasil manis. AKP dipaksa menggagalkan rencananya untuk mencalonkan Perdana Menteri, Recep Tayyib Erdogan, sebagai presiden. Partai agamis itu kemudian mencalonkan Abdullah Gul (menteri luar negeri Turki di era pemerintahan Erdogan) sebagai presiden. Langkah itu pun berakhir dengan kegagalan setelah kalangan sekuler dan oposisi memboikot pemilihan presiden pada April 2006. Hingga akhirnya pemilu yang menurut rencana akan dilaksanakan November mendatang dimajukan ke Juli kemarin. Kini, pilpres pun kembali dilaksanakan. Dan AKP kembali menuai kesuksesan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemenangan AKP di negeri sekuler seperti Turki menjadi pertanyaan tersendiri. Bagaimana mungkin partai agama seperti AKP menang di negeri yang mempunyai pengalaman pahit dengan negara agama seperti Turki? Apa yang membuat AKP menang dan tetap dipilih rakyat Turki? Padahal, kalangan sekuler dan oposisi sudah melakukan berbagai macam langkah politik untuk menahan laju partai ini. Termasuk dengan cara memosisikan AKP sebagai “perongrong” sekularisme sebagai idelogi negara Turki yang ditancapkan Kemal Ataturk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemahaman kita tentang reformasi itu terbukti telah merancukan tentang bagaimana seharusnya menafsirkan dan memperhitungkan hakikat dan sumber kekuatan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam masyarakat. Reformasi yang berlangsung sementara ini baru mengejawantahkan dirinya sebatas pada bagaimana kekuatan dimobilisasi untuk melakukan perlawanan dan/atau menumbangkan kekuasaan, serta bagaimana kemudian menyiapkan suatu rezim baru, kompo-sisi kabinet baru, dan bahkan bagaimana membagi-bagi “sisa kekayaan” pada elite-elite politik baru. Patut dikatakan pada akhirnya harga yang harus dibayar rakyat terlalu mahal untuk sebuah agenda reformasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi di Indonesia sementara ini masih menjadi sesuatu yang sifatnya terlampau politikal dan tidak secara langsung menyentuh aspek operasional. Kandungan operasional dipandang sebagai hal terpisah dan ditempatkan sebagai tugas lebih lanjut bagi LSM, semen-tara yang lain sibuk dengan urusan politik dan bagi-bagi kekuasaan, seperti terlihat dari komposisi anggota DPR/MPR hasil Pemilu 2004 lalu dan/atau susunan kabinet Pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Apalagi kemudian juga marak lahir berbagai lembaga, dewan, dan komisi tetek-bengek yang menggunakan pula embel-embel negara atau nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , kemajuan di bidang teknologi dan informasi menyebabkan batas-batas nasional (dan lokal) seakan-akan luruh, dan pada saat yang sama membawa keharusan baru yang lebih abstrak dan membuka ruang lebih banyak sengketa. Kebebasan informasi pada tingkat tertentu menjadikan masyarakat semakin sulit membentengi diri dari intrusi luar, namun pada saat yang bersamaan juga tak bisa dimungkiri hal itu juga menjadi stimulus yang turut mendorong terjadinya modernisasi pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , reformasi menjadikan banyak pihak lupa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai arti strategis secara politik maupun ekonomi. Reformasi yang berlangsung di tengah arus globalisasi telah mengabaikan pentingnya perlindungan atas wilayah negara yang diakui secara internasional serta pengamanan terhadap potensi dinamisme ekonomi global. Pada saat yang sama Indonesia banyak dihadapkan pada persoalan munculnya masalah-masalah baru yang mempengaruhi keamanan nasional, yang tidak bisa semata-mata dibendung dengan menggunakan kekuatan militer.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan-persoalan di atas membawa komplikasi luar biasa. Peran tradisional pemerintah yang dihasilkan dari gerakan reformasi belum akan cukup mampu menghadapi tantangan baru tersebut. Karena dalam waktu bersamaan, globalisasi dan reformasi juga mensyaratkan perlindungan terhadap keamanan individual dan sosial, sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep perlindungan HAM. Prinsip dasar yang harus dianut adalah usaha untuk melindungi keamanan (dan/atau kedaulatan) negara harus tidak dilakukan dengan mengancam keamanan warganegara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang tidak mudah menemukan rujukan sistem pemerintahan (dan/atau tatanan masyarakat) baru yang sesuai dengan kondisi geografis dan geopolitik Indonesia. Namun, kesulitan seperti itu dapat diurai dengan sistematisasi cara berpikir. Sudah barang tentu, kearifan melepaskan diri dari belenggu waktu dan saling curiga, serta keniscayaan berpikir jernih, mungkin dapat memberi sumbangan berarti dalam mendorong merumuskan kembali nation building ; visi, misi, konsep dan strategi bagi tatanan Indonesia baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang selama ini dianggap sebagai hal yang “belum perlu” harus ditempatkan justru sebagai hal yang prioritas. Sudah barang tentu, harus ada kehendak politik berbagai pihak untuk mengakhiri pola-pola politik yang selama ini cenderung reduksionis untuk mengidentifikasi “kepentingan elit politik” dengan “kepentingan rakyat”. Hal itu diperlukan agar reformasi yang berlangsung dapat dikelola lebih profesional, yang bukan saja memerlukan jaminan legal konstitusional, tapi juga harus disertai mekanisme yang dapat diandalkan, dan instrumen yang memadai untuk mencegah munculnya rezim otoriter baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau ingin bertahan, organisasi-organisasi Tionghoa harus dijadikan organisasi modern dan demokratis, yang mempunyai visi, misi, dan program yang jelas dan berorientasi ke bumi Indonesia, sesuai semboyan “Luo di sheng gen “, yang berarti di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dengan kata lain, organisasi-organisasi Tionghoa harus membawa seluruh anggotanya masuk ke dalam mainstream bangsa Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas ketionghoaannya, dan bergandeng tangan dengan seluruh komponen bangsa lainnya membangun bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No 12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA, dan tidak ada lagi istilah “pribumi” dan “non pribumi”. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan No 23/ 2006, yang membatalkan seluruh UU dan Staatsblad diskriminatif peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang telah membagi-bagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia, telah melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada alinea ke-4, para Pendiri Bangsa menegaskan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.” Alinea itu mempertegas Das Sollen bangsa kita, mau ke mana arah bangsa kita setelah merdeka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekali lagi, konsep “merdeka” sesungguhnya berbeda dengan konsep “bebas”. “Merdeka” lebih hakiki daripada “bebas”. Merdeka berarti bebas dari belenggu perbudakan, kepenjaraan atau kekangan; sedang liberty lebih menekankan kekuatan yang mendorong seseorang bebas memilih. Seseorang tidak bisa bebas melakukan apa yang dikehendakinya selama ia belum merdeka. Namun, setelah merdeka, seyogianya kita memanfaatkan kemerdekaan itu seoptimalnya untuk bebas melakukan apa yang kita cita-citakan. Jika tidak, buat apa merdeka? Jika tidak memiliki kebebasan mewujudkan apa yang sudah kita rancang jauh-jauh hari, bukankah status kita tidak ubahnya status tatkala belum merdeka, yang masih diperbudak kekuatan luar?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak ditandatangani Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Istana Tampak Siring, Bali, 27 April 2007, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menimbulkan beragam tanggapan dan reaksi berbagai kalangan. Komentar, tanggapan, kritikan, bahkan penolakan disampaikan politisi, akademisi, pengamat, masyarakat, pemerintah daerah, maupun DPRD terutama dari daerah-daerah yang akan digunakan sebagai tempat latihan, seperti Riau, Baturaja, dan Natuna.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perjanjian pertahanan dengan negara lain seharusnya dipahami dalam bentuk latihan bersama, kerja sama pendidikan, kerja sama teknis, bukan dengan cara “menyerahkan wilayah Indonesia kepada Singapura, dan memberikan kesempatan kepada Singapura melaksanakan latihan bersama dengan negara lain”. Bentuk kerja sama seperti itu dikhawatirkan justru dapat menjadi embrio lahirnya pakta pertahanan dan menjadikan Indonesia pangkalan terdepan bagi Singapura dan kekuatan Barat untuk menghadapi kekuatan militer/ekonomi baru yang tumbuh pesat: Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di situ terbaca jelas. DCA merupakan target utama bagi Singapura yang memiliki angkatan perang terkuat di Asia Tenggara namun tidak memiliki ruang gerak cukup luas bagi aktivitas operasional maupun latihan bagi angkatan perangnya. Tampaknya perjanjian ekstradisi hanya merupakan paket yang ditempelkan, karena keefektifannya selama ini sangat rumit. Sejak 1974, baru lima orang yang diproses lewat ekstradisi, selebihnya sekitar 50 orang diproses lewat pintu International Courtesy yang merupakan wujud hubungan reciprocal antara pihak terkait.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika rencana itu dilanjutkan, sangat sulit dibayangkan “bangun format dan materi hukum” yang akan terbentuk dari “kawin paksa” penyatuan kedua perjanjian tersebut dalam satu RUU, hal mana sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap filosofi dari kedua perjanjian tersebut yang sangat berbeda. Perlu dicatat, sepanjang sejarah, belum pernah ada preseden penggabungan dua perjanjian yang berbeda substansinya dalam sebuah RUU untuk proses ratifikasinya. Konsep itu juga tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga besar kemungkinan ditolak DPR.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keengganan partai politik terhadap calon perseorangan dapat dipahami. Citra partai politik sekarang ini amat buruk di mata rakyat. Perilaku politik yang buruk seperti money politics dalam bentuk “sewa perahu”, proses pemilihan calon yang oligarkis, dan tidak adanya transparansi dalam penentuan calon yang akan diusung partai politik tersebut, telah merusak citra parpol ke tingkat yang amat parah. Publik sampai pada penilaian bahwa partai politik bukan lagi tempat untuk menyalurkan aspirasi yang representatif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, di tengah polemik tinggi-rendahnya persentase persyaratan bagi calon perseorangan, kalangan parpol perlu menyadari bahwa lebih baik menetapkan persyaratan yang rendah, misalnya seperti yang ditetapkan dalam pilkada Aceh yaitu 3 persen dari jumlah penduduk (yang berhak memilih) yang tersebar di sedikitnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain lebih memungkinkan calon dari partai politik untuk menang, pilihan untuk mempermudah masuknya calon perseorangan dalam kontestasi pilkada juga sesuai dengan semesta politik Indonesia yang sedang bergerak ke arah praktik demokrasi yang semakin matang. Kita tunggu era baru politik Indonesia yang semakin matang di awal tahun 2008, pascarevisi UU No 32/2004. Pada akhirnya, kondisi demokrasi yang terkonsolidasi dapat semakin didekati, hak seluruh warganegara Indonesia yang berkehendak menempati jabatan publik lebih terjamin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada periode 1998-2005 dengan luas areal yang menurun dengan laju penurunan sebesar -0,06 persen per tahun, upaya peningkatan produktivitas dengan laju peningkatan sebesar 1,25 persen memberikan peningkatan produksi dengan laju 1,18 persen per tahun. Prediksi optimistis untuk terpenuhinya jumlah stok tersebut memang boleh dilakukan jika ditinjau dari laju peningkatan konsumsi beras periode 1998-2005 yang terhitung hanya 0,39 persen per tahun. Namun, dalam kondisi iklim yang tidak menentu seperti saat ini tentu peningkatan produktivitas padi menjadi sulit diprediksi kecuali di beberapa daerah yang mempunyai sistem irigasi teknis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sistem kewaspadaan pangan nasional memang telah disusun peta rawan pangan, tentu dengan asumsi pada kondisi normal. Namun pada kondisi pergeseran iklim seperti saat ini tentunya perlu dilakukan perhitungan kembali agar dapat disusun strategi penanggulangan secara dini. Untuk itu perlu diformulasikan sistem peringatan dini dalam sistem kewaspadaan pangan nasional, misalkan dengan menentukan batas minimun persentase kekeringan di daerah irigasi teknis yang disertai dengan persentase penurunan stok air irigasi di beberapa waduk yang dapat menyebabkan penu- runan produksi pangan secara signifikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintahan Presiden Yu- dhoyono resminya didukung koalisi partai-partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, PKS, PKPI, dan seterusnya. Partai-partai lain berada di luar. PDI-P jelas beroposisi. PDS, PBR, dan seterusnya terkadang mendukung dan terkadang tidak mendukung pemerintah. Yang tidak bisa dimengerti adalah partai-partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, seperti Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, dan PKS yang justru menentang kebijakan presiden (kasus Iran). Hanya Partai Demokrat, partainya Yudhoyono sendirian yang luar-dalam konsisten mendukung pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi kalau mau di- reshuffle , tunggu dulu. Demikian pula partai yang ribut tidak mengakui fungsionarisnya yang masuk ke kabinet, tetapi hanya ribut, sebenarnya tidak mengambil langkah apa-apa. Bila menguntungkan (citra) partai, mereka mendukung, bila tidak menguntungkan menentang, walau partainya anggota koalisi. Bisa dimengerti keadaan ini membuat pelaksanaan tugas pemerintah tersendat-sendat. Banyak waktu dan energi terkuras hanya untuk mengatasi dampak cara dan hubungan kerja yang semrawut itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung terpidana hukuman mati yang tidak kunjung dieksekusi. Menurut dia, banyak terpidana mati yang memanfaatkan ‘sisa’ waktunya di lembaga permasyarakatan dengan mengendalikan penyelundupan narkoba. “Jadi ada yang mengoperasikan dan mengkoordinasikan suatu penyelundupan. Sudah dua kali dihukum mati tapi dia belum mati. Karena dia menunggu hukumannya dilaksanakan, ia masih bisa melakukan bisnis,” kata Sri Mulyani di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, Jumat (23/2/2017). Sri lalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan lingkungan sekitar dalam rangka mengantisipasi bahaya narkoba. Dia meminta masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihak berwajib bila menemukan kecurigaan. “Saya harap masyarakat tetap waspada, tidak segan memberikan informasi kepada pihak berwajib,” ujar Sri. Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan akan memprioritaskan hukuman mati untuk napi pengendali narkoba. Hal itu diungkapkan Prasetyo usai mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Menurut Prasetyo tidak ada kompromi terhadap narkoba. “Dalam penegakan hukum pun kami tidak ada kompromi,” kata Prasetyo, Kamis (22/2). Prasetyo pun memahami banyak narapidana yang bahkan sudah divonis mati pengadilan tetap menjadi pengendali narkoba dari balik jeruji besi. Ia berjanji eksekusi mati berikutnya akan memprioritaskan para narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba. “Nanti, kalaupun pada saatnya eksekusi lagi ya kita prioritaskan yang sudah dalam penjara masih juga menjadi pengendali jaringan narkoba di luar,” tegasnya.

1. Kalimantan Tengah Pemprov Kalimantan Tengah melarang seluruh pelajar di wilayah itu merayakan Hari Valentine. Larangan itu ditegaskan melalui surat imbauan kepada Kepala Sekolah SMA, MA, SMK, SMP dan MTs se-Kalteng yang ditandatangani Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, Bima Ekawardhana mengatakan perayaan itu cenderung digunakan sebagai ajang pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat, sehingga kebiasaan merayakan Valentine dinilai harus ditiadakan dan dihilangkan di kalangan pelajar dan generasi muda. “Kami mengimbau sekolah mengingatkan siswa mereka untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Lebih baik melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dan meraih prestasi,” kata Bima, Selasa (13/2/2018). Bima mengimbau pelajar di Kotawaringin Timur tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Generasi muda harus bisa menyaring budaya luar yang masuk sehingga bisa mengambil manfaat positifnya dan menjauhi dampak negatifnya. 2. Aceh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melarang perayaan Hari Valentine di wilayahnya karena tidak sesuai dengan budaya dan bertentangan dengan syariat Islam. “Valentine’s Day merupakan budaya yang tidak sesuai dengan Aceh dan Syariat Islam,” kata Irwandi, Selasa (13/2/2018). Irwandi mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang seakan-akan dirinya membolehkan perayaan Valentine’s Day di Aceh saat dirinya diwawancarai wartawan di depan istana Wakil Presiden di Jakarta. Menurut Irwandi saat itu dia sedang menjawab beberapa pertanyaan termasuk soal investasi, agenda bertemu Wapres, pelarangan waria dan larangan perayaan tahun baru. “Saya berpikir pertanyaan tersebut bukan soal Valentine’s Day, karena ramainya wartawan, pertanyaan kurang jelas terdengar,” jelasnya. Ia mengatakan kalau ia mengetahui pertanyaan saat itu tentang Valentine’s Day pasti jawabannya akan dengan tegas melarang perayaan tersebut, sedangkan penjelasan dalam wawancara tersebut Gubernur Aceh Larang Perayaan Valentine’s Day. 3. Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat melarang seluruh pelajar merayakan Hari Valentine di dalam maupun luar lingkungan sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Dharmasraya, Reno Lazuardi mengatakan pelarangan itu untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari perayaan itu, seperti narkoba dan seks bebas. “Jadi, prinsipnya adalah kami jaga-jaga sehingga semuanya memberikan perhatian. Jangan sampai nanti sekolah malah tidak memperhatikan anak-anak didiknya sehingga melakukan hal negatif yang merugikan dirinya sendiri,” kata dia.  Namun, ia menegaskan tidak melarang siswa membagi-bagikan cokelat kepada kawan-kawannya dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan, gotong royong dan hal positif lainnya. “Jadi yang kami imbau jangan sampai melakukan kegiatan yang merugikan. Kalau misalnya mau memberikan cokelat boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma,” ujarnya. Baca Juga :  Bulan Kasih Sayang, Ini Zodiak Paling Beruntung Soal Percintaan 4. Mataram, Nusa Tenggara Barat Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh melarang perayaan Hari Valentine di wilayahnya karena bukan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Ia juga telah meminta Dinas Pendidikan memberikan imbauan kepada siswa dan wali murid agar anak-anak lebih fokus ke proses belajar. Kasatpol PP Bayu Pancapati juga akan menggencarkan patroli untuk mencegah dan mengantisipasi perayaan Valentine menyusul larangan dari pemerintah daerah setempat. Namun perayaan itu hanya dilarang dilakukan di tempat umum dan lingkungan sekolah. Sementara perayaan yang dilakukan di hotel dan kafe-kafe, tidak dapat sepenuhnya dilarang sebab hal itu juga menjadi bagian dari pendapatan para pengusaha. 5. Bima, Nusa Tenggara Barat Walikota Bima, Nusa Tenggara Barat, H Qurais H Abidin juga meminta seluruh pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah/madrasah di Kota Bima melarang mahasiswa/pelajar merayakan Hari Kasih Sayang. Ia pun mengimbau untuk membuat surat pemberitahuan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk mengawasi anaknya. Selain itu, Wali Kota juga meminta Ormas Islam menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan dakwah amar makruf nahi munkar, dengan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku dan tetap melakukan koordinasi dengan aparat dan dinas terkait pada setiap aksi yang dilakukan.

Related Posts

Comments are closed.