Sore Ini DPP Golkar akan Rapat Pleno Bahas Persiapan Munaslub

Sore Ini DPP Golkar akan Rapat Pleno Bahas Persiapan Munaslub

DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk persiapan munaslub. Rapat itu rencananya akan membahas persiapan secara teknis dan materi munaslub. Pantauan detikcom di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017) baru saja selesai rapat panitia Rapimnas dan Munaslub. Sedangkan, rapat pleno DPP Golkar sendiri rencananya akan digelar pukul 15.00 WIB. “Kita telah melaksanakan rapat panitia penyelenggara rapimnas dan munaslub. Baik dari sisi persiapan panitia pelaksana maupun materi. Alhamdulillah sudah 90 persen,” kata ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin menyebut rapat pleno nanti akan menetapkan materi apa yang dibahas saat munaslub nanti. Menurutnya masih ada dua pandangan yang harus disatukan dalam rapat pleno. “Masih ada dua pandangan, bahwa rapat pleno sesuai pasal 13 dan 14 AD/ART partai Golkar bahwa pak Setya Novanto dinyakan non aktif atau diberhentikan sementara. Itu berarti ketum lowong, makanya digunakan pasal 13 dan 14,” ujarnya. “Ada juga aspirasi bahwa seyogyanya dibuka ruang seandainya ada yang maju. Itulah steering committee mencoba merancang tata tertib yang bisa memberi ruang. Ini perbincangannya apakah sejalan dengan AD ART atau tidak. Itu yang akan diperdebatkan dalam pleno,” sambung Nurdin. Ia juga juga menyebut pergantian ketum Golkar ini hanya melanjutkan masa kepemimpinan Novanto hingga 2019. “Munaslub ini hanya sampai 2019. Melanjutkan saja periode 2014-2019,” ucapnya.

Baca juga : golkar gelar rapat pleno bahas munaslub malam ini cBEz

Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyatakan rapat pleno Golkar jadi digelar malam ini. “Jadi jadi Pleno. Ini kita mau mulai,” kata Idrus di DPP Golkar, Anggrek Neli, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017). Sebelumnya, DPP Partai Golkar menggelar rapat terbatas guna membahas kelangsungan rapat pleno yang direncanakan malam ini, Rabu (13/12/2017). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Harian Golkar Nurdin Halid. “Jadi dalam rapat terbatas harian kami menyiapkan 2 opsi pleno, yakni Rabu malam dan Kamis malam. Tapi kalau saya, rapat nanti malam tetap berlangsung,” kata Nurdin sebelum memimpin Rapat Terbatas di DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017). Nurdin beralasan rapat pleno harus tetap berlangsung malam ini karena undangan telah disebar. Sehingga, ketika rapat dibatalkan, maka akan membuat agenda yang telah disusun berubah kembali. “Nanti agenda rapat plenonya yang kita bicarakan. Bahas Munaslub atau tidak,” kata Nurdin. Selain itu, sesuai dengan keputusan rapat korbid Senin (11/12) lalu, rapat pleno sudah semestinya digelar apabila sidang pengadilan Tipikor telah membacakan dakwaan Setya Novanto. “Kalau dakwaan sudah dibacakan, bisa menyatakan praperadilan selesai, maka agenda DPP bisa berjalan tanpa menunggu keputusan praperadilan,” kata Nurdin. Tadi sore, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, dakwaan untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov) dapat dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan diambil setelah majelis hakim bermusyawarah mengenai keberlanjutan sidang yang digelar pada Rabu (13/12) ini. Ketua Majelis Hakim Yanto berkata, hasil pemeriksaan dokter terhadap Setnov menjadi dasar diambilnya keputusan melanjutkan sidang. “Tadi juga penasihat hukum saudara [Setya Novanto] juga menyerahkan pada majelis, dan setelah majelis bermusyawarah secara bulat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, dan saudara juga sudah diberikan kesempatan namun saudara tolak, majelis telah bermusyawarah bahwa pembacaan surat dakwaan saudara dapat dilanjutkan,” kata Yanto di ruang sidang PN Jakarta Pusat.


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Panitia pengarah atau steering comittee (SC) musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar menggelar rapat tertutup untuk membahas persiapan jelang helatan akbar pada bulan Mei tersebut. Anggota SC Andi Sinulingga mengatakan, rapat pada sore ini akan membahas persiapan Munaslub sesuai dengan ketetapan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar Kamis (7/4) pekan lalu. “Ya ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam rapat kali ini, termasuk gagasan-gagasan para anggota SC untuk pelaksanaan Munaslub,” kata Andi di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (11/4). Rapat yang berlangsung tertutup pada sore ini dipimpin langsung Ketua SC Nurdin Halid dengan didampingi Sekretaris SC Agun Gunandjar. Secara terpisah, Agun menerangkan dalam rapat perdana SC ini akan membahas sejumlah hal di antaranya pembentukan komite verifikasi, etik dan pemilihan. Dia menjelaskan pembentukan komite verifikasi untuk menilai keabsahan peserta Munaslub dan juga calon ketua umum yang akan berpartisipasi. Agun berkata, ada dua persyaratan yang akan disusun dalam komite verifikasi. Pertama persyaratan objektif sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Golkar. “Kalau subjektif itu syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau politik uang,” ujar Agun. Agun menuturkan untuk mengawasi pelaksanaannya, maka pihaknya akan membentuk komite etik. Komite ini, kata dia, juga akan mengawasi dan menegakkan norma serta aturan yang diatur di dalam AD/ART dan tata tertib partai. Sebelumnya, Ketua Steering Comittee Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan perumusan kriteria calon ketua umum di Munaslub mendatang, akan selesai pada satu sampai dua hari ke depan, atau akhir pekan ini. “Tapi yang paling penting, ada kriteria di mana calon terikat betul di kriteria itu,” kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Nurdin juga mengatakan pada Munaslub Golkar kali ini, surat dukungan pencalonan dari pemilik suara tidak lagi menjadi kriteria calon ketua umum yang akan maju. Hal itu diberlakukan untuk mencegah politik transaksional dilakukan para calon ketua umum. “Sah menjadi calon kalau dapat dukungan 30 persen. Tapi tanpa surat dukungan,” ucap Nurdin.

DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk persiapan munaslub. Rapat itu rencananya akan membahas persiapan secara teknis dan materi munaslub. Pantauan detikcom di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017) baru saja selesai rapat panitia Rapimnas dan Munaslub. Sedangkan, rapat pleno DPP Golkar sendiri rencananya akan digelar pukul 15.00 WIB. “Kita telah melaksanakan rapat panitia penyelenggara rapimnas dan munaslub. Baik dari sisi persiapan panitia pelaksana maupun materi. Alhamdulillah sudah 90 persen,” kata ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin menyebut rapat pleno nanti akan menetapkan materi apa yang dibahas saat munaslub nanti. Menurutnya masih ada dua pandangan yang harus disatukan dalam rapat pleno. “Masih ada dua pandangan, bahwa rapat pleno sesuai pasal 13 dan 14 AD/ART partai Golkar bahwa pak Setya Novanto dinyakan non aktif atau diberhentikan sementara. Itu berarti ketum lowong, makanya digunakan pasal 13 dan 14,” ujarnya. “Ada juga aspirasi bahwa seyogyanya dibuka ruang seandainya ada yang maju. Itulah steering committee mencoba merancang tata tertib yang bisa memberi ruang. Ini perbincangannya apakah sejalan dengan AD ART atau tidak. Itu yang akan diperdebatkan dalam pleno,” sambung Nurdin. Ia juga juga menyebut pergantian ketum Golkar ini hanya melanjutkan masa kepemimpinan Novanto hingga 2019. “Munaslub ini hanya sampai 2019. Melanjutkan saja periode 2014-2019,” ucapnya.

Sejumlah polisi mengamankan rapat pleno DPP Golkar malam ini. Mereka mengamankan agenda ini dengan persenjataan lengkap. Pantauan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017), aparat keamanan itu berjaga di dalam dan luar lokasi. Mereka sigap mengamankan lokasi. Pengamanan itu berupa penjagaan di depan pagar DPP Golkar. Orang yang hendak masuk DPP pun ditanyai detail tujuannya. Para polisi itu memasang muka serius dalam penjagaan kali ini. Tampak dari bet seragam, mereka berasal dari Polres Jakarta Barat. Tim dari Polda Metro Jaya juga dikerahkan guna pengamanan. “Kami dari Polda Metro, BKO saja,” ujar seorang polisi. Sebelum mengamankan rapat, sore harinya mereka menggelar apel pengamanan. Pleno Golkar kemungkinan besar membahas munaslub lantaran dakwaan terhadap Setya Novanto telah dibacakan di sidang hari ini.

Airlangga Hartarto mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. Dia pun berjanji akan merangkul semua faksi di Golkar bila terpilih menjadi ketum. “Jadi selalu saya sampaikan, kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit. Karena ini terkait dengan waktu menghadapi pemilu sudah sangat dekat,” ungkap Airlangga di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017). Airlangga mengingatkan, Pilkada 2018 hanya tinggal menghitung bulan. Tak hanya itu, persiapan Pileg dan Pilpres 2019 juga sudah mulai sejak 2018. Untuk itu, dia meminta semua kader Golkar menyatu. Meski ada faksi-faksi di lingkup internal Golkar, Airlangga berharap semua mau satu kata dalam munaslub. “Bulan Agustus (2018) sudah ada calon untuk presiden, pileg juga harus selesai, maka tentunya ini kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah-mufakat, terkait munas dan lain-lain, maka akan lebih baik,” tuturnya. Airlangga merupakan kandidat caketum yang paling banyak mendapat dukungan. Menteri Perindustrian itu pun berjanji mengedepankan kebersamaan pada pelaksanaan munaslub yang rencananya akan digelar sebelum 20 Desember nanti. Soal formatur pengurus Golkar seusai munaslub, dia akan mengakomodasi semua pihak bila terpilih sebagai ketum. Saat ini rapat pleno tengah digelar secara tertutup di DPP Golkar. “Tentunya kebersamaan itu nanti akan ditunjukkan dalam musyawarah luar biasa dalam persidangan dan tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah-mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun (pusat),” terang Airlangga. Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyebut pemilihan ketum bisa dilakukan tanpa munaslub. Dia mengatakan ketum bisa dipilih dan diputuskan dalam rapat pleno Golkar. “Bisa juga ada pergantian ketum tanpa munaslub. Bisa saja, ada caranya kalau DPP berkehendak. Ya Pak Airlangga jadikan ketum,” ungkap Nurdin sebelum rapat pleno, Rabu (13/12).

Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku siap menjadi pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, Minggu (10/12/2017). Sedangkan Titiek Soeharto, semua boleh saja mencalonkan dan menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait calon tersebut, saat ditanya terkait calon Ketua Umum Airlangga Hartanto yang menjadi pesaing dirinya. “Siapa saja boleh maju, semuanya. Golkar ini punya kader-kader partai yang bagus, dan sudah terbukti bahwa pimpinan daripada partai-partai itu semua lulusan dari Golkar, ya kan,” kata Titiek, Minggu (10/12/2017). Posisi ketua umum Partai Golkar sendiri saat ini masih dipegang oleh Idrus Marham yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Penunjukan Idrus sebagai Plt itu menyusul Setya Novanto yang ditahan oleh KPK atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pleno, Rabu (13/12/2017) pukul 19.00 malam, di kantor DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Menurut Idrus, keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat para kordinator bidang DPP Partai Golkar, Senin malam (11/12/2017). Namun, Idrus Marham menyatakan Rapat Pleno baru bisa digelar apabila besok Pengadilan Tipikor Jakarta sudah membacakan dakwaan terhadap tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto. “Tapi apabila tidak dibacakan, maka kami akan tentukan rapat pleno hari Kamis atau Jumat,” kata Idrus di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017). Sebab, dengan pembacaan dakwaan terhadap Setya Novanto, menurutnya secara otomatis gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto dinyatakan gugur. Sementara, sesuai dengan keputusan Rapat Pleno DPP Golkar pada 21 November lalu, Golkar bisa menggelar Munaslub setelah praperadilan Novanto ditolak atau gugur. “Bagiamana agenda Rapat Pleno, ya kembali ke keputusan Pleno terakhir itu dengan dinamika internal Partai Golkar terutama terkait posisi ketum. Saya kira itu posisi pembicaraan kami,” kata Idrus. Selanjutnya, Idrus berharap apapun keputusan dalam Rapat Pleno nanti, Golkar akan tetap solid dan survive dalam menghadapi kontestasi politik nasional 2018 dan Pemilu 2019. Adapun penyelenggaraan Rapat Pleno DPP Golkar sehubungan dengan adanya desakan Munaslub dari DPD I Golkar se-Indonesia pada 6 Desember lalu. Desakan ini sudah memenuhi syarat 2/3 di AD/ART Golkar untuk melakukan Munaslub. Sementara rencana Munaslub muncul setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP dan menjadi tersangka untuk kali kedua pada 10 November lalu dan pada akhirnya ditahan oleh KPK pada 19 November lalu. Perihal statusnya Novanto mengajukan gugatan praperadilan dan masih berproses di PN Jaksel. Namun, KPK telah merampungkan berkas penyidikan dan Rabu besok Pengadilan Tipikor akan menggelar sidang perdana Novanto dengan agenda pembacaan dakwaan.

(Baca: Setya Novanto dan Hari Pertamanya Kembali Bekerja di DPR… ) “Saya tidak tahu ini. Di luar sepengetahuan ketua harian. Tanya sekjen,” ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Adapun hingga 13.54 WIB, rapat masih belum dimulai. Namun, sejumlah pengurus partai mulai terlihat mendatangi Kantor DPP. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dijadwalkan memimpin Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Rabu (11/10/2017) malam. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji.  “Kabarnya ketua umum yang akan mempimpin,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2017). Dalam undangan yang beredar, agenda rapat membahas soal persiapan Hari Ulang Tahun Partai Golkar, Rapat Kerja Nasional serta persiapan rekrutmen caleg.

Merdeka.com – Pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas nasib partai pasca sang ketum Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup itu, setidaknya ada 154 orang mendesak agar Munaslub digelar sebelum tanggal 19 Desember. Sumber merdeka.com yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan, saat ini sedang dibahas tentang aturan main munaslub. Ada 154 anggota DPP yang teken permintaan Munaslub digelar sebelum tanggal 19 Desember. “Sedang dibacakan 154 anggota DPP yang hadir menandatangani permintaan untuk Munaslub dan tidak membicarakan soal pergantian ketua DPR sampai terpilihnya DPP hasil munaslub,” kata sumber itu kepada merdeka.com, Rabu (13/12). Menurut sumber ini, sudah ada kesepakatan untuk menggelar munaslub. Tapi persoalan harus rapimnas atau tidak menjadi perdebatan. Menurut sumber ini, dalam AD/ART Golkar tidak ada aturan yang menyatakan munaslub harus melalui Rapimnas. “Ternyata di dalam AD/ART, munaslub tidak perlu melalui Rapimnas,” kata sumber ini. Sementara itu, sebelum memasuki ruang rapat pleno,Politisi Golkar Aziz Syamsuddin menegaskan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) harus melalui Rapat Pimpinan Nasional bukan rapat pleno. Saat ini, DPP Golkar tengah mengadakan rapat pleno untuk membahas Munaslub. “Kalau malam ini bukan tentang munas, munas itu harus melalui mekanisme rapim nasional, tanggal dan tempat munas itu harus lewat rapimnas, kalau pleno itu bukan,” kata Aziz di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12). Ketua Badan Anggaran DPR itu menyebut, jika Munaslub diadakan tanpa melewati Rapimnas akan menjadi cacat prosedur. “Cacat karena dia harus melewati mekanisme rapimnas. Penentuan tempat dan tanggal harus melalui rapimnas,” imbuh Aziz. [rnd]

Related Posts

Comments are closed.