Soal Suap APBD Jambi, Ketua DPRD: Saya Tahu tapi Nggak Bisa Apa-apa

Soal Suap APBD Jambi, Ketua DPRD: Saya Tahu tapi Nggak Bisa Apa-apa

Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mengaku tahu adanya dugaan suap atau uang ketok untuk pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. Namun Cornelis mengaku tak bisa berbuat apa-apa soal penyimpangan itu. “Itu terdengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan), supervisi KPK tanggal 21 (November 2017) itu ada supervisi ke Jambi. Saya perintahkan kepada seluruh anggota DPRD untuk mendengar arahan dari KPK, tapi tetap terjadi, ini memalukan sekali,” kata Cornelis saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018). Cornelis menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap ini. Menurutnya, munculnya suap ini merupakan inisiatif individu Supriono, yang kini jadi tersangka. “Ini inisiatif masing-masing. Dia juga Ketua Fraksi PAN, mungkin dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan itu semua atas permintaan semua,” ujarnya. “Saya tidak terlibat,” imbuh Cornelis. Tapi Cornelis tak menjelaskan siapa pihak dari kata ‘semua’ yang disebutnya. Dia menegaskan saat itu hanya berfokus agar Pemprov Jambi tidak terkena sanksi karena terlambat mengirimkan APBD untuk dievaluasi oleh Kemendagri. “Saya hanya berpikir, berdasarkan aturan, 30 November harus ketok palu. Sebelum 30 November, kalau tidak, nanti kita kena sanksi. Saya tidak peduli ada uang atau tidak. Saya mendengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa,” sambungnya. Terkait kasus suap RAPBD, KPK hari ini juga memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola. Setelah diperiksa, ia menyebut tak memberi perintah untuk memberi suap ke DPRD. “Saya sebagai atasan memberi perintah, perintahnya menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, tidak menyalahi aturan,” ucap Zumi setelah diperiksa. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Petugas KPK menunjukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 4,7 miliar yang disita saat operasi tangkap tangan di Jambi. Uang ditunjukkan saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017). Kasus suap yang terjadi di Jambi terjadi antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif selaku yang diduga sebagai pemberi suap adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

Wakil Ketua DPRD Jambi dari Fraksi Gerindra AR Syahbandar selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pemulusan pengesahan APBD Jambi 2018. Dia menjamin tidak pernah menerima ‘duit ketok’ yang diberikan kepada anggota DPRD Jambi. “Saya berani bertanggung jawab, saya tidak terima. Dan saya tidak tahu urusan fraksi-fraksi. Pak Saifudin (Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saifudin), Pak Supriono (anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN) kita harap kooperatif, ya buka sajalah semuanya. Biar nyaman, biar cepat, badai pasti berlalu, ya kan,” ucap Syahbandar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017). Dalam pemeriksaan, dia mengaku kooperatif menjawab belasan pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Syahbandar pun menerangkan seputar pembahasan APBD serta tugas pokok dan fungsi DPRD. Soal ‘uang ketok’, Syahbandar mengaku baru tahu setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dia berkata baru tahun ini istilah itu muncul. Pria yang memakai kemeja putih ini malah merasa ‘tersandera’ karena stigma yang muncul akibat kasus ini. “Saya sebagai pimpinan pun di DPRD nggak terlalu tahu itu (soal ‘uang ketok’). Biarlah KPK mendalami itu. Saya minta semua, siapa pun yang dipanggil sebagai saksi, untuk kooperatif. Termasuk tersangka, saya mohon kooperatif saja. Biar ini cepat, terang-benderang, cepat clear . Kalau nggak, kan kita tersandera saja. Kita yang benar juga disalahkan juga, nerima , oleh masyarakat disangka seperti itu,” katanya. Senada dengan Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Jambi lainnya dari Fraksi PDIP, Chumadi Zaidi, menyangkal menerima suap. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal istilah ‘uang ketok’ yang disebut diterima semua fraksi di DPRD Jambi. “Nah, itu saya nggak tahu, saya pun nggak dapat. Tidak dikasih saya,” ujarnya ditutup tawa pada kesempatan sebelumnya di KPK. “Tak ada itu, mana ada (uang) ketok palu itu, nggak ada,” ia menegaskan. Chumadi justru bersyukur tidak menerima duit itu. Ini baginya sebuah keberuntungan. “Wah nggak tahu saya (soal duit ketok), tapi alhamdulillah rezeki itu namanya, rezeki nggak kena bala. Prihatin, kita prihatin (ada peristiwa seperti ini),” tuturnya. Chumadi juga berkata pembahasan RAPBD berjalan sewajarnya, sesuai aturan yang berlaku. “Pembahasannya sudah sesuai mekanisme. Apalagi katanya APBD tidak boleh lebih dari tanggal 30 November. Bisa-bisa Gubernur dan DPRD tidak digaji 3 bulan. Makanya kita selesaikan tanggal 27, nggak tahunya tanggal 28 OTT,” ucap dia. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11). Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar. Duit suap ini diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut ‘duit ketok’. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. KPK menduga seluruh fraksi di DPRD Jambi menerima suap tersebut. Lembaga antirasuah ini juga menerima pengembalian uang senilai ratusan juta rupiah dari anggota DPRD Jambi. Uang itu kemudian disita KPK sebagai tambahan barang bukti.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN Supriono dikonfirmasi soal penerimaan uang pemulusan pengesahan RAPBD yang disebut diterima semua fraksi. Dia berkata pembagian belum rata. “Belum merata, belum merata,” kata Supriono saat keluar dari KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 02.43 WIB. Dia sedianya akan dibawa ke rutan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama. Supriono yang mengenakan kameja batik biru tua ini sudah dibalut rompi oranye tahanan KPK. Dia tersenyum lebar dan sempat mengacungkan jempol saat ditanya soal kasusnya, tanpa berkata apa pun. Namun, ketika dikonfirmasi adanya arahan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kaitan kasus ini, dia langsung menyangkal. “Tidak ada (arahan Gubernur),” ucap Supriono, sambil terus menuju mobil tahanan. Sebelum Supriono, terlebih dahulu keluar dari KPK adalah Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik. Di bawah tompi oranye, Erwan mengenakan kaos garis kelabu-hitam. Saat ditanya pertanyaan yang sama soal keterlibatan Gibernur, dia bungkam dan hanya menengadahkan tangan. Erwan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Keduanya menurut Febri ditahan di rutan terpisah. “EWN (Erwan Malik) ditahan di Rutan KPK C1, sementara SUP (Supriono) di Runtan Pomdam Jaya Guntur,” ujar Febri kepada wartawan. KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar. Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit ‘ketok’. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu. KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin.

Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mengaku tahu adanya dugaan suap atau uang ketok untuk pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. Namun Cornelis mengaku tak bisa berbuat apa-apa soal penyimpangan itu. “Itu terdengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan), supervisi KPK tanggal 21 (November 2017) itu ada supervisi ke Jambi. Saya perintahkan kepada seluruh anggota DPRD untuk mendengar arahan dari KPK, tapi tetap terjadi, ini memalukan sekali,” kata Cornelis saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018). Cornelis menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap ini. Menurutnya, munculnya suap ini merupakan inisiatif individu Supriono, yang kini jadi tersangka. “Ini inisiatif masing-masing. Dia juga Ketua Fraksi PAN, mungkin dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan itu semua atas permintaan semua,” ujarnya. “Saya tidak terlibat,” imbuh Cornelis. Tapi Cornelis tak menjelaskan siapa pihak dari kata ‘semua’ yang disebutnya. Dia menegaskan saat itu hanya berfokus agar Pemprov Jambi tidak terkena sanksi karena terlambat mengirimkan APBD untuk dievaluasi oleh Kemendagri. “Saya hanya berpikir, berdasarkan aturan, 30 November harus ketok palu. Sebelum 30 November, kalau tidak, nanti kita kena sanksi. Saya tidak peduli ada uang atau tidak. Saya mendengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa,” sambungnya. Terkait kasus suap RAPBD, KPK hari ini juga memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola. Setelah diperiksa, ia menyebut tak memberi perintah untuk memberi suap ke DPRD. “Saya sebagai atasan memberi perintah, perintahnya menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, tidak menyalahi aturan,” ucap Zumi setelah diperiksa. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Kajanglako.com, Jakarta – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston (CB) mengaku mengetahui soal suap pengesahan RAPBD 2018. Hanya saja, ia menegaskan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini disampaikannya saat akan istirahat dan sholat Jumat, usai menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Diberondong pertanyaan jurnalis, CB mengaku pemeriksaan belum masuk ke pokok perkara, ia baru sebatas mengisi biodata oleh penyidik “Pak Cornelis tahu soal suap yang dilakukan itu?” tanya Jurnalis. “Iya tahu, hanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira begitulah,” jawab CB sambil berlalu menuju mobil. “Inisiatif legislatif atau eksekutif uang ketok palu itu Pak,” tanya jurnalis lagi. “Itu inisiatif mereka sendiri,” ucap CB. CB juga membantah jika dia telah menerima uang pelicin itu, “Gak ada itu,” kata Politisi Demokrat itu menjawab pertanyaan awak media. Usai sholat Jumat, CB terlihat kembali memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (kjcom) Thank For Watching Please Like, Comment, Share Jangan Lupa SUBSCRIBE Kunjungi juga … … … …

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, telah mendapat informasi bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada orang nomor satu di Jambi itu untuk diperiksa hari ini. “Saya dapat informasi, gubernur Jambi akan diperiksa,” ujarnya. Penyidik memanggil Zumi karena diduga memiliki informasi dan mengetahui tentang kasus suap pengesahaan RAPBD tahun 2018 yang sedang ditangani lembaga antirasuah. Penyidik, lanjut Febri, tentunya akan mengonfirmasi sejumlah hal kepada Zumi seputar pengesahaan RAPBD tahun 2018 untuk provinsi yang dipimpinnya. Misal, soal peran eksekutif (pemerintah) dalam proses pembahasan APBD di Jambi. “Bagaimana komunikasinya dan siapa saja yang mengetahui tentang penerimaan uang,” ujarnya. Namun demikian, Febri tidak bisa menyampaikan terlibat tidaknya Zumi dalam kasus suap pengesahaan APBD Provinsi Jambi tahun 2018 ini. Namun penyidik akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui kasus ini untuk menjerat semua pelaku. “Saya belum bisa bicarakan keterlibatan pihak lain. Semua saksi kita panggil karena memiliki informasi yang relevan,” kata Febri.  Zumi sudah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Febri hari ini menyampaikan, penyidik akan memeriksa Zumi sebagai saksi bagi tersangka Syaifuddin. Namun Zumi enggan memberikan penjelasan sebelum pemeriksaan. “Nanti saja setelah pemeriksaan ya,” katanya kemudian masuk gedung KPK. Selain Zumi, KPK juga memanggil Ketua DPRD Jambi, Cornelius Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap, dan Ali Tonang dari pihak swasta. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syaifuddin. Kasus suap pihak Pemprov Jambi kepada angota DPRD Jambi ini terbongkar setelah KPK melakukan OTT di Jambi dan Jakarta, Selasa (28/11) lalu, setelah mendapat informasi akan terjadi serah-terima uang pelicin pengesahaan RAPBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK kemudian mengamankan Asisten Daerah (Asda) Bidang III Pemprov Jambi, Saifudin dan Supriono selaku anggota DPRD Jambi beberapa saat setelah penyerahan uang sejumlah Rp 400 juta di salah satu restoran di Kota Jambi. Tim Satgas kemudian mengembangkan kasusnya dan menangkap sejumlah pihak lainnya di Jambi dan Jakarta. Total yang diamankan atau ditangkap dalam OTT tersebut sebanyak 16 orang dan mengamankan uang sejumlah Rp 4,7 milyar. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 16 orang yang ditangkap  dalam kasus suap “uang ketok palu” RAPBD Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2018 tersebut. Keempat terangkanya yaitu Supriono selaku Anggota DPRD Jambi, Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Jambi, dan Saifudin selaku Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Jambi. KPK menyangka Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin sebegai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pihak penerimanya yaitu Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, telah mendapat informasi bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada orang nomor satu di Jambi itu untuk diperiksa hari ini. “Saya dapat informasi, gubernur Jambi akan diperiksa,” ujarnya.Penyidik memanggil Zumi karena diduga memiliki informasi dan mengetahui tentang kasus suap pengesahaan RAPBD tahun 2018 yang sedang ditangani lembaga antirasuah.Penyidik, lanjut Febri, tentunya akan mengonfirmasi sejumlah hal kepada Zumi seputar pengesahaan RAPBD tahun 2018 untuk provinsi yang dipimpinnya. Misal, soal peran eksekutif (pemerintah) dalam proses pembahasan APBD di Jambi. “Bagaimana komunikasinya dan siapa saja yang mengetahui tentang penerimaan uang,” ujarnya.Namun demikian, Febri tidak bisa menyampaikan terlibat tidaknya Zumi dalam kasus suap pengesahaan APBD Provinsi Jambi tahun 2018 ini. Namun penyidik akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui kasus ini untuk menjerat semua pelaku.”Saya belum bisa bicarakan keterlibatan pihak lain. Semua saksi kita panggil karena memiliki informasi yang relevan,” kata Febri. Zumi sudah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Febri hari ini menyampaikan, penyidik akan memeriksa Zumi sebagai saksi bagi tersangka Syaifuddin. Namun Zumi enggan memberikan penjelasan sebelum pemeriksaan. “Nanti saja setelah pemeriksaan ya,” katanya kemudian masuk gedung KPK.Selain Zumi, KPK juga memanggil Ketua DPRD Jambi, Cornelius Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap, dan Ali Tonang dari pihak swasta. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syaifuddin.Kasus suap pihak Pemprov Jambi kepada angota DPRD Jambi ini terbongkar setelah KPK melakukan OTT di Jambi dan Jakarta, Selasa (28/11) lalu, setelah mendapat informasi akan terjadi serah-terima uang pelicin pengesahaan RAPBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK kemudian mengamankan Asisten Daerah (Asda) Bidang III Pemprov Jambi, Saifudin dan Supriono selaku anggota DPRD Jambi beberapa saat setelah penyerahan uang sejumlah Rp 400 juta di salah satu restoran di Kota Jambi.Tim Satgas kemudian mengembangkan kasusnya dan menangkap sejumlah pihak lainnya di Jambi dan Jakarta. Total yang diamankan atau ditangkap dalam OTT tersebut sebanyak 16 orang dan mengamankan uang sejumlah Rp 4,7 milyar.Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 16 orang yang ditangkap  dalam kasus suap “uang ketok palu” RAPBD Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2018 tersebut.Keempat terangkanya yaitu Supriono selaku Anggota DPRD Jambi, Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Jambi, dan Saifudin selaku Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Jambi.KPK menyangka Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin sebegai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan pihak penerimanya yaitu Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Related Posts

Comments are closed.