Soal Posisi Khofifah dan Airlangga di Kabinet, Ini Jawaban Seskab

Soal Posisi Khofifah dan Airlangga di Kabinet, Ini Jawaban Seskab

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa segera mendaftar menjadi calon Gubernur Jawa Timur untuk Pilkada 2018. Namun dia belum memastikan apakah akan mundur dari jabatan Mensos. “Ya, sampai sekarang belum ada secara resmi,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). Menurut Pramono, itu adalah hal prerogatif presiden. Termasuk posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Ketua Umum Golkar. “Apakah mereka akan terus atau nggak, Presiden yang menentukan,” kata Pramono. Sebelumnya, Khofifah juga tak berkomentar lebih lanjut soal kemungkinan pengunduran dirinya. Dia menyatakan telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tapi belum mau mengungkapnya. “Waktu itu juga ada Pak Wapres, tidak untuk disampaikan hari ini kali ya,” kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa segera mendaftar menjadi calon Gubernur Jawa Timur untuk Pilkada 2018. Namun dia belum memastikan apakah akan mundur dari jabatan Mensos. “Ya, sampai sekarang belum ada secara resmi,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). Menurut Pramono, itu adalah hal prerogatif presiden. Termasuk posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Ketua Umum Golkar. “Apakah mereka akan terus atau nggak, Presiden yang menentukan,” kata Pramono. Sebelumnya, Khofifah juga tak berkomentar lebih lanjut soal kemungkinan pengunduran dirinya. Dia menyatakan telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tapi belum mau mengungkapnya. “Waktu itu juga ada Pak Wapres, tidak untuk disampaikan hari ini kali ya,” kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan akan mendaftar ke KPUD untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 bersama Bupati Trenggalek Emil Dardak. Namun Khofifah tidak menjawab tegas soal mundur tidaknya dia setelah pendaftaran. “Sebagai pembantu presiden itu saya akan mengikuti seiring dengan kebijakan presiden,” jawab Khofifah soal kemungkinan pengunduran diri dalam wawancara di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). Khofifah mengatakan dirinya akan mendaftar ke KPUD antara tanggal 8-10 Januari 2018. Dia juga telah melakukan konsolidasi dengan timnya hingga tadi siang. “Nantilah, saya kan sudah melaporkan ke beliau (Presiden Jokowi). Waktu itu juga ada Pak Wapres, tidak untuk disampaikan hari ini kali ya,” kata dia. Namun Khofifah menolak bicara lebih lanjut soal pencalonannya di Pilgub Jatim. Dia meminta agar ditanya soal programnya di Kementerian Sosial saja saat menghadiri rapat di Istana. “Saya masih sidkabpar (sidang kabinet paripurna) harusnya saya ditanya program Kemsos ya,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengumumkan nama-nama anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Nama-nama anggota TGUPP yang diumumkan khususnya tim yang membidangi pencegahan korupsi. Dari pantauan di Balairung, Balai Kota DKI, Rabu (3/1/2018), nama-nama anggota tim sudah tertempel di kursi bagian depan di lokasi konferensi pers itu. Nama-nama tersebut antara lain Bambang Widjojanto (BW), Tatak Ujiyanti, Nursyahbani Katjasungkana, Muhammad Yusuf, dan Oegroseno. Salah satu anggota TGUPP, yaitu BW, telah hadir. (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom) BW datang sekitar pukul 08.30 WIB. BW memasuki ruangan tanpa menyampaikan keterangan apa pun. Salah satu nama yang sebelumnya santer disebut sebagai salah satu anggota Tim Gubernur, yakni Nursyahbani, juga sudah tampak duduk di barisan belakang kursi. “Nanti Ketua Komite Pencegahan Korupsi Pak Bambang Widjojanto. Saya cuma staf ahli. Kan ini bidangnya yang memang kami concern ,” kata Nursyahbani kepada detikcom di lokasi. Dia juga mengaku tim tersebut akan langsung bekerja hari ini. Agenda pertama adalah rapat untuk membahas persoalan pembangunan di Jakarta. “Ini langsung kerja. Sebentar lagi rapat,” ujarnya. Baik BW maupun Nursyahbani pernah terlihat mendatangi Balai Kota sebelumnya untuk bertemu dengan Anies. Namun saat itu keduanya enggan mengakui pertemuannya terkait tim yang akan membantu gubernur dan wakil gubernur itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga sempat membocorkan salah satu nama anggota Tim Gubernur. Saat itu, ia menyebut nama BW. “Salah satunya Pak BW. Karena Pak BW yang paling mumpuni di bidang itu,” ucap Sandi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12/2017). Nama-nama anggota TGUPP yang tertempel di kursi di ruang konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai mengumumkan beberapa anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setiap anggota tim tersebut mendapatkan fasilitas gaji yang dianggarkan dari APBD DKI. Dana untuk gaji TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 19.880.820.000. Ketua TGUPP mendapatkan gaji sebesar Rp 51.570.000 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis. “Ketua TGUPP mendapatkan gaji Rp 50 juta. Untuk ketua dapat mobil Altis,” kata Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). Santoso mengatakan gaji yang diterima tim gubernur tersebut terdiri dari beberapa tingkatan. Santoso mengkritisi dimasukkannya PNS bagian administratif dalam tim tersebut. “Yang berikutnya kami menilai, bahwa TGUPP ini belum semua diisi oleh orang-orang profesional, kenapa? Karena jumlah yang 73 ternyata masuk juga orang sekretariat. Harusnya yang namanya tim gubernur harus orang profesional semua, sementara orang administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu,” tuturnya. Santoso mengatakan anggaran untuk gaji tim administrasi yang mencapai Rp 15 juta per bulan harus dievaluasi kembali. Dia meminta tim tersebut hanya terdiri dari anggota-anggota yang profesional saja. “Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur dan ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang kalau 73 itu berarti semua orang itu harus profesional, sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu,” terangnya. Santoso mengatakan anggaran untuk TGUPP seharusnya Rp 28 miliar. Namun karena dirasionalisasi ke Bappeda maka Rp 8 miliar dimasukkan ke dalam biaya tak terduga (BTT) APBD DKI. “Rp 19 miliar honor, sementara biaya makan mereka, fotocopy ATK itu Rp 437 juta (setahun). Kalau dijumlah 20 miliar sekian. Sisanya masuk di pot biaya tak terduga APBD Jakarta,” sebutnya. Berikut daftar gaji anggota TGUPP yang dibayarkan sebanyak 13 kali setahun: Ketua TGUPP (1 orang): Rp 51.570.000 Ketua Bidang (5 orang): Rp 41.220.000 Anggota TGUPP Grade 1 (9 orang): Rp 31.770.000 Anggota TGUPP Grade 2 (7 orang): Rp 26.550.000 Anggota TGUPP Grade 2a (8 orang): Rp 24.930.000 Anggota TGUPP Grade 2b (8 orang): Rp 20.835.000 Anggota TGUPP Grade 3 (9 orang): Rp 15.300.000 Anggota TGUPP Grade 3a (9 orang): Rp 13.500.000 Anggota TGUPP Grade 3b (9 orang): Rp 9.810.000 Anggota TGUPP Grade 3c (8 orang): Rp 8.010.000 Honor Narasumber (2 orang): Rp 1.000.000 Honor Narasumber Profesional (2 orang): Rp 1.400.000

Waketum Gerindra Fadli Zon menggelar voting head to head capres 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hasilnya, Jokowi menang dalam voting ini. Voting digelar di akun Twitter-nya, @fadlizon, pada Rabu (3/1/2018) sejak pukul 07.17 sampai 13.20 WIB. Para pemilik akun Twitter tinggal memilih antara Jokowi dan Prabowo. “Jika pemilihan Presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan anda pilih…,” cuit Fadli. Berdasarkan hasil voting, Jokowi meraih 55% suara dan Prabowo 45%. Jumlah pemilih dalam voting sebanyak 30.336 pengguna Twitter. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Jokowi dan Prabowo selalu menduduki posisi 2 teratas dalam hal elektabilitas capres dari survei. Yang terkini, lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menggelar survei elektabilitas capres 2019 yang dirilis pada Selasa (2/1). Hasilnya, Jokowi meraih 38,9% dan Prabowo 10,2%. Jika dibandingkan dengan survei SMRC sebelumnya, elektabilitas Jokowi stagnan dan Prabowo menurun (sebelumnya 12,0%). Jika pemilihan Presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan anda pilih … — Fadli Zon (@fadlizon) January 3, 2018

Pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baru ataupun perpanjangan saat ini sudah bisa dilakukan secara online . Artinya, masyarakat bisa membuat SIM baru dan perpanjangan di Satpas SIM di luar domisilinya. “SIM online sudah dilaksanakan serentak di beberapa Satpas se-Indonesia, pada saat launching tahun 2014 sebanyak 45 Satpas,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada detikcom , Rabu (3/1/2018). Saat ini sudah ada 200 Satpas SIM di beberapa daerah di Indonesia yang sudah bisa online , termasuk Satpas SIM di Daan Mogot, Jakarta Barat. Halim menjelaskan SIM online yang dimaksud adalah jaringan Satpas yang ada di seluruh Indonesia sudah terhubung antar-Satpas. “Sehingga pemohon SIM dapat membuat SIM baru dan perpanjangan di semua Satpas yang telah online tanpa terikat dengan KTP domisili,” tambahnya. Sementara itu, Kasi SIM Daan Mogot Kompol Fahri mengatakan pemohon SIM dapat melakukan registrasi SIM online dengan mendaftar melalui website resmi Korlantas Polri di www.korlantas.polri.go.id . “Sehingga memudahkan pemohon SIM untuk mendaftar dan membayar PNBP SIM kapan pun dan di mana pun juga,” kata Fahri. Setelah membuka laman situs tersebut, pemohon SIM diharuskan mengisi file yang tersedia. Setelah mengisi formulir, pemohon akan mendapatkan nomor antrean dan waktu untuk melakukan tes SIM baru, sedangkan perpanjangan SIM bisa dilakukan saat itu juga. “Setelah mendapatkan nomor registrasi, tinggal lakukan pembayaran. Bukti pembayaran PNBP diperlihatkan kepada petugas ketika akan melakukan perpanjangan atau tes SIM baru,” sambung Fahri. Pembayaran bisa dilakukan di teller di Satpas SIM dan tersedia juga mesin EDC sehingga masyarakat bisa melakukan pembayaran secara debet. Bisa juga dilakukan pembayaran melalui bank atau ATM BRI. Berikut ini biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan: 1. SIM A (baru) sebesar Rp 120.000 dan perpanjangan Rp 80.000. 2. SIM C (baru) Rp 100.000 dan perpanjangan Rp 75.000. 3. SIM BI (baru) Rp 120.000 dan perpanjangan Rp 80.000 4. SIM BII (baru) Rp 120.000 dan perpanjangan Rp 80.000 5. SIM CI (baru) Rp 100.000 dan perpanjangan Rp 75.000 6. SIM CII (baru) Rp 100.000 dan perpanjangan Rp 75.000 7. SIM D (baru) Rp 50.000 dan perpanjangan Rp 30.000 8. SIM DI (baru) Rp 50.000 dan perpanjangan Rp 30.000 9. SIM internasional (baru) Rp 250.000 dan perpanjangan Rp 225.000

Foto: dok. Istimewa Tangerang – Dua menteri dalam Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, telah dideklarasikan maju dalam politik. Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap soal dua menterinya itu. “(Kelanjutannya) nanti,” ucap Joko Widodo di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12/2017). Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Pemilihan Airlangga berlangsung pada Kamis (14/12) lalu dalam rapat pleno DPP Golkar. Kini statusnya tinggal menunggu waktu untuk dikukuhkan dalam Munaslub Golkar yang rencananya diselenggarakan pada 19-20 Desember. Secara otomatis, kini Airlangga memiliki jabatan ganda. Sementara itu, dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Khofifah akan berduet dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur. Menteri Sosial ini sudah mengajukan surat permohonan petunjuk dari Presiden Jokowi terkait keputusannya terjun dalam kontestasi politik pilkada serentak di Jatim pada 2018. (nif/jor) jokowi khofifah indar parawansa airlangga hartarto

Related Posts

Comments are closed.