Soal Posisi Airlangga di Kabinet, Jokowi: Tunggu Munaslub

Soal Posisi Airlangga di Kabinet, Jokowi: Tunggu Munaslub

Presiden Joko Widodo belum memutuskan posisi Airlangga Hartarto di kabinet. Jokowi baru akan mengambil sikap terkait jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian seusai Munaslub Golkar. “Sekarang masih di kabinet,” kata Jokowi saat ditanya wartawan setelah menghadiri pembukaan Munaslub Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Saat ditanya soal opsi rangkap jabatan Airlangga bila dikukuhkan menjadi Ketum Golkar, Jokowi mengaku masih mempertimbangkan sejumlah hal. Airlangga sebelumnya terpilih menjadi ketum dalam pleno DPP pada Rabu (13/12). “Saya kira akan banyak pertimbangan nanti ya. Saya belum bisa menyampaikan. Banyak pertimbangan,” tuturnya. Namun pertimbangan apa yang jadi masukan, Jokowi menolak memberi penjelasan. Jokowi menegaskan dirinya menunggu munaslub terkait kepemimpinan baru Golkar setelah Setya Novanto dilengserkan karena menghadapi proses hukum. [Gambas:Video 20detik] “Pertimbangannya, satu A, dua B, tiga C. Belum (selesai munaslub, red) kok sudah ditanya, kan belum. Munaslubnya kan baru berjalan. Baru dibuka kok ditanyakan,” ujar Jokowi santai. “Ini nanti nunggu munaslub. Baru saya akan bisa jawab,” imbuh dia. Dalam pidato pembukaan munaslub, Jokowi berbicara soal pertemuan dirinya dengan pimpinan DPD I Golkar. Dalam pertemuan, para pimpinan pengurus partai daerah itu menyebut Airlangga Hartarto didukung menjadi Ketum Golkar. “Ini disampaikan ke saya. Saya hanya mendengar. ‘Pak, kami ingin Pak Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.’ Saya lalu iseng-iseng nanya , ‘Apa ada aspirasi lain?’, ‘Nggak ada, Pak.’ Artinya, sudah bulat,” kata Jokowi. “Saya nggak mempengaruhi ya, saya hanya menceritakan pertemuan saat itu,” sambung Jokowi, disambut tawa para tamu undangan.

Baca juga : ar BBGNBBO

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait posisinya di dalam kabinet kerja. “Semua itu kami kembalikan (ke Presiden). Kan hak prerogatif Presiden,” ujar Airlangga seusai menghadiri Pembukaan Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan di ICE Convention Center, Tangerang, Sabtu (16/12/2017). Airlangga juga mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Namun, Airlangga mengungkapkan, apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi sebatas undangan untuk dapat hadir di Munaslub Golkar. “Ya pembicaraan dengan bapakkan dalam konteks untuk mengundang di dalam Munas Luar Biasa. Dan insya Allah beliau hadir pada acara tanggal 18 nanti di JCC malam hari,” kata Airlangga. Baca: Ganjar Sebut PDI Perjuangan Umumkan Calon di Pilgub Jateng Awal Bulan Depan

seperti di kutip dari https://www.msn.com

Keputusan secara aklamasi dilakukan melalui rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) malam di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.  Selain nama Airlangga Hartarto, sebelumnya muncul nama lain untuk mengisi posisi ketua umum yang lowong setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.  Nama-nama lain itu yakni Aziz Syamsudin, Titiek Soeharto, dan Idrus Marham selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menceritakan dinamika yang terjadi selama sekitar tiga jam sebelum rapat pleno mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.  “Pak Aziz Syamsudin melalui forum rapat pleno tadi sepakat memberi kesempatan kepada Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan Pak Azis adalah satu-satunya pengurus pleno yang berniat maju,” ujar Nurdin Halid seusai rapat pleno.


Baca juga : airlangga posisi di kabinet hak prerogatif presiden

Menteri Perindustrian yang juga Koordinator bidang Perekonomian Partai Golkar – Medcom.id/Dheri Agriesta. Jakarta: Nama Airlangga Hartarto santer disebut-sebut bakal menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di sisi lain, Airlangga masih aktif di kabinet sebagai Menteri Perindustrian.  Dikaitkan sebagai calon terkuat dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar di Munaslub, Airlangga belum mau banyak bicara. Meski, dorongan itu sudah datang dari 31 DPD I Partai Golkar se-Indonesia.  “Pertama kita tunggu Munaslub dulu dan kita melihat hasil Munaslub,” ujar dia saat deklarasi dukungan dari Ormas MKGR di Jalan Rajasa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.  Soal pengunduran diri dari jabatan menteri, Airlangga juga belum mau buka mulut. Menurut dia, pengunduran diri sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo.  “Mengenai posisi di kabinet itu hak prerogratif bapak presiden,” ucap dia.  Wacana majunya Airlangga sebagai Ketum Golkar ini juga mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai Airlangga merupakan kandidat yang paling bersih.   Kalla mengatakan, ada banyak persyaratan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, di antaranya harus pernah menjadi pengurus minimal lima tahun. Selain itu, calon ketua umum harus bersih dan loyal kepada partai.   “Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November.   Jika terpilih, Kalla menilai Airlangga tak perlu mundur dari kursi menteri. Toh, tak ada aturan yang mengharuskan menteri yang menjabat ketua umum partai untuk mundur.   Baca Lebih Lengkap (klik): Airlangga: Posisi di Kabinet Hak Prerogatif Presiden Sumber dari MetroTv News Politik

Presiden Joko Widodo belum memutuskan posisi Airlangga Hartarto di kabinet. Jokowi baru akan mengambil sikap terkait jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian seusai Munaslub Golkar. “Sekarang masih di kabinet,” kata Jokowi saat ditanya wartawan setelah menghadiri pembukaan Munaslub Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Saat ditanya soal opsi rangkap jabatan Airlangga bila dikukuhkan menjadi Ketum Golkar, Jokowi mengaku masih mempertimbangkan sejumlah hal. Airlangga sebelumnya terpilih menjadi ketum dalam pleno DPP pada Rabu (13/12). “Saya kira akan banyak pertimbangan nanti ya. Saya belum bisa menyampaikan. Banyak pertimbangan,” tuturnya. Namun pertimbangan apa yang jadi masukan, Jokowi menolak memberi penjelasan. Jokowi menegaskan dirinya menunggu munaslub terkait kepemimpinan baru Golkar setelah Setya Novanto dilengserkan karena menghadapi proses hukum. [Gambas:Video 20detik] “Pertimbangannya, satu A, dua B, tiga C. Belum (selesai munaslub, red) kok sudah ditanya, kan belum. Munaslubnya kan baru berjalan. Baru dibuka kok ditanyakan,” ujar Jokowi santai. “Ini nanti nunggu munaslub. Baru saya akan bisa jawab,” imbuh dia. Dalam pidato pembukaan munaslub, Jokowi berbicara soal pertemuan dirinya dengan pimpinan DPD I Golkar. Dalam pertemuan, para pimpinan pengurus partai daerah itu menyebut Airlangga Hartarto didukung menjadi Ketum Golkar. “Ini disampaikan ke saya. Saya hanya mendengar. ‘Pak, kami ingin Pak Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.’ Saya lalu iseng-iseng nanya , ‘Apa ada aspirasi lain?’, ‘Nggak ada, Pak.’ Artinya, sudah bulat,” kata Jokowi. “Saya nggak mempengaruhi ya, saya hanya menceritakan pertemuan saat itu,” sambung Jokowi, disambut tawa para tamu undangan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Solo. (Foto: Dok. Humas Kemenperin) Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah bisa bernapas lega karena telah diizinkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar. Setelah mengantongi izin, Airlangga mengaku tak ingin gegabah. Ia hanya akan mengikuti serangkaian mekanisme di internal Golkar terkait pemilihan ketum baru untuk menggantikan Setya Novanto. “Itu kan beberapa waktu lalu, saya sudah minta izin beliau dan sudah diizinkan. Tentu menunggu proses, mekanisme yang berada di internal Partai Golkar. Yaitu tentu sesuai rapat pleno kemarin,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Menurut dia, sebelum menggelar Munaslub pergantian Ketum, Golkar terlebih dahulu harus melaksanakan rapat pleno. Rapat pleno ini bertujuan untuk menyerap aspirasi pengurus di daerah soal usulan pergantian ketua umum. Setelah mendengar aspirasi, barulah DPP Golkar menyatakan sikap soal agenda Munaslub. “Kita rapat pleno dulu, kemudian juga aspirasi-aspirasi yang muncul dari teman-teman di daerah, terkaait Munaslub tentu harus disampaikan ke DPP. Sesudah itu, DPP mengambil sikap soal menyelenggarakan Munaslub,” tutur dia. Meski sudah dizinkan oleh Presiden dan Wapres, mantan anggota DPR Komisi VI ini mengatakan belum membicarakan soal posisinya di kabinet jika nanti ia terpilih menjadi Ketum Golkar. “Kita bicaranya tahap demi tahap. Kita kan belum ada Munaslub, kita tunggu,” katanya.

Related Posts

Comments are closed.