Soal Penggelapan Tanah, Sandi: Kejadian 2001 Diungkit Jelang Pilkada

Soal Penggelapan Tanah, Sandi: Kejadian 2001 Diungkit Jelang Pilkada

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno merasa heran dengan penyidikan kasus dugaan penggelapan sebidang tanah di Curug, Tangerang. Terlebih, kasus itu diungkit kembali menjelang Pilkada lalu, setelah hampir 20 tahun berlalu. “Ini adalah kejadian tahun 2001, sekitar 17 tahun yang lalu. Teman-teman polisi akan kita dukung kasus-kasus yang sudah mendekati 20 tahun ini tiba-tiba bangkit kembali,” ujar Sandiaga kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Sementara Sandiaga menjelaskan kedudukan Djoni Hidajat–pelapor dalam kasus tersebut–yang sama-sama sebagai direksi PT Japirex. Sandi mengaku tidak punya masalah dengan Djoni hingga dirinya dilaporkan menjelang Pilkada DKI lalu. “Beliau (Djoni) direksi dan waktu itu sama-sama saya nggak ada masalah, sampai menjelang Pilkada aja tiba-tiba baru ada masalah,” ujarnya. Meski demikian, Sandiaga tidak punya penilaian bahwa di balik kasus ini sarat nuansa politis. Sandi menilai penyidik juga bersikap profesional dalam menangani perkara ini. “Saya husnudzon, saya punya prasangka baik. Bahwa Insyaallah ini semua proses yang dilakukan oleh profesional pihak Kepolisian Daerah, jadi tentunya kami mendukung,” sambungnya. Djoni dalam laporannya mengklaim bahwa tanah yang dijual adalah lahan miliknya. Namun ia mengaku tidak mendapatkan keuntungan atas penjualan aset lahan tersebut. Namun, Sandiaga menolak berkomentar terkait hal itu. “Detailnya tentunya sudah jadi bagian dari pada hukum tentunya saya tidak akan berkomentar,” lanjutnya. Sandiaga juga menolak memberikan jawaban ke mana larinya uang Rp 8 miliar hasil penjualan tanah tersebut. “Untuk masalah hukum silakan ditanyakan ke pihak kepolisian saya lebih baik nggak berspekulasi,” tuturnya.

Tersangka ujaran kebencian Zulkifli Muhammad Ali bicara soal pernyataan KTP dicetak di Perancis dan China yang dinilai menyebarkan berita bohong. Zulkifli mengatakan dia hanya mengutip dari pemberitaan media. “2016 sangat masif pemberitaannya (KTP dicetak di Perancis dan China) Bukti-bukti di lapangan juga ada dan apa media seperti itu dan banyak dai dan ulama menyampaikan di mimbar akhirnya saya salah seorang yang ikut menyampaikan,” ujar Zulkifli usai diperiksa di gedung Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Menurut Zulkifli, dia menjadi sorotan publik atas pernyataan itu karena populer di mata masyarakat. Apalagi, video itu direkam dan diviralkan. “Hanya mungkin karena saya full power menjadi sorotan lebih dan saat itu juga ada yang merekam,” ujarnya. Kepada polisi, Zulkifli juga menjelaskan soal prediksi kekacauan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Zulkifli mengaku pertanyaannya itu bersumber atas ensiklopedi akhir zaman oleh Syekh Doktor Mohammad Ahmad Al Toyor sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. “Disampaikan bahwa bahagian dari kaitannya tidak lepas dari hadis Nabi tentang akhir zaman di mana di muka bumi ini merata kekacauan dan itu mulai dirasakan ketika Rasul mengatakan saat Arab Saudi berlomba memperebutkan kekuasaan,” ujar dia. “Kekacauan ini ditentang dan akan merata ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia termasuk di Jakarta. Apabila umat ingin mendengar tidak bisa menampik,” tuturnya. Sebelumnya, Analisis kebijakan Madya Humas Polri Kombes Sulistyo Pudjo menceritakan Zulkifli Zulkifli mengatakan, Zulkifli menyebut terdapat sejumlah KTP Indonesia yang dicetak di Perancis dan China yang akan digunakan oleh warga negara asing. “Bahwa pada menit-menit tertentu ada yang disebarkan ke internet, adanya konten-konten informasi bahwa jutaan KTP telah dicetak di Perancis, maupun di Cina dan akan digunakan dari orang luar Indonesia. Kemudian adalah adanya pasukan yang akan siap masuk ke Indonesia,” ujar Pudjo. Polisi menilai ceramah tersebut mengandung berita bohong. Ceramah itu juga dinilai membuat resah masyarakat. “Itu berita bohong itu menyebarkan permasalahan informasi yang kurang benar yang bisa meresahkan masyarakat. Dan tentu saja, karena berita ini menyebar, harus dihentikan, tentu saja kami memanggil beliau yang karena faktanya ada,” ujar Pudjo.

Jakarta – Program rumah Down Payment (DP) Rp 0 yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan wakilnya, Sandiaga Uno, akhirnya dimulai. Bentuk rumahnya berubah dari janji kampanye. Pada saat kampanye dulu, Anies menekankan program DP Rp 0 ini akan berbentuk rumah tapak di tengah kota Jakarta. Namun belakangan Anies merevisi rencananya menjadi rumah lapis. Namun pada saat groundbreaking di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Program DP Rp 0 ini berubah lagi menjadi rusun (rusun). “Program ini kita akan laksanakan untuk warga memiliki rumah. Kriterianya adalah rumah susun sederhana milik (rusunami) dan kita ingin agar mereka yang tinggal di Jakarta hak asasinya terpenuhi. Karena salah satunya adalah rumah tinggal,” kata Anies dalam pidatonya di lokasi, Kamis (18/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Menurut Anies, saat ini masih banyak warga Jakarta yang belum punya rumah sendiri. Anies berharap program ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta. “Di Jakarta banyak yang punya sandang pangan minus papan. Papannya nggak ada. Papanmya kredit, kontrak. Program ini diharapkan bisa fasilitasi semua punya rumah,” jelasnya. “Ini penting membereskan ketimpangan di Jakarta. Kalau ditanya, kota mana yang harga tanahnya mengalami apresiasi tinggi? Jakarta. Di kota-kota mana yang bangunan rumahnya mengalami apresiasi tinggi? Jakarta,” ujarnya. Ingin tahu seperti apa konsep rumah lapis Anies Sandi? Bisa baca di berita ini. Baca Juga: Perbedaan Rumah Susun dan Rumah Lapis, Ini Penjelasan Sandiaga Baca Juga: Anies soal Rumah Berlapis: Konsepnya Rumah Susun Baca Juga: Sandiaga Jelaskan Tentang Konsep Program Rumah Berlapis (ang/zul)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menyatakan berkas kasus ujaran kebencian ( hate speech ) musisi Ahmad Dhani belum lengkap. Berkas itu dikembalikan lagi kepada polisi. “Belum (lengkap), sudah kami kembalikan, hari Selasa kemarin. Tanggal 16 (Januari),” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Jaksel, Yovandi Yazid, saat dihubungi, Kamis (18/1/2018). Yazid tak merinci terkait syarat yang belum dipenuhi polisi dalam berkas kasus tersebut. Kejari Jaksel memberi waktu 14 hari kepada polisi untuk melengkapi berkas. “Ya ada syarat formil dan materiil yang perlu dipenuhi kan, 14 hari sesuai KUHAP harus ngirim lagi,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, kasus ujaran kebencian ( hate speech ) musisi Ahmad Dhani Prasetyo memasuki babak baru. Polisi disebut telah melimpahkan tahap pertama berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Saya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa berkas tersangka Ahmad Dhani sudah dilimpahkan tadi pagi ke Kejari Jaksel,” ujar pelapor, Jack Boyd Lapian, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/1). Polres Jakarta Selatan menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian lewat cuitan sarkastis. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 23 November. Ahmad Dhani dilaporkan oleh relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (BTP Network), Jack Lapian, gara-gara cuitan di akun Twitter-nya. Dalam cuitannya, Dhani menyebut siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi.

Agung Laksono akhirnya tidak jadi diperiksa penyidik KPK. Politikus Partai Golkar itu rupanya menolak menjadi saksi a de charge atau saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi. “Saya datang karena menghargai KPK sebagai penegak hukum. Tapi di dalam saya menyatakan saya tidak bersedia menjadi saksi yang menguntungkan Saudara Fredrich. Saya, pertama, karena tidak mengenal beliau. Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya besuk Pak Novanto,” kata Agung di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018). Agung juga mengaku tak terlibat dan tidak mau dilibatkan dalam perkara ini. Ia menduga Fredrich mengajukannya sebagai saksi meringankan karena setelah kecelakaan pada 16 November 2017 Agung berada di RS Medika Permata Hijau untuk menjenguk Novanto. “Saya juga tidak terlibat dalam perkara yang dilakukan Saudara Fredrich. Saya juga tidak ingin melibatkan diri dalam perkara ini, tapi saya datang karena menghormati KPK. Saya jelaskan sikap saya seperti itu,” ucap Agung. “Mungkin lihat di situ saya hadir ya namanya usaha boleh-boleh saja,” sambungnya. Kemudian, Agung menyebut, saat membesuk, Novanto dalam keadaan tidur. Ada memar di dahi Novanto saat itu yang dilihat Agung. “Dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat. Ada perban di wajahnya ada sedikit memar di dahi. Saya tidak bisa berkomunikasi gimana kejadiannya,” jelas Agung. “Saya akui datang ke sana. Tapi saya tidak bersedia jadi saksi yang menguntungkan. Karena saya tidak kenal (dengan Fredrich) dan tidak mau terlibat dalam perkara ini,” pungkas Agung. Sebelumnya, KPK menyebut Agung Laksono diperiksa sebagai saksi meringankan terkait kasus hilangnya Setya Novanto. Nama Agung sebagai saksi meringankan diajukan Fredrich Yunadi selaku tersangka. Dalam kasus dugaan merintangi penyidikan Novanto, KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo. Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

Pengusaha money changer PT Raja Valuta, Deni Wibowo, kembali kena semprot majelis hakim. Masalahnya karen Deni mengaku terkadang tidak menyimpan bukti transaksi perusahaannya. Awalnya hakim anggota Anshori bertanya tentang bukti transaksi di money changer milik Deni. Namun, ada kalanya menurut Deni, bukti transaksi tidak disimpan. “Apakah ada bukti transaksi money changer lain dengan Anda? Saudara simpan?” tanya hakim kepada Deni dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). “Ada, rata-rata simpan,” kata jawab Deni. Namun, Deni mengatakan ada pula yang tidak disimpan. Hal itu membuat hakim marah. “Kadang-kadang nggak simpan?” tanya hakim. “Nggak,” tutur Deni. “Tutup saja money changer Anda kalau begitu. Makanya jangan berbelit-belit ya,” kata hakim dengan nada tinggi. Hakim menyatakan saat pemeriksaan, penyidik KPK diberikan bukti transfer uang USD 1,4 juta dari PT Mekarindo. Bukti tersebut terdapat dua lembar. “Diperiksa penyidik dikasih dua lembar remitens dari Neni 400 ribu dolar dan 1 juta dolar ya?” kata hakim. “Menurut dia (Neni),” jawab Deni.

Menteri Sosial Idrus Marham mewakili Partai Golkar dalam pertemuan parpol pendukung pemerintah dengan utusan PM Jepang Shinzo Abe di DPP PDIP. Dalam pertemuan, Idrus sempat mengenalkan diri sebagai Mensos yang baru. “Nama saya Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, dan atas dukungan partai koalisi kemarin baru dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial,” ujar Idrus dalam pertemuan parpol koalisi pemerintah dengan utusan PM Jepang di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Idrus juga menyampaikan alasannya hadir dalam acara tersebut atas undangan Sekjen DPP PDIP. Menurutnya, hadirnya parpol koalisi dalam acara tersebut sebagai bentuk kebersamaan yang baik. “Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kami partai-partai koalisi pemerintah hadir di sini atas inisiatif undangan dari Sekjen DPP PDIP dan ini merupakan kebersamaan sekaligus sebagai bukti kebersamaan. Jadi kehadiran kami semua di sini adalah bukti kebersamaan kami, kerja sama kami partai-partai pendukung pemerintah untuk mendukung suksesnya pemerintahan Jokowi-JK,” katanya. Partai koalisi pendukung pemerintah menggelar pertemuan dengan utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di kantor DPP PDIP. (Wildan/detikcom) Idrus tidak mengikuti pertemuan tersebut sampai tuntas. Beberapa saat setelah memperkenalkan diri kepada utusan PM Jepang, Idrus lalu pamit undur diri. Sementara itu, salah seorang utusan PM Jepang, Miyauchi Hideki, mengucapkan terima kasih atas berlangsungnya pertemuan tersebut. Menurutnya, Jepang sebagai negara kepulauan memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. “Jepang juga adalah negara kepulauan yang punya kesamaan dengan Indonesia. Dan saya kira sifat masyarakat juga ada banyak kesamaan dan saya rasa kedua masyarakat itu bisa menjadi sahabat. Saya ingin meningkatkan lebih lanjut pertukaran antarwarga, baik di tingkat pemerintah maupun warga,” ucap Miyauchi. Miyauchi mengungkapkan kelima utusan PM Jepang yang hadir dalam pertemuan tersebut baru pertama kali berkunjung ke Indonesia. Dia mengaku merasakan suasana yang energetik saat tiba di Indonesia. Utusan PM Jepang lainnya, Oooka Toshitaka, berharap pertemuan dengan sekjen parpol pendukung pemerintah RI itu dapat meningkatkan perdagangan antara Jepang dan RI. “Sebelum saya di parlemen, saya bekerja di perusahaan mobil. Saya ada satu permintaan untuk Bapak-bapak Sekjen di partai Indonesia, dalam memajukan perdagangan dan industri bea-cukai adalah yang sangat penting,” pesannya.

Golkar mendapat tambahan jatah menteri dengan ditunjuknya Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Ketua DPR Bambang Soesatyo, yang berasal dari Golkar, meminta tidak ada yang cemburu atas keputusan Presiden Joko Widodo itu. “Jangan cemburu. Kalau bekerja untuk rakyat nggak boleh ada yang cemburu,” kata Bamsoet di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Tak hanya itu, Bamsoet pun menitipkan pesan untuk Idrus agar mengerjakan tugasnya dengan baik. Ia juga berharap Idrus dapat membuat program yang dapat menyejahterakan rakyat. “Bekerja dengan baik. Tiga tujuan pokok, salam tiga jari itu, lapangan kerja, sembako murah, rumah terjangkau. Sudah itu,” tutur mantan Ketua Komisi III DPR RI itu. Seperti diketahui, Idrus Marham dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang maju pada Pilgub Jateng 2018, Rabu (17/1) kemarin. Penunjukan Idrus sebagai Mensos, dikatakan Jokowi, karena ada kecocokan. “Ya karena cocok saja,” jawab Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Sejumlah pencari suaka telantar di trotoar di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Pihak Dinas Sosial DKI Jakarta mengatakan penanganannya bukan ada di mereka. “Mohon maaf, itu bukan tusi (tugas dan fungsi) Dinsos, lebih ke Ditjen Imigrasi/UNHCR,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan lewat pesan singkat saat dimintai konfirmasi detikcom , Kamis (18/1/2018). Pencari suaka telantar di trotoar Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Masrokhan, penanganan para pencari suaka yang telantar di trotoar Kalideres ini lebih tepat dilakukan pihak Imigrasi dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Apakah para pencari suaka ini bisa ditampung di Dinas Sosial DKI Jakarta? “Tidak bisa,” jawab Masrokhan. Keberadaan para pencari suaka yang menggelandang di trotoar ini ramai dibahas di media sosial. Pantauan detikcom , ada banyak pencari suaka yang duduk telantar di depan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Para pencari suaka ini duduk atau tidur di trotoar dengan alas seadanya, seperti terpal dan karton. Mereka bertahan hidup dari warga atau pengendara yang melintas yang merasa iba. Banyak netizen atau warganet yang merasa iba dan berharap pihak terkait memberi bantuan atau menuntaskan persoalan ini. Apalagi ada pencari suaka yang sedang hamil dan ada pula anak-anak dan balita. Para pengungsi kaum ibu dan anak serta balita yang sebelumnya di trotoar sebagian sudah ditampung di Musala Al-Istiqomah, Jalan Kalideres Permai. Salah satu pengungsi asal Somalia bernama Fatima Hassan (40). Dia hamil 9 bulan dan berharap bisa dibantu melakukan persalinan di rumah sakit. HPL atau hari perkiraan lahirnya pada 25 Januari nanti.

Khofifah Indar Parawansa menulis pesan perpisahan setelah diganti dari posisi Mensos. Pesan itu diikuti unggahan foto saat dia dipeluk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pesan perpisahan itu diunggah Khofifah lewat akun Instagram, Kamis (18/1/2018). Hari ini, dia melakukan serah-terima jabatan dengan penggantinya, Idrus Marham. “Kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada. Hari ini, Kamis (18/1) izinkan saya pamit sebagai Menteri Sosial RI. Selamat datang Mensos baru Bapak Idrus Marham,” tulis Khofifah. Khofifah memberi ucapan kepada Idrus Marham. (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) Bakal cagub Jatim ini mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kerja sama selama dia menjabat Mensos. Khofifah juga memohon doa untuk keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Doakan pula Presiden @jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh menteri di kabinet kerja mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” ungkapnya. Foto Khofifah saat dipeluk Susi ikut diunggah. Momen ini terjadi saat mereka hendak memberi selamat kepada menteri yang baru dilantik Jokowi. “Terima kasih Ibu @susipudjiastuti115 untuk pelukan hangat dan supportnya,” tutup Khofifah.

Related Posts

Comments are closed.