Soal OTT KPK, Wakil Wali Kota Kendari: Layanan Publik Tak Terganggu

Soal OTT KPK, Wakil Wali Kota Kendari: Layanan Publik Tak Terganggu

Wakil Wali Kota Kendari Sulkarnain mengaku kaget dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang menjerat Adriatma Dwi Putra (ADP) selaku Wali Kota Kendari. Namun, Sulkarnain memastikan pelayanan masyarakat di wilayahnya tidak akan terganggu. “Saya kira kita semua kaget dengan kabar kemarin,” ucap Sulkarnain, Kamis (1/3/2018). Namun, Sulkarnain mengatakan tetap menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Meski Wali Kota Kendari ditangkap, Sulkarnain menyebut roda pemerintahan di Kendari tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. “Saya ingin seluruh aparat bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun kami dibuat syok, namun saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terhenti,” ucap Sulkarnain. Status hukum Adriatma saat ini belum diumumkan KPK. Dia hanya berharap urusan hukum yang menimpa pasangannya itu segera usai. “Saya tidak tahu kalau saya yang digadang-gadang karena saya wakil. Saat ini saya hanya ingin maksimalkan kinerja dan kita berharap agar masalah yang menimpa wali kota segera selesai,” ujar Sulkarnain. Pada Rabu (28/2) kemarin, Adriatma diamankan KPK dalam OTT. Selain itu, ayah Adriatma, Asrun–yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara–juga diamankan. OTT ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum keduanya. Rencananya, siang ini KPK akan menggelar konferensi pers berkaitan dengan hal tersebut.

Wakil Wali Kota Kendari Sulkarnain mengaku kaget dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang menjerat Adriatma Dwi Putra (ADP) selaku Wali Kota Kendari. Namun, Sulkarnain memastikan pelayanan masyarakat di wilayahnya tidak akan terganggu. “Saya kira kita semua kaget dengan kabar kemarin,” ucap Sulkarnain, Kamis (1/3/2018). Namun, Sulkarnain mengatakan tetap menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Meski Wali Kota Kendari ditangkap, Sulkarnain menyebut roda pemerintahan di Kendari tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. “Saya ingin seluruh aparat bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun kami dibuat syok, namun saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terhenti,” ucap Sulkarnain. Status hukum Adriatma saat ini belum diumumkan KPK. Dia hanya berharap urusan hukum yang menimpa pasangannya itu segera usai. “Saya tidak tahu kalau saya yang digadang-gadang karena saya wakil. Saat ini saya hanya ingin maksimalkan kinerja dan kita berharap agar masalah yang menimpa wali kota segera selesai,” ujar Sulkarnain. Pada Rabu (28/2) kemarin, Adriatma diamankan KPK dalam OTT. Selain itu, ayah Adriatma, Asrun–yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara–juga diamankan. OTT ini terkait perusahaan penggarap proyek di salah satu dinas di Kendari. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum keduanya. Rencananya, siang ini KPK akan menggelar konferensi pers berkaitan dengan hal tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla JK diwacanakan maju kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. JK disebut bersedia maju jika diminta kembali Jokowi. “Pak JK memang dua hari lalu sudah menyatakan kesediaannya bila diajak kembali,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (28/2/2018). “Dengan catatan bisa mendapat dukungan dari masyarakat, dari publik, kepentingan negara, dan sejalan dengan konstitusi,” tambahnya. Namun Golkar sadar keinginan JK itu tersandung urusan konstitusi. Sebab, berdasarkan UUD 1945, presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan menjabat lebih dari dua kali. Saat ini merupakan periode kedua JK menjabat sebagai wapres. “Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa memang kelihatannya tidak mungkin (maju). Karena itu yang dirumuskan dalam amendemen UUD 1945,” ucap Akbar. Wacana JK kembali berduet dengan Jokowi dalam Pilpres 2019 mencuat setelah PDIP mengumumkan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres. Wacana itu pertama kali dilontarkan Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani saat ditanya soal kemungkinan duet Jokowi-JK di Pilpres 2019. “Ya, ini kan juga menjadi satu kajian. Karena kan kalau kita lihat UU Pemilu, bahkan apa yang menjadi pembahasan di KPU sekarang saja, walaupun sudah ada secara hitam-putihnya, implementasi konkret di lapangan juga ini kan masih diubah-ubah,” kata Puan kepada wartawan di arena Rakernas PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Bali, Minggu (25/2).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini resmi melantik Irjen Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Apa alasannya menunjuk mantan Deputi Penindakan KPK itu? “Kita ingin nantinya agar BNN memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK, ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Jokowi mengatakan, dirinya ingin Irjen Heru membenahi tata kelola organisasi di BNN. Satu hal yang terpenting menurutnya dibenahi adalah standar integritas di BNN. “Dan yang terpenting sisi integritas karena di situ peredaran narkoba duit yang gede sekali, omzet gede, gampang menggoda orang berbuat tidak baik,” ujar Jokowi. Pelantikan Irjen Heru berlangsung di Istana Negara, Kamis (1/3/2018) pukul 09.00 WIB. Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi dan pejabat negara di antaranya Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan mantan Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Jokowi. “Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya serta akan menjalan peraturan perundang undngan dengan selurus lurusnya demi darma bakti saya bangsa dan negarasya kepada bangsa dan negara,” ucap Heru.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap petugas pemadam kebakaran bisa maksimal dalam membantu pengamanan ajang Asian Games 2018. Dia ingin Jakarta menjadi penyelenggara event internasional terbaik. “Seperti digariskan bahwa Saudara ikut memastikan event internasional yang akan terjadi di Ibu Kota kita yang akan jadi fokus perhatian dunia benar-benar bisa diamankan dan Saudara berada di garis paling depan atas nama Pemprov DKI Jakarta atas nama pemerintah Indonesia memastikan tidak terjadi kebakaran tidak terjadi hal tidak diingnkan,” kata Anies di halaman Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Jl KH Zainul Arifin No 71 Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Anies berharao dengan bantuan petugas pemadam kebakaran penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang bisa menorehkan sejarah bagi bangsa Indonesia. “Sehingga dunia akan melihat Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games yang baik, tuan rumah yang baik dan kita menorehkan catatan sejarah bagi negeri kita dengan baik di Ibu Kota Jakarta ini,” papar dia. Pemprov DKI Jakarta juga akan menempatkan petugas Damkar di titik yang dekat dengan lokasi Asian Games. “Secara umum pemadam memang 24 jam itu siap, di mana pun, kapan pun harus responsif. Itu ciri pemadam kebakaran,” ujar Anies. Anies juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras para petugas Damkar. Dia menilai para petugas Damkar memiliki peran penting dalam menyelamatkan manusia. “Izinkan saya atas nama Pemprov mengucapkan terima kasih pada Saudara sekalian, saudara semua di sini hadir paling depan di saat warga menghadapi mara bahaya, Saudara memberikan segala yang dimiliki untuk menyelamatkam orang lain, Saudara garda terdepan untuk meneruskan untuk meneruskan perjuangan kita,” tutur Anies.

Perayaan HUT Pemadam Kebakaran (Damkas) Nasional ke-99 Tahun dipusatkan di Ambon. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta legislatif dan eksekutif untuk memperhatikan kesejahteraan petugas damkar seluruh Indonesia. “Yang terhormat DPR baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kepada gubernur, Badan Perancanaan Anggaran, kepada Wali Kota dan Bupati, tolong tingkat dan perhatikan kesejahteraan jajaran petugas kebakaran karena tugas mulai kebakaran layak diperhatikan. Baik menyangkut kartu BPJS, Kartu Pintar, Kartu Sehat, termasuk hal-hal terkait dengan kesejahteraan yang lain,” kata Tjahjo di Lapangan Merdeka, Ambon, Kamis (1/3/2018). Thahjo juga meminta kepada damkar berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu mewujudakan perlindungan masyarakat dari ancaman kejadian kebakaran. Hal tersebut merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan masyarakat sesuai dengan amanah nawa cita pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman. “Dalam kesempatan baik ini, saya mengajak selulur jajaran kebakaran se-Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,,” kata Tjahjo. Usai menghadiri peringkat hari ulang tahun pemadam kebakaran Mendagri Thahjo Kumolo menyaksikan atraksi damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon.

Polres Aceh Utara meringkus Id yang pesta sabu bersama istrinya, SS di rumahnya di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Aceh. Id yang diduga bandar sabu melarikan diri saat digerebek. “Petugas mendapat informasi jika suami dari SS itu mulai mengedarkan sabu. Padahal, suaminya berinisial Id itu baru keluar dari penjara setelah dua tahun divonis hakim kasus narkoba,” kata Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, AKP Ildani Ilyas dalam keterangannya, Kamis (1/3/2018). Setelah adanya informasi demikian, Ildani bersama anggotanya langsung menyasar rumah pasangan tersebut. Saat diintai, ternyata pasangan itu sedang memakai sabu sambil membuat paket-paket barang haram itu untuk diedarkan. “Saat kita gerebek Senin malam lalu. Ibu muda itu berhasil ditangkap sedangkan suaminya Id lolos dari sergapan dengan melarikan diri dari pintu belakang diduga dengan membawa sabu. Petugas juga menyita barang bukti dua paket sabu, kaca pirek dan alat hisapnya,” sebut Ildani. Ildani menambahkan dari pengakuan tersangka SS. Dia mengaku tahu kalau suaminya berprofesi sebagai pengedar sabu. Dia pun awalnya dipaksa suami untuk menyicipi hingga ketagihan. “Kata tersangka, dia bersama suami kerap makai sabu sedikit-sedikit. Awalnya ia mengaku dipaksa suami untuk mencicipi sabu terus ketagihan, dan akhirnya nurut,” tambah Ildani sesuai pengakuan tersangka. Ildani menyebutkan ibu satu anak itu kini meringkuk di tahanan Rutan Lhoksukon sementara suaminya masuk DPO Polres Aceh Utara. Mereka akan dijerat UU Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan sudah mengecek PKL di kawasan Melawai yang sempat memasang spanduk OK OCE. Sandiaga menuturkan kehadiran PKL sudah sesuai dengan aturan. “Saya tadi pagi lari ke daerah melawai, Sunan Ampel yang diberitakan kemarin. Dan ada beberapa masukan, karena saya bicara sama paguyuban di sana. Rupanya mereka sudah tertata bersama lurah, Bu Kurnia Rita,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Sandiaga menuturkan warga sekitar mendukung adanya usaha PKL di lokasi tersebut. Dia menjelaskan banyak karyawan perkantoran yang membutuhkan PKL untuk menyediakan makan siang bagi mereka. PKL di trotoar di kawasan Melawai, Jakarta Selatan Foto: Agung Pambudhy “Jadi tadi saya on the spot langsung memberikan perintah kepada bu Rita. Warga di sana itu mendukung adanya kegiatan itu karena PLN dan beberapa tempat perkantoran di sana. Termasuk teman-teman saya di sana tidak menyediakan lahan untuk makan siang dan untuk berkegiatan usaha,” jelasnya. Sandiaga mengatakan PKL hanya berjualan pada Senin hingga Jumat. Pada akhir pekan, para PKL tersebut tidak berjualan di lokasi. “Jadi mereka Senin sampai Jumat di sana. Sabtu, mereka kosong,” jelasnya. Sandiaga telah menawarkan pada pedagang PKL untuk mendaftarkan diri ke kecamatan Kebayoran Baru untuk mengikuti program OK OCE. Dia ingin membantu PKL agar lebih berdaya. “Sehingga nanti program penataannya itu bisa sinkron dengan apa yang dilakukan di kecamatan Kebayoran Baru. Itu satu, mereka diberikan pelatihan, pendampingan, P1, P2, P3 nya jalan,” terangnya. Sandiaga mengatakan kehadiran PKL sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Dia menyebut PKL hadir karena ada yang membutuhkan. “Jadi ini adalah sebuah simbiosis mutualisme. Dan ini untuk pembelajaran bagi kita, bagi gedung termasuk Balai Kota, menyediakan tempat makanan murah yang menampung kebutuhan. Jadi dimana ada kebutuhan pasti ada suplai. Di mana ada demand pasti ada supply,” terangnya. [Gambas:Video 20detik]

Masih ingat dengan video viral seorang ibu pelanggar lalu lintas menggigit polisi? Aksi itu menimpa polisi dari Satlantas Polres Kudus, bernama Briptu Erlangga Hananda Seto. Berkat ketenangannya saat menghadapi ibu-ibu yang reaktif, Erlangga mendapat penghargaan. [Gambas:Video 20detik] Briptu Erlangga menerima penghargaan yang diberikan Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning, di mapolres setempat, Kamis (1/3/2018). Agusman mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja anggota yang digigit seorang perempuan di bagian tangan. “Kita berikan penghargaan dan apresiasi kepada anggota Briptu Erlangga, yang videonya viral. Karena menindak ibu-ibu yang melanggar lalu lintas. Kita apresiasi atas dedikasinya ketika melakukan tindakan pengguna jalan kedapatan melanggar,” tambahnya. Dia menjelaskan apresiasi ini diberikan bukan karena video itu menjadi viral. “Yang diapresiasi adalah sikap tenang, pengendalian diri yang bersangkutan ketika menghadapi pelanggar yang sangat reaktif yang dilakukan ibu. Jadi bukan videonya ,tapi karena penguasaan diri dan pengendalian diri, ketika hadapi pelanggar seperti itu,” katanya. Dia menuturkan penghargaannya berupa piagam penghargaan dan kenang-kenangan dari Polres Kudus. Disinggung soal proses hukumnya, lanjut dia, saat ini penanganan dalam proses menunggu observasi dari dokter jiwa RS Loekmono Hadi. Kasus ini, lanjutnya, juga menjadi pembelajaran bahwa siapa pun sama di muka hukum. Ketika orang melakukan pelanggaran. “Kami yang dari awal tahu dengan kondisi yang bersangkutan. Bukan tujuannya untuk balas dendam memidanakan yang bersangkutan, Tapi yang jelas, akhir dari kasus ini adalah putusan hakim yang memutus bahwa yang bersangkutan tidak cakap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga dia direhabilitasi untuk menyembuhkan penyakitnya,” urainya.

Ada-ada saja cara pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) agar ulahnya tak ketahuan polisi. Andri Wiranata (26), warga Desa Karang Harjo, Kecamatan Silo, menyembunyikan ribuan pil trex di dalam termos nasi. Namun upaya pemuda itu terungkap saat polisi melakukan penggeledahan di rumahnya. “Kemarin kami menangkap seorang pengedar dengan barang bukti ribuan pil trihexyphenidyl atau yang biasa disebut pil trex. Ribuan butir pil itu disembunyikan dalam termos nasi,” kata Kapolsek Silo AKP Heri Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (1/3/2018). Menurut Heri, penangkapan tersangka pengedar itu bermula dari keluhan masyarakat yang menyampaikan bahwa banyak pemuda yang keluar masuk rumah Andri. Apalagi pemuda yang keluar masuk itu, juga banyak yang tidak dikenal karena bukan warga setempat. Menindaklanjuti keluhan warga ini, anggota Polsek Silo melakukan pengintaian. Hasilnya, ada dugaan pemuda yang datang ke rumah Andri merupakan pengguna okerbaya. Polisi lalu menggerebek rumah Andri. Awalnya petugas kesulitan menemukan barang bukti okerbaya yang diduga dijual Andri kepada para konsumennya. Hingga akhirnya petugas curiga dengan keberadaan sebuah termos nasi di kamar pemuda itu. “Termos itu ada di kamar, bukan di dapur. Selain itu, di dekat termos juga tidak ada colokan kabel listrik. Inilah yang membuat kami curiga,” terang Heri. Ketika tutup termos dibuka, petugas menemukan ribuan butir Pil Trihexypenidyl di dalamnya. Andri pun tak bisa mengelak dari sangkaan sebagai pengedar. “Kami dapati barang bukti 5.232 butir trihexyphenidyl yang terbungkus dalam 5 bungkus besar dan 3 bungkus kecil, serta satu kantong plastik flip kosong yang semuanya disembunyikan dalam termos tempat nasi itu,” jelas Heri. Heri manambahkan, barang tersebut didapat tersangka dari seseorang yang tinggal di wilayah Kecamatan Panti. Sedangkan tersangka dan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Silo. “Kami masih melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap pemasok barang tersebut. Kepada tersangka kami jerat dengan pasal 196 sub pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar,” pungkas Heri.

Related Posts

Comments are closed.