Soal Fredrich dan Imunitas Advokat, Peradi: Tak Boleh Karang Alibi

Soal Fredrich dan Imunitas Advokat, Peradi: Tak Boleh Karang Alibi

Fredrich Yunadi kerap menyebut bila advokat memiliki imunitas untuk tidak dijerat pidana. Imunitas advokat itu disebut Komisi Pengawas Peradi harus dilakukan dengan itikad baik tanpa mengarang alibi. “Itikad baik itu misalnya mengarang bukti palsu itu itikad baik bukan? Ngelangkahi kepala orang itu baik? Tidak bebas murni. Tidak boleh mengarang bukti, mengarang alibi, nyuruh tersangka berkata palsu atau melarikan diri,” kata anggota Komisi Pengawas Peradi Rasyid Ridho di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Dia meminta agar Fredrich–yang kini berstatus tersangka dugaan merintangi penyidikan Setya Novanto–untuk mengintrospeksi diri. Menurutnya, publik bisa menilai semua tindakan Fredrich ketika menjadi pengacara Novanto. “Ya setiap orang bisa berkata apa saja. Hukum saja ada versi ini itu, kita harus yakin tanyakan ke nuraninyalah dia itu salah atau nggak,” ujar Rasyid. Kedatangan Rasyid ke KPK berkaitan dengan permohonan audiensi terkait proses kode etik yang diajukan Fredrich ke Peradi. Dia datang bersama rekannya, Kaspudin Noor. “Kita ke KPK karena kan tersangkanya sedang ditahan di sini. Jadi kita ini ada proses hukum, proses pidana sedangkan kita kode etiknya. Sedangkan kode etik dengan proses hukum itu tidak ada ketentuannya harus etik dulu baru disidik, atau disidik dulu baru etik. Makanya, kita koordinasikan bagaimana baiknya. Kalau mau ke sini untuk memeriksa tersangka dalam rangka kode etik mungkin tidak perlu di luar,” ujar Kaspudin di tempat yang sama. “Kita ini advokat juga sama-sama menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu kami jangan dicurigai dianggap penghalang penyidikan,” imbuh Kaspudin. Fredrich dijerat KPK dengan sangkaan obstruction of justice. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama-sama dengan dr Bimanesh Sutarjo. Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika dibawa ke RS Medika Permata Hijau usai mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK.

Fredrich Yunadi kerap menyebut bila advokat memiliki imunitas untuk tidak dijerat pidana. Imunitas advokat itu disebut Komisi Pengawas Peradi harus dilakukan dengan itikad baik tanpa mengarang alibi. “Itikad baik itu misalnya mengarang bukti palsu itu itikad baik bukan? Ngelangkahi kepala orang itu baik? Tidak bebas murni. Tidak boleh mengarang bukti, mengarang alibi, nyuruh tersangka berkata palsu atau melarikan diri,” kata anggota Komisi Pengawas Peradi Rasyid Ridho di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018). Dia meminta agar Fredrich–yang kini berstatus tersangka dugaan merintangi penyidikan Setya Novanto–untuk mengintrospeksi diri. Menurutnya, publik bisa menilai semua tindakan Fredrich ketika menjadi pengacara Novanto. “Ya setiap orang bisa berkata apa saja. Hukum saja ada versi ini itu, kita harus yakin tanyakan ke nuraninyalah dia itu salah atau nggak,” ujar Rasyid. Kedatangan Rasyid ke KPK berkaitan dengan permohonan audiensi terkait proses kode etik yang diajukan Fredrich ke Peradi. Dia datang bersama rekannya, Kaspudin Noor. “Kita ke KPK karena kan tersangkanya sedang ditahan di sini. Jadi kita ini ada proses hukum, proses pidana sedangkan kita kode etiknya. Sedangkan kode etik dengan proses hukum itu tidak ada ketentuannya harus etik dulu baru disidik, atau disidik dulu baru etik. Makanya, kita koordinasikan bagaimana baiknya. Kalau mau ke sini untuk memeriksa tersangka dalam rangka kode etik mungkin tidak perlu di luar,” ujar Kaspudin di tempat yang sama. “Kita ini advokat juga sama-sama menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu kami jangan dicurigai dianggap penghalang penyidikan,” imbuh Kaspudin. Fredrich dijerat KPK dengan sangkaan obstruction of justice. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama-sama dengan dr Bimanesh Sutarjo. Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika dibawa ke RS Medika Permata Hijau usai mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK.

Ilham Sanin (29) menanggung akibat lantaran meremas payudara wanita berinisial AM (22) di Depok, Jabar. Ilham dijerat Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan bui. Pasal tersebut tercantum dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 281 KUHP berbunyi: Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis (11/1) saat Ilham melihat AM tengah seorang diri di Gang Datuk, Beji, Depok. Kejadian ini terekam CCTV. Ilham ditangkap di rumahnya di Mekarsari, Depok pada Senin (15/1). Ilham dibawa polisi ke Polresta Depok dengan pendampingan orang tua dan saudaranya. Ia masih diperiksa di Mapolresta Depok. Menurut keterangan yang disampaikan polisi, motif Ilham hanyalah sebatas iseng. Ilham spontan saja meremas payudara AM di sebuah gang sempit. “Pengakuan tersangka, motifnya iseng. Melihat ada perempuan dan niat muncul saat itu,” ujar Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana kepada detikcom, Selasa (16/1). AM pun yang menjadi korban mengaku geram atas perbuatan Ilham. AM berharap pelaku dihukum yang setimpal. “Saya nggak akan maafin. Saya mau dia menuai apa yang dia tanam,” imbuh AM dikonfirmasi secara terpisah.

Related Posts

Comments are closed.