Soal ‘Duit Korupsi Kembali Kasus Bisa Disetop’, Ini Tanggapan KPK

Soal ‘Duit Korupsi Kembali Kasus Bisa Disetop’, Ini Tanggapan KPK

KPK ikut angkat bicara tentang pernyataan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Menurut KPK, hal seperti itu bisa saja terjadi, tetapi dengan kondisi tertentu. “Jadi sebenarnya kalau para pengawas (APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ini bekerja dengan ini ya, sebelum dia ke arah pidana, ditemukan kejahatan, ‘wah ini ada uangnya’, belum diproses, segera dikembalikan. Itu sih bisa saja,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Meski demikian, Basaria mengaku sebenarnya belum membaca isi dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara APIP dengan APH (Aparat Penegak Hukum) tersebut. MoU itu ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Polri di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (28/2) kemarin. “Jadi konsepnya adalah sepanjang, ya, sepanjang semua pengelolaan dana yang ada secara intern bisa dikawal, bisa diawasi untuk tidak sampai ke ranah tindak pidana, kita memang punya harapan para APIP ini yang melaksanakan, termasuk KPK, bukan hanya polisi saja,” ujar Basaria. “Jadi kalau kita ke daerah itu kita selalu mengatakan bagaimana supaya APIP ini benar-benar bekerja semaksimal mungkin karena kalau APIP itu benar-benar bekerja dan tegas ya, tidak perlu ada tindak pidana korupsi selanjutnya,” imbuh Basaria. Namun Basaria menekankan hal itu bukan berarti KPK melunak pada indikasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, apa yang tertuang dalam MoU tersebut lebih ke arah kesalahan-kesalahan administratif. “Ya memang APIP itu lebih penekannya adalah ke administratif. Jadi sebelum terjadi, saya katakan sebelum terjadi tapi kalau sudah ditangani KPK apakah mungkin? Ya nggak mungkin lagi dong. Boleh dikembalikan uangnya, tapi bukan menghilangkan tindak pidana. Begitu lho. Saya yakin mereka pengertiannya seperti itu,” kata Basaria. Dalam acara MoU tersebut, Ari Dono–dalam sambutannya–mengatakan kemungkinan tidak berlanjutnya suatu kasus ke penyidikan apabila tersangka mengembalikan uang yang diduga dikorupsinya. Namun Polri–melalui Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto–belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Kabareskrim itu karena masih akan lebih dulu meminta penjelasan. Berikut kutipan Ari Dono saat memberikan sambutan dalam acara tersebut: “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kta lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga : polri akan jelaskan soal duit kembali kasus stop

INILAHCOM, Jakarta – Polri mengaku belum bisa menjelaskan terkait pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang menyatakan bahwa kasus bisa di Stop jika uang hasil korupsi dikembalikan. “Nanti saya cek ke Pak Kabareskrim dulu klarifikasinya seperti apa dan pernyataan beliau seperti apa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Pernyataan Kabareskrim tersebut dilontarkan ketika memberikan sambutan saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kabareskrim saat itu berbicara mengenai penanganan kasus dugaan korupsi. “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kita lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). Opsi tersebut, menurutnya, muncul karena beban anggaran yang besar untuk penyidikan kasus korupsi. Biaya penanganan ini, menurut Kabareskrim, kadang tidak sebanding dengan uang diduga hasil korupsi yang diselidiki. “Kalau yang dikorupsi Rp100 juta kan negara tekor, penyidikan segitu. Nanti penuntutan berapa lagi? Peradilan sampai dengan masa pemidanaan. Kalau semua jalan penegakan hukum seperti ini sementara kerugian negara akibat korupsi hari ini di bawah Rp200 juta, maka negara akan semakin rugi karena ada penegakan hukum seperti ini,” sambungnya. Menanggapi pernyataan itu, Setyo secara pribadi mengaku sependapat jika uang hasil korupsi dikembalikan secara utuh ke kas negara dengan kasus penyelidikan tersebut di Stop karena anggaran yang dikeluarkan akan sedikit berbeda menyebabkan keborosan. Namun, dia akan memilih untuk mendapat penjelasan terlebih dahulu dari Komjen Ari Dono. “Menurut saya, logikanya benar. Karena indeks satu kasus ratusan juta untuk mengembalikan dana ke negara, sementara kita dapat Rp 200 juta tapi mengeluarkannya Rp 300 juta berarti tekor. Tapi saya akan klarifikasi lagi ke Kabareskrim pendapat beliau seperti apa,” jelas Setyo. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri ini menekankan koordinasi dalam penegakan hukum.[jat]


Baca juga : kpk cegah 2 tersangka kasus suap jasa marga

INILAHCOM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2017. KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus itu, yakni auditor madya sub-auditorat VII.B.2 BPK Sigit Yugoharto dan Setia Budi, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi. “Untuk kasus ini, baik terhadap Sigit Yugoharto ataupun Setia Buti telah dicegah ke luar negeri sejak 6 September 2017 yang lalu untuk enam bulan ke depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10/2017). Selain itu, kata dia, dalam penyidikan kasus itu, KPK juga memperpanjang masa penahanan untuk tersangka Sigit Yugoharto. “Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan terhitung dari 10 Oktober sampai 18 November 2017 untuk tersangka Sigit Yugoharto,” tutur Febri. Sementara untuk tersangka lainnya Setia Budi, KPK belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terkait belum dilakukannya penahanan itu, ia menyatakan bahwa kasus tersebut bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT) di mana baik pihak pemberi maupun penerima saat menjadi tersangka langsung dilakukan penahanan. “Kasus ini sama seperti kasus lainnya, proses pemeriksaan tersangka tidak dilakukan secara bersamaan dan ada strategi kapan memeriksa saksi, tersangka satu, tersangka dua, dan lain-lain,” ucap Febri. Sebelumnya pada Rabu (27/9), KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani sebagai saksi untuk dua tersangka tersebut. “Kami mendukung sepenuhnya pemeriksaan ini dan kami akan lebih teliti lagi masalah internal-internal di Jasa Marga,” kata Desi seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9). Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PT Jasa Marga (Persero) mendukung penuh semua proses yang dilakukan KPK dalam penyidikan kasus tersebut. “Kami sudah lakukan konferensi pers minggu lalu, jadi memang betul bahwa ada GM Jasa Marga yang kena masalah terkait dengan BPK kemudian kami mendukung semua proses KPK ini. Kami juga sudah berikan sanksi kepada GM kami itu,” ucap Desi. KPK telah menetapkan seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto sebagai tersangka kasus suap berupa Harley Davidson terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017. “Berdasarkan pengembangan penyelidikan, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dugaan korupsi terkait kasus indikasi suap kepada auditor BPK terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (22/9). KPK pun telah meningkatkan ke penyidikan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni auditor madya sub auditorat VII.B.2 BPK Sigit Yugoharto dan Setia Budi, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi.[tar]


Baca juga : ar BBINrLP

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus komplotan pelaku penipuan mengaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat pelaku tersebut, HRS (44), Abd (47), ER (48), dan DD (51). Mereka melakukan penipuan terhadap pelapor atas nama Endria Putra (42), seorang konsultan jasa konstruksi di Jambi. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta, Endria adalah seorang saksi dalam kasus korupsi suap RAPBD Jambi yang diduga melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola. “Korban merupakan saksi dari kasus korupsi di Jambi yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola,” ujar Nico saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/2/2018). Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menerangkan, modus para pelaku mengaku bisa membantu menyelesaikan masalah yang tengah dialami pelapor. “Yaitu terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Para pelaku meminta sejumlah uang untuk bisa membantu masalah pelapor tersebut,” ujar Argo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

seperti di kutip dari https://www.msn.com

Kasus bermula saat pelapor dihubungi oleh salah satu tersangka, DD. Ia mengaku bahwa ada penyidik KPK yang bisa membantu menyelesaikan masalah pelapor mengenai kasus yang ditangani KPK. “Pelapor tertarik untuk dikenalkan dengan orang yang mengaku penyidik KPK tersebut. Kemudian pelapor berangkat dari Jambi ke Jakarta bertemu DD di Jakarta,” ujar Argo. DD memperkenalkan Hendry kepada tersangka lainnya ER. Dimana menurut DD, ER mempunyai kenalan penyidik KPK. Setelah bertemu ER, pelapor dibawa ke salah satu hotel di Jakarta Barat untuk bertemu dengan dua orang yang mengaku penyidik KPK. “Dua penyidik tersebut mengaku bernama Imam Turmudi (nama sebenarnya inisial ABD) dan Irawan (nama sebenarnya inisial HRS),” ujar Argo. Saat bertemu dengan para tersangka di hotel tersebut, Hendry dimintai uang sebanyak Rp 150 juta. Pelapor saat itu mempercayainya dan langsung mentransfer Rp 10 juta terlebih dahulu, ke rekening tersangka atas nama Abdullah. “Untuk biaya menyelesaikan kasus yang dialami pelapor di KPK,” ujar Argo. Namun setelah itu pelapor merasa curiga. Karena merasa ditipu dan diperas oleh para tersangka. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Saat ini, keempat pelaku langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut. “Mendapatkan laporan tersebut, anggota langsung melakukan penyelidikan dan pada Selasa 6 Februari 2018 pukul 01.30 berhasil mengamankan empat orang pelaku yang mengaku-ngaku sebagai penyidik KPK di hotel tempat mereka bertemu dengan pelapor,” ujar Argo.


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait dugaan aliran uang proyek pengadaan e-KTP kepada seluruh ketua fraksi di DPR periode 2009-2014. “Prinsip dasarnya sepanjang memang buktinya ada dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka tentu kita akan cermati lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/2). Febri mengatakan kesaksian seorang saksi tak cukup dijadikan dasar pihaknya menyelidiki dugaan aliran uang tersebut. Menurut dia, pihaknya akan menyesuaikan keterangan Nazaruddin dengan bukti yang didapatkan pada penyidikan maupun persidangan. “Namun untuk penelusuran lebih lanjut tentu kita harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri,” tuturnya. “Apakah orang-orang tersebut akhirnya menerima sejumlah uang atau sejumlah fasilitas hal itu tentu perlu pembuktian lebih lanjut. Itulah yang sedang kita lakukan saat ini,” kata Febri. Pada sidang lanjutan terdakwa korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, Nazaruddin mengungkapkan bahwa seluruh ketua fraksi di DPR turut mendapat jatah dari proyek senilai Rp5,8 triliun itu. Menurut dia, jumlah uang yang didapat masing-masing ketua fraksi bervariasi. Namun, mantan anggota Banggar DPR itu lupa berapa jumlah pasti jatah untuk ketua fraksi di DPR. Ketika itu ada sembilan fraksi yang duduk di dewan Senayan, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Nazaruddin hanya mengingat jatah untuk Ketua Fraksi Demokrat pada penyerahan awal sebesar US$1 juta. Suami Neneng Sri Wahyuni itu menyebut ada pemberian lain yang dilakukan secara bertahap. Dalam surat dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong disebut sejumlah fraksi di DPR, seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP mendapat jatah dari proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Golkar dan Demokrat mendapat Rp150 miliar serta PDIP sebesar Rp80 miliar. (ugo)

KPK ikut angkat bicara tentang pernyataan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Menurut KPK, hal seperti itu bisa saja terjadi, tetapi dengan kondisi tertentu. “Jadi sebenarnya kalau para pengawas (APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ini bekerja dengan ini ya, sebelum dia ke arah pidana, ditemukan kejahatan, ‘wah ini ada uangnya’, belum diproses, segera dikembalikan. Itu sih bisa saja,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Meski demikian, Basaria mengaku sebenarnya belum membaca isi dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara APIP dengan APH (Aparat Penegak Hukum) tersebut. MoU itu ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Polri di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (28/2) kemarin. “Jadi konsepnya adalah sepanjang, ya, sepanjang semua pengelolaan dana yang ada secara intern bisa dikawal, bisa diawasi untuk tidak sampai ke ranah tindak pidana, kita memang punya harapan para APIP ini yang melaksanakan, termasuk KPK, bukan hanya polisi saja,” ujar Basaria. “Jadi kalau kita ke daerah itu kita selalu mengatakan bagaimana supaya APIP ini benar-benar bekerja semaksimal mungkin karena kalau APIP itu benar-benar bekerja dan tegas ya, tidak perlu ada tindak pidana korupsi selanjutnya,” imbuh Basaria. Namun Basaria menekankan hal itu bukan berarti KPK melunak pada indikasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, apa yang tertuang dalam MoU tersebut lebih ke arah kesalahan-kesalahan administratif. “Ya memang APIP itu lebih penekannya adalah ke administratif. Jadi sebelum terjadi, saya katakan sebelum terjadi tapi kalau sudah ditangani KPK apakah mungkin? Ya nggak mungkin lagi dong. Boleh dikembalikan uangnya, tapi bukan menghilangkan tindak pidana. Begitu lho. Saya yakin mereka pengertiannya seperti itu,” kata Basaria. Dalam acara MoU tersebut, Ari Dono–dalam sambutannya–mengatakan kemungkinan tidak berlanjutnya suatu kasus ke penyidikan apabila tersangka mengembalikan uang yang diduga dikorupsinya. Namun Polri–melalui Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto–belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Kabareskrim itu karena masih akan lebih dulu meminta penjelasan. Berikut kutipan Ari Dono saat memberikan sambutan dalam acara tersebut: “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kta lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2).

Mabes Polri belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Pihak Polri akan lebih dulu meminta penjelasan Kabareskrim. “Nanti saya cek ke Pak Kabareskrim dulu klarifikasinya seperti apa dan pernyataan beliau seperti apa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Jawaban ini disampaikan Setyo terkait pernyataan Kabareskrim dalam sambutannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kabareskrim saat itu berbicara mengenai penanganan kasus dugaan korupsi. “Kami pun sudah mengeluarkan STR (surat telegram rahasia) jajaran kalau masih penyelidikan, kemudian si tersangka mengembalikan uangnya. Kta lihat persoalan ini mungkin tidak akan kita lanjutkan kepada penyidikan,” kata Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). Opsi tersebut, menurutnya, muncul karena beban anggaran yang besar untuk penyidikan kasus korupsi. Biaya penanganan ini, menurut Kabareskrim, kadang tidak sebanding dengan uang diduga hasil korupsi yang diselidiki. “Kalau yang dikorupsi Rp 100 juta kan negara tekor, penyidikan segitu. Nanti penuntutan berapa lagi? Peradilan sampai dengan masa pemidanaan. Kalau semua jalan penegakan hukum seperti ini sementara kerugian negara akibat korupsi hari ini di bawah Rp 200 juta, maka negara akan semakin rugi karena ada penegakan hukum seperti ini,” sambungnya. Soal pernyataan pengembalian uang ini, Setyo sependapat karena kembalinya uang korupsi ke kas negara tidak menambah beban anggaran penyidikan korupsi di kepolisian. “Menurut saya, logikanya benar. Karena indeks satu kasus ratusan juta untuk mengembalikan dana ke negara, sementara kita dapat Rp 200 juta tapi mengeluarkannya Rp 300 juta berarti tekor. Tapi saya akan klarifikasi lagi ke Kabareskrim pendapat beliau seperti apa,” jelas dia. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri ini menekankan koordinasi dalam penegakan hukum. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menuturkan latar belakang pentingnya MoU dan PKS ini di samping mandat dari Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintah daerah dalam bertindak. “Karena takut tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif,” sambung Mendagri. Mendagri berharap PKS ini dapat segera diimplementasikan di jajaran kewilayahan sehingga target pembangunan di daerah dapat tercapai. “Prinsipinya, semua laporan masyarakat mesti ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas,” ujar Mendagri. Hal-hal strategis yang diatur terkait penanganan aduan adalah batasan laporan yang berindikasi administrasi dan pidana. Laporan yang berindikasi administrasi, menurut Mendagri, berkategori tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah. Apabila terdapat kerugian keuangan negara/daerah tapi telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK, hal tersebut tetap pada indikasi administrasi. “Termasuk diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik,” kata Mendagri.

KOMPAS/ALIF ICHWAN Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan permohonan gugatan praperadilan penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu dibacakan Haswandi selaku hakim tunggal dalam agenda sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015) petang. Tampak mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernono berjalan keluar meninggalkan ruang persidangan.

Laporan Madun Hariyadi terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo hingga sekarang dinyatakan belum lengkap oleh Kepala Badan Reserse Kriminal, Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto. Ari mengkonfirmasi ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Komisi III DPR RI kemarin, Kamis (12/10/2017). Ari menanggapi pernyataan dari para anggota Komisi III DPR RI yang menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT di KPK senilai Rp7,8 miliar dapat diproses. Menjawab pernyataan ini, Ari yang diberikan kuasa oleh Tito untuk menjawab lantas menerangkan bahwa hingga kini, bukti-bukti dari Madun masih ditunggu karena tidak kunjung lengkap. “Baru pengaduan, belum di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) ya. Setelah diminta data, belum ada buktinya. Kalau belum ada buktinya, (kita suruh) cari dulu buktinya,” tegas Ari. Lebih lanjut, Ari juga menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan belum masuk kepada proses penyidikan. Menurut Ari, proses tersebut belum bisa masuk kepada proses sidik karena hanya ada tanda bukti lapor dan buka Laporan Polisi. “Belum tuh, belum ada (Laporan Polisi),” tegas Ari. Pada Rabu (11/10/2017), Madun sempat mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Gambir, Jakarta untuk kedua kalinya. Ia mengklaim telah menambahkan bukti, juga bukti baru tentang adanya dugaan KPK telah menghilangkan laporan dari masyarakat. Saat itu, Madun enggan berkomentar ketika ditanyakan soal apakah laporannya sudah diterima oleh polisi atau tidak. “Kasus korupsi itu kan ga boleh terlalu dipublikasikan karena ini kan menyangkut korupsi uang negara,” kata Madun. Untuk diketahui, Madun sendiri pernah dipenjara tahun 2014 silam. Madun kedapatan pernah mengaku sebagai anggota KPK. Ia ditangkap polisi setelah kedapatan memeras saksi kasus suap Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Ia memeras uang sebesar 20 ribu dolar AS. Untuk diketahui juga, pengacara Madun saat itu adalah Frederich Yunadi yang sekarang juga menjadi kuasa hukum dari Ketua DPR RI Setya Novanto. “Yang bersangkutan pernah ditahan sebagai orang yang mengaku sebagai informan KPK, pemerasan,” terang Ari Dono ketika dikonfirmasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan kembali penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). Sebelumnya, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Novanto pada akhir oktober 2017 lalu. “KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 oktober 2017 atas nama tersangka SN [Setya Novanto],” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Saut menerangkan, penyidikan untuk Setya Novanto dilakukan setelah mempelajari secara seksama putusan praperadilan Novanto. KPK kemudian melakukan penyelidikan baru pada 5 oktober 2017 lalu. KPK juga sudah memeriksa sejumlah anggota DPR, Kementerian, serta pihak swasta terkait penyelidikan tersebut. KPK pun sudah melakukan pemanggilan terhadap Novanto sebanyak dua kali, tepatnya pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017, tetapi Ketua Umum Partai Golkar itu tak pernah memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan kedinasan. Setelah proses penyelidikan, KPK melakukan gelar perkara dengan tim penyelidik pada akhir Oktober 2017 dan menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Sewaktu menjabat sebagai Anggota DPR RI 2009-2014, Novanto diduga bersama-sama dengan Dirut Quadra Solution Anang Sugiana S, pengusaha Andi Agustinus, serta mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto telah menyalahgunakan wewenang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Novanto bersama yang lainnya diduga telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri. KPK menyangkakan Novanto telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK pun sudah mengirimkan sprindik kepada Setya Novanto pada 3 November 2017 lalu. Sesuai dengan permintaan, KPK menyerahkan langsung surat penetapan tersangka itu ke kediaman Novanto di Jalan Wijaya pada 3 November 2017 sore. Baca:  Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi e-KTP

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan ada keuntungan yang diperoleh korporasi dari proyek reklamasi Teluk Jakarta berasal dari tindak pidana. KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan reklamasi. “Memang kita mau belajar pidana korporasinya tapi saya tidak bisa mengatakan menuju ke sana (keuntungan korporasi dari tindak pidana) cuma lagi mempelajari saja teman-teman sedang mendalaminya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017. Baca: KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi Pada Jumat pekan lalu, KPK telah meminta keterangan dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ia dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian hadiah atau janji dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Tahun 2016.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Menurut Saut, pihaknya mulai mendalami dengan melihat dari besaran kerugian negara yang terjadi. “Nah ini mau dihitung nelayan rugi berapa, hitungannya tidak gampang, cara menghitungnya itu para ahli yang tahu berapa kerugiannya,” ujarnya. Baca: KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi Saut meyakini bahwa bila memang ada tindak pidana, korupsi korporasi tetap dapat terbongkar meski pengurus korporasi itu sudah meninggal. “Kalau pidana korporasi memang itu kalau pelakunya sudah meninggal pun korporasinya masih bisa karena intinya kan pidana korporasi, kalau pelakunya sudah meninggal tidak ada masalah,” kata dia. Penyelidikan korupsi korporasi itu diakui oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif sebagai pengembangan dari kasus suap mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait dengan pembahasan raperda tentang reklamasi. “Iya, (pengembangan sebelumnya),” kata Laode. Keduanya telah divonis bersalah dalam kasus tersebut. Dalam pemeriksaan itu, Saefulah mengaku ditanya mengenai reklamasi di Pulau G. Pengembang reklamasi di Pulau G adalah PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro Land. Penyelidik mencari tahu bagaimana proses kajian lingkungan hidup strategis terkait dengan Pulau G, pembangunan di Pulau G memang sempat dihentikan sementara (moratorium) tapi moratorium itu saat ini sudah dicabut. Menurut Laode, tidak tertutup kemungkinan untuk permintaan keterangan dari pejabat sebelumnya dalam kasus korupsi reklamasi ini, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap penting pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan,” katanya.

Related Posts

Comments are closed.