Soal Aliran Transaksi, KPK: Benang Merah Diduga Novanto Terima Uang

Soal Aliran Transaksi, KPK: Benang Merah Diduga Novanto Terima Uang

KPK akan mendalami aliran transaksi yang dilakukan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dengan membawa uang USD 2,6 juta dari luar negeri ke Indonesia tanpa transfer bank. KPK menduga transaksi tersebut untuk terdakwa Setya Novanto. “Benang merahnya ini diduga terkait proyek e-KTP dan diduga juga ditujukan kepada Setya Novanto,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Febri juga menilai transaksi ini telah mencurigakan karena dilakukan melalui beberapa lapis rekening perusahaan dan seseorang. KPK akan mendalami transaksi ini dalam perkara proyek e-KTP. “Ketika mengetahui di awal ada transaksi yang mencurigakan oleh sebab itu kami dalami lebih lanjut relasi yang melakukan transaksi tersebut. Kami menemukan benang merah sejumlah transaksi itu menemukan USD 2,7 juta yang melalui beberapa lapis,” kata Febri. Menurut Febri, transaksi yang dilakukan money changer wajar, namun ada kepentingan pihak lain untuk bekerja sama. Sejumlah transaksi uang ini juga dilakukan secara rumit. Selain itu, KPK juga menduga ada upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan Setya Novanto. KPK mengaku sudah menguraikan aliran transaksi uang ini. “Ketika ada kepentingan lain ada kerja sama pihak lain untuk mengantarkan sejumlah uang pihak dituju melalui beberapa lapisan rumit itu menjadi persoalan. Karena itu kami menguraikan lanjut jalur lintas negara dan tahapan cukup rumit bagian dari dugaan upaya memperkaya diri terdakwa,” ujar Febri. Dalam persidangan Setya Novanto pada hari kemarin. Jaksa KPK mengulik tentang upaya keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, membawa uang USD 2,6 juta dari luar negeri ke Indonesia tanpa transfer bank. Cara Irvanto yaitu dengan bantuan perusahaan money changer. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 itu digali jaksa dari keterangan Riswan dan Juli Hira. Keduanya merupakan pengusaha money changer. Awalnya Riswan mengaku didatangi Irvanto di kantornya di Jakarta. Irvanto disebut Riswan mengaku ingin melakukan barter dolar tetapi Irvanto menyebut dolar itu ada di luar negeri. Selanjutnya, jaksa menampilkan skema aliran uang Biomorf Mauritius yang diterima beberapa perusahaan rekan Juli di Singapura. Perusahaan tersebut yakni Kohler Asia Pasific sebesar USD 200.000, Cosmic Enterprise sebesar USD 200.000, Kemudian, Sunshine Development sebesar USD 500.000, Golden Victory sebesar USD 186.470, Pasific Oleo USD 183.470, Wua Kong Trading sebesar 250.000, Omni Patent sebesar USD 240.200 dan Juli Hira USD 200.000. Usai menerima uang tersebut, Juli mencairkan uang miliknya untuk diberikan kepada Riswan. Selanjutnya uang tersebut langsung diberikan Irvanto.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar KPK menolak pengajuan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP. KPK diminta menolak pengajuan itu karena Novanto sejak awal tidak kooperatif. “Saya berpandangan tidak perlu dikeluarkan justice collaborator untuk SN karena tidak ada niat baik dari dia untuk kooperatif. Karena kalau memang dari awal dia tahu kalau bukan dia pelaku utama kenapa susah dipanggil,” kata peneliti ICW, Lalola Easter, di kantornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018). Novanto dianggap tidak koperatif karena rangkaian peristiwa mulai dari mangkir dari pemeriksaan hingga dugaan merintangi penyidikan setelah kecelakaan mobil. “Dilihat sejak awal, SN tidak kooperatif sejak masa penyidikan. Berapa Kali Mangkir, dia sempat hilang hingga muncul status DPO. itu merupakan rangkaian peristiwa bahwa SN tidak mau kooperatif,” imbuhnya. ICW khawatir pengajuan justice collaborator akan ditiru tersangka lain bila dalam posisi buntu. Menurut Lalola, syarat pengajuan JC adalah saksi pelaku yang mau bekerja sama dan mengindikasikan adanya pemeran utama dalam kasusnya. “Pemberian JC kepada SN bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Nanti bisa jadi ada tersangka tidak kooperatif, bikin repot penegak hukum, lalu kalau sudah mentok baru mengajukan JC. Kalau dari awal punya niat baik, ngapain harus tidak kooperatif,” sambungnya.

KPK menanggapi surat yang diunggah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun Twitter-nya. Fahri menyebut surat itu merupakan katebelece dan ‘surat sakti’ terkait M Nazaruddin. Surat itu tertanggal 17 November 2017 yang ditujukan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1A Sukamiskin. Surat tersebut merupakan respons dari KPK terkait permohonan keterangan tidak ada perkara lain atas nama M Nazaruddin. “KPK memang pernah merespons surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Kalapas Sukamiskin. Isinya, Nazaruddin yang telah divonis bersalah oleh pengadilan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (12/1/2018). Menurut Febri, pada saat surat itu dikeluarkan, KPK memang sedang tidak memproses Nazaruddin terkait kasus. “Pada saat surat dikeluarkan, (Nazaruddin) sedang tidak diproses di tingkat penyidikan ataupun penuntutan,” imbuh Febri. Sementara itu, Fahri menyebut surat itu diterbitkan KPK diam-diam. Dia juga menyebut surat tersebut sebagai surat sakti. “Inilah surat yang telah KPK secara diam2 terbitkan. Surat No. 437/26/XI/2017. Tgl 17 Nopember 2017. Ketebelece dan surat sakti,” tulis Fahri di akun Twitternya. Dalam surat itu, KPK menyebutkan Nazaruddin telah dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara. KPK juga menyebutkan Nazaruddin telah melunasi denda tersebut. “Berdasarkan data pada Direktorat Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, terpidana sampai saat ini tidak ada perkara lain,” tulis surat yang ditandatanganiPlh Koordinator Unit KerjaLabuksiKPKAdyantanaMeruHerlambang atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan. Inilah surat yang telah KPK secara diam2 terbitkan. Surat No. 437/26/XI/2017 Tgl 17 Nopember 2017 Ketebelece dan surat sakti. pic.twitter.com/Rm22rBBc93 — #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 11 January 2018

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Rumah Susun (Rusun) Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. KPAI mengecek laporan terkait tidak terpenuhinya hak-hak anak dari penghuni yang dilakukan pengosongan di rusun tersebut. “KPAI melakukan pengawasan terkait pengaduan yang masuk. Tentang ada pengosongan di rusun ini akibat dari itu tidak dipenuhi hak-hak anak,” kata Komisioner KPAI Susianah Affandy di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018). Selain Susianah, tampak Komisioner KPAI yang lain, Retno Listyarti. Keduanya menyempatkan diri berbincang dengan para penghuni unit yang dikosongkan tersebut. Susianah memandang pengawasan terhadap anak-anak dari pengosongan unit tersebut sangat penting. Sebab, menurut dia, keluarga yang unitnya dikosongkan tersebut awalnya korban penggusuran yang direlokasi ke rusun dan dipastikan tak memiliki rumah. “Kami ingin memastikan perlindungan anak dan pemenuhan hak dasar anak karena warga di sini jelas dari keluarga yang kurang mampu dulunya. Kemudian saat ada pengosongan terhadap 4 unit yang harus mengosongkan unitnya, yang kemudian timbul masalah baru mereka. Mau tinggal di mana anaknya,” ujar dia. Pengosongan unit tersebut dilakukan pada Rabu (10/1) terkait temuan dari BNN bahwa tiga penghuni dari empat unit yang dikosongkan itu positif memakai narkoba. Susianah menilai seharusnya kasus yang menimpa para orang tua itu tidak sampai mengganggu pemenuhan hak-hak dasar anak. “Kita akan mencari solusi bersama untuk pemenuhan hak dasar anak-anak ini. Kita lihat bagaimana kalau anak ini dipindahkan ke tempat yang jauh akan berimplikasi ke tempat sekolahnya. Tapi yang ingin KPAI tegaskan anak-anak tidak boleh terpisah dengan keluarganya paling tidak ibunya. Kita cari win-win solution ,” ujar dia. Saat ini, anak-anak yang berjumlah 8 orang tersebut tinggal dengan cara menumpang di tetangga atau saudara yang berada di rusun tersebut. KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI dan Kementerian Sosial untuk mencarikan solusi bagi mereka, khususnya anak-anaknya. “Hari ini juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Rehabilitasi Kemensos dan kalau memungkinkan kan langsung ke Kemensos untuk memastikan pemenuhan hak anak-anak di sini,” tambah dia.

Ingin meneruskan kekuasaan suaminya di Purwakarta, Anne Ratna Mustika, istri Dedi Mulyadi, ikut dalam Pilbup Purwakarta 2018. Dedi Mulyadi sendiri maju menjadi cawagub mendampingi Deddy Mizwar. Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan menilai hal itu indikasi adanya dinasti politik di Purwakarta. Ia menuturkan majunya Anne dengan pasangannya Aming memang belum bisa dikatakan sebagai dinasti politik. Sebab, sambung dia, dinasti politik berlaku apabila dilanjutkan oleh anak atau adik dari petahana. “Biasanya dinasti itu kalau levelnya sudah tahap kedua. Bapak ke istri masih satu tahap, kalau ke anak atau adik baru dinastinya kerasa. Ini baru indikasi ke sana. Kata dinasti satu kelompok keluarga besar,” kata Asep saat dihubungi via telepon genggam, Jumat (12/1/2018). Menurutnya meski sempat dilarang, dinasti politik di mata hukum saat ini sah-sah saja terjadi di Indonesia. Sebab, sambung dia, secara konstitusi setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kontestasi pilkada serentak. “Dinasti poltik itu dalam bahasa hukum sah-sah saja. MK dulu pernah menyatakan suami istri ke bawah tidak boleh ikut pilkada saat petahana berakhir, nah itu dibatalkan oleh MK. Jadi dinasti secara hukum boleh,” ungkap dia. Ia mengatakan dinasti politik akan menjadi persoalan apabila dilihat dalam pendekatan demokrasi. Sebab, sambung dia, dinasti politik akan membatasi partisipasi dan kaderisasi dari putra daerah tersebut maupun kader partai politik. “Budaya politik dinasti harus dihindari, karena kalau gagal, kegagalan itu akan berlarut-larut tidak memuaskan rakyat. Ada upaya untuk menutup demokratisasi di daerah itu, tidak partisipasi dan kaderisasi karena dikungkung oleh dinasti,” kata Asep. Ia mengatakan Dedi Mulyadi yang berkuasa hampir 15 tahun di Purwakarta tidak menjamin Anne bisa menang dengan mudah. Pasalnya, sambung dia, pilkada serentak akan mempersulit dukungan langsung dari Dedi Mulyadi yang juga maju di Pilgub Jabar. “Ini unik karena serentak mereka bersama-sama terjun kampanye di waktu yang sama. Kampanye harus menej dengan baik, karena tujuan mereka (Dedi – Anne) beda. Bisa produktif dan kontra produktif kalau suami istri bersamaan,” kata Asep. Pasangan Anne – Aming mendapat dukungan dari enam partai yakni Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Nasdem dan PAN. Sedangkan Dedi Mulyadi maju bersama Deddy Mizwar (Dua DM) di Pilgub Jabar diusung Golkar dan Demokrat.

Achmad Rudyansyah mengaku berada di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau bersama Fredrich Yunadi ketika Setya Novanto mengalami kecelakaan. Dia mengatakan tidak ada pemesanan 1 lantai RS itu. “Sebenarnya saya itu memang ada di sana, cuma sebatas pengecekan, tidak ada pemesanan,” ujar Achmad usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018). Namun, terkait hal-hal di luar itu, dia mengaku tidak tahu. “Tapi di luar itu tidak tahu. Jadi saya menjelaskan sebatas keterangan penyidik saya jelaskan,” imbuh Achmad. Dia mengatakan ada 24 pertanyaan dari penyidik KPK. Pertanyaan itu seputar peristiwa kecelakaan Novanto. “Pertanyaan seputar kecelakaan sampai rumah sakit. Dijelasin apa yang sebatas aku tahu saja,” kata Achmad. Terkait manipulasi data rekam medis Novanto, Achmad mengaku tidak ditanya. Selain itu, tak ada pertanyaan tentang Fredrich padanya. “Manipulasi data tidak ditanya. Nggak sih (soal Fredrich) fokusnya terhadap saya saja,” ucapnya. Terkait kasus itu, Achmad telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri. Selain dia, ada Hilman Mattauch (wartawan), Reza Pahlevi (ajudan Novanto), dan Fredrich yang juga dicegah. Dalam kasus tersebut, Fredrich dan dr Bimanesh pun disangkakan melakukan obstruction of justice dengan sangkaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich merupakan mantan pengacara Novanto, sedangkan dr Bimanesh adalah dokter yang menangani Novanto ketika dirawat di RS Medika Permata Hijau. Keduanya diduga bekerja sama untuk memanipulasi data rekam medis Novanto. Manipulasi itu diduga untuk menghindari panggilan KPK.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan neraka akan lebih banyak diisi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini ia sampaikan di hadapan para pegawai Pemprov Banten saat pelantikan 5 pejabat eselon II yang baru. “Yang paling banyak di neraka itu pegawai negeri,” kata Wahidin di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (12/1/2018). Wahidin mengatakan pegawai negeri tidak ditakdirkan menjadi orang kaya, melainkan menjadi abdi negara. PNS, menurutnya, seharusnya tidak berpikir menumpuk kekayaan atau sibuk mencari kerjaan di luar tugasnya. Pelantikan 5 pejabat Pemprov Banten. (Bahtiar Rivai/detikcom) Ia mengandaikan suatu waktu antara penduduk surga dan neraka membuat kesepakatan membangun jembatan. Jembatan dibangun dari surga ke neraka, begitu sebaliknya. Namun, menurut Wahidin, jembatan dari penduduk neraka ternyata lebih cepat selesai dibangun dibandingkan oleh penduduk surga. Ternyata, menurutnya, jembatan tersebut cepat selesai karena dibangun para pegawai negeri. “Ya iyalah, itu kan orang PU (Pekerjaan Umum) semuanya. Yang di sini (surga) kiai-kiai sama gubernur, nggak bisa bikin jembatan,” katanya. Cerita dari Gubernur tersebut kemudian disambut tawa para kepala dinas yang hadir. Namun ada juga sebagian pegawai Pemprov Banten yang hanya diam. Oleh sebab itu, Wahidin mengingatkan di antara dinas di Banten tidak saling menjatuhkan. Ia meminta mereka harmonis dan saling tegur jika ada kesalahan. Selain itu, tidak takut ketika ada ancaman-ancaman dari pihak luar. “Yang sesuai aturan dipenuhi, jangan takut diancam-ancam, tegaskan, tegakkan sesuai aturan,” katanya. Ada 5 pejabat eselon II yang dilantik Wahidin. Mereka adalah M Yusuf sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang sebelumnya bertugas di Kemendagri, Komarudin menjadi Kepala BKD yang sebelumnya dari Pemkab Tangerang, Ade Ariyanto menjadi Kepala Kesbangpol, Gunawan Rusmianto sebagai Kepala Biro Pemerintahan, dan Nana Suryana Kepala Biro Bina Infrastruktur yang sebelumnya adalah pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

Perasaan wanita berinisial AM (22) bercampur aduk setelah mengalami pelecehan seksual oleh pemotor di Jalan Kuningan, Beji, Depok, Jawa Barat. Setelah kejadian itu, AM berusaha mencari rekaman CCTV di rumah warga. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (11/1/2018) pada pukul 14.29 WIB. Saat itu, AM berangkat dari rumahnya di sekitar lokasi menuju mulut gang naik angkot untuk melanjutkan perjalanan ke Stasiun Pondok Cina, Beji, Depok. AM saat itu sedang berjalan kaki, lalu tiba-tiba didekati oleh pemotor. Sekonyong-konyong, pelaku meremas payudara AM menggunakan tangan kiri dan langsung tancap gas. “Setelah 10 menit, saya mendatangi rumah warga yang punya CCTV untuk meminta rekaman CCTV,” kata AM kepada detikcom , Jumat (12/1). AM mengetuk pintu pemilik rumah tersebut. Sambil sesenggukan, AM menceritakan kronologi singkat ke pemilik rumah. “Sambil gemetar dan nangis sesenggukan, saya ke rumah ibu yang punya CCTV itu,” ungkapnya. [Gambas:Video 20detik] Pemilik rumah yang berbaik hati mempersilakan AM melihat rekaman CCTV tersebut. AM kemudian menyebarkan rekaman CCTV itu di media sosial untuk memperingatkan wanita lain agar berhati-hati dan tidak menjadi korban seperti dirinya. “Semoga pelaku cepat tertangkap,” lanjutnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan. Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu. “Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin,” kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1/2018). Tjahjo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tjahjo mengaku sudah menandatangani surat keputusan tersebut. “Sesuai UU 23 kemudian diberhentikan selama 3 bulan nonaktif. Keputusan sudah saya tanda tangani,” ungkapnya.

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi telah memiliki bukti dugaan aliran uang suap Rolls Royce kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar , melalui perusahan broker Connaught International. Aliran uang suap itu terdeteksi penyidik memakai rekening ibu mertua Emirsyah Satar di Singapura. “Iya (melalui rekening mertuanya), karena itu penyidik sedang mendalami,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis, 2 Februari 2017. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, menjelaskan lalu lintas keuangan keluarga Chairman MatahariMall? Itu memang sudah diawasi selama setahun terakhir. Pada Desember 2016, penyelidik KPK memeriksa Emirsyah dan istrinya, Sandriana Abubakar. Mereka mengaku kepada penyelidik bahwa orang tuanya mempunyai rekening di Singapura.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

“Mereka sudah mengakui (pada pemeriksaan Desember lalu),” kata Laode belum lama ini kepada wartawan. Bukti dimiliki KPK dengan menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan lembaga antikorupsi di Singapura, cukup rinci mengenai aliran-aliran uang jutaan dolar itu. Transaksi terjadi sepanjang 2009 sampai Mei 2012. Nilainya 1,2 juta euro dan 2,18 juta dolar AS atau setara dengan Rp46 miliar. Skemanya, uang dari Rolls-Royce ke rekening Connaught International, lalu ke rekening ibu mertua Emirsyah. Dari Rp46 miliar, sekitar US$2 juta mengalir kembali ke rekening Connaught dan PT Mugi Rekso Abadi. Laode mengatakan KPK menduga kembalinya uang ke perusahaan milik Soetikno Soedarjo itu untuk membeli kondominium di Singapura dan sejumlah properti di Indonesia untuk Emirsyah Satar. Menurut catatan KPK, rekening Connaught yang mentransfer uang suap itu atas nama Sallywati Rahardja. Sally dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Airbus dan pembelian mesin pesawat itu telah dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Ia telah diperiksa pada Rabu, 1 Februari 2017. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan keterangan Manager Connaught dan PT Mugi Rekso Abadi itu sangat penting. Pasalnya, benang merah suap ini juga melibatkan Sallywati. “Penyidik menilai pemeriksaan Sally karena keterangan yang bersangkutan ini sangat penting untuk penyidikan ESA,” kata Febri. Sebundel dokumen yang didapat penyidik KPK dari Serious Froud Office (Inggris) juga menyebut para petinggi PT Garuda Indonesia ikut menerima suap atas pengadaan dan pembelian mesin Airbus. Mereka adalah Hadinoto Soedigno dan Agus Wahjudi. Keduanya telah dicegah berpergian ke luar negeri. Hadiinoto adalah Direktur Teknik saat Emirsyah menjadi Direktur Utama Garuda. Pada 2006, ia menjabat Direktur Citilink. Agus saat kepemimpinan Emir menjabat sebagai Executive Project Manager PT Garuda Indonesia. Meski begitu, pada perkara ini KPK baru menjerat dua orang tersangka. Mereka adalah Emirsyah dan pemilik Cannought sekaligus pendiri MRA yang kini menjadi Bos Ferrari Jakarta, Soetikno Soedarjo.

Related Posts

Comments are closed.