Singgung TGPF Kasus Novel, Dahnil: Bisa Jadi Kuburan Politik Jokowi

Singgung TGPF Kasus Novel, Dahnil: Bisa Jadi Kuburan Politik Jokowi

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kembali menyinggung penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menegaskan dibutuhkan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus ini. “Ini bukan (hanya) penyerangan terhadap Novel, (tapi juga) penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi, penyerangan terhadap Anda-Anda, terhadap saya, terhadap negeri ini. Maka, penting TGPF itu. Kenapa penting? Karena polisi selama 10 bulan ini tidak menunjukkan perkembangan penyidikan yang positif,” kata Dahnil di kantor PP Pemuda Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Ia meminta Presiden Joko Widodo membentuk TGPF agar bisa membantu kepolisian mengungkap kasus teror tersebut dengan cepat. Menurutnya, tidak seriusnya penanganan kasus teror terhadap Novel bisa menjadi kuburan politik bagi Jokowi. “Bagi saya, ini bisa jadi kuburan politik bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena janji utama politik Pak Jokowi ada dua hal yang penting, yaitu penanganan permasalahan HAM, kemudian perlawanan terhadap korupsi,” ungkap Dahnil. Dahnil mengkritik kinerja kepolisian dengan menyinggung pemanggilannya beberapa waktu lalu oleh Polda Metro Jaya. Dahnil menduga ada kendala nonteknis dalam penuntasan kasus ini. “Anda coba bayangkan terakhir diperiksa saya. Apa hubungan saya dengan peristiwa itu. Jadi semua yang mau kritik diperiksa. Yang pesimistis dan nggak percaya polisi mau diperiksa, kan ada yang salah. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan polisi sekarang bukan berhadapan dengan kendala teknis penyidikan,” ujarnya. “Tapi polisi sedang menghadapi kendala nonteknis. Nonteknisnya itu apa? Politik, bisa karena terkait dengan high profile person. Jadi karena bisa dugaan kasus ini melibatkan orang yang pengaruh kuat, orang yang punya pangkat. Atau kalau istilah Novel ada dugaan keterlibatan jenderal,” sambungnya.

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kembali menyinggung penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menegaskan dibutuhkan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus ini. “Ini bukan (hanya) penyerangan terhadap Novel, (tapi juga) penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi, penyerangan terhadap Anda-Anda, terhadap saya, terhadap negeri ini. Maka, penting TGPF itu. Kenapa penting? Karena polisi selama 10 bulan ini tidak menunjukkan perkembangan penyidikan yang positif,” kata Dahnil di kantor PP Pemuda Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Ia meminta Presiden Joko Widodo membentuk TGPF agar bisa membantu kepolisian mengungkap kasus teror tersebut dengan cepat. Menurutnya, tidak seriusnya penanganan kasus teror terhadap Novel bisa menjadi kuburan politik bagi Jokowi. “Bagi saya, ini bisa jadi kuburan politik bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena janji utama politik Pak Jokowi ada dua hal yang penting, yaitu penanganan permasalahan HAM, kemudian perlawanan terhadap korupsi,” ungkap Dahnil. Dahnil mengkritik kinerja kepolisian dengan menyinggung pemanggilannya beberapa waktu lalu oleh Polda Metro Jaya. Dahnil menduga ada kendala nonteknis dalam penuntasan kasus ini. “Anda coba bayangkan terakhir diperiksa saya. Apa hubungan saya dengan peristiwa itu. Jadi semua yang mau kritik diperiksa. Yang pesimistis dan nggak percaya polisi mau diperiksa, kan ada yang salah. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan polisi sekarang bukan berhadapan dengan kendala teknis penyidikan,” ujarnya. “Tapi polisi sedang menghadapi kendala nonteknis. Nonteknisnya itu apa? Politik, bisa karena terkait dengan high profile person. Jadi karena bisa dugaan kasus ini melibatkan orang yang pengaruh kuat, orang yang punya pangkat. Atau kalau istilah Novel ada dugaan keterlibatan jenderal,” sambungnya.

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut terjadi kekeliruan dalam nalar politik di Indonesia. Salah satunya terlihat saat ada kritik yang diberikan terhadap tokoh politik. “Jangan tiba-tiba dikritik, misalnya saya kritik Pak Jokowi, kemudian pendukungnya bilang atau Pak Jokowi bilang, ‘Ya sudah, Anda sudah kerjakan apa?’. Kritik kok kita disuruh kerja. Kritik ya kritik saja, jangan dibalikkan. Kalau saya mengkritik, jangan dikembalikan. Kalau begitu, tukaran saja, saya yang jadi presiden, Pak Jokowi jadi dosen atau jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Nalar kita kebalik-balik,” kata Dahnil di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Menurutnya, ormas dan akademisi memang seharusnya mengingatkan para politikus. Dahnil sendiri menyebut politikus sebagai kesatria. “Memang kami yang di ormas, di OKP, di kampus ya kerjaan kami ini. Kerjaan kami mengingatkan para kesatria. Mereka maju ke medan perang. Mereka maju untuk bertarung, yang sering melakukan perubahan ya mereka ini,” ujarnya Selain itu, Dahnil menyebut ada fenomena kemunculan ‘fans boy’ dan ‘fans girl’ terhadap tokoh politik. Para ‘fans’ politikus ini disebut Dahnil kerap membela habis-habisan para politikus yang disukai. “Anak muda di Indonesia berubah hanya menjadi fans club, fans boy, fans girl . Anak-anak muda yang masuk politik jadi fans boy, fans girl . Ada orang mati-matian bela Ahok. Ahok salah, Ahok benar, pokoknya Ahok benar,” sebut Dahnil. “Mereka tidak adu gagasan. Mereka tweet war karena orang per orang. Tiba-tiba ada fans boy AHY. Semua yang dilakuin benar. Tiba-tiba ada fans boy Jokowi, semua yang dilakukan benar. Tiba-tiba ada fans boy Zulkifli Hasan, tiba-tiba semuanya benar. Ada fans boy Bang Rizal Ramli. Jadi kehilangan akal sehat,” tuturnya. Dahnil lantas menyinggung soal politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, politik dinasti terjadi akibat pasar politik yang tidak kompetitif. “Pasar politik kita tidak kompetitif. Yang bisa masuk ke pasar adalah yang punya modal. Yang punya darah ‘ningrat’ secara politik. Pasar politik kita bukan pasar politik kompetitif, pasar politik yang oligopoli,” ujar dia.

Beredar video yang memperlihatkan sejumlah pengemudi ojek online menyerang mobil berwarna putih. Beberapa saat mobil tersebut berhenti, kemudian melaju dan menabrak para pengemudi ojek online yang berada di depannya. Insiden tersebut terjadi di underpass Senen, Jakarta Pusat. Pada video singkat yang diunggah di akun Instagram @jktinfo itu terlihat bagian kaca depan dan belakang mobil pecah. Di beberapa bagian badan mobil pun tampak ringsek. Kapolsek Senen Kompol Indra S Tarigan menuturkan kejadian tersebut merupakan kecelakaan biasa. Pengemudi mobil itu pun langsung dibawa petugas ke Unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat di daerah Lapangan Banteng. “Kecelakaan. Sudah ditangani oleh (Polisi) Lalu Lintas. Pengemudi langsung dibawa ke Polres Jakpus,” kata Indra saat dimintai konfirmasi oleh detikcom , Kamis (1/3/2018). Dimintai konfirmasi terpisah, Kasat Lantas Polres Jakpus AKBP Lilik Sumardi mengaku belum mengetahui hal ini. “Belum dapat infonya, belum tahu,” kata Lilik. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya aksi tersebut. Belum dapat diketahui juga apakah ada korban dari peristiwa itu.

Dua kain koleksi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akhirnya laku terjual dalam lelang sukarela koleksi pribadi pejabat negara. Tak tanggung-tanggung, dua kain tersebut terjual Rp 29.050.000. Pelelangan dua helai kain milik Iriana Jokowi digelar di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Pelelangan kain tersebut dilakukan setelah 55 item yang masuk katalog ludes terbeli. Proses penjualan kain Iriana tersebut dilakukan secara spontan. “Ada barang khusus, termasuk dari Ibu Iriana Joko Widodo. Penjualan spontan. Kami akan jual tanpa proses lelang. Tanpa uang jaminan. Semua berhak mengajukan penawaran,” kata pembawa acara lelang. Dua kain tersebut terjual Rp 29.050.000. (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom) Dua kain tersebut batik khas solo berwarna merah-biru dongker dan kain warna hijau. Untuk kain pertama, lelang dibuka dengan harga Rp 1 juta. Tawar-menawar terjadi alot. Ada 18 kali proses tawar-menawar. Dua orang terlibat sengit dalam proses ini, yaitu pria bernama James dan seorang ibu dengan nama Tintin. “Rp 10 juta,” seru James. “Rp 10,1 juta,” balas Tintin. “Rp 11 juta,” timpal James. Proses lelang berjalan alot. (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom) Proses tawar-menawar semakin alot sampai akhirnya James mematok angka Rp 16 juta. “Rp 17 juta,” seru Tintin. Sang pembawa acara menggoda James. James tampak tersenyum sambil berpikir keras. [Gambas:Video 20detik] “Rp 19 juta,” tegas James. Tintin tampak enggan melanjutkan proses tawar-menawar. Akhirnya, dia menambah nominal Rp 50.000. James menyerah.

Bareskrim Polri bersama penyidik dari FBI meninggalkan kapal super yacht Equanimity. Kapal pabrikan Belanda itu diduga dibeli oleh terdakwa korupsi USD 1 miliar asal Malaysia, Jho Low. Pantauan detikcom di perairan Tanjung Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (28/2/2018), Bareskrim Polri dan sedikitnya empat pria yang diduga dari FBI menaiki Equanimity pada pukul 13.30 Wita. Lalu pada pukul 20.00 Wita, sejumlah orang yang disebut berasal dari Biro Investigasi Federal itu keluar dari kapal mewah seharga Rp 3,5 triliun tersebut. Di antara Equanimity dan kapal patroli berukuran sedang milik Polairud Polda Bali, mereka harus menggunakan perahu karet. Orang yang tidak berkepentingan juga tidak diperkenankan menaiki kapal yang telah berada di Indonesia sejak November 2017 itu. Sedikitnya lima orang lebih dulu meninggalkan Equanimity. Para penyidik Mabes Polri meninggalkan Equanimity 5 menit setelahnya. Belum ada keterangan dari pihak Mabes Polri. Namun mereka keluar setelah berada di atas kapal selama 6 jam lebih. Para penyidik membawa selusin tas berupa koper hitam dan tas hitam. Belum diketahui isinya, namun keberadaan dua instansi tersebut adalah untuk melakukan penyitaan terhadap kapal berbendera negara Persemakmuran Inggris tersebut. “Mereka (AS) minta ke pemerintah kita bahwa keberadaan kapal di sini dan kita sudah minta izin untuk melakukan penyitaan,” kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga.

Related Posts

Comments are closed.