Sidang Gugatan PKPI, KPU Bantah Ada Perubahan Hasil Verifikasi

Sidang Gugatan PKPI, KPU Bantah Ada Perubahan Hasil Verifikasi

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat KPU terkait adanya perubahan hasil verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. KPU membantah dugaan PKPI tersebut. “Terkait dengan tidak memenuhi syarat berita acara, kami contohkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, yang mengatakan termohon (KPU) mengeluarkan berita acara ganda dan mengganti memenuhi syarat. Jadi tidak memenuhi syarat adalah tidak benar,” ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang gugatan jawaban termohon di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Menurut Ali, KPU tidak pernah mengganti hasil status verifikasi. Yang dilakukan KPU adalah koreksi karena terjadi kesalahan ketik dalam hasil verifikasi. “Karena termohon tidak pernah mengeluarkan berita acara ganda dan mengganti hasil dari MS (memenuhi syarat) menjadi TMS (tidak memenuhi syarat), melainkan termohon melakukan koreksi terkait hasil rekapitulasi hasil verifikasi yang seharusnya TMS menjadi kesalahan pengetikan yang menjadi MS,” kata Ali. KPU juga membantah menghilangkan atau mengubah data PKPI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ali mengatakan perubahan hanya dapat dilakukan oleh operator partai politik. “Kami contohkan, di KPU Kabupaten Cilacap tidak pernah menghilangkan atau menambah data di Sipol karena KPU Kabupaten Cilacap tidak punya akses apa pun. Sipol yang dapat mengubah hanya pengguna operator partai politik ataupun pemohon,” tutur Ali. Dalam persidangan, KPU meminta Bawaslu menerima alasan termohon serta meminta Bawaslu menolak permohonan PKPI sebagai pemohon. “Mohon kiranya majelis memutuskan gugatan, menerima keberatan termohon seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan termohon seluruhnya,” kata Ali. Anggota Bawaslu yang bertugas menjadi ketua majelis, Fritz Edward Siregar, memutuskan sidang gugatan dilanjutkan esok dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. “Sidang berikutnya untuk sidang perkara nomor 012 kita lanjutkan hari Jumat pukul 19.00 WIB dan pengumuman ini sebagai panggilan sidang, terima kasih,” ujar Fritz.

Baca juga :

Negara berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar (primer) warga negara apalagi kebutuhan sekunder dan tersier. Negara biasanya baru mengucurkan dana (gratis) darurat untuk membantu rakyat ketika krisis kehidupan sosial ekonomi sudah sedemikian parah, seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial), pengobatan gratis, dan sebagainya. Itupun dalam jumlah terbatas, dengan syarat yang sering memberatkan, dan sifatnya hanya sementara. Belum lagi, besarnya kebocoran dari dana-dana seperti itu, walhasil, jumlah yang diterima rakyat sangatlah minim.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah praktis hanya membuat regulasinya sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada (pemilik) perusahaan. Pada praktiknya, buruh sendirilah yang menyediakan iuran wajib melaksanakan program itu. Dana yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian, sebenarnya ditanggung buruh itu sendiri dengan menabung wajib sekian persen dari gajinya setiap bulan untuk digabung, ditabung, dan diolah untuk memenuhi kebutuhan seluruh jaminan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengetahui ketiadaan fondasi yang diniscayakan itu, ada upaya membangkitkan apa yang disebut “masyarakat madani”. Namun secara konseptual masyarakat madani tidak identik dengan civil society , yang secara historis telah berfungsi efektif sebagai fondasi yang sehat bagi pertumbuhan parpol dalam rangka penegakan demokrasi di Barat. Sedangkan baik parpol maupun demokrasi modern yang hendak kita lembagakan di sini, harus diakui, adalah hal-hal yang kita contoh dari sono, in spite of the fact mulut kita tidak henti-hentinya mengucapkan “Pancasila”. Maka perlu disadari agar yang diambil-alih dari luar itu bukan kulitnya, yang memang sangat “indah”, tetapi hakikatnya, yang sangat human dan menjanjikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut cendekiawan Muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan masyarakat madani, Nurcholish Madjid, istilah “madani” mengacu pada “madinah”. Sedangkan kata ini berasal dari kata dasar “ dana-yadinu “, yang berarti tunduk, patuh, atau taat. Dari kata dasar inilah terambil kata “ din ” untuk pengertian “agama”, yaitu “ikatan ketaatan”. Jadi istilah “masyarakat madani” yang mengacu pada kata “madinah” (kota) mengandung dalam dirinya konsep pola kehidupan bermasyarakat (bermukim) yang patuh, yaitu pada hukum, dalam hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang agama Islam, jadi God-centered .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks “madinah” di abad VII itu ide tersebut sekaligus pas dan logis mengingat Rasulullah SAW hendak menegakkan (agama) Islam di tengah-tengah manusia biadab zaman jahiliyah. Dan agama memang dimaksudkan untuk membimbing manusia menemukan kembali sentralitas dirinya yang hilang yang sesuai dengan kondisi lokal human ketika itu, hanya dapat diperoleh dengan mengikatkan diri kepada Yang Maha Tinggi ( Transcendent ). Jadi kalaupun ada keadaban, yang pernah diingatkan oleh Nurcholish Madjid sebagai hakikat masyarakat madani, ia secara eksplisit didasarkan pada otoritas Tuhan, dalam hal ini Allah, sesuai dengan versi Islam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka itu selalu ada kecenderungan di pihak warga Muslim tertentu, termasuk ulama, cendekiawan, dan politikusnya, untuk menuntut pengurusan masyarakat menurut syariat, hukum Islam dan bukan hukum nasional yang dianggap bervisi alam pikiran Barat. Dengan anggapan bahwa Islam adalah applicable di mana pun dan kapan pun – Islam is the solution – mereka terus berusaha memfusikan agama dan politik, din wa dawla . Bukan kebetulan kalau menjelang Tahun Baru Islam 1428 baru-baru ini, di beberapa kota ada demo yang menuntut pemberlakuan syariat Islam, murni dan tuntas, mengingat Islam adalah agama mayoritas penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal, mereka tahu persis, masyarakat kita dewasa ini adalah majemuk, termasuk agama dan kepercayaan, sudah beradab, pasti bukan jahiliah. Bagi mereka rupanya demokrasi disikapi lebih banyak mengenai akses daripada proses. Alih-alih membuat masyarakat madani menjadi fondasi yang kukuh dari parpol (pilar demokrasi) yang secara alami berpembawaan eksklusif, berbeda satu sama lain, mereka malah menjadikannya dasar yang terkotak-kotak, jauh dari asas toleransi dan tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara nasional bersendikan Pancasila.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaban yang mewujudkan peradaban di sini tidak berurusan dengan citra ketuhanan atau ajaran agama apa pun. Sejak awal pembentukannya civil society memang sudah dibuat human-centered dan selanjutnya disempurnakan oleh pikiran-pikiran manusia yang lahir ketika renaissance dan revolusi keilmuan, diteruskan oleh revolusi filosofis (bersendikan natural law ) serta empirisme, rasionalisme, dan positivismenya. Sebagai keseluruhan ia disiapkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat a good life . Di ranah civil society ini jawabannya ditemukan dalam “ individual rights of life, liberty and the pursuit of happiness “, bukan dalam “ submission to the will of God ” melalui pelaksanaan interpretasi dari ajaran agama apa pun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Warga civil society boleh saja bertakwa terhadap Tuhan menurut keyakinan religius masing-masing. Di lingkungannya memang ada LSM, misalnya, yang kegiatan civic dan kemanusiaannya didasarkan pada ajaran sesuatu agama. Etika keyakinan tentu saja berlaku di bidang perseorangan, tetapi begitu mengenai nasib kolektif ia kiranya harus pasrah pada etika pertanggungjawaban, yang belakangan disebut sebagai “ the weberian ethics of responsibility “, yang sangat diperlukan demi survival pemukiman bersama atau “ cite ” dan sekaligus berfungsi sebagai fondasi dan pengontrol yang andal dari kehidupan parpol dan kegiatan pemerintah serta sepak terjang politikus dan pejabat yang terlibat di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Awalnya adalah teori Adam Smith ( Wealth of Nations ), yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ekonomi di Inggris pada abad ke-18, era revolusi industri pertama, sebagai suatu sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan dan inisiatif swasta yang dikenal sebagai kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital, modal penggerak usaha. Dalam penjabarannya, kapitalisme atau sistem bisnis bebas ( free enterprise system ) dengan konsep hak kepemilikan individu dan pendayagunaan kemakmuran, adalah guna memperoleh peningkatan penghasilan individual.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam modernisasi dan industrialisasi Eropa dan kemudian Amerika, prosesnya memasuki alur keras. Manusia Barat/Amerika dengan sikap pandang rasional berlebihan mendambakan apa saja yang dihasilkan industri harus menghasilkan manfaat kelimpahan material. Modernisasi dan industrialisasi dicirikan atomism dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; individualisme dalam bidang politik, kemasyarakatan, dan ekonomi. Meskipun demikian tetap ada kendali dari masyarakat dalam wacana kewarganegaraan mereka agar tidak menjelma menjadi ekstremitas, otokratik, dan feo-dal model kera- jaan yang monopoli sifatnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat dan manusianya, perusahaan Jepang sejak 1980-an dituntut mengerjakan restrukturisasi positif dan kreatif, dalam arti perusahaan harus menghasilkan produk dan jasa yang didasarkan pada dua tema. Pertama , jiwa manusia yang berarti respek pada individualitas dan kreativitas manusia. Kedua , suatu jiwa melaju, yaitu suatu kesadaran inovatif dan yang menantang, yang justru menumbuhkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Thailand sebagai negara Asia, masyarakatnya lebih mengenal filosofi ekonomi, yakni sufficiency economy . Kapitalisme merupakan jargon yang dipakai di kalangan pengamat dan akademik. Yang lebih mengakar dalam masyarakat adalah sufficiency economy yang merupakan filosofi yang berasal dari raja sebagai kepala negara. Filosofi itu memberi panduan yang tepat untuk manusia termasuk manusia pelaku ekonomi. Sufficiency merupakan suatu sikap moderat dan pertimbangan tepat dalam berbisnis untuk melayani pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjelaskan kepada wartawan bahwa ia menginginkan agar metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dilakukan melalui injeksi. Cara itu dinilai lebih manusiawi ( Suara Pembaruan , 16-3-2007). Seperti diketahui, sampai sekarang terpidana mati di Indonesia dieksekusi di depan regu tembak yang hanya untuk sebagian memakai peluru tajam. Jika sesudahnya dokter menyatakan terpidana itu belum mati, ia diberi satu tembakan lagi di belakang kepala dan kali ini pasti dengan memakai peluru tajam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kemudian tampak juga keberatan terhadap eksekusi kursi listrik ini, antara lain karena kadang-kadang satu kali aliran listrik tekanan tinggi tidak cukup mengakibatkan kematian dan karena sesudah eksekusi mayat si terpidana terlalu panas untuk langsung diperiksa kematiannya. Belum lagi, tekanan psikis bagi si terpidana yang disebabkan oleh cara eksekusi ini. Konon, di Amerika Serikat hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati wajib hadir pada saat eksekusi. Mungkin hal itu menjadi suatu faktor yang mempengaruhi derajat penderitaan si terpidana dipantau terus dalam sistem kehakiman itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun usul Jaksa Agung itu dapat dipahami, di lain pihak timbul banyak pertanyaan juga. Pertama , seandainya eksekusi mati dilakukan dengan memberi injeksi mematikan, akan terjadi medikalisasi hukuman mati dan profesi medis perlu dilibatkan. Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung mengatakan juga ia sudah beberapa kali bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membicarakan metode hukuman mati dengan injeksi. Namun, keterlibatan tenaga medis dalam eksekusi mati menimbulkan masalah etis besar untuk mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan lebih fundamental adalah apakah dengan mengubah cara eksekusi mati kita sungguh mencapai kemajuan? Apakah tidak perlu kita bertanya lebih jauh lagi tentang pantas tidaknya hukuman mati itu sendiri? Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, antara lain semua negara Uni Eropa. Inilah langkah maju yang besar dan kesepakatan itu dijalankan dengan konsekuen. Bila Amerika Serikat minta ekstradisi seorang penjahat dari salah satu negara Eropa, permintaan itu tidak akan dipenuhi, selama ada kemungkinan penjahat itu di Amerika akan menghadapi hukuman mati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara filosofis juga argumen ini tidak cukup, karena hak untuk hidup pun tidak absolut. Dalam beberapa situasi hak ini bisa dikalahkan juga. Contoh terkenal adalah membunuh penjahat yang menyerang dalam upaya membela diri atau membunuh prajurit musuh dalam perang yang adil. Mereka yang mendukung adanya hukuman mati, tentu tidak melupakan hak untuk hidup. Mereka akan mengatakan terpidana mati sudah kehilangan hak untuk hidup karena kejahatan besar yang dilakukannya. Argumentasi ini ada logikanya juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kehidupan manusia adalah nilai begitu besar, sehingga hukuman mati tidak layak lagi dipertahankan dalam sistem hukum sebuah negara. Hukuman mati adalah hukuman biadab, hukuman barbar, metode apa pun yang dipakai. Aneh, kalau Jaksa Agung menyebut sesuatu yang bersifat barbar sebagai “lebih manusiawi”. Sepanjang sejarah, sudah sering terjadi suatu hal yang dulu dianggap biasa saja, kemudian dinilai sebagai biadab. Contoh jelas adalah pemakaian kekerasan dalam pendidikan. Hukuman mati adalah sebuah kasus baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan perkembangan seperti itu dapat dipahami mengapa swasta merasa tersinggung dan geram dengan adanya pernyataan agar kegiatan penciptaan utang mereka dipantau secara lebih baik. Bagi mereka pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta yang benar justru akan menyebabkan kreditur di luar negeri akan mempertanyakan keadaan perekonomian Indonesia, dan yang lebih ditakutkan adalah kalau pihak Indonesia sendiri tidak percaya atau ragu terhadap pengusahanya maka para kreditur dan investor asing boleh jadi akan takut berhubungan dengan pengusaha Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sampai saat ini bank-bank nasional belum menjalankan fungsinya secara baik. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia masih jauh dari optimal dan ini dapat dilihat dari biaya operasi yang relatif masih tinggi. Sebagai ilustrasi sepuluh bank besar yang telah memberikan Laporan Keuangannya kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2006 (BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Niaga, BTN, BCA, Bank Danamon, BII, Bank Lippo, Bank Permata) ternyata BOPO (Perbandingan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) yang terkecil adalah 68 persen dan yang terbesar adalah 90 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bank Indonesia telah berusaha keras membawa tingkat bunga ke level lebih rendah. Tetapi usaha tersebut masih belum berhasil secara penuh. Walapun BI telah dapat menurunkan tingkat bunga SBI (1 bulan) dari 12,75 persen pada akhir 2005 menjadi pada 9 persen sejak April 2007, tetapi tingkat bunga kredit perbakan tidak menurun secara berarti. Dengan perkembangan seperti itu sulit menghindari bila beberapa pengusaha, apalagi yang mempunyai jaringan dengan luar negeri, mencoba mencari dana dari luar negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengatasi masalah perbankan dan ekonomi Indonesia dewasa ini semakin banyak orang yang menerima pendapat bahwa pemerintah harus melakukan terobosan, yaitu melalui menciptakan lokomotif ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan menentukan bidang usaha yang dapat difungsikan sebagai lokomotif dan memfasilitasi kegiatan ekonomi tersebut secara sistematis. Bidang-bidang usaha yang dijadikan lokomotif tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang telah ada atau telah berproduksi dan bidang usaha yang belum ada atau belum berproduksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menciptakan lokomotif ekonomi tampaknya semakin penting setelah mengamati kejadian ekonomi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dalam beberapa waktu belakangan ini kegiatan akuisisi perusahaan-perusahaan nasional oleh perusahaan asing terus berlangsung dan semakin marak. Tidak jarang perusahaan nasional diakuisisi dengan harga sangat murah padahal perusahaan yang bersangkutan sangat cerah masa depannya. Perusahaan tersebut “terpaksa” dijual pemiliknya karena tidak mampu mengatasi masalah yang bersifat temporer seperti ketersediaan dana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hiruk-pikuk reshuffle kabinet berakhir sudah. Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, Senin (7/5) lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) hasil perombakan jilid kedua. Perombakan itu sendiri bersifat terbatas. Karena hanya lima menteri yang diganti, ditambah dua mengalami rotasi, yaitu Menkominfo Sofyan Djalil menggantikan Menneg BUMN Sugiharto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menggantikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Sebaliknya ada tiga profesional masuk jajaran KIB dan dua tokoh politik Andi Mattalatta dan Lukman Edy.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden SBY sendiri menegaskan dalam pidato pengantar sebelum mengumumkan susunan kabinet yang baru bahwa pihaknya tidak mendapat tekanan dari siapa pun kendati diakuinya ada kader-kader partai yang menginginkan dimasukkannya tokoh-tokoh politik ke dalam jajaran kabinet. Dari pidatonya yang singkat itu Presiden terkesan penuh percaya diri sekaligus ingin membuktikan pihaknya tidak tunduk kepada kompromi politik. Artinya Presiden Yudhoyono kali ini lebih “PD” (percaya diri) dalam menyusun personalia kabinet dibanding yang pertama kali pada Oktober 2004 dan reshuffle yang dilakukan pada 2005.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan pencopotan Abdul Rahman Saleh SH dari kedudukannya sebagai Jaksa Agung, termasuk masih dipertanyakan karena tidak jelas kriteria yang menjadi pertimbangan atas penggeserannya. Lebih-lebih lagi ada kekeliruan yang mungkin akibat kelalaian dalam hal ini, karena menurut UU Kejaksaan yang baru ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menggantikan Jaksa Agung RI. Antara lain, meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan yang bersangkutan, menderita sakit berkepanjangan, merangkap jabatan dan berakhirnya masa bhakti.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain presiden dipilih langsung oleh rakyat, ditambah pemerintahan kita menganut sistem kabinet presidensial, pernyataan Presiden Yudhoyono yang mengatakan tidak ada tekanan dan atau kompromi politik dalam penyusunan KIB jilid dua ini merupakan catatan khusus kita dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Sebab yang menjadi pertanyaan dalam setiap perombakan personalia kabinet adalah, “ reshuffle untuk siapa?” Pertanyaan ini timbul karena sejak dulu justru kompromi politik itulah yang terlalu menonjol, bukan visi dan misi yang harus dilaksanakan presiden sesuai isi kampanyenya pada pemilu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah bercokol lebih dari tiga dasawarsa, UU Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri (UU PMA No 1 Tahun 1967dan UU PMDN No 6 Tahun 1968) akhirnya diganti dengan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang baru, akhir Maret lalu. Menilik isi UUPM itu, setidaknya ada tiga catatan yang penting dikaji agar dinamika usaha dan perekonomian tidak terjerembab ke dalam berbagai masalah, yang bukan tidak mungkin justru menghambat investasi dan menumpulkan perekonomian. Tiga poin tersebut adalah pungli dan perizinan usaha, transfer pricing , dan terakhir money laundering .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penelitian Bank Dunia tiga tahun terakhir menunjukkan Indo- nesia jauh tertinggal dari negara-negara kompetitor dalam penciptaan iklim investasi yang sejuk. Perizinan usaha di Indonesia adalah yang terumit dari aspek prosedural, terlama waktu pengurusannya, dan termahal dalam biaya. Jangan heran jika banyak investor lebih memilih negara-negara tetangga yang lebih ringkas dan mudah proses perizinannya, selain memiliki daya tarik buruh murah dan aturan -semisal perburuhan dan lingkungan- yang longgar (lihat tabel) .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Laporan Bank Dunia memang tidak memotret “jalur khusus” dalam pengurusan perizinan usaha. Dengan “pelicin”, segenap prosedur dan waktu akan dipersingkat, tentunya ongkos pengurusan menjadi lebih mahal. Adanya invisible hand dalam memperlancar perizinan sering kali dikeluhkan oleh usahawan karena tiadanya kepastian perizinan dan menambah beban biaya. Hambatan di awal investasi sering membuat frustrasi pelaku bisnis dan ujung-ujungnya mereka enggan berinvestasi di Indonesia. Akankah dengan UUPM ini momok di awal investasi bisa diatasi? Mari kita tunggu realitanya di lapangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

UUPM tidak secara seksama menyaring praktik pencucian uang ( money laundering ). Alih-alih, investor diminta bertanggung jawab atas modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16), tanpa adanya mekanisme monitoring dan pencegahan. Padahal, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara seperti fluktuasi permintaan uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan meningkatkan volatilitas suku bunga serta nilai tukar uang (Camdessus, 1998). Terlebih, praktik pencucian uang juga mendistorsi ranah politik dan pemerintahan karena uang haram tersebut dapat digunakan untuk menyuap pejabat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mendesak kebutuhan untuk merancang jaring pengaman agar kemudahan berinvestasi tidak dijadikan peluang guna mencuci dana- dana ilegal. Kita bisa mencontoh beberapa negara yang telah memiliki daftar sektor investasi yang rentan terhadap praktik money laundering , transfer dari negara dan lembaga penyedia jasa keuangan yang patut dicurigai, serta daftar hitam individu maupun kelompok usaha tertentu. BKPM harus melaporkan segenap data investasi kepada PPATK agar dapat diperiksa lebih lanjut, apakah aktivitas tersebut termasuk kategori transaksi yang mencurigakan ( suspicious transaction report ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi keuangan dan basis data biaya ekspor dan impor sesuai pasar, pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan atas praktik transfer pricing , antara lain lewat penggunaan single document system untuk perpindahan barang antarnegara. Selain itu, perlu dipasang rambu-rambu khusus antipenghindaran pajak, di mana Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penghasilan kena pajak secara wajar dan lazim tanpa terpengaruh adanya praktik transfer pricing .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang pemerintah telah mengeluarkan ultimatum kepada produsen minyak goreng dalam negeri, di antaranya dengan mengimbau produsen memasok ke pasar dalam negeri minimal 100.000 ton dengan margin harga yang ditekan lebih rendah dibandingkan harga di pasaran internasional. Jika pasokan masuk ke pasar, harga minyak goreng curah diharapkan bisa turun ke kisaran harga ideal. Pemerintah menetapkan tenggat waktu hingga 31 Mei 2007 untuk mencapai tingkat harga ideal tersebut. Jika tidak tercapai, pemerintah memberlakukan kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah untuk mengendalikan ekspor dan meningkatkan pasokan ke dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika ditelisik, ketiga pabrik CPO terbesar di Sumut, yakni PT Karya Prajona Nelayan (KPN/Wilmar Group), PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Sawit selama ini menguasai 65 persen ekspor CPO Indonesia. Selama ini kebutuhan CPO di dalam negeri hanya sekitar 300.000 ton per bulan atau jauh dibanding ekspor yang mencapai 3 juta ton per bulan atau hanya 10 persennya. Ringan sebetulnya bagi pemain-pemain besar CPO itu menyisihkan pasokannya untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Dalam hitungan hari, mereka bisa mengalihkan alokasi produksi CPO-nya ke dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ironisnya lagi, dengan harga tingkat petani cenderung menurun, makin banyak produsen CPO termasuk petani kecil peserta plasma dalam pola perkebunan inti-rakyat (PIR) yang tentu saja tidak memiliki pabrik minyak goreng namun malah menyubsidi secara langsung industri minyak goreng yang kebanyakan dikuasai pemodal kuat dan konglomerat. Kebijakan menaikkan pungutan ekspor atau menetapkan kuota ekspor minyak sawit mentah untuk mendukung industri hilir ini bagai pisau bermata dua. Untuk itu harus ada keputusan lebih bijak agar sektor hulu dan hilir bisa hidup bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, tak bisa dimungkiri, muncul kekhawatiran pengembangan biodiesel sebagai salah satu upaya mendorong industri hilir minyak sawit tumbuh berdampak pada kekurangan bahan baku. Tingginya permintaan CPO dunia menyebabkan harga meroket. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran program biodiesel kesulitan bahan baku. Karena sedikitnya 52 persen CPO produksi nasional diekspor. Sementara konsumsi CPO di dalam negeri adalah untuk minyak goreng 37 persen, minyak goreng 3 persen, sabun 3 persen, dan oleochemical 5 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari sisi volume, industri hilir minyak sawit nasional baru menyerap sekitar 4 juta ton CPO. Kenyataan itu menyebabkan produsen CPO lebih banyak mengekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Total kebutuhan CPO dunia mencapai 32,7 juta ton per tahun. Indonesia menguasai 37 persen pangsa pasar dan Malaysia 42 persen. Penyerapan peningkatan itu sangat wajar karena dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan konsumsi minyak sawit berkisar 8-9 persen per tahun. Tren permintaan CPO terus naik seiring meningkatnya kebutuhan biofuel sebagai alternatif pengganti minyak mentah yang harganya tertahan di level tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Langkah mendesak yang harus dilakukan adalah memetakan alokasi kebutuhan CPO dalam mendukung pertumbuhan industri hilir minyak sawit. Salah satunya, memastikan terpenuhinya bahan baku yang dibutuhkan untuk biodiesel. Pemetaan itu penting untuk menghindari kekisruhan atau semacam crowding out dalam alokasi penggunaan kelapa sawit, antara kebutuhan ekspor, konsumsi (minyak goreng), serta kebutuhan industri hilir lainnya. Pada proyek industrialisasi BBN, pemerintah juga jangan sampai merugikan sektor lain yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pinjaman atau utang menjadi lingkaran setan karena dua perilaku yang disebutkan di atas, yaitu dikorupsi dan digunakan membiayai kegiatan konsumtif. Kalau sekarang ini baik pemerintah maupun kalangan pengusaha swasta meminta agar pinjaman dari luar negeri dibuka seluas-luasnya, artinya kita sedang menghadapi perangkap yang harus disiasati atau disikapi agar tidak menjadi beban baru. Meminjam dari luar negeri mungkin dapat dilakukan kalau kebiasaan korupsi di antara pejabat negara dan pengusaha sudah dibersihkan. Kalau tidak, meminjam dana dari luar negeri sama artinya dengan membuat perangkap baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun begitu di tengah- tengah praktik komunikasi yang penuh hambatan teknis dan geografis, mereka tidak lupa menciptakan suatu lembaga politik (18 Agustus 1945), bersamaan dengan pengesahan UUD 1945, yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI) baik di pusat maupun di daerah. Yang di pusat, KNIP, kemudian mendapat kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN (16 Oktober 1945). Dan sejak itu KNIP terbukti berfungsi efektif sebagai DPR atau parlemen dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demokrasi representatif memang berubah-ubah. Abad XIX adalah era “parlementarisme”. Bagian pertama abad XX merupakan era “kepartaian”. Kini kemanusiaan yang beradab memasuki era “demokrasi publik”. Konfigurasi politik yang ketiga ini telah mentransformasikan cara memilih pemerintah/penguasa dan, dari situ, hubungan mereka dengan yang diperintah (rakyat). Di sini sang “pemimpin” meminta kepada pemilihnya mempercayakan kepada pribadinya mengurus hal-hal yang tidak terduga, bukan memberikan kepada mereka program aksi yang terperinci.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan tersebut tadi terjadi dalam bingkai era ketiga dari demokrasi representatif, disebut “demokrasi publik”. Adakalanya ia dijuluki “demokrasi opini” bila dikaitkan dengan tuduhan adanya kediktatoran media dan jajak pendapat. Jika benar pemilih lebih dipengaruhi imaji ketimbang ide, imaji tersebut sebenarnya tidak tanpa isi politik. Sedangkan jajak pendapat, yang hanya berupa saluran ekspresi opini, paling sedikit berguna dalam penyampaian suara dari the less engaged citizens . Maka ia turut berkontribusi dalam rekonstruksi kaitan sosial dan membuka suatu ruang kolektif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemiskinan seharusnya bisa dientaskan dengan bantuan utang dari negara-negara donor ataupun lembaga-lembaga finansial internasional. Namun, realitas yang terjadi membuat kita miris dan dengan mudah melihat persoalan utang global sebagai pintu masuk bencana-bencana lanjutan yang direncanakan. Ketika pokok dan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2006 menurut Paskah Suzzeta sudah Rp 171,6 triliun, atau setara 26,5 persen dari anggaran, sudah seharusnya lahir sikap kritis mengenai masa depan utang luar negeri di negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Krisis utang global mudah kehilangan dimensi etis teologisnya ketika hanya menjadi sekadar hitungan matematis. Jumlah utang yang pada awal Orde Baru hanya 2,015 miliar dolar dan berakumulasi sampai pada akhir era Soeharto menjadi 150 miliar dolar, sering disederhanakan sebagai suatu jumlah pertambahan logis sebuah proses pembangunan. Juga secara hitungan ekonomis kita memandang lumrah ketika membandingkan utang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa lebih dari 60 persen dari PDB, sementara utang luar negeri pemerintah kita “hanya” berkisar 40 persen dari PDB.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Injil mengatakan, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka”. Agama apa pun mengharamkan perilaku utang najis dan kriminal yang dilakukan berbagai rezim selama ini. Pelaku utang najis dan kriminal harus digiring untuk mengakui kesalahannya yang setara dengan pelaku kekerasan terhadap hak asasi manusia lainnya. Kali ini bencana adalah hilangnya nurani segelintir manusia yang tega menciptakan bencana bagi manusia lain demi ketamakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melihat utang dari sisi teologis, menjadikan proses ekonomi yang lazim ini bukan hanya sebagai permainan angka belaka. Pada titik yang sudah memprihatinkan, pembahasan soal utang global seharusnya lebih banyak menampilkan wajah etisnya. Teologi utang global menolong pengambilan keputusan utang, sekaligus mengerem perilaku najis dan kriminalisasinya. Sikap teologis yang jelas dan berbasis kemanusiaan harus diambil untuk bisa meminimalkan atau bahkan menghapus bencana ciptaan manusia yang menyengsarakan manusia lainnya. Pemahamam teologi kemanusiaan yang karitatif semata tidaklah cukup bila tidak menyertakan sisi keadilan ilahi dalam persoalan utang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Amartya Sen, peraih penghargaan Nobel bidang ekonomi, mensinyalir banyak ekonom melulu bicara soal angka sehingga lupa atau tidak peduli soal kesejahteraan umat manusia. Bila demikian masalahnya, kriminalisasi utang akan terus terjadi, karena secara ekonomis ada sisi etis-teologis yang diabaikan. Karenanya teologi utang global internal agama dan lintas agama harus digagas, sehingga nilai-nilai kemanusiaan bisa kembali dimunculkan, dan bencana akut karena salah kelola utang akan lebih cepat dikurangi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Franklin Delano Roosevelt, misalnya, berhasil menemukan diagnosa yang tepat yang dia bungkus di dalam program The New Deal untuk mengangkat rakyat Amerika dari The Great Depression. Melalui mekanisme truth and reconciliation Nelson Mandela tidak hanya berhasil mengobati luka yang panjang warga mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan, tetapi juga berhasil memimpin transisi politik negara itu dengan damai. Sukarno dengan corak kepemimpinannya mampu membentuk negara Indonesia secara fisik dan karakter. Dan terlepas dari segala ekses berupa ketidakadilan, kesenjangan dan korupsi, Soeharto dengan strategi pembangunannya mampu mengangkat perekonomian Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap defensif yang sering dipertontonkan menanggapi penilaian tak sedap memperlihatkan betapa bangsa ini telah kehilangan kemampuan mengakui bahwa ia bisa salah. Ketidakmampuan ini pada gilirannya justru mendorong kita semakin ke belakang dalam kontes daya saing. Ini mudah dipahami terutama kalau disadari bahwa peningkatan daya saing sangat mengandaikan kemampuan untuk mengatakan “saya bisa salah” sebagai sikap dasar. Karena hanya orang dengan sikap demikian mampu membuka diri untuk belajar dan karenanya juga berpe- luang untuk berubah ke arah yang lebih baik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tiongkok berhasil membangun ekonominya karena kemampuannya untuk tidak melihat adanya kontradiksi antara ekonomi pasar dan kultur Marxisme, sebuah terobosan sistemik-kultural yang pasti tidak punya tempat dalam khasanah komunisme tradisional (King & Kendall, 2004: 158). Sementara Vietnam kini menjadi salah satu negara tujuan investasi yang sangat menjanjikan karena keberaniannya untuk tidak bersikap narsistik terhadap nilai-nilai lokal, yang oleh sebagian bangsa lain justru dijadikan tameng untuk menutup diri terhadap pengaruh luar, khususnya Barat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterbukaan untuk belajar dari yang lain pada galibnya berakar pada kemampuan untuk tidak bersikap defensif terhadap dunia luar. Dalam konteks ini kritik diri ( self criticism ) harus dilihat sebagai modal dasar menuju kemajuan. Tetapi, itu perlu keberanian tidak saja untuk mengatakan bahwa kita bisa salah melainkan juga bahwa kita masih perlu belajar untuk tahu lebih banyak. Kita memang masih harus belajar dari Socrates untuk berani mengakui: “Satu-satunya hal yang saya tahu dengan pasti adalah bahwa saya tidak tahu”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, kalau bangsa ini mau membangun kembali dirinya dan dengan itu mendongkrak daya saingnya, maka self-criticism harus menjadi kultur kolektif bangsa. Kita harus berani mengakui bahwa ada banyak salah urus dan salah kelola yang membuat bangsa ini terus terpojok. Sikap berpuas diri dengan apa yang kita miliki sambil curiga dan sinis terhadap dunia luar, hanya akan membuat bangsa ini semakin tidak punya tempat dalam percaturan global. Karena itu krisis kepercayaan global yang ditandai dengan melorotnya daya saing bangsa harus dibaca sebagai alarm untuk membenahi sistem ekonomi, politik, dan budaya bangsa, agar tidak terjerembab semakin mendalam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, kalau prestasi akademis-intelektual anak bangsa rendah, yang pada akhirnya berimbas pada daya saing bangsa, sebab- musababnya tidaklah (selalu) inheren berada dalam potensi natural manusia Indonesia. Sebabnya barangkali harus dilacak di dalam proses, sistem, dan metode pendidikan di negeri ini. Dan, sistem pendidikan memang harus digugat untuk selanjutnya dibenahi secara mendasar karena sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa hanya pendidikan yang layak dija- dikan panglima kebangkitan (daya saing) bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akan tetapi pembenahan yang terarah menuntut perumusan secara tepat kompetensi dasar yang hendak dicapai lewat pendidikan. Yang pasti, sistem pendidikan yang berorientasi praktis-pragmatis tidak punya tempat dalam kultur kompetisi global dan korporasi modern yang semakin menuntut pengetahuan dan keahlian. Orientasi praktis-pragmatis hanya punya tempat dalam asumsi bahwa dunia kerja dengan seluruh kompleksitasnya mampu diantisipasi sepenuhnya di bangku sekolah atau ruang kuliah. Tetapi siapa yang berani menjamin?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, “kemampuan subjek untuk menghadapi dunia dan hidupnya secara inteligen dan independen” seharusnya menjadi orientasi pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Implikasinya, fokus orientasi pendidikan tidak pertama-tama pada pencapaian keterampilan teknis-praktis ( know how ), tetapi penguasaan teori dan konsep-konsep ilmiah ( know why ) yang memampukan subjek untuk terbuka pada pelbagai alternatif pemecahan masalah. Untuk itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis-reflektif menjadi sentral dalam pendidikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia 2030, kita sudah harus menyiapkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan pemerintah sejak sekarang. Antonia Layard (2001) menyebutkan tiga elemen dasar yang harus diperhatikan di dalam menyusun kerangka hukum dari pembangunan berkelanjutan. Pertama , adanya pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan harus seimbang untuk berbagai concerns , khususnya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua , berfokus kepada keadilan, baik antargenerasi maupun di dalam generasi itu sendiri. Ketiga , turut berperannya kearifan lokal, antara lain lebih baik mencegah daripada mengobati, si perusak harus dikenai denda, korban perusakan harus diperbaiki, dan lain sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2007 ini, sudahkah sektor pendidikan kita mampu mencerahkan alam pikiran generasi muda? Dalam konsepsi Wajib Belajar 9 Tahun, penduduk Indonesia memasuki pendidikan formal yang diwajibkan negara, umumnya pada usia 7-15 tahun. Bila dibentangkan lagi dengan fase pendidikan SMA, periode usia masyarakat Indonesia menuntut pendidikan formal terbentang dari usia 7-19 tahun. Sampai 10 tahun ke depan, diperkirakan penduduk pada golongan usia menuntut pendidikan itu akan menempati jumlah terbesar di antara keseluruhan penduduk.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kinerja sektor pendidikan saat ini akan menentukan kualitas mayoritas penduduk Indonesia dalam 30 tahun ke depan, sehingga secara tidak langsung akan berimplikasi luas kepada sejumlah dimensi lain yang penting dalam masyarakat, seperti intensitas dan mutu kegiatan ekonomi, artikulasi dalam sistem politik di Indonesia, dan kultur atau pola pikir yang berkembang dalam habitus masyarakat kita. Namun, pertanyaan yang ditempatkan pada awal tulisan ini sangat menyentil kita, lantaran pada kenyataannya sektor pendidikan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang selayaknya didapat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Socrates pernah berujar, “tidak ada orang yang melakukan kejahatan secara sukarela.” Dalam kebijaksanaannya, guru dari Plato itu menjelaskan bahwa ketidaktahuan manusia merupakan sumber dari praktik kejahatan. Dengan cara demikian, institusi pendidikan sejatinya berpotensi meredam praktik destruktif yang dilandasi oleh primordialisme dan kehampaan toleransi, serta mengatasi keringnya pengetahuan kognitif dan afektif kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang kultur, norma, dan nilai-nilai komunitas kelompok yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terganjalnya ekstradisi Hendra Rahardja oleh Pemerintah Australia adalah karena alasan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif, dan Peristiwa Mei 1998. Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi. Belum lagi kepentingan nasional Indonesia harus ditonjolkan, selain mengekstradisi para buronan ( fugitives ) juga adalah kepentingan mengembalikan aset negara yang dibawa raib para tersangka, terpidana baik eks debitur BLBI maupun tindak pidana korupsi lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bilamana orang-orang yang diekstradisi sebagian besar lolos dari tuntutan hukum maka Pemerintah Singapura akan kecewa dan akan meninjau kembali manfaat perjanjian tersebut. Jadi yang paling utama dan penting pasca penandatanganan perjanjian ekstradisi itu adalah pembenahan ke dalam, khususnya pembenahan penegakan hukum, konsistensi penegakan hukum, pembenahan sistem hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sistem keimigrasian, duane, perpajakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesempatan dan alasan buron bagi para tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi, BLBI, pidana biasa, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bukan saja para orang tua korban Perang Israel-Lebanon kedua itu yang demo, tapi berpuluh ribu warga Israel turun ke jalan untuk menuntut supaya PM Ehud Olmert mundur sebagai kepala pemerintahan. Bahkan juga Menteri Luar Negeri Tzipi Livni, teman separtainya di Partai Kadima, menyatakan Olmert lebih baik berhenti, karena landasan kepercayaan di kabinet terhadap kepemimpinannya telah menipis. Tapi PM Olmert tetap bertahan (“Mengundurkan diri sekarang bukanlah sikap yang tepat”, katanya), karena jumlah suara yang mendukungnya di par- lemen masih aman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kasus Paul Wolfowitz, Presiden Bank Dunia dan mantan wakil menteri pertahanan AS, dia sedang mempertahankan posisinya secara gigih. Dia didesak mengundurkan diri oleh para staf Bank Dunia, karena dituduh telah terlibat dalam tindakan KKN. Ketika Paul Wolfowitz diangkat sebagai kepala lembaga internasional itu tahun 2005, dia secara terus terang mengungkapkan bahwa seorang staf, Shaza Ali Riza, adalah pacarnya sudah bertahun-tahun. Karena hubungan akrab, termasuk juga suami-istri, demikian tidak dibolehkan antara sesama staf Bank Dunia, maka dicarikan jalan supaya Ms Riza (spesialis masalah Timur Tengah) pindah ke Departemen Luar Negeri. Gajinya mendapat kenaikan sampai dua kali, tapi dia tetap dibiayai oleh bank Dunia. Kalau nanti dia kembali ke lembaga asalnya (setelah penggantian presiden), maka Shaza Ali Riza mendapat jaminan akan naik pangkat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di depan Komisi Khusus yang dibentuk oleh Dewan Direksi, Paul membela diri. Dia menuduh bahwa ada gerakan terorganisir di antara staf Bank Dunia yang sedari mulanya ingin mendongkel kepemimpinannya. Menurut Paul, dia sudah berkonsultasi dengan tiga pe- jabat senior dalam mencari penyelesaian jalan keluar untuk Shaza Ali Reza. Dan dia tidak ikut dalam menentukan jumlah kenaikan gajinya. Hal itu dibantah oleh pejabat-pejabat senior yang disebut namanya. Malahan mereka menandaskan bahwa Paul Wolfowitz memaksakan konsepnya dalam sebuah instruksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lord John Browne (59 tahun) amat direspek di kalangan minyak dan gas dunia sebagai tokoh kaliber tinggi dengan prestasi gemilang. Ia berhasil mengembangkan BP ( British Petroleum, slogannya yang baru: “Beyond Petroleum “) dari perusahaan minyak dan gas bumi yang sedang-sedang saja, menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Pada tahun 1998, John Browne berhasil mengambil oper perusahaan AS Amoco, kemudian Arco dan Castrol. Ia satu-satunya perusahaan energi Barat yang masih tetap aktif di Rusia, ber- partner dengan BUMN Rusia. John Browne juga mendorong pembangunan dua jalur kilang LNG (gas alam yang dicairkan untuk diangkut dengan kapal ke pihak pembeli, diolah lagi menjadi gas di terminal penerima) di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Proyek LNG Tangguh itu akan mulai operasional pada akhir 2008. Sebagai anggota panel penasehat independen proyek Tangguh, kami sekali setahun berjumpa makan malam dengan Lord Browne di London.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Heffern secara pragmatis menonjolkan teknologi, rasionalitas, dan inovasi intelektual sebagai rahasia kemajuan dunia dan peradaban. Daoed Joesoef secara lebih filosofis mengajak masyarakat untuk mendalami akar masalah perkembangan peradaban manusia sejak jahiliyah hingga renaissance , aufklarung, dan demokrasi liberal yang sekarang menjadi kiblat kaum modernis. Di tengah hiruk-pikuk emosional Hari Buruh 1 Mei, kita perlu merenungkan pola pikir elite yang dalam jangka panjang bisa mempengaruhi dan berdampak bagi masa depan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di balik euforia Fukuyama dengan teori demokrasi liberal sebagai pemenang tunggal dunia pasca-Perang Dingin dan teori Samuel Huntington tentang perang peradaban, Fonte mewaspadai dan mencermati perang intra peradaban Barat sendiri. The Ideological War within the West , akan lebih menentukan nasib manusia dan ke mana dunia ini akan menuju. Civil society ala Barat yang digambarkan oleh Daoed Joesoef sebagai sumber inspirasi kemajuan dunia sebetulnya sedang mengalami ancaman gawat berupa kanker Tranzi di dalam peradaban Barat itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

James Lewis menulis dalam American Thinker 20 April nama staf pengajar penyebar retorika dan agitasi untuk berontak dengan kekerasan terhadap ketidakadilan struktural AS dan hegemoni AS di dunia. Nikki Giovanni, Bernice Hausman, Lisa Norris, Matthew Vollmer, Paul Heilker, Carter-Tod, James Collier, Carlos Evia, Susan Allender Hagedorn, adalah orator penebar kebencian dan kekerasan untuk melampiaskan amok bunuh diri. Hasilnya ialah kebiadaban Cho Ismail Ax, tulis Jerry Bowyer dalam TCS Daily 18 April.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bunuh diri politik oleh para ideolog Tranzi inilah yang menyebarkan pelbagai teori konspirasi dan kejahatan AS dan bergema ke seluruh dunia karena didukung oleh media massa Barat itu sendiri. Di AS sekarang mayoritas mahasiswa yang sukses menguasai bidang iptek adalah nonKaukasian, Asia Timur, dan India. Sementara dogma Tranzi yang tidak menghargai meritokrasi dan cenderung mengadopsi mediocrity berdasar proporsionalitas kelompok, mendominasi pola pikir kampus AS. Mediocrity adalah sistem di mana orang mediocre -kepalang tanggung, bukan brilian, justru menyisihkan orang yang ber- merit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak awal 2006 hingga saat ini, Indonesia menjadi sasaran emas bagi masuknya portofolio asing, baik dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, maupun saham. Hal itu membuat jumlah cadangan devisa RI pun meningkat menjadi US$ 48,1 miliar pada pertengahan April 2007. Bahkan menurut Budi Mulya, Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI, derasnya capital inflow tidak hanya di SBI, juga di instrumen investasi lainnya seperti obligasi negara (SUN).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pendapat senada disampaikan Rachmat Waluyanto, Dirjen Pengelola Utang Depkeu yang dikutip Investor Daily , 18 April 2007. Ia menyebutkan saat ini Indonesia masuk radar investasi lembaga keuangan internasional, termasuk dana pensiun AS, Capers, karena total return dari obligasi negara (SUN) RI tertinggi di antara local currency bond di dunia. Bahkan jika dihitung dari bunga plus capital gain yang didapat, total return dari SUN bisa mencapai 15 persen. Selain itu pengelolaan utang pemerintah saat ini cukup prudent yang ditunjang pula stabilnya makroekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama ini, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang moderat dan tercapainya stabilitas moneter justru tidak terlihat dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi diskoneksi antara keberhasilan indikator makroekonomi dan persoalan pembangunan di sektor riil. Padahal yang diharapkan masyarakat adalah adanya hubungan yang linear dan simetris antara pertumbuhan di sektor makro dan pertumbuhan sektor riil yang kelak memberikan manfaat bagi pertumbuhan berbagai sektor ikutan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , perlunya akselerasi kebijakan fiskal yang prosektor riil. Untuk mendukung pengembangan sektor riil secara maksimal, ada lima hal yang perlu segera dilakukan. Kesatu, perlu penajaman strategi menumbuhkembangkan sektor riil untuk pemerataan kesempatan kerja, stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, juga pemerataan pembangunan antarwilayah. Kedua, perlu reformulasi kebijakan belanja negara yang sesuai dengan paradigma mutakhir untuk dapat mengembalikan fungsi-fungsi anggaran dalam rangka pembangunan nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, perlu reformasi sistem perpajakan lebih kondusif dan juga memungkinkan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha untuk menghasilkan dampak ekonomi lebih luas, tentu saja dengan pertimbangan realistis, masuk akal, komprehensif. Keempat, perlu peningkatan keefektifan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dengan aturan-aturan yang berlaku di pasar agar berbagai tujuan pembangunan dapat optimal. Kelima, perlu peningkatan efisiensi pengelolaan dan pengawasan anggaran APBN dengan administrasi lebih lugas dan sederhana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kabinet Sarkozy 1 akan mengubah kebijakan terutama dalam masalah Timur Tengah dan program asimilasi imigran asal Timur Tengah yang mencapai 10 persen penduduk dan di beberapa kota besar, justru mayoritas penduduknya adalah imigran. Capres Segolene Royal kalah karena masyarakat Prancis sudah trauma dengan kerusuhan penjarahan dan pembakaran mobil anarkis 2005 di Paris dan beberapa kota besar Prancis oleh gang imigran brutal. Sarkozy akan menjalankan politik konservatif dalam tradisi Partai Republik AS atau Partai Konservatif Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berapa yang dimiliki buronan atau koruptor. Ingat kasus H Thaher yang rekeningnya diperebutkan istri kedua dan putra-putri istri pertama. Itu hanya bisa dikuasai karena Benny Moerdani rela duduk di kursi saksi dalam peradilan Singapura mengklaim kembali uang itu sebagai suap bagi H Thaher. Jika Hendarman Supanji datang ke Singapura membawa bukti-bukti korupsi para buronan dan koruptor, saya rasa Lee Hsien Loong tidak akan bisa berkutik atau menolak seperti Lee Kuan Yew dulu merelakan dana diklaim oleh Benny Moerdani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlaksananya reformasi sejak 1998 untuk melakukan perubahan dan pembaharuan sesudah lebih kurang 35 tahun dikungkung kondisi sosial politik yang sangat mematikan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga bangsa, memunculkan gerakan dan terbentuknya badan-badan politik baik yang bertujuan mengambil kekuasaan (partai-partai) maupun yang bertujuan sekadar pergerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan politik yang dilandasi moral). Dalam waktu yang sama berkembang pula jumlah dan kualitas aktivis dalam kegiatan politik. Masyarakat awam pun menjadi bersemangat ikut terjun dan ikut serta dalam gerakan bernapaskan politik pembaharuan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perkembangan sosial kemudian menjadi sensitif dan diramaikan oleh retorika dan gerakan- gerakan atau demonstrasi ibarat ingin menjebol atau menghancurkan yang menghalanginya. Hampir setiap hari terjadi unjuk rasa, bergantian pelaku dan iramanya, yang bisa berakibat timbulnya rasa tidak tenteram, ketidakbersamaan, atau kekhawatiran dengan timbulnya situasi gawat menjadi gerakan yang sangat mengganggu. Unjuk rasa mengarah ke huru- hara dan kerusuhan sosial, dengan keinginan ikut serta menyusun bangunan politik yang baru, lebih demokratis, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan untuk menguasai kekuasaan (partai-partai) maupun gerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan moral seperti LSM-LSM).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengutip Syafi’i Ma’arif, “Sampai-sampai sulit dibedakan mana pejabat dan mana penjahat. Saat ini tidak bisa dibedakan siapa sebenarnya yang berdaulat dalam mengurus rakyat. Sebab para pejabat, tokoh politik, termasuk para komandan polisi dan TNI banyak yang dikendalikan raja judi. Raja judi bisa mengatur seenaknya pejabat publik mulai bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi siapa sebenarnya yang berdaulat” (Syafii Maarif dalam Latihan Kader Amanat Utama [LKAU] XIII DPP PAN, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 29 Juli 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau rumusnya seperti itu, terdapat sejumlah representasi menyangkut presiden. Pertama , presiden adalah representasi dari partai-partai politik yang mencalonkannya. Presiden juga bukan representasi dari dirinya sendiri, berikut program-program yang dia sampaikan kepada publik. Dengan rumus itu juga berarti menteri-menteri yang “secara konstititusional” layak duduk di kabinet adalah wakil dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kalau rujukannya putaran pertama pemilu presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , presiden adalah representasi dari publik yang memilihnya dalam putaran pertama dan kedua. Dengan logika itu, berarti partai-partai politik sudah merepresentasikan suara pemilih dalam pemilu legislatif. Hasil studi Lembaga Survei Demokrasi dan Pembangunan pada Januari 2007 menunjukkan dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilih dipengaruhi tokoh partai politik (7,56 persen), tokoh agama (6,52 persen), keluarga (8,77 persen), dan tidak ada yang mempengaruhi (77,15 persen). Hasil itu menunjukkan pemilih tidak bisa dicaloin oleh partai-partai politik, tokoh agama, dan keluarga. Pemilih sudah sangat independen, terutama jarak sosial dan politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sangat jauh dengan pemilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mengatasi akibat- akibat langsung terhadap warga negara yang mengalami kerugian dalam kasus lumpur Sidoarjo, sebagai contoh, Yudhoyono menurunkan Keputusan Presiden No 13/2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Keputusan Presiden No 5/2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Peraturan Presiden No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan Presiden No 31/M/2007 mengenai Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan Deputi Badan Pelaksana pada Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam mengeluarkan keputusan itu Yudhoyono sama sekali mengabaikan “tekanan” DPR agar menjadikan lumpur Sidoarjo sebagai bencana nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Patut diingat kontribusi terbesar dalam kemenangan Yu- dhoyono-Kalla adalah 60 persen lebih suara pemilih yang mereka dapatkan dalam pilpres putaran kedua. Misteri dari suara-suara itulah yang harus tetap diperhatikan pasangan itu, termasuk perubahan-perubahan dukungan yang disampaikan secara berkala oleh lembaga-lembaga survei. Kalau presiden sama sekali meninggalkan publik dan hanya semata-mata menimang suara-suara partai politik, pemilih layak berkata: “Anda sudah melupakan kami, wahai pilihan kami!”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah Daerah tingkat II dan provinsi dan Pemerintah Pusat harus langsung dihukum untuk memberi ganti rugi, dengan menyisihkan dari ABPD dan APBN, dana kompensasi kepada korban pembunuhan, penjarahan bernuansa politik SARA, bila pemerintah gagal melindungi, mencegah dan mengatasi pembantaian yang membunuhi rakyatnya sendiri. Indonesia terancam jadi failed state , negara gagal bila oknum aparatur membajak negara memangsa rakyatnya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tapi bebas dari hukuman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena ketiga memberikan gambaran betapa korupsi di negeri ini sudah demikian mengerikan dan mengenaskan. Orang -bukan dari kalangan awam- kerap kali tidak merasa bersalah manakala menerima uang dari instansi pemerintah dan tidak perlu tahu dari mana asal-muasal uang itu. Kita tidak tahu bagaimana aparat penegak hukum membereskan pengakuan Didi Sadili ini. Atau tidak bisa dibereskan? Kalaupun yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa, jawabannya bisa diduga seragam: “Saya tidak tahu kalau uang itu berasal dari dana nonbujeter DKP.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kerelaan The Washington Post untuk meralat dan meminta maaf atas berita itu, justru membuktikan kekesatriaan media untuk mengaku kekeliruan dan tidak bersikap arogan sebagai dewa atau malaikat yang tidak pernah salah dan berhak menghakimi orang lain secara subjektif. The Washington Post cukup fair karena pernah memuat serial tentang praktik kurang terpuji dari LSM The Nature Conservancy yang menguasai ratusan hektare tanah dengan dalih pelestarian lingkungan dengan harga beli murah sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman reformasi dan euforia demokrasi ini kekuatan politik bukan lagi satu pusat kekuasaan seperti Keluarga Cendana atau istana presiden, atau partai politik, tapi juga bisa dari kalangan LSM, media massa dan opini publik. Dalam debat Metro TV, muncul pendapat pemerintah seharusnya mengusut dana triliunan BLBI ketimbang mengurus aliran dana Rokhmin Dahuri yang mencemarkan politisi. Di era pengusaha merangkap jadi penguasa sekarang memang kasus bisnis bisa diwarnai implikasi politik global, karena politisi jadi lobbyist mewakili pebisnis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama lima tahun menjadi CEO (Chief Executive Officer) sejak Mei 2002, nilai aset saham Temasek Holdings terus melonjak. Pada awal 2002 aset tersebut dicatat bernilai S$ 75 miliar dan pada Maret 2006 membengkak mencapai S$ 129 miliar. Belum ada catatan terakhir, tapi menurut taksiran Financial Times (London), kalau diikuti pasar saham Singapura di mana sebagian besar saham sejumlah perusahaan dengan investasi Temasek diperdagangkan, maka menurut Singapore Straits Times Index nilainya telah meningkat sampai 25 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya catat suatu ketegangan terselubung yang hampir merupakan kontradiksi dalam visi Ho Ching yang dipaparkan secara jelas dan sistematis. Sebagai perusahaan finansial yang giat melakukan investasi supaya pada waktunya meraih untung dalam bentuk dividen yang cukup tinggi, tentunya Temasek mengamati peluang-peluang di Tiongkok dan India dengan pertumbuhan tujuh persen sampai sepuluh persen. Dan memang Temasek secara aktif melakukan investasi di dua negara tersebut yang ekonominya seperti kuda pacuan yang lari kencang. (Beijing mengumumkan, surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk bulan April US$ 16.9 miliar, lebih dua kali surplus bulan Maret. Itu berarti jumlah surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk kuartal pertama 2007 mencapai US$ 63.3 miliar atau 88 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah surplus kuartal pertama tahun 2006!)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kami coba telusuri, apakah Temasek sebagai perusahaan induk yang memayungi sejumlah perusahaan (nantinya, dua pertiga dari seluruh aset berlokasi di luar Singapura), tidak memberikan petunjuk-petunjuk pokok berdasarkan penilaian sosial- politik di negara yang bersangkutan serta perkiraan tentang kebijakan pemerintahan di negara tersebut. Jawaban yang diulangi dalam berbagai versi adalah, sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan “kami mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Yang penting adalah menyusun pimpinan dan staf yang profesional”. Demikian salah seorang anggota direksi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koruptor kakap dari kalangan pengusaha “hitam” yang selama ini telah banyak menikmati kekayaan negara dan merampok uang rakyat, apalagi melarikan diri dan sekaligus melarikan uangnya ke luar negeri, harus dikejar tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Dengan demikian ada rasa keadilan bagi bangsa ini dan menjadi shock therapy bagi koruptor atau calon koruptor lainnya. Tentu kita sangat bersepakat dan terus mendorong Presiden Yudhoyono untuk terus memberantas korupsi dengan mematahkan segala perlawanan balik para koruptor kakap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri juga dapat diketahui di negara mana keberadaannya. Beberapa di antaranya yang terlibat kasus korupsi di BLBI, misalnya, kini berada di Singapura. Jadi, sebenarnya keberadaan mereka dapat dilacak dan sebagian diketahui, hanya tinggal bagaimana mengupayakan mereka bisa segera diproses secara hukum di Indonesia dan uang korupsi bisa kembali ke kas negara. Membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mencari jalan, agar tidak terus dipermainkan dan diremehkan para koruptor tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kekuatan modal dan jaringan yang mereka punyai, hal itu sangat mudah dilakukan. Apalagi kondisi di dalam negeri saat ini sangat rentan dan tidak stabil, terutama masyarakat dari kalangan pengangguran yang masif, miskin, apatis, dan frustrasi, mudah sekali terprovokasi melakukan kekacauan dan kerusuhan. Dengan modal uang melimpah dan akses jaringan luas, termasuk di birokrasi pemerintahan, militer, lembaga peradilan, dan dunia politik, gerakan mereka semakin hari semakin efektif dan akan terus berlangsung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu, sebaiknya kita semua bersabar menunggu “janji” pemerintah untuk memenuhi target anggaran pendidikan 20 persen pada 2009. Pada saat yang sama, semua pihak sebaiknya menyadari konsekuensi dari pencapaian target tersebut. Konsekuensi pertama adalah, jangan kaget kalau nanti kita semua “dikejar-kejar” petugas pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan. Kedua , mari bersiap-siap untuk membeli energi (BBM dan listrik) dengan harga pasar (tanpa subsidi).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan kerangka peraturan yang ada, tugas pemerintah pusat di bidang pendidikan sebenarnya sangat terbatas. Selain mengurus pendidikan tinggi, boleh dikatakan pemerintah pusat hanya mengurus kurikulum dan penetapan standar. Urusan lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Lalu, uang yang nilainya bisa mencapai Rp 40 triliun itu akan dipakai untuk apa? Tidak mengherankan kalau muncul kekhawatiran bahwa pemerintah (Depdiknas) akan menggunakan uang itu untuk pengeluaran yang “tidak-tidak”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Hasyim Shaleh, terorisme dapat berkembang di Maroko bukanlah karena konteks masyarakat yang pemahaman keagamaannya dangkal, melainkan karena secara geografis negara itu berdekatan dengan Eropa. Karena letak geografis yang demikian itu, amat dimungkinkan bila para teroris memilih Maroko sebagai tempat transit bagi teroris yang hendak masuk ke Eropa. Tatkala mereka tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan masuk ke Eropa karena faktor ketatnya keamanan, mereka pun tidak mempunyai alasan lain kecuali melakukan aksi teror di tempat transit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbeda dengan Maroko, aksi terorisme yang terjadi di Aljazair disebabkan karena faktor lain. Ada fakta sosial-politik yang menurut banyak pihak telah memungkinkan para teroris mempunyai ruang gerak cukup luas. Ya- itu kebijakan Pemerintah Aljazair yang belakangan ini membebaskan tahanan kelompok yang selama ini terlibat dalam perang saudara. Mereka adalah kelompok yang mengusung aliran dan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, tatkala mereka diberi keleluasaan kembali dan tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah, mereka dengan leluasa dapat mengambil tindakan-tindakan anarkis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikianlah potret dari konteks-konteks sosial-politik munculnya aksi terorisme di dunia Arab. Belajar dari kedua negara tersebut tidak ada jaminan sebuah negara tidak akan dihuni oleh para teroris. Negara yang selama ini dianggap aman dari terorisme, amat dimungkinkan dapat dijadikan sebagai tempat transit para teroris. Begitu pula, para teroris juga amat dimungkinkan mempunyai tujuan politik, sebagaimana terjadi di Aljazair. Kendatipun demikian, amat disayangkan karena baik Maroko dan Aljazair belum mempunyai langkah-langkah antisipatif menumpas ruang gerak teroris. Karena itu, tidak ada jaminan kedua negara tersebut akan selamat dari akasi terorisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak ada satu pun pemimpin (baca: struktur negara) yang pernah mau mengakui kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Meskipun bencana datang bertubi-tubi, dan itu semata-mata bukan karena faktor alam, tetapi juga karena human error, tapi tidak pernah ada satu pun kata terucap: mohon maaf, kami salah; mohon maaf, ini terjadi karena kekurangwaspadaan tenaga kami . Selalu saja yang muncul: ini semua terjadi karena cuaca buruk ; siklus tahunan dari alam, atau yang lainnya. Sebuah pembelaan yang selalu mengkambinghitamkan alam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa UU No 12 masih menjadi ganjalan? Akar masalah warga Tionghoa stateless untuk mengurus status kewarganegaraan Indonesia ternyata muncul karena ada ego sektor dalam birokrasi pemerintahan. Seperti diketahui, permohonan menjadi WNI dan keputusan final penentuan diterima tidaknya merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM. Tapi sebelumnya, untuk mengurus berbagai persyaratan lain, orang masih harus berhubungan dengan kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seharusnya Pansus Adminduk DPR mencabut Staatsblad 1917:130 berjudul “Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Cina”. Namun, Pansus Adminduk justru tetap membiarkan atau tidak mencabut Staatsblad 1917:130, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi etnis Tionghoa dalam berurusan dengan Catatan Sipil. Di sinilah kontradiksi terjadi, UU No 12/No 26 menghapus batasan asli, tapi UU No 23/2006 dalam praktiknya malah mengkotak-kotakkan lagi warga negara dalam berurusan dengan catatan sipil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi seperti diketahui, masing-masing UU itu memiliki otonomi sendiri alias bersifat independen. Jadi etnis Tionghoa yang sudah dilanda euforia karena sudah dinyatakan “asli” berdasarkan UU Kewarganegaraan, harus siap-siap berduka lagi karena UU Adminduk justru menyatakan etnis Tionghoa tidak asli saat berurusan dengan catatan sipil gara-gara belum dicabutnya Staatsblad 1917:130. Harapan para pendiri bangsa bahwa NKRI tidak berdasarkan ras atau agama justru dilawan oleh UU Adminduk sehingga UU itu juga mencemaskan da- lam rangka nation and character building .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebajikan itu, perlindungan hak-hak rakyat seperti hak hidup, hidup layak, hak pendidikan (Pasal 27 UUD 1945), pelestarian lingkungan, efisiensi, koperasi, keadilan (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, Pasal 34), demokrasi patuh pada hukum (Pasal 1 ayat 1,2 UUD 1945), menciptakan keahlian-keahlian rakyat (Pasal 31 ayat 43,4,5), mempromosi nilai lokal dan kultur bangsa (Pasal 31 ayat 1,2), dan memajukan simpul-simpul kapabilitas produksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pasal 33 ayat 2). Jika 2,5 tahun mendatang arah kebijakan difokuskan pada domain-domain seperti itu, Presiden dan kabinetnya akan didukung rakyat NKRI dan pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut riset Stepan dan Skach, pemerintahan presidensial dapat terbentuk tanpa mayoritas parlemen. Maka sangat mungkin dalam sistem presidensial, seorang presiden yang dipilih langsung rakyat, berasal dari partai minoritas pemenang pemilu legislatif. Jika tidak ada UU tentang koalisi di parlemen atau pemerintahan, risikonya ialah kemungkinan timbul konflik legislatif vs eksekutif, kebijakan pemerintahan perlu mengadopsi kepentingan partai mayoritas pemenang pemilu, aliran kebijakan dapat macet, dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin (14/5) membuka pameran dan konvensi industri migas ke-31 yang akan berlangsung hingga 16 Mei 2007 di JCC. Pameran yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association (IPA) itu dihadiri sekitar 1.600 pelaku utama industri minyak dan gas dan 100 perusahaan migas dari dalam dan luar negeri. Presiden IPA Chris Prattini mengatakan tema yang dipilih dalam pameran tersebut adalah pentingnya kerja sama untuk meningkatkan investasi migas di Indonesia ( Promoting Investment through Partnership )

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa peningkatan produksi yang memadai, impor minyak terus membengkak. Peningkatan produksi membutuhkan kenaikan investasi terutama di bidang eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, baik investasi perusahaan dalam negeri maupun asing. Berdasarkan survei dari PricewaterhouseCoopers (PwC) atas pelaku usaha migas, terdapat lima belas masalah yang dikeluhkan. Masalah paling utama yang perlu segera diperbaiki adalah perpajakan, kepastian hukum, tumpang tindih kebijakan akibat implementasi otonomi daerah, jaminan keamanan atas aset perusahaan, dan kesakralan kontrak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebelum mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Eksekutif Urban Rural Mission -Christian Conference of Asia (CCA), penulis berkesempatan mengikuti program Amity Easter Tour yang berlangsung 16 – 25 April 2007. Tur itu sebagian diikuti peserta dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Swedia, Filipina, dan Indonesia. Dari Indonesia ikut dalam program itu Pendeta Simon Filantropha dari Mojokerto. Almarhum Pendeta Daud Palilu juga pernah mengikuti program ini dan memberikan laporan perjalanannya di harian ini pada tahun 1990-an.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gambaran seram Tiongkok sebagai negara sosialis komunis yang angker, yang mengancam kaum kapitalis dunia, telah berubah menjadi Tiongkok yang ramah bagi investor yang dulu dianggap musuh revolusi dan rakyat. Kapitalis dari Amerika, Jepang, dan Taiwan yang pernah dimusuhinya, kini disambut bak raja dan pahlawan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Selama penulis berada di Tiongkok, Bill Gates mendapat gelar doktor dari Tsinghua University karena perannya dalam membantu pendidikan di Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam Pasal 19 memang dinyatakan jaksa agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun khusus mengenai pemberhentian jaksa agung diatur tegas secara tegas dalam Pasal 22, yang hanya bisa dilakukan dengan lima alasan, tanpa memberikan wewenang khusus kepada presiden. Artinya, pemberhentian jaksa agung hanya boleh terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 22 UU No 16 Tahun 2004, dan presiden hanyalah “tangan pelaksana” dari pasal tersebut berupa dikeluarkannya surat keputusan presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , pemilu dan pilkada, rakyat memilih yang sudah dipilih partai politik. Walaupun rakyat memilih langsung presiden, gubernur, dan bupati, ternyata rakyat memilih yang sudah dipilih terlebih dahulu oleh partai politik, karena partai politik merupakan lembaga yang membuat kriteria dan menyeleksi bakal calon penyelenggara negara, termasuk calon legislatif (DPR/ DPRD). Dengan kata lain, kualitas pemimpin bangsa dan kualitas demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kualitas partai politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal lain, soal dukungan anggota MPR yang berasal dari partai politik. Sempat tercatat total 34 anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung, disusul Fraksi Partai Golkar/Partai Bintang Reformasi/Partai Karya Peduli Bangsa 29, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 16, Fraksi Partai Amanat Nasional 11, Fraksi PDI Perjuangan/Partai Damai Sejahtera 8, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ada 2 orang. Kini, tidak jelas lagi kepastian soal dukungan tersebut. Akhirnya kita berkesimpulan, anggota parlemen bermain dengan proses politik yang ada.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hubungannya dengan devisa, BI secara selektif melakukan kebijakan sterilisasi pasar valuta asing yang ditujukan menyerap ekspansi moneter yang ditimbulkan kenaikan pengeluaran pemerintah, di samping untuk mengurangi gejolak nilai tukar rupiah. Tetapi, upaya BI hanya bersifat sementara, sebab tingkat inflasi yang menjadi pusat sasaran BI, pada hakikatnya bukan ditentukan uang beredar, melainkan oleh hukum bisnis permintaan dan penawaran. Bahkan pada hakikatnya uang tidak pernah bernilai, justru benda yang bernilai (dinilai dengan uang). Gangguan atas keseimbangan penawaran dan permintaan, menimbulkan kenaikan atau penurunan harga barang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengembangan hubungan ekumenis pada aras internasional memiliki makna amat penting antara lain dalam memberi penjelasan tentang sesuatu masalah yang dihadapi Indonesia pada forum internasional. Kehadiran utusan PGI dan gereja-gereja di Indonesia dalam suatu konferensi gerejawi internasional selalu dimanfaatkan untuk melaksanakan semacam “diplomasi gerejawi”, yaitu memberikan informasi yang tepat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, sehingga pandangan-pandangan yang keliru dari dunia internasional dapat di- luruskan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemikiran-pemikiran dan program-program yang dilaksanakan PGI bernuansa keagamaan/gerejawi dalam konteks mengartikulasikan keimanan. Karena itu tidak boleh dimengerti sebagai pemikiran/program yang mengacu kepada kerangka berpikir suatu partai politik. PGI dalam ikut membantu penyelesaian masalah intern gereja anggotanya bertumpu pada visi keesaan gereja dan tidak bisa bertolak belakang dengan nuansa gerejawi yang berdimensi pastoral dan yang bertitik pijak pada Tata Dasar PGI serta ketentuan tiap-tiap gereja anggota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dikatakan Hashida memang amat sederhana namun implikasinya jelas. Setiap guru sebenarnya sudah menyadari bahwa pengetahuan tidak dengan sendirinya mendorong orang untuk hidup. Bagi Hashida ketertarikan siswa pada persoalan dunia di sekelilingnya jauh lebih penting dari pengetahuan yang mereka peroleh tentang dunia. Andaikan setiap guru biologi mengajarkan semua bahan biologi, sebuah pertanyaan akan muncul, dapatkah siswa sendiri akan tertarik dengan semua bahan yang diajarkan? Barangkali tidak. Yang amat dibutuhkan oleh siswa bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan guru sebagai contoh ilmuwan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan target ini, seluruh proses pendidikan ilmiah harus dapat menjawab pertanyaan penting ini: bagaimana setiap bangsa membangun pendidikan ilmiah sesuai dengan karakter bangsa dan kebudayaannya. Bagi Hashida, pendidikan ilmiah tidak selamanya memfokus pada proses eksperimentasi yang terbatas pada sekolah. Lebih dari itu, pendidikan ilmiah perlu mendorong para siswa pada “pengamatan” yang dapat dilakukan oleh setiap orang: mulai dari orang-orang bijak di pedesaan hingga para profesor yang memiliki “kursi akademis” di perguruan tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika Plato, Aristoteles, Marx, Max Plank, dan Einstein menjadi model bagi ilmuwan Barat, seha-rusnya Konfusius, Lao Tse, dan Buddha menjadi model bagi ilmuwan- ilmuwan Timur. Jika pada masa modernisasi Jepang Fukuzawa menghidupkan slogan pengembangan ilmu “Semangat Jepang, Cara Barat”, Hashida malah secara lebih ekstrem menerapkan prinsip “Semangat Jepang, Cara Jepang”. Dengan perkataan lain, Jepang sendiri harus menjadi subjek ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus mengikuti gaya Barat dalam mengembangkan ilmu dan teknologinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan posisi dasar ini Hashida dan Jepang sebenarnya sudah menjawab pertanyaan besar, sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah dijawab dengan baik di dunia Barat, yaitu hubungan antara ilmu dan kebudayaan. Pembedaan antara Naturwissenschaften (ilmu-ilmu alam) dan Geistenwissenschaften (ilmu-ilmu budaya) sering mendepak ilmu-ilmu budaya pada posisi marginal dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu. Padahal hampir tidak mungkin seorang Einstein berilmu tanpa kepribadiannya sebagai seorang Jerman dan Yahudi, dan seorang BJ Habibie menjadi seorang Indonesia dan Islam. Ilmu dan teknologi hanya dapat dikembangkan dalam suatu kepribadian yang pada gilirannya menjadi persoalan ilmu-ilmu budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dipikirkan Hashida memang tidak seluruhnya benar, jika kita berpikir tentang prasyarat-prasyarat epistemologis yang perlu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seperti kerangka paradigmatis ilmiah yang kita hidupi. Namun, jika akhir-akhir ini Presiden menyinyalir rendahnya sumbangan ilmu dan teknologi bagi kehidupan masyarakat kita, kiranya hal itu terutama disebabkan karena kita tidak pernah menjadi Indonesia ketika menjalankan kegiatan kita sebagai ilmuwan. Tampaknya peneliti dan ilmuwan kita masih menjadi kelompok elite yang asing terhadap masyarakatnya sendiri. Jika demikian halnya, bagaimana ia dapat mengembangkan pemikiran bangsanya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ahli politik Yves Michaud dalam Violence et Politique , secara sarkastis menulis, segala bentuk dan cara berpolitik yang menjurus pada “ketidakjujuran”, “kekerasan” -alias politik pemaksaan kehendak untuk memperoleh tujuan tertentu- kekuasaan, merupakan politik-porno. Porno berasal dari bahasa Yunani, berarti tidak senonoh atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sopan santun, kejujuran atau norma-norma etika yang dianut masyarakat. Politik porno digambarkan sebagai suatu situasi politik yang diwarnai praksis politik yang menjurus kasar atau yang lebih kerap disebut politik minus etika.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kesemua bentuk politik-porno berjalan di atas prinsip “tujuan menghalalkan cara”, ala Nicolo Machiavelli, yang menekankan bahwa antara norma-norma moral dan politik tidak ada kaitan. Bila ingin menggapai dan merengkuh kekuasaan dan mempertahankannya, tidak perlu memperhatikan moral atau mendapatkan pembenaran secara etika. Politik yang tidak jujur dan politik yang condong kepada pemaksaan kehendak dalam meraih kekua- saan, misalnya, tidak lain meru- pakan bagian da-ri politik-porno, sekaligus bukan argumen politik etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena berbagai praksis politik yang dipertontonkan ke publik, senantiasa menghalalkan segala cara ala Machiavelli, maka kerap politik dianggap sebagai “bisnis” yang kotor, atau politik itu kotor, penuh dengan permainan-permainan kotor, tidak senonoh dan tidak jujur. Ini seperti kata Machiavelli, “Menipu adalah cara yang paling efektif bagi politisi untuk menaklukkan massa. Jarang sekali terjadi orang naik dari status rendah ke status tinggi tanpa melakukan kekerasan atau kecurangan. Penguasa yang ingin mencapai hal-hal yang besar harus belajar menipu”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab, apa artinya kita mendengar begitu banyaknya politisi atau pimpinan eksekutif terus-menerus mengkhotbahi masyarakat mengenai manusia yang utuh, manusia yang berkualitas, nilai-nilai kebangsaan, kerelaan berkorban, tanggung jawab, bila dari diri mereka sendiri tidak mencerminkan citra yang terpuji? Dengan kata lain, sulit dibayangkan dengan nasib bangsa ini bila terpatri sebuah fenomena yang mencerminkan inflasi moralisme dari atas ditandai dari aras yang sama pula oleh inflasi penyelewengan, korupsi, penipuan, dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Segala bentuk praksis politik ala Machiavelli adalah suatu pengkhianatan etika politik. Dan fenomena berpolitik non-etika yang masih kerap terjadi saat ini mengindikasikan, etika politik kita masih sangat lemah. Ini yang sangat disayangkan. Sebab, dengan demikian, tujuan politik elite kita di negeri bisa jadi tidak akan menggapai sasaran yang diinginkan, yaitu perbaikan nasib rakyat. Sebab, kehakikian etika sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri, yakni bertindak demi kesejahteraan bersama bukan dominasi kepentingan dan hak-hak individu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi fenomena yang memalukan ini, supaya politik dan sistem birokrasi menjadi oase bagi bangsa yang sedang terpuruk akibat multikrisis yang dibaluti aneka macam bencana ini? Pertanyaan ini penting dijawab untuk membangun panggung poli-tik yang indah, santun, jujur, ang- gun, dan romantis sebagaimana di- bayangkan oleh para filsuf klasik, seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahwa politik itu indah dan terhormat, karena sebagai jalan menyejahterakan rakyat. Dan ini pun hanya bisa dibangun oleh politisi-politisi yang jujur, santun, berintegritas, bermoral dan beretika dengan orientasi utama memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada peringatan ulang tahunnya yang ke-40 pada 10 Mei lalu, Perum Bulog menggelar sejumlah acara yang sangat monumental. Salah satu adalah orasi profesi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai mantan Kabulog. Jusuf Kalla mengatakan kini saatnya Perum Bulog melepaskan fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang bersifat monopoli. Alasannya, “Dahulu di zaman Orde Baru memang digunakan sistem yang sentralistis, semua serba diatur, semua serba Jakarta, sehingga Bulog waktu itu bisa melakukan monopoli untuk semua kebutuhan pokok rakyat. Sekarang, sistemnya jadi desentralisasi dan mengikuti selera pasar, sehingga tidak dibolehkan lagi ada monopoli.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekilas pernyataan Wakil Presiden itu ada benarnya, namun jika dikaji lebih lanjut ternyata substansinya perlu diluruskan pemahamannya, khususnya menyangkut fungsi dan peranan Bulog sebagai lembaga yang bersifat monopoli demi kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak. Dalam mekanisme pasar meskipun praktik monopoli tidak diperkenankan dilakukan, selalu ada tempat dan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, khususnya menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak dan untuk kepentingan stabilitas politik dan ekonomi negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika gudangnya kurang, Bulog juga menyewa gudang-gudang beras yang tidak lagi dibiayai pemerintah. Janji lain Mustafa sebagaimana dimuat Adil No 16, 17-30 Mei 2007, adalah fungsi pelayanan publik (PSO) Perum Bulog dengan bisnis komersial akan dipisahkan. Bulog akan membentuk dua anak perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang jasa pangan serta industri perdagangan. Untuk meraih untung, anak usaha itu akan ditempatkan pada divisi regional dan subdivisi regional yang berpotensi menggarap komoditas seperti gula, kakao, dan jagung. Soal biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Bulog sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini mulai timbul dua fungsi saling bertentangan. Perubahan nama dari Bulog, yaitu singkatan dari Badan Urusan Logistik menjadi Perum Bulog, justru mengacaukan pengertian lembaga ini sendiri. Bagaimana nama Perum sebagai singkatan dari Perusahaan Umum digabung secara tidak pas dengan Badan Urusan Logistiknya Negara? Ke depan pemerintah mesti memutuskan memilih satu yang terbaik di antara keduanya, apakah ingin tetap sebagai Badan Urusan Logistik atau benar-benar menjadi perusahaan. Namanya, misalnya, menjadi Perum Perberasan atau Perum Beras Rakyat, sesuai Pasal 51 UU No 5/1999, yang diberi tugas memonopoli beras, tetapi harus didukung oleh UU khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beras saat ini merupakan komoditi strategis karena masih menjadi makanan pokok rakyat Indonesia dan lebih dari 60 persen penduduk kita berada di sektor pertanian ini. Peranan Bulog sebagai lembaga negara yang melakukan monopoli untuk fungsi pokok seperti ini masih dibenarkan oleh undang-undang karena menyangkut keperluan hajat hidup rakyat banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain dan ke depan Bulog perlu juga menambah fungsinya dengan ikut menciptakan peningkatan pendapatan dan daya beli petani sehingga akan memberi multiplier effect positif bagi perkembangan sektor kehidupan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satu kata yang sering diucapkan dalam era reformasi ini adalah prihatin. Prihatin atas terjadinya musibah bertubi-tubi yang sangat dahsyat seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, yang semuanya sebagai bencana alam yang sulit diprediksi terjadinya. Juga prihatin karena maraknya korupsi, hukum yang belum dapat ditegakkan, di sisi lain busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan penyakit lain, merebak di mana-mana. Kenaikan harga BBM, langkanya pasokan BBM, juga menambah keprihatinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia sekarang memang sedang menangis. Syukur kita belum menjadi pengemis. Satu perubahan yang kita dambakan sekarang adalah perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tersenyum dan tertawa ria. Karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita dapat merespons perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tertawa, yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam senyum dan tawa tidak ada kebencian, kemarahan. Yang ada hanya suka cita. Untuk mengubah tangis menjadi senyum dan tawa, yang terpenting adalah mengubah perilaku yang tidak berakhlak mulia menjadi perilaku berakhlak mulia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tolok ukur manusia susila itu dapat dijabarkan menjadi Pancasila Agama Buddha, berjanji untuk tidak membunuh, berjanji untuk tidak mencuri, berjanji untuk tidak berzinah, berjanji untuk tidak berbohong, berjanji untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan ketagihan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau kita telah menjadi manusia susila atau manusia yang berakhlak mulia, kita akan mempunyai perasaan malu berbuat jahat ( Hiri ) dan perasaan takut terhadap akibat perbuatan jahat ( Otapa ) kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Mei mengenal dua hal yang dianggap begitu menentukan bagi sejarah bangsa hingga pantas diperingati. Pertama , kelahiran Ki Hadjar Dewantara, pada tanggal 2, pejuang/pelopor pendidikan kebangsaan, yang lalu ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Kedua , pembentukan Boedi Oetomo (BO), pada tanggal 20, yang menggalang usaha pembentukan dana belajar sebagai langkah awal menaikkan martabat rakyat dan bangsa. Tanggal pembentukan organisasi modern tersebut kemudian dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenasionalan kita, yang adalah keindonesiaan, memang perlu dibangkitkan karena ternyata semakin memudar imajinya. Semakin jauh dari Pusat, Indonesia itu semakin dirasakan tidak riil, tidak menyentuh dan tersentuh. Di daerah-daerah terpencil yang dianggap “nonpribumi” bukan lagi warga keturunan asing, tetapi semua orang yang bukan “asli” kelahiran daerah/pulau bersangkutan. Kecenderungan itu semakin diperkuat penerapan ide desentralisasi yang tidak disiapkan dengan baik secara visioner dan konseptual, serta respons keliru terhadap tantangan globalisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemajuan pesat di Barat yang diilhami ide kemajuan tadi adalah berkat pemberian peranan sangat besar dan konsisten pada pendidikan dalam mengembangkan budaya mereka, serta sekaligus, memperlakukan pengetahuan ilmiah sebagai satu nilai, jadi unsur kebudayaan, yang menentukan. Demi meningkatkan keefektifan peran penentu dari pengetahuan ini orang-orang Barat berkali-kali mengubah daya pengetahuan dalam rangka pelaksanaan pendidikan bangsanya. Perkembangan budaya Barat yang ternyata berdampak universal -lihat eksistensi globalisasi sekarang- memang bukan karena akumulasi pengetahuan itu an sich tetapi lebih banyak oleh pergeseran dalam pengkaitan makna dan fungsinya bagi kebangkitan bangsa mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila dengan dorongan ide kemajuan kita mau mengelola berbagai nilai termasuk yang baru dan berasal dari luar, menjadi seperangkat nilai yang dihayati karena positif-konstruktif bagi kebangkitan Indonesia di bumi yang kita imajinasikan sendiri, nilai-nilai tersebut bisa dikualifikasi sebagai geoculture . Kalau nilai-nilai tersebut kita integrasikan ke dalam proses pendidikan bangsa, pendidikan berupa geoeducation , membumi, tidak mengambang dalam membangun kemampuan intelektual menghadapi gejala globalisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila kebangkitan nasional dan pendidikan bangsa memperhitungkan nilai, interaksi positif keduanya menjadi sejalan dengan tendensi kehidupan makhluk manusia yang semakin bersifat kultural. Kita bisa menyebut ada kultur atau budaya bukan karena semakin banyak warga yang berkiprah di semakin banyak cabang seni; tetapi apabila individu-individu meneruskan kepada keturunannya perilaku mantap yang bukan ditentukan disposisi gen dan paksaan lingkungan hidup, namun berupa hasil yang wajar dari spirit dan ide abstrak berkat perkembangan nalar. Yang serba abstrak itu tak lain semangat keilmuan dan pengetahuan ilmiah. Dan penghayatan nilai-nilai yang serba abstrak itu pasti merupakan suatu kebajikan karena ilmu pengetahuan berorientasi ke masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam “Kata Pengantar” buku yang ditulis Hannah Arendt berjudul Asal-usul Totalitarisme (1995), Franz Magnis Suseno menyebut negara totaliter bukan sekadar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elite politik kecil yang despotik, ia bukan sekadar rezim seorang diktator yang haus kuasa. Melainkan, negara totaliter adalah sebuah sistem politik, yang dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional, secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mereka tampaknya belum puas dengan keberadaan mereka, khususnya yang menyangkut wewenang lembaga itu. Padahal, soal puas atau tidak puas terhadap perubahan UUD 1945 itu, tentu banyak yang tidak puas. Penulis pun, yang notabene ikut sebagai anggota PAH I BP MPR yang mempersiapkan bahan-bahan perubahan itu, belum puas. Tapi itulah esensi berdemokrasi, “ada pikiran kita yang diterima orang, ada pula pikiran orang lain yang harus kita terima”. Demikian pula halnya “pikiran yang tidak diterima”. Semua harus dihargai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak anggota masyarakat, bahkan juga pejabat, yang belum memahami materi perubahan itu sendiri. Tempat penulis berkiprah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pun belum sepenuhnya berjalan sesuai perubahan UUD 1945. Salah satu contoh, pemilihan ketua dan wakil ketua oleh anggota (sesuai Pasal 23 F ayat (2) UUD 1945) belum diterapkan. Pimpinan sekarang hasil pilihan DPR yang diputuskan presiden. Pasal 23 G ayat (1) UUD45 yang menegaskan BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, belum sepenuhnya dilakukan. Hingga saat ini BPK baru memiliki 20 perwakilan di 33 provinsi di Tanah Air. Jangan lagi berbicara pada fungsi dan kewenangannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi, bagaimana mungkin DPD begitu ngotot mengajukan usul perubahan UUD 1945, di tengah-tengah banyaknya persoalan masyarakat yang butuh penanganan lebih serius? Soal kemiskinan dan kemelaratan, soal ancaman berbagai jenis penyakit (flu burung, DBD, HIV-AIDS, narkoba, dan lain-lain), munculnya beragam bencana dan malapetaka, pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja, dan banyak masalah besar lainnya. Seyogianya kita memfokuskan perhatian ke masalah-masalah itu, sementara agenda perubahan UUD 1945 untuk sementara ditunda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Petani, adalah komunitas manusia yang mencakupi empat fenomena pokok, yakni: mereka kuat dengan prinsip resiprositas, berorientasi pada kebutuhan yang bersifat “from hands to mouth” (subsistensi), memfokuskan diri pada kenyamanan dan keamanan hidup, dan menjunjung tinggi solidaritas sosial di mana mereka hidup. Apabila gugus pikir klasik mengenai petani ini belum diusik oleh konsep liberal, neoliberal dan tekanan pasar global sekalipun, kini timbul permasalahan serius terhadap kondisi dan nasib hidup petani Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa menyanjung Ricardo, Marx, dan Smith, kondisi objektif petani di alam reformasi pun sejatinya belum berubah; dan menjadi mangsa konspirasi penentu kebijakan, penegak hukum (mafia peradilan) dan pemilik modal. Konflik 45 hektare lahan di Meruya Selatan antara masyarakat dan PT Portanigra, merupakan salah satu contoh dari ratusan kasus pertanahan di Indonesia, yang mengakibatkan nasib kaum papa dan petani semakin terhempas. Hal memilukan adalah, Indonesia yang berstatus selaku negeri agraris setiap tahun masih mengimpor beras.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rombongan berkesempatan bertemu Zhuo Xinping, Direktur Institute of World Religions dari Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Guo Wei, Direktur State Administration for Religious Affairs (SARA), dan Rev Yu Xinli, Presiden dari Beijing Christian Council dan Ketua Three Self Patriotic Movement serta Principal dari Yanjing Theological Seminary di Beijing. Dialog dan kunjungan lapangan di Beijing dan Provinsi Henan menghasilkan gambaran, gereja di Tiongkok sedang mencari format kehadirannya di tengah keterbukaan atau gaifang yang dilakukan Pemerintah Tiongkok sejak 1979. Lambat atau cepat keterbukaan tidak bisa dibatasi hanya dalam sektor ekonomi, tapi juga merambah dalam bidang sosial budaya, politik, dan ideologi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam buku Freedom or Religious Belief in China yang diterbitkan Information Office of the State Council of the People’s Republic of China disebutkan selama Perang Candu, Robert Morrison, misionaris Inggris yang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Mandarin, dan misionaris dari Jerman Fredrich August Gutz, tidak saja bekerja untuk London Mission Society, tapi juga bekerja untuk East India Company yang membanjiri Tiongkok dengan candu. Di situ terjadi penyalahgunaan jabatan agama untuk kepentingan politik dan pasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agama Buddha, contohnya, dalam sejarahnya mengalami dimusuhi penguasa dinasti Tiongkok. Kalau orang berkunjung ke Longmen Grottoes Scenic Zone dekat Zhengzho, ibu kota Provinsi Henan, orang bisa menyaksikan kuil Xiangshan yang dibuat pada Dinasti Wei pada 493-an. Di dalam kuil orang bisa menyaksikan ribuan patung Buddha namun kepala-kepala Buddha dalam keadaan rusak. Hal itu disebabkan Dinasti Tang yang dikuasai kelompok Taois memusuhi agama Buddha. Penguasa tidak saja merusak patung Buddha dalam kuil tapi juga menutup biara Buddha dan memaksa para biku memilih bekerja jadi petani atau tentara ketimbang jadi pendeta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Organisasi itu bekerja di daerah untuk memberikan pelayanan pada orang miskin. Di antaranya di Yunan, Anhui, dan Henan. Di Provinsi Henan itu demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin menjual darahnya untuk membiayai pendidikan dan membangun rumah. Penghapusan subsidi kesehatan dari pusat menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan biaya. Tersebarnya penyakit AIDS tak terhindari karena transfusi darah yang tidak mengikuti standar. Di tengah situasi itulah Amity Foundation mendirikan Rumah Sakit Injil di Zukou dekat Zhengzho ibu kota Henan. Pada 2005 Amity Foundation mendapat penghargaan dari Pemerintah Tiongkok karena peranannya dalam mengurangi angka kemiskinan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Majalah mingguan The Economist , terbitan London, dalam edisi 5 Mei lalu menyodorkan sisipan khusus tentang perkembangan kota-kota mega di dunia. Di situ tercatat bahwa pada tahun 2007 ini, 50 persen dari jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai enam ribu lima ratus juta manusia itu hidup di daerah perkotaan. Maksudnya, demikian cepatnya proses urbanisasi melanda dunia modern. Terutama di benua Afrika. The Economist mencatat bahwa pada tahun 1950, menurut statistik PBB, hanya ada dua kota mega (jumlah penduduknya sepuluh juta atau lebih), yakni Tokyo dan New York.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahun 2020 diproyeksikan akan muncul sembilan kota ukuran mega, yakni Delhi, Dhaka, Jakarta, Lagos, Mexico City, Mumbai, New York, Sao Paolo, dan Tokyo. Angka-angka statistik kadang-kadang membingungkan. Menurut buku kecil yang diterbitkan majalah The Economist (Pocket World in Figures – Edisi 2007), jumlah penduduk Jakarta adalah 13,2 juta. Sedangkan data yang diandalkan oleh Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jakarta pada malam hari adalah 8,7 juta dan pada siang hari menjadi 10,2 juta, karena para pekerja yang masuk dari sekitar Ibukota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Khusus tentang Jakarta, data manapun yang dipilih, angka-angka itu menceritakan beludakan urbanisasi yang luar biasa. Karena pada tahun 1942, sebelum pendudukan militer Jepang, jumlah penduduk Batavia (kemudian menjadi Djakarta ) termasuk warga asing tidak melebihi enam ratus ribu. Di Selatan dari apa yang kemudian disebut Bundaran HI belum ada pembangunan perkotaan. Sebenarnya pemerintahan kotapraja Belanda yang merencanakan perluasan dengan pembangunan kota satelit Kebayoran dan menghubungkannya dengan jalan raya yang kemudian disebut Jalan Jenderal Sudirman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah-masalah sulit yang dihadapi kota-kota mega, seperti Jakarta, ditonjolkan dan didiskusikan dalam suatu seminar yang diselenggarakan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post dalam rangka perayaan ulang tahunnya ke-24 (edisi perdana pada 25 April 1983) yang diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa, Kamis (24/5) lalu. Tiga kota yang disodorkan supaya ada semacam bahan perbandingan: Shanghai, Singapura, dan Jakarta. Zhou Muyao, mantan Wakil Wali Kota Shanghai dan sekarang wakil ketua dari DPRD-nya diundang khusus untuk menguraikan modernisasi luar biasa yang ditangani sejak awal 1990’an sehingga Shanghai sekarang menjadi kota mega yang supermodern.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wakil Menteri Luar Negeri Zainal Abidin Rasheed memaparkan program pembangunan perumahan dan infrastruktur yang dilakukan Singapura secara mengesankan, meskipun pulau/kota tersebut “hanya” berpenduduk sekitar 4,5 juta. Dia pernah menjadi wartawan/redaktur dan juga berpengalaman sebagai wali kota dari sebuah distrik di Singapura. Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Jakarta yang tidak lama lagi harus meletakkan jabatan karena pencalonan dirinya sebagai gubernur, mengemukakan beberapa ciri kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola Ibukota RI sebagai pemukiman yang nyaman. Kemudian dua pakar menyumbangkan komentar mereka: Prof Johan Silas, ahli pembangunan perkotaan di Institut Teknologi Surabaya dan Prof Howard Dick, pakar ekonomi dari Universitas Melbourne yang fasih berbahasa Indonesia. Ia telah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk berbagai proyek riset. Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post telah bekerja keras sebagai moderator seminar tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri barangkali akan tercatat da- lam sejarah sebagai whistleblower pengungkap gunung es skandal KKN yang mengguncangkan jantung kekuasaan NKRI pascareformasi. Saya baru mendarat di Kennedy Airport New York City Rabu 23 Mei siang, ketika Andi Mallarangeng menelepon tentang berita Amien Rais menyatakan pernah ditawari dana oleh Paul Wolfowitz dan dalam berita itu Amien Rais menyebut salah satu yang menyaksikan pertemuan adalah saya dan Bambang Sudibyo.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya berangkat dari Jakarta, Minggu, 20 Mei malam dan tidak membaca berita tersebut. Karena itu saya menyatakan bahwa pertemuan Amien dan Paul Wolfowitz yang dimaksud mungkin salah satu dari acara Amien Rais sebagai Ketua Umum PAN, Maret 1999 lalu. Waktu itu belum ada pilpres langsung, dan pendamping Amien ketika itu adalah Bambang Sudibyo sedangkan “manajer” yang mengatur perjalanan Amien ke Washington DC ialah Bara Hasibuan. Paul Wolfowitz saat itu berada di luar kabinet dan menjabat Dekan School of International Affairs, John Hopkins University.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya mengikuti beberapa pertemuan rombongan inti Amien Rais, Bambang Sudibyo, dan Bara Hasibuan, serta Yahya Muhaimin (waktu itu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI). Sepanjang ingatan saya pembicaraan dengan Paul dan elite AS serta Michael Camdessus dari IMF adalah pada tingkat hubungan bilateral, institusional dan juga harapan suksesnya demokrasi RI pada tingkat operasional dengan pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi seperti parpol dan LSM. Di New York, Amien Rais juga sempat bertemu George Soros dan Henry Kissinger. Itulah satu-satunya agenda “resmi” karena posisi saya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat PAN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melaju ke Pilpres 2004, Amien Rais sudah menjadi Ketua MPR dan kunjungan ke Washington tentu sudah diatur oleh protokol Senat dan KBRI. Paul Wolfowitz sudah jadi Deputi Menhan dan sibuk soal Irak dan saya hanya menghadiri ceramah umum Amien di depan USINDO. Karena jaringan yang saya bina di Washington DC, banyak tim sukses capres yang menghubungi saya mengenai persepsi AS terhadap capres dan hubungan bilateral bila terpilih sebagai presiden. Saya tekankan perlunya hubungan bilateral yang strategis antara kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dana kampanye capres RI tentu harus berasal dari dalam negeri berdasar mekanisme regulasi yang berlaku. Dana kampenya capres AS juga ketat menyeleksi dan menghukum pelanggaran setoran dana kampanye oleh orang atau lembaga asing non AS. Ketika John Huang dari Partai Demokrat menyalurkan sumbangan dari Lippo Group ke dana kampanye Bill Clinton, maka delik pidana ini disidangkan dan John Huang serta Charlie Trie dijatuhi pidana kurungan dan denda. Karena itu Mahathir yang sudah belajar dari kasus John Huang, memakai pola yang lebih rumit. LSM Malaysia menyalurkan donasi ke LSM AS, jadi suatu aliran dana terbalik dari negara Dunia Ketiga malah disumbangkan ke mbahnya kapitalis AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara eksplisit dan terbuka pada peluncuran GNI 10 April 2007 saya telah mengusulkan UU pencegahan konflik kepentingan penguasa merangkap pengusaha. Politisi terutama eks pengusaha harus menyerahkan pengelolaan aset bisnis kepada blind trust management , perusahaan independen pengelola aset ketika pengusaha politisi tersebut menjabat menteri atau sampai presiden. Tidak ada larangan pengusaha jadi menteri atau presiden. Yang harus diatur adalah konflik kepentingannya bila terjadi amburadul dana pribadi dan dana kampanye.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sistem keparlemenan kita pun, dengan kewenangan DPD seperti sekarang ini, menyimpang dari kecenderungan umum yang terjadi di dunia. Pertama , keberadaan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi kewenangannya sangat lemah. Ini benar-benar suatu kejanggalan yang luar biasa. Di banyak negara yang menganut lembaga perwakilan teritorial yang anggotanya diangkat, ternyata memiliki kewenangan yang jauh lebih kuat ketimbang DPD, yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Manajemen NKRI tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan lebih desentralistik, apalagi kita ini negara yang besar dan luas. Perwujudannya, kepentingan daerah atau implementasi otonomi daerah haruslah dikawal dengan memastikan lembaga perwakilan daerah (DPD) yang bisa berperan signifikan untuk itu. Tepatnya, keberadaan DPD adalah untuk melakukan pengawalan atau menjamin terarahnya implementasi otonomi daerah. Jadi, penguatan DPD bukan untuk kepentingan anggota DPD saat ini, melainkan lebih untuk kepentingan pengelolaan daerah-daerah di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pernyataan dalam tulisan yang menyebutkan DPD ikut-ikutan “mengusulkan pemekaran daerah”, penulis perlu menunjuk UU Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD, di mana anggota DPD memiliki kewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat/daerah. Terkait dengan keterlibatan anggota DPD dalam kasus warga Papua yang minta suaka ke Australia tahun lalu, perlu dipahami fungsi integrasi dari DPD untuk NKRI. Melakukan diplomasi ke mancanegara merupakan bagian dari pesan konstitusi dalam kaitan dengan fungsi integrasi itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebaliknya, ada delegasi Indonesia yang ke Australia, misalnya, seperti pengakuan seorang nara sumber (yang juga jadi anggota delegasi itu) pada suatu acara di Lemhannas (bersama penulis), mengatakan “hanya pada saat atau karena mau berkunjung ke Australia untuk diplomasi soal Papua itu, baru berkunjung ke (atau belajar tentang) Papua”. Lalu bagaimana bisa melakukan diplomasi tanpa tahu masalah? Sementara para anggota DPD setiap hari berbincang tentang daerah, termasuk membentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan di Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlepas dari tidak berdayanya kedua aturan itu, situasi di negeri ini memang “kacau”. Ketika negeri lain begitu getol menanggulangi dampak tembakau bagi kesehatan, negeri ini justru makin kuat menyandang gelar “negeri keranjang sampah nikotin”. Ke depan, PP No 19/2003 dan Perda PPU tidak akan mengalami perbaikan nasib secara signifikan, bahkan bisa jadi akan makin terpuruk. Gerakan industri rokok dan konco-konco dekatnya begitu liar mengepung semua penjuru mata angin. Jangankan hanya berupa PP dan Perda, peraturan dan kebijakan yang lebih tinggi pun mudah ditendangnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sungguh ironis, industri yang jelas-jelas memproduksi dan memasarkan produk bermasalah, malah kita perlakukan sebagai “raja midas”. Harapan agar Pemerintah Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan atau membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Dampak Tembakau bagi Kesehatan, yang saat ini sudah mengantongi dukungan 224 anggota DPR (40,7 persen); sepertinya masih jauh panggang dari api. Peraturan yang sudah ada pun, PP No 81/1999 dan Perda PPU, hanya menjadi macan kertas belaka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta itu pastilah memperkuat kebenaran dan sikap optimisme seperti dinyatakan Visi Indonesia 2030. Dengan syarat seluruh bangsa mempunyai komitmen bekerja keras dan bersungguh-sungguh memanfaatkan karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Jika demi kebangkitan bangsanya, Presiden Bolivia Evo Morales berani mengumumkan penguasaan negara atas bisnis-bisnis minyak dan gas yang selama puluhan tahun dikuasai para Goliat, julukan raksasa minyak asing yang ditakuti, tidakkah pemimpin negeri ini tertantang oleh keberanian sikap Morales tersebut?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa waktu lalu media massa gencar memberitakan keberhasilan dua pecatur cilik Farid Firmansyah (anak pedagang rokok) dan Masruri Rahman (anak sopir bajaj) menjuarai Kejuaraan Dunia Catur Pelajar ke-3 Halkidiki, Yunani. Pelajar SMP itu, selain bersekolah juga membantu kedua orangtuanya mencari nafkah. Karena prestasinya itu, Presiden Yudhoyono bersama-sama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima mereka di Istana Negara. Pada saat itu juga, SBY-JK memberi hadiah uang tunai sebesar Rp 35 juta (SBY Rp 25 juta + JK Rp 10 juta). Uang tersebut akan diberikan kepada orangtuanya untuk modal berdagang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prestasi-prestasi itu bisa dicapai, karena tumbuh kesadaran secara individu dengan dukungan orangtua masing-masing dan juga sekolah untuk memacu adrenalin anak-anak tersebut mencapai prestasi di bidang tertentu. Walaupun sangat disayangkan, kebijakan Depdiknas sejak 2002, misalnya, dalam penerapan sistem ujian nasional (UN) justru “mengebiri” kreativitas siswa dalam upaya menorehkan prestasi di bidang bidang kesenian, olahraga yang kebanyakan mengasah kemampuan otak kanan.Akibatnya, banyak anak yang berprestasi bahkan di tingkat internasional untuk bidang seni dan olahraga, tidak lolos UN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia diperkirakan membutuhkan beras sebanyak 59 juta ton pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang diperkirakan menjadi 425 juta jiwa. Produksi tahun 2007 diperkirakan 32,96 juta ton. Dengan lahan yang hanya tersedia 11,6 juta hektare, dibutuhkan lahan baru 11,8 juta hektare. Selama 10 tahun (1992-2002) malah tercatat konversi lahan sawah per tahun rata-rata 110.000 hektare. Di Jawa, 58,3 persen konversi lahan terjadi dari lahan sawit ke permukiman” ( Kompas , Jumat, 18 Mei 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini antisipasi bukan lagi jadi wacana melainkan harus diikuti langkah nyata. Semua bahu-membahu menjadi pahlawan untuk keberlangsungan bangsa beradaptasi dan bermitigasi dari perubahan iklim. Peneliti pertanian rela dan bangga membagikan hasil penelitiannya tentang sumber pangan alternatif dan inovasi teknologi sebagai sumbangsih kepada negara. Pemerintah (Presiden) tidak sekadar mengimbau dan menekankan melainkan melahirkan kebijakan agar semua pejabatnya bergerak melakukan tindakan antisipatif, menggulirkan tindakan yang menjadikan anak bangsa ini sebagai pahlawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Imigran yang tadinya menjadi brain drain dalam kenyataannya menjadi brain gain . Ada suatu benefit yang mereka berikan kepada negerinya yang porak-poranda akibat perang saudara. Mereka memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap negerinya. Tanggung jawab sosial itu mereka wujudkan dalam partisipasi meningkatkan pendidikan di negaranya. Sebagian dari pendapatan mereka dedikasikan untuk kemajuan pendidikan anak bangsa di Somalia. Tanggung jawab sosial, khususnya dalam lingkup pendidikan itu mereka wujudkan dengan mendirikan universitas di Hargeisa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari mana menghentikannya kalau kekerasan dan budaya kekerasan seakan lekat dengan perilaku anak muda yang nanti akan melakonkan peran di ruang publik ke depan, paling tidak sepuluh sampai 15 tahun lagi? Apa jadinya dengan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan tidak terkontaminasi budaya kekerasan, kalau mereka bertumbuh dan belajar mencerna nilai-nilai baru yang dicontohkan lingkungan sekitar, atau melihat perilaku orangtua dan guru maupun tayangan televisi yang sarat kekerasan, untuk menyelesaikan masalah hidup?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, sejak Deklarasi Juanda yang menjadi cikal-bakal lahirnya konsep wawasan Nusantara, kita dihadapkan pada banyak persoalan yang harus diurus berkaitan dengan batas wilayah dengan negara lain, terutama yang berkaitan dengan matra laut. Apalagi begitu kita meratifikasi UNCLOS tahun 1982, yang semakin meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dan, luas laut kita pun bertambah, yang secara otomatis juga menambah “persoalan baru” dengan negara lain perihal perbatasan wilayah negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut data, saat ini ada sekitar 17.504 pulau bertebaran di Nusantara. Dari jumlah tersebut baru 6.000 pulau dihuni dan mempunyai nama, sisanya bagai kuburan tanpa nisan. Dua belas pulau di antaranya rawan konflik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Australia, dan Singapura. Mengurus pulau sebanyak itu jelas bukan pekerjaan mudah. Banyak kendala dijumpai seperti letak geografis pulau yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan, kondisi alam yang tidak bersahabat, serta biaya perjalanan yang jauh dan mahal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memanfaatkan pulau terdepan dengan memberikan kesempatan masuknya investor asing bisa menjadi pilihan. Tentunya dengan memberikan insentif yang menarik tanpa harus kehilangan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toh, di UUD 1945 sekalipun tidak ada larangan menyewakan pulau sepanjang dilakukan dengan aturan tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak mengganggu keutuhan negara kesatuan. Jadi, mengapa tidak memulainya dengan membuka masuknya investor asing agar bisa mengelola pulau-pulau berpotensi ekonomis?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah reformasi politik bergulir sejak paruh 1998, bukan saja hak atas kebebasan mulai dirasakan oleh banyak kalangan dengan terbukanya situasi politik, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi daerah-daerah sejalan dengan berakhirnya pemerintahan yang sentralistis. Keuntungan politik daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dan parlemen daerah dalam mengoperasikan sumber dayanya. Peran yang lebih besar ini lebih dikenal dengan istilah “otonomi daerah”. Masalahnya, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak manusia ( human rights ) dalam otonomi daerah?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun dampaknya bagi masyarakat luas tetap ada. Paling tidak masyarakat masih kebingungan. Belum habis pikir apa sebenarnya yang terjadi dengan “prahara politik” Masyarakat hanya tahu bahwa dalam perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohkmin Damhuri bersama beberapa saksi di bawah sumpah mengungkapkan di persidangan bahwa dana nonbujeter Dep Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir ke mana-mana termasuk ke tim sukses pasangan Capres/ Cawapres Pilpres 2004. Bahkan terungkap ada juga jutaan dolar AS bantuan atau sumbangan negara asing.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena bagi kita sebenarnya “prahara politik” meskipun sudah menjelma menjadi “komunikasi politik” antara kedua tokoh ini tidak lantas dibiarkan atau berlalu begitu saja bagaikan ujar-ujar tua yang mengatakan “hilang tak dicari, mati tak dikubur” alias “berlalu tanpa kesan”. Mengingat yang memulai “prahara politik” ini adalah SBY dan AR, maka ibarat lirik lagu pop yang mengatakan, “Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri” maka kedua tokoh ini perlu sesegara mungkin mengambil langkah-langkah strategis agar kemelut sejenis “parahara politik” tidak terjadi lagi di masa datang. Langkah strategis ini antara lain mendorong “prahara politik” yang telah mewarnai kehidupan bangsa dan negara akhir-akhir ini dalam suasana tuding menuding, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, bantah membantah bahkan memperolok-olokkan diwujudkan menjadi fakta hukum.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat KPU terkait adanya perubahan hasil verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. KPU membantah dugaan PKPI tersebut. “Terkait dengan tidak memenuhi syarat berita acara, kami contohkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, yang mengatakan termohon (KPU) mengeluarkan berita acara ganda dan mengganti memenuhi syarat. Jadi tidak memenuhi syarat adalah tidak benar,” ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang gugatan jawaban termohon di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Menurut Ali, KPU tidak pernah mengganti hasil status verifikasi. Yang dilakukan KPU adalah koreksi karena terjadi kesalahan ketik dalam hasil verifikasi. “Karena termohon tidak pernah mengeluarkan berita acara ganda dan mengganti hasil dari MS (memenuhi syarat) menjadi TMS (tidak memenuhi syarat), melainkan termohon melakukan koreksi terkait hasil rekapitulasi hasil verifikasi yang seharusnya TMS menjadi kesalahan pengetikan yang menjadi MS,” kata Ali. KPU juga membantah menghilangkan atau mengubah data PKPI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ali mengatakan perubahan hanya dapat dilakukan oleh operator partai politik. “Kami contohkan, di KPU Kabupaten Cilacap tidak pernah menghilangkan atau menambah data di Sipol karena KPU Kabupaten Cilacap tidak punya akses apa pun. Sipol yang dapat mengubah hanya pengguna operator partai politik ataupun pemohon,” tutur Ali. Dalam persidangan, KPU meminta Bawaslu menerima alasan termohon serta meminta Bawaslu menolak permohonan PKPI sebagai pemohon. “Mohon kiranya majelis memutuskan gugatan, menerima keberatan termohon seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan termohon seluruhnya,” kata Ali. Anggota Bawaslu yang bertugas menjadi ketua majelis, Fritz Edward Siregar, memutuskan sidang gugatan dilanjutkan esok dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. “Sidang berikutnya untuk sidang perkara nomor 012 kita lanjutkan hari Jumat pukul 19.00 WIB dan pengumuman ini sebagai panggilan sidang, terima kasih,” ujar Fritz.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI akan merevisi peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 , yaitu Peraturan Komisi Pemilu Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, revisi PKPU 7/2017 merupakan konsekuensi dari pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengabulkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan sembilan partai politik (parpol). Menurut Hasyim, putusan Bawaslu RI tersebut akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu 2019. “Maka strategi kebijakan KPU adalah mengubah peraturan tentang tahapan. Itu pasti akan dilakukan karena (putusan Bawaslu) pasti berpengaruh,” kata Hasyim, di Jakarta, Jumat (17/11/2017). Namun, dia memastikan, KPU tetap akan menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Sipol, kata Hasyim, tetap digunakan untuk pendokumentasian dan analisis kegandaan anggota. Oleh karena itu, PKPU Nomor 11/2017 yang mengatur tentang Sipol, dipastikan tidak akan direvisi. Sebagai pelaksanaan putusan Bawaslu RI poin dua, bahwa KPU diminta untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan menerima kembali dokumen (sembilan) parpol, maka KPU akan mengirimkan surat ke parpol. “Hari ini kami akan menyurati partai dan memberitahukan bahwa penyerahan dokumen dilakukan pada Senin, 20 November dari jam 8 pagi sampai empat sore,” ujar Hasyim. Keesokan harinya, tanggal 21 November 2017, KPU akan melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen sembilan parpol. Jika tidak lengkap, maka akan diumumkan dengan status tidak memenuhi syarat pada saat pengumuman hasil penelitian administrasi. Meski ada perubahan PKPU 7/2017, penetapan parpol yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, tetap dilakukan tanggal 17 Februari 2018. Sebelumnya, Bawaslu RI mengabulkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU, yang diajukan PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bhinneka Indonesia, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo serta PIKA. Kesembilan parpol tersebut, sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan oleh KPU. Bawaslu RI menolak laporan satu partai yaitu PKPI Haris Sudarno, lantaran tidak memiliki legal standing.

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin berharap masalah antara partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa diselesaikan secara mediasi. Pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah partai politik menggugat KPU lantaran dinyatakan tidak lolos penelitian administrasi beberapa waktu lalu. “Apakah jalur (penyelesaian masalah) langsung sidang sengketa? Ada dua jalur sebelumnya, mediasi dan ajudikasi. Kami berharap bisa selesai (lewat mediasi),” kata Afif di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Afif mengatakan mediasi merupakan tempat untuk saling memahami antara pihak terlapor dan pelapor. Kedua pihak mengakui kesalahan masing-masing dan mencari jalan tengah. Dengan begitu, kata Afif, Bawaslu tidak perlu menganulir keputusan atau apa yang dilakukan terlapor dalam hal ini KPU. Kedua pihak harus memperbaiki apa yang sudah terlewatkan. KPU saat ini sedang melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang sudah lolos tahap penelitian administrasi. Proses itu akan berakhir pada 18 Februari 2018. Kata Afif, mungkin saja ada partai yang kembali menggugat KPU ke Bawaslu bila tak setuju dengan hasil verifikasi faktual. Gugatan bisa dilakukan setelah ada surat keputusan atau berita acara dari KPU. “Mekanisme ketidakpuasan terhadap pendaftaran partai politik memang aturannya begitu,” ujarnya. Sebelumnya, ada 11 partai menggugat KPU ke Bawaslu karena tak lolos penelitian administrasi. Belasan partai itu adalah Partai Rakyat, Partai Bhineka, Partai Republik, PPPI, Partai Idaman, PIKA, Parsindo, Partai Berkarya, Partai Garuda, PKPI dan PBB. Dalam sidang sengketa, Bawaslu meloloskan gugatan empat partai politik yang melaporkan KPU yaitu Partai Berkarya, Partai Garuda, PKPI dan PBB. Sementara gugatan tujuh partai lain masih dalam proses. “Kami lihat saja, hari ini terakhir untuk yang tujuh partai. Kelengkapan berkas nanti kami cek,” kata Afif. (wis/gil)

Jakarta, CNN Indonesia — Sekitar 400 kader Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan aksi demontrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (1/3). Mereka menuntut agar pihak KPU meloloskan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Dalam aksi tersebut, Koordinator aksi, Agus Salim mengklaim ada sekitar 400 peserta hadir yang terdiri dari kader PBB di Jabodetabek dan di beberapa daerah di Indonesia. Unjuk rasa ini, lanjutnya, akan berlangsung secara maraton selama tiga hari. Pihaknya akan terus melakukan aksi hingga KPU meloloskan PBB sebagai peserta pemilu 2019.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Dia menilai bahwa KPU telah bertindak tak adil terhadap PBB. Hal itu terlihat dari hasil verifikasi terhadap PBB di Manokwari Selatan. Indikasinya, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat di daerah itu dari yang sebelumnya disebut telah memenuhi syarat oleh KPU Manokwari Selatan. “Faktanya, 6 orang pengurus yang diklaim KPU kurang di Manokwari Selatan saat verifikasi faktual itu ada. Karena daerahnya jauh dan terlambat, jadi dipermasalahkan KPU, kita sudah lengkap padahal,” kata dia, di depan gedung KPU, Jakarta, Kamis (1/3). Agus menduga ada oknum KPU yang tak bersikap independen dalam memutus kepesertaan PBB pada Pemilu 2019. Sejumlah langkah sudah disiapkan.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

“Kita akan melaporkan gugatan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga ke PTUN jika kalah,” imbuhnya, di depan Gedung KPU. Selain itu, Agus mengancam akan memidanakan seluruh komisioner KPU yang dianggapnya tak netral. Terlepas dari itu, Agus yakin sidang ajudikasi PBB yang sedang berjalan di Bawaslu akan meloloskan partainya sebagai peserta Pemilu 2019. Bawaslu melanjutkan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap PBB dan KPU dengan agenda sidang mendengarkan pemaparan saksi fakta dari pihak termohon (KPU). Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sidang ajudikasi itu baru dimulai pukul 10.49 WIB.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Ketua Umum PBB Yusril Izha Mahendra dan puluhan kader PBB lainnya telah hadir di ruang sidang Bawaslu pada pukul 10.05 WIB. Sementara, pihak termohon atau KPU tiba di ruang sidang Bawaslu pada pukul 10.48 WIB. Pihak KPU diwakili oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan. Keduanya membawa empat orang saksi fakta, yakni ketua dan dua anggota KPUD Papua Barat dan satu anggota KPUD Manokwari Selatan. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu RI, Abhan, dengan anggota Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. “Sidang ajudikasi PBB nomor register 008 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kami agendakan sidang ajudikasi pemeriksaan bukti dan saksi yang akan diajukan dari termohon,” ujar ketua majelis pemeriksa sidang, Abhan saat membuka sidang.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

PBB sebelumnya telah melakukan mediasi dengan KPU, namun gagal mencapai kesepakatan. Setelah itu, PBB mengajukan sidang ajudikasi ke Bawaslu untuk menuntut haknya sebagai parpol peserta pemilu 2019. Sebelumnya, PBB telah hadirkan lima orang saksi fakta untuk memberikan keterangannya dalam sidang ajudikasi kemarin. PBB menggugat KPU karena keputusannya yang menetapkan partai itu tak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Pada persidangan sebelumnya, Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, menyebut PBB tidak dapat menghadirkan anggota hingga batas akhir verifikasi faktual. Pernyataan Yusril yang menyebut ada delapan orang hadir di KPU pada 6 Februari lalu untuk verifikasi adalah tidak benar.

“Pasca penetapan KPU terkait dengan penetapan parpol peserta pemilu 2019, berdasarkan aturan masih diberikan ruang bagi parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi untuk mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Tenggat waktu pengajuan sengeketa adalah tiga hari kerja sejak penetapan pada hari ini, ” ujar Abhan kepada wartawan di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2). Dengan demikian, pengajuan gugatan masih dinanti hingga Rabu (21/2). Jika gugatan sudah disampaikan, lanjut Abhan Bawaslu akan memeriksa kelengkapan berkas gugatan tersebut. Jika belum lengkap, Bawaslu masih memberi tenggat waktu untuk perbaikan sengketa. Setelahnya, Bawaslu punya waktu selama 12 hari kalender untuk menyelesaikan gugatan dari parpol. “Parpol yang ingin mengajukan sengketa masih punya waktu pada Senin hingga Rabu pekan depan. Harapan kami gugatan tidak diajukan mepet di akhir-akhir batas waktu, ” tegas Abhan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 14 parpol sebagai peserta Pemilu 2019. Keempatbelas parpol tersebut terdiri dari 10 parpol lama dan empat parpol baru. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pembacaan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 secara nasional di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu. Dalam pembacaan hasil verifikasi itu, KPU menyatakanPartai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memenuhi semua syarat verifikasi parpol secara nasional. Empat parpol ini merupakan parpol baru dan belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Sementara itu, ada 10 parpol lama yang merupakan peserta Pemilu 2014 juga dinyatakan memenuhi syarat verifikasi parpol secara nasional. Kesepuluh parpol itu adalahPDIP, Golkar, PPP, PKB, Partai NasDem, Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS dan PAN. Secara rinci, KPU menyebut 14parpol dinyatakan lolos verifikasi kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana perhitungan sampel dan memenuhi sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan pada 75 persen sebaran kabupaten/kota di 34 provinsi. Keempatbelas parpol yang sudah lolos verifikasi secara nasional ini otomatis juga sudah lolos sebagai peserta Pemilu 2019.Selanjutnya, 14 parpol akan menjalani pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 pada Ahad (18/2). Pengundian itu akan dilakukan langsung oleh KPU dengan menghadirkan 14 ketua parpol dan juga sekjen parpol. Sementara itu, dua parpol lain yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta pemilu. Penyebabnya, PBB tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota, tepatnya di Kabupaten Manokwari Selatan. PKPI tidak memenuhi syarat verifikasi keanggotaan dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dendam Politik Pada 9 Januari 2017, arak-arakan massa mengantar pasangan JR Saragih-Ance Selian mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara. Pasangan itu mendaftar sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur Sumatera Utara, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKPI. ‎ Namun, keesokan harinya, PKPI tiba-tiba menyatakan ‎menarik dukungan kepada JR Saragih-Ance Selian. Mereka mengalihkan dukungan kepada Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perwakilan PKPI pun untuk kedua kalinya hadir di KPUD Sumatera Utara, menemani Djarot-Sihar.

NUSANTARATV.COM: Dalam hasil sidang terbuka rekapitulasi dan verifikasi peserta pemilu 2019, Partai Bulan Bintang ( PBB) dinyatakan tidak lolos secara nasional oleh KPU dan tidak dapat mengikuti proses pemilu 2019. PBB dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi atas 75% atas persebaran pengurus di kabupaten/kota tidak terpenuhi karena salah 1 kabupaten di Papua barat, Manokwari Selatan (Mansel) tidak dapat menghadirkan 6 anggota PBB Manokwari. Karena itu, PBB mendaftarkan gugatan ke Bawaslu.  PBB telah mendapatkan bukti bahwa pleno KPU Papua Barat telah menyatakan bahwa PBB memenuhi syarat (MS) diatas 75 % kabupaten dan kota di sana. Keputusan KPU Mansel yang semula menyatakan PBB Tidak Memnuhi Syarat (TMS) di kabupaten terssbut sudah dikoreksi oleh KPU Prov Papua Barat.  Berita Acara PBB MS di Papua Barat dari KPU Prov Papua Barat dimiliki PBB. Begitu juga rekaman video pengumumannya, saksi-saksi serta pemberitaan media lokal. Tapi setelah pleno, PBB menduga KPU Provinsi Papua Barat merubah Berita Acara MS menjadi TMS, dan berita acara itulah yäng mereka bawa ke Jakarta.  Atas perubahan di luar pleno tersebut pihak PBB telah menginformasikan ke KPU Pusat. Namun PBB beranggapan bahwa KPU Pusat berbelit-belit sampai saat pengumunan KPU Pusat menyatakan PBB TMS di Prov Papua Barat pada satu kabupaten, yakni Kab Mansel. Akibatnya PBB dinyatakan tidak lolos ikut Pemilu 2019. Dalam mengumumkan partai-partai yang lolos dan tidak lolos Komisioner KPU Pusat juga mengatakan PBB TMS di Sumatera Utara. Tapi kemudian meralat dan minta maaf, dan  mengatakan hanya satu kabupaten yang TMS di Papua Barat. “Menghadapi kenyataan di atas, kami akan melawan KPU. Jika KPU mengatakan bahwa mereka siap menghadapi gugatan PBB, maka kami berkali lipat siap melawan KPU. Bahkan kami juga siap untuk mempidanakan seluruh komisioner KPU jika mereka terlibat dalam konspirasi menggagalkan PBB,” ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Lead Officer PBB untuk KPU dan Bawaslu mengkonfirmasi bahwa Senin sore, 19 Februari 2018, Yusril Ihza Mahendra dipastikan datang ke Bawaslu membawa sejumlah berkas gugatan. “Kami sudah menyiapkan alat bukti terkait kenapa sampai terjadi kendala teknis itu, di sini nanti kami akan mediasi atau menggugat ke persidangan dan mengajukan senjata termasuk formulir PPS 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku jam 16.00 Pak Yusril akan datang ke Bawaslu sendiri memimpin laporan ini” ujar Sukmo Harsono, Ketua Bidang Pemenangan Presiden dan LO PBB untuk KPU dan Bawaslu.

Related Posts

Comments are closed.