Sidang Gugatan PBB, KPU: Tindakan KPUD Papua Sudah Benar

Sidang Gugatan PBB, KPU: Tindakan KPUD Papua Sudah Benar

Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Yotam Senis mengakui dirinya memberi koreksi pada hasil verifikasi Partai Bulan Bintang di Manokwari Selatan. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan tindakan Yotam sudah benar. “Perlu saya sampaikan adalah KPU provinsi dan kabupaten sudah melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya,” ujar Wahyu di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Menurut Wahyu, KPU provinsi memiliki tugas mengkoreksi bila terjadi kesalahan dalam KPU tingkat kabupaten/kota. Ia juga mengatakan rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang. “KPU provinsi itu punya tugas untuk mengoreksi apabila ada kesalahan di tingkatan kabupaten/kota. Sama halnya dengan KPU RI punya kewajiban jika ada kesalahan di tingkat KPU provinsi. Maka oleh karena itu rekap yang kemarin kami lakukan adalah rekapitulasi nasional yang berjenjang,” kata Wahyu. Wahyu menjelaskan tidak ada status Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam hasil verifikasi, status BMS hanya digunakan bila tahapan verifikasi masih berlangsung. Namun bila tahapan telah selesai maka hasil yang dicantumkan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Kenapa kemudian ada status BMS yang menjadi TMS? Sebab ukurannya itu tidak ada ukuran BMS. BMS itu adalah ukuran apabila bahwa proses verifikasi sedang dilakukan, sudah dilakukan, dan hasilnya belum memenuhi syarat. Sementara masih ada waktu buat perbaikan, itu namanya statusnya belum memenuhi syarat atau BMS,” ujar Wahyu. “Tetapi, apabila itu terjadi pada saat masa perbaikan dan sudah tidak ada masa perbaikan lagi atau sudah selesai maka statusnya sudah bukan BMS, tetapi TMS,” sambungnya. Namun Wahyu mengakui adanya kesalahan dalam administrasi di KPU Kabupaten Manokwari selatan. Serta menjadi kewajiban KPU Provinsi untuk mengkoreksi kesalahan tersebut. “Jadi bahwa kita mengakui bahwa ada kekeliruan administrasi, semestinya sejak di kabupaten (Manokwari Selatan) itu sudah di TMS. Tetapi karena (kondisinya itu) masih tertulis BMS, maka menjadi kewajiban oleh KPU provinsi Papua Barat untuk melakukan koreksi,” tutur Wahyu. Sebelumnya, Komisioner KPU Papua Barat Yotam Senis dalam sidang sengketa pemilu PBB mengakui dirinya memberi koreksi pada hasil verifikasi PBB. Menurutnya status BMS tidak boleh dimasukan dalam keputusan akhir verifikasi, karena batas waktu perbaikan verifikasi telah selesai. “Saya sampaikan (kepada ketua KPU Manokwari) kenapa tidak langsung dibuat statusnya menjadi TMS,” kata Yotam. “Dalam tahapan verifikasi status BMS hanya bisa diberikan pada saat perbaikan, tapi setelah perbaikan (selesai) putusan akhir maka substansinya TMS,” sambungnya. Dalam persidangan, Ketua Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis memutuskan sidang dilanjutkan esok dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon (PBB).

Baca juga :

Membaca Penelitian PSHK berjudul Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (“ Penelitian PSHK ”), khususnya pada bab Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat (halaman 355 s.d. 361) dan Organisasi Advokat di Indonesia yang meliputi sejarah terbentuknya organisasi Advokat di Indonesia (halaman 361 s.d. 379), maka sulit dibantah bahwa Advokat Indonesia tidak beranjak satu inchi-pun dari kondisi-kondisi yang ditemukan PSHK selama periode melakukan penelitiannya hampir lima belas tahun silam itu. Padahal bila saja Penelitian PSHK dijadikan rujukan oleh para Advokat Indonesia, khususnya yang sedang bertikai, maka tidak perlu ada perpecahan Advokat Indonesia, sebab hampir semua masalah yang menjadi polemik ternyata sudah pernah dibahas oleh Penelitian PSHK ini, misalnya pertanyaan apakah Organisasi Advokat tunggal seperti Peradi menghalangi kebebasan para Advokat untuk berserikat dan berkumpul, ternyata sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh penelitian tersebut:

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

“ Sistem ini [single bar] menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk integrated/compulsory bar yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum, konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain selain bar tunggal tersebut, karena pada umumnya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga Negara di mana pun. Kebebasan mereka untuk membentuk organisasi advokat tetap diakui, namun dalam sistem single bar; hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh Negara, dan para professional wajib tergabung di dalamnya. Secara umum sistem ini menciptakan efisiensi bagi proses pengawasan dan penegakan disiplin, karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para professional .”

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Bercermin dari berbagai peristiwa yang berujung pada perpecahan Peradin dan Ikadin dengan peristiwa pecahnya Peradi sebagai Organisasi Advokat tunggal, ternyata kita menemukan banyak sekali kesamaan. Singkatnya, dua kali perpecahan Peradi klise dan tidak orisinil sebab perpecahan tersebut sekedar pengulangan tragedi di masa lalu. Tragedi sebenarnya adalah kita tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Kenyataan ini mengingatkan penulis pada pepatah populer yang mengatakan: “Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Karena itu liputan berita Kompas edisi 29 Maret 2015 dengan judul Perpecahan yang Terulang sudah tepat menggambarkan apa yang terjadi dengan Peradi.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Perpecahan Peradi bukan terjadi pada saat dilakukannya Deklarasi Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Perpecahan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada munas tanggal 31 Mei 2007 di Balikpapan yang menghasilkan Ikadin kepengurusan Otto Hasibuan dan Ikadin kepengurusan Teguh Samudera adalah bagian dari persiapan bagi memecah belah Peradi melalui deklarasi KAI setahun kemudian, namun pecahnya Peradi juga bukan terjadi karena Ikadin terbelah menjadi dua. Hal ini karena menurut pengamatan penulis, benih-benih perpecahan Peradi sudah muncul dan berkembang sejak setidaknya akhir tahun 2005 dan berlanjut hingga deklarasi KAI.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Benih pertama perpecahan Peradi adalah Surat Terbuka Adnan Buyung Nasution tertanggal 28 Desember 2005 yang menuntut Peradi membubarkan diri karena dia kecewa akibat tidak pernah diajak bicara oleh Ketua Peradi Otto Hasibuan tentang proses pembentukan pengurus Peradi sehingga mengakibatkan pemilihan pengurus DPP Peradi yang tidak demokratis karena menurut Adnan Buyung Nasution, pengurus Peradi tidak dipilih secara terbuka, partisipatif dan akuntabel. Benih perpecahan kedua adalah kekecewaan para advokat yang sebelumnya memegang izin beracara sebagai pengacara praktek di HAPI dan IPHI atas apa yang mereka pandang sebagai hegemoni kubu Otto Hasibuan, Ikadin dan AAI dalam kepengurusan Peradi. Kekecewaan ini penulis saksikan sendiri pada saat masih magang di kantor hukum milik anak pendiri HAPI dan IPHI.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Akhirnya pada  tanggal 30 Mei 2008, benih-benih perpecahan tersebut meledak dengan berdirinya KAI yang beranggotakan IPHI, IKADIN kubu Teguh Samudera, HAPI, APSI dan para alumni Lembaga Bantuan Jakarta yang tidak lain adalah murid Adnan Buyung Nasution. Tapi para pendiri KAI ini tidak memiliki kesamaan visi dan misi, sebab mereka sebenarnya hanya disatukan oleh kekecewaan mereka pada Otto Hasibuan. Terbukti dalam hitungan bulan, IKADIN yang saat itu masih dipimpin Teguh Samudera dan gerbong para murid Adnan Buyung Nasution keluar dari KAI, yang mana sebagian dari mereka ada yang membangkitkan kembali Peradin dari mati suri. Beberapa tahun kemudian HAPI juga secara diam-diam keluar dari KAI, yang ditandai dengan mereka mengangkat advokat sendiri di luar mekanisme KAI dan beberapa pengurus puncak mereka menjadi pengurus DPN Peradi. Terakhir, hadirnya Ketua Bidang Pendidikan dan PKPA DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan pada acara pelantikan pengurus dan rapat kerja nasional  APSI di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 memperlihatkan bahwa tanpa gembar-gembor, APSI telah kembali ke pangkuan Peradi, atau setidaknya tidak aktif lagi di KAI. Dengan demikian, dari empat organisasi pendiri KAI, hanya menyisakan IPHI sebagai inti KAI. Mengingat baik KAI dan IPHI sama-sama dipimpin oleh Indra Sahnun Lubis, maka bisa dikatakan KAI adalah IPHI dan IPHI adalah KAI. Adapun Indra Sahnun Lubis sudah menjadi Ketua Umum IPHI setidak-tidaknya dari Munas IV IPHI pada tahun 1999 sampai sekarang. Penulis meragukan organisasi seperti ini memenuhi memenuhi syarat sebuah national bar association yang demokratis, bebas dan akuntabel sesuai tulisan Frans Hendra Winarta di hukumonline tanggal 20 Juni 2009 dan Surat Terbuka Adnan Buyung Nasution tanggal 28 Desember 2005.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Intervensi pihak Mabes Polri dengan menolak memberikan rekomendasi maupun izin kepada Munas lanjutan Peradi kubu Otto Hasibuan di Pekanbaru, Riau menyebabkan sangat sulit bagi penulis untuk tidak sampai kesimpulan bahwa perpecahan kedua Peradi setelah kegagalan Munas di Makasar adalah karena intervensi pemerintah atau koalisi partai politik penguasa. Rasanya tidak kebetulan bahwa pengambilalihan Peradi dilakukan oleh Juniver Girsang, yang merupakan politisi PDIP, dan bukan kebetulan pula tiga anggota Fraksi PDIP yaitu Trimedya Panjaitan, Junimart Girsang dan Panda Nababan hadir dalam Munas Peradi di Makasar padahal nama mereka tidak masuk dalam daftar nama peserta maupun undangan panitia munas. Tindak tanduk ketiganya yang mendirikan posko berisi politisi PDIP di lantai yang sama dengan ruangan munas juga tidak kalah mencurigakan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pandangan Ketua DPC Peradi Papua Anthon Raharusun yang mensinyalir kehadiran politikus PDIP tersebut adalah untuk mengacaukan pelaksanaan munas. Indikasi terakhir yang bersifat circumstantial adalah sebagian besar pengurus puncak Peradi kepengurusan Juniver Girsang adalah pendukung sekaligus tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Dalam konteks agenda politik PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan eksekutif beserta anggota koalisinya yang sedang memperkokoh posisi sekaligus membagi kursi kekuasaan melalui penguasaan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah seperti TNI/Polri; KPK; Kejaksaan Agung; BIN; PSSI; Partai Golkar, dan PPP; dsb, dan menyerahkan pucuk pimpinannya kepada para pendukung, maka upaya PDIP mengambil alih Peradi dan memberikan kursi tersebut kepada kadernya adalah bagaikan hadiah di atas piring perak bagi para advokat anggota PDIP dan pendukung Jokowi-JK. Lihat saja, pemerintah, setidaknya melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pasti akan melakukan intervensi terhadap independensi Organisasi Advokat Indonesia dengan mengakui Peradi pimpinan Juniver Girsang dan pada saat bersamaan menolak Peradi hasil munas Pekanbaru, sebagaimana menimpa PPP kubu Djan Faridz dan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie belakangan ini.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah adalah peribahasa Melayu yang berarti jika pemimpin dengan kekuasaan besar bergaduh (berperang), maka rakyat kecil yang susah dan menderita. Dari dulu sampai sekarang, perpecahan Organisasi Advokat di Indonesia hanya menguntungkan segelintir elit Advokat namun merugikan para sarjana hukum yang memiliki aspirasi menjadi Advokat dan/atau para advokat muda. Mari kita simak kesimpulan Penelitian PSHK pada halaman 372 mengenai akibat perpecahan Organisasi Advokat sebelum berdirinya Peradi, berikut ini:

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

“ Sebagai akibat pertentangan yang berpuncak pada peristiwa Horison 1991, sejak saat itu dinamika kehidupan organisasi advokat di Indonesia menurun dengan drastis. Jarang sekali terdengar organisasi advokat Indonesia melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Peristiwa tersebut menjadi beban berat yang menghantam profesi hukum di Indonesia, organisasi advokat tidak lagi memiliki peran menjadi wadah kolektif profesi unuk melaksanakan fungsi profesionalnya, namun justru lebih banyak berperan sebagai perkumpulan belaka. ”

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Perpecahan Peradi saat ini merupakan titik paling kritis bagi kelangsungan hidup Organisasi Advokat di Indonesia, yang mana bila tidak ditanggulangi dengan baik, maka apa yang terjadi sebelum pembentukan Peradi, yaitu organisasi advokat kehilangan fungsinya dan sekedar hidup dari munas ke munas pasti akan terulang kembali. Pertanyaan pentingnya adalah apakah sebagai Organisasi Advokat yang diakui oleh pemerintah, maka Peradi pimpinan Juniver Girsang tidak dapat melakukan apa yang selama ini dikerjakan oleh Peradi semasa dipimpin Otto Hasibuan, seperti mengadakan PKPA; melaksanakan Ujian Advokat sampai melakukan verifikasi dan perpanjangan Advokat? Bisa saja, tapi sangat sulit karena kantor DPN Peradi di Grand Soho, Slipi, Jakarta Barat masih dikuasai oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan. Artinya database Advokat dan calon Advokat Indonesia; template kartu Advokat; rekening bank Peradi; website resmi Peradi dan dokumen penting lainnya ada di dalam penguasaan Peradi kubu Otto Hasibuan. Memang, pecahnya Peradi untuk pertama kali mengakibatkan hari ini badan peradilan di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung baru mengizinkan seorang Advokat beracara apabila menyertakan Berita Acara Sumpah sehingga Kartu Peradi sudah cukup lama kehilangan nilainya. Walaupun begitu, bagi Advokat yang memandang tinggi nilai keanggotaan Peradi, maka pertanyaan kepada siapakah proses perpanjangan diajukan menjadi sangat penting. Begitupun bagi para calon advokat yang masih menunggu proses pengangkatan dan pengambilan sumpah, maka keberadaan Peradi yang bersatu adalah imperatif.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Semua Advokat yang bertikai dan sedang memperjuangkan eksistensi organisasi advokat versi mereka wajib mencari jalan keluar agar tidak merugikan para advokat dan calon advokat yang tidak tahu apa-apa mengenai permainan politik yang sedang dimainkan para Advokat senior itu. Tapi mungkinkah? Apalagi menjelang munas Peradi kepengurusan Otto Hasibuan di Pekanbaru, ternyata secara tidak demokratis dan tidak mencerminkan officium nobile seorang Advokat, merangsek masuk puluhan massa dari DPC Peradi Pekanbaru dari kubu Juniver Girsang dengan agenda membubarkan munas secara paksa.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Sebenarnya, jalan keluar paling elegan sekaligus menyelamatkan wajah semua pihak menurut penulis adalah yang diusulkan oleh Luhut Pangaribuan yaitu melalui melalui sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dihadiri semua Advokat dari kubu-kubu Peradi pasca munas Makasar. Sebagai konsekuensinya, maka Otto Hasibuan harus menghentikan munas di Pekanbaru atau membatalkan hasilnya, sedangkan Peradi kepengurusan Juniver Girsang secara legowo membubarkan diri. Selanjutnya sampai terlaksananya Munaslub, maka Peradi dikelola oleh caretaker yang terdiri dari para pihak yang bertikai seperti Otto Hasibuan, Juniver Girsang, Humprey Djemat, Luhut Pangaribuan dan Adnan Buyung Nasution. Hanya dengan cara ini baru rekonsiliasi Peradi dapat terjadi. Adapun mengenai sistem one man one vote seperti diusulkan oleh Luhut sebaiknya baru dilakukan pada munas ketiga Peradi lima tahun mendatang setelah kepengurusan Peradi 2015 – 2020 mematangkan mekanismenya. Tapi mungkinkah para Advokat senior itu bersedia melepaskan sekerat daging yang sudah berhasil mereka genggam? Dari pengalaman selama ini, kita belajar bahwa sekali ambisi dan nafsu para advokat senior itu meluap, maka akan susah untuk dikendalikan atau ditarik kembali.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Usaha Juniver Girsang menghentikan pengambilan sumpah calon Advokat di Indonesia di Jambi yang berjumlah 70 orang membuktikan bahwa Juniver Girsang adalah politikus biasa yang sekedar mencari jabatan. Bila tidak, tentu dia tidak akan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk menghentikan pengambilan sumpah tanpa memperhatikan usaha, biaya yang telah dikeluarkan oleh para calon advokat dan nasib para calon-calon advokat dan keluarga mereka. Tindakan yang sama juga kemungkinan akan dilakukan oleh kubu Fauzi Hasibuan. Singkatnya, penulis mempertanyakan tanggung jawab para advokat senior yang sedang asik kemasyuk bertengkar memperebutkan Peradi tanpa memperhatikan nasib para advokat-advokat lain yang sebentar lagi diwajibkan untuk memperpanjang kartu advokat, nasib para calon advokat yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat dan diambil sumpah sebagai advokat, dan juga para sarjana hukum yang beraspirasi menjadi advokat.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Sistem federasi sebenarnya sudah dijalankan oleh Peradi dan delapan anggota pendirinya namun tidak berhasil. Mengapa? Karena masing-masing anggota masih membawa ego organisasi asal dan menolak ada orang lain yang memiliki kewenangan lebih daripada dirinya. Katakanlah organisasi federasi sebagaimana dimaksud Asrul Sani adalah PERADI beranggotakan organisasi-organisasi advokat yang sudah ada. Belajar dari pengalaman selama ini, mungkinkah petinggi-petinggi atau anggota dari organisasi di bawah PERADI akan bersedia tunduk pada keputusan PERADI? Mustahil, karena mereka akan menggunakan dalih yang sudah digunakan selama ini untuk mengabaikan putusan dewan etik PERADI. Misalnya: bahwa yang mengangkat mereka adalah Menteri Kehakiman dan bukan PERADI; atau yang mengambil sumpah mereka adalah Pengadilan Tinggi dan bukan PERADI; atau yang mengangkat mereka adalah organisasi advokat dan bukan PERADI; atau membuat organisasi advokat baru, dan lain sebagainya.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Menurut penulis, sistem paling tepat untuk Organisasi Advokat di Indonesia adalah menjadikan Organisasi Advokat sebagai semacam lembaga negara baru yang independen yakni lembaga sampiran negara ( state auxiliary agencies) . Sebagai lembaga sampiran negara maka tidak ada satupun Advokat yang bisa memperlakukan Organisasi Advokat sebagai barang yang bisa dimiliki atau diperebutkan namun di sisi lain para Advokat tidak perlu kuatir kehilangan independensi dalam menjalankan praktek. Dengan pendirian Organisasi Advokat baru ini maka semua Advokat yang sudah ada sebelum berdirinya organisasi, wajib mendaftarkan ulang. Setelah proses pendaftaran diri selesai, maka izin beracara yang berlaku adalah izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat; sedangkan izin-izin sebelumnya seperti SK Menkeh, Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi, dsb dinyatakan tidak berlaku.

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Keuntungan Organisasi Advokat dengan bentuk lembaga Negara adalah dapat menghilangkan keluhan transparansi dan akuntabilitas yang sering menghinggapi Organisasi Advokat, karena Organisasi Advokat ini nantinya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sekiranya ada penggunaan uang oleh pengurus di luar kepentingan Advokat dan Organisasi Advokat, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga sampiran negara, maka tidak akan ada lagi perpecahan lima tahun sekali pada saat munas seperti yang terjadi puluhan tahun belakangan, sebab para calon pemimpin Organisasi Advokat nantinya akan dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari tokoh-tokoh Advokat, Komisi Yudisial dan masyarakat umum. Para calon juga akan menjadi objek pemeriksaan latar belakang oleh KPK, Komnas HAM dan lain sebagainya. Bagi calon pemimpin yang sudah diloloskan pansel, maka dapat dipilih antara calon pemimpin tersebut diuji kepantasan oleh DPR-RI atau dipilih oleh para Advokat dengan mekanisme one man one vote .

seperti di kutip dari https://hendraboen.wordpress.com

Adapun, mekanisme para calon advokat diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebelum bisa berpraktek harus tetap dipertahankan. Begitu juga penegakan kode etik Advokat nantinya lebih baik dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dipimpin Majelis Hakim dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Majelis hakim sendiri nanti akan beranggotakan satu hakim karir sebagai ketua sidang, dan dua hakim ad hoc masing-masing mewakili advokat dan anggota masyarakat umum. Pihak yang tidak puas atas putusan yang dikeluarkan dapat mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, nantinya putusan berisi sanksi bagi Advokat yang melanggar Kode Etik, termasuk sanksi pemberhentian secara tetap adalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan tidak mudah lagi disimpangi dengan sekedar mengganti baju organisasi advokat atau menggunakan dalih putusan tidak adil dan melanggar hak asasi manusia atau bagian dari konspirasi “advokat hitam” menggusur “advokat putih”. Penulis menilai, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Advokat melalui Pengadilan adalah tidak merusak independensi Advokat, namun justru sudah sesuai dengan fitrah dan sejarah Advokat itu sendiri. Banyak Advokat Indonesia yang lupa bahwa profesi Advokat sebagai pengacara professional dan bukan sekedar orator, pertama kali lahir pada abad keempat Kekaisaran Romawi Timur. Dan sudah sejak dilahirkan, seorang Advokat terikat dengan Pengadilan sebab Advokat berpraktek, dan diberhentikan oleh Pengadilan yang mengangkatnya.


Baca juga :

“Kita berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp 42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga  Daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,”.,” ungkap Lukas Enembe dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah Papua di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Kamis 25 Maret 2010.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Ditanya kemungkinan Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit serta sejumlah anggotanya juga diperiksa, menurutnya, apabila setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura tenyata ditemukan keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura serta sejumlah anngotanya, maka kemungkinan besar  mereka juga akan segera diperiksa.  Namun demikian, katanya, pihaknya masih menfokuskan diri untuk melakukan kajian hukum terkait keterangan yang disampaikan yang  mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Bahkan, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, gonjang ganjing terhadap partai, sama sekali tidak akan mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang diusung Demokrat. “Lukas Enembe menjadi calon Gubernur ditetapkan Partai Demokrat. Jadi, dia tidak akan berjuang sendirian dalam merebut kursi orang nomor satu di Papua. Semua kader dibantu partai koalisi pendukung serta masyarakat Papua akan berjuang mencapai target tersebut,” kata Anas usai membuka Musda Partai Demokrat Papua, di Hotels Swissbel, Senin 12 September 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sampai di sini kita tahu bahwa perang dunia ke-2 tidak dimulai oleh Jerman tetapi oleh duo-curang Inggris-Perancis yang kini kita dapati berada di Libya. Negara-negara bangkrut (kecuali Jerman) yang tergabung dalam NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat kini melakukan petualangan penjarahan negeri-negeri dimulai dari Afghanistan, Irak, dan terakhir Libya dengan bermodalkan resolusi PBB dengan pola awal sanksi dan embargo ekonomi dan berlanjut pada invasi atas nama perlindungan sipil, kemanusiaan dan demokrasi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Setelah berhasil menyerang tiga negara, kembali Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, negara yang sudah bangkrut secara moral dan finansial, mencoba mengajukan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB, kali ini sanksi dan embargo terhadap Suriah. Mereka kena pukulan telak. Secara tiba-tiba, Rusia dan Cina memboikot tahap diskusi dan hari berikutnya menawarkan draft resolusi buatan mereka sendiri, untuk diajukan melalui pungutan suara menggantikan draf resolusi yang diajukan AS, Inggris dan Perancis.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Satu-satunya yang merintangi proses pengalihan yang tuntas adalah karena pengeluaran militer AS yang besar sekali, hingga menghancurkan ekonominya. Dan, tidak ada satu orang pun yang menghendaki perang nuklir. Jadi, yang ditunggu adalah disintegrasi Amerika Serikat secara perlahan-lahan yang terlihat dengan pemotongan anggaran domestiknya pada program-program sosial dalam rangka pengalihan pengeluran lebih banyak pada anggaran militernya yang tak berguna yang telah kalah di setiap perang semenjak PD ke-2 meskipun dengan pengeluaran yang besar-besaran dan teknologi yang tinggi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hanya dengan bom-bom murahan di pinggir jalan dan Nasionalisme adalah yang dibutuhkan untuk mengalahkan AS di Irak dan Afghanistan, pelajaran yang harusnya mereka petik di Vietnam. Militer AS menjadi bahan tertawaan ketika mereka menghabiskan AS$30milyar dalam setahun hanya untuk menyediakan alat pendingin untuk pasukannya di padang pasir. Jenderal-jenderal pandirnya tidak dapat melihat bahwa ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang didapat, seharusnya ditinggalkan saja. Malahan, mereka melanjutkannya dengan kesombongan, keangkuhan dan patriotisme yang tidak masuk akal yang tidak akan merubah keadaan ekonomi AS yang memburuk.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Tampak sekali kecemasannya, AS memegang mata uang dunia, tetapi ia bangkrut dan tidak dapat membayar utang-utangnya yang ditanggung tanpa mencetak uang atau menguangkan utangnya. Tidak ada lagi tersisa aset (utang) yang dapat digelembungkan yang bisa memberi ilusi kemakmuran. Bagaimana caranya bisa menjadi makmur dengan mengumpulkan utang yang begitu besar? Yang tersisa tinggal benar-benar hanya ilusi kemakmuran bagi bagi orang-orang yang jatuh miskin, bangkrut, tidak punya kerja dan rumah di Amerika. Kerusuhan di Inggris hanyalah gladi kotor untuk apa yang akan terjadi di Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Biasanya, kekuatan industri yang meredup berangkat menuju perang dunia mencoba-coba membalikkan keadaan ekonominya yang memburuk dan menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru. Kali ini permainannya telah berubah, Cina, kekuatan industri baru, adalah juga kreditur tebesar AS (kekuatan ekonomi yang pudar) dan AS tidak bisa bertarung dalam perang tanpa pembiayaan Cina. Irak dan Afghanistan memperagakan kelemahan-kelemahan AS baik secara militer, finansial, ekonomi, politik, diplomatik dan moral yang kini di-eksploitir negara-negara BRICS.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Oleh sebab itu, untuk wilayah Distrik Supiori Selatan, Korido, yang\ berjarak satu setengah jam perjalanan darat dari Ibu Kota Kabupaten Supiori, Sorendiweri, kata Fred, pihaknya akan memanfaatkan energi listri dari tenaga turbin. Untuk tenaga turbin, ini Pemda Supiori telah membendung sungai Masriv. Sementara ini, energi yang dihasilkan adalah 27 KVA yang dibangun pada tahun 2010 lalu, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Ibu Kota Distrik Supiori Selatan, sementara masyarakat di beberapa kampung lainnya yang terdekat belum terlayani karena keterbatasan energi dan kabel jaringan. Nah, agar semua masyarakat terlayani maka di tahun 2011 ini akan mulai dibangun jaringan dari kampung Ramardori hingga kampung Abiaibiadi, dengan total energi yang akan dihasilkan adalah 83 KVA.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sidang dihadiri semua anggota DPRD Mimika lengkap sebanyak 25 orang, Muspida Plus (Kapolres, Dandim 1719 Mimika, Danlanal Timika, Danlanud Timika. Pemda diwakili Assisten III Pemda Mimika, Ever Safuf, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dionisius Mameyau. PTFI Diwakili Senior Manager Security Risk Management PTFI, Simon Petrus Morin, Manager HRD PTFI High-Land, Amin Miftahuddin, Manager HRD (Human Resources Development) Departement PTFI Low-Land, Jhon Rumaninum, Manager Legal Departement PTFI, Clementino. Anggota DPRD Papua Komisi A, Ruben Magay dan Majelis Rakyat Papua, Angelberta Kotorok).(Jubi)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Judicial Review (Hak Uji Materi) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia  yang disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Komarudin Watubun SH MH sebagai suatu upaya hukum  untuk bisa memenuhi salah satu syarat  dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016, ternyata mendapat penolakan dari  Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lantaran pencalonam Komarudin Watubun ditolak Majelis Rakyat Papua (MRP), maka Barnabas Suebu akhirnya diusung  PDIP sebagai Cagub Provinsi Papua berpasangan dengan Alex Hesegem SE. Namun demikian, pada Pilgub periode 2011-2016 justru PDIP yang memiliki 6 kursi di DPR Papua kembali mencalonkan Komarudin Watubun sebagai Cawagub mendampingi Cagub Barnabas Suebu atau Alex Hesegem.   Sebuah sumber internal di DPD PDIP Provinsi Papua mengatakan, upaya hukum berupa Judicial Review   kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia karena Komarudin Watubun telah diangkat  dan diakui sebagai anak adat di Tanah Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dia menegaskan, pihaknya yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM mendesak agar MK menolak Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua   yang disampaikan Komarudin Watubun. Pasalnya, apabila UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia sudah sangat jelas bahwa Komarudin Watubun bukan orang asli Papua dan bukan ras Melanesia. Dia disarankan agar menarik upaya hukum tersebut serta kembali memberikan dukungan kepada  figur figur orang asli Papua untuk dicalonkan diri sebagai Cawagub Provinsi Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA- Pertemuan antara karyawan dengan manajemen Freeport yang berlangsung Rabu (6/7) kemarin di Kuala Kencana Timika kembali tidak  menemukan kesepakatan alias buntu (deadlock). Ribuan karyawan yang tergabung dalam SPSI pimpina Sudiro, akan kembali melanjutkan aksi mogok kerja,  sampai tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. ‘’Tidak ada solusi yang diperoleh dalam pertemuan kedua, yang berlangsung pukul 15-16.30 WIT hari ini  kemarin). Pihak perusahaan tetap tidak bersedia menghadirkan pemilik modal Freeport James Moffet dari Amerika. Sehinga, kami karyawan yang jumlahnya ribuan, memutuskan akan tetap melanjutkan aksi mogok kerja, sampai tuntutan dipenuhi manajemen,’’ujar Jeremias Demetouw Pengurus SPSI pimpinan Sudiro, ketika dikonfirmasi via selulernya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lanjut dia, pada pertemuan kedua yang berlangsung kemarin, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sudah dihadirkan, tapi, tetap tidak ada kesepakatan.  ‘’Pemerintah dalam hal ini, Disnaker Mimika hadir menjadi mediator, tapi, manajemen tetap tidak mengindahkan tuntutan karyawan,’’ ucapnya.  Hasil itu, kata dia, membuat ribuan karyawan Freeport yang tergabung dalam SPSI pimpinan Sudiro, berkesimpulan, tidak lagi mempercayai manajemen perusahaan. ‘’Kami tidak lagi percaya dengan Presiden Direktur Freeport Armando, dan wakilnya Sinta Sirait serta jajarannya, karena tidak pernah ingin membuka ruang komunikasi dengan karyawan, dengan menampung aspirasi,’’tandasnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Posisi Persipura tersebut jauh lebih baik dari peringkat calon lawannya di AFC Cup Arbil SC, Arbil Sport Club hanya berada di peringkat 352 (368), sementara tim Indonesia lainnya, Sriwijaya FC hanya bertengger di nomor 234 setelah sebelumnya hanya menghuni peringkat 283. “Ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa, hal ini semakin memperkuat dominasi Persipura di kancah sepakbola Indonesia dan juga semakin membantu menaikan gengsi Indonesia di Dunia khususnya di bidang Olahraga,” kata Nando Fairyo, Pelatih Persipura U-15. Pendapat lain juga disampaikan pengamat sepakbola, Daud Arim,”Hal ini tentunya membanggakan sekali buat kami, waktu itu kita dengar ada di peringkat 200an, dan sekarang sudah naik ke peringkat 176, ini bukti bahwa dunia Internasional memantau terus perkembangan sepakbola Indonesia dan yang menjadi perhatian mereka adalah Persipura,” jelasnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dalam rapat penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut, hanya dihadiri Ketua KPU, La pona dan seorang anggota KPU. Sementara  dua anggota KPU lainnya tidak hadir, meski sudah diundang secara resmi,maupun  diingatkan kembali melalui pesan SMS. Namun demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan hasilnya menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sesuai SK penetapan Nomor 25 tahun 2011, sementara itu DPRD Kota Jayapura sudah memproses SK penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk diteruskan kepada Gubernur. Bahkan  SK sudah diserahkan ke Gubernur, namun saat ini Gubernur tak berada di tempat sehingga SK penetapan itu diserahkan kepada Wakil Gubernur Alex Hesegem.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dari  pembicaraan di luar forum, suara antara faksi ondoafi, DA Sarmi, dan LMA Sarmi terbelah. Walau tidak ada perbedaan visi dalam penyikapan terkait molornya pemilukada, di sisi politik terlihat kepentingan tiap faksi terlihat. Hal ini dikuatkan adanya pertemuan tertutup yang hanya diikuti oleh tidak lebih dari 5 orang saja dengan tidak mengikutkan seluruh perwakilan dari rapat adat sebelumnya. Setidaknya, pesan pendek untuk bupati tentang rencana “kudeta” patut diragukan klaim adat sudah satu suara.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Maju ka,.. tidak…, maju ka..?  Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH (Kaka Bas), rupanya masih ‘bimbang’ apakah mau maju mencalonkan diri lagi  sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2011-2016 atau tidak.  Ia tidak gegabah dalam mengambil tindakan karena masih harus berdoa dan berpuasa guna “meminta” petunjuk dari Tuhan. “Saya masih berpikir untuk maju atau tidak.  Saya harus berdoa dan berpuasa, apabila Tuhan menghendaki saya akan mengambil keputusan itu dan akan memberi penjelasan kepada rakyat,” jelas Gubernur  Provinsi Papua DR (HC) Barnabas Suebu, SH dalam apel pagi terakhir bersama seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (04/07) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Jayapura.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Tiga minggu lagi, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan habis. Namun, belum ada sikap resmi dari Gubernur Papua DR (HC) Barnabas Suebu,SH dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem apakah akan maju kembali atau tidak. Selain itu, masih menurut Suebu, kalaupun pihaknya mengambil sikap untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Papua, maka akan diumumkan kepada publik untuk diketahui oleh khalayak banyak. Sama halnya jika tidak maju lagi.  “Jadi, kalau saya maju, saya akan menjelaskan kenapa saya maju lagi. Saya pun akan jelaskan pula mengapa saya tidak akan maju lagi,” ucapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Informasi yang diperoleh bahwa, hasil negosiasi pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI  dengan Kapolres Mimika,  AKBP Denny Edward Siregar, SIK di depan pintu masuk Kuala Kencana bahwa manajemen PTFI tidak memperbolehkan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana. “Kami sudah bernegosiasi dengan Kapolres Mimika, yang intinya manajemen melarang karyawan masuk ke kota Kuala Kencana untuk bertemu manajemen.  Harap teman-teman karyawan bersabar  hingga perjuangan kita mencapai tujuan yaitu perundingan. Saat ini beberapa pengurus PUK SP KEP SPSI sedang melakukan negosiasi terus menerus  dengan manajemen PTFI di Office Building (OB) satu Kuala Kencana. Pengurus terus melobi manajemen agar bersedia membuka ruang perundingan ,” kata Mesakh Sineri yang memberikan arahan kepada sejumlah komisariat  lapangan di depan pintu masuk Kuala Kencana.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“ Kami sudah bisa menduga ada permainan tidak sehat yang dilakukan Manajemen PTFI entah kepada dan melalui siapa, karena secara jelas sudah kami sampaikan bahwa kepengurusan yang sah dalam PUK SP KEP SPSI PTFI adalah pengurus dibawah kepemimpinan saudara Sudiro. Dia dipilih oleh anggotanya yang adalah pekerja yang menurut aturan hokum itu sah. Sedangkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI  Pergantian Antar Waktu (PAW)  itu buatan PD  SP KEP Provinsi Papua dan itu menyalahi aturan dan jelas tidak sah karena bukan dipilih oleh anggota,” terang Subiyanto ketika berdialog dengan Kapolres Siregar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, Terhitung sejak pukul 24.00 wit malam tadi, karyawan di Tembagapura, Mile 74 ( tambang), Gressberg (tambang terbuka), under ground (tambang bawah tanah) tidak lagi beroperasi alias mati total. Info dari ribuan karyawan yang bekerja di Tembagapura dan Portsite mengakui karyawan sejak Senin (4/7/2011) sudah bergegas turun untuk bergabung bersama rekan-rekan mereka yang di pintu masuk kota Kuala Kencana, Timika.  “ Tambang lumpuh total, karyawan yang berada di barak di suruh untuk semua turun ke Timika, jadi barak-barak juga kosong tak berpenghuni,” kata beberapa karyawan yang enggan menyebutkan nama mereka di media ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Mengenai rencana mogok kerja, perusahaan melihat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada kegagalan perundingan mengingat perusahaan melalui berbagai korespondensi telah menyatakan kesediaannya untuk segera merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 – 2013 setelah adanya kejelasan mengenai penyelesaian masalah internal organisasi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja – Kimia, Energi & Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, sebagaimana yang juga telah dikonfirmasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada 30 Juni 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Namun menurut salah satu kader Partai Demokrat yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, justru keputusan partainya mengusung “duo gunung” ini dilandasi pada hasil survey popularitas dan elektabilitas keduanya, yang memiliki nilai jual tinggi. “Percuma memilih Cagub dan Cawagub yang tak mempunyai harga jual. Paket Enembe—Tinal   adalah paket menang. Tahun ini kami kerja untuk menang bukan kerja untuk dikenal karena untuk dikenal kami sudah  kerja lima tahun lalu,” tukas Wonda kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (4/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobii terjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani.  “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut  dilepas sore itu juga.  Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pasca ditolaknya gugatan sejumlah Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (30/6), maka DPRD Kota Jayapura akan meminta kepada KPU Kota Jayapura agar mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua   untuk  paling lambat akhir Juli mendatang melantik Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih periode 2011-2016 . Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Darwis Masie SE ketika dikonfirmasi di Jayapura, Sabtu (2/7). Dia mengatakan, pihaknya mengharapkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang diperkirakan digelar pada akhir Juli. “Jadi ada waktu sepekan ini untuk persiapan di DPRD Kota Jayapura. Kemudian sepekan di Gubernur. Kalau di Mendagri dua tiga hari sudah keluar,” tukasnya.   Menurut dia, pihaknya mempunyai kewajiban secara administratif untuk melakukan proses proses persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura, La Pona berharap proses administrasi tuntas pertengan juli ini. Dikatakan, dengan  adanya keputusan resmi MK tersbut selanjutmya KPU Kota Jayapura akan melakukan  rapat pleno KPU Kota Jayapura, syaratnya,  rapat harus dihadiri oleh semua nggota KPU yakni Ketua dan ketiga anggota KPU lainnya. “Persoalan muncul lagi, ketika dua anggota KPU, Bernardus Mandowen dan Zukri masih berkeras tidak mau menghadiri rapat pleno yang akan digelar KPU,” ujar Ketua KPU La Pona, Minggu(3/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

La pona mengaku, diberikan dokumen oleh MK untuk diserahkan kepada DPRD Kota Jayapura dan satu untuk peganggan KPU, tentang hasil putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura ke MK.  Dirinya akan segera menyerahkan dokumen tersebut setelah pleno dilakukan, selanjutnya akan diproses ke DPRD, Gubernur hingga terakhir ke Mendagri dan diharapakan Perterngahan Juli 2011 ini seluruh proses administrasi sudah selesai semua hingga DPRD menetapkan tanggal pelantikan Wali Kota dan wakil Wali Kota, ungkap La Pona.(Binpa)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Inya Bay diduga melakukan tindak pidana korupsi, dengan meminta fee, atau balas jasa sebesar lima miliar rupiah, atas usahanya sebagai panitia anggaran DPR RI tahun 2004-2009 yang telah meloloskan dana pembangunan bagi Papua Barat sebesar 3,7 trilliun. Namun Inya Bay menolak disebut sebagai calo anggaran di DPR RI. “Saya tidak pernah meminta uang itu, dan uang itu diserahkan sebagai ucapan terima kasih, karena saat masih menjadi anggota DPR RI, pernah membantu Papua Barat memperoleh dana sebesar 3.7 triliun rupiah yang bersumber dari APBN untuk pembangunan kemasyarakatan,” tutur  mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari partai demokrasi kebangsaan ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Kabar rencana mutasi 9 Perwira Tinggi (Pati),  termasuk Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto, M.Si, rupanya benar adanya. Pasalnya Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan  Soekarna tak membantahnya. Iapun menegaskan, pergantian perwira bintang tiga Mabes Polri itu sebelumnya diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta telah ditandatangani  Kapolri Jenderal Pol Drs Timur Pradopo pada Kamis (30/6) malam. Pergantian sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri di rencanakan  diumumkan pada Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7).  “Mungkin saya belum tahu Telegram Rahasia (TR) dari Bapak Kapolri. Tapi yang jelas proses Wanjakti sudah berjalan. Dan mudah mudahan  hari ini atau besok TR sudah keluar,” tukasnya ketika dikonfirmasi usai acara syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-65 Tahun 2011 tangal 1 Juli di Lapangan Brimob, Kotaraja, Jayapura.  Sejumlah perwira tinggi Polri yang dimutasi karena pensiun antara lain Kabareskrim, Wakabareskrim, As Ops, Kadib Baintelkam yang wafat.Menurut dia, pihaknya mengharapkan siapapun Perwira Tinggi Mabes Polri yang menerima tongkat estafet  tetap membawa visi, misi kepolisian serta menjadikan lembaga  kepolisian milik masyarakat, polisi yang tertib, polisi yang humanis, polisi yang dipercaya masyarakat.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Selain itu juga dikatakan tentang keharusan adanya kebijakan hingga mencapai 80 persen untuk mahasiswa asli Papua. “Kalau tidak, kita akan bongkar kampus ini. Kita akan bongkar. Karena berdirinya kampus yang didirikan untuk orang Papua,” ungkapnya masih dalam orasinya. Hal senada diungkapkan Terius Wakur selaku penanggungjawab aksi demo. “Sesuai kesepakatan tahun 2010 dengan Pak Rektor, bahwa tahun 2011 diprioritaskan mahasiswa Papua. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kami kecewa, sehingga bersama pimpinan organisasi lain melakukan aksi demo,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua kemarin.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Adanya kecurangan Pilkada Lanny Jaya ini seperti  dilaporkan salah satu kandidat, Befa Yogiballom kepada tadi malam  Kamis (30/6).  Menurutnya, aksi-aksi tidak terpuji tersebut dilakukan kandidat nomor 3, dimana pada rekap dan Pleno di Distrik Balingga Kandidat no 3 memperoleh 6.850  tetapi digelembungkan menjadi 12.000. Selain itu katanya telah terjadi penyanderaan  Ketua dan Anggota PPD Distrik Balingga yang dilakukan pendukung pasangan no urut 3 Brisol.” Ini juga didukung oknum  TNI berinisial PW serta juga petugas keamanan kepolisian yang ada di Balingga,”katanya sambil menyebutkan bukti keterlibatan mereka akan dilaporkan ke pimpinan mereka. Hal ini lanjutnya mereka lakukan karena hampir di semua distrik mereka kalah total, mulai dari distrik Tiom, Tiomneri, Melagineri, Dimba, Poga, Kwijayagi. Ini berdasarkan rekap dan pleno PPD Distrik-distrik tersebut hasil rekapan dan pleno distrik Balingga yang di SMS langsung oleh Ketua PPD dan beberapa anggota PPD Balingga adalah sebagai berikut:  No 1=1.847, No 2=5.614, No 3=6.850, no 4=220, no 5=41 no 6=194. Dikatakan, sampai saat ini, ketua dan anggota PPD Balingga  masih disandera pihak keamanan  dan tidak bisa berbuat banyak seolah-olah ikut dalam drama penyanderaan itu. “Kami telah laporkan ke langsung ke Kapolres Jayawijaya,”katanya via telepon tadi malam. Terkait dengan masalah ini, juga pihaknya minta pihak keamanan TNI/Polri segera membebaskan mereka, sebab mereka tertekan luar biasa.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Dua pemerintah ini (Biak Numfor dan Supiori) harus duduk sama-sama untuk bicara, karena masyarakat merasa tidak nyaman. Dalam satu kampung ada dua kepala kampung, masyarakat jangan diadu-dombakan,” harap Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik hak ulayat Kampung Doubo, Yosafat M. Niber, di Supiori, Kamis (30/6) kemarin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori, katanya, tidak menyebutkan kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos adalah kampung-kampung yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori, namun secara defakto, masyarakat di dua kampung itu lebih memilih Kabupaten Supiori.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Diungkapkannya, ketiga daerah di Kota Jayapura yang terbilang rawan tersebut diantaranya Waena, Tanah Hitam dan Angkasa. “Kami selalu berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh OPM untuk berkoordinasi mengenai jika adanya pergerakan tambahan,” tukasnya.  Kapolresta juga menuturkan bahwa setelah berkoordinasi dan dinyatakan bahwa tidak adanya pergerakan, pihaknya tetap mensiagakan personelnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami selalu mengajak dan membina para tokoh-tokoh OPM tersebut sehingga terjalin adanya hubungan yang baik,” imbuhnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pasalnya, menurut pria berambut gimbal tersebut bahwa setiap dana Otsus dikucurkan oleh pemerintah pusat, selalu terjadi penyelewengan penggunaannya oleh pemerintah daerah. “Setiap ada temuan tentang adanya penyelewengan penggunaan dana Otsus Papua oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu muncul demontrasi dan pernyataan-pernyataan pers oleh elit politik lokal yang menuntut referendum,” ungkapnya kepada wartawan di Abepura, Kamis (30/6). Hal yang sama, menurutnya juga muncul pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dalam  sidang  Putusan akhir MK, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan,  majelis Hakim MK menolak gugatan  pasangan Yupiter yang turut menggugat  ke  MK karena  gugatannya dianggap tidak mempunyai legal standing. “ Penolakan ini sebab  dia bukan peserta Pilkada ulang,”,  kata  Ketua KPU  La Pona.  Penolakan   MK yang  sama ditujukan juga kepada pasangan Worumi dan Pene Ifi Kogoya termasuk pasangan Rollo dan pasangan lainnya. Menurut La Pona  putusan akhir MK ini menunjukkan bahwa KPU sudah  bekerja sesuai  ketentuan  Hukum dan hasil putusan ini  dianggap sebagai suatu pembelajaran yang  baik.  “Usai mendengarkan hasil putusan akhir dari majelis Hakim MK, semua pasangan kandidat penggugat dan tergugat saling berjabatan  tangan dan  kami melihat semua proses ini sebagai suatu prosedur normal saja,” kata La Pona.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

La Pona dengan Optimis mengungkapkan,  dengan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kota Jayapura, selanjutnya  Tim KPU akan kembali ke Jayapura Jumat ( 31/6) hari ini,  untuk selanjutnya menyiapkan laporan hasil Putusan MK ini  dalam rapat pleno KPU untuk dilaporkan ke DPRD Kota Jayapura.  DPRD akan  melakukan rapat internal, hasil keputusan DPRD  akan disampaikan kepada Gubernur Papua “. Laporan Gubernur selanjutnya diteruskan ke Mendagri, itu artinya kemenangan Pilkada Kota adalah BTM –  Nur Alam dengan demikian keputusan KPU No. 25 mengenai terpilihnya BTM – Alam langsung diakui,” ungkap La Pona. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura akan melakukan persiapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih  dan kerja KPU sampai disitu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, dengan putusan KM ini direspon kubu BTM-ALAM dengan gembira. Bahkan begitu mendengar putusan mereka langsung menggelar jumpa pers di kediaman BTM di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Kamis (30/6).  tak hanya itu sejumlah pendukung BTM-Alam juga melakukan pesta kembang api di sekitar kediaman BTM di Jalan jeruk Nipis.  BTM dalam jumpa persnya kembali menyatakan Komitmen untuk membangun warga Kota Jayapura. Menurut dia, pihaknya tetap  berkomitmen membangun Kota Jayapura serta    berjanji merangkul semua  lawan lawan politik ketika bersaing dalam Pemilukada Kota Jayapura yang lalu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Menurutnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Direktorat Fasilitas Perancangan Perda Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PPE.6.PP.05.02-1021/tanggal 28 Juni 2011  perihal tanggapan atas permohonan pandangan hukum guna menanggapi surat DPR Papua Nomor 180/1198/Tanggal 16 Juni 2011 perihal permohonan pandangan hukum sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2011-2016.  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang kemudian dijabarkan dengan PP No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil  kepala daerah, yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua dengan di daerah lain yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Setelah pada 27 Februari lalu, IIBF mencetuskan gerakan “Beli Indonesia”, kini IIBF kan secara nasional mengumandangkan gerakan tersebut, melalui Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang akan digelar 22 hingga 26 Juni mendatang, di Kota Solo. Heppy menuturkan, gerakan ini memiliki 3 doktrin antara lain, membeli produk Indonesia, membela kejayaan ekonomi bnagsa Indonesia, serta menghidupkan semangat persaudaraan. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Segalanya berawal dari sini. Ini citra diri anda. Self image. Ini berkaitan dengan bagaimana anda meyakini diri anda sendiri? Apakah anda manusia yang dilahirkan untuk sukses atau untuk gagal? Anda orang baik atau orang buruk? Anda ganteng / cantik atau buruk rupa? Anda layak kaya atau layak miskin? Anda merasa sebagai orang kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas? Ketika berhadapan dengan orang lain, anda merasa diri anda di atas, sejajar atau di atasnya? Juga berkaitan dengan anda merasa diri anda pengikut yang baik atau pemimpin yang hebat? Merasa punya semua bakat dan potensi yang dibutuhkan atau tidak?

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Langkah ketiga adalah hasil langkah kedua yang benar-benar jelas, terus dilakukan berulang-ulang secara konsisten. Setiap orang harus bangun pagi. Maka pagi bisa berarti pukul empat, lima, enam, tujuh, delapan atau bahkan sembilan. Bila anda bangun tidur pukul empat di hari Senin, pukul tujuh di hari Selasa, pukul lima di hari Rabu, pukul delapan di hari Kamis, maka anda baru melakukan keharusan. Keharusan anda belum menjadi kebiasaan. Ketika anda secara konsisten – setiap hari – bangun pukul empat, itulah kebiasaan. Sebuah kebiasaan positif harus benar-benar jelas.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Membaca buku itu positif. Apakah produktif? Tidak. Menulis buku lah yang produktif. Hasilnya jelas sebuah buku. Anda mungkin berpendapat, membaca buku kan menghasilkan pengetahuan. Jadi ada hasilnya. Ada produknya. Anda benar. Tapi produknya masih di tahap mental, bukan fisikal. Maka bila baru di tahap mental, belum bisa dikatakan produktif. Secara mental, anda bisa sangat paham tentang penjualan. Produktif? Belum. Jadi produktif bila anda telah menjual sesuatu. Dan sesuatu yang anda jual itu ada yang beli.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kebiasaan produktif akan menghantarkan anda pada sukses. Tetapi untuk bisa bertahan dalam kesuksesan, anda harus siap dan mampu berkompetisi. Tanpa ini, sukses hanya sekejap. Orang sukses adalah orang yang senang berkompetisi. Bersemangat ketika ada saingan. Terpacu ketika ada lawan. Tetap rendah hati ketika menang. Segera bangkit ketika dikalahkan. Maka keyakinan, pelaksanaan keharusan, kebiasaan positif dan kebiasaan produktif benar-benar diuji. Inilah ujian sebenarnya dari sebuah kesuksesan.”[/QUOTE]

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Bagi pria, saat liburan, uang adalah sumber stres paling besar, ” kata Bonnie Eaker Weil, Ph.D., penulis buku Financial Infidelity. arena menurut survey tahun 202, pria yang menghindari membuat perencanaan keuangan, rata-rata menghabiskan 36% lebih banyak uang untuk membeli hal-hal selama liburan dibaningkan dengan pria yang melakukan perencaan keuangan. Maka sayangi dompet dan jantung Anda. Rundingkan dengan istri Anda dan segera hitung uang yang akan Anda berdua belanjakan selama liburan atau saat hari raya.”

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kapasitas otak kita memang terbatas. Itu sebabnya kita takkan bisa mengingat semua yang terjadi sepanjang hidup kita. Termasuk isi percakapan yang kita lakukan dengan siapa saja dalam 24 hari. Parahnya seringkalai ‘hilangnya’ isi percakapan terjadi saat kita berada di tengah pembacaraan penting. Ketika mereka menanyakan isi pembicaraan yang sudah lewat, Anda lupa dengan apa yang baru saja mereka katakan. Kalau begini, Anda mungkin akan dianggap tidak menyimak atau malah dikira tidak tertarik dengan pembicaraan tersebut.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Agar orang lain mengingat apa yang Anda katakana caranya dengan sering-sering menyebut nama orang tersebut di sepanjang percakapan. Secara psikologis, otak Anda deprogram untuk terus menerus mendengarkan saat naa Anda disebutkan. Jadi, jika Anda sering menyebut lawan bicara, kecil kemungkinan dia tak akan mendengarkan. Solusi: coba terapkan hal ini dengan keadaan sebaliknya. Jika ternyata lawan bicara tidak sering menyebut nama Anda, berusahalah lebih sensitive dengan sebutan orang kedua, yaitu ‘kamu’, Anda dan sebaginya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Masih ingat bagaimaan Anda dulu bertambah kosakata bahasa inggris lewat lagu atau menangkap lirik romantic dengan bernyanyi? Memang musik sudah terbukti dapat memperkuat pikiran, menyalurkan kreativitas dan bahkan menyembuhkan tubuh. Dengan belajar bernyanyi, Anda tidak hanya menemukan suara Anda, tapi juga memperluas pergaulan dan mengembangkan daya ingat. Fakta: berkat The Mozart Effect, pelajar SMU di Amerika yang menyanyi atau memainkan music mampu mencapai 51 poin lebih tinggi pada ujian akhir nasional.”

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Anda juga dianjurkan untuk melakukan aktifitas fisik baru untuk menyegarkan pikiran. Selama melakukan kegiatan fisik pikiran akan bekerja lebih aktif. Anda bisa melakukan olahraga baru atau rekreasi ke temapt yang belum pernah Anda kunjungi. Tanpa Anda sadari pikiran akan bekerja lebih aktif selama Anda melakukan aktivitas baru tersebut. Anda pun akan merasakan kepuasan dan ketenangan batik yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya! Nah, setelah itu, otak Anda akan siap untuk mengingat hal baru lagi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hal itu juga di –ia-kan Budi Setyanto, menurutnya persoalan transparansi ini memang masih menjadi batu ganjalan, karena asumsi masyarakat bahwa dana Otsus adalah Rp 100 Juta dana RESPEK itu saja, padahal kan tidak sebatas itu saja, banyak program dan kegiatan lain baik dari Provinsi maupun lewat kabupaten. “Hal itu disebabkan oleh lemahnya kontrol dan pengawasan dari DPRP, juga dari institusi dan lembaga negara sepert BPK dan BPKP, mestinya DPRP bisa lebih optimal, kalau persoalan tidak memperoleh laporan, kan sebenarnya DPRP bisa memanggil Gubernur untuk di mintai keterangan, termasuk juga soal dana – dana dari donor, DPRP bisa kok` panggil lembaga – lembaga donor yang ada untuk di mintai keterangan tekait dana – dana yang mereka kucurkan khususnya yang langsung ke Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten”, jelas Direktur ICS Papua ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA— Pasangan Habel Melkias Suwae (HMS)  dan Yop Kogoya akhirnya final. Ini setelah DPP Partai Golkar akhirnya resmi menetapkan dan mengesahkan HMS sebagai Cagub berpasangan Yop Kagoya sebagai Wacagub Provinsi Papua periode 2011-2016.    Pasangan HMS—Yop ditetapkan dan disahkan melalui Surat No R-308/Golkar/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 perihal pengesahan pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2009-2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal  Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Surat ini  ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua serta ditembuskan masing-masing kepada Wakil Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Wilayah Maluku, NTT dan Papua, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi serta  Koordinator DPP Partai Golkar Wilayah Provinsi Papua Emanuel Blegur telah memperkenalkan Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang diusung Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Habel Melkias Suwae (HMS) dan Yop Kagoya ketika menyampaikan penjelasan di Restauran Bintang Laut, Entrop, Jayapura, Rabu (29/6).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Diinstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Pertama, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua, mendaftarkan pasangan calon yang  sudah ditetapkan ke KPUD setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.  Ketiga, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai Golkar. Keempat, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang  berlaku.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Terkait DPP Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada HMS, Emanuel Blegur menegaskan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan DPP Partai Golkar mengusung HMS untuk maju sebagai Cagub Provinsi Papua  yang paling utama adalah catatan prestasi atau track record dari HMS selama dua periode kepemimpinanya di  Kabupaten Jayapura mencatat program pemberdayaan kampung yang dirintisnya ternyata mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Dibawah kepemimpinan HMS mampu mengeluarkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satunya  Kabupaten di Provinsi Papua sehingga tak lagi tergolong sebagai Kabupaten miskin,” katanya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Prestasi HMS menyangkut kinerja keuangan. Ia adalah salah satu Bupati  dari  6  Bupati di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi  dalam hal kinerja keuangan. Dan tiga tahun terakhir ini beliau mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan  dan hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Pemda Kabupaten Jayapura Wajar Dengan Pertimbangan (WDP). “DPP Partai Golkar Pihaknya melihat bahwa dalam lingkup yang paling kecil HMS mampu berprestasi. Orang yang setia pada perkara kecil adalah orang yang juga setia pada perkara besar,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Saya juga sempat ragu Persipura akan berprestasi lagi ketika tidak memperpanjang kontrak Ernes jeremiah dan Beto. Namun, masuknya Zah Rahan yang dipadu dengan pemain-pemain muda, ternyata membuat kilau Persipura lebih menarik walau dengan dana yang sangat terbatas dibandingkan tim2 ISL seperti Persija DLL tetapi Persipura punya cita rasa yang khas. Selamat untuk Persipura, semoga tradisi prestasi dapat diukir lagi. Liga Champion Asia yang masih diikuti, tentu akan menjadi ajang pembuktian Persipura siap menjadi tim terbaik di Asia. Salam, Maju terus sepak bola Indonesia!

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Wakil  Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Helmi Ihamahu dan Ketua Biro Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Raflus Dorangi  menegaskan,  prosedurnya sebelum ada rekomendasi atau apapun dia itu adalah keputusan rapat Tim Pemilukada DPP Partai Golkar beberapa pekan lalu yang dipimpin Ketua Umum Aburizal  Bakrie (ARB) sudah diputuskan dalam berita acara ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua HMS  sebagai Cagub dan  Cawagub belum diputuskan diminta 3 nama.  Tiga  nama yang diusung termasuk  Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi disetujui DPP Partai Golkar.  Dikatakan, dari proses berita acara itu baru diterbitkan yang namanya rekomendasi atau kontrak politik. Tanpa  ini tak  bisa  diterbitkan apapun.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sumber internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyampaikan keputusan dan penetapan HMS sebagai Cagub Provinsi Papua dari Partai Golkar masih menyimpan tanda tanya besar, lantaran sesuai  hasil survey Partai Golkar yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Dr (HC) Barnabas Suebu SH (Rangking 1), Alex Hesegem SE (Rangking 2), Klemen Tinal (Rangking 3), HMS (Rangking 4). Tapi rumor yang berhembus  Barnabas Suebu terbentur aturan  tak  bisa mencalonlan diri ketiga kalinya.   Selanjutnya, Alex Hesegem belum secara resmi mendaftarkan diri kepada DPD Partai Golkar, walaupun yang bersangkutan adalah kader senior Partai Golkar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua mengaspirasikan menolak LKPJ Gubernur Provinsi Papua. Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya S.Th, M.Hum mengatakan, LMA Provinsi Papua menolak LKPJ Gubernur Papua ketika sidang paripurna LKPJ Gubernur Papua di Gedung DPRP, Kamis (23/6) lalu.  Penolakan ini lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, LKPJ APBD Tahun Anggaran 2010 tak menyentuh hasil temuan BPK RI pada 18 April 2011 terkait dana Otsus di Papua  dan Papua Barat, dimana ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran  selama kurun waktu 2002—2010 senilai Rp 28 triliun. Bahkan,  anggota BPK RI Rizal Djalil telah dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dikatakan, temuan BPK RI terkait penyimpangn penggunaan dana Otsus Papua. Pertama, pengeluaran dana Otsus tak didukung bukti valid senilai Rp 66 miliar. Dalam pemeriksaan tahun 2010-2011 ditemukan Rp 211 miliar tak didukung  bukti, termasuk realisasi belanja untuk PT TV Mandiri Papua dari  tahun 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tak sesuai ketentuan dan Rp 1,1 miliar  pertanggungjawaban perjalaan dinas menggunakan tiket palsu  serta temuan terdahulu belum sepenuhnya ditindaklanjuti  senilai Rp 354 miliar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Rincian kegiatan fiktif tersebut masing masing Detail Enginering Design PLTA Sungai Urumuka tahap III Rp 9,6 miliar dan Detail Enginering Design PLTA Sungai Mamberamo tahap II  Rp 8,7 miliar serta studi potensi energi terbarukan di 11 Kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Fasilitas Sosialisasi Angggota MRP periode 2010-2015 Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua tahun 2010, sedangkan bagian tindaklanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dana Otsus tahun anggaran 2008-2010 dedepositokan senilai Rp 1,85 triliun masing masing Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri  A09610 per Januari 2010. “Penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan  dengan  pasal 73 ayar 1 dan 2 Permendagri No 13 Tahun 2006. Kegiatan fiktif tersebut harusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan rakyat Papua,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Menurut dia, LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua sangat berbeda dengan kenyataan sehari hari. Hal ini berbeda dengan pidato Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada tanggal 6 November 2006 di hadapan sidang DPR Papua menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2006-2011 terkandung visi dan misi, Pembangunan Berkelanjutan sebagai Strategi Dasar, dan 6 prinsip dasar pembangunan. Pertama, Prinsip Kesinambungan, Keseimbangan, Efisiensi, Efektivitas, kemandirian dan akuntabilitas.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kedua, membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera melalui upaya  yang sungguh sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian kepada rakyat yang  hidup di kampung kampung, daerah daerah terpencil serta   rakyat miskin di daerah perkotaan. Ketiga, membangun Tanah Papua yang aman dan damai yang rakyatnya ikut serta memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi Hak Hak Asasi Manusia (HAM).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Meski tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, namun soal pelaksanaan pemilihan, sepertinya sudah tidak bergeser lagi, yakni disepakati 23 September 2011.  Demikian Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH usai       pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua dalam  rangka pembahasan LKPJ  Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 di DPR Papua, Kamis (23/6).  Menyoal  tentang siapa yang berwenang melakukan proses pendaftaran dan verifikasi cagub dan cawagub Papua,  dikatakan, semua UU  mesti disejajarkan tanpa mengorbankan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, sesuai Pasal 139 PP No 6/2005 ayat 1 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui DPR Papua oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang- kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR Papua atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan DPR Papua sebagaimana dimaksud pada atau (1) melakukan penjaringan bakal calon  Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan yang tertulis dari huruf a—huruf i. Huruf f sebelum menetapkan pasangan calon menjadi pasangan paling sedikit dua (2) pasangan calon, DPR Papua  meminta pertimbangan dan persetujuan MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagaimana diwartakan, yang membedakan DPR Papua dengan DPRD lain di Tanah Air adalah bahwa DPR Papua dalam  hal  pelaksanaan Pilkada mempunyai tugas dan  fungsi melakukan penjaringan terhadap bakal calon gubernur  dan wakil gubernur. Tugas dan  fungsi ini sesuai dengan amanat UU Otsus No 21 Tahun 2001 dalam hal penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur  dilakukan oleh DPR Papua  dan kemudian memperoleh rekomendasi berupa pertimbangan dan persetujuan dari MRP terhadap   bakal calon pasangan yang berkaitan dengan syarat Orang Asli Papua (Orpa).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lahirnya Pasal 139 PP No 6/2005 adalah hasil sinkronisasi antara UU Otsus No 21 Tahun  2001 dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa. Pertama, telah terjadi  amandemen ke 3 dari UUD 1945 yang mengamanatkan tentang pemilihan langsung Presiden dan Wapres. Kedua, amandemen ke 3 ini menjadi  dasar bagi UU No 32/204 untuk pemilihan gubernur, bupati/walikota pun dipilih secara langsung. Dalam kasus Papua  (2005-2006) sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1, UU No 21 Tahun 2001, DPR Papua mempunyai kewenangan untuk memilih  Gubernur dan Wagub. Tapi karena suasana sosio-psiko-politis pasca amandemen ke 3 tersebut dan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 dimana pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota  dilakukan secara  langsung oleh rakyat, sama seperti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maka dilakukan penyesuaian amandemen UUD 1945 maupun UU No 32 Tahun 2005(Binpa)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dijelaskan Ampnir, pembahasan anggaran RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ini baru dibahas dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 1 Juni bersama Badan Anggaran DPR RI, lalu dibahas juga oleh komisi VIII DPR RI. “Saya harap Semua pihak memahami, kami ini hanya mengkoordinasikan tetapi yang melaksanakan kegiatan adalah kementrian teknis. Dan kementrian pekerjaan umum juga telah membentuk Program Managemen Unit yang bertugas untu mengelola rencana RR,” kata ampnir. Dikatakan Ampnir, BPBD Papua Barat telah melakukan kegiatan earli atau pemulihan awal di Wasior dengan dana Rp 3 milyar dari usulan sebesar Rp 9 miliar. Dana tersebut sudah digunakan untuk pembersihan lingkungan dan untuk program air bersih, “sedangkan sisanya 40% belum keluar hingga kini masih menunggu pencairan anggaran dari pusat,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Pro dan kontra soal lahirnya Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) masih berlanjut dan diperkirakan akan terus berkepanjangan. Bahkan dengan adanya dualisme MRP tersebut diklaim menjadi ancaman bagi eksistensi orang asli Papua. Hal itu terungkap dalam seminar sehari yang dilegar Badan Eksekutif Mahasiswa, Rabu (22/6), kemarin.   Seperti diketahui,  menyikapi pecahnya institusi MRP (Majelis Rakyat Papua) setelah MRP Papua Barat dilantik oleh Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Rabu (22/6) menggelar seminar sehari, dengan mengambil thema ‘Dampak dualisme MRP bagi eksistensi Orang Asli Papua di atas Tanahnya Sendiri’.   Seminar yang digelar di Auditorium Uncen dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan yang didominasi para mahasiswa tersebut, menghadirkan dua orang pemateri, yaitu dari Dewan Adat Papua Fadhal Alhamid  dan Pastor Jong Jonga selaku tokoh agama.  Dengan dimoderatori Laus Rumayom.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Fadhal Alhamid mengatakan bahwa yang bahaya terkait dualisme MRP di Tanah Papua adalah, standar hak dasar orang Papua di Papua Barat dengan di Papua akan berbeda. Selain itu, menurutnya bahwa pembentukan MRP di Papua Barat, penuh dengan kepentingan, terkait konspirasi politik pemilihan Gubernur dan Wagub di Papua Barat. “MRP pernah membuat satu kesepakatan terkait satu kesatuan kultural dan ekonomi. Namun jika ada dua MRP, maka satu kesatuan kultural dan ekonomi tersebut terancam hilang,” ungkapnya saat memberikan materi secara lisan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagai konsekuwensinya,maka pertambangan nasional tahun 2011 75 persen dikuasai oleh investor asing,dan perbankan dikuasai asing sekitar 50 persen.Sedangkan industri telekomunikasi juga dikuasai asing 23,91 persen (smartfren Telecom),35 persen(Telkomsel),60 persen(Hutchinson),70,14 persen(Indosat),80 persen(XL Axiata)  dan 95 persen(Natrindo).Sedangkan industri kelapa sawit  juga sudah dilego kepada investor -investor asing, yang terdiri dari Guthrie Bhd,Malaysia seluas 167.908 hektar,Wilmar International Group,Singapore lahannya  seluas 85.000 hektar.Lalu Hindali-Cargill(AS) mengelola lahan seluas 63.455 hektar,Kuala Lumpur Kepong Bhd seluas 45.714 hektar,kemudian perusahan Belgia(Sipef group)30.952 hektar dan perusahaan Malaysia lainnya Golden Hope group sekitar 12810 hektar .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Karenanya meskipun Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur,namun dikelola bukan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga mereka tidak memperdulikan bangsa yang justeru tinggal disekitar jutaan hektar lahan kelapa sawit  atau pertambangan  minyak dan gas.Oleh sebab itu sudah pantas sekiranya bangasa Indonesia sering sekali  mengalami kelangkaan  minyak goreng atau minyak dan gas,dan jikapun ada harganya sudah melambung tinggi . Nah,hal ini tidak bisa dibiarkan lagi terus berlangsung,makanya sudah waktunya bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang bernyali tinggi namun profesional dan proporsional,yang mempunyai daya tawar-menawar tinggi dengan perusahan-perusahan asing yang sudah lama memeras bangsa Indonesia karena ketololan pemimpinnya.Jika tidak sekarang ,kapan lagi bung ?!  kita sudah muak dengan politisi busuk ,yang hanya getol korupsi  meras dan meras rakyat .Selamatkan Indonesia dari New Liberaslisme !.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Saya berharap, agar apa yang sudah diperoleh selama masa persiapan di Supiori, dan kegiatan didaerah lain, agar diperhatikan dengan baik, sehinga nantinya bisa diterapkan. Tunjukkan kemahiran yang telah diperoleh dalam Pramuka untuk nama keharuman Supiori,” ungkap Fred yang sebelumnya memberikan salam khas Pramuka kepada para kontingen Pramuka yang kebanyakan anak usia sekolah dasar dan menegah pertama di Supiori. Pramuka, kata Fred, merupakan kegiatan yang paling disukai anak-anak bahkan orang dewasa di hampir seatero manusia di Bumi, karena banyak ilmu yang dapat diperoleh dari kegiatan kepramukaan, mulai dari ketangkasan hidup hingga kedisiplinan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Padahal mereka (mantan kepala dinas) bukan dinonaktifkan melainkan mereka digeser ke staf ahli untuk bagaimana membantu mengatur Pemerintahan secara teknis agar berjalan lebih baik lagi. Dan, saya sendiri melihat kinerja Wabup cukup baik menjalankan amanahnya sebagai penjabat Bupati,” kata Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Marcelus K. Kimbiraka kepada wartawan terkait kisruh yang tengah terjadi di Pemkab Boven Digoel, Selasa (21/6). Secara resmi tongkat komando Bupati sementara ini diserahkan kepada Wabup, namun Bupati definitif tetap diharapkan ada secepatnya. Meski DPRD sendiri memiliki hak inisiatif dalam menentukan Bupati, tetapi DPRD harus menunggu keputusan Mahkamah Agung tentang status Bupati.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Luar biasa, Persipura Jayapura saat ini naik dari peringkat 264 menjadi peringkat  207 dunia. Hal ini  seperti dilansir oleh International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) dalam situs resminya, Tim Kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura saat ini berada di Peringkat ke 207 dunia, pada medio sebelumnya anak asuh Jacksen Tiago ini hanya berada di Peringkat 264. IFFHS sendiri adalah sebuah Federasi Internasional yang bertugas melakukan pendataan sejarah dan statistic klub di seluruh dunia berdasarkan data base yang diperoleh FIFA. Keberhasilan dalam peningkatan peringkat Persipura ini adalah sebuah kebanggaan lain yang telah ditorehkan oleh para prajurit muda Port Numbay sehingga semakin meninggikan derajat dan martabatat sepakbola Indonesia di kancah Internasional, terlebih lagi harkat dan martabat orang Papua terangkat dengan prestasi ini. “Ini adalah bukti dari kerja keras yang telah dilakukan oleh anak-anak Papua, semoga hal ini juga bisa membuka mata public sepakbola Indonesia yang belum sepenuhnya mengakui kehebatan anak-anak Papua,” ungkap pengamat dan pelatih sepakbola Papua, Ferdinand Fairyo.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai lemah dalam melaksanakan perintah UU Otsus No 21 Tahun 2001. Akibatnya, pelaksanaan  UU Otsus di Papua mengalami hambatan.  Pasalnya, sejumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Otsus ternyata hanya sebagian yang telah dibuat pemerintah daerah, baik DPR Papua, MRP maupun Gubernur. Selebihnya belum dilakukan. Hal ini disampaikan Researcher The House of Representantives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) Riris Katharina ketika dihubungi usai melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRP Jan Ayomi S.Sos di ruang kerjanya, Senin (20/6).   Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat  sampai sejauh mana implementasi UU Otsus Nor 21 Tahun 2001 di Papua, khususnya  dari sisi peran lembaga perwakilannya yaitu DPRP dan MRP. Ditanya apa yang diharapkan dari kegiatan ini, dikatakan pertama pihaknya sangat mengharapkan mendapat data riil tentang pelaksanaan Otsus. Karena ternyata selama ini Tim Pemantau Otsus DPR RI  sangat sulit mendapatkan data yang akurat mengenai berapa sebenarnya jumlah  peraturan   pelaksanaan yang sudah dibuat maupun yang belum di buat oleh DPRP dan Gubernur. Kedua, pihaknya ingin mencari tahu  apa sebenarnya yang menjadi masalah di daerah ini, sehingga pembuatan peraturan pelaksanaan itu terhambat, apakah pihak Gubernur, DPRP atau MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Hasil rapat tanggal 25 Mei yang dihadiri oleh seluruh anggota dari tiga unsur menyatakan pandangan bahwa MRP hanya ada satu dengan tiga unsur pimpinan. Namun untuk sekretariat yang di bagi dua. Dan SK-nya telah di tandatangani oleh Sekretaris Majelis,” jelas Eduard Sangkek kepada wartawan sesaat sebelum bertolak ke Jayapura, Papua. “Sikap 27 anggota MRP asal wilayah pemilihan Papua Barat sangat disesalkan. Berangkat secara diam-diam ke Provinsi Papua Barat tanpa ada surat resmi dari pemerintah provinsi setempat. Dan angenda kerja mereka pun tak jelas. Tiba-tiba tanggal 2 Juni telah mendeklarasikan pembentukkan MRP Papua Barat,” katanya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Manokwari- Diduga berawal dari kasus asusila, menyebabkan bentrok massal di Manokwari Provinsi Papua Barat. Aksi saling serang warga ini terjadi Senin sekitar pukul 15.45 WIT kemarin, mengakibatkan beberapa rumah warga di Sanggeng Dalam hancur. Kaca-kaca berguguran setelah sekelompok warga yang belum diketahui dari mana asalnya tersebut, menyerang warga di wilayah itu. Aksi penyerangan yang dilakukan tersebut, menyebabkan sebagian warga di Sanggeng Dalam harus berusaha menyelamatkan diri. Sebagian besar mereka mengungsi ke tempat yang aman, sementara lainnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 menit lamanya. Ulah main hakim sendiri dari sekelompok warga Manokwari tersebut, menyebabkan polisi harus turun tangan. Sekitar puluhan personil dari Polres Manokwari bergerak langsung menuju TKP. Pengepungan oleh aparat yang turun dengan senjata lengkap itu pun digelar. Dan alhasil, polisi berhasil meringkus sebanyak 65 warga yang diduga melakukan penyerangan. Setelah diringkus satu persatu akhirnya digelandang ke Mapolres Manokwari untuk selanjutnya diinterogasi.  Pantauan wartawan Koran ini, proses interogasi itu dilakukan oleh puluhan personil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari, di Teras Aula Mapolres Manokwari. Hingga berita ini diturunkan, proses interogasi disertai foto sebanyak 65 orang tersebut dilakukan satu persatu oleh polisi. Kapolres Manokwari AKBP Agustinus Supriyanto, dalam keterangannya kepadda wartawan kemarin menjelaskan, penahanan terhadap 65 orang tersebut, dua diantaranya perempuan terkait perngrusakan rumah dan kendaraan. “Jadi awalnya kejadian ini bermula dari kasus asusila dan penganiayaan. Untuk itu saat ini kita masih dalam pendalaman terhadap kasus ini. Pemeriksaan akan tetap kita lakukan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada teman-teman,” ujar Kapolres.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hal ini membantah sebuah Sumber. Yang menyebutkan bahwa saat ini Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Adanya kabar  yang menyebutkan DPP PDIP telah secara resmi  memberikan rekomendasi kepada Dr (HC) Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem SE untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016 yang dijadwalkan digelar 26 September mendatang, ternyata dibanta Ketua Fraksi PDIP  di DPR Papua Drs Marcus Mirino SH MH ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum memberikan rekomendasi resmi kepada Cagub dan Cawagub Provinsi Papua, termasuk Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem. Namun demikian, untuk rekomendasi kepada Cagub dan Cawagub adalah kewenangan DPP PDIP untuk memutuskan setelah diusulkan DPD PDIP Provinsi Papua.  Sebuah sumber terpercaya menandaskan, DPD PDIP Provinsi Papua, DPD Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua  (3 kursi di DPR Papua) serta Partai Kedaulatan Provinsi Papua (3 kursi di DPR Papua)  telah membahas bersama guna memberikan rekomendasi kepada   Barnabas Suebu dan Alex Hesegem untuk maju dalam Pilgub Provinsi Papua. Sumber itu juga menambahkan, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Agenda besar Washington -NED(Natonal Endowment for Democracy)yang dibiayai Gedung Putih itu kini menjadi pemain utama di kawasan Timur Tengah,serta akan merambah keseluruh dunia muslim.Karena program NED tersebut sudah di rancang sedemikian rupa supaya semua pemerintahan negara-negara muslim disesuaikan dengan demokrasi gaya Paman Sam,sehingga semua kepentingannya tetap terjamin dikawasan-kawasan teresebut.Proyek itu meliputi negara -negara yang mayoritas populasinya muslim dari Pakistan,Afghanistan ,Asia Tengah,Timur Tengah,Afrika Utara ,Afrika Barat,Afrika Timur ,dan tidakmmustahil juga Asia tenggara.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pada tahun 2009 sebelum Barack H.Obama mengunjungi Mesir,untuk bertemu Husni Mubaraq,Menlu AS  Hillary Clinton mengumpulkan sejumlah aktifis muda Mesir di Washington  dibawah naungan Freedom House ,yang menamakan diri sebagai organisasi yang bergerak pada hak asasi manusia yang berbasis di Washington dengan rangkaian sejarah panjang keterlibatannya dalam berbagai aktifitas mendalangi perubahan rejim-rejim yang di sponsori Gedung Putih,yang kini secara aktif terlibat dalam hal serupa di kawasan-kawasan dunia muslim.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagai arsitek dan direktur pertama NED,Allen Weinstein yang mengatakan kepada koran Washington Post tahun 1991  ,bahwa “Banyak yang kita lakukan hari ini ,telah dilakukan secara terselubung 25 tahun yang lalu oleh CIA”,demikian kata tokoh Freemasonry dan Zionisme politik tersebut.Kemudian coba kita lihat siapa-saja yang duduk dalam jajaran NED tersebut.Frank Carlucci,mantan Menteri Pertahanan dan Deputi kepala CIA.Kemudian Jenderal Wesley Clark,pensiunan dari NATO,dan ia sebagai “Warhawk” Zalmay Khalilzad,arsitek invasi George W.Bush  ke Afghanistan dan Iraq.Sedangkan anggota NED lainnya juga seperti Vin Weber,salah seorang pimpinan satuan independen atas Arab.Ia juga sebagai perancang kebijakan luar negeri AS terhadap reformasi di dunia bersama mantan Menlu AS berdarah Yahudi,Madeleine  Albright.Wanita ini sebagai salah seorang  anggota pendiri  lembaga think-tank Project for a New American Century dengan  Dic Cheney dan Donald Rumsfeld,yang menganjurkan pemaksaan perubahan rejim di Iraq tahun 1998 .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kononnya NED ini adalah lembaga swasta  non pemerintah,yayasan non profit ,namun menerima alokasi tahunan untuk peroyek internasional dari Kongres  AS.Memang NED sangat tergantung kepada para pembayar pajak AS untuk semua pendanaannya ,tetapi karena NED bukaninstansi pemerintah,maka ia tidak tunduk pada pengawasan Kongres.Sehingga  tidak diketahui berapa dana yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam proses menciptakan dunia ini sesuai dengan kepentingan AS dan sekutunya tersebut.Dana  disalurkan keberbagai kawasan target melalui empat yayasan berikut: National Democratic Institute for International Affairs(NDIIA)yang terkait erat dengan Partai Demokrat ,partainya Barack H.Obama.Kemudian Institute International Republic(IIR)yang juga terkait dengan Partai Republik  yang sekarang  mendominasi Kongres dan Senat AS.The American Center for International Labor Solidarity yang terkait dengan AFL-CIO (federasi buruh AS)  dan Departemen Luar Negeri AS.Selanjutnya,Center for International Private Interprise(CIPE)yang sangat erat kaitannya dengan Kadin-nya AS,yakni US Chamber of Commerce.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Oleh sebab itu,maka pergolakan di kawasan Timur Tengah kelihatannya masih berkepanjangan sampai rejim-rejim yang tidak disukai oleh AS dan Israel bisa dirontokkan,sehinnga semua kepentingan Washington dan sekutunya akan tetap terjamin.Untuk itulah,maka perlu segera Washington dengan semampunya akan menrealisasikan konsep “Timur Tengah Raya”atau”Timur Tengah Baru”yang seirama dengan konsep yang sejak lama dikembangkan oleh Freemasonry -Zionis Israel,yakni Israel Raya dari Lembah Sungai Nil (Mesir)sampai Lembah Sunagi Tigris-Euprat di Iraq  .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Kepada seluruh kepala SKPD agar segera menyerahkan nama-nama PNS Pemkab Supiori yang melaksanakan ijin belajar atau tugas belajar disertai nama pejabat yang memberi ijin atau yang menugaskan,” tegas Fred melalui surat edaran Bupati Supiori Nomor 602/278/SET, kepada masing-masing SKPD, Kamis lalu. Bupati Fred juga meminta seluruh kepala SKPD untuk melaporkan daftar nama PNS yang melakukan mutasi baik ke luar maupun masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori yang sampai saat ini prosesnya tertunda atau bermasalah.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Pemain-pemain sepakbola Papua kembali harus mengurungkan niatnya untuk unjuk gigi pada partai perang Bintang yang akan diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura, 29 Juni 2011 nanti, pasalnya dari 64 pemain yang dinominasikan oleh PT. Liga Indonesia melalui Badan Liga Indonesia tidak ada satupun pemain atau anak Papua yang terdapat di dalamnya. Selain Persipura, tim dari Papua yang ikut berlaga di ajang ISKL adalah Persiwa wamena, sementara pemain Persiwa Wamena yang masuk nominasi pemain pada perang bintang adalah, Ferdinand Sinaga dan Boakay Edi Foday. Menanggapi kondisi ini, pengamat dan mantan pemain Persipura, Daud arim, berpendapat bahwa, “Jangan karena Persipura sudah juara jadi pemain Papua yang lain diabaikan, itu tidak boleh, kita masih bisa lihat beberapa pemain asal Papua yang bermain di klub luar, seperti Elie Aiboy, Engelbert Sani, Ruben Sanadi dan lain-lain, sedangkan pemain Persiwa, masih ada Yesaya Desnam, Habel Satya, Isak konon”, ungkap Daud Arim.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Senada dengan Daud Arim, Abdul haji Mayor, yang juga eks pemain Persipura, menganggap bahwa, hal tersebut membuktikan bahwa Tim yang menentukan pemain-pemain itu belum jeli dan professional, “Jelas mereka kurang professional, bayangkan saja, dari mana dasarnya mereka memasukan sebelas pemain Sriwijaya FC ? apa hebatnya pemain-pemain itu, indikasinya adalah saat ini Sriwijaya berada di peringkat berapa ? kenapa pemain Sriwijaya banyak sekali ?, mudah-mudahan  kedepan mereka bisa lebih jeli melakukan pemantauan pemain”, ungkap pemain yang semasa bermainnya sangat lincah itu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA— Pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat  di Manokwari Rabu (15/6),   terus menuai sorotan. Kali ini, giliran Ketua DPR Papua Drs John Ibo MM memberikan tanggapannya.  Menurut John Ibo,  terkait pelantikan MRP Papua Barat tersebut, DPRP  merencanakan akan membahasnya dengan  MRP yang sah  guna membubarkan MRP Papua Barat. Selanjutnya, DPR segera melakukan paripurna-paripurna istimewa guna memutuskan pembubaran DPRP.  Dia mengatakan, pihaknya akan meminta agenda-agenda sidang DPRP sementara ditunda guna membahas tentang pertimbangan membubarkan MRP,  serta segera membuka sidang Non APBD untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi- Fraksi DPRP  guna memberikan pertimbangan pembubaran MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Masalahnya, kalau yang menggerakkan itu mayoritas adalah Swasta Nasional, mungkin masih bisa dipahami dan diterima. Tetapi manakala yang terjadi sebaliknya, justru Swasta Asing yang dominan menguasai kehidupan perekonomian Nasional, dengan menyisihkan perekonomian rakyat dan peran Swasta Nasional, hal itu yang patut dipertanyakan kepada Elit dan Pemimpin di Negeri ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu sama saja bentuk poenjajahan ekonomi model baru, atau Neo-Kolonialisme dengan memakai model Neo-Liberalisme.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pelantikan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua Papua Barat  (MRP PB)  oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi hari Rabu (15/6) mendapat reaksi dari Gubernur Provinsi Papua, DR (HC) Barnabas Suebu, SH dan kalangan DPR Papua. baik Gubernur maupun DPR Papua sangat tidak setuju dengan pelantikan MRP PB yang dinilai ilegal tersebut.  Menurut Suebu, pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat tersebut  merupakan sebuah masalah baru, karena tidak diatur dalam UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.  “Di dalam aturan UU MRP tidak ada pasal yang mengatur mengenai pembentukan MRP Papua Barat,” tandasnya  kepada wartawan di Gedung Negara, Kamis (16/6).  Menurutnya, MRP Papua Barat tidak seharusnya dibentuk. Pasalnya, sesuai aturan tidak ada yang namanya pembentukan dua MRP, jadi pembentukan MRP Papua Barat menjadi pertanyaan apakah sudah sesuai Undang-Undang Otsus atau belum.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Untuk diketahui anggota MRP telah dilantik beberapa beberapa waktu lalu Pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pasalnya, pelantikan itu hanya didasarkan pada peraturan menteri yang kedudukannya jauh lebih rendah dari sebuah undang-undang sehingga itu  jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, sebab dalam Undang-Undang Otsus hanya menyebutkan satu MRP bukan dua MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Karena itu, tambahnya, pembentukan MRP Papua Barat ini  perlu disikapi secara legal dan bukan ilegal karena provinsi induk sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik kepada DPRP maupun Gubernur. Apabila sudah dilakukan pelantikan MRP Papua Barat, maka hal ini  tak akan seiring dan seirama sesuai UU Otsus No 21 Tahun 2001 karena anggota MRP yang sah adalah 75 orang. Kalau diajukan dan ternyata diplenokan oleh hanya setengah anggota MRP. Ini juga menjadi dilema hukum sehingga pihaknya menyikapi kekhususan Papua ini jangan serta merta menjalankan sistim pemerintahan dengan tanpa berlandaskan hukum serta meninggalkan etika dan kode-kode etik terkait dengan menuju pada pemerintahan yang baik kedepan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Komisioner KPU Papua Barat, Divisi Hukum dan Humas, Filep Wamafma, SH, M.Hum sebelumnya menyebutkan, pihaknya belum bisa menentukan tanggal hari H pelaksanaan pemungutan suara, karena masih menunggu pelantikan Pimpinan MRPB. “Tanggal pelaksanaan hari H pemungutan tentu akan digeser, dari tanggal 27 Juni yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nanti akan kita sampaikan. Rencananya akhir pekan ini, kita akan menggelar Pleno penetapan perubahan tersebut,” ujar Filep. Pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat telah mengalami penundaan sebanyak tiga kali. Sebelumnya, KPUPB menetapkan tanggal 30 April sebagai hari pencoblosan, namun terbentur dengan persoalan Yudicial Review terhadap UU nomor 21 tahun 2001 pasal 7 huruf a. Penundaan kedua pada tanggal 18 Mei 2011. Penundaan kedua disebabkan adanya tarik ulur persoalan kewenangan soal pendaftaran pasangan kandidat. Dimana KPUPB dan DPRPB bersikeras untuk sama-sama membuka pendaftaran. Sementara penundaan ketiga berkaitan dengan persoalan Majelis Rakyat Papua yang belum dibentuk saat itu, hingga menyebabkan molornya pemberian rekomendasi MRPB terhadap pasangan kandidat, pelaksanaan pencabutan nomor urut pasangan kandidat dan masa kampanye.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Demikian ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamteng Agustinus Gundigi didampingi Ketua Komisi C Yakobus Logo, Ketua Badan  Anggaran, Wakil Ketua  Fraksi Gabungan Simon Gombo serta anggota Terianus Karupa ketika menggelar pertemuan dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay didampingi Anggota masing mansing Ny Yani dan Ina Kudiai  diruang pertemuan Komisi A DPRP, Kamis (16/6).   Menurutnya, DPRD Mamteng mengharapkan sidang APBD tahun anggaran 2011 digelar akhir Desember atau awal Januari 2011. Tapi sidang pembahasan APBD mengalami penundaan karena Penjabat Bupati tak segera membentuk Tim Anggaran Eksekutif. Alasannya, menurut Penjabat Bupati bahwa sidang pembahasan APBD tahun anggaran 2011 tak dapat  dilakukan apabila semua SKPD dan mantan pejabat lama belum diaudit KPK dan BPK.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Anggota Komisi A DPRP Ny Yani mengatakan, pihaknya melihat sikap yang ditunjukan Penjabat Bupati Mamteng itu bermuara kepada kepentingan agar posisinya berjalan panjang dan kalau bisa tak ada batas waktu atau menjabat selama lamanya sebagai Penjabat Bupati. Dia mengatakan, Penjabat Bupati menghalalkan segala cara antara lain pembahasan APBD tak melibatakan DPRD. Dia berpatokan pada Permendagri No 13 kalau tak ada kesepakatan maka sebagai pemerintah penyelenggara dia bisa mengambil patokan anggaran tahun yang lalu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sekretaris umum DAP Zeth Rumbobiar mengungkapkan, pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat secara diam-diam memiliki tujuan tertentu. Semestinya, kata dia, sebagai Negara yang menjunjung tinggi Pancasila, perlu ada musyawarah untuk mufakat. “Kalau pembentukan MRP PB, alasannya hanya karena uang. Itu sebuah ironi. Ingat aspirasi ‘Papua Merdeka’ masih jalan terus. Otonomi Khusus itu hanya gula-gula, ini harus dipikirkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga tidak menjadi ancaman,” ucapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Meski dinilai illegal, namun Pelantikan Majelis  Rakyat  Papua tetap saja dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O Atururi, Rabu (15/6), kemarin. Pelantikan MRP Papua Barat ini kontan saja menuai banyak pertanyaan.  Pasalnya, dalam Pleno MRP 30 Mei lalu dihasilkan satu kesepakatan bahwa MRP hanya satu untuk Papua dan Papua Barat. Tapi belakangan tiga anggota MRP dari Papua Barat masing masing Vitalis Yumte, Ani Sabami dan Zainal Abidin  melakukan kompromi sepihak diluar kesepakatan bersama seluruh anggota MRP. Ketiga anggota MRP ini melakukan perjalanan ke Manokwari Ibu Kota Papua Barat untuk melakukan komunikasi internal yang diduga kuat sebagai upaya ketiganya untuk menghadirkan MRP di Provinsi Papua Barat. “Mereka bertemu dengan Gubernur Abraham Atururi, katanya untuk sirahturahmi,” ujar Ketua MRP Provinsi Papua, Dorkas Duaramuri Rabu(15/6)siang kemarin. Kepergian tiga orang ini tanpa diketahui anggota MRP lainnya. Setelah melakukan koordinasi sepihak,  tiba tiba terdengar kabar akan ada MRP di Papua Barat. Awalnya hanya sekertariat MRP Papua Barat saja disana untuk mempermudah koordinasi  kerja anggota MRP  Dapil Kepala Burung, namun yang terjadi Rabu(15/6) ketiga anggota MRP ini, Vitalis Yumte, Ani Sabami dan Zainal Abidin resmi dilantik sesuai SK Mendagri dan pelantikan dilakukan Gubernur Papua Barat Abraham Ataruri mewakili Mendagri.” Kami bertiga sudah dilantik pagi ini Rabu( 15/6) secara resmi oleh Gubernur dan dihadiri Kapolda Papua dan  Kajati Papua serta unsure Pemerintah lainnya,” kata Vitalis  Yumte yang dihubungi terpisah usai dilantik Gubernur Papua Barat siang kemarin.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Kehadiran MRP Papua Barat itu dibutuhkan, bukan karena kepentingan Politik siapa siapa, tetapi keinginan Undang undang. Selain itu tujuan dari keberadaan MRP Papua Barat adalah mempermudah dari sisi pelayanan, hingga wajib Papua Barat punya MRP,  dengan demikian kehadirannya akan maksimal dari segi koordinasi kerja dengan Pemerintah  Provinsi. Tidak ada latar belakang lain, katanya. Semua untuk memudahkan koordinasi dengan konsituen, maupun  Pihak Pemerintah  soal kebijakan pembangunan di Papua Barat,” sambungnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Para pimpinan MRP ini,  tengah menunggu pelantikan yang konon  kabarnya oleh Mendagri Gamawan Fauzi  dianggap ilegal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua lantaran pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat diprakarsai kepentingan oknum- oknum tertentu bukan untuk  kepentingan  rakyat atau bukan juga untuk kepentingan Tanah Papua. Pasalnya, pembentukan  MRP di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Apabila Mendagri mengakomodir dan  melantik MRP di Provinsi Papua Barat,  justru  ia juga ingin supaya Papua terus menerus dilumuri konflik, mengadu domba, memprovokasi sesama orang Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pasca pleno Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 30 Mei lalu sudah sepakat bahwa MRP Papua dan Papua Barat hanya satu,  namun ternyata para anggota MRP  dari Provinsi Papua Barat membentuk MRP Papua Barat membuat geram sejumlah anggota DPR Papua.  Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menilai dorongan untuk membentuk lagi satu MRP di Papua Barat adalah  sesuatu yang tak mungkin (baca:Imposible), apabila ada pihak tertentu yang memaksakan kehendak untuk membentuk lagi MRP di Papua Barat. Pasalnya, pembentukan kelembagaan MRP telah sesuai  Perdasus No 4 Tahun 2010  Bab II Pasal 3 menyebutkan keberadaan MRP merupakan satu satunya lembaga yang berkedudukan di ibukota Provinsi Papua dan Perwakilan MRP Papua Barat berkedudukan di ibukota Provinsi Papua Barat.  Selanjutnya, pengisian keanggotaan lembaga  MRP sebagaimana dimaksud pada pasal  1 ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme  pemilihan yang demokrasi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Demikian disampaikan Sekretaris Pansus Pemilihan MRP  DPRP Julius Miagoni SH dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/6). Menurut dia,  DPR Papua menghimbau  kepada anggota MRP yang baru masuk  jangan membuat pekerjaan tambahan.  Pasalnya, persoalan MRP menjadi satu atau dua  telah dilalui pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua serta DPR Papua Barat bahkan sampai konsultasi bersama pemerintah pusatpun  telah dilalui dengan berbagai perdebataan  panjang sehingga anggota MRP yang baru terpilih tak perlu  lagi pro kontra  MRP satu atau dua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay SIP terpisah menegaskan DPR Papua berharap segera melalui Mendagri memandatkan kepada Gubernur untuk segera melantik Ketua dan Wakil Ketua MRP definitif. Pasalnya,  apabila pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MRP  adalah agenda negara, maka secepatnya didorong pemerintah pusat  harus segera melantik Ketua dan Wakil Ketua MRP terpilih. Tapi,   pemerintah pusat bertugas hanya memberikan penguatan kelembagaan MRP dan tak boleh  menjadikan MRP sebagai boneka buatan Jakarta.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Enam Kabupaten di Papua, masing-masing-masing empat di Provinsi Papua dan 2 di Papua Barat, terancam dihapus (digabungkan). Keenam kabupaten itu yakni,  Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai serta 2 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni  Kabupaten Tamrauw dan Kabupaten Maybrat.   Keenam kabupaten itu,  termasuk dalam kategori 10 daerah terburuk setelah dilakukan Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran April 2011 dengan skor masing-masing-masing-masing-masing, Kabupaten Puncak dengan skors 10,59, Kabupaten Deiyai (9,20), Kabupaten Puncak Jaya (1,98), Kabupaten Paniai (1,18), Kabupaten Tamrauw (8,03) dan Kabupaten Maybrat (8,46). Sebagaimana dikutip dari  Suara Pembaruan Jumat 10 Juni 2011.  Pemerintah akan melakukan penggabungan, penghapusan atau penyesuaian terhadap daerah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai gagal. Pemerintah berani  melakukannya karena  hal itu  merupakan perintah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2007 tentang  Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Bulan April 2011 lalu, kami telah umumkan evaluasi DOB. Evaluasi itu bersifat ad hoc artinya hanya sekali evaluasi terhadap DOB. Evaluasi terhadap 205 DOB yang terjadi sejak 1999-2009. Tak ada lagi evaluasi  tahun depan. Dari evaluasi itu, terhadap daerah yang gagal diberikan penguatan kapasitas selama tiga  tahun. Karena nanti setelah itu masih tak ada perubahan maka apa boleh buat harus penggabungan, penghapusan atau penyesuaian,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Usulan itu baru  diproses setelah selasai revisi  UU No 32 Tahun 2004. Namun dalam UU itu, syarat pemekaran diperketat. Sebuah daerah juga  tak bisa langsung menjadi otonomi murni. Dia harus melewati tahap persiapan selama tiga tahun. Dalam tahap persiapan  harus dipersiapkan dulu ibu kota, aparatur, tapal batas, perangkat daerah dan ketersediaan lainnya. Jika  dalam tiga tahun belum memenuhi itu, maka belum bisa langsung menjadi DOB. “Revisi UU No 32 Tahun 2004 diharapkan akan masuk DPR pada akhir Juni ini. Saat ini kami sedang lakukan finalisasi,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kebijakan privatisasi di Indonesia semacam ini sebetulnya banyak didektekan oleh asing seperti dalam LoI dengan IMF; dan telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen milik Bank Dunia yang berjudul, Legal Guidelines for Privatization Programs. Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan juga bahwa lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam permasalahan privatisasi di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB)-dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001-memberikan pinjaman US$ 400 juta, juga untuk program privatisasi BUMN di Indonesia.


Baca juga :

Bahkan, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, gonjang ganjing terhadap partai, sama sekali tidak akan mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang diusung Demokrat. “Lukas Enembe menjadi calon Gubernur ditetapkan Partai Demokrat. Jadi, dia tidak akan berjuang sendirian dalam merebut kursi orang nomor satu di Papua. Semua kader dibantu partai koalisi pendukung serta masyarakat Papua akan berjuang mencapai target tersebut,” kata Anas usai membuka Musda Partai Demokrat Papua, di Hotels Swissbel, Senin 12 September 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sampai di sini kita tahu bahwa perang dunia ke-2 tidak dimulai oleh Jerman tetapi oleh duo-curang Inggris-Perancis yang kini kita dapati berada di Libya. Negara-negara bangkrut (kecuali Jerman) yang tergabung dalam NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat kini melakukan petualangan penjarahan negeri-negeri dimulai dari Afghanistan, Irak, dan terakhir Libya dengan bermodalkan resolusi PBB dengan pola awal sanksi dan embargo ekonomi dan berlanjut pada invasi atas nama perlindungan sipil, kemanusiaan dan demokrasi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Setelah berhasil menyerang tiga negara, kembali Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, negara yang sudah bangkrut secara moral dan finansial, mencoba mengajukan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB, kali ini sanksi dan embargo terhadap Suriah. Mereka kena pukulan telak. Secara tiba-tiba, Rusia dan Cina memboikot tahap diskusi dan hari berikutnya menawarkan draft resolusi buatan mereka sendiri, untuk diajukan melalui pungutan suara menggantikan draf resolusi yang diajukan AS, Inggris dan Perancis.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Satu-satunya yang merintangi proses pengalihan yang tuntas adalah karena pengeluaran militer AS yang besar sekali, hingga menghancurkan ekonominya. Dan, tidak ada satu orang pun yang menghendaki perang nuklir. Jadi, yang ditunggu adalah disintegrasi Amerika Serikat secara perlahan-lahan yang terlihat dengan pemotongan anggaran domestiknya pada program-program sosial dalam rangka pengalihan pengeluran lebih banyak pada anggaran militernya yang tak berguna yang telah kalah di setiap perang semenjak PD ke-2 meskipun dengan pengeluaran yang besar-besaran dan teknologi yang tinggi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hanya dengan bom-bom murahan di pinggir jalan dan Nasionalisme adalah yang dibutuhkan untuk mengalahkan AS di Irak dan Afghanistan, pelajaran yang harusnya mereka petik di Vietnam. Militer AS menjadi bahan tertawaan ketika mereka menghabiskan AS$30milyar dalam setahun hanya untuk menyediakan alat pendingin untuk pasukannya di padang pasir. Jenderal-jenderal pandirnya tidak dapat melihat bahwa ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang didapat, seharusnya ditinggalkan saja. Malahan, mereka melanjutkannya dengan kesombongan, keangkuhan dan patriotisme yang tidak masuk akal yang tidak akan merubah keadaan ekonomi AS yang memburuk.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Tampak sekali kecemasannya, AS memegang mata uang dunia, tetapi ia bangkrut dan tidak dapat membayar utang-utangnya yang ditanggung tanpa mencetak uang atau menguangkan utangnya. Tidak ada lagi tersisa aset (utang) yang dapat digelembungkan yang bisa memberi ilusi kemakmuran. Bagaimana caranya bisa menjadi makmur dengan mengumpulkan utang yang begitu besar? Yang tersisa tinggal benar-benar hanya ilusi kemakmuran bagi bagi orang-orang yang jatuh miskin, bangkrut, tidak punya kerja dan rumah di Amerika. Kerusuhan di Inggris hanyalah gladi kotor untuk apa yang akan terjadi di Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Biasanya, kekuatan industri yang meredup berangkat menuju perang dunia mencoba-coba membalikkan keadaan ekonominya yang memburuk dan menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru. Kali ini permainannya telah berubah, Cina, kekuatan industri baru, adalah juga kreditur tebesar AS (kekuatan ekonomi yang pudar) dan AS tidak bisa bertarung dalam perang tanpa pembiayaan Cina. Irak dan Afghanistan memperagakan kelemahan-kelemahan AS baik secara militer, finansial, ekonomi, politik, diplomatik dan moral yang kini di-eksploitir negara-negara BRICS.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Oleh sebab itu, untuk wilayah Distrik Supiori Selatan, Korido, yang\ berjarak satu setengah jam perjalanan darat dari Ibu Kota Kabupaten Supiori, Sorendiweri, kata Fred, pihaknya akan memanfaatkan energi listri dari tenaga turbin. Untuk tenaga turbin, ini Pemda Supiori telah membendung sungai Masriv. Sementara ini, energi yang dihasilkan adalah 27 KVA yang dibangun pada tahun 2010 lalu, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Ibu Kota Distrik Supiori Selatan, sementara masyarakat di beberapa kampung lainnya yang terdekat belum terlayani karena keterbatasan energi dan kabel jaringan. Nah, agar semua masyarakat terlayani maka di tahun 2011 ini akan mulai dibangun jaringan dari kampung Ramardori hingga kampung Abiaibiadi, dengan total energi yang akan dihasilkan adalah 83 KVA.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sidang dihadiri semua anggota DPRD Mimika lengkap sebanyak 25 orang, Muspida Plus (Kapolres, Dandim 1719 Mimika, Danlanal Timika, Danlanud Timika. Pemda diwakili Assisten III Pemda Mimika, Ever Safuf, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dionisius Mameyau. PTFI Diwakili Senior Manager Security Risk Management PTFI, Simon Petrus Morin, Manager HRD PTFI High-Land, Amin Miftahuddin, Manager HRD (Human Resources Development) Departement PTFI Low-Land, Jhon Rumaninum, Manager Legal Departement PTFI, Clementino. Anggota DPRD Papua Komisi A, Ruben Magay dan Majelis Rakyat Papua, Angelberta Kotorok).(Jubi)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Judicial Review (Hak Uji Materi) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia  yang disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Komarudin Watubun SH MH sebagai suatu upaya hukum  untuk bisa memenuhi salah satu syarat  dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016, ternyata mendapat penolakan dari  Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lantaran pencalonam Komarudin Watubun ditolak Majelis Rakyat Papua (MRP), maka Barnabas Suebu akhirnya diusung  PDIP sebagai Cagub Provinsi Papua berpasangan dengan Alex Hesegem SE. Namun demikian, pada Pilgub periode 2011-2016 justru PDIP yang memiliki 6 kursi di DPR Papua kembali mencalonkan Komarudin Watubun sebagai Cawagub mendampingi Cagub Barnabas Suebu atau Alex Hesegem.   Sebuah sumber internal di DPD PDIP Provinsi Papua mengatakan, upaya hukum berupa Judicial Review   kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia karena Komarudin Watubun telah diangkat  dan diakui sebagai anak adat di Tanah Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dia menegaskan, pihaknya yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM mendesak agar MK menolak Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua   yang disampaikan Komarudin Watubun. Pasalnya, apabila UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia sudah sangat jelas bahwa Komarudin Watubun bukan orang asli Papua dan bukan ras Melanesia. Dia disarankan agar menarik upaya hukum tersebut serta kembali memberikan dukungan kepada  figur figur orang asli Papua untuk dicalonkan diri sebagai Cawagub Provinsi Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA- Pertemuan antara karyawan dengan manajemen Freeport yang berlangsung Rabu (6/7) kemarin di Kuala Kencana Timika kembali tidak  menemukan kesepakatan alias buntu (deadlock). Ribuan karyawan yang tergabung dalam SPSI pimpina Sudiro, akan kembali melanjutkan aksi mogok kerja,  sampai tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. ‘’Tidak ada solusi yang diperoleh dalam pertemuan kedua, yang berlangsung pukul 15-16.30 WIT hari ini  kemarin). Pihak perusahaan tetap tidak bersedia menghadirkan pemilik modal Freeport James Moffet dari Amerika. Sehinga, kami karyawan yang jumlahnya ribuan, memutuskan akan tetap melanjutkan aksi mogok kerja, sampai tuntutan dipenuhi manajemen,’’ujar Jeremias Demetouw Pengurus SPSI pimpinan Sudiro, ketika dikonfirmasi via selulernya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lanjut dia, pada pertemuan kedua yang berlangsung kemarin, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sudah dihadirkan, tapi, tetap tidak ada kesepakatan.  ‘’Pemerintah dalam hal ini, Disnaker Mimika hadir menjadi mediator, tapi, manajemen tetap tidak mengindahkan tuntutan karyawan,’’ ucapnya.  Hasil itu, kata dia, membuat ribuan karyawan Freeport yang tergabung dalam SPSI pimpinan Sudiro, berkesimpulan, tidak lagi mempercayai manajemen perusahaan. ‘’Kami tidak lagi percaya dengan Presiden Direktur Freeport Armando, dan wakilnya Sinta Sirait serta jajarannya, karena tidak pernah ingin membuka ruang komunikasi dengan karyawan, dengan menampung aspirasi,’’tandasnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Posisi Persipura tersebut jauh lebih baik dari peringkat calon lawannya di AFC Cup Arbil SC, Arbil Sport Club hanya berada di peringkat 352 (368), sementara tim Indonesia lainnya, Sriwijaya FC hanya bertengger di nomor 234 setelah sebelumnya hanya menghuni peringkat 283. “Ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa, hal ini semakin memperkuat dominasi Persipura di kancah sepakbola Indonesia dan juga semakin membantu menaikan gengsi Indonesia di Dunia khususnya di bidang Olahraga,” kata Nando Fairyo, Pelatih Persipura U-15. Pendapat lain juga disampaikan pengamat sepakbola, Daud Arim,”Hal ini tentunya membanggakan sekali buat kami, waktu itu kita dengar ada di peringkat 200an, dan sekarang sudah naik ke peringkat 176, ini bukti bahwa dunia Internasional memantau terus perkembangan sepakbola Indonesia dan yang menjadi perhatian mereka adalah Persipura,” jelasnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dalam rapat penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut, hanya dihadiri Ketua KPU, La pona dan seorang anggota KPU. Sementara  dua anggota KPU lainnya tidak hadir, meski sudah diundang secara resmi,maupun  diingatkan kembali melalui pesan SMS. Namun demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan hasilnya menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sesuai SK penetapan Nomor 25 tahun 2011, sementara itu DPRD Kota Jayapura sudah memproses SK penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk diteruskan kepada Gubernur. Bahkan  SK sudah diserahkan ke Gubernur, namun saat ini Gubernur tak berada di tempat sehingga SK penetapan itu diserahkan kepada Wakil Gubernur Alex Hesegem.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dari  pembicaraan di luar forum, suara antara faksi ondoafi, DA Sarmi, dan LMA Sarmi terbelah. Walau tidak ada perbedaan visi dalam penyikapan terkait molornya pemilukada, di sisi politik terlihat kepentingan tiap faksi terlihat. Hal ini dikuatkan adanya pertemuan tertutup yang hanya diikuti oleh tidak lebih dari 5 orang saja dengan tidak mengikutkan seluruh perwakilan dari rapat adat sebelumnya. Setidaknya, pesan pendek untuk bupati tentang rencana “kudeta” patut diragukan klaim adat sudah satu suara.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Maju ka,.. tidak…, maju ka..?  Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH (Kaka Bas), rupanya masih ‘bimbang’ apakah mau maju mencalonkan diri lagi  sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2011-2016 atau tidak.  Ia tidak gegabah dalam mengambil tindakan karena masih harus berdoa dan berpuasa guna “meminta” petunjuk dari Tuhan. “Saya masih berpikir untuk maju atau tidak.  Saya harus berdoa dan berpuasa, apabila Tuhan menghendaki saya akan mengambil keputusan itu dan akan memberi penjelasan kepada rakyat,” jelas Gubernur  Provinsi Papua DR (HC) Barnabas Suebu, SH dalam apel pagi terakhir bersama seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (04/07) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Jayapura.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Tiga minggu lagi, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan habis. Namun, belum ada sikap resmi dari Gubernur Papua DR (HC) Barnabas Suebu,SH dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem apakah akan maju kembali atau tidak. Selain itu, masih menurut Suebu, kalaupun pihaknya mengambil sikap untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Papua, maka akan diumumkan kepada publik untuk diketahui oleh khalayak banyak. Sama halnya jika tidak maju lagi.  “Jadi, kalau saya maju, saya akan menjelaskan kenapa saya maju lagi. Saya pun akan jelaskan pula mengapa saya tidak akan maju lagi,” ucapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Informasi yang diperoleh bahwa, hasil negosiasi pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI  dengan Kapolres Mimika,  AKBP Denny Edward Siregar, SIK di depan pintu masuk Kuala Kencana bahwa manajemen PTFI tidak memperbolehkan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana. “Kami sudah bernegosiasi dengan Kapolres Mimika, yang intinya manajemen melarang karyawan masuk ke kota Kuala Kencana untuk bertemu manajemen.  Harap teman-teman karyawan bersabar  hingga perjuangan kita mencapai tujuan yaitu perundingan. Saat ini beberapa pengurus PUK SP KEP SPSI sedang melakukan negosiasi terus menerus  dengan manajemen PTFI di Office Building (OB) satu Kuala Kencana. Pengurus terus melobi manajemen agar bersedia membuka ruang perundingan ,” kata Mesakh Sineri yang memberikan arahan kepada sejumlah komisariat  lapangan di depan pintu masuk Kuala Kencana.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“ Kami sudah bisa menduga ada permainan tidak sehat yang dilakukan Manajemen PTFI entah kepada dan melalui siapa, karena secara jelas sudah kami sampaikan bahwa kepengurusan yang sah dalam PUK SP KEP SPSI PTFI adalah pengurus dibawah kepemimpinan saudara Sudiro. Dia dipilih oleh anggotanya yang adalah pekerja yang menurut aturan hokum itu sah. Sedangkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI  Pergantian Antar Waktu (PAW)  itu buatan PD  SP KEP Provinsi Papua dan itu menyalahi aturan dan jelas tidak sah karena bukan dipilih oleh anggota,” terang Subiyanto ketika berdialog dengan Kapolres Siregar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, Terhitung sejak pukul 24.00 wit malam tadi, karyawan di Tembagapura, Mile 74 ( tambang), Gressberg (tambang terbuka), under ground (tambang bawah tanah) tidak lagi beroperasi alias mati total. Info dari ribuan karyawan yang bekerja di Tembagapura dan Portsite mengakui karyawan sejak Senin (4/7/2011) sudah bergegas turun untuk bergabung bersama rekan-rekan mereka yang di pintu masuk kota Kuala Kencana, Timika.  “ Tambang lumpuh total, karyawan yang berada di barak di suruh untuk semua turun ke Timika, jadi barak-barak juga kosong tak berpenghuni,” kata beberapa karyawan yang enggan menyebutkan nama mereka di media ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Mengenai rencana mogok kerja, perusahaan melihat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada kegagalan perundingan mengingat perusahaan melalui berbagai korespondensi telah menyatakan kesediaannya untuk segera merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 – 2013 setelah adanya kejelasan mengenai penyelesaian masalah internal organisasi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja – Kimia, Energi & Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, sebagaimana yang juga telah dikonfirmasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada 30 Juni 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Namun menurut salah satu kader Partai Demokrat yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, justru keputusan partainya mengusung “duo gunung” ini dilandasi pada hasil survey popularitas dan elektabilitas keduanya, yang memiliki nilai jual tinggi. “Percuma memilih Cagub dan Cawagub yang tak mempunyai harga jual. Paket Enembe—Tinal   adalah paket menang. Tahun ini kami kerja untuk menang bukan kerja untuk dikenal karena untuk dikenal kami sudah  kerja lima tahun lalu,” tukas Wonda kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (4/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobii terjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani.  “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut  dilepas sore itu juga.  Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pasca ditolaknya gugatan sejumlah Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (30/6), maka DPRD Kota Jayapura akan meminta kepada KPU Kota Jayapura agar mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua   untuk  paling lambat akhir Juli mendatang melantik Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih periode 2011-2016 . Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Darwis Masie SE ketika dikonfirmasi di Jayapura, Sabtu (2/7). Dia mengatakan, pihaknya mengharapkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang diperkirakan digelar pada akhir Juli. “Jadi ada waktu sepekan ini untuk persiapan di DPRD Kota Jayapura. Kemudian sepekan di Gubernur. Kalau di Mendagri dua tiga hari sudah keluar,” tukasnya.   Menurut dia, pihaknya mempunyai kewajiban secara administratif untuk melakukan proses proses persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura, La Pona berharap proses administrasi tuntas pertengan juli ini. Dikatakan, dengan  adanya keputusan resmi MK tersbut selanjutmya KPU Kota Jayapura akan melakukan  rapat pleno KPU Kota Jayapura, syaratnya,  rapat harus dihadiri oleh semua nggota KPU yakni Ketua dan ketiga anggota KPU lainnya. “Persoalan muncul lagi, ketika dua anggota KPU, Bernardus Mandowen dan Zukri masih berkeras tidak mau menghadiri rapat pleno yang akan digelar KPU,” ujar Ketua KPU La Pona, Minggu(3/7).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

La pona mengaku, diberikan dokumen oleh MK untuk diserahkan kepada DPRD Kota Jayapura dan satu untuk peganggan KPU, tentang hasil putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura ke MK.  Dirinya akan segera menyerahkan dokumen tersebut setelah pleno dilakukan, selanjutnya akan diproses ke DPRD, Gubernur hingga terakhir ke Mendagri dan diharapakan Perterngahan Juli 2011 ini seluruh proses administrasi sudah selesai semua hingga DPRD menetapkan tanggal pelantikan Wali Kota dan wakil Wali Kota, ungkap La Pona.(Binpa)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Inya Bay diduga melakukan tindak pidana korupsi, dengan meminta fee, atau balas jasa sebesar lima miliar rupiah, atas usahanya sebagai panitia anggaran DPR RI tahun 2004-2009 yang telah meloloskan dana pembangunan bagi Papua Barat sebesar 3,7 trilliun. Namun Inya Bay menolak disebut sebagai calo anggaran di DPR RI. “Saya tidak pernah meminta uang itu, dan uang itu diserahkan sebagai ucapan terima kasih, karena saat masih menjadi anggota DPR RI, pernah membantu Papua Barat memperoleh dana sebesar 3.7 triliun rupiah yang bersumber dari APBN untuk pembangunan kemasyarakatan,” tutur  mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari partai demokrasi kebangsaan ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Kabar rencana mutasi 9 Perwira Tinggi (Pati),  termasuk Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto, M.Si, rupanya benar adanya. Pasalnya Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan  Soekarna tak membantahnya. Iapun menegaskan, pergantian perwira bintang tiga Mabes Polri itu sebelumnya diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta telah ditandatangani  Kapolri Jenderal Pol Drs Timur Pradopo pada Kamis (30/6) malam. Pergantian sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri di rencanakan  diumumkan pada Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7).  “Mungkin saya belum tahu Telegram Rahasia (TR) dari Bapak Kapolri. Tapi yang jelas proses Wanjakti sudah berjalan. Dan mudah mudahan  hari ini atau besok TR sudah keluar,” tukasnya ketika dikonfirmasi usai acara syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-65 Tahun 2011 tangal 1 Juli di Lapangan Brimob, Kotaraja, Jayapura.  Sejumlah perwira tinggi Polri yang dimutasi karena pensiun antara lain Kabareskrim, Wakabareskrim, As Ops, Kadib Baintelkam yang wafat.Menurut dia, pihaknya mengharapkan siapapun Perwira Tinggi Mabes Polri yang menerima tongkat estafet  tetap membawa visi, misi kepolisian serta menjadikan lembaga  kepolisian milik masyarakat, polisi yang tertib, polisi yang humanis, polisi yang dipercaya masyarakat.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Selain itu juga dikatakan tentang keharusan adanya kebijakan hingga mencapai 80 persen untuk mahasiswa asli Papua. “Kalau tidak, kita akan bongkar kampus ini. Kita akan bongkar. Karena berdirinya kampus yang didirikan untuk orang Papua,” ungkapnya masih dalam orasinya. Hal senada diungkapkan Terius Wakur selaku penanggungjawab aksi demo. “Sesuai kesepakatan tahun 2010 dengan Pak Rektor, bahwa tahun 2011 diprioritaskan mahasiswa Papua. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kami kecewa, sehingga bersama pimpinan organisasi lain melakukan aksi demo,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua kemarin.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Adanya kecurangan Pilkada Lanny Jaya ini seperti  dilaporkan salah satu kandidat, Befa Yogiballom kepada tadi malam  Kamis (30/6).  Menurutnya, aksi-aksi tidak terpuji tersebut dilakukan kandidat nomor 3, dimana pada rekap dan Pleno di Distrik Balingga Kandidat no 3 memperoleh 6.850  tetapi digelembungkan menjadi 12.000. Selain itu katanya telah terjadi penyanderaan  Ketua dan Anggota PPD Distrik Balingga yang dilakukan pendukung pasangan no urut 3 Brisol.” Ini juga didukung oknum  TNI berinisial PW serta juga petugas keamanan kepolisian yang ada di Balingga,”katanya sambil menyebutkan bukti keterlibatan mereka akan dilaporkan ke pimpinan mereka. Hal ini lanjutnya mereka lakukan karena hampir di semua distrik mereka kalah total, mulai dari distrik Tiom, Tiomneri, Melagineri, Dimba, Poga, Kwijayagi. Ini berdasarkan rekap dan pleno PPD Distrik-distrik tersebut hasil rekapan dan pleno distrik Balingga yang di SMS langsung oleh Ketua PPD dan beberapa anggota PPD Balingga adalah sebagai berikut:  No 1=1.847, No 2=5.614, No 3=6.850, no 4=220, no 5=41 no 6=194. Dikatakan, sampai saat ini, ketua dan anggota PPD Balingga  masih disandera pihak keamanan  dan tidak bisa berbuat banyak seolah-olah ikut dalam drama penyanderaan itu. “Kami telah laporkan ke langsung ke Kapolres Jayawijaya,”katanya via telepon tadi malam. Terkait dengan masalah ini, juga pihaknya minta pihak keamanan TNI/Polri segera membebaskan mereka, sebab mereka tertekan luar biasa.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Dua pemerintah ini (Biak Numfor dan Supiori) harus duduk sama-sama untuk bicara, karena masyarakat merasa tidak nyaman. Dalam satu kampung ada dua kepala kampung, masyarakat jangan diadu-dombakan,” harap Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik hak ulayat Kampung Doubo, Yosafat M. Niber, di Supiori, Kamis (30/6) kemarin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori, katanya, tidak menyebutkan kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos adalah kampung-kampung yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori, namun secara defakto, masyarakat di dua kampung itu lebih memilih Kabupaten Supiori.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Diungkapkannya, ketiga daerah di Kota Jayapura yang terbilang rawan tersebut diantaranya Waena, Tanah Hitam dan Angkasa. “Kami selalu berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh OPM untuk berkoordinasi mengenai jika adanya pergerakan tambahan,” tukasnya.  Kapolresta juga menuturkan bahwa setelah berkoordinasi dan dinyatakan bahwa tidak adanya pergerakan, pihaknya tetap mensiagakan personelnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami selalu mengajak dan membina para tokoh-tokoh OPM tersebut sehingga terjalin adanya hubungan yang baik,” imbuhnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pasalnya, menurut pria berambut gimbal tersebut bahwa setiap dana Otsus dikucurkan oleh pemerintah pusat, selalu terjadi penyelewengan penggunaannya oleh pemerintah daerah. “Setiap ada temuan tentang adanya penyelewengan penggunaan dana Otsus Papua oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu muncul demontrasi dan pernyataan-pernyataan pers oleh elit politik lokal yang menuntut referendum,” ungkapnya kepada wartawan di Abepura, Kamis (30/6). Hal yang sama, menurutnya juga muncul pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dalam  sidang  Putusan akhir MK, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan,  majelis Hakim MK menolak gugatan  pasangan Yupiter yang turut menggugat  ke  MK karena  gugatannya dianggap tidak mempunyai legal standing. “ Penolakan ini sebab  dia bukan peserta Pilkada ulang,”,  kata  Ketua KPU  La Pona.  Penolakan   MK yang  sama ditujukan juga kepada pasangan Worumi dan Pene Ifi Kogoya termasuk pasangan Rollo dan pasangan lainnya. Menurut La Pona  putusan akhir MK ini menunjukkan bahwa KPU sudah  bekerja sesuai  ketentuan  Hukum dan hasil putusan ini  dianggap sebagai suatu pembelajaran yang  baik.  “Usai mendengarkan hasil putusan akhir dari majelis Hakim MK, semua pasangan kandidat penggugat dan tergugat saling berjabatan  tangan dan  kami melihat semua proses ini sebagai suatu prosedur normal saja,” kata La Pona.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

La Pona dengan Optimis mengungkapkan,  dengan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kota Jayapura, selanjutnya  Tim KPU akan kembali ke Jayapura Jumat ( 31/6) hari ini,  untuk selanjutnya menyiapkan laporan hasil Putusan MK ini  dalam rapat pleno KPU untuk dilaporkan ke DPRD Kota Jayapura.  DPRD akan  melakukan rapat internal, hasil keputusan DPRD  akan disampaikan kepada Gubernur Papua “. Laporan Gubernur selanjutnya diteruskan ke Mendagri, itu artinya kemenangan Pilkada Kota adalah BTM –  Nur Alam dengan demikian keputusan KPU No. 25 mengenai terpilihnya BTM – Alam langsung diakui,” ungkap La Pona. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura akan melakukan persiapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih  dan kerja KPU sampai disitu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sementara itu, dengan putusan KM ini direspon kubu BTM-ALAM dengan gembira. Bahkan begitu mendengar putusan mereka langsung menggelar jumpa pers di kediaman BTM di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Kamis (30/6).  tak hanya itu sejumlah pendukung BTM-Alam juga melakukan pesta kembang api di sekitar kediaman BTM di Jalan jeruk Nipis.  BTM dalam jumpa persnya kembali menyatakan Komitmen untuk membangun warga Kota Jayapura. Menurut dia, pihaknya tetap  berkomitmen membangun Kota Jayapura serta    berjanji merangkul semua  lawan lawan politik ketika bersaing dalam Pemilukada Kota Jayapura yang lalu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Menurutnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Direktorat Fasilitas Perancangan Perda Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PPE.6.PP.05.02-1021/tanggal 28 Juni 2011  perihal tanggapan atas permohonan pandangan hukum guna menanggapi surat DPR Papua Nomor 180/1198/Tanggal 16 Juni 2011 perihal permohonan pandangan hukum sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2011-2016.  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang kemudian dijabarkan dengan PP No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil  kepala daerah, yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua dengan di daerah lain yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Setelah pada 27 Februari lalu, IIBF mencetuskan gerakan “Beli Indonesia”, kini IIBF kan secara nasional mengumandangkan gerakan tersebut, melalui Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang akan digelar 22 hingga 26 Juni mendatang, di Kota Solo. Heppy menuturkan, gerakan ini memiliki 3 doktrin antara lain, membeli produk Indonesia, membela kejayaan ekonomi bnagsa Indonesia, serta menghidupkan semangat persaudaraan. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hal itu juga di –ia-kan Budi Setyanto, menurutnya persoalan transparansi ini memang masih menjadi batu ganjalan, karena asumsi masyarakat bahwa dana Otsus adalah Rp 100 Juta dana RESPEK itu saja, padahal kan tidak sebatas itu saja, banyak program dan kegiatan lain baik dari Provinsi maupun lewat kabupaten. “Hal itu disebabkan oleh lemahnya kontrol dan pengawasan dari DPRP, juga dari institusi dan lembaga negara sepert BPK dan BPKP, mestinya DPRP bisa lebih optimal, kalau persoalan tidak memperoleh laporan, kan sebenarnya DPRP bisa memanggil Gubernur untuk di mintai keterangan, termasuk juga soal dana – dana dari donor, DPRP bisa kok` panggil lembaga – lembaga donor yang ada untuk di mintai keterangan tekait dana – dana yang mereka kucurkan khususnya yang langsung ke Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten”, jelas Direktur ICS Papua ini.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA— Pasangan Habel Melkias Suwae (HMS)  dan Yop Kogoya akhirnya final. Ini setelah DPP Partai Golkar akhirnya resmi menetapkan dan mengesahkan HMS sebagai Cagub berpasangan Yop Kagoya sebagai Wacagub Provinsi Papua periode 2011-2016.    Pasangan HMS—Yop ditetapkan dan disahkan melalui Surat No R-308/Golkar/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 perihal pengesahan pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2009-2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal  Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Surat ini  ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua serta ditembuskan masing-masing kepada Wakil Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Wilayah Maluku, NTT dan Papua, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi serta  Koordinator DPP Partai Golkar Wilayah Provinsi Papua Emanuel Blegur telah memperkenalkan Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang diusung Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Habel Melkias Suwae (HMS) dan Yop Kagoya ketika menyampaikan penjelasan di Restauran Bintang Laut, Entrop, Jayapura, Rabu (29/6).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Diinstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Pertama, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua, mendaftarkan pasangan calon yang  sudah ditetapkan ke KPUD setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.  Ketiga, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai Golkar. Keempat, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang  berlaku.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Terkait DPP Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada HMS, Emanuel Blegur menegaskan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan DPP Partai Golkar mengusung HMS untuk maju sebagai Cagub Provinsi Papua  yang paling utama adalah catatan prestasi atau track record dari HMS selama dua periode kepemimpinanya di  Kabupaten Jayapura mencatat program pemberdayaan kampung yang dirintisnya ternyata mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Dibawah kepemimpinan HMS mampu mengeluarkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satunya  Kabupaten di Provinsi Papua sehingga tak lagi tergolong sebagai Kabupaten miskin,” katanya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Prestasi HMS menyangkut kinerja keuangan. Ia adalah salah satu Bupati  dari  6  Bupati di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi  dalam hal kinerja keuangan. Dan tiga tahun terakhir ini beliau mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan  dan hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Pemda Kabupaten Jayapura Wajar Dengan Pertimbangan (WDP). “DPP Partai Golkar Pihaknya melihat bahwa dalam lingkup yang paling kecil HMS mampu berprestasi. Orang yang setia pada perkara kecil adalah orang yang juga setia pada perkara besar,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Saya juga sempat ragu Persipura akan berprestasi lagi ketika tidak memperpanjang kontrak Ernes jeremiah dan Beto. Namun, masuknya Zah Rahan yang dipadu dengan pemain-pemain muda, ternyata membuat kilau Persipura lebih menarik walau dengan dana yang sangat terbatas dibandingkan tim2 ISL seperti Persija DLL tetapi Persipura punya cita rasa yang khas. Selamat untuk Persipura, semoga tradisi prestasi dapat diukir lagi. Liga Champion Asia yang masih diikuti, tentu akan menjadi ajang pembuktian Persipura siap menjadi tim terbaik di Asia. Salam, Maju terus sepak bola Indonesia!

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Wakil  Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Helmi Ihamahu dan Ketua Biro Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Raflus Dorangi  menegaskan,  prosedurnya sebelum ada rekomendasi atau apapun dia itu adalah keputusan rapat Tim Pemilukada DPP Partai Golkar beberapa pekan lalu yang dipimpin Ketua Umum Aburizal  Bakrie (ARB) sudah diputuskan dalam berita acara ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua HMS  sebagai Cagub dan  Cawagub belum diputuskan diminta 3 nama.  Tiga  nama yang diusung termasuk  Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi disetujui DPP Partai Golkar.  Dikatakan, dari proses berita acara itu baru diterbitkan yang namanya rekomendasi atau kontrak politik. Tanpa  ini tak  bisa  diterbitkan apapun.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sumber internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyampaikan keputusan dan penetapan HMS sebagai Cagub Provinsi Papua dari Partai Golkar masih menyimpan tanda tanya besar, lantaran sesuai  hasil survey Partai Golkar yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Dr (HC) Barnabas Suebu SH (Rangking 1), Alex Hesegem SE (Rangking 2), Klemen Tinal (Rangking 3), HMS (Rangking 4). Tapi rumor yang berhembus  Barnabas Suebu terbentur aturan  tak  bisa mencalonlan diri ketiga kalinya.   Selanjutnya, Alex Hesegem belum secara resmi mendaftarkan diri kepada DPD Partai Golkar, walaupun yang bersangkutan adalah kader senior Partai Golkar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua mengaspirasikan menolak LKPJ Gubernur Provinsi Papua. Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya S.Th, M.Hum mengatakan, LMA Provinsi Papua menolak LKPJ Gubernur Papua ketika sidang paripurna LKPJ Gubernur Papua di Gedung DPRP, Kamis (23/6) lalu.  Penolakan ini lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, LKPJ APBD Tahun Anggaran 2010 tak menyentuh hasil temuan BPK RI pada 18 April 2011 terkait dana Otsus di Papua  dan Papua Barat, dimana ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran  selama kurun waktu 2002—2010 senilai Rp 28 triliun. Bahkan,  anggota BPK RI Rizal Djalil telah dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dikatakan, temuan BPK RI terkait penyimpangn penggunaan dana Otsus Papua. Pertama, pengeluaran dana Otsus tak didukung bukti valid senilai Rp 66 miliar. Dalam pemeriksaan tahun 2010-2011 ditemukan Rp 211 miliar tak didukung  bukti, termasuk realisasi belanja untuk PT TV Mandiri Papua dari  tahun 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tak sesuai ketentuan dan Rp 1,1 miliar  pertanggungjawaban perjalaan dinas menggunakan tiket palsu  serta temuan terdahulu belum sepenuhnya ditindaklanjuti  senilai Rp 354 miliar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Rincian kegiatan fiktif tersebut masing masing Detail Enginering Design PLTA Sungai Urumuka tahap III Rp 9,6 miliar dan Detail Enginering Design PLTA Sungai Mamberamo tahap II  Rp 8,7 miliar serta studi potensi energi terbarukan di 11 Kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Fasilitas Sosialisasi Angggota MRP periode 2010-2015 Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua tahun 2010, sedangkan bagian tindaklanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dana Otsus tahun anggaran 2008-2010 dedepositokan senilai Rp 1,85 triliun masing masing Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri  A09610 per Januari 2010. “Penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan  dengan  pasal 73 ayar 1 dan 2 Permendagri No 13 Tahun 2006. Kegiatan fiktif tersebut harusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan rakyat Papua,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Menurut dia, LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua sangat berbeda dengan kenyataan sehari hari. Hal ini berbeda dengan pidato Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada tanggal 6 November 2006 di hadapan sidang DPR Papua menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2006-2011 terkandung visi dan misi, Pembangunan Berkelanjutan sebagai Strategi Dasar, dan 6 prinsip dasar pembangunan. Pertama, Prinsip Kesinambungan, Keseimbangan, Efisiensi, Efektivitas, kemandirian dan akuntabilitas.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kedua, membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera melalui upaya  yang sungguh sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian kepada rakyat yang  hidup di kampung kampung, daerah daerah terpencil serta   rakyat miskin di daerah perkotaan. Ketiga, membangun Tanah Papua yang aman dan damai yang rakyatnya ikut serta memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi Hak Hak Asasi Manusia (HAM).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Meski tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, namun soal pelaksanaan pemilihan, sepertinya sudah tidak bergeser lagi, yakni disepakati 23 September 2011.  Demikian Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH usai       pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua dalam  rangka pembahasan LKPJ  Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 di DPR Papua, Kamis (23/6).  Menyoal  tentang siapa yang berwenang melakukan proses pendaftaran dan verifikasi cagub dan cawagub Papua,  dikatakan, semua UU  mesti disejajarkan tanpa mengorbankan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, sesuai Pasal 139 PP No 6/2005 ayat 1 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui DPR Papua oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang- kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR Papua atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan DPR Papua sebagaimana dimaksud pada atau (1) melakukan penjaringan bakal calon  Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan yang tertulis dari huruf a—huruf i. Huruf f sebelum menetapkan pasangan calon menjadi pasangan paling sedikit dua (2) pasangan calon, DPR Papua  meminta pertimbangan dan persetujuan MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagaimana diwartakan, yang membedakan DPR Papua dengan DPRD lain di Tanah Air adalah bahwa DPR Papua dalam  hal  pelaksanaan Pilkada mempunyai tugas dan  fungsi melakukan penjaringan terhadap bakal calon gubernur  dan wakil gubernur. Tugas dan  fungsi ini sesuai dengan amanat UU Otsus No 21 Tahun 2001 dalam hal penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur  dilakukan oleh DPR Papua  dan kemudian memperoleh rekomendasi berupa pertimbangan dan persetujuan dari MRP terhadap   bakal calon pasangan yang berkaitan dengan syarat Orang Asli Papua (Orpa).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lahirnya Pasal 139 PP No 6/2005 adalah hasil sinkronisasi antara UU Otsus No 21 Tahun  2001 dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa. Pertama, telah terjadi  amandemen ke 3 dari UUD 1945 yang mengamanatkan tentang pemilihan langsung Presiden dan Wapres. Kedua, amandemen ke 3 ini menjadi  dasar bagi UU No 32/204 untuk pemilihan gubernur, bupati/walikota pun dipilih secara langsung. Dalam kasus Papua  (2005-2006) sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1, UU No 21 Tahun 2001, DPR Papua mempunyai kewenangan untuk memilih  Gubernur dan Wagub. Tapi karena suasana sosio-psiko-politis pasca amandemen ke 3 tersebut dan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 dimana pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota  dilakukan secara  langsung oleh rakyat, sama seperti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maka dilakukan penyesuaian amandemen UUD 1945 maupun UU No 32 Tahun 2005(Binpa)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dijelaskan Ampnir, pembahasan anggaran RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ini baru dibahas dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 1 Juni bersama Badan Anggaran DPR RI, lalu dibahas juga oleh komisi VIII DPR RI. “Saya harap Semua pihak memahami, kami ini hanya mengkoordinasikan tetapi yang melaksanakan kegiatan adalah kementrian teknis. Dan kementrian pekerjaan umum juga telah membentuk Program Managemen Unit yang bertugas untu mengelola rencana RR,” kata ampnir. Dikatakan Ampnir, BPBD Papua Barat telah melakukan kegiatan earli atau pemulihan awal di Wasior dengan dana Rp 3 milyar dari usulan sebesar Rp 9 miliar. Dana tersebut sudah digunakan untuk pembersihan lingkungan dan untuk program air bersih, “sedangkan sisanya 40% belum keluar hingga kini masih menunggu pencairan anggaran dari pusat,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Pro dan kontra soal lahirnya Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) masih berlanjut dan diperkirakan akan terus berkepanjangan. Bahkan dengan adanya dualisme MRP tersebut diklaim menjadi ancaman bagi eksistensi orang asli Papua. Hal itu terungkap dalam seminar sehari yang dilegar Badan Eksekutif Mahasiswa, Rabu (22/6), kemarin.   Seperti diketahui,  menyikapi pecahnya institusi MRP (Majelis Rakyat Papua) setelah MRP Papua Barat dilantik oleh Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Rabu (22/6) menggelar seminar sehari, dengan mengambil thema ‘Dampak dualisme MRP bagi eksistensi Orang Asli Papua di atas Tanahnya Sendiri’.   Seminar yang digelar di Auditorium Uncen dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan yang didominasi para mahasiswa tersebut, menghadirkan dua orang pemateri, yaitu dari Dewan Adat Papua Fadhal Alhamid  dan Pastor Jong Jonga selaku tokoh agama.  Dengan dimoderatori Laus Rumayom.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Fadhal Alhamid mengatakan bahwa yang bahaya terkait dualisme MRP di Tanah Papua adalah, standar hak dasar orang Papua di Papua Barat dengan di Papua akan berbeda. Selain itu, menurutnya bahwa pembentukan MRP di Papua Barat, penuh dengan kepentingan, terkait konspirasi politik pemilihan Gubernur dan Wagub di Papua Barat. “MRP pernah membuat satu kesepakatan terkait satu kesatuan kultural dan ekonomi. Namun jika ada dua MRP, maka satu kesatuan kultural dan ekonomi tersebut terancam hilang,” ungkapnya saat memberikan materi secara lisan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagai konsekuwensinya,maka pertambangan nasional tahun 2011 75 persen dikuasai oleh investor asing,dan perbankan dikuasai asing sekitar 50 persen.Sedangkan industri telekomunikasi juga dikuasai asing 23,91 persen (smartfren Telecom),35 persen(Telkomsel),60 persen(Hutchinson),70,14 persen(Indosat),80 persen(XL Axiata)  dan 95 persen(Natrindo).Sedangkan industri kelapa sawit  juga sudah dilego kepada investor -investor asing, yang terdiri dari Guthrie Bhd,Malaysia seluas 167.908 hektar,Wilmar International Group,Singapore lahannya  seluas 85.000 hektar.Lalu Hindali-Cargill(AS) mengelola lahan seluas 63.455 hektar,Kuala Lumpur Kepong Bhd seluas 45.714 hektar,kemudian perusahan Belgia(Sipef group)30.952 hektar dan perusahaan Malaysia lainnya Golden Hope group sekitar 12810 hektar .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Karenanya meskipun Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur,namun dikelola bukan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga mereka tidak memperdulikan bangsa yang justeru tinggal disekitar jutaan hektar lahan kelapa sawit  atau pertambangan  minyak dan gas.Oleh sebab itu sudah pantas sekiranya bangasa Indonesia sering sekali  mengalami kelangkaan  minyak goreng atau minyak dan gas,dan jikapun ada harganya sudah melambung tinggi . Nah,hal ini tidak bisa dibiarkan lagi terus berlangsung,makanya sudah waktunya bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang bernyali tinggi namun profesional dan proporsional,yang mempunyai daya tawar-menawar tinggi dengan perusahan-perusahan asing yang sudah lama memeras bangsa Indonesia karena ketololan pemimpinnya.Jika tidak sekarang ,kapan lagi bung ?!  kita sudah muak dengan politisi busuk ,yang hanya getol korupsi  meras dan meras rakyat .Selamatkan Indonesia dari New Liberaslisme !.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Saya berharap, agar apa yang sudah diperoleh selama masa persiapan di Supiori, dan kegiatan didaerah lain, agar diperhatikan dengan baik, sehinga nantinya bisa diterapkan. Tunjukkan kemahiran yang telah diperoleh dalam Pramuka untuk nama keharuman Supiori,” ungkap Fred yang sebelumnya memberikan salam khas Pramuka kepada para kontingen Pramuka yang kebanyakan anak usia sekolah dasar dan menegah pertama di Supiori. Pramuka, kata Fred, merupakan kegiatan yang paling disukai anak-anak bahkan orang dewasa di hampir seatero manusia di Bumi, karena banyak ilmu yang dapat diperoleh dari kegiatan kepramukaan, mulai dari ketangkasan hidup hingga kedisiplinan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Padahal mereka (mantan kepala dinas) bukan dinonaktifkan melainkan mereka digeser ke staf ahli untuk bagaimana membantu mengatur Pemerintahan secara teknis agar berjalan lebih baik lagi. Dan, saya sendiri melihat kinerja Wabup cukup baik menjalankan amanahnya sebagai penjabat Bupati,” kata Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Marcelus K. Kimbiraka kepada wartawan terkait kisruh yang tengah terjadi di Pemkab Boven Digoel, Selasa (21/6). Secara resmi tongkat komando Bupati sementara ini diserahkan kepada Wabup, namun Bupati definitif tetap diharapkan ada secepatnya. Meski DPRD sendiri memiliki hak inisiatif dalam menentukan Bupati, tetapi DPRD harus menunggu keputusan Mahkamah Agung tentang status Bupati.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Luar biasa, Persipura Jayapura saat ini naik dari peringkat 264 menjadi peringkat  207 dunia. Hal ini  seperti dilansir oleh International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) dalam situs resminya, Tim Kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura saat ini berada di Peringkat ke 207 dunia, pada medio sebelumnya anak asuh Jacksen Tiago ini hanya berada di Peringkat 264. IFFHS sendiri adalah sebuah Federasi Internasional yang bertugas melakukan pendataan sejarah dan statistic klub di seluruh dunia berdasarkan data base yang diperoleh FIFA. Keberhasilan dalam peningkatan peringkat Persipura ini adalah sebuah kebanggaan lain yang telah ditorehkan oleh para prajurit muda Port Numbay sehingga semakin meninggikan derajat dan martabatat sepakbola Indonesia di kancah Internasional, terlebih lagi harkat dan martabat orang Papua terangkat dengan prestasi ini. “Ini adalah bukti dari kerja keras yang telah dilakukan oleh anak-anak Papua, semoga hal ini juga bisa membuka mata public sepakbola Indonesia yang belum sepenuhnya mengakui kehebatan anak-anak Papua,” ungkap pengamat dan pelatih sepakbola Papua, Ferdinand Fairyo.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai lemah dalam melaksanakan perintah UU Otsus No 21 Tahun 2001. Akibatnya, pelaksanaan  UU Otsus di Papua mengalami hambatan.  Pasalnya, sejumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Otsus ternyata hanya sebagian yang telah dibuat pemerintah daerah, baik DPR Papua, MRP maupun Gubernur. Selebihnya belum dilakukan. Hal ini disampaikan Researcher The House of Representantives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) Riris Katharina ketika dihubungi usai melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRP Jan Ayomi S.Sos di ruang kerjanya, Senin (20/6).   Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat  sampai sejauh mana implementasi UU Otsus Nor 21 Tahun 2001 di Papua, khususnya  dari sisi peran lembaga perwakilannya yaitu DPRP dan MRP. Ditanya apa yang diharapkan dari kegiatan ini, dikatakan pertama pihaknya sangat mengharapkan mendapat data riil tentang pelaksanaan Otsus. Karena ternyata selama ini Tim Pemantau Otsus DPR RI  sangat sulit mendapatkan data yang akurat mengenai berapa sebenarnya jumlah  peraturan   pelaksanaan yang sudah dibuat maupun yang belum di buat oleh DPRP dan Gubernur. Kedua, pihaknya ingin mencari tahu  apa sebenarnya yang menjadi masalah di daerah ini, sehingga pembuatan peraturan pelaksanaan itu terhambat, apakah pihak Gubernur, DPRP atau MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Hasil rapat tanggal 25 Mei yang dihadiri oleh seluruh anggota dari tiga unsur menyatakan pandangan bahwa MRP hanya ada satu dengan tiga unsur pimpinan. Namun untuk sekretariat yang di bagi dua. Dan SK-nya telah di tandatangani oleh Sekretaris Majelis,” jelas Eduard Sangkek kepada wartawan sesaat sebelum bertolak ke Jayapura, Papua. “Sikap 27 anggota MRP asal wilayah pemilihan Papua Barat sangat disesalkan. Berangkat secara diam-diam ke Provinsi Papua Barat tanpa ada surat resmi dari pemerintah provinsi setempat. Dan angenda kerja mereka pun tak jelas. Tiba-tiba tanggal 2 Juni telah mendeklarasikan pembentukkan MRP Papua Barat,” katanya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Manokwari- Diduga berawal dari kasus asusila, menyebabkan bentrok massal di Manokwari Provinsi Papua Barat. Aksi saling serang warga ini terjadi Senin sekitar pukul 15.45 WIT kemarin, mengakibatkan beberapa rumah warga di Sanggeng Dalam hancur. Kaca-kaca berguguran setelah sekelompok warga yang belum diketahui dari mana asalnya tersebut, menyerang warga di wilayah itu. Aksi penyerangan yang dilakukan tersebut, menyebabkan sebagian warga di Sanggeng Dalam harus berusaha menyelamatkan diri. Sebagian besar mereka mengungsi ke tempat yang aman, sementara lainnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 menit lamanya. Ulah main hakim sendiri dari sekelompok warga Manokwari tersebut, menyebabkan polisi harus turun tangan. Sekitar puluhan personil dari Polres Manokwari bergerak langsung menuju TKP. Pengepungan oleh aparat yang turun dengan senjata lengkap itu pun digelar. Dan alhasil, polisi berhasil meringkus sebanyak 65 warga yang diduga melakukan penyerangan. Setelah diringkus satu persatu akhirnya digelandang ke Mapolres Manokwari untuk selanjutnya diinterogasi.  Pantauan wartawan Koran ini, proses interogasi itu dilakukan oleh puluhan personil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari, di Teras Aula Mapolres Manokwari. Hingga berita ini diturunkan, proses interogasi disertai foto sebanyak 65 orang tersebut dilakukan satu persatu oleh polisi. Kapolres Manokwari AKBP Agustinus Supriyanto, dalam keterangannya kepadda wartawan kemarin menjelaskan, penahanan terhadap 65 orang tersebut, dua diantaranya perempuan terkait perngrusakan rumah dan kendaraan. “Jadi awalnya kejadian ini bermula dari kasus asusila dan penganiayaan. Untuk itu saat ini kita masih dalam pendalaman terhadap kasus ini. Pemeriksaan akan tetap kita lakukan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada teman-teman,” ujar Kapolres.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Hal ini membantah sebuah Sumber. Yang menyebutkan bahwa saat ini Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Adanya kabar  yang menyebutkan DPP PDIP telah secara resmi  memberikan rekomendasi kepada Dr (HC) Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem SE untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016 yang dijadwalkan digelar 26 September mendatang, ternyata dibanta Ketua Fraksi PDIP  di DPR Papua Drs Marcus Mirino SH MH ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum memberikan rekomendasi resmi kepada Cagub dan Cawagub Provinsi Papua, termasuk Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem. Namun demikian, untuk rekomendasi kepada Cagub dan Cawagub adalah kewenangan DPP PDIP untuk memutuskan setelah diusulkan DPD PDIP Provinsi Papua.  Sebuah sumber terpercaya menandaskan, DPD PDIP Provinsi Papua, DPD Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua  (3 kursi di DPR Papua) serta Partai Kedaulatan Provinsi Papua (3 kursi di DPR Papua)  telah membahas bersama guna memberikan rekomendasi kepada   Barnabas Suebu dan Alex Hesegem untuk maju dalam Pilgub Provinsi Papua. Sumber itu juga menambahkan, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Agenda besar Washington -NED(Natonal Endowment for Democracy)yang dibiayai Gedung Putih itu kini menjadi pemain utama di kawasan Timur Tengah,serta akan merambah keseluruh dunia muslim.Karena program NED tersebut sudah di rancang sedemikian rupa supaya semua pemerintahan negara-negara muslim disesuaikan dengan demokrasi gaya Paman Sam,sehingga semua kepentingannya tetap terjamin dikawasan-kawasan teresebut.Proyek itu meliputi negara -negara yang mayoritas populasinya muslim dari Pakistan,Afghanistan ,Asia Tengah,Timur Tengah,Afrika Utara ,Afrika Barat,Afrika Timur ,dan tidakmmustahil juga Asia tenggara.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pada tahun 2009 sebelum Barack H.Obama mengunjungi Mesir,untuk bertemu Husni Mubaraq,Menlu AS  Hillary Clinton mengumpulkan sejumlah aktifis muda Mesir di Washington  dibawah naungan Freedom House ,yang menamakan diri sebagai organisasi yang bergerak pada hak asasi manusia yang berbasis di Washington dengan rangkaian sejarah panjang keterlibatannya dalam berbagai aktifitas mendalangi perubahan rejim-rejim yang di sponsori Gedung Putih,yang kini secara aktif terlibat dalam hal serupa di kawasan-kawasan dunia muslim.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebagai arsitek dan direktur pertama NED,Allen Weinstein yang mengatakan kepada koran Washington Post tahun 1991  ,bahwa “Banyak yang kita lakukan hari ini ,telah dilakukan secara terselubung 25 tahun yang lalu oleh CIA”,demikian kata tokoh Freemasonry dan Zionisme politik tersebut.Kemudian coba kita lihat siapa-saja yang duduk dalam jajaran NED tersebut.Frank Carlucci,mantan Menteri Pertahanan dan Deputi kepala CIA.Kemudian Jenderal Wesley Clark,pensiunan dari NATO,dan ia sebagai “Warhawk” Zalmay Khalilzad,arsitek invasi George W.Bush  ke Afghanistan dan Iraq.Sedangkan anggota NED lainnya juga seperti Vin Weber,salah seorang pimpinan satuan independen atas Arab.Ia juga sebagai perancang kebijakan luar negeri AS terhadap reformasi di dunia bersama mantan Menlu AS berdarah Yahudi,Madeleine  Albright.Wanita ini sebagai salah seorang  anggota pendiri  lembaga think-tank Project for a New American Century dengan  Dic Cheney dan Donald Rumsfeld,yang menganjurkan pemaksaan perubahan rejim di Iraq tahun 1998 .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kononnya NED ini adalah lembaga swasta  non pemerintah,yayasan non profit ,namun menerima alokasi tahunan untuk peroyek internasional dari Kongres  AS.Memang NED sangat tergantung kepada para pembayar pajak AS untuk semua pendanaannya ,tetapi karena NED bukaninstansi pemerintah,maka ia tidak tunduk pada pengawasan Kongres.Sehingga  tidak diketahui berapa dana yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam proses menciptakan dunia ini sesuai dengan kepentingan AS dan sekutunya tersebut.Dana  disalurkan keberbagai kawasan target melalui empat yayasan berikut: National Democratic Institute for International Affairs(NDIIA)yang terkait erat dengan Partai Demokrat ,partainya Barack H.Obama.Kemudian Institute International Republic(IIR)yang juga terkait dengan Partai Republik  yang sekarang  mendominasi Kongres dan Senat AS.The American Center for International Labor Solidarity yang terkait dengan AFL-CIO (federasi buruh AS)  dan Departemen Luar Negeri AS.Selanjutnya,Center for International Private Interprise(CIPE)yang sangat erat kaitannya dengan Kadin-nya AS,yakni US Chamber of Commerce.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Oleh sebab itu,maka pergolakan di kawasan Timur Tengah kelihatannya masih berkepanjangan sampai rejim-rejim yang tidak disukai oleh AS dan Israel bisa dirontokkan,sehinnga semua kepentingan Washington dan sekutunya akan tetap terjamin.Untuk itulah,maka perlu segera Washington dengan semampunya akan menrealisasikan konsep “Timur Tengah Raya”atau”Timur Tengah Baru”yang seirama dengan konsep yang sejak lama dikembangkan oleh Freemasonry -Zionis Israel,yakni Israel Raya dari Lembah Sungai Nil (Mesir)sampai Lembah Sunagi Tigris-Euprat di Iraq  .

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Kepada seluruh kepala SKPD agar segera menyerahkan nama-nama PNS Pemkab Supiori yang melaksanakan ijin belajar atau tugas belajar disertai nama pejabat yang memberi ijin atau yang menugaskan,” tegas Fred melalui surat edaran Bupati Supiori Nomor 602/278/SET, kepada masing-masing SKPD, Kamis lalu. Bupati Fred juga meminta seluruh kepala SKPD untuk melaporkan daftar nama PNS yang melakukan mutasi baik ke luar maupun masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori yang sampai saat ini prosesnya tertunda atau bermasalah.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA – Pemain-pemain sepakbola Papua kembali harus mengurungkan niatnya untuk unjuk gigi pada partai perang Bintang yang akan diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura, 29 Juni 2011 nanti, pasalnya dari 64 pemain yang dinominasikan oleh PT. Liga Indonesia melalui Badan Liga Indonesia tidak ada satupun pemain atau anak Papua yang terdapat di dalamnya. Selain Persipura, tim dari Papua yang ikut berlaga di ajang ISKL adalah Persiwa wamena, sementara pemain Persiwa Wamena yang masuk nominasi pemain pada perang bintang adalah, Ferdinand Sinaga dan Boakay Edi Foday. Menanggapi kondisi ini, pengamat dan mantan pemain Persipura, Daud arim, berpendapat bahwa, “Jangan karena Persipura sudah juara jadi pemain Papua yang lain diabaikan, itu tidak boleh, kita masih bisa lihat beberapa pemain asal Papua yang bermain di klub luar, seperti Elie Aiboy, Engelbert Sani, Ruben Sanadi dan lain-lain, sedangkan pemain Persiwa, masih ada Yesaya Desnam, Habel Satya, Isak konon”, ungkap Daud Arim.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Senada dengan Daud Arim, Abdul haji Mayor, yang juga eks pemain Persipura, menganggap bahwa, hal tersebut membuktikan bahwa Tim yang menentukan pemain-pemain itu belum jeli dan professional, “Jelas mereka kurang professional, bayangkan saja, dari mana dasarnya mereka memasukan sebelas pemain Sriwijaya FC ? apa hebatnya pemain-pemain itu, indikasinya adalah saat ini Sriwijaya berada di peringkat berapa ? kenapa pemain Sriwijaya banyak sekali ?, mudah-mudahan  kedepan mereka bisa lebih jeli melakukan pemantauan pemain”, ungkap pemain yang semasa bermainnya sangat lincah itu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA— Pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat  di Manokwari Rabu (15/6),   terus menuai sorotan. Kali ini, giliran Ketua DPR Papua Drs John Ibo MM memberikan tanggapannya.  Menurut John Ibo,  terkait pelantikan MRP Papua Barat tersebut, DPRP  merencanakan akan membahasnya dengan  MRP yang sah  guna membubarkan MRP Papua Barat. Selanjutnya, DPR segera melakukan paripurna-paripurna istimewa guna memutuskan pembubaran DPRP.  Dia mengatakan, pihaknya akan meminta agenda-agenda sidang DPRP sementara ditunda guna membahas tentang pertimbangan membubarkan MRP,  serta segera membuka sidang Non APBD untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi- Fraksi DPRP  guna memberikan pertimbangan pembubaran MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Masalahnya, kalau yang menggerakkan itu mayoritas adalah Swasta Nasional, mungkin masih bisa dipahami dan diterima. Tetapi manakala yang terjadi sebaliknya, justru Swasta Asing yang dominan menguasai kehidupan perekonomian Nasional, dengan menyisihkan perekonomian rakyat dan peran Swasta Nasional, hal itu yang patut dipertanyakan kepada Elit dan Pemimpin di Negeri ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu sama saja bentuk poenjajahan ekonomi model baru, atau Neo-Kolonialisme dengan memakai model Neo-Liberalisme.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

JAYAPURA—Pelantikan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua Papua Barat  (MRP PB)  oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi hari Rabu (15/6) mendapat reaksi dari Gubernur Provinsi Papua, DR (HC) Barnabas Suebu, SH dan kalangan DPR Papua. baik Gubernur maupun DPR Papua sangat tidak setuju dengan pelantikan MRP PB yang dinilai ilegal tersebut.  Menurut Suebu, pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat tersebut  merupakan sebuah masalah baru, karena tidak diatur dalam UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.  “Di dalam aturan UU MRP tidak ada pasal yang mengatur mengenai pembentukan MRP Papua Barat,” tandasnya  kepada wartawan di Gedung Negara, Kamis (16/6).  Menurutnya, MRP Papua Barat tidak seharusnya dibentuk. Pasalnya, sesuai aturan tidak ada yang namanya pembentukan dua MRP, jadi pembentukan MRP Papua Barat menjadi pertanyaan apakah sudah sesuai Undang-Undang Otsus atau belum.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Untuk diketahui anggota MRP telah dilantik beberapa beberapa waktu lalu Pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pasalnya, pelantikan itu hanya didasarkan pada peraturan menteri yang kedudukannya jauh lebih rendah dari sebuah undang-undang sehingga itu  jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, sebab dalam Undang-Undang Otsus hanya menyebutkan satu MRP bukan dua MRP.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Karena itu, tambahnya, pembentukan MRP Papua Barat ini  perlu disikapi secara legal dan bukan ilegal karena provinsi induk sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik kepada DPRP maupun Gubernur. Apabila sudah dilakukan pelantikan MRP Papua Barat, maka hal ini  tak akan seiring dan seirama sesuai UU Otsus No 21 Tahun 2001 karena anggota MRP yang sah adalah 75 orang. Kalau diajukan dan ternyata diplenokan oleh hanya setengah anggota MRP. Ini juga menjadi dilema hukum sehingga pihaknya menyikapi kekhususan Papua ini jangan serta merta menjalankan sistim pemerintahan dengan tanpa berlandaskan hukum serta meninggalkan etika dan kode-kode etik terkait dengan menuju pada pemerintahan yang baik kedepan.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“ Kami yakin pemilukada kali ini penuh dengan rekayasa dan konspirasi bahkan ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota KPUD, padahal jika merujuk pada peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 netralitas anggota KPUD harus dijaga, fakta dilapangan menunjukan ada beberapa oknum anggota KPUD Supiori secara terstruktur telah berkonspirasi dengan memihak salah satu kandidat tertentu,” kata anggota Tim pemenang nomor urut tiga (3)Fred Manufandu-Yan Imbab (MENIMBA), Saly Maskat S.sos kemarin(29/9).

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Selain itu, Bukti keberpihakan anggota KPUD kabupaten Supiori kepada kandidat tertentu mulai terlihat pada hasil Pleno KPUD kabupaten Supiori dimana mereka(KPU) menolak usulan penghitungan kotak suara ulang di sejumlah TPS yang dinilai terjadi pengglembungan suara. Karena itu, melalui gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi(MK) pihaknya berharap ada keadilan terutama bagi konstituen kami maupun rakyat Supiori secara menyeluruh. “ Siapa takut pilkada Kabupaten Supiori akan berlanjut ketahap dua jika perolehan suara kami tidak mencapai 30 persen, namun fakta di lapangan menunjukan perolehan suara kami telah tembus mencapai 32 persen, namun ada konspirasi sehingga pleno KPUD kemarin suara kami dipangkas, di typex dan lain sebagainya sehingga hasilnya hanya 28,7 persen. Dan untuk itu kami berharap agar masyarakat di Supiori selalu Yakin bahwa Fred Manufandu- Yan Imbab adalah Bupati dan Wakli Bupati pilihan bagi seluruh rakyat Supiori,” ungkapnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 (Menimba) merasa  keberatan dan dirugikan terhadap hasil pleno KPU dan saat ini telah melakukan gugatan ke MK, begitupun sebaliknya pasangan nomor urut 5 (MEKAR) saat ini telah mendaftarkan gugatan ke MK karena merasa perolehan suaranya lebih banyak dari pada perolehan pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes yang secara sepihak ditetapkan KPU untuk mendampingi  pasangan nomor urut 3 (menimba) pada pemilukada Kabupaten Supiori putaran kedua.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Namun dari semua Pemilukada di Indonesia, Pemilukada di Kabupaten Supiori tahun 2010 ini memiliki keunikan dan patut dijadikan sebagai contoh bagi para pembuat kebijakan di Jakarta. Me­ngapa demikian? kare­na pulau berpenduduk paling sedikit di Povinsi Papua berdasarkan data SP 2010 yang hanya dihuni limabelas ribu jiwa itu dengan total ternyata diajang musim Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun ini, ada enam kandidat kepala daerah yang “menjual diri” pada masyarakat Supiori untuk dipinang menjadi orang nomor satu dengan total pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Supiori hanya 11.141 pemilih.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Akan tetapi jika hal ini didasarkan pada kondisi wilayah maka KPU maupun para pihak yang berkompoten di wilayah tersebut harus bisa menentukan sikap, pasalnya Undang-Undang yang mengharuskan calon kepala daerah harus mendapatkan tigapuluh persen dukungan dari total pemilih itu, dibuat dengan asumsi bahwa jumlah penduduk di masing-masing daerah kabupaten/kota tidak kurang dari limapuluh ribu jiwa, sehingga Supiori yang total penduduk 15 ribu jiwa dengan jumlah 11.141 pemilih menjadi bagian yang masuk dalam tata aturan tersebut alias ikut ramai saja.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Setelah dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Jayapura, selanjutnya adalah pembacaan deklarasi yang dipimpion Pdt. Yulius Mano. Deklarasi yang berisi empat poin tersebut adalah : 1. Melaksankaan kampanye secara santun dan bermartabat. 2. Patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Saling menghargai dan menghormati sesama calon Walikota dan Wakil Walikota,sesama tim kampanye, saling menjaga dan memelihara atribut dan simbol-simbol masing-masing pasangan calon. 4. menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Jayapura menuju terwujudnya Papua zona damai. 5. siap untuk terpilih dan tidak dipilih.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktifdanfasilitas nuklir lainnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Untuk menaikan performa kekuatan militer Republik Indonesia kita bisa meniru militer Iran,Korea Utara,India,Pakistan. Yaitu dengan membuat/memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN serta kawasan Australia.Makin sering kita lakukan uji coba daya jangkau rudal akan menaikan pamor & harga diri bangsa INDONESIA. DEPHANKAM harus bisa menujukan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat high technologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian alat & senjata pertahanan negara dari negara lain dimana syarat-syarat pembelian senjata selalu ada perjanjian yang berkaitan dng hak asasi manusia dan yg paling parah kena sanksi embargo pembelian suku cadang ya sudah matilah kita.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Seperti diketahui roket RX-420 ini menggunakan propelan yang dapat memberikan daya dorong lebih besar sehingga mencapai 4 kali kecepatan suara. Hal itu membuat daya jelajahnya mencapai 100 km. Bahkan bisa mencapai 190 km bila struktur roket bisa dibuat lebih ringan. Yang punya nilai tambah tinggi ini adalah 100% hasil karya anak bangsa, para insinyur Indonesia. Begitu pula semua komponen roket-roket balistik dan kendali dikembangkan sendiri di dalam negeri, termasuk software. Hanya komponen subsistem mikroprosesor yang masih diimpor. Anggaran yang dikeluarkan untuk peluncurannya pun “cuma” Rp 1 milyar. Kalah jauh dengan yang dikorupsi para anggota DPR untuk traveller checks pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang lebih dari Rp. 50 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan korupsi BLBI yang lebih dari Rp. 700 trilyun.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Mengapa malah menjadi buah bibir di Australia, Singapura dan Malaysia? Karena keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama Nano Satellite sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Bila ini terlaksana Indonesia akan menjadi negara yang bisa menerbangkan satelit sendiri dengan produk buatan sendiri. Indonesia dengan demikian akan masuk member “Asian Satellite Club” bersama Cina, Korea Utara, India dan Iran.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Nah kekhawatiran Australia, Singapura dan Malaysia ini masuk akal, bukan? Kalau saja Indonesia mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan macam-macam tergantung kesepakatan rakyat Indonesia. Maka otomatis pekerjaan ecek-ecek bagi Indonesia untuk mampu meluncurkan roket sejauh 190 km untuk keperluan militer bakal sangat mengancam mereka sekarang ini pun juga!!! Kalau tempat peluncurannya ditempatkan di Batam atau Bintan, maka Singapura dan Malaysia Barat sudah gemetaran bakal kena roket Indonesia. Dan kalau ditempatkan di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur, maka si OKB Malaysia tak akan pernah berpikir ngerampok Ambalat. Akan hal Australia, mereka ada rasa takutnya juga. Bahwa mitos ada musuh dari utara yakni Indonesia itu memang bukan sekedar mitos tetapi sungguh ancaman nyata di masa depan dekat.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kalau para ekonom Indonesia antek-antek World Bank dan IMF menyebut pesawat-pesawat buatan PT. DI ini terlalu mahal dan menyedot investasi terlalu banyak (“cuma” Rp. 30 trilun untuk infrastruktur total, SDM dan lain-lain) dan hanya jadi mainannya BJ Habibie. Tetapi mengapa Korea Selatan dan Turki mengaguminya setengah mati? Turki dan Korsel adalah pemakai setia CN 235 terutama versi militer sebagai yang terbaik di kelasnya. Inovasi 40 insinyur-insinyur Indonesia pada CN 235 versi militer ini adalah penambahan persenjataan lengkap seperti rudal dan teknologi radar yang dapat mendeteksi dan melumpuhkan kapal selam. Jadi kalau mengawal Ambalat cukup ditambah satu saja CN235 versi militer (disamping armada TNI AL dan pasukan Marinir yang ada) untuk mengusir kapal selam dan kapal perang Malaysia lainnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Nah, jadi musuh yang sebenarnya ada di Indonesia sendiri. Yakni watak orang Indonesia yang tidak mau melihat orang Indonesia sendiri berhasil. Karya insinyur-insinyur Indonesia yang hebat dalam membuat alutsista dibilangin orang Indonesia sendiri terutama para ekonom pro Amerika Serikat dan Eropa: “Mending beli langsung dari Amerika Serikat dan Eropa karena harganya lebih murah”. Mereka tidak berpikir jauh ke depan bagaimana Indonesia akan terus tergantung di bidang teknologi, Indonesia hanya akan menjadi konsumen teknologi dengan membayarnya sangat mahal terus menerus sampai kiamat tiba.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kalau ada kekurangan yang terjadi dengan industri karya bangsa sendiri, harus dinilai lebih fair dan segera diperbaiki bersama-sama. Misalnya para ahli pemasaran atau sarjana-sarjana ekonomi harus diikutsertakan dalam team work. Sehingga insinyur-insinyur itu tidak hanya pinter produksi sebuah pesawat tetapi setidaknya tahu bagaimana menjual sebuah pesawat itu berbeda dengan menjual sebuah Honda Jazz. Kalau ada kendala dalam pengadaan Kredit Ekspor sebagai salah satu bentuk pembayaran, tolong dipecahkan dan didukung oleh dunia perbankan, agar jualan produk sendiri bisa optimal karena akan menarik bagi calon pembeli asing yang tak bisa bayar cash.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebab bila niat baik ini tidak secara resmi diketahui Pemerintah Daerah khusus Gubernur dan para Bupati di Papua, akan sangat berbahaya, sebab  penujukan yang jelas tentang siapa dari Pihak Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan Komunikasi Konstruktif ini penting diketahui public di Papua, sebab bisa  saja ada  oknum oknum tertentu yang mengtasnamakan Pemerintah pusat datang ke Papua dan mengaku sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga dirinya  berharap kalau benar komunikasi itu akan dibuat SBY, sebaiknya ada penunjukan serta format yang jelas bahwa presiden angkat siapa misalnya untuk lakukan komunikasi konstruktif tersebut.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Menurut dia,  pejabat pejabat yang akan dilantik antara lain, Eliezer Renmaur  yang sebelumnya menjabat Asisten I Setda Provinsi Papua dilantik menjadi  Pjs  Walikota Jayapura,  Ch  Rumbiak  Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua  dilantik menjadi   Pjs Bupati Memberamo Tengah, Washinton Turnib Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlin­dungan Setda Provinsi Papua Pjs  Bupati Tolikara, Alex Rumaseb Kepala Bapeda  Provinsi Papua menjadi  Pjs  Bupati Merauke, Jhony Way  salah seorang pejabat di Dinas Kehutanan Provinsi Papua menjadi  Pjs Bupati Lani Jaya, serta   Yosua  Awaltouw  Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Provinsi Papua  menjadi Pjs Bupati  Sarmi.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Terkait pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho para kandidat, menurut Ketua Pokja KPU Kota Jayapura Marinus Yaung, sesuai aturan KPU maka setelah 3 hari pengundian Nomor Urut para kandidat   maka baliho dapat dipasang.  Namun  lantaran 2 kandidat masing masing Thobias Solossa—Haryanto dan Fredrik Toam—Jimmy Ansanay baru dapat dilaksanakan Selasa (7/9) atau menjelang Hari Raya Idul Fitri seharusnya baliho dapat dibuka pada Rabu (15/9). Tapi aturan ini malah dilanggar para kandidat yang  lebih dahulu memasang baliho.  Karena itu untuk  menertibkannya, maka  Panwaslu Kota Jaya­pura mengirim surat teguran kepada para kandidat untuk mencabut kembali baliho tersebut.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

“Kita berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp 42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga  Daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,”.,” ungkap Lukas Enembe dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah Papua di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Kamis 25 Maret 2010.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Seperti Yang dirilis Harian Bintang Papua hari ini bahwa perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebelumnya perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri. (hen)

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Dalam hal ini TNI sebagai ujung tombak untuk menjaga kedaulatan NEGARA INDONESIA memang masih bisa diandalkan walaupun penuh dengan kekurangan dan keterbatasan terutama dalam hal perlengkapan. Pendapat “Man behind The Gun” memang benar adanya karena sehebat apapun senjata tanpa didukung kemampuan pemakainya akan percuma saja. Namun “Man Without The Gun” akan akan lebih percuma lagi karena jaman telah berubah, sekarang ini adalah era ilmu dan teknologi yang menuntut keseimbangan antara kemampuan manusia dan alat untuk menunjangnya.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lihat saja INDONESIA oleh ( ) masuk dalam 13 besar kekuatan militer dunia (Dominan Karena Faktor Jumlah penduduk dan luas wilayah) namun faktanya Malaysia berani mengusik keamanan INDONESIA dengan profokasi-profokasi di Ambalat, padahal notabene Malaysia adalah negara kecil dan tidak masuk dalam 40 besar kekuatan militer dunia, karena siapapun tahu persenjataan Malaysia sekarang ini jauh lebih baik dari INDONESIA. Ini merupakan bukti bahwa Tanpa Teknologi pertahanan yang memadai suatu Negara akan menghadapi kendala untuk menjaga keamanan Negara sendiri.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sebenarnya INDONESIA bisa memenuhi Teknologi pertahanannya dengan membeli dari Negara-negara yang sudah mapan secara teknologinya namun hal itu akan memiliki keterbatasan. Teknologi pertahanan adalah salah satu teknologi yang sangat penting dan sangat sensitive bagi tiap-tiap Negara sehingga teknologi ini sangat dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Jadi walau banyak Negara yang membuat senjata untuk diekspor tapi hamper semua menurunkan teknologi mereka kurangi dari apa yang mereka sendiri pakai. Serta tidak jarang dari para Negara pengekspor senjata tersebut menambahkan syarat penjualan untuk melindungi kepentingan mereka. Suatu contoh INDONESIA pernah mengalami embargo senjata dari AS dan sekutunya yang mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan INDONESIA.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Otak dibelakang semua teror ini adalah Dr Azzahari Husein, Noordin M Top, yang keduanya adalah warga negara malaysia. Lalu kenapa mereka tidak melakukan pengeboman di Malaysia kalau alasannya ingin melenyapkan Amerika dan kaum kafir ? Di Malaysia ada pusat perjudian Genting highlands, di Malaysia banyak turis asing sejak mereka gencar berpromosi dengan Truly Asianya. Semua yang dijadikan sasaran teroris, Hotel JW Marriott, Hotel Ritz Carlton dan Kedutaan Amerika serta Australia, semuanya juga memiliki cabang di Malaysia, kenapa Indonesia yang di bom ?

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Sekedar informasi bahwa Malaysia terobsesi menjadikan Negaranya Pusat Kebudayaan se-Asia. Saat Malaysia merebut sipadan dan Ligitan dari Indonesia, dimaksudkan untuk menandingi Bali ? kenapa kedutaan Australia di Indonesia yang di Bom? mengapa bukan Amerika? Karena hubungan antara Indonesia dan Australia yang kurang akur, tetapi walaupun sering terjadi konflik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia-Bali banyak yang berasal dari Australia dan korban Bom Bali terbanyak adalah warga Australia, dengan mengebom kedutaan Australia di Indonesia, Malaysia berharap akan terjadi konflik antara Indonesia dengan Australia, Malaysia berharap bisa meraup wisatawan dari Australia yang mengeluarkan Travel warning dan mengalihkan wisatanya dari Indonesia. Dari sejumlah korban yang berjatuhan akibat teror bom di Indonesia tidak ada satu orangpun warga negara Malaysia yang menjadi korban.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Negara yang selamat dari Resesi Global di Asia hanya 3 negara (Indonesia, China & India). Malaysia anjlok dengan pertumbuhan ekonomi minus 6%!. Produk andalan mereka (Kelapa sawit dan karet harganya anjlok di pasar dunia. mereka harus mencari sumber baru). sumber baru itu bernama Ambalat. Lepas pantai ambalat menyimpan banyak cadangan minyak bumi yang nilainya luar biasa. Karena berada di Indonesia, maka malaysia mencoba melakukan provokasi kepada Indonesia dengan harapan Indonesia merespon dan menyerang terlebih dahulu, kalau sudah demikian dan terjadi perang terbuka, maka Malaysia akan mengadukannya kepada Mahkamah Internasional.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Mengapa di lakukan 17 Juli? mengapa tidak tanggal 19/20 ketika MU sudah berada di Hotel Ritz Carlton ? mengapa dilakukan di saat pagi hari ? karena yang diincar adalah kegiatan CEO Breakfast meeting yang berlangsung. Meeting itu merupakn pertemuan rutin yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan TAMBANG yang ada di Indonesia, tujuannya memberikan image kepada dunia bahwa Indonesia bukan tempat yang aman untuk berinvestasi dan berharap pengerjaan blok Ambalat pertambangan, akan jatuh ke tangan mereka.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Adalah Lokananta, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam usaha dokumentasi, meyakinkan publik bahwa lagu ‘Terang Bulan’ adalah lagu milik bangsa Indonesia yang telah dijiplak dan hanya diubah syairnya oleh Malaysia untuk dijadikan lagu kebangsaan. “Introduksi maupun nadanya sama persis. Hanya temponya diubah sedikit. Sedangkan syairnya diubah disesuaikan untuk kebutuhan negara Malaysia. Syairnya semula sangat umum karena memang itu lagu hiburan, diubah menjadi sangat patriotik,” ujar Kepala Perum Lokananta Surakarta, Ruktiningsih, Jumat 28 Agustus lalu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lagu Terang Bulan sebenarnya tak diketahui penciptanya. Lagu tersebut pertama kali dinyanyikan secara kor di Radio Republik Indonesia Jakarta pada 1956. Lagu tersebut kemudian dipindahkan ke piringan hitam di perusahaan rekaman Lokananta, yang kini merupakan salah satu cabang Perum Percetakan Negara RI, pada 1965. “Kedua lagu tersebut sangat identik dan sangat mirip, terutama dalam hal introduksi, nada, dan tempo lagu,” kata Ruktiningsih. Ruktiningsih menjelaskan, Negaraku hanya mengubah syair Terang Bulan. Musik pengiring Negaraku dimodifikasi dengan sentuhan orkestra. Adapun lagu Terang Bulan diiringi musik sejenis keroncong.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Konsultan hukum Lokananta, Jaka Irwanta, menceritakan, Presiden Soekarno pernah menghadiahkan piringan hitam lagu Terang Bulan kepada pemerintah Malaysia saat belum merdeka. “Namun, itu hanya hadiah, bukan untuk dijiplak,” katanya. Dalam situs , lagu kebangsaan Malaysia Negaraku disebut memang diperkenalkan oleh orkes Indonesia. Berdasarkan cerita Raja Kamaruzzaman, putra Raja Mansur–Sekretaris Khusus Penguasa Kesultanan Perak pada 1887-1916, Sultan Idris Murshidul’azam Syah–lagu Terang Bulan disajikan oleh sebuah orkes dari Indonesia saat menggelar pertunjukan di Singapura. Setelah Negaraku ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, lagu Terang Bulan masih diperdengarkan dalam acara masyarakat di Indonesia pada masa itu.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Tak cuma sering mengklaim budaya Indonesia seperti tari pendet, wayang, angklung, keris dan sebagainya, Malaysia ternyata sudah membeli semua karya sastra dan budaya dari Kepulauan Riau dan Mentawai. Hal ini diungkapkan oleh pegiat masyarakat nusantara Bondan Gunawan Sabtu 29 Agustus kemarin dalam sebuah acara diskusi. Bondan menilai, langkah Malaysia yang membeli karya sastra dan budaya Indonesia dapat dikategorikan teror budaya. Malaysia telah mendeklarasikan perang budaya terhadap Indonesia.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

jika kita kembali lagi ke masa silam saat Islam mulai masuk ke pelosok dan pesisir nusantara, beberapa bangsawan yang tidak eksis di wilayah seperti Sulawesi yang dikuasai oleh Kerajaan Goa Bugis-Makassar, dalam epos lagaligo para bangsawan Kerajaan Luwu melakukan perantaun di tanah Malaysia. Para Melayu yang tidak eksis di daerah Minang dengan adanya kerajaan Sumbar, juga merantau ke Malaysia, dan runtuhnya kerajaan Majapahit membuat beberapa raja merantau ke tanah Bali bagi yang beragam Siwa, Hindu-Budha, sedangkan etnis Jawa yang sudah memeluk Islam yang berada di pesisir pantura mereka juga merantau ke Malaysia.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Artinya apa makna dari lakon sejarah ketika eksodus etnis ini terjadi ke wilayah Malasyia sekitar abad 17, Malaysia kontemporer saat ini ketika mereka kembali akan mengukuhkan jati diri akar budayanya sebagai lambang supremasi promosi pariwisata, mereka menemukan berasal dari leluhur para pelarian yang kecewa dan tergusur di tanah nusantara pada masa itu. Tentu secara mistik ini adalah luka lama dan dendam sejarah yang perlu diraih kembali demi keagungan leluhur mereka, secara psikologis dan kosmologi Malaysia memang punya potensi The Nation Terror For Indonesia dalam lakon sejarah Kerajaan Malaysia ?

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Indonesiaunite, maka perlu kita sadari bahwa klaim Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan penguasaan beberapa SDA Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing seperti gas dan minyak di Aceh, Blok Cepu, PT Freport, HPH yang dimiliki oleh beberapa perusahaan asing, dan seterusnya. Arus reformasi pasca Soeharto tumbang di mana kebebasan informasi begitu meluas di tanah air telah membuka kesadaran rakyat dan pemerintah Malaysia yang selama ini merasa direpotkan oleh para TKW dan TKI kita, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya di dalam penguasaan ekonomi pihak asing.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Kita pernah punya Soekarno dengan slogan ‘Ganefo’ disegani oleh dunia AS/barat dan Malaysia, kita juga pernah punya Soeharto disegani karena kepeloporannya dalam gerakan non blok dan ASEAN, ternyata kepeloporan itu banyak negara-negara asing yang punya kepentingan besar di Indonesia menjadi risau dan gundah gulana. Artinya kita memang butuh figur yang menganeksasi dan mengkolaborasi misi dan visi kedua pemimpin tersebut agar dapat menuai suksesi yang tertunda dalam satu tangan seorang presiden dan dengan dukungan parlemen yang kuat agar gerakan politik keniscayaan konfrontasi itu lahir dalam diplomasi politik international yang elok.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Lima tahun ke depan langkah-langkah itu terasa mendesak untuk segera dilakukan, gerakan nationalisme dalam bentuk aksi sensitifitas budaya di forum international harus menjadi pilihan mutlak sebagai stimulus menggerakan semangat membangun dari dalam negeri. Namun secara paralel PR dalam negeri seperti pemberantasan korupsi perlu dengan tegas-tegas diberantas karena berdampak di dalam menguatkan gerakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan fondasi perekonomian negara serta metode pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan dari dasar sampai erguruan tinggi. Stabilitas ekonomi yang mapan didukung sensitifitas budaya nasionalisme yang tinggi akan berdampak positif di dalam penguasan sistem keamanan dan pertahanan nasional yang kuat di tangan profesionalisme TNI dan Polri. Dan pada sisi lain PR yang menunggu adalah reformasi kinerja birokrat pemerintahan kita.

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Jika Malaysia tidak mau melakukan ini, maka jalan konfrontasi dalam bentuk aksi pemboikotan produk malaysia dan pemutusan hubungan diplomatik adalah alternatif terbaik. Jika jalan ini tidak menemukan solusi terbaik, maka kemungkinan besar gejolak di dalam negeri Malaysia segera akan terjadi, pemerintah dan WNM akan terprovokasi melakukan diskriminasi dan pengusiran terhadap para TKW dan TKI kita yang secara kasar berjumlah antara 1 – 3 juta orang. Salah penanganan pemerintah Malaysia mengelola ‘chaos’ ini akan mengakibatkan lahirnya tragedi kemanusiaan international, inilah scenario terburuk yang akan meluluhlantakkan famor malaysia di dunia international, berani ?

seperti di kutip dari https://aurapapua25.wordpress.com

Ketika rakyat tengah bangkit, para pelaku teror enggan menyerang langsung targetnya dan menyasar kepentingan Barat di dalam negeri. Siapa yang bermain? Pasalnya, kepentingan asing juga ada di Malaysia dan Singapura. Negara-negara Barat-kah? Aktor lokal? Atau ada negeri jiran yang sengaja “mengekspor” teroris ke Indonesia? Apalagi, Mas Slamat Kastari sempat “lolos” dari penjara ketat Singapura dan berkonsolidasi dengan anggota JI di kawasan Sumatera Selatan. Siapa yang meraup untung di atas keterpurukan Indonesia?


Baca juga :

UI bertujuan pertama , mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan iptekbudsen. Kedua , menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, berkemampuan akademik dan professional dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah iptekbudsen. Ketiga , mengembangkan dan menyebarluaskan iptekbudsen untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Keempat , mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri. Kelima , mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bagi universitas, modal utama terkumpul dalam Dewan Guru Besar sebagai salah satu organ universitas yang bertugas membina kehidupan akademik dan integritas moral serta etika akademika universitas. Wujud kualitas universitas tercermin pada mutu dan integritas yang dimiliki guru besar. Kualitas karya ilmiah yang tersebar dalam publikasi bermutu di luar negeri serta frekuensi kutipan karya guru besar oleh kelompok ilmuwan internasional dan mudah diserapnya tamatan universitas dalam pasaran intelektual karena berkualitas tinggi, merupakan indikator penentu urutan kualitas universitas di tingkat dunia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menggugah mahasiswa menumbuhkan rasa ingin tahu ( curiosity), dan merangsang mahasiswa untuk senantiasa kritis bertanya “apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, bilamana” dalam menanggapi kejadian, adalah bagian pokok dari kewajiban guru besar mendorong proses pembelajaran universitas. Menggugah dan merangsang tumbuhnya benih dan semangat iptekbudsen adalah kewajiban utama sang guru besar. Untuk memungkinkan itu, guru besar itu sendiri perlu tumbuh menjadi sosok yang inspiratif bagi mahasiswa untuk bisa kritis bertanya, berpikir dan berkontemplasi sebagai bagian dari budaya kehidupan akademik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan perairan laut Singapura yang dilakukan sejak 20 tahun lalu, terus berlangsung, dan direncanakan berlangsung hingga 2030. Kebijakan Singapura itu telah menimbulkan kekhawatiran membawa kerugian besar bagi Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis dan menguntungkan dalam beberapa dasarwarsa sebelumnya, ketika Singapura belum melakukan proyek reklamasi pantai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kawasan yang dieksploitasi pasirnya, yang dulunya indah, kini bopeng-bopeng besar bekas galian. Kawasan hutan lindung terbabat dan ekosistem darat dan pantai rusak, dengan kasus erosi dan abrasi yang hebat. Habitat terumbu karang di sekitarnya juga hancur. Pulau Sebait, yang luasnya mencapai 80 ha di Kabupaten Karimun, rusak parah, dengan angka kerugian bila diaudit senilai Rp 1 triliun. Dari angka kehilangan pasir sejak 2004 sampai sekarang, tercatat kerugian Rp 1,256 triliun. Jika diteruskan sampai 2015, kerugian dari pasir ini mencapai Rp 2,9 triliun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perluasan wilayah daratan Singapura menjadi masalah karena hingga saat ini belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Singapura. Dalam UNCLOS I ( First United Nations Conference on the Law of the Sea ), Batas Landas Kontinen (BLK) negara pantai adalah sampai kedalaman laut 200 mil, atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksploirasi dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, kedalaman Selat Singapura yang merupakan perbatasan Indonesia-Singapura kurang dari 200 mil, sehingga penghitungan BLK akan didasarkan pada garis tengah atau median yang ditentukan dari garis pangkal kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reklamasi pantai dan wilayah perairan Singapura yang menjorok ke wilayah perairan Indonesia, wajar saja menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar atas terjadinya ancaman kedaulatan Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Wajar mengingat proyek tersebut berlangsung selama beberapa dasawarsa hingga 2030. Hal itu akan mempengaruhi posisi perbatasan terluar wilayah dan penghitungan luas wilayah perairan masing-masing negara. Sehingga, Indonesia harus segera mengambil upaya tegas mencegah kerugian lebih banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah lagi, ekspor pasir harus dihentikan. Pembatalan atas kebijakan pemda mengeluarkan izin ekspor pasir harus dilakukan. Kebijakan mengenai pelarangan ekspor pasir harus dijalankan secara konsisten. Jangan ada lagi praktik pelarangan yang tarik-ulur dengan Inpres No 2/2002, yang kemudian dibatalkan dengan ke Keppres No 33/2002 pada 23 Mei 2002, yang lalu dilarang kembali dengan Peraturan Mendag No 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil, serta dengan Permendagri No 02M/DAG/Per/1/2007, yang efektif sejak 6 Februari 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu, Indonesia perlu mengajukan keberatan secara resmi terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura, karena menjorok ke wilayah perairan dan mengancam kedaulatan Indonesia atas wilayah daratan dan perairannya. Protes Pemerintah Singapura atas kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor pasir ke Singapura, harus diabaikan, apalagi jika pemerintahnya menekan Indonesia agar melanjutkan kembali kebijakan ekspor pasir. Sementara, upaya menarik dubes belum perlu dilakukan, karena posisi mereka masih dibutuhkan untuk saling memberi informasi secara langsung atas sikap yang akan diambil setiap pihak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lagi-lagi benar janji Tuhan, tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang benar-benar sakti dan kuat melawan hukum Tuhan Yang Maha Perkasa. Apalagi para koruptor yang makan, minum, menafkahi anak istri, berpakaian dan berkendaraan menggunakan uang korupsi. Itu tidak lebih hanya kesenangan dan kemewahan bersifat sementara, sehingga sampai pada saatnya mereka akan merasakan akibat perbuatannya dengan merasakan penderitaan lahir dan batin, bahkan dipermalukan harga dirinya sampai pada keturunan-keturunannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa kita harus berani terlebih dahulu menegaskan sikap diri sendiri untuk tidak korupsi dan mengutuk serta menyerukan secara keras “hajar dan kejar koruptor”. Kita harus berani tegas dan tanpa tedeng aling-aling melaporkan koruptor yang kita ketahui ada bukti mereka korupsi. Hal itu bisa dilihat dari harta kekayaan yang tidak wajar. Mudah diketahui jika sebelum menjabat keadaannya biasa-biasa saja, tapi ketika menjabat atau setelah menjabat, kehidupan ekonominya berubah drastis mencolok mata, tidak seimbang dan tidak masuk akal dengan gaji jabatan yang mestinya diterima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perilaku korupsi pejabat yang semakin terang-terangan dan tanpa rasa malu, yang diikuti pula dengan bongkar-membongkar korupsinya itu, menjadi bukti kuat untuk menyatakan kini negara ini dalam keadaan darurat korupsi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kedahsyatan korupsi telah sampai melumpuhkan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang semakin tidak mampu lagi mengendalikan arus besar korupsi. Dengan demikian, dalam tempo sesingkat-singkatnya harus segera dilakukan langkah-langkah pengambilalihan dan penyelamatan bangsa dan negara dengan semangat dan gerakan revolusi rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus Yusril-Ruki, telah diselesaikan “secara adat” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah rapat kabinet koordinasi terbatas tentang langkah pemberantasan korupsi di Kantor Presiden pada 23 Februari 2007. Namun, menguaknya kasus itu menimbulkan keprihatinan kita sebagai bangsa. Momentum terjadinya kasus itu perlu dijadikan momentum yang tepat untuk mengoreksi total perilaku kekuasaan yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang seharusnya memberi keteladanan kepada bangsa ini untuk tidak bermain-main dengan penegakan hukum korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap presiden yang justru tidak konsisten menegakkan aturan itu bisa berimplikasi luas dalam penerapan Keppres No 80 Tahun 2003 selanjutnya. Yang berarti akan terjadi kendala aturan dan dasar hukum berkaitan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pejabat negara dan pemerintahan. Kondisi itu dapat menjadi pertanda buruk bagi keefektifan pemberantasan korupsi, dan sebaliknya akan banyak koruptor memanfaatkan kelemahan Keppres tersebut untuk meningkatkan nilai tambah korupsinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap dan perilaku elite politik juga seharusnya mencerminkan nilai terima kasih atau syukur atas apa yang telah dimiliki. Rasa terima kasih (gratitude) merupakan suatu kearifan dari nilai keistimewaan yang memancarkan keluhuran budi dan rasa tanggung jawab yang sejati. Dapat dipastikan, manakala elite politik bangsa ini tidak mampu mentransformasikan diri dari budaya orang miskin kepada budaya ksatria, nasib bangsa ini akan selamanya menjadi soft-state yang terus terpuruk seperti dinujumkan Gunnar Myrdal (1968) dan ancaman sebagai “negeri bencana” akan sulit dihindari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kriminolog Adrianus Meliala, korban selamat, ketika diwawancarai TV sesaat kejadian mengisahkan, pesawat menyentuh tanah dengan kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan pendaratan biasa. Ketika roda menyentuh aspal landasan, pesawat terguncang dan mengudara kembali. Kondisi semacam itu beberapa kali terjadi, diakhiri berhentinya pesawat sebelum semua lampu listrik padam. Tercium bau hangus serta terpercik sinar-sinar di rangkaian kabel-kabel di balik panel kabin. Di pangkal sayap sebelah kanan terjadi ledakan, diikuti masuknya asap ke seluruh kabin. Beruntung pintu-pintu darurat sudah dibuka seorang awak kabin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teknik pendaratan, terutama pada landasan sedikit pendek, memerlukan beberapa macam pelaksanaan, seperti critical speed , pengendalian flaps (dapat berfungsi sebagai rem di ketinggian), dan power control . Biasanya pilot membuat full flaps untuk mempersiapkan steepest approach , sedikit menghunjamkan pesawat ke arah landasan. Kadang pilot memvisualisasikan adanya obstacle (halangan), misalnya bayangan sederet pohon dengan ketinggian tertentu (misal 50 kaki), yang seolah berada di ujung landasan, guna lebih waspada dalam ketinggian pesawatnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guna pendekatan dengan ketinggian itu, ia mengusahakan pesawatnya tidak menyentuh landing spot terlalu jauh di tengah landasan, sehingga pendaratan diakhiri overshooting atau kebablasan. Seterusnya ketika sampai saat short final , dengan roda-roda pendaratan sudah dibuka pelindungnya, full flaps , dan kecepatan cukup diturunkan bertahap sampai power off. Setelah (mesin) flare di ketinggian obstacle , atau hambatan bayangan tadi, pesawat siap touch down menyentuh landing spot yang benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , kasus pelaporan balik terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki yang dijalankan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra atas dugaan penunjukan langsung pengadaan alat penyadap. Langkah itu dijalankan Yusril hanya beberapa saat seusai diperiksa KPK terkait dengan penunjukan langsung dalam pengadaan sistem identifikasi sidik jari otomatis pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejadian itu memberikan kesan kuat Yusril tidak sudi diperiksa KPK. Padahal, bukankah hukum harus diterapkan kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada seorang menteri?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi, dalam setiap lingkup jabatan politik tertentu, biasanya terdapat kode etik. Standar moralitas jabatan politik telah diregulasikan secara eksplisit dalam sebentuk tata aturan yang terurai dengan sistematis dalam bab, pasal, maupun ayat. Namun, keberadaan kode etik dalam jabatan politik bukan berarti menyingkirkan nilai-nilai baru etika yang terdapat dalam masyarakat. Itulah sebabnya kode etik harus selalu direvisi sesuai dengan tuntutan historis dan sosiologis yang melingkupinya. Sebab, kode etik hanya mengikat ruang lingkup komunitas moral secara khusus, misalnya anggota DPR atau jabatan politik kenegaraan yang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana sosial-ekonomi tersebut sesungguhnya perlu juga dipahami sebagai pancingan bagi kita untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang sedang ditimpa musibah bencana alam dan korban kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu. Berbagai jenis bencana dan petaka tersebut seolah-olah memendarkan sinyal “SOS” agar orang-orang yang selamat, serbakecukupan, dan punya kekuasaan segera memberikan perhatian dan mengulurkan tangan. Dalam hal ini, kecaman dari kaum cendekiawan yang peduli nasib rakyat serta kritik dari kalangan akademisi yang masih punya hati nurani terhadap kebijakan pemerintah itu, juga bisa dimaknai sebagai sinyal solidaritas dimaksud.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bentuk solidaritas dalam kasus bencana sosial-ekonomi itu tampaknya tidak berbeda dengan respons serupa kalau terjadi bencana alam. Kita masih ingat, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah NAD dan Sumatera Utara dua tahun lalu, respons dan kepedulian masyarakat berbagai lapisan dan golongan segera terbentuk. Mutatis mutandis dengan kejadian bencana alam, solidaritas bagi korban petaka kenaikan BBM dan keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan kepentingan publik pun sekarang harus terorganisir dan terbangun secara partisipatif dari berbagai pihak dan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara leksikal, solidaritas merupakan gabungan dan kesepakatan dari seluruh elemen atau individu, sebagai satu kelompok; kesatuan yang lengkap, seperti dari opini, tujuan, kepentingan, perasaan, dan sebagainya (lihat: Webster’s New World Dictionary , 1998). Dalam bentuk dan cakupannya, solidaritas dimaksud lazim diistilahkan solidaritas sosial. Menurut David Jary dan Julia Jary (1991), solidaritas sosial adalah suatu integrasi, dan derajat atau tipe integrasi tersebut dimanifestasikan oleh masyarakat atau kelompok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi bangsa yang menyesakkan dan memprihatinkan seperti sekarang ini harus membangunkan kembali rasa kesetiakawanan, kebersamaan, dan kepedulian pada diri bangsa setelah sekian lama asyik dengan konflik dan pertikaian memperebutkan kepentingan sendiri dan partainya. Respons dan fenomena positif dari kohesi sosial masyarakat yang bisa terbangun untuk membuktikan kepedulian dan kebersamaan dalam menanggung beban sosial-ekonomi itu -meminjam istilah Emile Durkheim– termasuk bentuk solidaritas mekanis. Menurut Durkheim, solidaritas itu dibangun atas dasar common roots dari identitas dan similaritas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab, jika solidaritas itu hanya menjadi momentum sesaat -karena ada bencana alam atau kebijakan penguasa yang tidak memihak rakyat misalnya- pada akhirnya akan menjadi artifisial. Solidaritas yang artifisial sangat rentan bagi terjadinya manipulasi dan deviasi untuk kepentingan tertentu; mengharap dukungan politik di balik bantuan. Sangat tidak elok bila bangunan solidaritas membantu korban bencana alam, menolong kaum mustadh’afin dan masyarakat yang termarjinalkan itu ditempeli rencana-rencana dan tujuan-tujuan tersembunyi, seperti untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Ibarat rumah indah dan kokoh, dicemari grafiti yang norak dan tidak senonoh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam bidang politik, peran teknologi juga tidak bisa diabaikan. Para penguasa telah berlomba menempatkan kecanggihan senjata untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, sekaligus menunjukkan identitas dirinya. Tidak hanya dalam mempertahankan wilayah dan menunjukkan identitas diri, teknologi juga sering dipakai penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itu sudah terlihat dengan jelas sejak zaman dahulu kala. Nicollo Machiavelli adalah seorang pemikir yang sudah lama mengamini hal itu, karena memang pada zamannya ia menyaksikan langsung bagaimana hal itu berlangsung dalam sejarah dunia Barat pada zamannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Hans Jonas sebagaimana digambarkannya dalam buku The Imperative Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (1984: London), ada dua argumen mendasar mendasari keterkaitan teknologi dengan eksistensi manusia. Argumen pertama adalah posisi sentral manusia. Berbeda dengan Abad Pertengahan, di era modern eksistensi manusia menjadi pusat (antroposentris). Konsep bahwa manusia adalah subjek bagi dirinya sendiri diajarkan sebagai pandangan universal. Konsekuensi pemahaman itu ialah bahwa manusia menjadi penguasa atas dirinya dan alam semesta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Paradigma antroposentris di atas menjadi pendorong bagi manusia modern untuk melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupannya. Perubahan itu tidak saja berkaitan dengan paradigma berpikir, melainkan juga bersangkut-paut dengan pola hidup keseharian. Argumen kedua adalah kemajuan. Kemajuan merupakan ideologi manusia modern. Karena ideologi itu, manusia modern selalu berusaha untuk melawan status quo. Status quo dipandang sebagai musuh yang paling berbahaya karena menghambat kemajuan itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , potensi deviasi fungsi teknologi. Seperti dikatakan di atas, di satu sisi teknologi telah memperbaiki kehidupan manusia modern, pada sisi lain teknologi memungkinkan tindakan kejahatan semakin cepat dan meluas. Melalui penyalahgunaan teknologi hal itu sangat dimungkinkan. Dan fakta sejarah telah memperlihatkan itu. Kita ingat serangan 11 September 2001. Peristiwa terbaru adalah apa yang menimpa Wakapoldawiltabes Semarang, Lilik Poerwanto. Ia telah menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi (baca: senjata).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembentukan Provinsi Irjabar dimulai oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden waktu itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2003 tentang percepatan pengaktifan kembali Provinsi Irian Jaya Tengah (Irjateng) dan Irjabar. Pembentukan Provinsi Irjateng ditunda oleh pemerintah pusat karena terjadi saling bunuh sesama orang Papua yang mendukung dan menolak deklarasi provinsi tersebut di Timika. Sementara Provinsi Irjabar dipertahankan karena tidak terjadi pertikaian sesama orang Papua di Manokwari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena itu perlu kebijakan publik untuk melindungi para pengusaha dan pekerja lokal. Kalau semua berbasis pada kompetensi global, maka unskilled labor yang merupakan mayoritas pekerja di Indonesia mau dikemanakan? Mereka perlu diarahkan agar tak kena dampak negatif dari globalisasi. Mereka perlu mengisi sektor riil antara lain di bidang pertanian, industri, maupun jasa, baik dalam lingkup formal maupun informal. Jadi, tak bisa diserahkan pada hiruk-pikuk market mechanism semata; perlu ada upaya-upaya afirmatif tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam megatrend globalisasi, ada disappearing process yang tidak sehat. Misalnya soal beras, sampai sekarang sulit dipahami mengapa kita masih mau impor beras. Kebijakan itu kurang memihak kesejahteraan petani, sebab harga beras dalam negeri sepertinya harus tetap murah. Memurahkan harga beras lebih tepat dilakukan melalui diversifikasi pangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi jagung, ubi-ubian, pisang yang bisa dikombinasikan untuk substitusi beras, bukan dengan melulu mengimpor beras dari luar negeri. Dalam kondisi impor beras, petani masuk dalam lingkup negatrend ; ada penghilangan terhadap potensi dan kesempatan bagi petani yang sebetulnya masih bisa dipacu secara lokal seraya memacu kekuatan pengimbang terhadap pengusaha atau importir yang bermain dalam megatrend global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian juga sesudah kita merdeka. Namun, sejak Orde Baru berkuasa, tidak sedikit peraturan pemerintah dikeluarkan atas nama pembangunan, akan tetapi justru menjadikan Ibukota seperti saat ini: macet dan banjir. Lalu untuk apa konsep metropolitan yang belum selesai dipertanggungjawabkan itu diganti dengan konsep megapolitan, jika kondisi Jakarta tetap seperti saat ini? Untuk itu di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan Ibukota Jakarta sebelum disahkan di DPR perlu terlebih dahulu dikaji di masyarakat atau disosialisasikan. Juga dijelaskan pengertian istilah-istilah megapolitan kepada masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hemat penulis, pelanggaran serius di antaranya terjadi di daerah Kebayoran Baru hingga Dukuh Atas, yang sudah ditetapkan Presiden Soekarno sebagai daerah terbuka, dan daerah Semanggi sebagai jalur “lintas cepat”, hanya boleh dibangun gedung yang bersifat emergensi dan monumental seperti Markas Polda Metro Jaya, RS Jakarta sebelum dipindahkan, Gedung Veteran, dan Kompleks Stadion Utama Senayan, dan tidak diperbolehkan membangun gedung yang bersifat komersial seperti sekarang ini sudah banyak terdapat di sekitar Semanggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inilah kondisi terakhir Jakarta yang membuat penulis teringat Ali Sadikin dan salah satu stafnya, almarhum Ir Rio Tambunan, konseptor pembangunan kota Jakarta melalui Master Plan (rencana induk tata ruang) periode 1965-1985. Ir Rio yang diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta (1971-1975) dan penulis sendiri hingga tahun 1988 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Kota, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama-sama pernah menyatakan kekecewaan atas sejumlah pelanggaran tata ruang yang dilegalkan oleh mereka yang menjabat setelah 1985 itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai bangsa, malu rasanya melihat Ibukota seperti itu. Kota ini sering ditertawakan orang asing atas cara pengaturan tata ruang yang sangat amburadul. Sebagai contoh, arus keluar masuknya kendaraan ke Plaza Semanggi yang pada saat Bung Karno di daerah itu hanya boleh dibangun gedung yang bersifat monumental yaitu Gedung Veteran, sekarang tidak lagi memenuhi logika paling sederhana sekalipun dalam disiplin ilmu planologi, apalagi dari segi estetika. Lebih memalukan lagi, setiap tahun Ibukota terendam, lembaga negara justru hanya berebut “proyek” penanganan musibahnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, cara penyampaian Bung Jakob sama sekali tidak formal. Benar, pada awal uraiannya sesuai dengan latar belakang akademisnya, maka beberapa karya dan contoh klasik dikutip tentang bangsa-bangsa yang berhasil mengangkat diri mereka ke taraf modern, sehingga tidak tercecer dalam kompetisi global yang serba sengit. Dengan sendirinya, karya terkenal seorang ahli sosiologi Jerman pada awal abad ke-20, Max Weber (terjemahan bahasa Inggris: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism – Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme ) dikutip.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jepang dengan periode Restorasi Meiji pada tahap akhir abad ke-19 dan tahap awal abad ke-20 mentransformasi dirinya dari masyarakat pertanian-feodal ke negara industri modern. Dan Bung Jakob tidak lupa mengutip ahli ekonomi Swedia Gunnar Myrdal yang mempelajari gejala kemiskinan dan proses pembangunan. Ia terkenal dengan karyanya, Asian Drama (1968), yang mengkaji secara terperinci negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan menguraikan faktor-faktor yang menghambat perubahan menuju modernisasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Analisis kebijakan dan kecukupan beras perlu dipertajam dan lebih difokuskan kepada petani. Apa perlu belajar lagi dari pengalaman pemerintah 40 tahun lalu dengan sistem Bimas (bimbingan massal) di bidang pertanian dengan penerapan “Panca Usaha Tani” yang membawa Indonesia swasembada beras tahun 1988? Yang lebih mengherankan, akhir-akhir ini para pejabat dan pengambil keputusan cenderung saling menyalahkan pupuk bersubsidi tidak sampai pada konsumen tepat waktu dan tepat jumlah beberapa musim tanam lalu. Bahkan Kepala Bulog berani mengatakan “meragukan kesahihan data BPS” mengenai produksi padi dan luas lahan panen padi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Itulah sebabnya mengapa data luas lahan dan hutan kritis tidak pernah berkurang, bahkan sebaliknya, sekalipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat II, dana Dekonsentrasi, dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana tugas pembantuan terus meningkat. Pertanyaannya, ke mana dan untuk apa saja dana yang demikian besar? Adakah perasaan bersalah aparat dengan kejadian longsor yang memakan nyawa tidak bersalah itu?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lahan yang “diserahkan” masyarakat adat itu telantar bagaikan padang prairie sejauh mata memandang. Melalui musyawarah adat, Raja Asli dan Raja Manimpo, didampingi komunitas adatnya, melakukan upacara pelepasan hubungan magis sosio-psikologis kultural antara tanah dan nurani batin masyarakatnya, melalui ritual budaya lokal yang disebut pago-pago , Agustus 1998. Setelah proses itu dilalui Sitorus dengan baik dan benar, mulailah rangkaian peristiwa ekonomis yang lazim di dalam dunia industri perkebunan kelapa sawit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walau hanya diakui adat, benih-benih hubungan intim “suami istri” antara Sitorus dengan KPKS dan Masyarakat Adat telah berbuah dengan tumbuhnya perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 ha. Nah, apakah “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan adat itu hasil kejahatan? Bukankah negara sempat mengakui “perkawinan” itu? Mengapa “perkawinan” itu tidak disahkan saja oleh negara? Mengapa negara justru, membuyarkan “perkawinan” adat itu, mengadili “pengantin prianya”, dan memusnahkan “benih-benih” yang tumbuh dari perkawinan itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nampak juga Barisan Kehormatan Militer. Di ruang besar Balairung, disemayamkan jenazah Prof Koesnadi Hardjasoemantri (umur 80 tahun) mantan Rektor UGM. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat Garuda Rabu pagi. Jenazahnya yang hangus terbakar baru dapat diidentifikasi Rabu menjelang tengah malam berdasarkan foto rontgen giginya. Kenapa Bung Koes harus meninggal dalam kondisi yang begitu mengerikan? Kenapa dia tidak sempat menyelamatkan diri seperti sejumlah penumpang lainnya? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya dalam penerbangan Garuda Kamis pagi antara Jakarta-Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah lama tidak berhubungan, dalam suatu kunjungan ke negeri Belanda sebagai wartawan Sinar Harapan pada tahun 1979, saya jumpai Koesnadi yang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Karena jumlah mahasiswa Indonesia yang cukup besar di Belanda dan ada beberapa program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Belanda di bidang pendidikan dan kebudayaan, maka cakupan tugas Bung Koesnadi luas sekali. Namun ia masih sempat memperdalam studinya di bidang ilmu hukum, dengan spesialisasi di bidang hukum lingkungan hidup, di Universitas Leiden yang ter- kenal itu. Kami bercakap-cakap seperti “tempo doeloe” saja: informal dan serba lepas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koesnadi bekerja sebagai Sekretaris Jenderal departemen tersebut mulai 1 Oktober 1980. Namun puncak karir dan realisasi cita- citanya tercapai pada pertengahan 1990’an ketika dia menjadi Rektor UGM. Dia memperoleh gelar Sarjana Hukum setelah menjadi mahasiswa selama lebih dari 10 tahun. Selama periode itu dia melibatkan diri pada serangkaian kegiatan yang menyangkut hidup seorang mahasiswa. Karena itu selama menjadi Rektor, ia secara sadar dan penuh dedikasi membangun suatu Civitas Academica yang meningkatkan kualitas UGM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Waperdam Malaysia Tun Dr Ismail dalam memoir -nya yang baru diterbitkan menyatakan seluruh riwayat hidupnya adalah agenda yang “dibatalkan” secara mendadak oleh peristiwa atau kejadian force majeur di luar kekuasaannya. Tun Dr Ismail dipersiapkan oleh Tun Abdul Razak, PM kedua Malaysia pengganti Tengku Abdurahhman untuk menggantinya. Tun Razak menderita kanker, tapi ternyata Tun Dr Ismail yang juga menderita kanker, malah wafat lebih dahulu. Karena itu pengganti Tun Abdul Razak ialah Datuk Huseinn Onn, putra salah satu pendiri UMNO Datuk Onn.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kontradiksi seperti itu mungkin bisa ditutupi atau dimanipulasi oleh sesama elite yang terlibat. Tapi bagi Jibril, yang paling mengetahui lubuk terdalam hati nurani dan iktikad manusia, tentu tidak akan mudah “memaafkan” atau menolerir perbuatan yang jelas tidak memenuhi rasa kepatutan, kelayakan moral dan etika. Orang bersalah patut dihukum, tidak boleh dibebaskan dengan alasan apa pun, apalagi yang bersifat subjektif atas dasar diskriminasi kedudukan, politik, pangkat, jabatan, dan kekuasaan uang untuk membengkokkan dan memanipulasi secara tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, dikotomi Krugman juga mengandung nuansa pertentangan kelas model Marxisme. Bedanya di Barat dan AS, terjadi akomodasi atas dasar mutual benefit untuk tidak menghancurkan satu sama lain dalam konfrontasi ala Leninisme Stalinisme Maoisme, yang akhirnya toh gagal menciptakan surga komunisme. Para serikat buruh di Eropa Barat dan AS serta para industrialis berhasil mencapai konsensus untuk saling menghidupi, saling bergantung, dan saling membutuhkan dengan pakta penciptaan kelas menengah yang kuat sebagai landasan stabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Maret 2007, situasi internasional berubah. AS sudah bersedia duduk satu meja dengan Iran dan Suriah pada konferensi Baghdad tentang masa depan Irak. Terdapat indikasi akan terjadi kompromi dalam konflik nuklir AS-Iran mengikuti pola solusi dengan Korea Utara yang sudah tercapai. Sementara dalam pemilihan DPRD Teheran, kubu reformis pimpinan Wali Kota Mohamad Qalibaf menggusur pendukung Ahmedinejad di DPRD Teheran. Jadi dalam skenario Teheran II, kaum reformis mengadang dan menciutkan kubu ortodoks konservatif Ahmedinejad.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jakarta, yang disebut elite nasionalis sedang sibuk ingin menggalang koalisi untuk mengadang PKS. Kelompok nasionalis merasa sebagai mayoritas 60 persen akan bisa mengalahkan kelompok religius 40 persen. Tapi bagi yang jeli menelusuri, akan merasa bahwa kelompok nasionalis tidak solid dan nyaris tidak punya ideologi kuat yang mengakar dan lebih mudah terjerat oleh gizi dan money politics pragmatis. Sehingga bisa terjadi perpecahan dalam kelompok “mayoritas nasionalis”, yang malah membawa kelompok religius bisa merebut kursi Gubernur DKI dengan mayoritas sederhana 40 persen vs 30-30 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengumuman koalisi tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P mengusung Fauzi Bowo merupakan kewaspadaan kelompok nasionalis terhadap skenario Teheran I. Tapi, memang lucu Golkar yang “kecil di DKI” malah menjadi leader dalam pencalonan Fauzi. Manuver Jusuf Kalla itu membuat baik Presiden Yudhoyono maupun Megawati tidak berkutik dan malah menjadi mitra junior langkah catur saudagar Bugis yang cekatan itu. Koalisi nasionalis untuk menghadang “calon Ahmedinejad Jakarta” langsung ingin merebut kemenangan dalam satu putaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kubu religius PKS sekarang memang harus defensif, karena Ahmedinejad sendiri sadar akan kemerosotan citranya. Ia bahkan sowan ke Arab Saudi dan bersedia duduk semeja dengan AS dalam konferensi Baghdad. Rakyat adalah political animal yang aneh, justru karena itu pilgub atau pilpres yang bebas bisa menghasilkan surprise , bahkan untuk sutradara kawakan seperti Jusuf Kalla. Seandainya Sarwono bisa muncul sebagai calon independen seperti Aceh, mungkin masih ada pilihan di luar poker nasionalis vs religius.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kejadian unik ini (apakah ada di negara berkembang -bukan Barat- lainnya seorang pakar ilmu ekonomi dipuji secara meluas seperti Prof Widjojo Nitisastro?) dicetuskan oleh peluncuran buku-buku: “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro” (55 penyumbang, 528 halaman) dan dalam bahasa Inggris “Tributes for Widjojo Nitisastro from 27 Foreign Countries” (71 penyumbang, 382 halaman). Di antara para penyumbang dari luar negari adalah Dr Manmohan Singh (sekarang Perdana Mentari India ) yang sebagai menteri keuangan pernah khusus menjumpai Pak Widjojo untuk menampung ide-ide tentang membangun ekonomi yang berorientasi pasar secara bertahap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jasa Prof Dr Widjojo Nitisastro yang amat mengesankan ialah mendorong pertumbuhan ilmu ekonomi di Indonesia, setelah dirintis oleh Dr Sumitro, Dekan pertama FE UI. Pak Widjojo malahan pernah menjadi mahasiswa Prof Sumitro. Buku-buku yang disebut di atas menunjukkan bahwa ilmu ekonomi di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tetangga umpamanya, jauh lebih maju dan lebih tinggi kualitasnya. Padahal, ilmu ekonomi relatif masih muda umurnya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda agaknya dengan sengaja tidak membuka perguruan tinggi ilmu ekonomi, karena khawatir akan mendorong kelompok intelektual Indonesia menjadi lebih kritis tentang kolonialisme dan ingin cepat merdeka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dikenang dan diulang-ulang dalam berbagai wawancara dan dalam sejumlah sambutan ketika buku-buku terbitan Kompas itu diluncurkan Selasa (13/3) lalu adalah peranan gemilang yang digelar oleh Dr Widjojo dan para rekannya (Moh Sadli, Ali Wardhana, Saleh Afiff, Rachmat Saleh, Subroto, Emil Salim) sejak awal Orde Baru pada tahun 1966 ketika Jenderal Soeharto mulai berperan. Bagaimana memulihkan ekonomi yang berantakan dan secepatnya membantu masyarakat Indonesia yang menderita, termasuk kelas menengahnya, adalah jasa Widjojo dan kawan-kawan yang bekerja keras tanpa terlalu banyak berteori. Namun tetap menerapkan dalil-dalil pokok ekonomi yang dikesampingkan sama sekali oleh rezim Presiden Sukarno.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti digambarkan oleh Prijono Tjiptoherijanto, pernah staf pengajar di FE UI, dalam tulisan untuk “Widjojo Nitisastro 70 tahun”, prestasi tim Widjojo tampak benar pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi selama jangka 25 tahun, “Pembangunan Jangka Panjang Pertama (1968-1993). Pendapatan masyarakat dari rata-rata sebesar US$ 70, memasuki awal tahun 1970-an menjadi US$ 1.280 pada akhir tahun 1996. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi sekitar 6-8 persen per tahun. Kemudian dapat diurutkan angka-angka tentang peningkatan melek huruf, fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan infrastruktur yang juga memperlancar mobilitas fisik dan arus informasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sukses yang dicapai setelah pembangunan jangka panjang pertama itu telah menimbulkan persoalan di bidang pembangunan politik. Tampaknya tidak disadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan seiring dengan munculnya generasi muda menimbulkan desakan untuk beropini secara lebih bebas, bahkan tuntutan untuk ikut dalam proses mengambil keputusan. Pembangunan ekonomi yang sedari mulanya tidak dikaitkan dengan pembangunan politik atau peningkatan demokrasi pasti menimbulkan ketegangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengikuti hujan pujian yang ditujukan kepada Prof Widjojo Nitisastro akhir-akhir ini saya jadi teringat pada ucapan seorang penulis modern Tiongkok, Han Suyin. Ketika ia sedang mempersiapkan sebuah biografi tentang Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menlu RRT (1898-1976), ia diwawanca- rai oleh wartawan The New York Times . Wartawan menanyakan mengapa ia ingin menulis biografi yang nadanya kritis tapi masih menghargai jasa Zhou Enlai sebagai negarawan dan diplomat yang tetap memperjuangkan kepentingan RRT, meskipun dipermainkan oleh Mau Zedung. Han Suyin menjawab; In order for history to be correct, he should be a man and not a legend”. (Supaya sejarah itu benar, maka tokoh yang bersangkutan harus digambarkan sebagai manusia dan bukan sebuah legenda).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Soeharto walaupun kuat, gemar melakukan langkah adu domba dan perimbangan kekuatan. Karena itu ada jabatan yang tumpang tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Cerita ini bagaikan kisah klasik yang masih dipertontonkan hingga kini. Konflik dan persaingan dalam jajaran incumbent seperti konflik Yusril – KPK tidak memberi prospek cerah bagi tegaknya supremasi hukum, trias politika, dan kekalahan hukum oleh politik sebagai panglima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Efisiensi kabinet dan birokrasi hanya terjamin bila ada perimbangan yang kuat antara legislatif dan eksekutif yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau parpol yang sempit. Kalau Presiden ingin punya prerogatif bisa membentuk dan membongkar pasang departemen seperti zaman Sukarno atau Soeharto, maka itu tidak akan efisien. Begitu pula kalau DPR ingin menikmati jatah dan jabatan menteri tetek bengek, dan memaksakan jumlah menteri yang lebih banyak dari kabinet Jepang dan AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila Jenderal Abdul Haris Nasution masih di tengah kita, barangkali mata beliau akan terus sembab. Sebagai konseptor dwifungsi ABRI, ia meyakini kekuatan TNI yang amat terbatas akan kesulitan mengamankan teritorial RI yang begitu luas. Namun, tugas mustahil itu bisa terlaksana bila mereka mendapatkan dukungan rakyat, sebagaimana yang kemudian ia tulis dalam memoarnya, Strategy of Guerrilla Warfare . Adalah paradoks bila kemudian TNI yang eksis karena dukungan rakyat, ketika ia berada di panggung kekuasaan (jabatan) berbalik menjadi killing machine dan penindas rakyat yang notabene menjadi pendukung utama mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dwifungsi sipil ini akan meningkatkan supremasi sipil, tanpa melemahkan ABRI. Konsep itu akan meningkatkan militansi semua warga negara dan menggugah kesadaran mereka bahwa tanggung jawab pertahanan dan keamanan bukan hanya di pundak ABRI semata. Konsep itu praktis juga akan meningkatkan intelektualitas ABRI karena bergabungnya sipil dengan berbagai latar belakang pendidikan. ABRI yang intelek sangat penting, karena sangat berbahaya memiliki tentara yang militan tapi matanya ditutup (karena kurang wawasan atau tidak intelek). Sejarah menulis, Jenderal Sudirman adalah jenderal sipil yang sebelum merintis karier militer adalah pendidik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dephan melalui RUU Komponen Cadangan menargetkan wajib bela negara paling tidak 300 orang profesional (bukan penganggur) dari tiap provinsi dengan masa dinas lima tahun, tidak dengan konsep dwifungsi sipil. Sebab, konsep itu bisa menjangkau bahkan jutaan rakyat Indonesia. Biaya opersionalisasinya juga murah, karena diintegrasikan dengan tingkat pendidikan. Misalnya, dengan mewajibkan kurikulum pendidikan bela diri. Setiap jenjang pendidikan naik, tingkatan bela diri yang harus dikuasai pun juga naik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selintas konsep itu terlihat sederhana. Namun, hemat penulis, justru di sinilah uniknya. Sebab, berbeda dengan Singapura, satu-satunya kelebihan kita adalah melimpahnya sumber daya manusia (dan sumber daya alam tentunya). Karena itu, aspek pertahanan dioptimalkan sesuai dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Kita akan kesulitan bila harus meniru cara bermain Singapura dengan memperkuat armada udara. Untuk membeli empat buah Sukhoi 27 seharga 40 juta dolar saja, kita sudah belepotan karena cekaknya biaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita lihat sejenak prinsip-prinsip delimitasi batas maritim internasional sebelum lebih jauh melihat ketegangan kedua negara. Delimitasi batas maritim diatur dalam hukum laut internasional yang dalam hal ini diejawantahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 adalah konvensi termutakhir yang dewasa ini diratifikasi sebagian besar negara pantai di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Singapura. Dalam menyelesaikan batas maritimnya, kedua negara sudah sepantasnya mengacu kepada UNCLOS 1982.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya zona maritim bisa diklaim secara unilateral tanpa berurusan dengan negara lain sepanjang klaim tersebut tidak melanggar atau mengganggu klaim negara lain (tetangga). Meski demikian, pada kasus Indonesia dan Singapura, tampaknya tidak mungkin bagi Indonesia mengklaim semua jenis zona maritim (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen) tanpa mengganggu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan satu sama lain, Indonesia dan Singapura bahkan perlu melakukan delimitasi untuk laut teritorial mengingat jaraknya yang kurang dari dua kali 12 ML.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu dicatat, Indonesia dan Singapura sudah menyepakati batas maritim internasional di Selat Singapura. Kedua negara itu menandatangani perjanjian batas laut territorial pada 25 Mei 1973, yang menetapkan enam titik batas sebagai titik belok garis batas. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi perjanjian tersebut kira-kira setahun kemudian, 29 Agustus 1974 ( The Geographer , 1974). Sejak kedua negara meratifikasi, perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lepas dari dicapainya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura di awal tahun 70an, penting untuk diketahui bahwa kedua negara belum menyelesaikan delimitasi batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Perundingan untuk ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2005 dalam rangka menyelesaikan perjanjian batas maritim 1973. Sejumlah perundingan telah dilakukan baik di Indonesia maupun Singapura, yang sayang sekali belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi itu secara signifikan menggeser garis pantai Singapura ke arah selatan. Pertanyaannya kemudian, “apakah perubahan garis pantai berpengaruh bagi klaim maritim Singapura?” Lebih jauh lagi, “akankah perubahan itu mempengaruhi perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura?” Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengacu pada UNCLOS, yang dalam hal ini telah diratifikasi kedua negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Senjata nuklir sama sekali melampaui kondisi konvensional itu. Senjata nuklir (bersama senjata biologis, kimia, dan sebagainya) termasuk yang sekarang disebut senjata pemusnah massal. Bila senjata serupa itu dipakai, yang terkena bukan saja tentara musuh, melainkan juga dan malah terutama, warga sipil yang tidak ikut dalam perang atau yang dalam bahasa Inggris disebut noncombatants : anak-anak, ibu-ibu, orang berusia lanjut, dan sebagainya. Dengan membabi buta, senjata nuklir membunuh seluruh penduduk suatu kota atau daerah. Banyak etikawan menyimpulkan: pemakaian senjata nuklir tidak pernah dapat dibenarkan. Senjata-senjata itu menurut kodratnya tidak etis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini semakin terdengar suara yang menyerukan penyelesaian masalah nuklir secara definitif. Sekarang saatnya -mereka tegaskan- untuk mengadakan perlucutan nuklir total. Dana luar biasa besar yang dihemat dengan itu, lebih baik dipakai memerangi kelaparan dan penyakit yang masih melanda banyak negara miskin. Tentu saja, hal itu hanya bisa dilaksanakan dalam rangka PBB. Jika masih ada satu dua negara yang merasa enggan ikut dalam persetujuan ini, mereka dapat dipaksakan oleh komunitas internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai sebuah perusahaan umum, Bulog memiliki tugas publik yang mulia, yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Di tingkat konsep ketahanan itu dapat memiliki perspektif mikro tentang kecukupan pangan dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, dan juga dapat bermakna sangat makro tentang ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dalam konteks pasar nasional, regional, dan pasar lokal. Sedangkan, semua orang tahu, mendesain suatu ketahanan pangan di tingkat mikro dan makro sekaligus, bukan pekerjaan mudah, apalagi di tengah era keterbukaan dan ekonomi pasar sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terakhir, Direksi Bulog dituntut kompatibel dengan strategi prioritas pembelaan dan perlindungan bagi petani (terhadap persaingan dengan pasar global) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Bulog juga bervisi lebih ground dalam meningkatkan kecukupan pangan ( food adequacy ), tidak semata kebijakan pangan murah ( cheap food policy ). Misi ini memang agak berat. Namun, akan menjadi ringan jika dipikul bersama dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan anggota ka-binet lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa sesungguhnya tujuan KKP? Dalam TOR-nya disebutkan secara spesifik tujuannya, “ to establish the conclusive truth in regard to the events prior to and immediately after the popular consultation in 1999, with a view to further promoting reconciliation and friendship, and ensuing the non-recurrence of similar events”. Untuk mengungkap kebenaran sejati atas kejadian dan peristiwa baik sebelum maupun segera setelah referendum. (Kata “ consultation” sebenarnya bermakna “jajak pendapat” atau “referendum”).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk bisa mencapai tujuannya, KKP terutama diberi mandat mengungkap kebenaran sejati seputar hakikat, sebab-musabab, dan keluasan tindak kekerasan yang diduga melanggar HAM yang timbul sebelum maupun setelah berlangsungnya referendum di Timtim. Untuk itu, ke-10 anggota KKP bekerja keras dengan menghimpun dan mempelaja-ri semua berkas yang ada, baik yang berasal dari SPSC, CAVR, KPP HAM, maupun pengadilan ad-hoc HAM di Indonesia. Untuk kepentingan cek dan ricek, KKP juga melakukan dengar pendapat publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggal 27 Maret nanti KKP menggelar dengar pendapat ronde II. Kali ini di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta. Habibie dikabarkan akan hadir; sedang kehadiran Wiranto masih teka-teki. Kehadiran dua tokoh itu amat penting, karena kerusuhan di Timtim pascareferendum tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah Habibie yang tiba-tiba memberikan opsi kedua (merdeka) kepada rakyat Timtim. Sedang Wiranto memegang kendali operasi militer tertinggi (setelah Presiden/Panglima Tertinggi), sehingga apa yang dilakukan para pejabat militer di Timtim, pasti, minimal sepengetahuan Wiranto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika opsi merdeka dibuka pemerintah Habibie, wajar jika banyak elemen masyarakat di Timtim, termasuk oknum-oknum militer Indonesia, yang kecewa, bahkan marah, lalu melakukan serangkaian tindakan anarkis sebagai bentuk protes keras mereka. Jangan lupa, lebih dari 100.000 personel ABRI tewas di Timtim sejak wilayah itu masuk dalam jurisdiksi RI. Timtim ibarat “gunung berapi” yang meletus dahsyat sekali. Korban memang tidak bisa dihindari. Bisa saja ada sementara oknum aparat yang bertindak sadis. Namun, prinsip cause-and-effect rasanya perlu ditegakkan dalam hal ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, kelihaian politik mereduksikan keindonesiaan sekadar menjadikannnya benda yang memuaskan dahaga kerakusan amat sering menciptakan kecelakaan paling pedih di kekinian. Sebagian orang telah merobek keindonesiaan dan merendahkan kebangsaan ini sebagai alat yang memuaskan segudang nafsu tak terpuaskan. Bangsa ini menciut menjadi arena pertarungan merebut kesempatan memerkaya diri, memenuhkan lumbung ketamakan, dan mencuci kotoran menjijikkan dengan mekanisme juridis yang bisa dibeli dengan uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi positif. Bahkan keduanya memiliki hubungan kausalitas derajat polinomial. Pada derajat pertama, kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan. Pada tingkatan polinomial berikutnya, kemiskinan terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kemiskinan periode sebelumnya. Hal sebaliknya berpeluang terjadi, lingkungan rusak karena kemiskinan yang dipicu oleh kerusakan lingkungan pada periode sebelumnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jeffrey Sachs dalam kesimpulan bukunya The End of Poverty menekankan pentingnya hubungan kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai peubah penentu kesejahteraan dan kemakmuran. Menurutnya, sementara investasi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mungkin dapat mengatasi perangkap kemiskinan yang sudah ekstrem kondisinya, degradasi lingkungan pada skala lokal, regional, dan global dapat meniadakan manfaat investasi tersebut. Dengan kata lain, ada banyak variabel penting yang ikut menentukan kesejahteraan dan kemiskinan, namun lingkungan alam bisa dipandang sebagai yang terpenting.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak ditetapkan pada September 2000 dan diikuti dengan penatapan Milleneium Project pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan oleh Kofi Annan, banyak negara dunia memberikan perhatikan serius pada pencapaian target-target yang ditetapkan. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, tiga target yang disepakati untuk dicapai yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah $1 sehari, mengurangi separuh jumlah penduduk yang kelaparan, serta meningkatkan jumlah ketersediaan pangan bagi orang miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Target yang berkaitan keberlanjutan lingkungan adalah memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program pembangunan setiap negara, meningkatkan jumlah orang yang dapat akses air bersih, serta meningkatkan secara siginifikan kehidupan 100 juta orang yang hidup di daerah kumuh. Target-target itu membuka debat publik secara demokrasi tentang kinerja pemerintah. Partai politik juga menggunakan target-target ini untuk secara terbuka mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak untuk diperdebatkan, hanya sebagai indikator, pada 2002 jumlah penduduk miskin 36,4 juta (18,1 persen). Pada September 2006, dengan standar $1,55 sehari, jumlahnya menjadi 39,40 juta. Di saat yang sama, dilaporkan 25 persen anak, usia hingga 5 tahun, menderita gizi buruk. Juga, kematian ibu 307 per 100.000 kelahiran, atau tiga kali kematian di Vietnam dan enam kali Malaysia atau Tiongkok. Per tumah tangga, pada Januari 2006 terdapat 17,8 juta, atau 33,4 persen, rumah tangga miskin (RTM). Menurut pidato kenegaraan terakhir, ada 192 juta, atau 36,1 persen RTM. Sementara target RPJM 12,5 persen pada 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudahkah pekerjaan berpolitik menjadi panggilan bagi mereka, bahwa kerja adalah rahmat (sehingga harus bekerja tulus penuh syukur); kerja adalah amanah (sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab); kerja adalah panggilan (sehingga harus bekerja tuntas penuh panggilan); kerja adalah aktualisasi (sehingga harus bekerja keras penuh semangat); kerja adalah ibadah (sehingga harus bekerja serius penuh kecintaan); kerja adalah seni (sehingga harus bekerja kreatif penuh suka cita); kerja adalah kehormatan (sehingga harus bekerja tekun penuh keunggulan); kerja adalah pelayanan (sehingga harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati)?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , faktor yang juga berpengaruh adalah pola hubungan atasan-bawahan di tubuh Polri. Berkaca pada kasus Hance di Semarang, yang bersangkutan marah dan menolak dimutasi sehingga menembak atasannya. Karena itu proses mutasi, demosi, dan promosi harus dilakukan berdasarkan prestasi ( merit system ) dengan mengedepankan reward and punishment, sehingga menghasilkan polisi yang profesional dan berkualitas di semua tingkatan jabatan. Hal itu terlepas dari apakah dalam kasus mutasi Hence itu sesuai prosedur atau tidak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada saat ini DPR sedang membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara bersama Presiden yang diwakili Mensesneg. Dalam membahas RUU itu, sikap fraksi-fraksi terbelah dua. Sebagian fraksi menghendaki adanya ketentuan yang dengan tegas membatasi kekuasaan presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara dimuat dalam UU ini. Sebagian fraksi menolaknya dengan alasan pengaturan seperti itu hanya akan mereduksi kekuasaan pemerintahan yang menurut UUD 1945 harus dilaksanakan oleh presiden menurut UUD dan bukan menurut UU. Pembatasan seperti itu juga tidak sejalan dengan pilihan politik kita untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya kebutuhan untuk membuat UU tentang Kementerian Negara merupakan amanat Pasal 17 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” Kalau ketentuan Pasal 17 ayat (4) itu dibaca dan dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, jelaslah dengan ketentuan tersebut pembentuk UUD menginginkan adanya UU yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara yang merupakan kewenangan presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, tata caranya harus diatur DPR bersama pemerintah dalam UU agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 17 ayat (4) dan tiga ayat lainnya merupakan gugus peraturan yang terpaut erat dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 yang mencerminkan Cita Negara ( Staatsidee ) kita mengenai sistem pemerintahan negara yang kita anut. Pasal 4 itu sendiri menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (ayat 1) dan dalam melakukan kewajibannya ia dibantu satu orang wakil presiden (Pasal 4 ayat 2) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat 1). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (ayat 2) dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3). Selanjutnya dikatakan dalam ayat 4 pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang disertai pembatasan dan mekanisme kontrol yang sangat ketat terhadap kekuasaan presiden memang tidak hanya tercermin dalam Pasal 17 ayat (4), tetapi ditemukan juga dalam sejumlah pasal UUD 1945 hasil perubahan seperti antara lain Pasal 5 bahwa presiden tidak lagi menjadi pelaku kekuasaan perundang-undangan; ketentuan Pasal 14 ayat (1) bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Begitu juga dalam memberikan amnesti dan abolisi serta mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2). Dalam UUD 1945 lama kewenangan- kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi urusan presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu ketentuan mengenai jabatan presiden dan wapres yang bersifat fixed term – yaitu memegang masa jabatan untuk lima tahun dan setelahnya hanya bisa dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan (Pasal 7) – yang menjadi karakter pokok dari sistem presidensial, dibatasi oleh ketentuan dalam UUD 1945 yang tetap memberi peluang untuk memberhentikan presiden dan atau wapres sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD. Itu semua tercermin dari semangat untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan presiden dalam sistem presidensial sehingga praktik penyelenggaraan kekuasaan presiden yang menyimpang dari ketentuan UUD seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya tidak terjadi lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal penting yang memerlukan perhatian adalah bahwa RUU Kementerian yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah itu adalah RUU yang dibuat untuk negara kita yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 4. Dengan menegaskan sistem presidensial tetap dipertahankan, suka atau tidak suka sebenarnya kita masih membutuhkan lembaga presiden yang kuat yang karena memimpin pemerintahan sehari-hari, presiden harus diberi kewenangan yang luas. Namun pemberian kewenangan yang luas seperti itu haruslah disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain tercermin dalam ketentuan mengenai fixed term untuk jabatan presiden dan wapres, dianutnya sistem presidensial juga tercermin dalam ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat. Paket pemilihan presiden dan wapres yang menang dalam pemilu mencerminkan program-program yang ditawarkan paket calon presiden dan wapres selama kampanye pemilu berlangsung disukai dan disetujui rakyat, dan paket tersebut dipercaya oleh pemilih mampu menjalankan program-program tersebut sehingga merekalah yang dipilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konsep keamanan individual merujuk pada kondisi (jaminan) keamanan yang dapat diberikan negara kepada individu agar dapat dengan damai menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik dalam bekerja untuk kehidupan yang layak, menikmati kehidupannya dewasa ini dan di masa depan. Konsep itu kelihatan tampak egoistik dan sangat Barat karena lebih menonjolkan peran manusia secara individual atau sebagai an independent human being , dan kontradiktif dengan Timur yang lebih menekankan keamanan bersama dalam konteks masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejalan dengan kerusakan lingkungan hidup dunia, baik oleh eksploitasi komersial maupun kemiskinan, keamanan individual masyarakat di Barat, tidak hanya di negara berkembang yang belum menyadari hal itu, pun turut terancam. Karenanya tidak heran, gerakan kesadaran lingkungan yang berangkat dari gerakan individual, bermunculan dan melakukan tekanan terhadap kebijakan pemerintah sendiri maupun negara berkembang, yang mengalami proses degradasi dan destruksi lingkungan hidup secara masif dan cepat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping itu, peredaran obat bius dan narkotika, aksi kriminalitas dan terorisme global, kian meningkatkan ancaman terhadap keamanan individual, yang sekaligus menciptakan rasa tidak aman di negara-negara maju. Ancaman terhadap keamanan individual yang meningkat, yang menciptakan rasa tidak aman, tentu saja berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan warga negara terhadap pemerintah masing-masing, sehingga pemerintah mengambil tindakan mengintroduksi kebijakan protektif atas kepentingan warga negara mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun demikian, transformasi makna keamanan kolektif yang berkembang dari keamanan individual itu, tidak menghilangkan makna keamanan kolektif semula, yakni dalam arti pakta militer atau aliansi pertahanan. Sebab, dalam realitasnya, negara maju, dan bahkan, adikuasa tunggal seperti Amerika Serikat, masih membutuhkan upaya memelihara keamanan kolektif dalam perspektif tersebut. Contohnya dalam pembentukan payung antimisil stra- tegis Tiongkok dan Korea Utara, bersama-sama dengan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di mandala Eropa, negara Eropa yang sangat enggan untuk terus bergantung pada bantuan militer Amerika Serikat di masa depan, telah memikirkan untuk menciptakan pertahanan bersama dari ancaman serangan luar. Tercipta pertahanan antara Inggris dan Prancis, ataupun Prancis dan Jerman. Sementara, kehadiran NATO dengan eksisnya peran dominan Amerika Serikat, juga membuk- tikan konsep keamanan kolektif dalam arti tradisional, masih diterapkan. Hanya bedanya, dewasa ini tidak lagi se- rigid pada masa sebelum Perang Dingin berakhir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada faktor lain lagi kenapa kelompok sekitar PM Sutan Sjahrir dengan dukungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta khawatir akan suatu konflik politik dan militer dengan Belanda berlarut-larut. Selama pendudukan Jepang, pihak militer Jepang telah mengadakan latihan semi militer yang menyeluruh untuk pemuda-pemudi Indonesia dan membentuk organisasi para militer. Semuanya itu untuk memperkuat pertahanannya, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera dalam menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan-pasukan Sekutu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam mengenang Perjanjian Linggarjati yang berumur 60 tahun pada tanggal 25 Maret 2007, maka yang menonjol adalah visi luas dan keberanian politik yang dimiliki seorang tokoh pemimpin seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pasal 1 yang dikutip di atas telah menimbulkan kehebohan bukan saja di kalangan radikal kiri yang dikobarkan oleh Tan Malaka. Juga, sebagian dari sayap kanan yang supernasionalistik menganggap Sjahrir dan para pendukungnya telah “menjual” kedaulatan Indonesia Merdeka. Ia dicap sebagai pengkhianat bangsa. Dua hari setelah penandatanganan, di depan suatu rapat umum di halaman Balai Kota di Merdeka Selatan, Sjahrir pidato menguraikan pemikiran dan keyakinan di balik Perjanjian Linggarjati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagaimana banyak diulas di berbagai media massa, kejadian tragis di pagi hari berkait kelindan dengan etika kepolisian, perekrutan, kultur kekerasan pendidikan, jenjang karier/mutasi, beban tugas yang berat, sementara kesejahteraan tidak adil. Dalam kasus Briptu Hance, dari sisi sosial ekonomi saja mudah ditebak kesejahteraaan yang bersangkutan jauh dari standar seorang pelayan negara. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di bawah standar mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembunuhan terhadap atasan sendiri menjadi potret yang paling mungkin, karena dalam asumsi Hance yang menentukan kesejahteraan sebagai prajurit adalah atasan. Meminjam Novel Ali (2007), tindakan Hance terhadap atasannya mencerminkan pelanggaran etika kepolisian. Pertanyaan Novel sangat menggelitik, apakah etika ini terus-menerus diberikan atau hanya ketika seorang anggota Polri menjalani pendidikan di Secaba atau Akademi Kepolisian? Maka mudah ditebak dengan cepat, idealisme sebagai pelayan publik luntur sejalan dengan ramainya godaan menjadi polisi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kultur kekerasan itu meminjam terminologi Johan Galtung (2001) akan menjadi kultur kekerasan berantai atau efek domino. Kekerasan yang dilakukan pemimpin kepada anak buah, dengan mudah berantai kepada anak buah yang lebih rendah pangkatnya, bahkan kepada masyarakat yang mestinya dilindungi. Kekerasan yang sudah dilakukan akan terpendam menjadi efek bawah sadar yang sewaktu-waktu bisa diledakkan ketika tekanan atau situasi pahit mendera seseorang. Sebagian masih percaya kultur kekerasan sengaja diciptakan untuk mendisiplinkan seseorang. Padahal, kalangan pendidik justru menentang keras praktik kekerasan karena akan melahirkan efek balas dendam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu kesejahteraan mestinya bukan hanya milik pemimpin. Bukan rahasia lagi banyak anggota Polri dan juga TNI dengan pangkat rendah hingga pensiun belum mempunyai rumah sendiri. Sementara pada sisi lain banyak petinggi Polri, yang masih aktif maupun pensiunan, mampu memiliki rumah mewah dengan kendaraan bagus. Padahal dengan gaji standar tidak mungkin membangun rumah mewah seperti sering kita saksikan selama ini. Ambil contoh Hance dengan rumah petak ukuran 4 X 6 meter di Asrama Polisi Kabluk Semarang yang dihuni 11 keluarga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan di Jakarta bergerak cepat dalam segala aspek sehingga diperlukan bentuk organisasi pemerintah yang lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu, dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, kurang menunjang pencapaian pemerintah yang sensitif, transparan, responsif, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, sehingga dapat dianggap tidak civilized . Kita perlu membangun Pemerintah Jakarta yang lebih dapat menjadi penjaga dan pelaksana nurani rakyat, siap setiap saat melayani kepentingan rakyat, sehingga reformasi dan demokrasi semakin menjadi nyata dan profesional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara langsung maupun tidak langsung, sistem pemerintahan suatu wilayah memiliki efek terhadap kesejahteraan rakyatnya. Suatu sistem dapat menjadi patokan atau batasan apa yang dilakukan seseorang. Jadi jika sistem yang diberlakukan berdampak baik bagi rakyat, hendaknya sistem tersebut dijalankan secara konsisten. Namun jika suatu sistem berdampak buruk, hendaknya sistem tersebut dibenahi atau diganti dengan yang adaptif. Kenyataan saat ini, masih banyak yang perlu dibenahi di Jakarta dari berbagai sudut pandang terutama pelayanan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keberadaan pemerintah daerah sebagai hasil pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkait dengan Bab VI UUD 1945. Khusus bahasan mengenai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat terkait dua hal. Pertama , Ayat (4) Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kedua , Ayat (1) Pasal 18b UUD 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesuai dengan dinamika dan kompleksitas pembangunan di Jakarta yang bergerak cepat dalam segala aspek, tidaklah mengherankan jika diperlukan bentuk organisasi Pemerintah Jakarta yang dapat lebih adaptif melayani dinamika kekhususan Jakarta. Singkatnya, jika ditinjau dari perspektif kepemimpinan, waktu dan kapasitas, akibat tingginya intensitas kegiatan gubernur dan wakil gubernur (hanya satu) saat ini, dinilai kurang menunjang pencapaian pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya. Bahkan Bang Yos pernah mengungkapkan, kehadiran satu wakil gubernur pada saat ini membuat Pemerintah DKI Jakarta terengah-engah menjalankan pemerintahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wakil-wakil gubernur membidangi pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan perekonomian. Permasalahan banjir yang tak pernah absen merupakan salah satu tugas dari Wakil Gubernur Bidang Pembangunan yang menyinergikan penanganan secara terpadu dengan Jabar dan Banten. Demikian juga, dengan wakil gubernur yang lain akan fokus pada tugas pokok dan fungsinya menuju masyarakat Jakarta yang adil, aman, dan sejahtera. Di sini jelas terlihat profesionalisme politis yang diwakili gubernur, dan profesionalisme teknis, sosial, ekonomi dan administratif diwakili empat wakil gubernur sangat terpenuhi dan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik terkini dan antisipasi jauh ke depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Juni 2006 Global Nexus Institute memperoleh hasil kajian dua pakar Harvard University berjudul How Much is a Seat on The US Security Council Worth? Kajian itu mengulas tentang bantuan luar negeri dan makna voting di forum PBB. Bagaimana RI bisa bermain kartu percaturan global secanggih negara lain yang menikmati arus dana ratusan juta atau miliaran dolar? Bagaimana kita mengaktualkan asas quid pro quo dalam diplomasi global kita? The Washington Post sejak Maret 2007 membuat serial sebulan penuh berjudul Lobbyist: Washington Biggest Business. Nilai jasa lobi tahun 2006 US$ 2,5 miliar dibanding US$ 100 juta pada 1975.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Selasa, 10 April 2007, Global Nexus Institute sebagai lembaga lobi pertama di Indonesia, akan menggelar Exclusive Breakfast Roundtable, di Sumba Room Hotel Borobudur. Acara itu menampilkan Mr Paul Miller, Ketua American League of Lobbyist untuk menguraikan seluk-beluk lobi di AS. Pada 26 Januari 2007 dalam diskusi QTV saya merujuk kajian Economist Intelligence Unit (EIU ) bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi pada 2030. Kolom saya Senin, 29 Januari, berjudul “Indonesia, 10 Besar Ekonomi 2030?” Force majeur, banjir membatalkan acara peluncuran Global Nexus Institute 6 Maret menjadi 10 April 2007.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Indonesia, mantan Presiden Soeharto pernah mengeluarkan peraturan penyelenggara negara harus melaporkan kekayaan pribadi. Tapi laporan itu hanya boleh dibaca presiden dan biasanya disimpan di laci, tidak di-tindaklanjuti. Di zaman Reformasi pernah ada Komite Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Biasanya laporan kekayaan itu diumumkan dan para menteri selalu menekankan adanya faktor hibah dalam jumlah kekayaan. Mestinya hibah itu ditelusuri, siapa dan mengapa serta ada kaitan apa bisa terjadi hibah miliaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Elite politik Indonesia mahir melakukan praktik money politics dengan transaksi lintas lembaga Trias Politika. Antara eksekutif, legislatif dan judikatif serta masyarakat bisa terjadi transaksi dana untuk mengamankan kepentingan masing-masing dalam percaturan politik. Tapi Indonesia kurang lincah menuntut quid pro quo atas manuver diplomatik. Pemerintah negara-negara yang memerlukan favor AS biasanya menunjuk lobbying firm untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka tanpa mengurangi peranan kedutaan besar mereka di Washington DC.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu lobbyist terkenal ialah Tongsun Park yang di tahun 1970-an berhasil memperjuangkan alokasi bujet AS untuk bantuan ke Korea Selatan. Tongsun Park baru-baru ini terlibat dalam skandal Oil for Food Iraq yang terkait dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Perlu diketahui, peranan Kongres (DPR dan Senat) di AS sangat penting untuk mengesahkan anggaran bantuan dan bisa memveto atau menghalangi langkah presiden, Senator Demokrat Patrick Leahy adalah yang paling keras menolak bantuan militer untuk RI karena stereotype TNI bertradisi pelanggar HAM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suara Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB tentang resolusi sanksi terhadap Iran mestinya memperoleh quid pro quo dari AS. Di sini pentingnya lobbyist untuk menggarap tangible benefit dari bobot suatu langkah diplomatik. Sebab “ there is no such thing as free lunch in the world. You have to pay for your lunch “. Mengatur quid pro quo ini merupakan profesi rutin bagi lobbyist . Kehadiran Global Nexus Institute adalah untuk bersinergi dengan Pemerintah agar kartu diplomasi bisa dimanfaatkan bagi sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diperlukan kemauan politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya dalam hal keefektifan dana. Hal itu dicapai dengan menyusun program perbaikan gizi yang dilandasi konsep dan data ilmiah yang bersifat universal, yang menjadi bagian integral dari kebijakan dan rencana pembangunan sosial ekonomi jangka pendek dan panjang, nasional maupun daerah. Karena dana pembangunan negara miskin umumnya terbatas, harus dicari program yang berbiaya relatif kecil dengan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan dan kebutuhan masyarakat meliputi enam hal. Yakni, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin, kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah, pemberian suplemen makanan khususnya pada waktu darurat, pemberian suplemen zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan zat yodium, bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin, serta pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Peran dunia usaha dalam program pembangunan manusia yang meliputi empat hak dasar (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan rasa aman) memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Apalagi, akibat terbatasnya anggaran, belanja publik untuk program pembangunan manusia yang disediakan pemerintah masih terbatas. Praktis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membiayai kesehatan, pangan, dan pendidikan, pemerintah selama ini lebih banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Arahan kebijakan pemerintah tersebut bertumpu pada pengembangan inovasi-inovasi lokal se- bagai simbol kemitraan antarse- luruh pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang meliputi pemerintah, legislatif, dunia usaha, LSM, dan komponen masyarakat lainnya. Melalui kebijakan yang komprehensif tersebut akan mendorong kesadaran dunia usaha dalam menjalin kemitraan yang efektif dengan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, saya berharap kesadaran dunia usaha dalam mendukung program pembangunan manusia Indonesia harus terintegrasi dengan gerakan masyarakat secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teten Masduki (2007) mencatat Indeks Persepsi Korupsi hasil survei Transparency International dalam lima tahun terakhir skornya cuma naik dari 1,9 (2001) ke 2,4 (2006), sehingga Indonesia bertahan dalam kelompok negara ter-korup. Governance Assessment Survey (2007) UGM-PGR terhadap enam indikator tata kelola pemerintahan ( governance ) versi Bank Dunia di 10 provinsi dan 10 kabupaten, salah satunya menyimpulkan, pungli masih lazim dan pemberantasan korupsi terhambat keseriusan pemerintah dan lembaga bukan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bencana banjir, genangan dan longsor, waktunya simultan dengan kekeringan, rawan pangan, dan gizi. Apabila frekuensi terjadinya pertemuan dua kutub bencana itu semakin tinggi, cepat dan pasti akan memunculkan bencana baru yang jauh lebih dahsyat. Malapetaka yang lebih besar akan terjadi apabila pada saat bersamaan terjadi perubahan iklim, baik global, regional, dan lokal. Besarannya diprediksi akan lebih dahsyat, karena efeknya kontinu, tidak berbatas ( continue and non-boundaries ), bahkan lebih kejam dibandingkan terorisme karena tidak membedakan target ( non-selected target ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanda tandanya sangat jelas, apabila kita bandingkan kinerja ekonomi dan lingkungan Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, dan Laos 10 tahun lalu dan sekarang. Kebangkitan ekonomi dan lingkungan ketiga negara tersebut kini sangat cepat, cemerlang, dan menjanjikan. Sementara itu, progress pembangunan Indonesia langsung dieliminir bencana lingkungan, sehingga secara entitas, resultannya negatif. Itulah sebabnya, sekalipun Presiden dan pembantunya sudah bekerja luar biasa keras, siang dan malam, tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional belum sepadan dengan pengorbanannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terhadap sektor pertanian, dampak bencana banjir dan kekeringan yang demikian besar akan semakin berat apabila ditambah dengan perubahan iklim. Besarnya risiko dan biaya produksi pangan akibat kenaikan suhu, intensitas, durasi radiasi matahari, kecepatan angin maksimum maupun rata-ratanya antar tempat maupun waktu menyebabkan kelangkaan air ( water scarcity ), eksplosi hama sangat tinggi, sehingga sangat menyulitkan petani dalam melakukan antisipasi dalam budi daya. Posisi petani yang terus terjepit akibat deraan lingkungan itu masih harus menyubsidi orang kaya perkotaan dan orang miskin dalam bentuk harga beras murah yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tujuan implementasi Solusi e-Demokrasi adalah untuk menyediakan sistem informasi pendukung kerja KPU/KPUD sebagai penyelenggara yang komprehensif dan terpadu. Pentingnya mewujudkan visi dari KPU/KPUD yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang independen, imparsial, serta profesional sehingga hasil kerjanya dipercaya semua pihak, serta meningkatkan kualitas demokrasi dengan terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelemahan pendataan kependudukan menjadi problem besar dalam menyelenggarakan pemilu/pilkada di Indonesia sekarang ini. Reliabilitas atau keandalan data kependudukan masih sangat rendah. Meskipun pemerintah membenahi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk pemerintah daerah dengan anggaran cukup besar, langkah di lapangan tampak tambal sulam karena tidak berdasarkan solusi telematika yang komprehensif. Akibatnya pemutakhiran database kependudukan secara online untuk pemilu maupun pilkada mendatang juga banyak terkendala.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sinilah pentingnya peniadaan tarik-menarik kepentingan, antara siapa pun atau pihak mana pun, yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, dapat mengakibatkan kendala reformasi. Padahal, reformasi Polri merupakan conditio sine qua non (prasyarat mutlak) mewujudkan Polri yang profesional, mandiri, demokratis, dan bersih. Tanpa dukungan masyarakat, perubahan kultur pribadi anggota Polri (karakter polisi), khususnya yang diduga korupsi, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayannya, mustahil dapat dilaksanakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi Polri, juga merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan berlebihan Polri. Jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar, akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum, berupa superbody -nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena memang Polri punya batas kewenangan di tengah sedemikian luasnya wewenang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin seabrek rencana besar TVRI di tahun 2007 diiringi dengan perbaikan pola kebijakan baik manajemen maupun programnya itu yang membuat karyawan meradang. Tidak bisa dimungkiri, fakta di lapangan sebelumnya menunjukkan karyawan banyak “bermain” menentukan harga produksi. Dengan diberlakukan pola manajemen satu pintu dalam kerja sama, tentunya akan banyak memangkas kebebasan “bermain” di lapangan. Apalagi janji adanya transparansi dan akuntabilitas dari direksi baru sedikit banyak membuat karyawan yang sebelumnya berada dalam zona “kenyamanan” tersebut bak mati kutu.


Baca juga :

Akan tetapi, rasa ketertindasan yang dialami Cho bukanlah suatu hal yang aneh. Penindasan antarsiswa atau mahasiswa merupakan realitas yang berakar kuat pada sistem pendidikan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat. Kendati sampai dengan saat ini belum ada data statistik yang mampu mencatatnya secara menyeluruh, bully, suatu bagian dari kosa kata bahasa Inggris, yang artinya merujuk kepada orang kuat yang menindas orang yang lebih lemah di lingkungan sekolah, atau kata kerja yang menggambarkan aksi penindasan itu sendiri, telah tercatat dalam kamus Oxford .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akan tetapi, terbukti, dengan adanya celah sekecil apa pun hasrat akan kekerasan yang telah membudaya, akan selalu menyeruak keluar. Dan dalam kadar kekerasan yang lebih rendah, praktik intimidasi yang patrimonialistik dari senior terhadap juniornya merepresentasikan habitus yang membumi di sejumlah institusi pendidikan kita. Inisiasi mahasiswa baru yang dahulu tersohor dengan istilah-istilah ospek, posma, atau mapras, masih berjalan di beberapa kampus meski telah dibatalkan di lingkup Depdiknas dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ospek yang dijalankan dengan inisiatif dari komunitas mahasiswa jurusan atau fakultas, pada umumnya dikenal sebagai praktik intimidasi terstruktur terhadap mahasiswa baru. Pada beberapa kesempatan, senior-senior yang memegang otoritas dalam inisiasi mengaku bahwa tradisi tersebut dijalankan untuk meneguhkan mentalitas mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kampus. Kendati demikian, apa yang ditampakkan lebih menyerupai upaya balas dendam atas perlakuan yang pernah diterima mereka di tahun-tahun yang lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam institusi pendidikan di Barat, inisiasi merupakan syarat bagi seorang mahasiswa untuk tergabung dalam sebuah fraternity atau komunitas persaudaraan. Inisiasi dipandang dapat menumbuhkan perasaan nasionalisme kekomunitasan pada anggota baru, pasalnya ada anggapan bahwa apabila anggota baru dapat bertahan terhadap praktik intimidasi, berarti ia lulus ujian yang sebelumnya pernah ditempuh oleh senior-seniornya. Setelah menanggung hal yang sama, ia dianggap sudah memiliki kerekatan emosional dengan komunitas tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial ( social movements ) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan ( oppressed group ) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sedang mengemuka. Muncul pro dan kontra di sana. Kalangan pakar yang berasal dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) merupakan pihak yang selalu berupaya mendorong realisasi pendirian PLTN. Sebaliknya, masyarakat dan kalangan aktivis lingkungan menolaknya. Buktinya, ribuan warga Kota Kudus, yang didukung kalangan aktivis, berdemonstrasi menentang rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Boleh dikatakan bahwa pihak media lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika tidak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran, media lebih banyak memilih sikap diam dan kurang tanggap. Simaklah bagaimana isu pemanasan global ditanggapi secara kurang berarti. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapatkah diberikan suatu konklusi awal bahwa jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian? Untuk menyatakan jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian tampaknya memang terlalu dini dan sangat gegabah. Kemungkinan lebih tepat jika disebutkan bahwa jurnalisme lingkungan kurang mendapatkan tempat yang baik dalam pemberitaan-pemberitaan media. Sebabnya adalah jurnalisme lingkungan lebih banyak menyoroti aspek-aspek non-manusia, seperti air, udara, serta tanah yang dilihat dari segi nilai berita memang rendah. Padahal, semua hal yang diposisikan seakan-akan sebagai benda-benda mati itu berinteraksi dengan kehidupan manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalisme lingkungan membahas persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap manusia itu ke hadapan publik. Sehingga, publik diharapkan mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam ancaman. Hanya saja memang terdapat persoalan yang sangat serius ketika jurnalisme lingkungan sedang diterapkan. Gejala ini pernah diungkapkan Joseph L Bast dalam artikelnya yang berjudul Environmental Journalism: A Little Knowledge is Dangerous (2000). Menurut Bast, pengetahuan tentang lingkungan serba sedikit yang dimiliki jurnalis justru membahayakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengutip hasil pengamatan yang dijalankan Alan Caruba, seorang jurnalis ilmu pengetahuan dan pekerja pengawasan media, Bast kemudian menunjukkan empat hal utama yang disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama , selama lebih dari 25 tahun, kalangan reporter lingkungan mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme; kedua , sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan; ketiga, kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang; dan keempat , desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Sebagaimana dikemukakan Poshendra Satyal Pravat (dalam Preserving Environment: Role of Media, 2003), reporter yang menerapkan jurnalisme lingkungan bekerja berdasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran publik merupakan senjata yang penting dalam menjaga lingkungan. Jurnalisme ini tidak hanya dapat memainkan peran kunci dengan melakukan investigasi dan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga menghadirkan komentar dan analisis kritis dengan merangsang perdebatan publik. Kalangan jurnalis berperan sebagai agen-agen utama yang mampu mengubah sikap masa bodoh publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan. Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog para jurnalis hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, maka dapat ditelusuri mengapa jurnalisme lingkungan jarang diterapkan pihak media. Dalam konteks persoalan lebih luas, Frank Edward Allen (dalam The Trouble with Environmental Journalism, 2000) menyatakan alasan-alasan mengapa jurnalisme lingkungan sulit dilaksanakan, yaitu: Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua , nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga , kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hal itu menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan menghadapi kompleksitas persoalan ketika diterapkan. Problem ekonomi politik media menjadikan jurnalis tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah. Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan jurnalis mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan jurnalis menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa,semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berbagai jenis bencana alam, seperti rob, banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau suhu udara yang memanas tidak saja menyengsarakan warga, melainkan juga membuktikan bahwa jurnalisme lingkungan agak dipinggirkan atau cenderung kurang dimengerti secara baik ketika diterapkan. Apakah semua ini berarti jurnalisme lingkungan telah mati seperti halnya usia bumi yang tinggal seabad lagi? Tentu, tidak! Jurnalis dan publik memiliki tanggung jawab moral merawat satu bumi yang ditempati secara kolektif ini. Sudah saatnya jurnalisme lingkungan disegarkan lagi!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini kita mendengar berita Jaksa Agung, Hendarman Supandji membentuk tim khusus yang akan menangani kasus BLBI. Sebanyak 75 jaksa unggulan (crème de la crème) dari berbagai daerah ditunjuk untuk menangani kasus BLBI. Tugas utamanya mengusut obligor dan debitur yang selama ini belum melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah dan obligor penandatangan perjanjian MSAA yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas ( release and discharge ). Bagi obligor yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL), akan dikaji kembali apakah mereka benar telah melaksanakan kewajibannya secara tuntas dengan menyerahkan aset-aset yang nilainya setara dengan hutangnya. Ini disebabkan tujuan akhir kebijakan pemerintah pada waktu itu adalah memulihkan keadaan ekonomi pasca krisis moneter 1997, sehingga diperlukan dana segar untuk menanggulangi dampak krisis. Penjualan aset-aset obligor dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi pasca krisis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tindakan Jaksa Agung untuk membongkar kasus BLBI menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan terutama politisi, praktisi hukum, akademisi dan peneliti. Ada yang menyatakan bahwa Jaksa Agung sebaiknya lebih fokus untuk memeriksa 8 obligor yang tidak patuh ( non compliance ) sedangkan obligor yang telah menyelesaikan kewajibannya dan yang telah diberikan SKL jangan diutak-atik. Bahkan ada yang berpendapat karena kasus BLBI disebabkan oleh abnormalitas ekonomi dan tujuan dikucurkannya BLBI adalah untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang macet, maka pengusutannya menjadi tidak adil apabila hanya mengedepankan supremasi hukum saja dengan mengesampingkan supremasi ekonomi, karena bagaimanapun juga pengusaha penerima BLBI telah memberikan sumbangsih dalam menjalankan perekonomian Indonesia. Padahal pemulihan ekonomi itu bisa tercapai kalau ada kepastian hukum yang dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif (tebang pilih). Tanpa konsistensi penegakan hukum tidak akan ada kepastian hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perlu diketahui bahwa kucuran BLBI bermula dari Krisis Finansial Asia yang melanda Indonesia tahun 1997. Atas petunjuk International Monetary Found (IMF) pemerintah waktu itu didikte untuk mengucurkan BLBI kepada sektor perbankan yang akan digunakan mencegah berkurangnya Giro Wajib Minimum (dana minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia). BLBI dikucurkan sebesar Rp 144 triliun kepada 48 Bank dalam penyehatan. Namun apa yang terjadi, dana BLBI tersebut diselewengkan oleh 48 Bank penerima BLBI. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000 menyebutkan bahwa dari Rp 144 triliun total dana BLBI yang dikucurkan, Rp 84 triliun atau 58,70 persen diselewengkan dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Anehnya setelah laporan tersebut diumumkan BPK, sampai saat ini aparat penegak hukum tidak mempermasalahkan penyimpangan dana BLBI tersebut dan lebih memfokuskan pada pengembalian dana BLBI. Inilah salah satu kekeliruan kebijakan penegakan hukum yang justru tidak mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis juga tertarik untuk mengkaji perjanjian MSAA yang ditandatangani antara Pemerintah c.q BPPN dengan beberapa eks pemilik bank dalam penyehatan. Perjanjian MSAA sangat ditentang oleh sejumlah ahli hukum termasuk ekonom terpandang, diantaranya Kwik Kian Gie, karena bertentangan dengan UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan. MSAA memberikan pengampunan kepada eks pemilik bank dalam penyehatan yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana perbankan yaitu mengucurkan kredit yang melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada perusahaan afiliasinya ( affiliated loans ). Apabila mereka telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan seluruh aset-aset yang dianggap memiliki nilai setara dengan kewajibannya maka mereka dibebaskan dari tuntutan hukum dengan diberikan SKL.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik untuk ditelusuri adalah apakah suatu perjanjian dapat dibuat apabila bertentangan dengan UU. Pasal 23 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) atau yang dikenal dengan Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia menyebutkan bahwa “Undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan”. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu UU yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum, seperti UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian. Dengan demikian apabila perjanjian MSAA bertentangan dengan UU, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum ( null and void ) atau tidak sah sejak awal mula ditandatangani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis menyambut positif niat dari kejaksaan yang akan mengusut penyerahan aset yang tidak sesuai dengan nilainya atau bodong, tetapi selain itu SKL yang diberikan sebaiknya juga dibatalkan. Hal ini didasari oleh Laporan BPK tahun 2006 mengenai pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas BPPN, dimana disebutkan bahwa SKL dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan didalam pembuatan. Kalimat ini mengandung arti bahwa SKL dapat dibatalkan apabila terdapat kekeliruan, dengan demikian diharapkan kejaksaan selain mengusut aset-aset yang bodong sebaiknya juga membatalkan SKL yang diberikan kepada eks pemilik kank dalam penyehatan yang memberikan aset bodong.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam menuntaskan kasus BLBI tidak dapat dipungkiri bahwa selain supremasi hukum kepentingan ekonomi juga harus dikedepankan, karena kepastian hukum dan kepentingan ekonomi diibaratkan seperti keping mata uang, dimana kedua sisinya saling menunjang. Tanpa supremasi hukum perekonomian tidak akan berjalan, karena tidak mungkin investor menanamkan modalnya apabila hukum tidak dijadikan panglima. Oleh karena itu keduanya harus simetris dan tidak berlawanan. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa investasi menjadi mandek karena investor belum melihat adanya kepastian hukum terutama di bidang perburuhan, perpajakan, undang-undang investasi yang tidak atraktif dan juga situasi peradilan yang masih rentan dengan judicial corruption. Hal ini dapat kita lihat dari infrastructure summit yang diadakan tahun lalu, dari begitu banyak proyek yang ditawarkan pemerintah belum ada satupun yang terlaksana. Oleh karena itu kita tidak perlu heran jika negara Tiongkok dalam jangka waktu 1 tahun telah membangun infrastruktur lebih banyak dari Indonesia selama 10 tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita perlu belajar dari Korea Selatan dalam menegakkan hukum. Konglomerat di Korea Selatan yang dikenal dengan istilah chaebol walaupun berjasa dalam memajukan perekonomian, tetapi jika terbukti melanggar hukum, mereka tetap diadili dengan fair trial dan apabila terbukti bersalah dijebloskan ke dalam penjara, seperti yang dialami founde r dari Daewoo yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Supremasi hukum harus ditegakkan, siapapun di negeri ini apabila terbukti melanggar hukum harus diadili sama dengan warga negara lainnya tanpa membeda-bedakan latar belakang, keadaan ekonomi (kaya atau miskin).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada Seminar Angkutan Udara Sipil 1969, disepakati Garuda ditetapkan sebagai pengangkut udara utama yang dibantu oleh Merpati sebagai pelengkap dan oleh usaha penerbangan swasta sebagai tambahan pelengkap. Empat pendatang baru masa itu mendapat izin rute adalah Seulawah untuk seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, dan Pontianak dengan home base Palembang. Bouraq dengan rute Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara dengan home base Balikpapan. Mandala dengan rute Jawa, Sulawesi, dan Maluku dengan home base Surabaya. Zamrud dengan daerah operasi Nusa Tenggara dan Timor Portugis dengan home base Denpasar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pesawat udara yang dioperasikan usaha swasta ini antara lain DC-3/C-47 produksi Perang Dunia II, YS-11 yang sudah tidak diproduksi lagi, HS-748 yang relatif baru dan mahal, dan terakhir Vickers Viscount. Pesawat tua ini dibeli dengan harga murah tetapi biaya operasi dan perawatannya tinggi. Uniknya pesawat-pesawat ini harus disesuaikan dengan rute yang diizinkan pemerintah, karena pada waktu itu pemerintah tidak mengizinkan usaha swasta memiliki dan mengoperasikan pesawat full jet . Suatu ke- ajaiban mereka mampu menyesuaikan keadaan sukar tersebut dengan tetap hidup hingga masa perubahan kebijakan pemerintah tentang angkutan udara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada masa tersebut (1970-1990), hanya Garuda, Merpati, Seulawah, Mandala, Bouraq yang menguasai angkasa Indonesia. Zamrud berhenti beroperasi karena masalah internal perusahaan. Ketika itu, izin usaha baru bagi swasta ditutup karena dianggap penyediaan jasa angkutan udara sudah cukup memenuhi permintaan. Untuk kompensasi rute daerah yang ditunjuk bagi usaha swasta tersebut diberikan hak penerbangan dari home base masing-masing ke Jakarta. Hal ini juga sebagai subsidi silang bagi swasta karena lalu lintas ke dan dari Jakarta sangat potensial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kemudian muncul UU No 5 Tahun 1999. Asas dan tujuan UU ini agar pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2). UU ini melarang oligopoli, yaitu bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat 1).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian ialah mengenai penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan baik sendiri atau bersama-sama yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Tindakan tersebut diperinci dengan menolak pelaku lain untuk penetrasi usaha pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya, membatasi peredaran dan/atau jasa pada pasar bersangkutan dan terakhir melakukan praktek diskriminasi (Pasal 19). Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila dilihat secara saksama ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999, memang harus diperhatikan oleh perusahaan penerbangan baik BUMN maupun swasta. Mengenai pencegahan praktek monopoli memang telah dilaksanakan oleh Dephub dengan membuka usaha swasta sejak 1968. Yang menjadi pertanyaan apakah kerja sama antara perusahaan penerbangan dalam bentuk pooling , block space arrangements, code sharing, merging, dan sebagainya, juga dilarang oleh UU ini. Seperti diketahui kerja sama antara perusahaan penerbangan telah menjadi kebiasaan dalam kebijakan angkutan udara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha penerbangan. Hal lain yang perlu pula dikemukakan dalam hubungan ini ialah apa yang disebut penerapan predatory tariff (tarif pembunuh), yaitu praktek menurunkan tarif sedemikian rupa pada sektor tertentu hingga pesaingnya keluar dari pasar dan setelah itu perusahaan penerbangan itu menaikkan kembali tarifnya. Hal ini jelas harus diawasi dan dicegah oleh pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kembali kepada pokok permasalahan yang kita bahas, dengan penjelasan dan pembahasan mengenai UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, kebijakan Menhub untuk membuka atau menutup perizinan usaha penerbangan baru tidak berkaitan dengan pasal-pasal dalam UU tersebut. Karena menutup usaha penerbangan baru dimana perusahaan yang telah beroperasi menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukanlah praktek monopoli atau antipersaingan tidak sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah, apakah dasar bagi Menhub untuk menutup atau membuka perizinan baru bagi usaha swasta. Yang menjadi dasar melakukan kebijakan tersebut ialah pembukaan rute baru untuk angkutan udara berjadwal dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan: adanya permintaan jasa angkutan udara yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak (Pasal 13 ayat 1a Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1955 tentang Angkutan Udara). Selanjutnya Menhub melakukan evaluasi terhadap potensi jasa angkutan udara dan kapasitas angkutan udara sebagai dasar untuk pembukaan rute baru dan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengumumkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan (Pasal 14 ayat 1).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data pada Juni 2007 menunjukkan, 17 perusahaan angkutan udara dalam negeri berjadwal dengan 184 jumlah rute, 4.000 frekuensi/minggu dan kapasitas 954,431/minggu atau 208,000 frekuensi/tahun dan kapasitas 49,630,412/tahun. Yang sangat menarik adalah market share dari dua BUMN yaitu Garuda 21,45 persen dan Merpati 7,20 persen didampingi oleh the big four dari usaha swasta dengan Lion Airlines 17,04 persen, Metro Batavia 14,34 persen, Sriwijaya 9,19 persen dan Adam Air 12,99 persen. Perlu dicatat bahwa the big four swasta ini jaringan operasi mereka sejajar dengan Garuda dan Merpati, sehingga praktis sudah tidak ada tempat lagi bagi pendatang baru. Dengan perkataan lain, rute utama sudah sangat padat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian yang jadi pertanyaan apakah masih ada tempat untuk pendatang baru bila memang dimungkinkan pemberian izin baru. Jawabannya ialah third level air transport atau regional airlines dan perintis. Dari 17 perusahaan penerbangan dalam negeri berjadwal, satu perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi seperti regional airlines adalah Riau Airlines, yang beroperasi praktis di sekitar Riau dan Sumatera. Regional airlines seperti ini sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena daerah-daerah ini praktis tidak mempunyai moda transportasi lainnya yang memadai. Inisiatif pengembangan regional airlines ini dapat digarap bersama dengan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Mengenai perintis memang kelihatannya Merpati perlu dibantu dengan perusahaan swasta lainnya, dan bila pemerintah pusat tidak mampu memberi subsidi, maka mungkin dapat dibantu pemerintah daerah atau subsidi silang dengan juga memberikan jalur gemuk sebagai kompensasi tugas perintis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tertorehlah sudah, abadi dalam pelajaran sejak SD, musim kemarau berjalan dari April hingga September, musim hujan dari Oktober hingga Maret tahun berikutnya. Inilah pakem yang tidak bisa ditawar-tawar. Menyimpang dari kaidah tersebut divonis tegas, pokoknya tidak bisa tidak, “hujan salah mongso”, lebih ekstrem lagi “musim tidak beres”, macam kondisi hujan yang masih nyelonong terus, mengguyur bumi macam Ibukota dan sekitarnya hingga memasuki bulan Juli ini. Sehingga komentar orang pun lantas bermunculan. Ada yang berpendapat, musim sekarang sudah rusak, amburadul, karena manusia banyak dosa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bicara soal pergeseran musim, bahasan ini tidak akan terlepas dari paparan sirkulasi umum pergerakan udara yang berlaku sepanjang tahun. Bahwa pada tanggal 21 Maret, posisi matahari tepat berada pada garis lintang 0 derajat atau equator, tanggal 23 Maret, matahari terus bergulir ke utara sehingga mencapai posisi 23 derajat LU. Kali ini terjadi pada 22 Juni. Matahari lantas kembali ke arah selatan, sampai di equator lagi tanggal 23 September. Matahari terus ke selatan hingga garis lintang 230 LS pada 22 Desember.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Udara ini bersifat basah, dan terjadilah musim hujan di Indonesia. Nah! Itulah teorinya. Profil musim seharusnya adalah demikian. Tetapi perlu disimak bahwa kondisi alam di muka bumi ini cenderung berubah-ubah dan mengalami gangguan. Contohnya, pergerakan arus laut yang membawa panas. Akibat arus laut memanas, berlangsunglah proses hantaran panas terhadap udara di atasnya dengan cara konveksi. Udara yang mengalami pemanasan lantas naik karena massa jenisnya menjadi lebih ringan. Karena tekanan udara di atas lebih kecil dari pada tekanan permukaan, udara naik tersebut akan mengembang dan mengalami pendinginan secara adiabatis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di kota-kota besar macam Jakarta dengan debu-debu polusi yang terukur teramat tinggi, pengertiannya sama saja. Kondisi udara keruh cenderung membuat pergeseran iklim lokal/perkotaan yang secara umum, sehubungan debu-debu halus yang dapat bertindak sebagai inti kondensasi. Hujan yang memasuki musim kemarau kali ini sedikit bisa diterangkan, bahwa di wilayah Samudera Indonesia terjadi banyak penguapan. Awan panas yang terbentuk akibat penguapan itu terbawa oleh angin muson tenggara melintasi wilayah Indonesia. Jakarta di mana pengaruh angin lokalnya kuat, maka gerakan angin muson tersebut amat dipengaruhi angin lokal pada siang hingga sore hari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Genangan air bersih di cekungan, kaleng-kaleng yang cenderung jadi sarang nyamuk Aedes agepty dalam kondisi “hujan salah mongso” dimana terdapat kondisi cerah dan kadang kala mendung hingga hujan, akan mempersubur perkembangbiakan wabah demam berdarah. Inilah yang senatiasa perlu diwaspadai. Bagi petani dan nelayan, petani perlu memperhitungkan waktu tanam dan jenis palawija. Jika nelayan Teluk Jakarta sering terjebak kondisi cuaca, berangkat dalam cuaca cerah, tetapi beberapa saat lantas redup dan hujan disertai angin kencang, ini pun pelajaran mahal berkaitan dengan keselamatan. Sudah seharusnyalah memperhatikan kondisi cuaca yang disajikan Badan Meteorologi dan Geofisika. Di musim hujan yang senantiasa banyak banjir tetap jadi persoalan terutama tempat-tempat tertentu yang jadi langganan. Bagi aparat pemda tentu saja bukan pelajaran lagi. Penyakit yang sudah puluhan tahun seharusnya bisa teratasi, tetap saja menjadi pertanyaan dalam penanganan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Alasan pertama, pidato Mendiknas tersebut mengangkat kembali peran sosial perguruan tinggi (PT) ke permukaan. Dalam pidato di atas Mendiknas nampaknya mencoba mengajak para pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk menyadari kembali salah satu episteme PT yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni pemberdayaan masyarakat. Peran ini memang dipatrikan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi di samping pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Akan tetapi dalam praksis peran ini semakin lama semakin cenderung dilupakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterasingan itu disebabkan oleh di satu sisi posisi sosialnya yang sudah berbeda dari masyarakat dengan menggondol gelar sarjana, di sisi lain dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu pada masyarakatnya, karena ketidaktahuan tentang situasi masyarakat atau karena ketidakpraktisan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kendati mahasiswa mendapatkan banyak teori di bangku kuliah, namun teori itu kurang nyangkut dengan kehidupan masyarakat atau karena ketidaktahuannya untuk menyangkutkan teori itu dengan kenyataan di masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Artinya, pemberdayaan masyarakat melalui kuliah kerja nyata dijadikan sebagai bagian integral dari proses belajar. Fokusnya tentunya tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, melainkan lebih luas dari itu, sesuai dengan bidang ilmu yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Tuntutan ini tentunya semakin urgen mengingat masalah yang muncul dalam masyarakat semakin kompleks dan banyak, sementara kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu sangat terbatas. Universitas harus tanggap secara kreatif terhadap tantangan besar ini dengan memaksimalkan peran sosialnya sebagai agen perubahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak digunakan baik bersifat militer, persuasi bahkan insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada kecenderungan potensi separatisme menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik dalam negeri. Hasil temuan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pandangan itu barangkali dilandasi kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan masyarakatnya paling plural ini selalu dihantui oleh gerakan separatisme. Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap. Hambatan demikian semakin nampak jelas, jika diferensiasi sosial berdasarkan suku jatuh berhimpitan dengan faktor lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari faktor sosial yang satu cenderung berkembang saling meningkatkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan faktor yang lain. Faktor struktur sosial yang kompleks tumpang-tindih, menurut Peter Blau, merupakan kendala terbesar bagi terciptanya integrasi sosial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, faktor sosiologis kultural dan struktural merupakan penghambat penting dalam integrasi nasional di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Sebenarnya kondisi itu bukannya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia. Mereka sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap upaya menjembatani kesenjangan multidimensi yang terjadi di masyarakat. Di antaranya dengan mengakomodasi aspirasi masing-masing kelompok yang berbeda ini, terutama di daerah yang memiliki potensi mengalami disintegrasi seperti Papua dan Aceh, dengan memberi otonomi khusus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagian upaya sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat menjadi gejolak ke permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua fakta peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka melakukan intervensi seperti kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah Papua. AS jelas memiliki kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Demikian pula dalam kasus bendera RMS baru-baru ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan persoalan seperti itu maka lengkap sudah kompleksitas ancaman disintegrasi nasional di Indonesia. Ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipecahkan sama sekali. Upaya mengatasinya, menurut Weiner, memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat kepada satu negara nasional. Integrasi adalah proses sosiologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik diantara suku bangsa (etnik) di Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan konflik sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis C Coser dan George Simell, maka kerangka masyarakat yang akan kita dapatkan adalah integrasi yang selalu berada dalam bayang-ba- yang konflik antaretnik berkepanjangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nilai-nilai umum tertentu yang disepakati secara bersama itu tidak hanya disepakati oleh sebagian besar orang (etnik), namun harus dihayati melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Proses ini pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik. Mengikuti pemikiran R William Liddle, konsensus nasional yang mengintegrasikan masyarakat yang pluralistik pada hakekatnya mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan, faktor kekuatan asing dalam masalah separatisme di Indonesia cukup besar. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya diplomasi yang canggih. Setidaknya dalam masalah ini perlu belajar dari kasus Aceh. Sejak 12 Mei 2000, tatkala Pemerintah Indonesia menerima tawaran dari suatu organisasi kemanusiaan, Henry Dunant Center di Bavoir, Swiss, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa saling percaya ke arah terciptanya suatu penyelesaian damai konflik di Aceh.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pendidikan tinggi seharusnya didesain untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, terbebas dari dogma, namun terbina oleh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada dua kata kunci dalam pendidikan tinggi, yakni pikiran kritis dan kemanusiaan. Dua hal ini memang tidak akan memuaskan dunia kerja yang selalu lantang menuntut profesionalisme atau spesialisasi ter- tentu. Dengan demikian, yang ideal adalah lahirnya para sarjana yang memiliki spesialisasi ter- tentu, mampu berpikir kritis, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , diskontinuitas antara dunia SMA dan PT yang cenderung asyik dengan dunianya sendiri. Berbeda dengan kontinuitas kurikulum SD, SMP, dan SMA, kontinuitas kurikulum SMA dan PT agak terputus. Hal ini terkait dengan berbagai hal seperti registrasi, tes seleksi masuk, migrasi ke kota, pemondokan, tujuan kuliah, dan kesiapan belajar. Masa transisi ini sangat membingungkan mahasiswa dan belum banyak diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, muncul kesenjangan antara harapan guru SMA dan dosen PT. Pada umumnya (calon) mahasiswa kurang menguasai strategi atau keterampilan belajar seperti membaca kritis, menulis akademik, dan keterampilan menggunakan komputer yang merupakan kunci sukses belajar di PT. Pada umumnya PT tidak menyediakan program remedial untuk mahasiswa baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , tidak jelasnya tujuan atau misi PT. Bila yang dikejar PT adalah kebutuhan pasar dan mahasiswa sebanyak-banyaknya, misi suci PT bisa jadi terabaikan, yakni menghasilkan manusia terdidik. PT menawarkan petak-petak disiplin keilmuan (program studi) yang terputus satu sama lain. Dalam kenyataannya, pendekatan petak-petak ini tidak relevan dengan kehidupan. Dalam kehidupan sosial petak-petak itu lebur sehingga yang sangat berperan dan menentukan kualitas hidup adalah life skill secara keseluruhan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, muncul dikotomi careerism dan liberal arts , yakni antara dunia kerja atau profesionalisme yang spesifik dan kecakapan berbudaya secara umum. Bisa jadi program studi malah menjadi penjara bagi mahasiswa, yakni menjadikannya manusia robot dengan keterampilan sempit tanpa kecakapan hidup. Tanpa life skill , kepakaran vokasional atau hard skill menjadi tidak bermakna. Tantangannya adalah bagaimana memadukan liberal arts dalam kurikulum program studi, kurikulum fakultas, atau kurikulum universitas secara proporsional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , konflik yang dihadapi dosen antara kewajiban mengajar dan kewajiban meneliti. Tugas utama dosen adalah mengajar mahasiswa S-1 dengan efektif dan melayani mahasiswa dengan baik. Dalam pada itu, dosen juga harus meneliti dan mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan media massa. Persoalannya bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya. Banyak juga dosen yang mendapat jabatan struktural. Jadi mereka harus belajar menjadi manajer yang baik. Biasanya sulit bagi seorang dosen untuk sukses (sama baiknya) sekaligus dalam ketiga bidang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , sulitnya menumbuhkan kreativitas di kalangan mahasiswa. Kultur akademik di SMA, yaitu sikap pasif dan menunggu masih terbawa ke bangku kuliah sehingga sulit bagi dosen untuk menumbuhkan kreativitas. Mahasiswa serius mempelajari suatu topik manakala diberi tahu bahwa topik itu akan diujikan. Sistem kerja semalam dalam mengerjakan tugas perkuliahan adalah strategi belajar yang salah. Dalam perkuliahan sulit ditemukan adanya dialog cerdas dan interaktif. Idealnya perkuliahan terjadi dalam kelas-kelas kecil sehingga setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara cerdas. Di situlah tradisi ditantang, kejumudan dihalau, gagasan diuji, kepercayaan diperdebatkan secara ilmiah, dan kreativitas ditumbuhkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , sulitnya menciptakan PT sebagai laboratorium kehidupan. Yang marak malah PT sebagai menara gading. Banyak orang tua yang masih melihat ke(pasca)sarjanaan sebagai simbol status sosial. Buktinya, banyak orang yang sudah memiliki status terhormat pun, seperti kiai, jenderal, atau birokrat, tertarik membeli gelar akademik. Ia mengisolasi diri sehingga apa yang terjadi di ruang kuliah sedikit kaitannya dengan dunia di luar kampus. Persoalannya, bagaimana agar kegiatan di luar kampus mendukung visi dan misi PT.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keenam , ihwal tata kelola PT. Secara internal para dosen lazimnya lebih setia kepada disiplin keilmuan, yaitu pada tingkat program studi daripada kepada PT tempat mereka mengajar. Tidak heran banyak dosen pintar menjadi kutu buku, tetapi tidak mengetahui atau tidak hirau ihwal visi dan misi PT. Mahasiswa pun seringkali menuntut secara berlebihan, seperti menuntut hak memberikan suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua jurusan. Hal yang disebut terakhir ini agak keterlaluan karena demokrasi politik praktis di luar kampus dicobaterapkan dalam manajemen PT.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara eksternal PT dituntut untuk lebih terbuka dan akuntabel kepada publik. Selama ini PT khususnya PTN mendapat subsidi besar dari pemerintah. Ketika pemerintah menyadari terbatasnya dana ini, PT dipaksa untuk belajar mencari dana sendiri. Budaya korporat demikian itu adalah sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan kita. Kehadiran lembaga baru seperti Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Satuan Penjaminan Mutu, Dewan Audit, dan Satuan Audit Internal masih dirasakan sebagai uji coba dalam manajemen kampus. Tujuh PTN, yaitu ITB, UI, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair sudah berubah status menjadi PT BHMN, dan sesuai dengan kebijakan Depdiknas semua PTN disarankan mengikutinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh , ihwal evaluasi hasil pendidikan. Prestasi akademik mahasiswa sangat bergantung kepada dosen per mata kuliah. Nilai akhir atau IPK (indeks prestasi kumulatif) dalam rentang 1,00-4,00 adalah ukuran keterdidikan manusia. Bila pendidikan dimaknai sebagai upaya membentuk sarjana sebagai manusia seutuhnya, persoalannya: Bagaimanakah kualitas kemanusiaan yang begitu kompleks disederhanakan dengan sebuah IPK. Sementara itu, tidak semua dosen adalah penilai yang baik. Tampaknya, dalam menentukan IPK mahasiswa perlu dikembangkan berbagai format penilaian yang tidak hanya mengukur potensi intelektual, tetapi juga potensi non intelektual , seperti diniati oleh perkuliahan pengetahuan budaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh persoalan di atas merupakan persoalan yang selalu ada dan mesti dihadapi secara strategis oleh setiap PT. Namun, urgensi dan kekritisan ketujuh problem itu berbeda dari satu PT ke PT lainnya. Bahkan dalam satu PT pun senantiasa terjadi perbedaan antara fakultas dan bahkan antara program studi. Oleh karena itu, PT harus selalu mawas diri, lewat mekanisme evaluasi diri, terhadap keunggulan dan kelemahan komparatif dari setiap program studi, fakultas, lembaga, dan PT secara kolektif. Tanpa mekanisme ini, PT tidak mungkin dapat menyusun rencana strategis secara berkelanjutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada serangan atas kereta api bawah tanah dan bus pada Juli 2005, Badan Intelijen Inggris Scotland Yard dan MI5 memusatkan penelitian dan analisis atas jaringan teroris yang berpusat Leeds yang punya kaitan dengan kekuatan Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Beberapa pelaku bom 7 Juli 2005, beberapa kali datang atau setidaknya berhubungan dengan jaringan militan di provinsi-provinsi perbatasan Pakistan-Afghanistan seperti Provinsi Paktia, Waziristan, Ghazni dan Provinsi Northwest Frontier. Jelas provinsi perbatasan kedua negara tempat beroperasinya sisa-sisa Taliban dan Al Qaeda. Ini juga suatu ironi yang berlanjut bagi koalisi AS dan Inggris yang terus memburu Osama bin Laden dan komplotannya, tanpa hasil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang demikian, karena Al Qaeda juga memperluas jaringannya dengan merekrut anggota-anggota militan yang berkiblat kepada tokoh Al Qaeda Irak, mendiang Abu Musab Zarqawi. Jaringan sebelumnya yang menggunakan para pemuda terpelajar asal Asia Selatan kini berubah dengan merangkul kekuatan-kekuatan intelektual muda asal Timur Tengah, khususnya Irak dan Palestina. Bahkan mungkin para profesional dari Front Irak, didatangkan untuk melatih sekaligus membentuk jaringan dengan para teroris asal Pakistan dan Afghanistan yang berpusat di permukiman imigran Leeds, Birmingham dan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti terungkapkan, trio pelaku bom di stasiun KA London 7 Juli 2005, adalah mahasiswa dengan mentor seorang ahli kimia. Shazad Tanweer (22 tahun, pengebom kereta api di Stasiun Aldgate), adalah mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan, Hasib Hussain (18), pengebom bus di Tavistock Square, mahasiswa fakultas ekonomi. Dan senior mereka pengebom kereta api dekat Jalan Edgware, adalah Mohammed Sidique Khan (30), mengajar di Hillside Primary School. Menyimak identitas para tersangka bom London Juli 2007, membuat pihak keamanan Inggris mengacu kepada pusat imigran Pakistan (juga Afghanistan dan India) yang banyak menghuni kawasan Leeds, Distrik Beeston di jantung London.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang menarik sejak Bom Juli 2005, intelijen Inggris mampu menjaring berbagai informasi rahasia, bahwa jaringan teroris menyiapkan 1.000 serangan mematikan dalam dekade mendatang. Ada jaringan rahasia dengan kode 1924, tahun berakhirnya kekuasaan khalifah. Nomor 1924 itu berada dalam telepon genggam tokoh Hizbut Tahrir London, yakni dokter Imran Waheed. Waheed menjadi anggota Hizbut Tahrir ketika dia berusia 17, dan dia menerangkan kepada penulis Carla Power, bahwa organisasinya beranggotakan dokter, pengacara, akuntan, ilmuwan dan orang-orang pandai yang mampu berpikir, merancang dan mengeksekusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ahli keamanan Prancis Roland Jacquard Juni 2007 yang lalu menegaskan pemerintahan baru menilai jaringan imigran ilegal asal Asia Selatan di seputar Afrika Utara, berperingkat nomor dua setelah Al Qaeda. Editor jurnal berbahasa Urdu di Roma, Ejaz Ahmad mengingatkan di pengadilan, bahwa imigran Pakistan bekerja sebagai pedagang kaki lima di jalan-jalan. Mereka hadir di Italia, Spanyol, Prancis dan lainnya melalui calo-calo imigran, yang menyelundupkan mereka melalui Iran, Turki dan kawasan Balkan. Jelas para pemantau keamanan Eropa mencemaskan para imigran Asia Selatan, karena terbukti para pengebom London Juli 2007, adalah warga Inggris keturunan Pakistan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rasional dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (PKSP) antara dua atau beberapa negara adalah secara esensial, demi security (terjaminnya keamanan, ketentraman, kebebasan) dari negara-negara yang bersangkutan. Setelah mempelajari teks PKSP antara Indonesia dan Singapura, saya jadi terperangah, tidak habis pikir. Betapa tidak. Apakah tanpa PKSP ini sekuriti Indonesia tidak terjamin? Dengan kondisi sosio politik regional dan mondial dewasa ini, jangankan Singapura, Amerika Serikat saja tidak akan dapat memupus Indonesia dari peta dunia tanpa resiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Singapura dibolehkan mengadakan latihan perang di laut dan udara wilayah Indonesia, sedangkan angkatan bersenjata Indonesia tidak bisa menikmati kesempatan yang serupa di wilayah Singapura. Dan tidak hanya ini. Singapura bahkan boleh mengikutsertakan angkatan bersenjata dari “ other countries ” -jadi negara ketiga- dalam latihan perangnya di wilayah kita. Dapat dibayangkan betapa banyaknya “negara lain” yang pasti bergairah untuk ikut serta “ thanks to Singapore “. Australia, Jepang yang kini sudah dibenarkan punya Departemen Pertahanan, China dan tentunya Amerika Serikat yang selalu merasa terpanggil untuk menjadi polisi dunia, yang kapal selam nuklirnya bisa mondar-mandir di Selat Makasar dan Selat Lombok tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau kita lihat “ training ground ” yang diizinkan Indonesia dalam peta yang terlampir pada PKSP, kita akan menjadi lebih terperanjat lagi melihat “kemurahan hati” atau kepicikan visi strategis dari para juru runding kita. Yang disebut dengan kode area Alpha Satu, Alpha Dua dan Bravo, adalah persis yang dinamakan “ verkennings zone ” oleh Koninklijke Marine di zaman Hindia Belanda dahulu. Disebut begitu karena semua itu merupakan wilayah pertahanan laut yang khusus disiapkan, jadi sangat dieman-eman , untuk bisa menghadapi “ancaman” dari ke- kuatan laut Inggris yang berpusat di Singapura (Alpha Satu), dari Amerika di Manila sesuai konsep Admiral Mahan (Alpha Dua dan Bravo) dan belakangan dari Jepang. Di tahun 1902 Jepang dan Inggris mengadakan “ vloot-verdrag ” yang cukup menimbulkan kewaspadaan angkatan laut Kerajaan Belanda. Jadi PKSP ini malah berpotensi membahayakan sekuriti Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat disimpulkan bahwa PKSP Indonesia – Singapura hanya menguntungkan Singapura di atas kebuntungan Indoensia. Ia yang mendapat manfaat bukan kita. Belum lagi dihitung ” fringe benefits ” yang jauh lebih bisa ia nikmati ketimbang kita dengan pengkaitan perjanjian pertahanan dengan perjanjian ekstradisi. Belum lagi diingat gangguan kenyamanan dan ketentraman hidup dan bekerja sehari-hari dari rakyat kita yang bermukim di training ground tadi serta resiko kerusakan alam dan lingkungan disitu karena adanya latihan-latihan perang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada dikatakan bahwa perundingan peraturan pelaksanaan dari kerja sama pertahanan ini, khusus terkait penggunaan area latihan militer Bravo, diserahkan kepada Deplu. Bagaimana bisa mengandalkan urusan yang begitu penting kepada Departemen yang dalam mengambil keputusan hanya berpegang pada asas bebas-aktif, tidak bersendikan konsep geopolitik dan geostrategi yang menetapkan alternatif-alternatif yang musti diputuskan menurut asas kerja tadi. Jangankan Deplu, Pemerintah sebagai keseluruhan juga mengesankan tidak punya visi geografi sebagai dasar berpi- jak dan berpikir, selalu bekerja pragmatis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari menggunakan pembatalan PKSP ini sebagai kesempatan merumuskan satu geopolitik dan geostragi yang berlaku sebagai visi dasar pembangunan nasional kita di semua bidang. Semua ini sudah pernah saya tulis berupa aneka ragam artikel, risalah dan esai. Khusus mengenai pembangunan ketahanan nasional yang sesuai dengan kondisi alami Indonesia, yaitu negara kepulauan, garis besarnya telah pernah dimuat di harian ini. Jadi jangan lagi menari-nari menurut irama gendang yang ditabuh orang lain. Jangan sampai anak cucu kita, generasi penerus, yang sudah kehilangan Tanah Air atau tidak lagi menjadi Tuan di negerinya sendiri akibat ulah kepicikan kita sekarang, kelak ikut-ikut kita dengan kata-kata ejekan ” Dasar Indon!”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mari kita mulai tentang unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah Pertama , adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”. Kedua, sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat-tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencaharian. Ketiga, sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama “menolong diri sendiri secara bersama-sama” untuk memenuhi kepentingan bersama mereka dalam “semangat kebersamaan dan kekeluargaan” (mutualism and brotherhood) atau “semangat ber- ukhuwah”. Kerjasama ini meliputi kebersamaan dalam berproduksi, berkonsumsi, mencari peluang usaha, menanggung resiko, mencari kredit, menikmati kemajuan dan menanggng beban ataupun kerugian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketujuh , koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri. Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat (benefit) bagi para anggotanya. Namun para anggotalah yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah “sisa hasil usaha” (SHU) kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedelapan, sebagaimana kita kenal dalam UU Koperasi No 12/1967, seperti tersurat dengan perkataan “kesadaran berpribadi” ( individualita menurut istilah Bapak Koperasi) dan “kesetiakawanan” ( kolektivita menurut istilah Bapak Koperasi) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Swasono, 1992; J.K. Lumunon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Namun, landasan mental ini justru di cabut oleh UU Koperasi No 25 Tahun 1992. Maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak homo economicus (Herman Soewardi, mengabaikan moralitas sebagai homo socius yang ber- ukhuwah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian pula pelanggan telepon harus dapat difasilitasi untuk diutamakan bisa memiliki saham PT Telkom, PT Indosat dan seterusnya. Adalah keliru dari dimensi mutualism and brotherhood bila Indosat, BNI 46, dan lain-lain badan usaha milik nasional dijual ke pihak luar sebelum ditawarkan lebih dahulu kepada nasabah (clienteles) yang memiliki hubungan common bonds (produksi, konsumsi, distribusi dan teritori). Di sinilah kita kemudian mewujudkan demokrasi ekonomi dalam Triple-Co, yaitu bahwa di dalam badan-badan usaha terutama yang kapitalistik sifatnya dapat lebih berwatak kebersamaan kooperatif dengan dilaksanakannya co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (keputusan bersama) dan co-responsibility (tanggungjawab bersama).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Inggris sudah lama menduduki tempat terkemuka di antara negara-negara yang unggul dalam penelitian ilmiah, khususnya ilmu-ilmu biomedis. Ilmuwan-ilmuwan Inggris untuk pertama kalinya menemukan struktur DNA (1956) dan dengan demikian membuka jalan untuk bioteknologi genetik. Ilmuwan-ilmuwan Inggris juga berhasil mengembangkan teknik reproduksi yang disebut fertilisasi in vitro. Dengan menggunakan teknik ini “bayi tabung” pertama di dunia bisa lahir di Inggris pada tahun 1978. Dan dengan itu baru disinggung dua kejadian puncak dalam riwayat penelitian biomedis Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja, dalam hal itu para ilmuwan Inggris pun tidak bisa mengelak timbulnya masalah-masalah etis yang berat. Salah satu upaya untuk menghadapi masalah-masalah itu adalah “Komisi Warnock”. Atas prakarsa pemerintah Inggris, pada 1982 didirikan Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology yang dipimpin oleh filsuf wanita Prof Mary Warnock dari Universitas Cambridge. Sesudah bekerja selama dua tahun, komisi ini dapat menghasilkan laporan yang tahun berikutnya diterbitkan dalam edisi komersial dengan judul A Question of Life: the Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology (1985). Sebagian besar berdasarkan pekerjaan komisi tersebut, kemudian Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur bidang ini, the Human Fertilisation and Embryology Act (1990) yang antara lain mengizinkan penelitian dengan embrio sampai dua minggu usianya dan mendirikan Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) sebagai instansi yang mengawasi pelaksanaannya dan berwenang mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tidak jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak mengherankan bahwa Inggris mempunyai jasa banyak juga di bidang penelitian sel induk ( stem cells ), yang kini dianggap sebagai salah satu bentuk penelitian biomedis yang paling menjanjikan. Sel induk adalah sel manusiawi yang masih pada permulaan perkembangannya, sehingga bisa tumbuh lagi menjadi macam-macam sel dewasa, seperti sel darah, sel saraf, sel otot, sel kulit, dan lain-lain. Karena ciri khasnya ini, penelitian sel induk berpotensi merintis jalan bagi terapi baru untuk penyakit yang sampai sekarang tidak mungkin diobati. Misalnya, penyakit Alzheimer disebabkan oleh kerusakan sel-sel tertentu dalam otak. Jika nanti kita berhasil menggantikan sel-sel yang rusak itu dengan sel-sel baru yang kita kembangkan dari sel-sel induk, hal itu berarti kita akhirnya mampu juga menyembuhkan pasien-pasien yang mengidap penyakit yang mengerikan ini. Kemungkinan ini membuka perspektif yang sama sekali baru untuk ilmu kedokteran dan pelayanan kesehatan. Karena alasan itu penelitian tentang sel induk sekarang begitu mengasyikkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, di sini timbul masalah etis besar, karena embrio dibunuh dalam penelitian serupa itu, meskipun dengan maksud yang amat luhur, yaitu mencari terapi baru yang sangat dibutuhkan. Masalah etisnya adalah bahwa di sini kehidupan manusiawi dipakai dengan cara instrumental. Dengan kata lain, kehidupan manusia satu dikorbankan demi kepentingan kehidupan manusia lain. Jika sebagai donor darah saya menyumbangkan sebagian darah saya kepada orang sakit yang membutuhkan, hal itu adalah keputusan saya tentang tubuh saya sendiri. Demikian pula, jika saya menyumbangkan sebuah ginjal untuk dicangkok dalam tubuh saudara kandung yang menderita gagal ginjal total. Akan tetapi, jika organ ginjal atau jantung tanpa persetujuannya diambil dari orang satu untuk dicangkok ke dalam tubuh orang lain, tindakan itu sangat tidak etis, meskipun tujuannya barangkali baik. Dalam kasus organ jantung, orangnya malah dibunuh demi tujuan baik itu. Di sini kehidupan satu secara instrumental dipakai demi kepentingan kehidupan lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam penelitian sel induk sebetulnya terjadi hal yang sama: kehidupan satu dikorbankan kepada kehidupan lain. Kalau dikatakan begitu, sering segera diajukan keberatan bahwa dua kasus ini tidak sama. Manusia yang sudah lahir tidak boleh disamakan dengan embrio yang baru mulai berkembang. Karena itu cukuplah bila orang tua (pria dan wanita yang menghasilkan embrio itu dengan sel sperma dan sel telur mereka) memberi izin untuk memakai embrio dalam penelitian. Namun demikian, argumentasi ini mempunyai kelemahan juga. Orang tua tidak berwenang memberi izin. Embrio itu adalah kehidupan manusiawi baru, bukan sebagian tubuh mereka. Status embrio bukan seperti darah yang disumbangkan oleh donor darah. Embrio adalah kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan orang tuanya, meskipun untuk perkembangannya masih beberapa waktu tergantung pada tubuh ibunya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bulan Mei yang lalu Inggris selangkah maju lagi dalam kawasan kontroversial ini. Waktu itu pemerintah Inggris menyetujui perubahan Undang-Undang 1990, sehingga memungkinkan diciptakannya embrio-embrio hibrida untuk penelitian, artinya embrio campuran gen manusia dan hewan. Undang-Undang 1990 melarang dibuatnya embrio hibrida semacam itu. Bulan Desember 2006 pemerintah Inggris masih mengeluarkan pengumuman bahwa prosedur itu harus ditolak karena considerable public unease (rasa gelisah besar dalam masyarakat). Mengapa dalam waktu singkat pendapatnya sudah berubah? Pasti karena tekanan besar dari dunia ilmiah. Antara lain komisi DPR Inggris yang membidangi penelitian ilmiah sudah mengajukan dengan tekanan besar bahwa posisi termuka Inggris di bidang penelitian dalam bahaya, bila embrio hibrida tidak diizinkan. Salah satu kesulitan yang dialami para ilmuwan adalah kekurangan embrio manusia. Menggunakan embrio-embrio tersisa dalam prosedur fertilisasi in vitro tidak merupakan alternatif yang menarik, karena kualitasnya sering tidak memadai. Namun demikian, sel telur sapi dan kelinci tersedia dalam jumlah hampir tak terbatas. Dari sel-sel telur hewan itu dikeluarkan inti selnya dan diganti dengan inti sel manusia dewasa, misalnya sel kulit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehari kemudian, Selasa 3 Juli, di Jayapura, ibukota Papua, bendera Bintang Kejora tiba-tiba dipertontonkan secara mencolok oleh beberapa penari yang berlaga dalam rangka upacara pembukaan Konperensi Masyarakat Adat Papua (MAP) ke-2. Hadir di sana, antara lain, Gubernur Barnabas Suaebu, Panglima Kodam Cendrawasih, Kapolda, dan para anggota MAP. Aneh, aksi gelar Bintang Kejora itu dibiarkan berlangsung sekitar 5 menit, sebelum diusir petugas keamanan. Media massa pun tidak meliputnya secara besar-besaran. Dan tidak ada politisi di Jakarta yang mengutuk aksi ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa perbedaan antara pengibaran bendera RMS dengan bendera Bintang Kejora? Ada yang berpendapat bahwa bendera RMS itu simbol politik, simbol kemerdekaan rakyat Maluku; sedang bendera Bintang Kejora tidak lebih lambang kultural rakyat Papua. Jadi, pengibaran Bintang Kejora tidak boleh dipersepsikan sebagai aksi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Wacana seperti ini pernah juga dimunculkan dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika itu, bendera GAM dipandang oleh kelompok tertentu sebagai simbol kebudayaan orang Aceh. Maka, pemerintah pusat maupun daerah Aceh diminta tidak usah bereaksi berlebihan. Bahkan ketika para tokoh GAM menggunakan atribut-atribut GAM dalam kampanye pilkada tahun lalu pun, Jakarta diam saja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan kemerdekaan di Papua tahun-tahun belakangan ini menunjukkan indikasi meningkat. Di front militer, kekuatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang semakin tidak signifikan karena disikat oleh TNI. Namun, di front diplomasi, mereka memperoleh kemajuan yang “menggembirakan”. OPM misalnya membuka kantor perwakilan di sejumlah negara di kawasan Pasifik Barat seperti Fiji dan Vanuatu. Negara-negara ini sering berkampanye di PBB. Beberapa anasir Kongres Amerika pun kerap menggugat keabsahan Pepera 1963 di Irian Jaya. Di Belanda, gerakan mendorong kemerdekaan Papua lebih kencang lagi. Satu atau dua judul buku yang menguak kembali sejarah Pepera sudah diterbitkan. Pada 2005 sejumlah tokoh RMS dan POM bertemu di Amsterdam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rencana kunjungan anggota Kongres AS, Eni Faleomavega, ke Papua awal Juli yang lalu juga menimbulkan tanda-tanya, apalagi dijadwalkan pas dengan penyelenggaraan Konperensi MAP. Di masa lalu, Faleomavega termasuk anggota Kongres yang gigih memperjuangan referendum bagi rakyat Papua. Kini, ia mengaku sudah “bertobat” dalam arti mengakui bahwa kemerdekaan bukanlah jalan satu-satunya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Pada saat-saat terakhir, pemerintah melarang Faleomavega berkunjung ke Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pemerintah juga harus melarang berdirinya Partai GAM di Aceh. MOU Helsinki memang tidak secara eksplisit melarang penggunaan atribut-atribut GAM, termasuk nama, bendera, atau simbol-simbol GAM lainnya. Namun, simaklah baik-baik semangat MoU Helsinki. Di situ dengan jelas disebutkan “Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Paragraf ke-4 Mukadimah MoU Helsinki selanjutnya mengatakan “Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ya, confidence building , itu yang harus terus-menerus dilakukan oleh kedua pihak – pemerintah Indonesia dan GAM – sebagai modal utama untuk membangun kembali Aceh. Tapi, bagaimana confidence building bisa terlaksana jika GAM tetap mengibarkan bendera GAM tinggi-tinggi melalui Partai GAM? Pendapat bahwa kita tidak usah risau atau bereaksi berlebihan dengan kehadiran Partai GAM, menurut hemat saya, adalah sangat keliru, bahkan menyesatkan. Mestinya, mereka mempertanyakan untuk apa orang-orang GAM masih tetap menggunakan atribut GAM pasca MoU Helsinki dan pasca Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Bukankah nama GAM sendiri secara eksplist mengindikasikan aspirasi GAM untuk merdeka dan membawa Aceh keluar dari NKRI? GAM adalah singkatan Gerakan Aceh Merdeka. Sesuai namanya, Merdeka adalah tujuan akhir GAM. Setelah kedua belah pihak menandatangani MoU di Helsinki, orang-orang GAM mestinya melupakan aspirasi itu untuk selama-lamanya. Apalagi dalam Pilkada Gubernur tahun lalu, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus “disabet” oleh eksponen-eksponen GAM, dan pemerintah Pusat mengakui keabsahan hasil pilkada itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bukan rahasia lagi, para aktivis GAM sejauh ini masih terus melakukan aksi-aksi mereka secara underground . Banyak laporan tentang penduduk yang diperas, dipalak atau diteror oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengusaha-pengusaha pun dibebani pajak-pajak gelap yang dikutip oleh orang-orang misterius. Polisi tahu, tapi tidak punya keberanian untuk memberantasnya. Bahkan Gubernur Irwandi Jusuf sudah memerintahkan penghapusan pajak-pajak gelap itu. Namun, indikasi paling kuat dari sisa-sisa aspirasi kemerdekaan oleh GAM adalah tidak dilantunkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara pelantikan Walikota Sabang sebagaimana dikatakan oleh Prof Muladi, Gubernur Lemhannas. Jika apa yang dilansir oleh Muladi memang benar, tindakan ini sungguh suatu penghinaan pemerintah daerah NAD terhadap pemerintah Republik Indonesia!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gerakan separatisme di Negara kita jangan sekali-sekali diremehkan. Mereka tetap eksis, bahkan terus melakukan aksi-aksi klandestinnya. Perhatikan rentetan kejadian ini: tanggal 2 Juli insiden bendera RMS di Ambon, 3 Juli insiden bendera Bintang Kejora dan Jayapura, dan 2 hari kemudian, 5 Juli, deklarasi Partai GAM di Aceh. Apakah ini suatu koinsidensi semata? Rasanya, tidak. Bisa jadi antara eksponen-eksponen RMS, OPM dan GAM selama ini aktif melakukan kontak-kontak dan mensinkronkan aktivitas-aktivitas mereka dalam upaya menggoyang pemerintah Pusat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi dengan kata lain, kita memang tidak pernah punya pengalaman cukup untuk hidup bernegara dengan konstitusi yang kita buat sendiri secara demokratis. Dari sisi ini lah, kita hendaknya tidak mengharamkan upaya untuk melakukan amendemen UUD 1945. Apalagi dari empat kali amendemen UUD 1945 yang dilakukan, substansinya tidak secara utuh mengambil naskah rancangan konstitusi yang pernah dibuat oleh Komisi Konstitusi beberapa tahun lalu. Keempat amendemen itu lebih diwarnai kepentingan partai-partai politik, ketimbang pemikiran ideal tentang bingkai dan bangun kenegaraan yang hendak kita cita-citakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara yang mengklaim sebagai demokrat sejati Amerika Serikat saja, telah melakukan 25 kali Amendemen atas 7 pasal konstitusinya. Lalu apa salahnya, jika kita melakukannya untuk yang kelima, untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada dan meluruskan beberapa hal yang kebablasan. Pasal-pasal yang memberikan peran lebih proporsional buat DPD, atau pasal yang lebih memberikan checks and balances antara eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut, adalah substansi yang jelas perlu diprioritaskan dalam amendemen konstitusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok feminis mungkin agak gerah dengan istilah “wanita panggilan”-atau “kupu-kupu malam” dalam terminologi Titiek Puspa yang dilantunkan oleh Peterpan- karena pada prinsipnya industri seks selalu melibatkan “penjual” dan “pembeli” secara bersamaan. Artinya yang “terpanggil” bukan cuma perempuan, tapi lelaki juga. Itu sebabnya tokoh seperti Nafsiah Mboi (1999) tidak suka dengan jargon “WTS” (Wanita Tuna Susila) dan lebih menyukai akronim “OTS” (Orang Tuna Susila) untuk mencakupkan secara serentak laki-laki dan perempuan, sekaligus menampakkan dimensi keadilan dalam berwacana di tengah realitas yang tampak selalu tidak adil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kalau disadari dalam kerendahan hati, tuntutan calon independen dalam pilkada atau pemilu, harus dimengerti pada ranah ini. Anehnya, ketika partai jelas-jelas mandul, sementara yang diharapkan memimpin adalah negarawan sejati, tuntutan calon independen justru ditentang habis-habisan. Partai berdalih, ia satu-satunya organisasi formal peserta pemilu, -kecuali “Demokrasi Orde Baru” sejak fusi parpol tahun 1973. Dengan kata lain, partailah yang berwewenang atas politik. Padahal, dari dulu hingga kini, politik kita selalu terbelit dalam lingkaran setan yang menempatkan “politisi panggilan” sebagai pemenang mutlak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lihat saja, berapa kebijakan atau UU yang tidak komprehensif karena dirumuskan di atas fondasi kepentingan. Dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, misalnya, ada syarat minimal berusia 35 tahun. Tidak jelas apa dasar anggota KPU harus berusia lebih dari 35 tahun, sementara dalam kenyataan, yang menjalankan tugas monitoring, penelitian, pendidikan politik, dan sebagainya dalam pilkada/pemilu mayoritas anak muda yang bekerja di berbagai pusat penelitian, LSM, dan universitas. Aneh. Tapi apa mau dikata, bandul tengah berayun, selama itu politik terus menuai kebangkrutan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 3 RUU ini mengungkap 9 tujuan pengelolaan lahan pertanian pangan abadi: (a) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (b) mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (c) meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; (d) mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan; (e) mendorong pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan ke pertanian pangan serta mendorong pembukaan lahan baru pertanian pangan abadi; (f) memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi kerakyatan; (g) memperkuat penyediaan lapangan kerja produktif; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mempertahankan multifungsi pertanian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Implikasinya, di sektor pertanian terjadi ketidakadilan agraria yang akut. Hasil lima kali Sensus Pertanian (SP) menunjukkan rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 ha (1963) menjadi 0,99 ha (1973), lalu jadi 0,90 ha (1983), lantas 0,81 ha (1993), dan tahun 2003 sudah di bawah 0,5 ha. Jumlah petani gurem pada 1983 mencapai 40,8 persen, tahun 1993 jadi 48,5 persen, dan 2003 berjumlah 56,5 persen. Sempitnya penguasaan lahan jadi faktor penting penyebab kemiskinan petani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara substansi, draf RUU ini ternyata tidak bersangkut paut dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. RUU ini juga tidak merujuk kepada UUPA 1960 sebagai payung hukum atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan tak terkaitnya substansi RUU ini dengan reforma agraria dan UUPA maka dapat disimpulkan (sementara) bahwa RUU ini dilatarbelakangi oleh politik agraria dan kebijakan pertanian yang belum mencerminkan kehendak menuntaskan problem pokok agraria dengan mengacu cita-cita para pendiri republik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di satu pihak, internasionalisasi dari pasar-pasar barang dan faktor produksi. Di lain pihak, pemunculan usaha-usaha industrial yang mampu memikirkan sekaligus perkembangannya di tingkat dunia dan mengerahkan, untuk keperluan tersebut, strategi-strategi global dari produksi ( international division of the process of production ), dari perdagangan ( world standards, world trade-marks, simultaneously launched products at the three big zones ), dan dari manajemen ( externalization, integration of the contributions of firms specializing in marketing, in making publicity and in accounting and financial audit ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang dipertaruhkan dalam globalisasi oleh perusahaan-perusahaan adalah tak lain daripada survival. Ketika ongkos riset perkembangan naik secara eksponensial dan jangka waktu keterpakaian produk terus mengurung, sedangkan the economics of scale diperoleh hanya dengan sebagian saja dari pasar-pasar penting, survival hanya mungkin melalui tristrategi yang mencakup suatu peluncuran simultan dari produk di tiga pasar ( zones ) besar, suatu jaringan rapat dari partner dan under-writers serta implantasi lokal, suatu manajemen mondial yang memadukan tuntutan-tuntutan kualitas, reaksi dan akseptabilitas politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka sejak paruh kedua tahun 1950-an para elite Eropa Barat sudah memikirkan pembentukan suatu common market . Para politikus menunjukkan rasa partisipatif dan intimitas serta kepekaan terhadap masalah-masalah krusial tertentu, di antaranya yang bersifat moneter. Para intelektual merasa terpanggil untuk mengingatkan nilai-nilai yang bersendikan nalar. Usaha ini akhirnya diberkahi dengan hasil berupa pembentukan Uni Eropa, yang dipercepat dengan banjirnya produk industrial dari Asia yang bermutu teknologis tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Amerika Serikat tidak mewaspadai proses globalisasi karena sejalan dengan ide ekonomi liberal. Maka negara-negara di bagian selatan negaranya yang seluruhnya merupakan developing countries dan yang dirajainya dalam semua aspek vital kehidupan, tidak didorongnya untuk membentuk suatu ruang lingkup formal kegiatan ekonomi regional ala Eropa Barat. Sebaliknya kekhawatiran terhadap ancaman komunis di Asia, mendorongnya untuk aktif menerapkan containment policy bersendikan pemikiran geopolitik dan geostrategi dari Spykman.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pax Americana di Asia Pasifik yang merupakan byproduct dari containment policy Amerika terhadap Rusia dan Tiongkok memungkinkan perkembangan ekonomi yang relatif pesat di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Ekonomi Jepang tumbuh jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia; sedangkan perdagangan internasionalnya berkembang dengan ritme yang paling sedikitnya sama dengan ritme rata-rata perdagangan dunia. Korea Selatan memanfaatkan payung militer Amerika dengan membangun ekonomi nasional yang kuat, selain guna menghadapi kekuatan rivalnya di Utara, juga demi mengimbangi ketangguhan Jepang yang pernah menjajahnya cukup lama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Percaturan ekonomi di wilayah ini, katakanlah pembentukan “rezeki Pasifik”, semakin dibuat ramai dengan semakin besarnya keperluan negara-negara maju, terutama Amerika dan Jepang, untuk mengalihkan operasi manufacturing mereka ke daerah-daerah di mana terdapat ongkos buruh yang relatif rendah. Lalu adanya pergeseran dari Australia dan Selandia Baru dari Eropa ke negara-negara Pasifik, termasuk Jepang, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Kemudian pertumbuhan yang pesat dari ekonomi dan teknologinya mendorong Kanada untuk turut aktif bermain di kawasan Pasifik, termasuk di bidang politik, mungkin untuk mengisi kekosongan peranan British yang ditinggalkan oleh Inggris.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesudah Perang Dingin berakhir dengan “kemenangan” Barat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berusaha turut meningkatkan kapasitas produktifnya dengan jalan mengendurkan kekakuan doktrin ekonomi komunisnya dan memanfaatkan orang-orang keturunan China melalui sentimen asal-usul. Orang-orang ini selain bermukim di Taiwan, sebagian terbesar ada di Hong Kong, Makao, pada umumnya tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Timur, menjadi warga dari berbagai negara nasional yang ada di kawasan ini. Begitu rupa hingga secara sosiologis-kultural mereka merupakan suatu komunitas, a borderless Chinese community outside (mainland) Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi karena jasa orang-orang yang oleh Confucianism diremehkan dan oleh Maoism dikutuk sebagai borjuis. Mereka ini pulalah yang telah berperan besar dalam menggerakkan globalisasi di kawasan Asia-Pasifik. Mereka inilah yang memasarkan produk industrial Jepang dan Korea Selatan di samping barang-barang yang mereka produksikan sendiri di negara-negara perantauan mereka selaku entrepreneur -industrialis lokal. Sejujurnya mereka memasarkan pula hasil-hasil industri kawasan Eropa dan Amerika sebagai agen, partnership , dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit . Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent . Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya menegakkan keamanan di laut nasional ( law enforcement at sea ) yang dilakukan sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 sampai saat ini, mengalami kemajuan momentum tiga kali dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut disingkat Bakorkamla yaitu pertama pada tahun 1972 (penulis sebagai Kepala Staf Angkatan Laut 1969-1973 memprakarsai pembentukannya), kedua pada tahun 2003 dan ketiga pada tahun 2005 yang akhirnya melahirkan Ketetapan Presiden No 81 tentang Bakorkamla dalam susunan organisasi seperti sekarang ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bakorkamla sekarang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan anggotanya pimpinan dari 12 instansi Pemerintah ialah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Untuk pelaksanaan sehari-hari dibentuk Pelaksana Harian Bakorkamla yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. Visi dari Bakorkamla ialah terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu. Berdasarkan visi tersebut, misi Bakorkamla ada 5 (lima).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pengertian saya mengenai reformasi adalah sebagai berikut. Menurut Webster Dictionary dengan berbagai penyempurnaan, reformasi dirumuskan sebagai berikut : “REFORMASI adalah penyusunan kembali yang bersifat korektif dari seluruh atau sebagian dari kebijakan baik pola maupun pelaksanaannya (sering diistilahkan politik dan strategi) yang dikeluarkan Pemerintah dan atau perusahaan selama ini, yang ternyata tidak sesuai dengan perobahaan cepat lingkungan dan atau telah mengakibatkan kemunduran, termasuk krisis-krisis, karena kesalahan-kesalahan (faults), kerusakan-kerusakan (defects), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan tindakan-tindakan penyelewengan (mal practices) lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reformasi dapat dilakukan dengan reengineering , quantum leap thinking, benchmarking, cross functional improvement , pengendalian mutu terpadu (PMT) dan gugus kendali mutu (GKM) dan sebagainya. Langkah dibentuknya Bakorkamla yang dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005 sudah baik, tetapi belum sempurna karena belum menyentuh dan memecahkan problem pokok yang mendasar ialah banyaknya instansi Pemerintah yang mempunyai kapal patroli, yang seharusnya di satu tangan dalam bentuk komando operasional yang saya namakan Komando Keamanan Laut Nasional (Komkamlanas) yang merupakan paradigma baru melalui Reengineering dasar-dasar penegakan hukum di laut yang selama ini berkembang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , hal yang mendasar pertama dan yang utama adalah time table tentang penyerahan kapal-kapal patroli yang ada kepada Komkamlanas dari instansi yang memiliki lengkap dengan segala aspek kelengkapannya yang akan diintegritaskan kedalam organisasi yang baru. Ini berlaku untuk kapal-kapal patroli Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut. Ketiga , pembentukan dari Dewan Keamanan Nasional yang akan membawahkan operasional Komkamlanas. Keempat , konsolidasi organisasi instansi yang memiliki kapal patroli akibat perobahan. Sebagai contoh, untuk Angkatan Laut, komando jenis kapal patroli yang merupakan bagian administratif dari Armada Barat/Timur Angkatan Laut dihapuskan dan diintegritaskan kedalam Komkamlanas . Ini termasuk kelengkapan organisasi bagian dari Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang bertugas mengatur administratif dan operasional dari kapal-kapal patroli yang dimiliki.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian tulisan ini yang masih bersifat garis besar tentang pembentukan Komkamlanas sebagai pengganti Bakorkamla, berdasarkan pertimbangan, bahwa organisasi adalah sesuatu yang berkembang dan setiap waktu perlu penyesuaian kepada perobahan sekelilingnya ( environment) . Pilihan ada dua ialah down to eart h dengan Reengineering atau secara Peace Meal dan Gradual. Suatu permohonan atau himbauan agar tulisan ini jangan sampai menimbulkan polemik antar kita sendiri yang tidak perlu. Anggap tulisan ini berdasarkan sikap posi- tive thinking yang konstruktif atau sering disebutkan juga sebagai positive taught provoking dan tidak ada kepentingan terselubung ( vested interest ) apapun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Belakangan ini muncul silang pendapat di berbagai media massa tentang hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diberikan opini disclaimer (pernyataan tidak memberikan pendapat) oleh BPK. Menurut pendapat penulis, sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan terkait dengan opini yang diberikan oleh BPK tersebut. Karena dengan kondisi pengendalian intern pemerintah saat ini, sistem akuntansi yang masih lemah, serta masih banyaknya aset pemerintah pusat yang belum tercatat rasanya agak sulit bagi BPK, atau auditor manapun, untuk tidak mengeluarkan opini disclaimer tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa penulis katakan demikian? Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah berkewajiban menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, selama berpuluh-puluh tahun semenjak Indonesia merdeka, pemerintah hanya menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, atau dahulu dikenal sebagai Perhitungan APBN, sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang direpresentasikan oleh wakil rakyat di DPR. Hal yang sama dilakukan di pemerintah daerah, di mana Gubernur/ Bupati/Walikota, selaku kepala daerah, mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam bentuk Perhitungan APBD kepada DPRD.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sisi lain, kementerian/lembaga harus menyerahkan neracanya kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk dikompilasi/digabung. Hal yang sama dilakukan oleh Biro Keuangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yang harus mengkompilasi neraca dari dinas/badan daerah. Laporan keuangan 2006 yang sudah dikompilasi, baik oleh departemen keuangan untuk pemerintah pusat, maupun biro keuangan untuk pemerintah daerah, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2007, sudah harus diserahkan kepada BPK untuk diaudit.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan demikian, opini disclaimer yang dikeluarkan oleh BPK baru-baru ini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat harus dibaca dan dipahami dalam konteks tersebut, yaitu penyiapannya dilakukan dalam masa pembelajaran dan membutuhkan masa transisi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, perlu juga diungkapkan secara lebih memadai, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, dengan membaca opini audit secara kontekstual dan seimbang, maka opini disclaimer BPK tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti kenaikan harga barang lainnya, media massa mencermati berbagai komentar masyarakat, sikap dan tindakan pemerintah. Tentu saja ibu-ibu keberatan dengan kenaikan harga ini. Mereka mengeluh karena tidak sanggup lagi untuk membeli susu untuk anak mereka. Sedangkan pemerintah nampaknya berusaha untuk menjelaskan kenaikan ini dan terdengar pula kekhawatiran akan meningkatnya jumlah balita gizi buruk akibat keadaan ini. Tetapi tindakan konkrit untuk mengatasi kenaikan harga susu dan dampaknya belum terlihat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada beberapa liputan berita di televisi dan media cetak yang memaparkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan susu murah bahkan gratis untuk bayi mereka. Bahkan ada pula yang mendambakan semacam operasi pasar seperti halnya yang terjadi untuk beras dan minyak goreng. Untungnya belum ada dan mudah-mudah tidak terjadi tindakan seperti ini. Operasi pasar atau pembagian susu formula tentunya tidak sejalan dengan kode etik internasional tentang pemasaran produk pengganti ASI yang telah diratifikasi dengan keluanya Keputusan Menteri Kesehatan No 237/Menkes/SK/IV/1997 mengenai pemasaran produk pengganti ASI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, perlu ada upaya konkrit untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka dengan benar. Cuti melahirkan yang terlalu singkat misalnya berperan besar untuk menghambat ibu-ibu yang bekerja memberikan ASI. Terlalu sibuknya ibu-ibu oleh pekerjaan di rumah juga berpengaruh terhadap menurunnya produksi ASI. Sehingga selain informasi untuk masyarakat, juga sangat diperlukan kebijakan dan peran serta semua pihak untuk lebih memungkinkan ibu-ibu di Indonesia memberikan ASI dengan benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping harga susu yang melambung akhir-akhir ini, sebenarnya konsumsi susu masyarakat Indonesia rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Paling tidak ada dua sebab utama yaitu produksi susu Indonesia yang rendah dan tidak biasa minum susu. Secara jangka panjang, jika ingin meningkatkan konsumsi susu maka harus ada upaya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Peningkatan produksi susu dan upaya menahan harga susu perlu dilihat sebagai upaya memberikan pilihan kepada keluarga Indonesia dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mudah-mudahan baik masyarakat, media massa dan pemerintah memberikan respon yang tepat atas kenaikan harga susu ini. ASI haruslah yang gencar dipromosikan bukan usul untuk melakukan operasi pasar susu formula apalagi pembagian susu gratis. Secara jangka panjang, peningkatan produksi dan stabilitas harga susu patut diperhatikan pemerintah sama halnya dengan bahan makanan lainnya. Dengan demikian, keluarga memiliki cukup pilihan dan mampu mendapatkan berbagai bahan makanan demi meningkatnya kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kehiruk-pikukan ibu kota Provinsi Jawa Timur ini, kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tidak mencerminkan betapa provinsi dengan penduduk sekitar 37 juta warga menghadapi berbagai kesulitan. Sumber persoalan memang jelas. Semburan lumpur akibat pengeboran dekat Sidoarjo yang dilakukan perusahaan Lapindo masih terus mengalir. Area yang digenangi “lumpur Lapindo” (sebutan ini menjadi dibakukan) tambah meluas. Roda ekonomi di area yang langsung kena semburan terhenti sama sekali, karena jalan, transformator listrik, pabrik, usaha kecil-kecilan masyarakat setempat semuanya itu ditelan danau lumpur. Dan dampak ekonominya berantai menyentuh berbagai bidang, khususnya pariwisata.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Aspek politik dari dampak malapetaka di Jawa Timur ini, erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Jelasnya, perlu diteliti, berapa persenkah pendapatan total Jawa Timur menurun, karena tingkat produksi dan jasa menciut? Keterangan yang saya peroleh dari berbagai percakapan, kadang-kadang kontradiktif. Sebuah sumber dengan mengutip kalangan dinas perindustrian provinsi mengatakan bahwa produksi industri di Jawa Timur turun sekitar 15 persen. Namun Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Agus Hariadi memberikan keterangan yang cukup cerah. Menurut pejabat itu seperti yang dikutip oleh media, ekspor berbagai komoditas dari Jawa Timur pada periode Januari sampai Mei 2007 mencapai nilai US$ 710 juta. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 43,3 persen dibanding pada periode yang sama tahun 2006. ” Ekspor tahun ini masih banyak mengandalkan beberapa komoditas seperti tekstil dan garmen, udang, kopi dan karet”, menurut Agus Hariadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai koreksi, Revolusi Hijau-II harus dijalankan secara konsisten sebagai revolusi benih dan organisasi/manajemen produksi. Pertanian padi harus kembali dikelola sebagai agribisnis skala nasional. Tetapi pengelolanya jangan lagi pemerintah seperti dulu, melainkan suatu organisasi/manajemen agribisnis padi semacam inkorporasi beras. Inkorporasi beras ini merupakan sinergi sejumlah BUMN agribisnis (benih, pupuk, pestisida, alsintan, pengolahan, pemasaran, pembiayaan) dan organisasi korporasi petani.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus lainnya, pohon-pohon pelindung di sepanjang tepi jalan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya seringkali roboh karena hujan lebat, dan angin kencang. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas, bahkan tidak jarang menelan korban jiwa manusia. Tidak tertutup kemungkinan, kejadian ini juga disebabkan kelalaian petugas melakukan perawatan, yaitu memotong pohon secara berkala. Sebab, Pemerintah DKI Jakarta yang relatif “punya banyak uang” tentunya selalu mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua, Kamis malam itu (12/7) di depan para tamunya yang berkumpul di halaman gubernuran dekat kolam renang, bicara dengan nada serius. Malam itu ia berperan sebagai tuan rumah bagi sekitar dua ratus peserta Seminar dan Konperensi Nasional Persatuan Wartawan Indonesia, yang baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Tema seminar itu tentang ” Percepatan Pembangunan Tanah Papua”. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Paskah Suzetta khusus datang memaparkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Tanah Papua. Inpres itu mencakup suatu program besar-besaran yang akan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Papua (artinya mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dibiayai dana raksasa sebesar Rp 17 triliun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Reaksi sengit dilontarkan terhadap mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) yang dikutip pers sebagai menyatakan bahwa ” ada dana otonomi khusus (otsus) yang dipergunakan untuk kegiatan separatis”. Yang paling vokal adalah Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Paskalis Kossay. Ia menuding balik dan menyatakan “Hendropriyono adalah biang kegagalan otsus Papua. Menurut Kossay, kesalahan fatal yang dilakukan Hendropriyono ketika menjabat Kepala BIN adalah “mendorong lahirnya Provinsi Irian Jaya Barat. Dia yang memberikan masukan atau bisikan kepada Presiden Megawati Sukarno Putri saat itu. Jadi Hendro yang mengacaukan otsus di Papua. Akibatnya sampai sekarang pelaksanaan otsus di Paua tidak berjalan maksimal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari uraiannya di berbagai kesempatan, rupanya diam-diam sedang terjadi revolusi sosial di Papua. Bas Suebu ingin meningkatkan kesejahteraan sekitar 4000 (empat ribu) kampung-kampung yang terbesar dan terpencil di seluruh Tanah Papua. Pembangunan masyarakat berbasis kampung ini mendapat julukan RESPEK ( Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Tiap kampung akan disuntik dengan kucuran dana sebesar Rp 100 juta. Pengambilan keputusan tentang penggunaan dana tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat kampung dengan bantuan tenaga pendamping yang sudah dilatih dan dipersiapkan oleh pemerintah provinsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada suatu kesempatan saya komentari RESPEK, gagasan gubernur Bas Suebu ini ketika diselenggarakan dialog interaktif oleh TVRI dengan Bas Suebu sebagai salah satu peserta. “Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh kepemimpinan gubernur Bas Suebu dengan RESPEK adalah penting sekali, bukan saja untuk Tanah Papua ataupun untuk Republik Indonesia sebagai realisasi dari sila Pri Kemanusiaan dan Sila Keadilan Sosial, tapi juga penting bagi Afrika dan Amerika Latin, Kemudian saya kutip apa yang pernah dikemukakan DR Soedjatmoko (pemikir tentang perkembangan sosial dan pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo) dalam suatu ceramah pada tahun 1997 tentang kaitan antara Pembangunan dan Kebebasan Manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Suara-suara yang agaknya resah dan kuatir tentang keutuhan NKRI seperti tidak terfokus. Sebuah bendera yang diduga melambangkan separatisme dan diperlihatkan di depan umum telah menimbulkan reaksi sengit di sementara kalangan di Jakarta yang mengaku cinta NKRI. Namun persoalan besar, seperti usaha meningkatkan kesejahteraan kampung-kampung di Tanah Papua, supaya penduduk asli yang mendekati 2 (dua) juta mampu hidup sebagai warga negara RI yang terhormat-hal itu nampaknya tidak begitu dipusingkan oleh para pencinta NKRI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 20 Maret 2007, saya menulis kolom TGN berjudul “Skenario Teheran” untuk Jakarta. Sebenarnya ada dua skenario Teheran. Yang pertama ialah kemenangan Ahmadinejad menjadi wali kota yang kemudian melejit menjadi Presiden Iran. Artinya kubu konservatif mengalahkan kubu reformis liberal di Teheran. Tapi tahun lalu penduduk Teheran , menggusur kubu konservatif dari DPRD Teheran dan mengorbitkan Wali Kota Teheran baru Mohamad Qalibaf. Dengan demikian kubu reformis merebut kembali Teheran dari ekstremis mullah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam Pilkada DKI sekarang ini dipaksakan suatu dikotomi yang eksistensial bukan hanya bagi Jakarta, tapi karena kedudukannya sebagai Ibukota RI menjadi masalah eksistensial bagi NKRI. Dikotomi kelompok pluralis vs kelompok sektarian dimana koalisi Jakarta didukung belasan partai menghadang Adang- Dani. Kemudian ada lagi dikotomi latar belakang Adang dan Cawagub Priyanto, seolah ada rivalitas antara TNI AD dan Polri. Demokrasi sebetulnya tidak boleh membawa-bawa korps apalagi bersenjata, karena itu harus sipil yang bertarung secara sportif dalam adu program, rekam jejak kinerja, pesona, kharisma, dan profesionalisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena yang dilempar adalah kartu peka bagaimana nasib Jakarta jika Adang Dani dan PKS menang, maka mereka dengan lihai menjabarkan anatomi Perda Syariah. Data rincian anggota DPRD dari seluruh kabupaten di sekitar DKI dan daerah lain yang menerapkan Perda Syariah justru didukung oleh koalisi yang digembar-gemborkan sebagai pluralis dan mempertahankan Pancasila. PKS sendirian tidak akan sanggup menggolkan Perda Syariah, kalau partai pendukung kubu koalisi Medan tidak dengan sadar turut memuluskan Perda Syariah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Buat apa bicara masalah SARA, pluralis vs sektarian kalau ternyata semua orang memainkan kartu itu hanya untuk mendulang suara sebagian kelompok masyarakat yang selalu menjadi korban, karena posisi minoritas dalam arti agama maupun ras, etnis. Kebetulan minoritas ganda itu punya gabungan suara yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang menjadi Gubernur Jakarta. Sebetulnya yang lebih objektif, urgen, dan didambakan masyarakat ialah program pembangunan Jakarta itu seperti apa dan akan menjadi apa di masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman dulu orang Singapura yang dijajah Inggris, malah berobat dan lebih percaya dokter di RS Yang Seng Ie (kini Husada). Raja balsam cap macan menyumbang paviliun karena puas dengan rawatan Yang Seng Ie. Batavia relatif lebih aman, lebih nyaman dan lebih sibuk dari Singapura. Penerbangan internasional pertama sedunia ialah oleh maskapai KLM menerbangi rute Amsterdam — Jakarta. Sekarang orang Indonesia berbondong-bondong berobat ke Singapura atau Kuala Lumpur dan Penang. Singapura menjadi hub penerbangan udara dan perkapalan samudera global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin melakukan terobosan dengan menyetujui usulan yang saya tulis di Harian KAMI untuk pembukaan kasino kedua di Asia setelah Macau. Dari hasil itu Bang Ali membangun fasilitas pendidikan sekolah dasar dan Pusat Kesenian Jakarta TIM. Urgensi terobosan Bang Ali untuk menyelamatkan anak didik yang memerlukan dana pembangunan sekolah itu dimengerti, dipahami, dan direstui oleh Buya Hamka almarhum. Kepeloporan Ali Sadikin segera ditiru oleh Malaysia yang membuka Genting Highlands sebagai kasino ketiga di Asia setelah Macau dan Jakarta.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

PM Lee Kuan Yew menolak kasino selama hampir 40 tahun. Tapi putranya PM Lee Hsien Loong melihat dunia yang berubah total. RRT meliberalisasikan kasino di Macau dengan membuka pintu bagi masuknya modal Las Vegas memutus monopoli Stanley Ho, cukong judi pertama di Asia. Suatu studi mengungkap bahwa bagi sekelompok orang kaya, kasino merupakan hobi atau bagian dari hibrida bisnis dan rekreasi, mirip cermin pergolakan harga saham di bursa. Karena tarif pajak telah semakin diturunkan untuk persaingan global, maka kasino merupakan alternatif pungutan pendapatan di luar pajak yang sangat lukratif, sukarela, dan eksis serta difasilitasi secara global. Lee Hsien Loong memerlukan waktu dua tahun untuk meyakinkan ayahnya yang malah lebih konservatif dari Buya Hamka yang bisa mentolerir kasino Bang Ali. Lee Kuan Yew ketakutan kalau rakyat Singapura yang mayoritas Tionghoa semuanya akan berjudi dan rudin di kasino. Sang anak menang dan Singapura akan memiliki Sands Resort di Marina City dan Genting Highlands di Pulau Santosa. PM Abdullah Badawi segera membuntuti Singapura dengan mencanangkan Iskandar Development Region di Johor Baru mengundang Disneyland dengan harapan ikut menyedot arus wisatawan global ke Singapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembangunan regional bersaing dengan kawasan regional. Jakarta sebetulnya punya potensi untuk menjadi kota yang lebih hebat dari Singapura. Tapi bagaimana bisa melejit kalau mengurus banjir saja harus menunggu dan memakai rencana banjir kanal bikinan Belanda (Batavia). Orang Indonesia punya kemampuan terobosan seperti Ali Sadikin dan bisa melaju lebih dulu dari Singapura. Tapi orang Indonesia juga punya rasa iri dan dengki yang menyetop kreativitas dan energi Ali Sadikin. Sekarang Soeharto menyesal telah memusuhi Ali Sadikin, dan malah dapat menerima Bang Ali. Ketimbang para Brutus dan Ken Arok yang berlomba menjilat, tapi pada akhirnya mengkhianati dan menikamkan keris kudeta ke diri Soeharto.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Skenario Teheran untuk Jakarta adalah skenario yang sangat membahayakan eksistensi NKRI. Mengapa tidak ada yang menerobos skenario SARA itu dengan menyajikan visi misi dan imajinasi model Ali Sadikin agar Jakarta kembali ke zaman Batavia, yang lebih prestisius dan malah lebih maju dari Singapura. Sudah tiba waktunya menghentikan dikotomi dan skenario Teheran, karena rakyat Jakarta dan Indonesia malah muak dengan tingkah laku wasit United Arab Emirates yang tidak sportif menghukum pemain Indonesia. Saya teringat lagi ketika negara-negara Arab berlenggang kangkung masuk Olimpiade Tokyo 1964 bersama Israel sementara Indonesia diskors oleh Komite Olimpiade Internasional gara-gara solider dengan Arab tidak mengundang Israel ke Asian Games IV di Jakarta 1962. Karena itu menghadapi Pilkada Jakarta yang sudah mepet ini, saya berseru kepada dua cagub untuk berhenti mendaur ulang “skenario Teheran” Melainkan berlomba, siapa yang dapat mengajukan visi misi terobosan model Ali Sadikin yang lebih maju 40 tahun ketimbang Singapura. Dialah yang layak jadi Gubernur DKI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Belakangan ini berkembang wacana bermuatan pro-kontra tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura. Sebenarnya kerjasama pertahanan (Han) RI-Singapura sudah ada dan cukup lama, meliputi latihan bersama, pendidikan, pertukaran perwira serta visit program. Kerjasama tersebut diorganisir di bawah Annual Meeting antara Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara yang secara operasional dilaksanakan oleh Joint Training Committee (JTC), biasanya dipimpin Asops Kasum TNI dan pejabat setingkat dari Singapura. Secara implementatif pun masih ada level operasional ke bawah. Kerjasama Han tersebut bersifat resiprokal dengan prinsip kesetaraan, keseimbangan, mutual benefit dalam hal profesionalitas, pengalaman, wawasan serta manfaat diplomasi, ekonomi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasal 3 (b) dan (c) misalnya dapat menjadi sumber masalah terkait kedaulatan. Pasal 3 (b) menyebutkan, “Angkatan Udara Singapura diijinkan untuk melakukan test flight, pengecekan teknis dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2″. Juga dinyatakan, “Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam setahun di Area Bravo” dalam latihan mandiri (Singapura sendiri) ataupun bersama negara mitranya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut Pasal 3 (c), “Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.” Ini kontradiktif dengan tujuan DCA yakni meningkatkan hubungan bilateral RI-Singapura. Isi Pasal 1, “Tujuan dari Perjanjian ini …meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial, untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata…” Paradoks antara Pasal 3 (c) dengan Pasal 1: de facto dan de jure kita justru memberikan ruang lebar bagi Singapura mengeksplorasi wilayah kedaulatan RI guna “kerjasama bilateral/ multilateral dengan (angkatan bersenjata) negara lain”, bukan dengan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari aspek geopolitik dan geostrategis, secara politis dan militer Singapura berorientasi ke Barat (AS), sementara kita ber-Polurgi “bebas-aktif”. Perbedaan ini seyogianya mendorong kita untuk membuat batasan tegas terhadap kerjasama Han dengan Singapura terutama dalam mengembangkan kompetensi militernya. Potensi gesekan bahkan “tabrakan” dengan Kepnas kita dengan Singapura masih cukup besar (terkait masalah perbatasan, penyelundupan, pencucian uang dan sebagainya), sehingga kita tidak dapat mengelak dari kebenaran adagium klasik “Tidak ada teman atau musuh abadi; yang abadi hanyalah kepentingan”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan lain selain penuntutan, sesungguhnya pada saat kapanpun dan dimanapun fungsi utama seorang jaksa adalah sebagai Penuntut Umum . Ketika ia duduk di ruang sidang sebagai alter ego (mewakili/mengganti) Jaksa Agung maka seluruh kemampuan dan integritasnya harus dihadirkan secara total. Penuntut Umum tidak kreatif, kurang responsif, dakwaanya dinyatakan batal/tidak diterima atau terdakwanya dibebaskan pasti akan membawa dampak secara kelembagaan. Segelintir Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bebas, bahkan dalam suatu kasus besar pernah terjadi Jaksa menuntut bebas terhadap terdakwa sementara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara. Hal seperti ini sungguh mencederai citra Kejaksaan sebagai Penuntut Umum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rekayasa perkara di balik upaya pemberantasan korupsi amat mencederai program penegakan hukum dan keadilan. Bentuk-bentuk rekayasa tersebut antara lain, kriminalisasi kredit terlebih – lebih kredit yang tidak macet, tidak semua yang terlibat korupsi dijadikan tersangka/terdakwa istilah populernya tebang pilih perkara, perkara sengaja dipecah-pecah agar kelihatan banyak untuk mencapai target program, jumlah kerugian negara tidak memadai, Jaksa main panggil tanpa ada penyelesaian, permintaan imbalan uang dan lain-lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembaruan lembaga Kejaksaan seharusnya mencakup penataan institusi, fungsi/kewenangan serta sumber daya manusia. Pembaruan pengaturan mengenai Code of Conduct, perekrutan, pembinaan karier, sistem pengawasan, sistem pendidikan dan latihan sebagaimana disampaikan Jaksa Agung memang perlu dilakukan namun tidaklah cukup tanpa penataan kelembagaan secara mendasar serta penataan fungsi yang mengarah ke tugas utama di bidang penuntutan. Code of Conduct , perekrutan, pembinaan karier dan lain-lain adalah salah satu aspek dalam pembaruan yaitu mengenai sumber daya manusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hujatan makin “membabi-buta” ketika mengungkit-ungkit nama Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pada aline-aline terakhir, Tjipta Lesmana menulis, “ Dari perspektif politik, kegagalan itu tiada lain mencerminkan lemahnya posisinya di hadapan salah satu pembantunya, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Andaikata Ical bukan pemilik PT Lapindo Brantas, persoalan pasti akan lain. Aparat kepolisian, Bupati Sidoarjo, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya, pasti sudah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pemilik Lapindo .”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Media massa sudah berkali-kali memberitakan bahwa jauh sebelum diangkat sebagai Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie telah menyerahkan tampuk kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie kepada adiknya, Nirwan D Bakrie. Aburizal Bakrie juga menyerahkan surat pernyataan kepada Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat dalam struktur kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie maupun dalam segala aktivitas perusahaan. Aburizal Bakrie mengundurkan diri dari struktur kepemimpinan Bakrie sebelum mengikuti persiapan Konvensi Partai Golkar tahun 2003. Dengan demikian, sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie tidak dapat lagi dikaitkan dengan aktivitas Kelompok Usaha Bakrie.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahwasanya ada kepemilikan Kelompok Usaha Bakrie dalam perusahaan terbuka tersebut, itu benar adanya. Sebagai perusahaan, Lapindo Brantas tentu tunduk pada UU PT. Sekalipun tidak ada keputusan hukum menyangkut masalah ini, keluarga Bakrie tidak pernah melawan pemerintah, termasuk ketika Wakil Presiden mengatakan keluarga Bakrie harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Padahal, selain Lapindo, ada Medco (32 persen) sebelum dijual ke Prakarsa, dan Santos (18 persen). Keluarga Bakrie tidak pernah mengeluh, apalagi mengatakan bahwa sebaiknya masalah ini diproses secara hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok usaha Bakrie sudah berpengalaman mengalami masa-masa sulit, baik sebelum krisis tahun 1997 maupun pada saat krisis 1997, termasuk juga krisis soal citra perusahaan. Saat krisis, adakah keluarga Bakrie yang meninggalkan Republik Indonesia dengan dalih apa pun? Tidak ada. Aburizal Bakrie memimpin keluarganya untuk tetap mengurai berbagai masalah yang dihadapi perusahaan sampai tuntas, untuk tumbuh dan berkembang lebih besar. Dan sekarang Nirwan D Bakrie yang memimpin dan berdiri di depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara teknis, Lapindo bisa saja bangkrut secara hukum. Tapi hal itu tidak dilakukan. Dengan segala kekurangannya, Lapindo tak lari dari persoalan dan terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Nirwan Bakrie dan Lapindo melakukan demikian bukan karena salah, sebab sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Lapindo bersalah. Itu semua dilakukan semata-mata karena kecintaannya kepada Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan Bakrie untuk tumbuh dan berkembang. Bahwasanya proses pembayaran sampai saat ini masih belum semua, itu benar adanya, di sisi lain, Lapindo dengan segala kekurangannya juga telah melakukan proses pembayaran. Dan hal ini mestinya di apresiasi. Bandingkan dengan pengusaha hutan yang telah menyebabkan polusi asap setiap tahun, apakah pengusaha tersebut diminta untuk menanam kembali atau melakukan operasi menghilangkan asap yang telah mengganggu citra Indonesia?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penundaan Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu cukup menjelaskan sejauh mana persoalan nuklir Iran telah menjadi “gempa politik” baru di negeri ini. Seyogyanya, Sidang Paripurna DPR kemarin akan membahas dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan Resolusi PBB 1747 yang didukung oleh Indonesia. Namun karena tidak dihadiri Presiden Yudhoyono secara langsung, DPR pun menunda pelaksanaan sidang tersebut. Tujuh menteri utusan Presiden yang hadir dalam sidang tersebut dianggap tidak memadai untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan pemerintah dalam persoalan ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks ini, permasalahan nuklir Iran cukup menjadi dilema bagi Indonesia. Sesama negara berpenduduk Muslim, Indonesia sudah seharusnya mendukung sikap Iran. Apalagi nuklir yang untuk tujuan damai, seperti yang selalu diklaim Iran. Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata, bahwa Iran tidak mendapatkan dukungan dari tetangga-tetangganya sendiri. Apalagi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menganggap Iran tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja sama dan menyampaikan program nuklirnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada titik ini, kita bisa memahami kebijakan politik luar negeri AS yang lebih longgar dan lentur kepada Iran (setidaknya bila dibandingkan dengan sikap AS kepada Irak di era Saddam Hussein). Walaupun Iran nyata-nyata menantang dan tidak mengindahkan peringatan maupun tekanan AS. Sebaliknya AS tetap memberi kesempatan yang kesekian kalinya kepada Iran. Ini adalah kebijakan politik AS yang tak terjadi kepada Irak di era Saddam Hussein dan tak mungkin dipahami kecuali dari logika kepentingan, sebagaimana dijelaskan di atas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sehubungan dengan itu, salah satu RUU yang sangat menarik untuk ditelaah adalah RUU tentang Parpol. Sebab adanya kebebasan dan kemudahan warga masyarakat untuk berasosiasi dan berkoalisi (termasuk dalam membentuk parpol) merupakan salah satu syarat utama suatu negara dapat dikatakan demokratis (Wolfgang Merkel, Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi , Jakarta: FES, 2005, hal. 19-20). Kecuali itu, Parpol juga merupakan pintu utama rekrutmen pejabat publik. Tulisan ini akan menelaah RUU Parpol tersebut dan membandingkannya dengan UU sebelumnya (UU No 31/2002 tentang Parpol). Dari situ akan dapat diketahui kemajuan dan kemundurannya serta kecenderungannya di masa depan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , dicantumkannya hal pengambilan keputusan dalam parpol dilakukan melalui forum musyawarah ( Pasal 22 RUU ). Ketiga , dimuatnya aturan-aturan tentang rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh parpol, meliputi rekrutmen WNI untuk menjadi anggota parpol, dan rekrutmen anggota parpol menjadi bakal calon (balon) anggota DPR, DPRD, balon Presiden dan Wakil Presiden dan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan sesuai dengan AD dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan ( Pasal 24 s/d 28 RUU ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , akan berkurangnya jumlah parpol di masa mendatang. Hal itu ditandai dalam bentuk adanya pasal-pasal yang memperberat syarat pendirian dan pengabsahan parpol sebagai badan hukum. Ketiga , jika dikaitkan dengan RUU Pemilu Legislatif, di masa mendatang jumlah parpol peserta pemilu cenderung berkurang. Sebab persyaratan parpol dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif lebih dipersulit dari waktu ke waktu. Dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif 2004, parpol cukup memiliki pengurus lengkap di 2/3 provinsi dan 2/3 Kabupaten/Kota (Pasal 7 UU No 12/2003) sedangkan untuk menjadi Peserta Pemilu 2009, parpol harus memiliki pengurus lengkap di semua provinsi dan 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia (Pasal 9 RUU Pemilu Legislatif). Parpol yang ada pada periode 2007 – 2014 juga akan lebih sulit mengikuti Pemilu 2014 karena harus memperoleh 5 persen dari jumlah kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 (Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) RUU Pemilu Legislatif). Padahal untuk dapat mengikuti Pemilu 2004, Parpol yang ada sampai dengan Pemilu 1999 cukup mendapatkan 2 persen kursi di DPR (Pasal 142 UU No 12/2003), sementara itu untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, parpol cukup mendapatkan kursi sebanyak 3 persen di DPR pada Pemilu 2004 (Pasal 9 UU No 12/2003), sedangkan untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, parpol yang ada sampai dengan Pemilu 2009 harus mendapatkan 5 persen dari jumlah kursi DPR pada Pemilu legislatif 2009 (Pasal 8 dan 9 RUU Pemilu Legislatif).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika RUU Parpol usulan Pemerintah disahkan secara utuh tanpa perubahan, maka kemungkinan besar di masa mendatang akan terjadi pengurangan jumlah parpol sebagai badan hukum maupun sebagai peserta pemilu. Hal ini di satu sisi mungkin akan lebih mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR dan DPRD serta kecilnya peluang terjadinya oposisi terhadap eksekutif dan karena itu jalannya pemerintahan mungkin juga akan lebih efektif. Tetapi di sisi yang lain, pengurangan jumlah parpol dengan mempersulit masyarakat untuk mendirikan parpol, juga tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Jalan keluar yang dapat ditempuh atas dilema ini adalah permudah masyarakat mendirikan parpol dan pengakuannya sebagai badan hukum, tetapi syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu dapat dipersulit dengan meningkatkan prosentase perolehan kursi parpol di lembaga legislatif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memperingati Hari Anti Madat Sedunia bulan lalu, ada sebuah wacana menarik untuk disimak, yakni legalisasi ganja (Cannabis Sativa) yang disampaikan Badan Narkoba Nasional (BNN). Berdasarkan hasil penelitian sementara BNN dan INIDA (Indonesian National Institute on Drug Abuse), ganja bermanfaat di dalam kehidupan, seperti untuk kebutuhan industri. BNN juga melontarkan usulan pembuatan RUU Antinarkoba sebagai gabungan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam RUU Antinarkoba itu juga diwacanakan didirikannya Pusat Penelitian Ganja untuk mengkaji pemanfaatan tanaman itu di Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketua Asosiasi Advokad Indonesia (AAI), Bahrul Ilmi Yakub, mengatakan, upaya melegalkan ganja boleh dibilang upaya dekriminalisasi. Artinya mengubah sesuatu yang tadinya merupakan tindakan kriminal (pidana) menjadi legal. Namun menurutnya tindakan dekriminalisasi harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Boleh saja alasannya mendekrimalisasi ganja karena selama ini upaya mempidanakan tidak efektif. Namun dekriminalisasi tidak boleh berdasarkan asumsi sumir yang dimunculkan saja. Harus berdasarkan studi empiris. Butuh studi mendalam untuk perubahan politik hukum. Itu meliputi faktor penegak hukum sendiri serta sikap masyarakat dalam penerimaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan jenis Cannabis India, tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Diduga berasal dari daerah-derah Asia Selatan yang beriklim sedang. Merupakan tumbuhan yang berumah dua. Artinya pohon yang satu hanya bunga jantan, yang satu lagi berbunga betina. Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis dammar (harsa). Dammar itu kemudian dikeringkan, merupakan zat bersifat fisiologis aktif yang di daerah-daerah diberi nama Hashish.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak negara mengeluarkan larangan tentang kepemilikan, penanaman, pengedaran dan penggunaan daun ganja. Di Indonesia sebenarnya sudah mulai terlarang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1924. Meski demikian, penyelundupan berjalan terus hingga kini. Baik dammar maupun daun ganja mengandung zat-zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol. Selain menimbulkan akibat fisik juga berpengaruh secara kejiwaan, seperti menimbulkan rasa kelegaan disertai sikap melamun, maupun membawa perubahan dalam kesadaran waktu, persepsi visual dan auditif. Bahaya lain dari penggunaan ganja adalah tidak adanya susunan yang tetap pada bahan ini, sehingga pemakai tidak dapat mengetahui berapa banyak yang telah diisapnya, sementara dosis penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang parah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terkait legalisasi ganja, di negara-negara maju seperti di Belanda, drugs memang di jual terbuka. Tapi ingat, di sana pengawasan cukup ketat. Jangankan drugs , remaja di bawah umur 18 tahun tidak bisa menikmati rokok atau minuman beralkohol. Padahal di negara-negara Eropa telah tersedia mesin penjual rokok. Tidak hanya itu, majalah-majalah, DVD khusus dewasa pun di jual bebas. Hanya saja untuk bisa membelinya diberlakukan ketentuan khusus. Penjual akan berurusan dengan hukum jika melanggar ketentuan tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Kalaupun ganja jadi dilegalkan meski pemakaiannya dan peredarannya dibatasi hanya di tempat dan dalam jumlah tertentu. Pertanyaannya, bagaimanakah kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan kontrol. Mengingat, pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan salah satu masalah yang masih harus dibenahi dalam kerangka penegakan hukum ( law enforcement ) di negara kita. Jujur saja proses penegakan hukum di Indonesia belum sebagus di Belanda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang juga menjadi pertanyaan, apakah bila ganja ataupun soft drugs jenis lainnya di jual dengan bebas akan menjamin dapat menekan pengguna hard drug sebagaimana dilontarkan sebagian kalangan? Meski dibilang soft , namun bahayanya tetap tak bisa dihindarkan. Rokok saja yang telah mencantumkan kalimat “Berbahaya Bagi Kesehatan” seolah bukan masalah bagi konsumen. Faktor kesadaran masyarakat (terutama pengonsumsi) di negeri ini juga bisa dibilang masih rendah. Sebagai gambaran, pembatasan jumlah persentase kadar alkohol dalam minuman keras, tidak membuat peredarannya tetap dalam koridor. Apalagi kalau melegalkan ganja, kendati dalam lingkup terbatas, kita tidak yakin hal itu akan bisa dikendalikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pesan puisi Emma adalah bahwa Amerika akan menjadi sebuah kolosus atau negara kolosal jika bersifat terbuka dan majemuk. Biarlah orang yang tertekan dan mendambakan kebebasan datang kesini. Ini negara bebas. Disini tiap orang boleh menyatakan pendapat. Tiap orang boleh memilih agama yang disukainya. Tiap orang boleh berbeda. Biarlah orang miskin datang kesini. Ini negara demokratis. Di sini tiap orang punya kesempatan yang sama. Biarlah imigran dari segala penjuru datang kesini. Meskipun berbeda bangsa, bahasa, budaya dan agama, tetapi disini kita menjadi orang Amerika yang mempunyai impian yang sama yaitu The American Dream . Disini tiap orang berpacu dengan waktu mewujudkan impian itu, yaitu hidup maju dan bermutu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Komunitas etnik ini sama sekali tidak menutupi jati dirinya. Sebaliknya, tiap etnik mempertahankan bahasa dan budayanya. Orang Amerika tidak malu, malah bangga, bahwa masyarakat bersifat plural. Justru karena berbeda, semua dipercaya. Tidak ada diskriminasi minoritas dan mayoritas. Mulai dari susunan kabinet sampai susunan perkumpulan orang tua murid di tiap sekolah, diusahakan agar ada orang dari berbagai keturunan. Ketika tujuh astronot terbang ke ruang angkasa, ketujuh orang itu berasal dari tujuh etnik berbeda. Kemajemukan dimanfaatkan untuk kemajuan. Tiap pendatang asing diberi kesempatan supaya menjadi potensi yang berkontribusi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kata-kata Emma Lazarus telah menjiwai gaya hidup yang terbuka dan majemuk hingga kini. Ia sendiri tidak menyaksikan kejadian ketika syairnya diukir ada monumen Statue of Liberty, sebab wanita keturunan Portugal dan Yahudi ini meninggal dunia empat belas tahun sebelumnya. Tetapi suaranya tetap bergema ditujuh samudra dan benua: “ Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breath free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akhir Juni dan awal Juli merupakan bulan kelabu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang merasa terusik dengan apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Mengapa? Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebuah rombongan penari cakalele yang tidak terdaftar dalam acara mengibarkan bendera RMS di tengah upacara yang berlangsung. Belum selesai heboh bendera RMS di Ambon, di Jayapura serombongan penari mengibarkan pula bendera Bintang Kejora dalam acara pembukaan Konferensi Masyarakat Adat Papua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Simbol negara bendera Merah Putih mendapat tantangan dan perlawanan tidak hanya di Ambon, Jayapura, Jakarta, tapi juga di Yogyakarta. Ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah dalam soal otonomi daerah, ekonomi, politik dan lingkungan hidup mendapat perlawanan dari rakyat melalui karya seni dan budaya. Protes masyarakat masih dibatasi dengan ekspresi budaya dan seni, bukan dengan cara kekerasan seperti yang terjadi dalam Peristiwa Malari (1974). Seni budaya dipakai sebagai cara protes damai ketika protes cara lain tersumbat. Apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura bukan hal yang baru dalam kehidupan (sejarah) masyarakat yang mengalami represi dari penguasa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika penggusuran tanah Kedungombo terjadi di Jawa Tengah tahun 1985, protes masyarakat tidak dimungkinkan karena represi Orde Baru. Lembaga tempat penulis bekerja di Surakarta tidak kekurangan akal agar masyarakat bangkit untuk melakukan protes damai. Kami melatih penduduk setempat untuk memerankan kisah perjuangan orang desa yang mempertahankan tanah mereka yang terkena proyek jalan yang dilakukan oleh VOC tiga ratus tahun lalu. Dan ketoprak itu dipentaskan pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Banyak orang yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan reaksi keras atas kedua peristiwa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Suara lantang untuk menindak dengan kekerasan pelaku peristiwa tersebut dikumandangkan, baik oleh masyarakat maupun petinggi militer. Menindak para pelaku pengibaran bendera dan menghukum mereka sah-sah saja. Tapi apakah dengan melakukan tindakan penghukuman yang berlebihan akan menyelesaikan masalah bibit separatisme dan ungkapan lubuk hati rakyat Maluku dan Papua?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apakah artinya NKRI bagi masyarakat Aceh, Riau, Maluku, dan Papua kalau NKRI tak mampu mewujudkan negara berkeadilan? Darah dari rakyat jelata dan prajurit akan tertumpah sia-sia kalau dalam mempertahankan negara kesatuan rasa keadilan diabaikan. Pengibaran bendera melalui tari budaya di Ambon dan Jayapura tidak akan ada dampaknya bagi NKRI. Yang bisa merusak negara kesatuan justru respons yang gegabah dan kebijakan yang tidak adil dari pemerintah di Jakarta atas kedua wilayah tersebut. Peristiwa pengibaran bendera melalui tarian tidak perlu terjadi kalau rasa keadilan dan kesatuan sudah diwujudkan di Republik Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Krisis kebangsaan dan negara kesatuan tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer. Untuk menegakkan NKRI dibutuhkan operasi hati nurani demi menegakkan keadilan bagi semua wilayah oleh pemerintah di Jakarta. Bahaya sesungguhnya dari negara kesatuan bukan berasal dari Maluku dan Papua , tapi dari para pejabat istana yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga lumpur Lapindo tidak teratasi, hutan makin gundul, penerbangan yang amburadul, harga susu yang tak terjangkau oleh rakyat kecil, serta mereka yang melahap uang rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di samping harus adanya kepemilikan integritas dalam diri para hakim agung sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, integritas berarti, “mutu”, “sifat” atau “keadaan” yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menawarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya, integritas bertalian dengan kewibawaan dan kejujuran. Ia merupakan bagian dari masalah-masalah moral, yang oleh analis hukum L Carter, memiliki sejumlah kriteria, di antaranya, harus jujur dalam melaksanakan praksis hukum dan berani atau tidak malu-malu melakukan hal-hal yang benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh karena itu, apa pun alasannya, dalam proses dan bentuk perekrutan hakim agung di negeri ini, hendaknya diperhatikan secara sungguh-sungguh perihal moralitas dan integritas para calon, termasuk integritas keilmuannya. Bagi Satjipto Rahardjo, lewat bukunya Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (2003), hal-hal yang tidak bisa ditawar bagi seorang calon hakim atau hakim agung adalah predisposisi mental dan kejiwaan bagi sang calon, seperti kejujuran, moralitas, dedikasi, serta komitmennya yang tinggi terhadap kebenaran dan keadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Integritas moral, kata Sidik Sunaryo dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana (2006), harus diukur dari kualifikasi kadar perilaku dan ketaatan menjalankan ibadah menurut perintah agamanya, yang dapat dibuktikan lewat penelitian yang mendalam dengan terjun langsung ke masyarakat di mana sang calon hidup. Pembuktian seseorang calon memiliki integritas moral, tidak bisa hanya diharapkan lewat selembar kertas dari pihak kepolisian, yang dalam prakteknya dapat dibeli dan direkayasa sesuai dengan kehendak sang calon. Jadi, perekrutan calon hakim agung yang paling obyektif adalah lewat audit moral oleh masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini, persoalan malu dan agama menjadi dua hal penting yang perlu ditekankan. Sebab, dalam membicarakan persoalan integritas moral, tulis Baharudin Lopa, (2001), tidak dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? Sebab, tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena takut dihukum, melainkan karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketika suatu saat saya bertemu dengan guru besar linguistik dari Yale University Prof Garey, dia bertanya berapa bahasa yang saya kuasai . Karena dia tahu saya berasal dari sebuah etnik di tanah air, yang punya bahasa sendiri, dia balik bertanya, “Bahasa Batak gimana?” Baru saya sadar, dari sudut keilmuannya, penguasaan bahasa daerah adalah satu kemampuan tersendiri. Di bidang keilmuannya, bahasa daerah itu betapa bernilainya. Padahal, kita sendiri terkadang kurang menghargai bahasa daerah. Lihatlah betapa acuhnya banyak orang terhadap hal ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di daerah sendiri sudah jarang anggota masyarakat yang berbahasa daerah. Pada waktu saya di Sekolah Rakyat (SR), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah selalu ada mata pelajaran bahasa daerah.Waktu SMP malah ada bacaan wajib berbahasa daerah. Kebetulan saya tinggal di Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, yang sehari-hari masyarakatnya berbahasa Batak Angkola. Otomatis saya menguasai bahasa daerah ini. Bahkan juga Bahasa Batak Mandailing dan Bahasa Batak Toba di Tapanuli Utara. Bahasa Batak Karo dan Bahasa Batak Simalungun tidak saya kuasai .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, di kampung saya sekarang ini bahasa daerah sudah mulai terdesak. Suatu ketika memang Bahasa Indonesia datang “mendesak”. Pada masa “pembangunan”, Bahasa Indonesia menjadi semacam “lambang kemajuan”. “Keterdidikan” seseorang acapkali terukur dengan bahasa Indonesia yang digunakannya. Mungkin sama dengan datangnya beras didaerah yang jenis makanan utamanya bukan beras seperti sagu, jagung, ubikayu, dan lain-lain. Beras dan Nasi seolah “lambang kemajuan” meninggalkan jenis makanan nonberas tersebut. Akibatnya kita sekarang amat tergantung pada beras, termasuk daerah yang dulu memiliki variasi makanan yang lain .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, apakah memang kita perlu melestarikan bahasa-bahasa daerah? Jawabannya ya perlu! Jawaban ini bukan hanya dari para ahli seperti Prof Dr Arief Rachman atau Prof Garey teman saya di atas, akan tetapi juga dari kita semua, termasuk saya. Karena bagaimanapun bahasa itu adalah bagian dari budaya yang perlu kita pelihara, jaga, dan lestarikan. Langkahnya ya banyak. Di keluarga-keluarga kita perlu menggunakan bahasa daerah, terutama yang menguasainya, dari orangtua dengan anak-anak, antar anak-anak, dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Demikian juga di lingkungan masyarakat, di pasar, di perkumpulan dan berbagai kegiatan. Para pemimpin agaknya perlu menunjukkan hal ini. Bukan hanya dalam acara yang tidak resmi, tapi juga pada acara-acara resmi, melalui sambutan, pidato, pengarahan, dan semacamnya. Bahkan kepala daerah agaknya perlu mengkampanyekan hal ini, karena bahasa daerah juga adalah kekayaan daerah yang tidak ternilai. Dan langkah ini menurut hemat saya amat penting di era otonomi daerah ini. Kalau bukan orang daerah yang menggairahkan penggunaan bahasa daerah, lantas siapa lagi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Koperasi sejak pertama kali didirikan memang bertujuan untuk memberikan peluang pekerjaan terhadap masyarakat yang masih belum punya pekerjaan alias menganggur. Koperasi yang pertama bermula sebelum Revolusi Industri di United Kingdom pada awal abad ke-19, pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan. Di Inggris koperasi didirikan pertama kali disebabkan pertama , kesengsaraan dan syarat kerja yang terlalu ketat. Kedua , gaji yang tidak mencukupi. Ketiga , pengangguran yang meluas. Keempat , pengambilan untung berlebihan yang tidak terkawal. Kelima , pemalsuan dalam sukatan dan timbangan. Keenam , kadar kemiskinan yang tinggi. Ketujuh , kadar penyakit dan kematian yang kian meningkat . Kedelapan, kerahan kerja untuk kanak-kanak usia 4 tahun. Kesembilan , suasana hidup yang menyesakkan. Kesepuluh , bantahan yang dibuat tidak berkesan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ide Koperasi yang berawal dari kesepakatan 28 orang di sebuah perkampungan kecil di Inggris itu merasa prihatin dengan kondisi tersebut di atas. Akhirnya mereka mengadakan kerjasama dan menabung bersama. Hingga tanggal 21 Desember 1844, dapat disaksikan titik permulaan gerakan koperasi, yakni dengan didirikannya sebuah Toko Koperasi di Toad Lane di Rochdale, Lancashire. Tak disangka Toko Koperasi itu maju dan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai sejarah bermulanya Gerakan Kerjasama Sedunia. Para penggagasnya kini dikenal sebagai para Perintis Rochdale (The Rochdale Pioneers).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Beberapa prinsip yang dipakai oleh Toko Koperasi itu sehingga banyak ditiru oleh Koperasi lain adalah. Pertama , keanggotaan terbuka dan sukarela. Kedua , kawalan demokrasi (satu anggota, satu undi ). Ketiga , pembagian keuntungan terhadap sesama pengelola. Keempat , dividen diberi mengikut jumlah pembelian anggotanya. Kelima , peruntukan pendidikan. Keenam , kerjasama antara Koperasi. Ketujuh , netral terhadap paham politik dan kepercayaan agama masing-masing. Kedelapan , belian tunai saja. Kesembilan , barang dan layanan yang baik dan berkualitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika dirunut sebenarnya gerakan koperasi ini pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemudian gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator , yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Disamping itu, menurut Budi Laksono, koperasi yang sudah semakin meredup itu, diperparah lagi dengan konflik internal aktivis gerakan koperasi. Konflik yang sebenarnya sudah terjadi dua tahun lalu itu, yang diawali oleh kelompok aktivis gerakan koperasi ketika mendeklarasikan Dekopin tandingan. Deklarasi Dekopin itulah kemudian yang menyeret Kementrian Koperasi dan UKM untuk terlibat masuk ke arena konflik, karena dianggap telah menelurkan keputusan yang merugikan salah satu pihak yang bertikai.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menteri akhirnya digugat dan berperkara hukum dengan salah satu Dekopin yang dikembari. Tak urung, kata Budi, pembinaan koperasi di daerah semakin kedodoran. Sebab, dewan koperasi yang semestinya menjadi payung koperasi-koperasi di daerah tidak lagi sempat memikirkan pengembangan dan pembinaan karena lebih asyik bertikai dengan sesama aktivis Dekopin lain versi, yang sampai saat ini belum kunjung usai. Sehingga, akibat konflik itu, dana pembinaan koperasi dari APBN oleh Menteri Keuangan tidak dicairkan sebelum kasus pertikaian itu selesai. (SP 8 Juli 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di atas kertas, pemerintah juga telah membuat begitu banyak produk hukum dan kesepakatan politik yang menjadi dasar reformasi birokrasi. Sedikitnya 10 Ketetapan MPR sejak tahun 1998 sudah dihasilkan guna mendorong pembenahan birokrasi. Namun sayang, semua seminar, diskusi, dialog dan produk hukum tersebut tidak mampu mengubah wajah birokrasi yang korup. Birokrasi yang ada justru semakin menyuburkan praktik-praktik tidak terpuji dengan melakukan korupsi secara terang-terangan. Lihat saja, banyak walikota, bupati, gubernur, anggota dewan bahkan menteri sekalipun terindikasi melakukan praktik korupsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagalnya upaya-upaya mereformasi birokrasi selama ini jelas membuat pelayanan birokrasi untuk rakyat tidak maksimal. Dan kita bersyukur sekarang melalui Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 pemerintah kembali berniat melakukan upaya- upaya perbaikan birokrasi. Akan tetapi, reformasi yang tertuang dalam Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 tersebut sungguh sangat mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak, reformasi tersebut menyebabkan kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN), yang diterima seluruh pegawai Departemen Keuangan mulai 1 Juli 2007 mencapai Rp 4,3 triliun per tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mencermati hal tersebut, maka secara umum jelas tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi kali ini bukanlah kondisi ideal yang diharapkan banyak masyarakat. Karena masyarakat menginginkan reformasi birokrasi yang dapat menjauhkan birokrasi dari budaya korupsi. Barangkali kita pernah mendengar kata-kata “kalau mudah kenapa dipersulit”. Pernyataan bernada getir tersebut paling tidak pernah kita jumpai ketika kita berurusan dengan birokrasi, misalnya mengurus SIM, KTP, membayar pajak dan lain sebagainya. Untuk memperlancar urusan agar beres kadang kala harus disogok dengan uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bahkan untuk menperoleh kursi Bupati, Walikota dan Gubernur-pun praktik money politic bukan sesuatu yang asing bagi kita. Akibatnya, banyak PNS atau pejabat yang masuk menjadi birokrat bukan karena kepintaran dan profesionalnya. Akan tetapi terjadi karena KKN atau karena kedekatannya dengan sang atasan. Kondisi ini, di samping dapat menimbulkan rasa iri bagi mereka yang benar-benar berprestasi, juga menjadi penyebab timbulnya sarang-sarang korupsi. Karena mereka akan bekerja mencari uang sebagai penggganti biaya yang telah dikeluarkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembenahan dan penyempurnaan tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, mengenai pengangkatan seorang pejabat untuk duduk di posisi kepala dinas atau kepala bagian. Alangkah sebaiknya ditunjuk orang yang benar-benar professional di bidang tugasnya. Kalau perlu lakukan fit and proper test. Jangan asal tunjuk karena hubungan kedekatan dan pertemanan. Di samping itu, perlu diberikan sanksi tegas bagi birokrat yang terindikasi melakukan korupsi atau pelanggaran yang merugikan masyarakat. Jika perlu di pecat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kabut asap dimulai dari Riau. Kebakaran dan asap dengan cepat menjalar ke Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan. Ada delapan provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan yang kemudian menimbulkan asap. Titik api yang muncul bersumber dari dua hal. Pertama , api yang secara alami muncul karena teriknya matahari. Yang kedua karena pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Penyebab yang pertama mungkin sulit terdeteksi, kenyataannya penyebab yang kedua juga sepertinya kita tidak berdaya menghadapinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja ini menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang kecil kemungkinan terjadi kebakaran disebabkan faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai persiapan membangun kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan. Kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan lahan gambut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir telah mencapai 27,612 juta hektar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saat ini, ada upaya untuk menyalahkan perladangan tradisional gilir balik (ladang berpindah) sebagai pelaku kebakaran hutan/lahan. Tuduhan itu sangat tidak beralasan sebab sejak tahun 2001 hingga Mei 2006 diketahui bahwa kebakaran pada lahan milik masyarakat hanya 20 persen dari total keseluruhan wilayah yang terbakar. Dari 20 persen tersebut, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan sistem rotasi pertanian. Sisanya lagi di kawasan-kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, kemudian kembali digunakan oleh masyarakat. (Walhi, 2006)

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keadaan ini, enam tahun yang lalu telah disampaikan dalam Laporan Bapedal yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terjadinya akumulasi asap akibat kebakaran/pembakaran hutan memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta Serawak Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, penting untuk diupayakan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran oleh pengelola lahan skala besar selain meningkatkan kesadaran masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu, UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan peraturan di bawahnya (setingkat Peraturan Pemerintah) tentang pencemaran lingkungan seperti kasus kebakaran hutan ini. Sama halnya dengan UU No 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar. Padahal, ini salah satu yang dibutuhkan oleh penegakan hukum sesuai mandat pelestarian lingkungan (hutan) dan prinsip zero burning yang ditetapkan dalam beberapa klausul perjanjian (hukum) internasional.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan, di tingkat lapangan, hal ini menjadi sangat rumit sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pembagian kompor gas dari pemerintah kepada warga DKI Jakarta sebagai pilot project program konversi minyak tanah ke elpiji, ternyata tidak sepenuhnya gratis. Selain itu, mekanisme pembagian kompor gas pun, tidak jelas dan bergantung pada keputusan Ketua RT. Sejumlah warga mengaku membayar sekitar Rp 7.000 sampai Rp 25.000 kepada Ketua RT untuk memperoleh kompor gas dengan tabung ukuran tiga kilogram. Warga lain mengaku, ketika dibagikan kompor gas, dia harus membayar Rp 175.000 untuk membeli karburator pengaman tabung gas dari kebocoran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Merunut kembali rencana awal digulirkannya konversi minyak tanah ke elpiji, kita ingat bahwa langkah ini dilakukan setelah kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batubara kurang berhasil. Padahal, saat itu langkah-langkah mencetak ribuan tungku batu bara telah dilakukan. Meski pemerintah sempat menampik adanya kegagalan, namun kerugian ekonomis (dan juga psikologis) akibat tidak jelasnya kebijakan konversi dengan batubara sebagai substitusi, menyisakan persoalan tersendiri. Para pengrajin tungku batubara di wilayah Plered Purwakarta mengaku bingung dengan kelanjutan kebijakan tersebut. Pasalnya, setelah ribuan tungku diproduksi, akhirnya terpaksa dihentikan karena tak ada kejelasan berlanjut tidaknya kebijakan konversi tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan ketersediaan gas adalah satu di antaranya. Menjadi pertanyaan, bagaimana komitmen pemerintah menyediakan gas (elpiji) bagi seluruh penduduk negeri ini. Padahal, industri pupuk saja masih kesulitan mendapatkan pasokan gas, sehingga tidak sedikit yang berhenti beroperasi. Fakta juga menunjukkan, hingga kini Pertamina masih mengimpor elpiji untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Dari total konsumsi elpiji nasional yang kini mencapai 1.080 juta metrik ton (dengan perincian 918 ribu metrik ton untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan 162 ribu metrik ton untuk industri) setiap tahunnya, Pertamina masih mengimpor dua hingga tiga persen. Sedangkan 82 persen dipasok dari produksi kilang Pertamina, dan sekitar 15-16 persen sisanya berasal dari para kontraktor production sharing (KPS) di dalam negeri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Persoalan lain, jika nantinya program ini diterapkan di seluruh Indonesia, maka kesiapan infrastruktur yang mendukung kebijakan konversi harus diperhatikan. Pasalnya, tata niaga dan infrastruktur stasiun pengisian ( refilling ) gas elpiji yang dimiliki Pertamina, baru menjangkau kota-kota besar dan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Jalur distribusi gas elpiji Pertamina masih terbatas. Pemerintah harus berhitung dengan cermat ongkosnya berapa, apa bisa juga untuk daerah yang belum ada infrastrukturnya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akankah daya beli masyarakat yang belum membaik, dipaksa untuk mengikuti harga keekonomian minyak tanah? Padahal, tak sedikit dari masyarakat kita terutama di pedesaan yang merupakan masyarakat golongan bawah, telah lama memanfaatkan minyak tanah, tak hanya untuk memasak, tapi juga untuk kegiatan lain seperti penerangan dan menjalankan peralatan mesin pertanian. Bisa dibayangkan dengan harga minyak tanah bersubsidi saat ini sekitar Rp 2.000/ liter, dengan kebijakan nonsubsidi harganya menjadi Rp 5.400/liter. Bukankah ini akan menjadi persoalan pelik bagi mereka?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam ajaran agama Islam ada ungkapan: “apabila ada seorang muslim terkena demam, semua umat muslim akan merasakan panas dinginnya.” Secara doktrinal, ikatan bernegara, mungkin tak sekuat ikatan beragama. Namun, untuk menjaga keutuhan bersama, fanatisme beragama bisa saja dinomorduakan, bukan berarti diabaikan. Bait lagu di atas, dinyanyikan orang-orang Ambon pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu -setidaknya membuktikan bahwa kebersamaan sebagai bangsa bisa melampaui fanatisme etnis dan agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , belajar pada kasus pilkada yang berlangsung di Aceh, sangat jelas terlihat adanya perpecahan antara GAM yang didukung dunia internasional dengan GAM lokal. GAM dukungan internasional cenderung memilih pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah, sedangkan GAM lokal mendukung pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Di dalam GAM lokal sendiri terdapat faksi-faksi, terutama antara yang tetap menginginkan Aceh menjadi negara sendiri yang lepas dari NKRI, dengan yang ingin tetap berada dalam pangkuan NKRI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tujuan utama dari agensi ini ialah menyusun standar bersama untuk menjamin tingkat tertinggi dari keselamatan, mengawasi penerapannya secara uniform di seluruh Eropa, dan mempromosikannya pada tingkat dunia. Tujuan dari regulasi keselamatan tersebut adalah menyusun dan menjaga tingkat uniform tertinggi dalam keselamatan penerbangan dan melindungi Eropa dari pencemaran udara, memfasilitasi kebebasan lalu lintas barang, orang dan jasa, mempromosikan ongkos yang efisien dengan pengaturan dan proses sertifikasi, membantu anggota UE memenuhi kewajibannya pada ICAO atas dasar bersama, mempromosikan pandangan komunitas seluruh dunia mengenai standar keselamatan penerbangan sipil.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari segi kebijakan udara internasional pertimbangan prestige untuk melakukan penerbangan telah ditinggalkan. Kini yang harus dilakukan ialah agar semua pesawat udara Indonesia memenuhi standar minimum yang telah diterima dunia yang telah ditentukan oleh ICAO. Jadi cukup waktu bagi Garuda untuk memenuhi persyaratan standar minimum ICAO tersebut dalam waktu setahun bila mau kembali terbang ke Amsterdam yang berhenti pada 2004 dan perlu dicatat bahwa Garuda pertama kali terbang ke Eropa/Amsterdam pada 1965.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apa yang dilakukan Surya Paloh, menurut penulis, merupakan ancang-ancang, bukan sekadar untuk menyelamatkan Partai Golkar pada saat, misalnya, duet Yudhoyono-Kalla tak laku di pasar politik Indonesia. Dengan menjalin koalisi dengan pihak oposisi, pada saat pemerintah kolaps, Partai Golkar tetap eksis. Apalagi, acara silaturahmi itu, dikemas dengan pesan-pesan moral yang terdengar nyaman bagi publik Indonesia, yakni sebagai komitmen kebangsaan untuk menjaga semangat nasionalisme dan keutuhan bangsa Indonesia. Sebuah pesan yang sangat mengesankan di tengah suasana politik yang kian tidak menentu seperti sekarang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi bukankah perbuatan sihir Harry Potter berurusan dengan kuasa jahat? Memang! Justru karena itu kita diajak oleh Neal untuk menaati suruhan Kristus, yaitu menangkal kuasa jahat. Tulis Neal, “ Therefore, although, they are real and dangerous, we need not cover ini fear of evil spirits. Like Harry and friends, we can learn to practice Defense Against the Dark Arts, trusting that there is a greater power at work that we may not yet fully understand ,” Alkitab tidak menyangkal kuasa-kuasa sihir. Namun kuasa-kuasa itu dinilai tidak langgeng dan akan punah, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu” (Yes 47:9).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial ( social movements ) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan ( oppressed group ) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Potret situasi dan ragam pelanggaran hak anak-anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Ragam pelanggaran yang dialami anak-anak Indonesia menegaskan hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan ( omission ) tanpa penanganan dan solusi. Data kejahatan dan tindak kekerasan terhadap anak yang terlapor di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menunjukkan ragam dan angka yang sangat membutuhkan pertolongan sikap politis dan yuridis dari semua pihak, terutama masyarakat dan pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Seyogianyalah derita dan berbagai persoalan anak-anak kita dapat tereliminasi dari lingkungan sosial kita yang agamais, bila semua pihak senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral, yakni sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan semestinya negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi dasar, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sering kali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Padahal, berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak, Indonesia sebagai negara pihak ( state party ), berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Praktik dan tindak kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Persoalannya bukan menyangkut kondisi saat ini saja yang menyakitkan, tetapi juga penderitaan anak yang menjadi korban kekerasan itu kerap berkepanjangan. Ada yang menderita tekanan fisik dan cacat, juga ada yang terbawa sepanjang hidupnya yang menjelma menjadi trauma. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami rasa ketidaksadaran ( unconsciousness ) dan konflik batin yang hebat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akar munculnya kekerasan terhadap anak ini adalah power relation yang timpang, bukan karena masalah budaya. Power relation tersebut terbangun dari pola asuh dan pola didik. Karena budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi secara terus-menerus. Dan itu berawal dari pola didik dan pola asuh. Misalnya ketika anak diasuh dalam keluarga dengan pola kekerasan, dipastikan anak akan mereproduksi budaya kekerasan yang dialaminya pada suatu saat. Akibatnya jumlah dan bentuk kekerasan meningkat dan memprihatinkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62 persen tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan anak pada khususnya tanpa diskriminasi, dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Keenam , mendorong pemerintah agar dengan segera menghentikan tayangan-tayangan kekerasan, mistik, pornografi, dan tayangan lainnya yang tidak mendidik bagi proses tumbuh kembang anak, serta pemerintah dan orangtua bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan panduan kepada anak, karena mereka masih membutuhkan itu dalam proses evolusi kapasitas menjadi personal yang tidak lagi dependen dan menuju kedewasaannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Diperlukan transformasi absolut pola pikir para ekonom dan pengambil kebijakan agar konsep pangan murah dengan reference impor pangan tidak berdasarkan rugi laba sesaat, tetapi harus memperhitungkan keberlanjutan sistem produksi dalam negeri yang merupakan mayoritas penduduk, pemegang saham kedaulatan tertinggi. Pangan merupakan pertahanan terakhir suatu bangsa, karena kekuatan kualitas dan kinerja generasi suatu negara sangat dipengaruhi ketersediaan, kualitas dan akses asupan pangan yang dikonsumsi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam memberikan peringatan dini ke sektor produksi untuk melakukan antisipasi dini. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng, sementara Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, menunjukkan bahwa ada banyak tangan kuat di balik cerita itu. Pemerintahan bersama petani harus bersinergi membangun negara yang kuat agar mempunyai kekuatan untuk bertempur melawan kartel pemburu rente. Peran BUMN dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan harus dimaksimalkan keberpihakannya terhadap petani dan masyarakat miskin. Berhentilah mencari untung dari mekanisme pasar nasional dan internasional yang imperfect , karena realitanya Indonesia lebih banyak menjadi objek eksploitasi ekonomi dan sandera hidup oleh pemodal politik dan ekonomi, kartel nasional dan internasional melalui pengendalian suplai dan harga pangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dana investasinya diambil dari uang tidur di sertifikat Bank Indonesia yang selama ini underutilized . Pemberdayaan sarjana pertanian baru yang jumlahnya ratusan ribu, akan dapat memutar banyak roda kecil perekonomian di daerah. Selain tahan terhadap guncangan krisis apa pun, sistem ini lebih berkelanjutan, karena berbasis pada keunggulan sumber daya dan kearifan lokal. Kinerjanya dipastikan lebih menjanjikan dibandingkan sektor industri yang padat modal, barang impor dan pada teknologi tetapi rawan krisis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Korupsi di Indonesia tidak lagi sekedar fenomena, tapi sudah membudaya. Pernyataan ini pernah diungkapkan Bapak Bangsa dan Proklamator RI, DR M.Hatta, untuk melukiskan betapa maraknya korupsi di Indonesia. Bahkan saat ini kondisinya lebih mengerikan lagi. Hasil riset yang dilakukan C orruption Watch Transparency Internasional (CWTI ) tahun 2006 menunjukkan nilai indeks korupsi di Indonesia 2,4. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Indonesia berada pada nomor urut 130 dari 163 negara. Begitu juga hasil survey yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2006, menunjukkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, urutan dua setelah Filipina.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dampak terburuk korupsi adalah terhentinya proses penyejahteraan rakyat dan terganggunya proses pembangunan. Dan pihak yang paling berat menanggung risiko dari semua perilaku korupsi itu adalah rakyat kecil. Akibat lainnya adalah membengkaknya biaya produksi mengakibatkan harga jual produksi Indonesia tidak bisa bersaing di pasaran karena harganya mahal. Mau tak mau perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan dampaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jumlah pengangguran semakin banyak. Data statistik terakhir menunjukkan jumlah warga miskin di negeri ini 45 juta jiwa lebih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memberantas segala praktik korupsi, diperlukan tindakan tegas, di antaranya memberi sanksi hukum yang berat kepada pelakunya ( law enforcement ). Selain melakukan tindakan hukum, tindakan pencegahan pun harus dilakukan. Ada beberapa alternatif pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama pendekatan dari sisi keagamaan. Maraknya korupsi bukti gagalnya doktrin agama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pendekatan dari sisi budaya. Harus ada upaya mengeliminasi pandangan bahwa korupsi sudah membudaya. Misalnya dengan menggalakkan budaya malu, terutama di kalangan birokrat dan para elite. Ketiga pencegahan dari sisi birokrasi. Harus diakui Indonesia termasuk negara yang gaji pegawai pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan standar hidup,

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi -sekarang RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)- telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki badan-badan publik, yakni lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Jaminan akses informasi publik ini diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan beserta kontrolnya, sehingga praktik-praktik pemerintahan yang manipulatif dan korup dapat diminimalisasi bahkan dihindari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu badan publik juga wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang laporan hasil kinerja badan publik termasuk laporan keuangannya. Jaminan akses informasi publik semakin kukuh karena RUU KIP juga memberikan hak kepada warganegara untuk mengajukan tuntutan kepada Komisi Informasi, bahkan ke pengadilan jika ada badan publik yang menghalang-halangi permintaan informasi. Jika kemudian terbukti ada pelanggaran semacam itu, badan publik yang bersangkutan dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam RUU itu juga diatur tentang pengecualian informasi. Dalam rumusan yang disusun oleh DPR, beberapa informasi yang dikecualikan -sehingga tidak bisa diakses oleh publik- adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional; dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri; dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan/atau dapat mengungkap kerahasiaan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masing-masing poin tersebut dijabarkan lagi sehingga menjadi jelas dan lengkap. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum misalnya, jabarannya adalah informasi-informasi yang akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, akan mengungkap identitas pelapor, saksi, korban dan sebagainya, dan informasi yang dapat membahayakan kehidupan penegak hukum beserta keluarganya. Intinya, substansi rumusan tentang pengecualian informasi dalam RUU yang diusulkan DPR sudah cukup komprehensif dan jelas sehingga tidak membuka peluang banyak tafsir di kemudian hari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dasar yang dipakai DPR dalam merumuskan klausul tersebut mengacu pada prinsip yang sudah berlaku secara universal, yaitu prinsip konsekuensial (consequential harm principal) . Maksudnya adalah suatu informasi dikategorikan rahasia hanya jika di kemudian hari diperkirakan informasi tersebut akan menimbulkan konsekuensi membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Antara satu negara dengan negara lain yang telah memiliki undang-undang semacam KIP, tentu saja mempunyai pertimbangan kepentingan yang berbeda. Namun, pada umumnya kepentingan-kepentingan yang dilindungi adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dirumuskan oleh DPR di atas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Klausul tambahan tersebut adalah memorandum atau surat-surat antarinstansi atau intrainstansi, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain instansi yang sedang melakukan hubungan dengan instansi tersebut; informasi yang terkait dengan rahasia jabatan berdasarkan peraturan internal badan publik; informasi yang sifatnya dirahasiakan berdasarkan peraturan internal badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; informasi yang berkait dengan data lembaga keuangan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika diperhatikan, dalam klausul tambahan tersebut pada umumnya pemerintah berkeinginan menjadikan peraturan internal badan publik bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu informasi termasuk kategori rahasia atau bukan. Parahnya lagi, pemerintah juga berharap rahasia jabatan bisa dijadikan sebagai dasar legitimasi seorang pejabat publik untuk menutup informasi. Sudah dapat diduga, akibat yang timbul jika klausul ini lolos adalah seluruh badan publik secara masif akan membuat peraturan-peraturan internal untuk menyatakan bahwa informasi yang dimilikinya tidak bisa diakses oleh publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dan, memang, pemikiran-pemikiran Cak Nur yang tercecer selama hidupnya dikumpulkan dan disunting oleh murid setianya, Budhy Munawar-Rachman itu diberi judul Ensiklopedi Nurcholish Madjid (A-Z) . Ensiklopedia itu bukan hanya mengutip kembali panda- ngan Nurcholish, tetapi lebih jauh merupakan interpretasi Budhy sebagai pemikir muda terhadap Nurcholisisme. Sudah tentu interpretasi itu mengandung subjektivitas, tetapi landasan ontologisnya adalah objektivitas. Budhy menyebut buku itu sebagai mimpi lama yang terwujud. Pasalnya, sejak 1996 ia merancang untuk merangkum pemikiran gurunya itu. Buku tersebut, menurut Budhy merupakan transkrip dari kuliah Cak Nur pada 200 kelas selama 400 jam. Atas jasanya yang luar biasa itu, Budhy -sebagaimana dikatakan oleh cendekiawan Muslim, Dawam Rahardjo- berperan seperti filsuf Muslim Ibn Rusyd terhadap pemikiran Aristoteles.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu kita masih ingat sekitar tahun 1970-an umat Islam Indonesia disuguhi debat menarik dan “menggairahkan” dunia intelektual akademis keislaman. Pokok-pokok pandangan Cak Nur dalam makalah yang ditulis tahun 1970-an itu adalah: perlu cara pemahaman terhadap ajaran agama Islam yang lebih maju dengan jalan tidak terjebak dalam tradisionalisasi, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut penjelasannya bukan mengarah ke sekulerisme; perlunya kebebasan berpikir, dan: idea of progress dan sikap terbuka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembaruan pemahaman keislaman di Indonesia pada era 1970 dan 1980-an tidak pernah lepas dari peran Cak Nur. Gagasan-gagasan segar Cak Nur tentang keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan, sampai kini masih menginspirasi dan mewarnai corak pemikiran beberapa generasi muda Indonesia. Hanya saja, seberapa jauh relevansi gagasan-gagasan tersebut untuk konteks kekinian masih harus terus diuji. Sebab, setiap gagasan tidak pernah terlepas dari konteks dan iklim yang dihadapi oleh seorang pemikir atau penggagas ide.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Anak-anak muda NU maupun Muhammadiyah telah melakukan upaya dekonstruksi terhadap teks-teks al-Qur’an yang oleh sebagian besar kalangan umat Islam dianggap sebagai ayat-ayat yang bersifat taken for granted, terutama yang menyangkut persoalan hukum dan aspek-aspek sosial-kemasyarakatan. Hanya saja persoalan bahasa kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan masyarakat yang secara intelektual belum cukup memadai. Sehingga tidak jarang berbagai ide-ide progresif yang muncul di berbagai media massa, menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Golput memang tidak haram. Golput adalah salah satu pilihan politik. Tetapi golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab sebab membiarkan pelaksanaan proses demokrasi berjalan tidak semestinya. Golput memberi peluang lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Pada gilirannya yang akan merasakan akibatnya rakyat sendiri. Sebaliknya, kalau politisi membiarkan warga menjadi atau memilih golput lama-lama mereka akan kehilangan basis pemilih karena proses golput akan bermuara pada lahirnya masyarakat yang menjadi pendukung apatis ( apathetic landslide ).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Adalah tugas para calon gubernur dan calon wakil gubernur membangun kepercayaan calon pemilih sehingga mereka tidak menjadi apatis. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan proses pilkada yang jurdil sesuai UU pemilihan umum dan memberikan visi dan misi yang jelas dan realistis. Salah satu aspek kejujuran yang harus dinampakkan para calon adalah program-program realistik disertai janji-janji masuk akal. Program realistik serta janji masuk akal akan mendorong lahirnya kepercayaan pemilih dan pada gilirannya menghasilkan simpati dan dukungan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

“Menyingkap kebenaran, memperkokoh persahabatan”. Itulah moto yang diusung Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Moto itu idealis dan visioner, seirama dengan misi yang dimandatkan kepada KKP untuk menentukan “kebenaran akhir” dengan melakukan review terhadap Laporan KPP HAM, Dokumen Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta, Laporan CAVR, dan Dokumen SPSU Dili. Semuanya digulirkan dalam pigura besar membangun persahabatan dalam perspektif jangka panjang dan langgeng antara kedua bangsa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jika kita mengurai dan menyimak substansi dan orientasi dari mandat yang diemban KKP, sebenarnya terkuak peluang melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama atas berbagai fakta yang ditemukan (dirasakan, dialami, dilihat, didengar dan disaksikan) di lapangan, pada periode kritis pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Visi, upaya dan proses menyingkapkan kebenaran secara utuh, objektif, dan fair itu, seyogianya didukung secara konstruktif dan suportif semua kalangan yang prokebenaran dan propersahabatan (sekaligus properdamaian), meski tetap perlu sikap kritis-korektif agar proses ini berjalan benar dan efektif dalam mencapai tujuannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, menjadi soal yang kontra-produktif manakala muncul sikap yang justru kurang objektif, tidak fair, dan juga menjauh dari sikap imparsial. Hal itu antara lain tercermin pada adanya pernyataan di media massa yang cenderung berpihak secara absolut atau “membabi-buta” terhadap salah satu pihak saja, serta mengarah pada upaya membedah kelemahan bahkan kemungkinan “gagal”-nya KKP hanya karena/dengan merujuk pada sikap beberapa elemen “kritis” dari kalangan aktivis HAM, termasuk yang menyangsikan keefektifan kerja KKP yang “dicurigai” merupakan bagian dari impunitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks misi akbar dan kerja berat yang dilakukan KKP serta pendapat yang berkembang di media, penulis ingin memberikan catatan kritis. Pertama , tidak mungkin ada “kebenaran absolut” pada satu pihak saja dalam suatu konflik antara dua (bahkan lebih) pihak. Pasti kedua (atau lebih) pihak memiliki andil dalam persoalan, mempunyai alasan bertindak/tidak bertindak dengan segala “warna”nya (berarti tidak hanya hitam-putih) dan karena itu berpotensi sama-sama memiliki kepingan-kepingan kebenaran yang perlu dirajut menjadi “mosaik kebenaran yang relatif (bukan absolut) lebih utuh”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , untuk dapat merajut mosaik kebenaran yang diharapkan dan diterima semua pihak seyogianya KKP tidak hanya melihat kasus ke- kerasan yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Kasus kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan; sebagai untaian kasus yang saling bertalian sejak zaman kolonial, dekolonisasi, integrasi, dan jajak pendapat. Dengan perspektif yang utuh akan didapatkan peta masalah dan menemukan kebenaran objektif atau, katakanlah, mendekati kebenaran sejati.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , KKP (dan semua pihak yang peduli) perlu menyerap pula masukan fakta/data “baru” (sebenarnya tidak baru karena sudah menjadi pengetahuan umum namun selama ini diendapkan saja), seperti kecurangan Unamet yang dilakukan secara sistematis dan canggih. Demikian pula soal korban-korban dari pihak prointegrasi yang cenderung diabaikan dan bahkan sengaja dinegasikan sebagian “aktivis HAM” dan kelompok-kelompok yang ber”kepentingan sama”. Padahal, aktivis HAM seharusnya peka dan peduli terhadap HAM setiap dan semua orang, bukan hanya propribadi dan kelompok tertentu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , pernyataan yang muncul di media bahwa “dengar pendapat lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusuhan” adalah keliru dan menyesatkan. Memberikan keterangan/kesaksian dari sudut pandang tertentu tidak selalu identik dengan menuding orang lain, karena kesaksian itu pasti datang dari pengalaman (atau setidaknya persepsi) saksi. Menyebut pihak lain sebagai penyebab pun bukanlah kesalahan, sejauh hal itu dikemukakan dengan data memadai dan dukungan fakta kuat dengan bukti benderang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam konteks ini penulis memberikan saran/rekomendasi kepada KKP. Pertama , KKP diharapkan menuntaskan kasus kerusuhan pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan membuahkan rekonsiliasi di antara masyarakat Timor Timur baik warga negara TL maupun WNI, serta memperkokoh jalinan persahabatan kedua negara sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian tujuan nasional secara bersama-sama, yaitu suatu tatanan masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , cara kerja KKP diharapkan sesuai dengan tema besarnya, yaitu “mengungkap kebenaran masa lalu dan memperkokoh persahabatan”, bukan sebaliknya mencari-cari kesalahan masa lalu, dengan mengangkat kebohongan yang tidak masuk akal, apalagi dengan menebar fitnah. Persahabatan sejati dan rekonsiliasi yang langgeng antara Indonesia-TL dan antarkelompok masyarakat TL sendiri hanya bisa dirajut dan dibangun dengan sikap saling menerima dan saling menghormati. Upaya membangun perdamaian yang lebih kental diwarnai agenda pribadi/kelompok akan cenderung gagal dan kontraproduktif.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini biografi lengkap Pham Xuan An terbit dengan judul Perfect Spy – The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter & Vietnamese Communist Agent (328 Halaman dengan foto -diterbitkan oleh Harper Collins Books, New York, 2007). Penulis biografi adalah professor Larry Berman, guru besar ilmu politik di University of California. Ia mewawancarai Pham Xuan An beberapa kali, menghubungi para bekas rekannya, menggali sejumlah dokumen. Ketika naskah biografi sudah selesai dan akan naik cetak, ia terima berita Pham Xuan An meninggal di rumahnya ketika berumur 79 tahun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah beredar beberapa artikel tentang wartawan Time ini yang sekaligus adalah intel utama Hanoi ditulis oleh rekan-rekannya, para jurnalis AS. Antara lain, oleh rekannya Stanley Cloud “The Journalist Who Spied” (“Jurnalis sebagai Mata-Mata”, majalah Time , 21 September 2006 ). Namun, buku biografi karya Larry Berman inilah yang secara lengkap dan mendalam menceritakan bukan saja hidup seorang patriot yang mengambil risiko luar biasa, karena mendambakan pembebasan negerinya dari intervensi asing, tapi secara tidak langsung juga, mengungkapkan dimensi mendalam dari nasionalisme Vietnam yang dapat mengatasi kebencian dan dendam terhadap negara yang sudah membawa kehancuran dan sengsara, Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Siapa sebenarnya Pham Xuan An? Bagaimana sampai dia mampu mengenal watak orang Amerika serta mengukur budaya politik Amerika Serikat? Apa yang mendorong dia, sehingga di satu sisi, dia membantu sekali sejumlah wartawan Barat yang kemudian menjadi terkenal (David Halberstam, Neil Sheehan, Morley Safer, dan khususnya Bob Shaplen dari majalah The New Yorker ) dengan info konfidensial dan analisa mendalam -namun, di sisi lain, mengirim info Kelas A, perkiraan dan analisa yang jitu tentang situasi Vietnam Selatan ke Hanoi, sampai-sampai langsung ke Politburo partai dan ke Jenderal Vo Nguyen Giap yang tersohor itu karena kemenangan di Diem Bien Phu tahun 1954? Apa saja yang dilaporkannya ke Hanoi sehingga kemudian Pham Xuan An mendapat bintang-bintang jasa dan pangkat Kolonel Tentara Pembebasan Vietnam Utara?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Cerita bagaimana Pham Xuan An direkrut menjadi intel, pada mulanya untuk Front Pembebasan yang membangun markasnya di bawah tanah tidak jauh dari Saigon, kemudian untuk Hanoi, adalah cerita yang berliku-liku. Namun pada mulanya sudah ditekankan padanya oleh pembinanya Dr Pham Ngoc Tach bahwa ia disiapkan untuk bergerak di bidang “Strategic Intelligence”. Maksudnya, Pham Xuan An nantinya bertugas untuk menyusun dan mengirim informasi dan perkiraan politik-militer tentang “Republik Vietnam” dan keterlibatan AS di Vietnam Selatan

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah pindah pekerjaan beberapa kali, akhirnya dia menetap di biro majalah Time sebagai wartawan warga Vietnam yang paling senior. Pham Xuan An memang menjunjung tinggi profesi jurnalistik. Dia amat mementingkan persahabatan. Karena itu dia alokasikan waktu bagi setiap wartawan Barat, khususnya wartawan AS, yang datang ke dia supaya dibantu mendapat informasi latar belakang tentang kelompok-kelompok dalam jajaran militer Vietnam Selatan yang saling mengkup, kira-kira apa strategi Front Pembebasan dan Hanoi dan bagaimana daya mampu militer AS sebenarnya serta tekad mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Komponen penting dalam rencana Tet adalah perlawanan massal secara serentak oleh masyarakat di kota-kota. Pada dini hari 31 Januari 1968, sekitar 80 ribu pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan menyerang kira-kira 100 kota dan ibu kota kabupaten di Vietnam Selatan. Di Saigon sendiri, Kedutaan Besar AS dan istana presiden menjadi ajang pertempuran. Namun, secara teknis militer serangan Tet sulit dinilai sebagai sukses. Perlawanan massal secara serentak oleh warga di kota-kota tidak terjadi. Jumlah korban pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan mungkin sampai sekitar 50 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada tahap inilah kehebatan Pham Xuan An sebagai intel strategis menonjol. Dia ikuti semua briefing yang diselenggarakan pihak Vietnam Selatan dan pimpinan militer AS. Dia bicara dengan teman pribadinya, kepala staf Jenderal Tran Van Don untuk mengukur dampak dari serangan Tet. Kemudian ia susun laporannya untuk Hanoi. Pham Xuan An berkonklusi, “suatu kemenangan psikologis telah dicapai. Pihak musuh shocked . Meskipun kita kalah secara taktis, kita menang secara politik,” demikian Pham Xuan An.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit . Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent . Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hubungan Indonesia-Singapura, memang gampang-gampang susah. Bermusuhan tidak, berlawanan tidak, bersahabat karena bertetangga, belum tentu sangat akrab, mirip juga dengan hubungan antara Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Singapura, atau Malaysia-Thailand, dan Malaysia-Filipina. Bisa bertengkar, bisa ngambek, bisa ngotot, bisa main ultimatum karena pelbagai faktor subjektif emosional yang biasanya dikobarkan oleh elite yang mau mencari popularitas. Kalau suasana hangat sudah dikipas jadi api kemudian berkobar benaran, baru kelabakan dan kewalahan memadamkan api yang disulut elite itu sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ironinya tayangan yang katanya dikhususkan untuk anak-anak pun ternyata juga sarat dengan pornografi, mistik, dan kekerasan. Termasuk dalam tayangan film kartun, yang begitu digandrungi anak-anak. Hasil pemantauan lembaga Kritis Media untuk Anak (Kidia) menunjukkan 84 persen dari jumlah jam tayang acara anak (atau 92 buah dari 110 mata acara) berupa film kartun. Banyak di antaranya yang tidak sesuai untuk anak-anak. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang tidak mencantumkan label kategori, serta tidak memperhatikan jam tayangnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perubahan UUD 1945, memberikan ruang politik dan hukum, guna diterbitkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik, menuju format politik baru, sebagai prasyarat mutlak konsolidasi demokrasi, yang tumbuh dan berkembang pesat pascagerakan reformasi (1998). Perubahan UUD 1945, pun mengakibatkan terjadinya penataan sistem, struktur dan kewenangan lembaga negara, yang telah memberikan peluang terwujudnya pengawasan dan penyeimbangan ( checks and balances ) atas kekuasaan politik. Dampak negatif dari realitas pembaharuan sistem dan pranata kekuasaan ( power ) dan politik praktis dimaksud adalah maraknya konflik kepentingan di antara pemegang kekuasaan, serta pelaku politik, yang telah jauh hari (sebelumnya) terlibat di dalamnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada sisi lain, perkembangan demokrasi era reformasi terutama lewat penyelenggaraan pemilu secara langsung untuk anggota DPR dan DPRD (mekanisme parpol), dan anggota DPD (perseorangan), pada gilirannya mendesak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), secara langsung dan demokratis. Realitas itu mendorong tuntutan dilakukannya perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain karena beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya, pasal-pasal yang dipandang melanggar hak konstitusional warga negara. Lebih khusus lagi yang membatasi pencalonan kepala daerah secara independen, atau tidak melalui partai politik. Di samping karena dinilai merampas hak konstitusional, serta menutup akses politik untuk memilih calon kepala daerah independen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fenomena itu dapat “mengganggu” kepentingan parpol. Pengalaman pemilihan presiden di Amerika membuktikan, calon independen dapat tampil sebagai pemenang, jika mekanisme dukungan masyarakat secara langsung, jauh lebih solid dibanding yang dapat diperankan mesin-mesin politik parpol. Apalagi kalau parpol tidak sepenuhnya memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Namun, keputusan MK yang memberi peluang tampilnya calon independen dalam pilkada, tidak ada kaitannya dengan upaya meminimalisasi kekuasaan dan kekuatan parpol. Keputusan MK dimaksud, sepenuhnya berada dalam ranah hukum, sehingga tidak boleh dipolitisasi untuk atau atas nama kepentingan parpol.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keran demokrasi yang dibuka MK disebut terdahulu, dapat dibaca dalam dua konteks kepentingan, kendati tidak ada pamrih kepentingan ke arah ini, di balik pengambilan keputusan MK itu sendiri. Dua konteks dimaksud berada dalam ranah publik (di luar kepentingan MK), yaitu pendewasaan parpol, khususnya untuk beradu kemampuan dalam upaya merebut konstituen (pemilih) secara demokratis dan dewasa dengan pihak-pihak di luar parpol (konteks kepentingan pertama). Di samping, meniadakan atau minimal mengurangi keserakahan parpol, yang di masa sebelumnya (sebelum calon independen bisa ikut pilkada), gampang sekali merambah ke berbagai ranah kepentingan calon independen dan inner group -nya (kepentingan kedua).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keserakahan parpol yang sering terungkap dalam sinisme publik, bahwa parpol pasang tarif miliaran rupiah untuk kandidat yang menggunakan parpol tersebut sebagai kendaraan politik, nyaris tidak bisa lagi dipertahankan. Pola perekrutan calon dalam proses pilkada yang sarat politik uang dan political cost (biaya politik) untuk parpol yang bersumber dari kocek kandidat, dengan sendirinya dapat menipis, ketika kebanyakan orang yang bermaksud maju dalam pilkada lebih memilih mekanisme calon independen ketimbang mekanisme parpol yang sarat beban.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebuah pernyataan yang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari oleh berbagai pihak yang kritis terhadap jalannya kekuasaan. Parlemen yang kuat tetapi tidak sejalan dengan pemerintahan memang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Paradigma ini sejalan dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial yang menegaskan bahwa “jika legislator lebih mengedepankan pandangan ataupun kepentingan kelompok, maka substansi negara menjadi lemah, reformasi apa pun menjadi tidak mungkin”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun demikian, yang mengkhawatirkan bagi kehidupan politik di Indonesia, terkait dengan pernyataan Lee Kuan Yew adalah, Singapura sering dipakai oleh berbagai kalangan yang pragmatis ataupun mereka yang mengunggulkan stabilitas keamanan sebagai ideologi negara, gemar menganalogikan kondisi di Negeri Singa itu sebagai rujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pernyataan Lee sangat mungkin dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi dalam menjalankan pemerintahan yang otoriter, dengan alasan apa artinya demokrasi dan kebebasan, jika tidak mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya, berbagai pihak yang bersemangat ingin mengadopsi sistem politik Singapura, harus mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai rasional yang terkandung di dalam- nya mencakup, pertama , nation before community and society above self , yang menggarisbawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada di atas kepentingan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , family as the basic unit of society , keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Selanjutnya nilai yang keempat adalah konsensus, not conflict , pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima , racial and religious harmony , harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan sudut pandang kemakmuran untuk semua rakyat, semestinya para elite politik di Indonesia membandingkan masalah-masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. Silakan dicermati catatan Bank Dunia dari tahun ke tahun, bagaimana Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok prosedur yang membutuhkan waktu singkat dan menjamin kepastian hukum. Bandingkan dengan Indonesia, dengan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu sangat panjang ditambah lagi dengan biaya “di bawah meja” yang sangat tinggi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oleh sebab itu, mengabaikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, sangat tidak relevan. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang membelenggu kebebasan untuk berpartai. Hakikatnya, ketika krisis ekonomi belum juga selesai, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang menafikan kebebasan berpartai, masih menjadi daya tarik untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoretis maupun fak-tual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam tinjauan historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada awalnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakat pun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis. Sebagai contoh, Presiden Chun Doo Hwan yang memerintah tanpa oposisi mampu membuat Korea Selatan makmur.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kondisi demikian, mau tak mau saya teringat sebagai flash back akan hubungan kerekanan kami berdua. Bermula di New York, AS, pada tahun 1972, ketika saya bertugas sebagai staf non-diplomatik di Perwakilan Tetap RI di PBB. Samuel Pardede sedang menyelesaikan program Dag Hammarskjold Memorial Award di Markas Besar PBB. Setiap tahun, sejumlah wartawan diberi kesempatan mengikuti Sidang Umum tahunan PBB. Sam waktu itu wartawan harian Suluh Indonesia yang cenderung berorientasi kepada Partai Nasional Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga, gugatan PK ke Mahkamah Agung RI ditambah tekanan lobi politik dari “ vulture funds ” (perusahaan pencaplok, predator bisnis) yang ingin membangkrutkan APP. Pabrik kertas itu sudah mencapai persetujuan re strukturisasi dengan 93 persen kreditor termasuk dari RRT kini sedang digugat oleh vulture funds Oaktree dan Gramercy untuk memberi perlakuan khusus kepada 7 persen pemegang obligasi, barangkali karena dari AS jadi merasa harus menikmati privilege . Metodenya sengaja membeli obligasi dengan harga murah lalu menuntut harga tinggi untuk membangkrutkan target.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI-P) di Palembang, 24 Juli 2007, sebagai kelanjutan silaturahmi Medan, 20 Juni 2007, bermakna ganda. Secara positif, pertemuan itu bentuk dari keprihatian terhadap kondisi kebangsaan yang labil karena benturan politik. Secara negatif, pertemuan itu memastikan reformasi masih berjalan tanpa kesadaran. Elite politik masih asyik bermain di permukaan -yakni kekuasaan- dan belum memiliki kemampuan mengendapkan persoalan ke wilayah kesadaran (kebangsaan).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ada dua kemungkinan. Pertama , Golkar tidak utuh lagi. Ada faksionalisasi ganda antara faksi Jusuf Kalla plus Agung Laksono yang pro-pemerintah (kecuali dalam kasus Iran) dan faksi Dewan Penasihat yang kritis dan peduli dengan kepentingan bangsa. Faksi ini dipelopori Surya Palloh dkk, plus tokoh muda Golkar seperti Yorrys Raweyai. Mereka bersenyawa dengan PDI-P dalam hal kesadaran sehingga memberi harapan di parlemen tapi mencemaskan bagi pemerintah dalam pelaksanaan hak angket atau interpelasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan sudah 23 kali diperingati oleh bangsa Indonesia. Penetapan peringatan hari anak ini merupakan suatu bentuk perhatian terhadap keberadaan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini. Walaupun demikian, perhatian terhadap kehidupan anak-anak tidaklah cukup dengan mengadakan acara seremonial saja. Karenanya Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres No 36 Tahun 1990, di samping mengundangkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejumlah pengamat politik di Timur Tengah menyimpulkan, konflik Palestina-Israel dan segala ketidakadilan global dalam menyikapi persoalan ini merupakan sumber utama bagi kekerasan maupun aksi terorisme yang terjadi di mana-mana. Ketidakberdayaan Palestina (secara militer) di hadapan Israel telah memproduk bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina secara lintas usia dan suka rela. Dan ketidakberdayaan pihak-pihak yang berada di belakang Palestina (seperti kelompok Osama bin Laden) di hadapan pelindung Israel (AS khususnya) membuat mereka merangkai jaringan tororisme di sana-sini, termasuk jaringan teroris yang tersebar luas di negeri ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selama ini terdapat beberapa pihak yang secara sengaja “memperluas” kekerasan yang terjadi di Timur Tengah ke kawasan lain. Perluasan kekerasan tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan sentimen keagamaan dan persaudaraan. Padahal, persaudaraan yang dimaksud (secara normatif) adalah persaudaraan dalam kebaikan dan kemaslahatan ( innamaa al-mukminuuna ikhwatun, fa ashlihuu bayna akhwaykum ), bukan permusuhan dan kekerasan. Sebaliknya, logika persaudaraan mewajibkan kepada kita untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah. Bukan dengan menciptakan permasalahan dan kekerasan baru di luar arena konflik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penulis ingin mengakhiri tulisan ini dengan pernyataan Ahmad Mahir (mantan Menteri Luar negeri Mesir) dalam artikelnya berjudul “Apa yang Terjadi dengan Arab?” Mahir mengatakan, jumlah korban warga Palestina di tangan warga Palestina yang lain tidak kalah banyaknya dengan korban warga Palestina di tangan tentara Israel. Bahwa semua ini akibat hegemoni AS dan Israel, memang tidak bisa dimungkiri. Namun jangan lupa, ini hanyalah paruh pertama dari kenyataan yang ada. Adapun paruh keduanya adalah, kesalahan kita, perbedaan kita dan pertengkaran kita yang sering kali di luar batas akal dan kewajaran. Kemudian kita menyalahkan masa dan orang lain. Padahal kekurangan yang sesungguhnya berada pada diri kita sendiri ( Asy-Sharq al-Awsat, 15 Juni 2007).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tim yang membahas itu terdiri dari gabungan beberapa instansi, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain. Karena fokusnya soal penggajian, penulis katakan tim itu sesungguhnya membahas pegawai negeri sipil saja. Lembaga negara tidak usah dilibatkan, karena gaji pejabat (tinggi) negara sudah diatur tersendiri. Akhirnya, jadilah seperti yang sudah menjadi pemberitaan, akan terjadi kenaikan gaji, dan dimulai dari Departemen Keuangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa tidak ingin ikut membahasnya? Karena persoalan birokrasi kini bukan hanya penggajian. Kelemahan birokrasi tidak hanya sekadar rendahnya gaji, tetapi memang memerlukan penataan menyeluruh, menyangkut soal pengorganisasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia lengkap dengan kinerjanya, pengawasan dan pemeriksaannya, dan banyak lainnya. Pertama-tama, justru kita harus mulai dari pengorganisasiannya. Dan, sesungguhnya hal ini sudah sering penulis kemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Hal itu harus kita mulai dari mereformasi kelembagaan negara dan organisasi pemerintahan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan 50-60 kursi, MMA gagal berkoalisi dengan Liga Muslim Pakistan atau PRP untuk menyusun kabinet. Akhirnya koalisi PML-Q dengan PRP mendukung tokoh etnis Baluchistan Zafrullah Jamali sebagai PM. Jamali memberlakukan gencatan senjata garis perbatasan-Line of Control Pakistan-India pada tengah malam 26-27 November 2003 bertepatan Idul Fitri. Langkah itu menyeimbangkan kekuatan pro-kekuasaan dengan oposisi. Namun oposisi membayangi Musharraf dengan kaum militan, khususnya Al Qaeda dan ektremis MMA.

Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Yotam Senis mengakui dirinya memberi koreksi pada hasil verifikasi Partai Bulan Bintang di Manokwari Selatan. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan tindakan Yotam sudah benar. “Perlu saya sampaikan adalah KPU provinsi dan kabupaten sudah melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya,” ujar Wahyu di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Menurut Wahyu, KPU provinsi memiliki tugas mengkoreksi bila terjadi kesalahan dalam KPU tingkat kabupaten/kota. Ia juga mengatakan rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang. “KPU provinsi itu punya tugas untuk mengoreksi apabila ada kesalahan di tingkatan kabupaten/kota. Sama halnya dengan KPU RI punya kewajiban jika ada kesalahan di tingkat KPU provinsi. Maka oleh karena itu rekap yang kemarin kami lakukan adalah rekapitulasi nasional yang berjenjang,” kata Wahyu. Wahyu menjelaskan tidak ada status Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam hasil verifikasi, status BMS hanya digunakan bila tahapan verifikasi masih berlangsung. Namun bila tahapan telah selesai maka hasil yang dicantumkan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Kenapa kemudian ada status BMS yang menjadi TMS? Sebab ukurannya itu tidak ada ukuran BMS. BMS itu adalah ukuran apabila bahwa proses verifikasi sedang dilakukan, sudah dilakukan, dan hasilnya belum memenuhi syarat. Sementara masih ada waktu buat perbaikan, itu namanya statusnya belum memenuhi syarat atau BMS,” ujar Wahyu. “Tetapi, apabila itu terjadi pada saat masa perbaikan dan sudah tidak ada masa perbaikan lagi atau sudah selesai maka statusnya sudah bukan BMS, tetapi TMS,” sambungnya. Namun Wahyu mengakui adanya kesalahan dalam administrasi di KPU Kabupaten Manokwari selatan. Serta menjadi kewajiban KPU Provinsi untuk mengkoreksi kesalahan tersebut. “Jadi bahwa kita mengakui bahwa ada kekeliruan administrasi, semestinya sejak di kabupaten (Manokwari Selatan) itu sudah di TMS. Tetapi karena (kondisinya itu) masih tertulis BMS, maka menjadi kewajiban oleh KPU provinsi Papua Barat untuk melakukan koreksi,” tutur Wahyu. Sebelumnya, Komisioner KPU Papua Barat Yotam Senis dalam sidang sengketa pemilu PBB mengakui dirinya memberi koreksi pada hasil verifikasi PBB. Menurutnya status BMS tidak boleh dimasukan dalam keputusan akhir verifikasi, karena batas waktu perbaikan verifikasi telah selesai. “Saya sampaikan (kepada ketua KPU Manokwari) kenapa tidak langsung dibuat statusnya menjadi TMS,” kata Yotam. “Dalam tahapan verifikasi status BMS hanya bisa diberikan pada saat perbaikan, tapi setelah perbaikan (selesai) putusan akhir maka substansinya TMS,” sambungnya. Dalam persidangan, Ketua Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis memutuskan sidang dilanjutkan esok dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon (PBB).

Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, saat membacakan tanggapan KPU (termohon) dalam sidang kedua antara KPU dengan PBB. Sidang kedua ini mengagendakan jawaban KPU atas permohonan yang disampaikan oleh PBB (pemohon) terkait gugatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. “Intinya, tim dari KPUD Kabupaten Manokwari Selatan telah berusaha menghubungi kantor sekretariat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PBB.Akan tetapi tidak ada pengurusnya, ” ujar Ali. Dia melanjutkan, selanjutnya PBB tidak pernah menghadirkan enam anggota parpolnya. Pada 6 Februari, hanya ada satu anggota PBB yang hadir di KPUD setempat. “Jadi yang dikatakan pemohon bahwa ada enam orang dihadirkan itu tidak benar,” tegasnya. Satu orang anggota PBB tadi lantas diajak bicara oleh anggota KPUD setempat. Setelah itu, KPUD berusaha membuka data SIPOL, dan dapat dibuka. Setelah itu, LO PBB berjanji untuk kembali membawa anggotanya ke KPUD pada sore atau malam. Namun, setelah ditunggu hingga pukul 24.00 waktu setempat, tidak ada anggota yang hadir. “Karena tidak bisa diverifikasi, sehingga KPUDManokwari Selatan memutuskan status keanggotaan PBB pada kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat (TMS),” papar Ali. Lebih jauh dia menjelaskan jika pada 9 Februari diadakan rapat rekapitulasi hasil verifikasi di Kantor KPUD Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam rapat tersebut KPUD menyampaikan bahwa PBB TMS. Usai dibacakan status hasil verifikasi itu, perwakilan PBB tidak menyampaikan gugatan. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang digelar pada 11-12 Februari, ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB memenuhi syarat (MS) verifikasi parpol tingkat provinsi. Namun, ternyata pembacaan tersebut dinyatakan keliru. “Karena verifikasi yang dibaca ketua tersebut bukan yang resmi. Sebab, dokumen yang disodorkan bukan dokumen resmi, tapi dokumen yang dibuat oleh sekretaris yang belum direvisi. Dokumen yang sebenarnya dalam rapat pleno itu menegaskan status PBB tidak memenuhi syarat, ” tegas Ali. Jawaban KPU ini sekaligus memberikan sanggahan atas pernyataan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. Dalam pernyataan sebelumnya, Yusril mengklaim bahwa KPUD Manokwari Selatan tidak pernah melakukan verifikasi kepengurusan. Yusril juga mengatakan ada perbedaan berita acara hasil verifikasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

Hal itu sebagai jawaban tuduhan PBB pada sidang sengketa pemilu di Bawaslu. Sidang kedua ini mengagendakan jawaban KPU atas permohonan yang disampaikan oleh PBB (pemohon) terkait gugatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. “Intinya, tim dari KPUD Kabupaten Manokwari Selatan telah berusaha menghubungi kantor sekretariat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PBB. Akan tetapi, tidak ada pengurusnya,” kata kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, Selasa (27/2). Dalam jawaban atas tanggapan PBB di sidang pertama, KPU juga menyatakan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut tidak pernah menghadirkan enam anggota parpolnya. Ali mengatakan, pada 6 Februari lalu, hanya ada satu anggota PBB yang hadir di KPUD setempat. “Jadi, yang dikatakan pemohon bahwa ada enam orang dihadirkan itu tidak benar,” ujarnya. Kuasa hukum KPU menceritakan, satu anggota PBB yang mendatangi kantor KPUD diajak bicara oleh anggota KPUD setempat. Setelah itu, KPUD berusaha membuka data Sipol dan dapat dibuka. Setelah itu, penghubung PBB dan KPUD berjanji untuk kembali membawa anggotanya ke KPUD pada sore atau malam. Namun, setelah ditunggu hingga pukul 24.00 waktu setempat, tidak ada anggota yang hadir. “Karena tidak bisa diverifikasi, sehingga KPUD Manokwari Selatan memutuskan status keanggotaan PBB pada kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Ali. Lebih jauh dia menjelaskan, jika pada 9 Februari diadakan rapat rekapitulasi hasil verifikasi di kantor KPUD Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam rapat tersebut KPUD menyampaikan bahwa PBB TMS. Usai dibacakan status hasil verifikasi itu, perwakilan PBB tidak menyampaikan gugatan. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang digelar pada 11-12 Februari, ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB memenuhi syarat (MS) verifikasi parpol tingkat provinsi. Ternyata pembacaan tersebut dinyatakan keliru. “Karena verifikasi yang dibaca ketua tersebut bukan yang resmi. Sebab, dokumen yang disodorkan bukan dokumen resmi, tapi dokumen yang dibuat oleh sekretaris yang belum direvisi. Dokumen yang sebenarnya dalam rapat pleno itu menegaskan status PBB tidak memenuhi syarat,” kata Ali. Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, di persidangan selanjutnya partainya akan membawa sejumlah saksi dan bukti yang membatalkan pengakuan KPU. Menurut Afriansyah, hak KPU untuk membantah segala tuduhan PBB atas sengketa pemilu ini. Namun, semua akan diselesaikan melalui pembuktian di persidangan. “Kami punya saksi dan fakta sesuai administrasi dan semua itu akan kita buktikan di persidangan dengan menjawab semua,” kata dia. Pada sidang ketiga, PBB berencana membawa saksi anggota dari DPC, DPD, dan liaison officer atau penghubung PBB dengan KPU. Mereka juga membawa bukti-bukti terkait kasus ini. Menurut Afriansyah, alasan KPU menyatakan tidak bisa mendatangi pengurus adalah mengada-ada. Sebab, kata dia, rumah ketua DPC PBB hanya berjarak sekitar 30 meter dari kantor KPUD. “Itu kantor sekaligus rumah,” ujar dia.

Jakarta, CNN Indonesia — Sidang ajudikasi empat partai calon peserta Pemilu 2019 kembali digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (28/2). Sidang ini merupakan gugatan setelah mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman (Islam Damai Aman), Partai Rakyat dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) gagal menemui titik terang. Sidang hari ini beragendakan pemaparan bukti maupun saksi dari pihak pemohon (parpol). Jadwal sidang PBB pukul 10.00 WIB, kemudian Idaman dan Rakyat pukul 13.00 WIB, yang terakhir Parsindo pukul 14.00 WIB. Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin sebelumnya menjelaskan, PBB tidak dapat menghadirkan anggota hingga batas akhir verifikasi faktual. Ali menyebut pernyataan Yusril yang menyebut ada delapan orang hadir di KPU pada 6 Februari lalu untuk verifikasi adalah tidak benar. “Liasion Officer(LO)-nya berjanji untuk kembali membawa anggotanya pada sore atau malam. Tapi setelah ditunggu jam 24.00, tidak ada yang hadir. Ini perbedaan data terkait kejadian 6 Februari. Oleh karena itu PBB tidak bisa diverifikasi keanggotaan karena tidak bisa menyediakan 6 orang untuk verifikasi,” kata Ali pada sidang kemarin.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Ali mengatakan KPUD Manokwari Selatan sudah menghubungi LO PBB untuk memberitahukan jadwal verifikasi. KPUD Manokwari Selatan juga sudah mendatangi kantor DPC PBB, namun tidak ada seorang pun pengurus atau anggota yang bisa ditemui. “KPUD menelepon dan mengirimkan pesan singkat kepada LO Partai Bulan Bintang untuk meminta kepada pengurus agar menyediakan orang untuk diverifikasi, pesan singkat tersebut terkirim namun tidak ditanggapi,” terang Ali, Atas dasar ini KPUD Manokwari Selatan memutuskan status keanggotaan PBB di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat (TMS). Keputusan ini juga disahkan dalam rapat pleno di tingkat Provinsi Papua Barat. “Mereka menjawab bahwa hasil yang dibacakan oleh KPU Manokwari Selatan dapat diterima. Maka Ketua KPU Papua Barat mengetuk palu sebagai bentuk pengesahan atas hasil verifikasi KPU Manokwari Selatan terhadap PBB,” tambah Ali.

Pd 2016 telah diambil langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 7 Provinsi (Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim). Langkah dimaksud: patroli kebakaran hutan berbasis desa di 731 desa ditautkan upaya membangun sistem pemantauan, penanggulangan dan penegakan hukum dengan mencabut izin 3 perusahaan, membekukan 16 perusahaan dan memaksa perusahaan untuk mematuhi ketentuan pemerintah 22 perusahaan terbukti melakukan pembakaran. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan membangun bangunan konservasi air 516 sumur bor, 2.581 embung dan 15.615 sekat kanal. Nilai kinerja rata2 81,86 % (Lakip 2019 KemenLHK).

Terkait keberadaan salah satu anggota DPRP di forum UNPFII tersebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Sekretariat DPRP. Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda yang sudah di konfirmasi Lingkar Papua sejak Selasa (16/5/2017) dan hari ini, Jumat (16/6/2017) hingga kini tidak membalas SMS konfirmasi Lingkar Papua, apakah perjalanan anggota DPRP tersebut di biayai oleh negara ataukah dana pribadi, dan apakah kehadiran salah satu anggota DPRP Papua itu atas penugasan atau sepengetahuan Ketua DPRP mewakili lembaga ataukah perjalanan pribadi.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

Elizabeth Lisama, Public Information Asistent Palestine, Decolonization and Human Rights Section Strategic Communication Division Departemen of Public Information United Nation dan Sarah Lubbersen, Public Information Officer Human Rights Council Branch at United Nations saat di konfirmasi Lingkar Papua melalui email mereka, juga mengatakan hal yang sama, namun ia membagikan tautan dokumentasi seluruh pertemuan – pertemuan dalam forum UNPFII yang berlangsung sejak 24 April – 5 Mei 2017 lalu di Markas Besar PBB di New York dan mempersilahkan Lingkar Papua melakukan konfirmasi terhadap dokumentasi dimaksud.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

“memang benar yang bersangkutan hadir di forum UNPFII lalu, namun kapasitasnya sebagai apa dan atas undangan siapa kami juga tidak jelas, yang pasti dia selalu bersama rombongan Ronald Waromi dan kelompok WPIA yang dalam setiap pernyataan sikapnya meminta Papua merdeka, termasuk dengan John Anari juga, tapi sejauh ini kami lihat kehadiran Pak Deerd Tabuni hanya duduk dan menyimak, tidak memperkenalkan diri ataupun menyatakan sikap, dan yang bersangkutan juga tidak pernah melaporkan diri kepada Delegasi RI, jadi kami pikir dia adalah kelompok WPIA yang berseberangan dengan pemerintah dalam hal pendekatan masalah – masalah di Papua”, kata Indah Nuria Savitri dari New York, USA, dalam sesi wawancara via Massenger dengan Lingkar Papua.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

Salah satu pernyataan dari Delegasi RI dalam forum UNPFII lalu seperti disampaikan Indah Nuria Savitri, menjawab pernyataan dari WPIA, bahwasanya Delegasi RI sangat menyayangkan adanya kelompok – kelompok yang memanfaatkan forum – forum seperti UNPFII untuk kampanye disintegrasi bangsa, ataupun menyatakan ingin merdeka dan tindakan yang mengarah pada separatism, padahal tujuan dari forum UNPFII ini adalah bagaimana negara – negara di dunia ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan, memberikan ruang yang lebih terbuka dan lebih luas bagi masyarakat asli (indigenous people) untuk berpartisipasi dari pembangunan di tiap negara.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

“UNPFII adalah forum yang khusus dibentuk untuk membahas isu-isu terkait Indigenous Peoples (IPs) berdasarkan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Mereka yang menganggap dirinya sebagai Indigenous peoples (IPs) dari seluruh dunia dapat mendaftar untuk hadir dalam forum ini, lalu setelah mendapat persetujuan dari Forum dan Sekretariat yang bersangkutan dapat hadir dalam Forum dan mendapat undangan, negara – negara yang hadir posisinya adalah Peninjau (Observer). Pihak Sekretariat PBB memiliki mekanisme sendiri untuk menyeleksi dan menyetujui aplikasi wakil-wakil IPs tersebut, karena WPIA yang punya akses ke informasi forum tersebut, sehingga WPIA bisa mendaftar, dan setelah disetujui mereka akan mendapatkan undangan, Karena Forum mengundang siapa saja yang masuk dalam kategori IPs, bukan berarti WPIA menjadi wakil Papua”, kata Indah Nuria Savitri, Petugas Tetap Kemenlu RI di PBB melalui Massenger-nya.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

“banyak kelompok dari negara – negara lain serupa WPIA yang mendukung dan menyuarakan gerakan separatisme di negara mereka, dan menyalahgunakan forum UNPFII ini, seperti dari Bangladesh, Vietnam, China, Rusia, Maroko, USA dan beberapa negara – negara latin, dimana kelompok tersebut hadir dan mengklaim sebagai wakil dari Indigenous Peoples (Ips) atau masyarakat asli makanya berhak untuk hadir di forum itu dan menyatakan ingin merdeka, jadi bukan WPIA saja kok Pak, bahkan sebenarnya WPIA tidak memiliki akreditasi sebagai LSM yang memiliki ECOSOC status di PBB, jadi mereka hadir di forum itu karena mendaftar sebagai wakil Iindigenous Peoples (IPs)”, jelas Indah Savitri lagi.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

“Indonesia pada dasarnya mendukung UNDRIP atau Deklarasi PBB untuk Hak – Hak Masyarakat Asli, karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa (indigenous peoples), dan selama ini pemerintah sudah semaksimal mungkin memenuhi hak – hak masyarakat asli yang ada di Indonesia, namun PBB sendiri sampai hari ini belum sepakat definisi indigenous peoples itu seperti apa, karena masyarakat asli di Indonesia berbeda sejarah historis dengan masyarakat asli di belahan negara lain yang memang dulunya hidup dalam belenggu penjajahan”, jelasnya panjang lebar.

seperti di kutip dari https://lingkarpapua.com

Dalam website resmi PBB yang beralamat di jelaskan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau Forum Permanen Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang ISu – Isu Masyarakat Adat adalah salah satu Badan Penasehat Tingkat Tinggi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial. Forum ini di dirikan pada 28 Juli 2000 dengan Resolusi PBB Nomor 2000/22 dengan mandat untuk menangani masalah – masalah masyarakat adat yang terkait dengan pembangunan ekonomi, social, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Related Posts

Comments are closed.