Sidang Eksepsi e-KTP, Akankah Novanto Kembali Mainkan ‘Drama’?

Sidang Eksepsi e-KTP, Akankah Novanto Kembali Mainkan ‘Drama’?

Sidang dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto akan memasuki agenda eksepsi hari ini. Novanto pun kemarin (19/12) sudah dinyatakan sehat oleh KPK. Pekan lalu, Rabu (13/12), Novanto menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimulainya sidang, sempat diwarnai ‘drama’ saat Novanto mulai mengeluh tidak sehat. Dia mengaku diare selama 5 hari terakhir dan hingga 20 kali ke toilet. Ketua DPR nonaktif ini bahkan sempat minta izin di tengah sidang untuk ke toilet. Sidang kemudian sempat diskors untuk mengecek kondisi kesehatan Novanto. Tak habis akal, KPK rupanya telah mengantisipasi hal ini. Tim dokter dan psikolog sudah disiagakan di persidangan. Mereka terdiri dari dokter KPK, IDI, dan RSCM. Mengikuti perintah majelis hakim yang dipimpin Hakim Yanto, Novanto kemudian diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Padahal, menurut KPK sebelum berangkat Novanto sudah dipastikan siap menghadapi sidang. Setelah diskors selama 4 jam, sidang e-KTP di PN Jakpus pun kembali berlanjut. Novanto dinyatakan sehat oleh 4 orang dokter yang memeriksanya. Namun, terdakwa dugaan korupsi ini malah ‘mogok bicara’ ketika hakim kembali menanyakan kesiapannya menjalani sidang. Dia kembali mengaku tidak sehat. Pada saat bersamaan, sidang praperadilan Novanto juga masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat perdebatan soal gugurnya praperadilan ini, apakah saat sidang pokok dibuka atau saat pembacaan dakwaan. Tidak ada yang tahu apakah diamnya Novanto untuk mengulur putusan praperadilan yang rencananya dibacakan keesokan harinya, Kamis (14/12). Tetapi musyawarah majelis hakim memutuskan sidang pokok perkara e-KTP tetap berjalan dengan agenda pembacaan dakwaan Novanto. Perlawanan Novanto lewat praperadilan pun tumbang seketika. KPK mendakwa mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menerima aliran duit dari proyek e-KTP sebesar USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille yang harganya kini setara USD 135 ribu. Duit itu diterimanya dari sejumlah pengusaha penggarap proyek e-KTP, antara lain Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Paulus Tannos. Pertemuan di antara pengusaha itu menghasilkan kesepakatan commitment fee untuk Novanto dan anggota DPR RI sebesar 5 persen melalui orang ‘perwakilan’ Novanto, Made Oka Masagung. Dalam sidang eksepsi yang akan dihadapi Novanto hari ini, belum diketahui apakah Novanto akan kembali memainkan ‘drama’-nya. Namun, KPK memastikan Novanto siap menjalani sidang hari ini. Kemarin (19/12) pun, saat diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dengan tersangka eks Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, Novanto bisa merespons pertanyaan dengan baik. “Tadi dilakukan pemeriksaan terhadap SN (Setya Novanto). Kondisi yang bersangkutan baik,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. “(Novanto) dapat merespons pertanyaan dan juga bisa menulis,” imbuh Febri.

Sidang dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto akan memasuki agenda eksepsi hari ini. Novanto pun kemarin (19/12) sudah dinyatakan sehat oleh KPK. Pekan lalu, Rabu (13/12), Novanto menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimulainya sidang, sempat diwarnai ‘drama’ saat Novanto mulai mengeluh tidak sehat. Dia mengaku diare selama 5 hari terakhir dan hingga 20 kali ke toilet. Ketua DPR nonaktif ini bahkan sempat minta izin di tengah sidang untuk ke toilet. Sidang kemudian sempat diskors untuk mengecek kondisi kesehatan Novanto. Tak habis akal, KPK rupanya telah mengantisipasi hal ini. Tim dokter dan psikolog sudah disiagakan di persidangan. Mereka terdiri dari dokter KPK, IDI, dan RSCM. Mengikuti perintah majelis hakim yang dipimpin Hakim Yanto, Novanto kemudian diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Padahal, menurut KPK sebelum berangkat Novanto sudah dipastikan siap menghadapi sidang. Setelah diskors selama 4 jam, sidang e-KTP di PN Jakpus pun kembali berlanjut. Novanto dinyatakan sehat oleh 4 orang dokter yang memeriksanya. Namun, terdakwa dugaan korupsi ini malah ‘mogok bicara’ ketika hakim kembali menanyakan kesiapannya menjalani sidang. Dia kembali mengaku tidak sehat. Pada saat bersamaan, sidang praperadilan Novanto juga masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat perdebatan soal gugurnya praperadilan ini, apakah saat sidang pokok dibuka atau saat pembacaan dakwaan. Tidak ada yang tahu apakah diamnya Novanto untuk mengulur putusan praperadilan yang rencananya dibacakan keesokan harinya, Kamis (14/12). Tetapi musyawarah majelis hakim memutuskan sidang pokok perkara e-KTP tetap berjalan dengan agenda pembacaan dakwaan Novanto. Perlawanan Novanto lewat praperadilan pun tumbang seketika. KPK mendakwa mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menerima aliran duit dari proyek e-KTP sebesar USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille yang harganya kini setara USD 135 ribu. Duit itu diterimanya dari sejumlah pengusaha penggarap proyek e-KTP, antara lain Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Paulus Tannos. Pertemuan di antara pengusaha itu menghasilkan kesepakatan commitment fee untuk Novanto dan anggota DPR RI sebesar 5 persen melalui orang ‘perwakilan’ Novanto, Made Oka Masagung. Dalam sidang eksepsi yang akan dihadapi Novanto hari ini, belum diketahui apakah Novanto akan kembali memainkan ‘drama’-nya. Namun, KPK memastikan Novanto siap menjalani sidang hari ini. Kemarin (19/12) pun, saat diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dengan tersangka eks Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, Novanto bisa merespons pertanyaan dengan baik. “Tadi dilakukan pemeriksaan terhadap SN (Setya Novanto). Kondisi yang bersangkutan baik,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. “(Novanto) dapat merespons pertanyaan dan juga bisa menulis,” imbuh Febri.

“Sidangnya bakal panjang Mas,” kata seorang jurnalis. Dia melihat saya sibuk memperhatikan situasi. Mungkin penampilan saya seperti jurnalis, memakai kaos oblong, dan jeans kusam yang lama tak dicuci. Saya pun tersenyum dan merespon kalimatnya. Kami sama-sama berdiri di depan pengadilan di dekat areal untuk merokok. Dia menyodorkan rokok putih, saya menolak. Dari dalam tas, saya keluarkan rokok kretek. Saat asap mengepul, dia terlihat tergoda. Saya lalu menyodorkan kretek, yang disambutnya dengan sumringah.

KRICOM – Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dinilai tengah memainkan strategi baru untuk lolos dari jeratan hukum. Salah satunya dengan pura-pura sakit. Hal itu dilakukan dengan dalih menjadi korban kecelakaan. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri, panggilan pemeriksaan penyidik lembaga penegak hukum  tentu saja membuat orang ‘ketar – ketir’, tak terkecuali sekelas Ketua DPR sekalipun. ”Stres. Ini menjadi reaksi yang manusiawi. Efeknya bisa ke fisik. Psikosomatis, namanya. Yaitu gangguan fisik yang disebabkan faktor psikis,” kata Reza di Jakarta, Jumat (17/11/2017). Namun, di ranah pidana bisa saja orang pura-pura sakit. Sebutannya adalah malingering . “Ini modus terencana untuk memperoleh insentif eksternal, yaitu ngeles dari proses hukum,” imbuhnya. Reza merujuk pada studi Conroy dan Kwartner (2016) bahwa malingering ‘hanya’ dijumpai 17% kasus. Namun,  angka serendah itu bukan karena insidennya sedikit. Tapi karena sangat banyak atraksi pura-pura sakit para pesakitan yang tidak berhasil dibongkar otoritas penegakan hukum.

seperti di kutip dari http://www.kricom.id

“Ini menjadi penanda betapa paten dan ampuhnya siasat malingering untuk memandulkan penegak hukum,” tuturnya. Dia tak menampik, gejala malingering ini dilakukan dengan cara yang nekat dan berani, seperti menabrakkan diri seperti yang dilakukan Setnov. “Nekat sekaligus absurd . Misalnya membuat benturan di kepala. Karena terbentur, konon terjadi cedera kepala atau otak yang mengganggu fungsi daya ingat. Padahal fungsi ini sangat dibutuhkan dalam proses hukum yang mempengaruhi buruknya ingatan pasien,” paparnya. Atas dasar itu, tersangka yang melakukan malingering sepatutnya disikapi sebagai orang yang tidak kooperatif bahkan mempersulit proses hukum. “Andai kelak dia divonis bersalah, atraksi malingering -nya patut dijadikan sebagai unsur pemberatan hukuman,” tutup Reza.

Related Posts

Comments are closed.