Sidang Ajudikasi PBB, KPU Hadirkan Ketua KPU Manokwari Selatan

Sidang Ajudikasi PBB, KPU Hadirkan Ketua KPU Manokwari Selatan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar lanjutan sidang ajudikasi Partai Bulan Bintang (PBB) dan KPU terkait peserta Pemilu 2019. Agenda sidang adalah pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak termohon (KPU). “Sidang ajudikasi PBB nomor register 008 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kami agendakan sidang ajudikasi keterangan dari termohon,” ujar Ketua Bawaslu yang menjadi Ketua majelis pemeriksa sidang, Abhan, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Abhan didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa. Mereka adalah Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Petalolo, dan Rahmat Bagja. Dalam sidang, pihak pemohon dihadiri Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra didampingi kuasa hukumnya. Dari pihak termohon dihadiri Komisioner KPU Hasyim Asyari, Wahyu Setiawan, dan kuasa hukum KPU. Dalam persidangan, KPU menghadirkan empat saksi. Keempat saksi tersebut adalah Ketua KPUD Kabupaten Manokwari Selatan, Anggota KPUD Kabupaten Manokwari Selatan, Staf Manokwari Selatan, dan satu Anggota KPU Provinsi Papua Barat. PBB sebelumnya telah menghadirkan lima saksi dalam sidang pemeriksaan bukti dan saksi fakta. Kelima saksi tersebut adalah Ketua DPC PBB Manokwari Selatan, anggota DPC PBB Manokwari Selatan, Liaison Officer (LO) provinsi PBB Papua Barat, anggota PBB di Kabupaten Pali, dan anggota PBB Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. PBB mengajukan sengketa terkait keputusan KPU tentang peserta Pemilu 2019. Dalam putusannya, KPU menyatakan PBB tidak lolos menjadi peserta pemilu. Hal ini disebabkan PBB tidak dapat menghadirkan anggotanya dalam proses verifikasi perbaikan sehingga membuat tidak terpenuhinya syarat anggota PBB pada Kabupaten Manokwari Selatan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Manokwari Selatan dihadirkan dalam sidang ajudikasi sengketa Pemilu 2019 di Bawaslu. Dalam sidang, PBB Manokwari Selatan mengaku tak ada pemberitahuan terkait verifikasi ulang parpol. “Setelah putusan MK tidak ada surat pemberitahuan (verifikasi ulang),” ujar Sekretaris DPC PBB Manokwari Selatan, Iswan, di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Tak lama kemudian, ia dihubungi KPUD Manokwari Selatan. Iswan mengaku bahwa KPUD Manokwari tak memverifikasi PBB. “Disuruh bawa 2 KTP dengan dua kecamatan oleh Komisioner KPUD Anton. Tidak ada diadakan kembali verifikasi,” tutur Iswan. Iswan mengatakan, sudah menyerahkan berkas persyaratan untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol). Sayangnya, Sipol tak bisa diakses. Tak lama kemudian, pada tanggal 8 Februari ia mendapatkan pemberitahuan dari KPUD Manokwari Selatan untuk menghadiri acara penetapan parpol peserta Pemilu. PBB Manokwari Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Tidak menerima undangan tertulis, saya di-SMS Pak Anton (komisioner KPU) tanggal 8 Februari 2018 untuk hadir di KPUD mendengarkan hasil keputusan pleno di tanggal 9 Februari 2018. Dengan hasil PBB di Manokwari Selatan belum memenuhi syarat,” kata Iswan. Dalam sidang, Ketua Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis memutuskan sidang ajudikasi dilanjutkan esok. Sidang akan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak KPU. “Sudah kita dengarkan besok hari Kamis jam 10.00 WIB kita lanjutkan dengan keterangan saksi fakta dari pihak termohon, dari pihak pemohon bila masih ada saksi dapat dihadirkan esok,” ujar Abhan.

Komisi Pemilihan Umum menjawab gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait peserta Pemilu 2019. PBB disebut tidak dapat menghadirkan anggotanya untuk perbaikan verifikasi di Manokwari Selatan, Papua Barat. “Pemohon tidak dapat menghadirkan anggotanya untuk verifikasi keanggotaan di Dewan Pimpinan Cabang PBB Manokwari Selatan. Bahwa lewat batas waktu yang telah ditetapkan, PBB tidak dapat memperbaiki (keanggotaan), maka PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat,” ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang pembacaan jawaban KPU di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018). Ali mengatakan KPUD Manokwari Selatan sudah menghubungi liaison officer (LO) PBB untuk pemberitahuan jadwal verifikasi. Ia juga mengatakan KPUD Manokwari Selatan sudah mendatangi kantor DPC PBB, namun tidak ada orang yang bisa ditemui. “Melalui HP telah memberitahukan (LO) jadwal verifikasi, namun HP (LO) tidak bisa dihubungi. Pada verifikasi tahap kesatu, KPU telah mendatangi kantor partai politik untuk diverifikasi, akan tetapi tidak ada satu pun orang yang bisa ditemui di DPC Partai Bulan Bintang pada 30 Januari tersebut,” kata Ali. KPUD telah menghubungi kembali LO PBB, namun tidak mendapat balasan. Sampai batas waktu, tidak ada perbaikan verifikasi. “KPUD menelepon kembali LO Partai Bulan Bintang, namun tidak dapat dihubungi, sehingga mengirimkan pesan yang isinya meminta kepada pengurus untuk menyediakan orang untuk diverifikasi. SMS tersebut terkirim, namun tidak ditanggapi. Sampai pada tanggal perbaikan, tidak ada perbaikan yang disampaikan,” ujat Ali. Ali juga membantah bila dikatakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat diakses pada hari perbaikan. Hal ini, menurutnya, terbukti dengan dibukanya Sipol di depan LO PBB pada saat perbaikan. “Pada masa perbaikan, hanya LO yang datang ke KPU dan melihat Sipol, dan di situ tidak benar Sipol tidak bisa diakses karena Sipol itu bisa diakses,” tutur Ali. KPU juga menganggap PBB telah melakukan perbaikan permohonan dalam sidang ajudikasi. Menurut Ali, hal ini dapat mengubah argumentasi pemohon dalam pokok permasalahan (posita). “Dalam sidang ajudikasi pada 26 Februari 2018, pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang baru diterima oleh termohon setelah persidangan dimulai. Perbaikan permohonan tersebut, walaupun tidak mengubah petitum pemohon, akan tetapi mengubah dasar argumentasi pemohon di dalam positanya,” kata Ali. Dalam sidang ini, KPU meminta Bawaslu menolak gugatan pemohon serta menerima jawaban yang telah disampaikan KPU. “Mohon majelis berkenan memberikan putusan menerima keberatan termohon sepenuhnya, menyatakan pemohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan, menolak permohonan untuk seluruhnya,” tutur Ali.

Sidang ajudikasi akan menghadirkan saksi dari KPU. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melanjutkan sidang ajudikasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Kamis (1/3). Sidang mengagendakan keterangan saksi dari KPU selaku pihak termohon. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB.  Sidang pada Kamis merupakan yang keempat kalinya digelar untuk menyelesaikan sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. “Dalam lanjutan sidang antara KPU dan PBB pada Kamis akan mendengarkan keterangan saksi dari termohon,” ungkap Abhan saat menutup persidangan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

seperti di kutip dari http://nasional.republika.co.id

Dalam sidang ajudikasi pada Rabu, PBB menghadirkan lima orang saksi fakta. Mereka adalah Ketua DPC PBB Manokwari Selatan Hamid Pauspaus, Sekretaris DPC PBB Manokwari Selatan (Papua Barat) Iswan, Wakil Ketua DPC PBB Manokwari Selatan Zainuddin Tela, Wakil Sekretaris DPC PBB Pali (Sumatera Selatan) Husain Howard, dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara) Hamka. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra usai sidang pada Rabu menegaskan bahwa KPUD Manokwari Selatan tidak pernah melakukan verifikasi di kantor DPC setempat. Yusril juga mengkritisi perubahan status verifikasi PBB di tingkat Provinsi Papua Barat yang dinilai merugikan pihaknya. Secara terpisah, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa pihaknya akan menjawab pernyataan saksi PBB terkait verifikasi parpol dan rapat pleno penetapan hasil verifikasi parpol di Papua Barat. Pihaknya akan menghadirkan KPUD setempat untuk menjelaskan hal yang dipermasalahkan PBB. “Akan kami klarifikasi dengan KPUD apakah sebenarnya mereka melakukan apa atau mengomunikasikannya dengan cara apa,” ujar Hayim kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu. Selain menghadirkan KPUD Manokwari Selatan, KPU juga berencana menghadirkan KPU Provinsi Papua Barat. Tujuannya agar bisa disampaikan keterangan terkait pleno yang dilaksanakan di provinsi dan memberikan keterangan terkait proses verifikasi faktual di daerah itu. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang dibacakan KPU pada 17 Februari lalu, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 secara nasional. Penyebabnya, PBB tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut membuat PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Atas status ini, PBB telah melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari lalu. Sidang ajudikasi perdana berlangsung pada 26 Februari 2018 .

Hal itu sebagai jawaban tuduhan PBB pada sidang sengketa pemilu di Bawaslu. Sidang kedua ini mengagendakan jawaban KPU atas permohonan yang disampaikan oleh PBB (pemohon) terkait gugatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. “Intinya, tim dari KPUD Kabupaten Manokwari Selatan telah berusaha menghubungi kantor sekretariat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PBB. Akan tetapi, tidak ada pengurusnya,” kata kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, Selasa (27/2). Dalam jawaban atas tanggapan PBB di sidang pertama, KPU juga menyatakan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut tidak pernah menghadirkan enam anggota parpolnya. Ali mengatakan, pada 6 Februari lalu, hanya ada satu anggota PBB yang hadir di KPUD setempat. “Jadi, yang dikatakan pemohon bahwa ada enam orang dihadirkan itu tidak benar,” ujarnya. Kuasa hukum KPU menceritakan, satu anggota PBB yang mendatangi kantor KPUD diajak bicara oleh anggota KPUD setempat. Setelah itu, KPUD berusaha membuka data Sipol dan dapat dibuka. Setelah itu, penghubung PBB dan KPUD berjanji untuk kembali membawa anggotanya ke KPUD pada sore atau malam. Namun, setelah ditunggu hingga pukul 24.00 waktu setempat, tidak ada anggota yang hadir. “Karena tidak bisa diverifikasi, sehingga KPUD Manokwari Selatan memutuskan status keanggotaan PBB pada kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Ali. Lebih jauh dia menjelaskan, jika pada 9 Februari diadakan rapat rekapitulasi hasil verifikasi di kantor KPUD Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam rapat tersebut KPUD menyampaikan bahwa PBB TMS. Usai dibacakan status hasil verifikasi itu, perwakilan PBB tidak menyampaikan gugatan. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang digelar pada 11-12 Februari, ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB memenuhi syarat (MS) verifikasi parpol tingkat provinsi. Ternyata pembacaan tersebut dinyatakan keliru. “Karena verifikasi yang dibaca ketua tersebut bukan yang resmi. Sebab, dokumen yang disodorkan bukan dokumen resmi, tapi dokumen yang dibuat oleh sekretaris yang belum direvisi. Dokumen yang sebenarnya dalam rapat pleno itu menegaskan status PBB tidak memenuhi syarat,” kata Ali. Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, di persidangan selanjutnya partainya akan membawa sejumlah saksi dan bukti yang membatalkan pengakuan KPU. Menurut Afriansyah, hak KPU untuk membantah segala tuduhan PBB atas sengketa pemilu ini. Namun, semua akan diselesaikan melalui pembuktian di persidangan. “Kami punya saksi dan fakta sesuai administrasi dan semua itu akan kita buktikan di persidangan dengan menjawab semua,” kata dia. Pada sidang ketiga, PBB berencana membawa saksi anggota dari DPC, DPD, dan liaison officer atau penghubung PBB dengan KPU. Mereka juga membawa bukti-bukti terkait kasus ini. Menurut Afriansyah, alasan KPU menyatakan tidak bisa mendatangi pengurus adalah mengada-ada. Sebab, kata dia, rumah ketua DPC PBB hanya berjarak sekitar 30 meter dari kantor KPUD. “Itu kantor sekaligus rumah,” ujar dia.

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh melakukan persekongkolan jahat dengan KPU Daerah Manokwari Selatan untuk tidak meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. Padahal, dalam verifikasi yang dilakukan pada Januari, PBB sudah dinyatakan lolos. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengaku heran jika KPU mengklaim di Kabupaten Manokwari Selatan ada verifikasi, padahal tidak pernah ada. Menurutnya, daerah tersebut merupakan daerah pemekaran. “Kalau daerah pemekaran sudah diverifikasi Januari berdasarkan UU Pemilu itu sendiri, dan di Papua Barat itu dua Kabupaten baru Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos PBB semuanya,” ujar Yusril usai menghadiri sidang adjudikasi Bawaslu terkait sengketa dan gugatan partai politik, Jakarta, Senin (26/2/2018) . Kemudian, kata dia muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 11 Januari yang menyebutkan, partai politik (parpol) baru dan lama semua harus diverifikasi. Selanjutnya KPU mengeluarkan SK bahwa verifikasi cukup 75 persen kabupaten/kota. BACA JUGA:   Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019, PBB Resmi Gugat KPU ke Bawaslu “Lalu di Papua Barat ada 13 kabupaten kota diantara 10 ada dua kabupaten pemekaran yang sudah verifikasi. Harusnya apa yang diverifikasi tidak perlu diulang. Itu terjadi di Sumsel, Sulteng otomatis lolos. Anehnya pegunungan Arfak lapor dalam pleno PBB lolos di Arfak tanpa verifikasi lagi, tapi di Manokwari Selatan mereka mengaku verifikasi tapi tidak,” ucapnya. Sidang adjudikasi pembacaan permohonan akan dilanjutkan, Selasa 27 Februari 2018 pukul 15.30 WIB. Agendanya, mendengarkan tanggapan KPU sebagai termohon.

JAKARTA, iNews.id –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu 2019 dengan pembuktian melalui saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum DPP PBB Yusril Izha Mahendra menyampaikan, dalam pembuktiannya sudah membawa lima saksi yang sebelumnya direncanakan akan membawa enam sampai delapan orang. Saksi tersebut merupakan pengurus dan kader PBB dari DPC dan DPW PBB di Manokwari Selatan dan Papua Barat. Sebelum memberikan kesaksian, kelima saksi tersebut disumpah oleh majelis sidang yang juga ketua Bawaslu Abhan yang didampingi komisioner Bawaslu seperti Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, dan Ratna Dewi Pettalolo. “Demi Allah saya bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya” Ujar kelima saksi tersebut, di Gedung Bawaslu, Jakpus, (28/2/2018). Satu per satu saksi tersebut memberikan kesaksian di depan Ketua Bawaslu beserta komisioner Bawaslu dan juga pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadir Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Ilham Saputra. Keduanya didampingi oleh kuasa hukum KPU. BACA JUGA: Yusril Tuding Ada Skenario Hadang PBB Ikut Pemilu 2019 Mediasi PBB dan KPU Gagal, Sidang Berlanjut ke Ajudikasi Ketua DPC Manokwari Selatan Hamid Paulus mengungkap kronologi pada saat proses verifikasi faktual yang menjadi polemik antara KPUD Manokwari Selatan dengan DPC PBB. Saat itu KPUD menganggap sudah pernah menghubungi pengurus DPC PBB akan tetapi tidak ada respons. Sedangkan Hamid memberikan kesaksian bahwa handphone milik pribadinya dalam keadaan selalu aktif. ” Handphone saya 24 jam aktif mulai tanggal 24 sampai 26 Desember 2017, adapun bukti bisa dilihat di handphone saya, tanggal masuk itu semua SMS masuk, telepon masuk,” ujar Hamid dalam sidang ajudikasi, di Bawaslu, Jakpus, (28/2/2018).

Related Posts

Comments are closed.