Sempat ‘Saltum’, Seperti Apa Aturan Berpakaian untuk Paspampres?

Sempat ‘Saltum’, Seperti Apa Aturan Berpakaian untuk Paspampres?

Ada kejadian unik saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara Entrepreneurs Wanted! di ITB, Senin (18/12) kemarin. Rupanya Jokowi mengenakan baju formal yang rapi untuk menemui anak-anak muda di ITB. Sementara itu Paspampres dan para menteri mengenakan busana casual. Sebelum berangkat, Komandan Paspampres Mayjen TNI Suhartono memang memerintahkan personelnya berpakaian ‘serius tapi santai’ alias smart casual. Saat Presiden di Bandara Halim dan hendak menuju ke Bandung, Paspampres terlihat mengenakan kaus berkerah lengan pendek berwarna cokelat, celana panjang berwarna hitam, dan sepatu hitam. Tapi ternyata Jokowi memilih bergaya formal. Suhartono mengaku terkejut begitu melihat Jokowi tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, pukul 08.45 WIB. Ia melihat Jokowi mengenakan baju putih lengan panjang dengan dasi berwarna merah serta celana panjang berwarna biru dan membawa jas di tangan kanannya. “Selamat pagi, Bapak,” ucap Suhartono menirukan sapaan ke Jokowi tadi pagi, saat menceritakan kembali. Saat itu Presiden hanya membalas dengan senyum. Sadar dirinya telah ‘dikerjain’ Presiden, Suhartono meminta jajarannya untuk tidak memberitahukan pakaian yang dikenakan Presiden kepada rombongan Presiden lainnya yang telah menunggu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. “Tidak usah diberitahukan pakaian yang digunakan Presiden ke Halim, biar saja bergaya ‘smart casual’,” ucap Suhartono kepada jajarannya. Foto: Biro Pers Setpres Presiden Jokowi sendiri telah angkat bicara soal beda pakaian dirinya dengan Paspampres. Jokowi menyebut para Paspampres berkaus ini sebagai Paspampres Zaman Now. “Hari ini, Paspampres zaman now memakai kaos! Lebih adem dan ngayomi….” tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi. Lalu seperti apa sebenarnya aturan berpakaian Paspampres? Komandan Paspampres Mayjen TNI Suhartono menyebutkan berpakaian Paspampres harus menyesuaikan acara yang akan dihadiri oleh Presiden. Misalnya Paspampres mengenakan batik atau pakaian sipil lengkap saat menghadiri acara pernikahan. “Dalam berpakaian acuan utama adalah acaranya, namun demikian ada fleksibilitas juga mas tidak kaku. Misalnya, menghadiri pernikahan masak paspampres mau pakai kaos kan tidak pas, minimal batik atau bahkan pakaian sipil lengkap (PSL)/Jas,” ucap Suhartono kepada detikcom, Selasa (19/12/2017).

Ada kejadian unik saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara Entrepreneurs Wanted! di ITB, Senin (18/12) kemarin. Rupanya Jokowi mengenakan baju formal yang rapi untuk menemui anak-anak muda di ITB. Sementara itu Paspampres dan para menteri mengenakan busana casual. Sebelum berangkat, Komandan Paspampres Mayjen TNI Suhartono memang memerintahkan personelnya berpakaian ‘serius tapi santai’ alias smart casual. Saat Presiden di Bandara Halim dan hendak menuju ke Bandung, Paspampres terlihat mengenakan kaus berkerah lengan pendek berwarna cokelat, celana panjang berwarna hitam, dan sepatu hitam. Tapi ternyata Jokowi memilih bergaya formal. Suhartono mengaku terkejut begitu melihat Jokowi tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, pukul 08.45 WIB. Ia melihat Jokowi mengenakan baju putih lengan panjang dengan dasi berwarna merah serta celana panjang berwarna biru dan membawa jas di tangan kanannya. “Selamat pagi, Bapak,” ucap Suhartono menirukan sapaan ke Jokowi tadi pagi, saat menceritakan kembali. Saat itu Presiden hanya membalas dengan senyum. Sadar dirinya telah ‘dikerjain’ Presiden, Suhartono meminta jajarannya untuk tidak memberitahukan pakaian yang dikenakan Presiden kepada rombongan Presiden lainnya yang telah menunggu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. “Tidak usah diberitahukan pakaian yang digunakan Presiden ke Halim, biar saja bergaya ‘smart casual’,” ucap Suhartono kepada jajarannya. Foto: Biro Pers Setpres Presiden Jokowi sendiri telah angkat bicara soal beda pakaian dirinya dengan Paspampres. Jokowi menyebut para Paspampres berkaus ini sebagai Paspampres Zaman Now. “Hari ini, Paspampres zaman now memakai kaos! Lebih adem dan ngayomi….” tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi. Lalu seperti apa sebenarnya aturan berpakaian Paspampres? Komandan Paspampres Mayjen TNI Suhartono menyebutkan berpakaian Paspampres harus menyesuaikan acara yang akan dihadiri oleh Presiden. Misalnya Paspampres mengenakan batik atau pakaian sipil lengkap saat menghadiri acara pernikahan. “Dalam berpakaian acuan utama adalah acaranya, namun demikian ada fleksibilitas juga mas tidak kaku. Misalnya, menghadiri pernikahan masak paspampres mau pakai kaos kan tidak pas, minimal batik atau bahkan pakaian sipil lengkap (PSL)/Jas,” ucap Suhartono kepada detikcom, Selasa (19/12/2017).

Sebanyak 8 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mengikut Pilkada Serentak 2018 mendatang. Pilgub Sumut juga digelar di waktu yang bersamaan. Bawaslu Sumut mencatat ada 3 daerah yang rawan saat penyelenggaraan Pilkada nantinya. “Bawaslu sudah menyusun indeks kerawanan Pemilu. Jadi, untuk Sumut kategori rawan sedang. Kemudian, 8 kabupaten/kota yang Pilkada dianggap paling rawan itu Dairi,” kata anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/12/2017). Setelah Dairi, daerah yang rawan kemudian disusul Langkat dan Batu Bara. Hal ini dilihat dari penyelenggaraan kepemiluan sebelumnya. “Dairi dianggap rawan. Melihat pengalaman sebelumnya, ada laporan money politic, pengaduan masyarakat dan lain sebagainya,” sambungnya. Maka dari itu pihaknya memberikan perhatian lebih kepada daerah yang dianggap rawan saat Pilkada nantinya. “Bawaslu melakukan pencegahan terjadi pelanggaran dan kecurangan. Kita melakukan sosialiasi, pertemuan tokoh politik dan juga masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat Pilkada Serentak nantinya berjalan aman dan nyaman. Seperti diketahui, daerah yang menyelenggarakan Pilkada nantinya yakni Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Dairi, Batu Bara dan Padangsidempuan. Sementara, Sumatera Utara juga mengikuti Pigub 2018.

Kejadian ular king kobra yang dipelihara warga Bandung dan justru membunuh pemiliknya menjadi pelajaran berharga. Aktivis satwa liar menegaskan pada dasarnya tak ada ular yang bisa dipelihara. “Karena ular adalah satwa liar yang tempatnya seharusnya di alam liar. Ular bukan hewan peliharaan atau pets,” kata Ketua LSM Scorpion Marison Guciano saat dihubungi, Senin (18/12/2017) malam. Meski hewan liar, king kobra bukan termasuk satwa dilindungi. Oleh karena itu tak ada larangan untuk memelihara hewan berbisa ini. “Ular king kobra tidak termasuk dilindungi. Jadi tidak ada landasan hukum yang bisa melarang pemeliharaan jenis ini,” tutur Marison. Pernyataan Marison senada dengan Karo Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi yang mengatakan ular king kobra boleh-boleh saja dipelihara. Hanya saja, dalam memeliharanya harus memperhatikan syarat-syarat yang ada. “Karena king kobra ini kan banyak jenisnya ya. Tapi untuk yang tidak dilindungi, jika ingin dipelihara bisa saja dibeli dari pasar hewan. Tentunya pasar yang jual itu harus didaftarkan sebagai pengedar dalam negeri,” kata Djati saat dihubungi, Senin (18/12). Meski bukan termasuk hewan yang dilindungi, Djati menuturkan, pemilik tetap harus memperhatikan kondisi hewan tersebut. Jangan sampai melanggar kesejahteraan hewan. “Jika mau memelihara, atau memperdagangkan harus memperhatikan kesejahteraan satwa. Misalnya kandangnya diperhatikan, lalu membeli jangan jantan saja. Misalnya betina juga,” tutur dia. Sebelumnya, ilmuwan LIPI bidang herpetologi, cabang ilmu yang mempelajari makhluk amfibi dan reptil, Amir Hamidy, menyebut seharusnya king kobra tak dipelihara karena sangat berbisa. “King Kobra itu tidak boleh (dipelihara),” ujar Amir dalam perbincangan, Sabtu (16/12/2017) malam.

Fadli Zon ikut serta dalam Aksi Bela Palestina di Monas hari Minggu (17/12) lalu. Usai aksi, Fadli menuliskan sajak untuk Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Berikut puisi yang ditulis Fadli usai aksi yang diterima detikcom, Selasa (19/12/2017): SAJAK PAMAN DONALD Paman Donald yang mulia Presiden negara besar adidaya jangan kau usik Palestina rakyat Palestina diselimuti derita dibunuh disiksa di depan mata anak-remaja kehilangan orang tua orang tua kehilangan putra-putri mereka rumah-rumah hancur dibuldozer rata cuma tersisa puing batu dan sedikit airmata Paman Donald yang jumawa semua tahu kau berkuasa musuhmu makin banyak tak terkira kursimu digoyang skandal Rusia pemakzulan bisa datang tiba-tiba tapi jangan kau ganggu Palestina jangan alihkan mata dunia dengan tipu muslihat mudah terbaca seraya menyembah penjajah durjana memaksa darah tumpah dimana-mana tidakkah kau lihat lautan demonstrasi di semua benua seantero bumi mengutuk keputusanmu yang busuk memacu gemuruh amuk jalan damai tertusuk dengarkan doa kaum tertindas merajut solidaritas tanpa batas bergema takbir perlawanan suci di pelosok lapangan setiap negeri memupuk keberanian sempurna di atas dendam sejarah luka kau sedang menabuh genderang prahara merobohkanmu dari singgasana celaka Paman Donald Presiden Amerika percayalah Palestina pasti merdeka Yerusalem jadi ibukota FADLI ZON Jakarta, 17 Des 2017, usai #aksibelaPalestina Dalam aksi 17 Desember 2017 lalu, Fadli ikut berorasi dan menegaskan bagaimana kejamnya Israel terhadap rakyat Palestina. “Setiap kita mendengar kata Palestina pasti terbayang penderitaan bagaimana rakyat Palestina dihina, dibunuh, dibantai, sampai Palestina diduduki oleh Israel. Tiap kali kita dengar kata Palestina pasti kita terbayang perjuangan perlawanan terhadap Israel,” kata Fadli dalam orasinya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/12). “Karena itu kita harus menyuarakan sikap dan solidaritas maka yang dikatakan oleh Presiden Amerika harus kita lawan,” sambungnya.

Razia gabungan Polrestabes, polsek jajaran, serta Satpol PP serta linmas pemkot Surabaya, mengamankan puluhan sepeda motor dan menilang ratusan pengendara. Selain itu juga diamankan seorang pria yang diduga membawa narkoba. “Ada seorang pengendara motor yang melempar barang. Setelah dicek, ternyata pembungkus plastik yang diduga bekas tempat narkoba jenis sabu,” kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pan Pandia kepada wartawan di sela razia gabungan di Jalan Gemblongan, Minggu (17/12/2017) dini hari. Razia gabungan itu juga diikuti anggota dari berbagai unsur di Polrestabes. Seperti Satlantas, Satreskrim, Sat Intelkam, Sat Reskoba, Sat Sabhara. Seorang pria pengendara motor yang diduga membuang bungkus plastik dan didalamnya terdapat bekas serbuk narkoba jenis sabu, langsung diperiksa anggota Satuan Reserse Narkoba. “Tadi ditemukan 2 butir pil koplo di sakunya,” tuturnya. Razia motor di Jalan Gemblongan/ Foto: Rois Jajeli Selain diproses kelengkapan kendaraan bermotor dan SIM-nya oleh anggota Lantas, pria tersebut juga dibawa anggota Reskoba ke Mapolrestabes Surabaya. “Selanjutnya diproses oleh rekan-rekan dari reserse narkoba. Nanti akan dites urine juga,” jelasnya. Banyak pengendara motor yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan mengendarai motor, harus ditilang. Namun ada juga masyarakat yang berusaha menghindari razia tersebut. Kadang kala pengendara yang awalnya mengendarai dengan kecepatan agak tinggi, langsung mengurangi kecepatannya karena tidak bisa menghindari puluhan petugas gabungan. Tapi ada juga pengendara yang nekat dan lolos dari razia.

Warga Kabupaten Bandung, Syahril Sultan Natsir (14), tewas dipatuk ular king kobra yang dipeliharanya. Pada dasarnya, bolehkah memelihara king kobra? Karo Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi mengatakan, ular king kobra belum masuk ke daftar hewan yang dilindungi jadi boleh-boleh saja dipelihara. Hanya saja, dalam memeliharanya harus memperhatikan syarat-syarat yang ada. “Karena king kobra ini kan banyak jenisnya ya. Tapi untuk yang tidak dilindungi, jika ingin dipelihara bisa saja dibeli dari pasar hewan. Tentunya pasar yang jual itu harus didaftarkan sebagai pengedar dalam negeri,” kata Djati saat dihubungi, Senin (18/12/2017) malam. Meski bukan termasuk hewan yang dilindungi, Djati menuturkan, pemilik tetap harus memperhatikan kondisi hewan tersebut. Jangan sampai melanggar kesejahteraan hewan. “Jika mau memelihara, atau memperdagangkan harus memperhatikan kesejahteraan satwa. Misalnya kandangnya diperhatikan, lalu membeli jangan jantan saja. Misalnya betina juga,” tutur dia. Aturan tentang hewan dilindungi dan tidak dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 7/1999 tentang tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Selain itu, ada PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Di dalam aturan ini dijelaskan aturan jenis hewan dan tumbuhan apa saja yang boleh dipelihara, ditangkap, dan diperjualbelikan. Terkait Syahril yang tewas terpatuk ular, Djati mengingatkan soal kewaspadaan. Menurutnya, seorang pemelihara harus memperhatikan perilaku ular karena merupakan hewan liar. “Perilaku hewan harus diperhatikan juga. Kalau ada makanan dia bisa saja jinak. Tapi kalau tidak ada makanan, dia bisa juga akhirnya mencatok,” ungkapnya. Sebelumnya, ilmuwan LIPI bidang herpetologi, cabang ilmu yang mempelajari makhluk amfibi dan reptil, Amir Hamidy, menyebut seharusnya king kobra tak dipelihara karena sangat berbisa. “King Kobra itu tidak boleh (dipelihara),” ujar Amir dalam perbincangan, Sabtu (16/12/2017) malam. Amir mengatakan King Kobra adalah ular paling berbisa di antara jenisnya. King Kobra sendiri merupakan ular berbisa terpanjang di dunia sehingga membuatnya makin berbahaya. “Sekali menggigit, kuantitas atau jumlah venomnya (racun) lebih banyak di antara jenis ular lainnya. Kalau manusia, ya bukan tandingannya. Manusia akan meninggal kalau digigit, gitu,” jelas Amir.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyoroti tingginya angka penceraian di Indonesia. Parahnya, sekarang ini penceraian seakan menjadi gaya hidup atau lifestyle. “Pada sebagian kalangan perceraian itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup,” kata Lukman dalam sambutannya di acara Gebyar Kerukunan 2017 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (18/12/2017). Menurut dia, penyebab tingginya kasus penceraian ini karena pergeseran cara pandang. Semula pernikahan yang dianggap sakral dan suci, tetapi kini kesakralan pernikahan seakan hilang. “Kini (pernikahan) telah mengalami pergeseran, terjadi desakralisasi terhadap pernikahan. Itu terbukti dengan tingginya angka perceraian,” paparnya. Tak hanya pergeseran nilai, lanjut Lukman, saat ini para remaja seakan menganggap remeh pernikahan. Pernikahan di mata para remaja seakan menjadi ajang mencari kesenangan belaka. “Bahkan beberapa pemuda-pemudi kita tanpa diketahui orangtuanya masing-masing, ketika mereka melakukan akad nikah sebelumnya sudah berjanji, eh kita nikah 3 tahun saja setelah itu kita cerai,” ucapnya. Melihat fenomena ini, Lukman menyebut penceraian sudah tak lagi disebabkan karena ketidakcocokan antar suami dan istri. Namun penceraian sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sebelum nikah. “Maka tidak ada pilihan lain, kita Kementrian Agama harus melakukan sesuatu,” ujarnya. Di antara hal yang akan dilakukan Kemenag seperti mengintensifkan pendidikan pra nikah bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan bekal ke warga sebelum nikah. “Hampir sebagian besar kita terjun bebas saja, tanpa dibekali wawasan yang cukup, tanpa dibekali pengetahuan yang cukup. Apa itu perkawinan, pernikahan menurut agama, menurut norma hukum kita,” ungkapnya. “Keberadaan balai nikah menjadi sangat penting. Agar menjelang generasi muda kita melaksanakan pernikahan, mereka terlebih dahulu mengikuti proses pendidikan pra nikah atau bimbingan perkawinan,” pungkas dia.

Related Posts

Comments are closed.