Selama 2017, Ada 12.856 Orang Minta Ganti Nama ke Pengadilan

Selama 2017, Ada 12.856 Orang Minta Ganti Nama ke Pengadilan

Pengadilan Negeri banyak menangani perkara perdata, termasuk permohonan ganti nama pada tahun 2017. Tercatat ada 12.856 permohonan ganti nama. Dilihat detikcom dari Laporan Tahunan MA tahun 2017, Kamis (1/3/2018), jumlah perkara tersebut berasal dari 12.469 perkara yang masuk pada 2017 dan sisa perkara 2016 sebanyak 387. Dari total 12.856 perkara, sebanya 11.849 diputus pengadilan. Sementara, 455 perkara dicabut dan sisa 552 perkara. Selain permohonan ganti nama, ada juga permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran. Terdapat 15.799 perkara perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang dimohonkan pada 2017. Jumlah itu berasal dari 15.450 perkara baru dan 349 perkara sisa tahun 2016. Sebanyak 14.852 perkara yang diputus, 372 perkara dicabut, dan sisa perkara sebanyak 575.

Pengadilan Negeri banyak menangani perkara perdata, termasuk permohonan ganti nama pada tahun 2017. Tercatat ada 12.856 permohonan ganti nama. Dilihat detikcom dari Laporan Tahunan MA tahun 2017, Kamis (1/3/2018), jumlah perkara tersebut berasal dari 12.469 perkara yang masuk pada 2017 dan sisa perkara 2016 sebanyak 387. Dari total 12.856 perkara, sebanya 11.849 diputus pengadilan. Sementara, 455 perkara dicabut dan sisa 552 perkara. Selain permohonan ganti nama, ada juga permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran. Terdapat 15.799 perkara perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang dimohonkan pada 2017. Jumlah itu berasal dari 15.450 perkara baru dan 349 perkara sisa tahun 2016. Sebanyak 14.852 perkara yang diputus, 372 perkara dicabut, dan sisa perkara sebanyak 575.

Dalam dakwaan Setnov, KPK membeber banyak pihak yang dianggap diuntungkan dari korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Dari kelompok pemerintah, KPK menyebut beberapa nama yang sebelumnya juga disebut dalam dakwaan dan tuntutan Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong. Mereka, antara lain, Irman, Sugiharto, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, dan ketua panitia pengadaan proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan. Dari kalangan politisi, ada nama Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014 yang tidak disebut namanya.

Related Posts

Comments are closed.