Sekretaris Dewan di Maluku Ditangkap Nyabu di Kamar Hotel

Sekretaris Dewan di Maluku Ditangkap Nyabu di Kamar Hotel

Sekretaris Dewan DPRD Kabupeten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku berinisial MT ditangkap polisi. MT ditangkap di sebuah hotel di SBB. MT diciduk saat sedang memegang alat bantu isap sabu (bong) yang di dalamnya ada butiran bening yang diduga sabu. Ia ditangkap di dalam kamar 103 hotel Kawe Asi 2, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. “MT di dalam kamar sendirian dan sedang memegang alat bantu isap sabu (bong) yang di dalamnya di duga butiran sabu,” ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Muhammad Roem Ohoirat kepada detikcom, Selasa (30/1/2018). Penangkapan Sekwan DPRD SBB berawal dari penyidikan salah satu anggota polres. Dari penyidikan tersebut Kasat Narkoba dan BKO Narkoba SBB bergerak menangkap tersangka yang berada di dalam kamar sedang menikmati sabu. Dari hasil pengembangan penyelidikan di tempat polisi bergerak menuju kediamanan Sekwan dan di dalam kamar terduga pemakai narkoba ditemukan barang bukti pengguna narkoba. “Pengeledahan rumah bersangkutan ditemukan barang bukti bong di dalamnya ada butiran sabu,1 paket kecil sabu 4 pipit plastik,1 korek api di ujungnya terdapat pipit kaca,” ujarnya. Usai ditangkap, Sekwan kemudian diboyong ke Polres Seram Bagian Barat (SBB) untuk menjalani pemeriksaan. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu butir peluru caliber 7.62 dan uang Rp 1 juta.

Moh. Zidni (46) dan Slamet Hariyanto (54), perwakilan warga Desa Segobang menuturkan, mereka menyesalkan perlakuan oknum pengurus HIPPAM tersebut. Mereka juga menjelaskan jika ada sekitar 1200 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi pengguna dari air tersebut dan setiap bulannya dibebani Rp.300,- per meter kubik tergantung pemakaian, minimal warga membayar Rp.7000,- per KK setiap bulannya, itupun masih dibebani denda apabila ada keterlambatan. Celakanya, sejak tahun 2015 hingga 2017 tidak dijelaskan secara detail dan transparan dalam penggunaan dana tersebut.

seperti di kutip dari http://www.pena-rakyat.com

“Nah, dari awal itulah mas, akhirnya warga sepakat ingin tahu kejelasan penggunaan dana iuran tersebut buat apa saja selama 2 tahun ini. Bayangin mas, total semua pengguna dikalikan 24 bulan, kan udah banyak itu uangnya. Kami pun baru tahu kalau surat tugas mereka (pengurus HIPPAM) belum diperpanjang. Jadi selama 2 tahun ini, mereka narik uang iuran itu gak ada surat tugas, kami pun tambah curiga, soalnya emang gak jelas digunakan buat apa saja dana tersebut mas,” tutur Moh.Zidni menyambung penjelasan Untung.

seperti di kutip dari http://www.pena-rakyat.com

“Sepertinya ada mis komunikasi antara warga dengan pengurus HIPPAM mas.  Memang selama 2 tahun ini tidak ada laporan dari mereka (HIPPAM). Saya pun baru tahu kalau mereka menjalankan tugasnya dengan Surat Keputusan (SK) yang belum diperbaharui, makanya setelah warga datang ke kantor desa, langsung saya ambil kebijakan untuk merekrut pengurus HIPPAM yang baru sesuai keinginan warga. Terkait laporan pertanggungjawaban pun, saya sudah instruksikan agar tertib setiap tahunnya,” ujar Gatot saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Bapanas – Rekaman CCTV pengambilan paksa petugas yang berjaga di pintu 1 portir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tarakan dan Pangkalan Utama Angkatan Laut  XIII/Tarakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly telah mengutus Staf Khusus Menkumham, M. Nurdin untuk mengusut peristiwa arogansi yang dilakukan suatu lembaga pemerintah dalam mengusut suatu kasus melibatkan lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

seperti di kutip dari http://www.bapanasnews.com

Lebih lanjut, Staf Khusus Menkumham ini menyayangkan penangkapan secara non prosedural dilakukan oleh BNNK Tarakan. Yaitu, muncul foto pegawai Lapas Tarakan  di media sosial dengan kondisi babak belur diduga  dianiaya oleh oknum petugas. Padahal belum ada bukti kuat membuktikan petugas Lapas memang bersalah dalam pengungkapan kasus barang haram seberat 5 kilogram. Hal yang muncul lainnya adalah adalah foto sabu-sabu yang diposting dengan foto petugas. Padahal saat dijemput paksa oleh BNN tidak ditemukan barang haram seberat 5 kilogram itu.

seperti di kutip dari http://www.bapanasnews.com

Adapun proses penggeledahan Lapas maupun saat BNNK akan menangkap petugas Lapas harus melibatkan pihak  Kepolisian. Namun fakta yang  terjadi tidak ada laporan penangkapan kepada kepolisian (Polres/Polda), Kakanwil dan Dirjen Pemayarakatan.  Selain itu, dapat dilihat melalui video CCTV milik Lapas Tarakan hanya ada beberapa orang berbaju  preman yang arogan menangkap petugas Lapas. Terlebih lagi belum ditemukannya barang bukti yang cukup mendukung, BNNK tidak sama sekali mengindahkan azas praduga tak bersalah.

Related Posts

Comments are closed.