Sanksi Potong Rambut untuk Waria Dinilai Tidak Tepat dan Kejam

Sanksi Potong Rambut untuk Waria Dinilai Tidak Tepat dan Kejam

Penangkapan 12 waria di Aceh Utara yang dilakukan beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari Amnesty Internasional. Pangkal masalahnya, para waria ini terlebih dulu dipotong rambutnya sebelum dibina. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemotongan rambut dan merubah gaya para waria menjadi laki-laki macho harus segera diakhiri. Pola pembinaan yang dilakukan polisi dinilai bertentangan dengan kewajiban internasional. [Gambas:Video 20detik] “Memotong rambut orang-orang yang ditangkap untuk ‘membuat mereka maskulin’ dan memaksa mereka berpakaian seperti pria adalah bentuk-bentuk ancaman publik dan merupakan perlakuan kejam, dan merendahkan martabat manusia, yang bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia,” kata Usman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (30/1/2018). Penangkapan waria dilakukan personel Polres Aceh Utara dan polisi Syariah Aceh Utara pada Sabtu (27/1) malam. Ada 12 waria yang diciduk saat berada di salon di dua kecamatan di sana. Usai dibekuk, mereka dibawa ke Polres dan dibina. Proses pembinaan dilakukan polisi. Mereka diganti baju dan kemudian diminta berteriak sehingga mengeluarkan suara layaknya pria. Usman menilai proses pembinaan yang dilakukan polisi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dia meminta proses penangkapan dan pembinaan yang sudah dilakukan harus diinvestigasi. “Polisi yang menyebut ‘pendidikan ulang’ orang transgender tidak hanya memalukan dan tidak manusiawi, juga melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia mereka dengan jelas. Insiden semacam itu harus segera diinvestigasi dan diselidiki secara efektif,” jelas Usman.

Penangkapan 12 waria di Aceh Utara yang dilakukan beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari Amnesty Internasional. Pangkal masalahnya, para waria ini terlebih dulu dipotong rambutnya sebelum dibina. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemotongan rambut dan merubah gaya para waria menjadi laki-laki macho harus segera diakhiri. Pola pembinaan yang dilakukan polisi dinilai bertentangan dengan kewajiban internasional. [Gambas:Video 20detik] “Memotong rambut orang-orang yang ditangkap untuk ‘membuat mereka maskulin’ dan memaksa mereka berpakaian seperti pria adalah bentuk-bentuk ancaman publik dan merupakan perlakuan kejam, dan merendahkan martabat manusia, yang bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia,” kata Usman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (30/1/2018). Penangkapan waria dilakukan personel Polres Aceh Utara dan polisi Syariah Aceh Utara pada Sabtu (27/1) malam. Ada 12 waria yang diciduk saat berada di salon di dua kecamatan di sana. Usai dibekuk, mereka dibawa ke Polres dan dibina. Proses pembinaan dilakukan polisi. Mereka diganti baju dan kemudian diminta berteriak sehingga mengeluarkan suara layaknya pria. Usman menilai proses pembinaan yang dilakukan polisi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dia meminta proses penangkapan dan pembinaan yang sudah dilakukan harus diinvestigasi. “Polisi yang menyebut ‘pendidikan ulang’ orang transgender tidak hanya memalukan dan tidak manusiawi, juga melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia mereka dengan jelas. Insiden semacam itu harus segera diinvestigasi dan diselidiki secara efektif,” jelas Usman.

Inilah penampakan persiapan eksekusi kebun sawit seluas 2.823 milik PTPN V di Riau. Sejumlah alat berat siap meratakan kebun sawit ilegal milik BUMN. Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, di Kampar berencana, Rabu (31/1/2018) akan melaksanakan eksekusi lahan PTPN V yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Segala persiapan seperti alat berat kini sudah berada di lokasi di Desa Sei Agung Kecamatan Tapung, Kab Kampar. Lahan sawit yang akan dieksekusi merupakan kebun inti perusahaan pelat merah di Kebun Sawit Sei Batu Langkah. Di lokasi itu tidak ada perkebunan masyarakat. Puluhan alat berat saat ini sudah berada di lokasi untuk meratakan kebun sawit ilegal. Selain alat berat, sejumlah tenda juga sudah didirikan. Tenda-tenda ini untuk tempat aparat keamanan. “Semua persiapan di lapangan sudah standby. Alat berat, tenda untuk tempat istirahat sudah siap semuanya,” kata Ketua Yayasan Riau Madani Surya Darma Hasibuan selaku penggugat yang memenangkan gugatan dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (30/1/2018). Sebagaimana diketahui, PTP Nusantara V di Riau membuka perkebunan sawit seluas 2.823 hektare. Pembukaan hanya bermodalkan surat keterangan dari tokoh ada setempat. Satu sisi, SK Kemenhut lahan tersebut adalah kawasan hutan yang diperuntukkan lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena legalitas lahan yang tak jelas, LSM lingkungan Riau Madani melakukan gugatan perdata di PN Bangkinang. Dalam sidang, pihak penggugat memenangkan. Tak terima kalah, PTP Nusantara V melakukan upaya banding. Lagi-lagi di Pengadilan Tinggi (PT) Riau mengalahkan PTP N V. Kasasi pun dilakukan perusahaan negara itu, tapi tetap kandas. Mahkamah Agung (MA) tetap menguatkan putusan sebelumnya untuk mengosongkan lahan tersebut. Pihak BUMN masih berusaha melakukan peninjauan ulang (PK). Lagi-lagi PK pun ditolak.

Angkot diperbolehkan beroperasi kembali di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, setelah sebelumnya didemo. Polisi menyarankan jalan tersebut dibuka untuk semua kendaraan. “Iya hanya satu lajur saja yang dibuka untuk Angkot,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada detikcom , Selasa (30/1/2018). Pihak kepolisian menyambut baik hal itu. Akan tetapi, polisi tetap menyarankan agar seluruh lajur di Jalan Jatibaru dibuka dan dikembalikan fungsinya untuk lalu lintas kendaraan. “Alangkah baiknya kalau semua lajur dibuka agar kinerja lalu lintas lebih baik,” imbuhnya. Polisi menyarankan agar pedagang kaki lima (PKL) dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Sehingga trotoar dan Jalan Jatibaru bisa digunakan sesuai fungsinya. “Kami sudah berikan rekomendasi ke gubernur terkait penataan Tanah Abang ini,” tuturnya.

Polisi menangkap dua orang tersangka pelempar mahasiswi UNS ke Sungai Opak, Bantul. Kedua tersangka saat ini diamankan di Mapolres Bantul. Kedua tersangka ini yakni Abdurrahman Ash Shiddiq (20), mahasiswa asal Bayat, Klaten dan Yongki Ramadan (20), pengangguran asal Bayat, Klaten. Mereka dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Bantul, Selasa (30/1/2018). Jumpa pers dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Anggaito Hadi Prabowo. Kedua tersangka dihadirkan dengan menggunakan kaos tahanan warna biru dan penutup kepala. Anggaito mengatakan, setelah pihaknya menerima laporan kasus pelemparan mahasiswi dari Jembatan Kretek Bantul, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya dari keterangan korban diketahui terduga pelaku adalah pacarnya sendiri. “Kita dapatkan keterangan (bahwa tersangka) orang yang berdomisili di Klaten, kemudian kita kejar,” kata Anggaito. Setelahnya jajaran Polres Bantul berkoordinasi dengan Polres Klaten Polres Banyumas dan sejumlah Polres di daerah Pantura. Seperti yang diberitakan sebelumnya, mahasiswi bernama Septiana (20) ditemukan oleh warga di Sungai Opak di bawah Jembatan Kretek, Bantul, Senin (29/1) dini hari. Saat ditemukan, Septiana masih mengenakan pakaian lengkap, sandal dan helm. Korban pertama kali diketahui oleh Sumber Widodo (42) dan Wisni (29), warga Kretek yang kebetulan melewati jembatan. Sesampainya di atas jembatan mereka mendengar ada suara teriakan meminta pertolongan. Suara tersebut datang persis di bawah Jembatan Kretek. Setelah dilihat ternyata sumber teriakan meminta tolong berasal dari korban. Akhirnya korban berhasil ditolong dengan menggunakan pelampung dan perahu dayung dan dilarikan ke Puskesmas Kretek. Saat ini Septiana yang sedang hamil ini masih dalam perawatan dokter.

Anggota Wantimpres Sidarto Danjsubroto melaporkan Sekjen Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) H Eka Jaya. Eka dilaporkan atas dugaan pengancaman yang dikirimkan via SMS ke handphone Sidarto. “Ada SMS yang masuk ke salah satu anggota Wantimpres,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (30/1/2018). Argo mengatakan pihaknya telah menyelidiki nomor handphone itu. “SMS itu ada nomornya, kemudian dilakukan pendalaman SMS yang masuk itu atas nama Eka Jaya,” imbuhnya. Dia menambahkan Sidarto akhirnya melaporkan pemilik nomor handphone itu ke Polda Metro Jaya. Kata Argo, Sidarto merasa terancam atas isi SMS yang ditujukan oleh terlapor itu: “Jadi bukan (laporannya) pencemaran, tapi pengancaman melalui media online . Makanya kita klarifikasi hari ini,” tuturnya. Sebelumnya, Eka Jaya didampingi Direkur LBH Bang Japar Djudju Purwantoro datang ke Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB tadi. Djudju menjelaskan kliennya diperiksa untuk dimintai klarifikasi soal pesan singkat yang dikirimkan ke Wantimpres. Isi pesan singkat itu sebenarnya mempertanyakan dibatalkannya acara Festival Pela Mampang pada 30 Oktober 2017. Menurut Djudju, pihak panitia saat itu sebetulnya telah mengantongi izin dari Polres Jakarta Selatan. Namun, menjelang acara itu digelar, polisi tiba-tiba mencabut izin tersebut dan melarang kegiatan budaya Betawi itu digelar. “Karena ada laporan Wantimpres, Bapak Sidarto dengan alasan ganggu lalu lintas, sehingga minta ke polisi dibatalkan. Dengan demikian, Polres membatalkan perizinannya ke panitia salah satunya Bowo dan pihak RT setempat, Arif termasuk yang dipanggil,” papar Djudju. Setelah kejadian itu, beberapa panitia dan Eka Jaya kemudian mengirimkan SMS kepada Sidarto. Mereka menyayangkan sikap Sidarto sehingga dinilai membuat acara itu gagal. “Assalamualaikum Pak Sidarto yang terhormat dan dimuliakan, kenapa Bapak tega membunuh kreasi anak muda yang akan melestarikan budaya lokalnya yang hampir punah? Di mana rasa nasionalisme Bapak sebagai orang yang dihormati dan terpandang? Tertanda Eka Jaya Warga Bangka,” kata Djudju, membacakan isi SMS tersebut.

Impian sepasang kekasih asal Manado, Nikita Wulus dan Andre Manopo untuk menikah kandas. Nahas, Nikita tutup usia tepat pada hari pertunangan. Sabtu (27/1) lalu memang seharusnya menjadi hari bahagia sepasang kekasih dan keluarga besarnya. Mereka berencana bertunangan. Namun ternyata hari itu berubah menjadi hari berkabung karena Nikita meninggal dunia. Nikita menderita sakit asam lambung. “Kami sudah menjalin hubungan selama 10 bulan berjalan. Kami nekat memajangkan cincin sesuai perjanjian karena memang akan melaksanakan pertunangannya hari Sabtu, 27 Januari lalu. Andre juga janji ke Nikita akan menikahinya bulan Maret nanti,” kata Andre Manoppo kepada detikcom di rumahnya di Teling Tingkulu, Kota Manado, Senin (29/1). Sehari sebelum meninggal, kondisi Nikita mulai membaik. Ia juga sempat berpesan kepada teman-teman untuk mendoakannya dan menitipkan pesan kepada sepupunya untuk merapikan rumah karena akan ada banyak orang yang datang. Siapa sangka itu keesokan harinya adalah hari kematiannya. Ayah Nikita, Robert Wulur membenarkan Sabtu (27/1) merupakan hari pertunangan anaknya. Namun, apa yang direncanakan manusia tak sesuai dengan yang digariskan Tuhan. “Antara Andre dan Nikita itu sudah ada kesepakatan bersama tanggal 27 hari pertunangannya, tapi Tuhan berkehendak lain,” kata ayah Nikita, Robert Wulur kepada detikcom, Senin (29/1/2018). Dengan berurai air mata, akhirnya tukar cincin itu tetap dilakukan. Cincin pertunangan yang dibeli Andre untuk Nikita pun harus diberikan, meski Nikita sudah terbaring di peraduan terakhir di peti mati. “Tukar cincin kalau orang Manado bilang. Tapi Tuhan sudah panggil. Semua yang sudah dibelikan itu harus diberikan,” ujar Robert. Prosesi pemberian cincin itu direkam dan diunggah oleh kerabat dan sanak saudara Nikita. Kisah haru itu pun menjadi ramai di media sosial. Namun, tukar cincin itu hanya ungkapan kemanusiaan. Tak menandakan sebuah ikatan baru. “Kan nggak ada pendeta yang akan memberkati pernikahan apalagi dengan mayat. Di agama apa pun itu tidak ada,” ujar Robert. Robert pun menegaskan proses itu hanya bagian dari adat. Tak ada prosesi pernikahan, hanya penyematan cincin dari Andre untuk Nikita. “Menurut saya hal yang wajar Andre menepati janji. Memang apa yang sudah disediakan sudah dibeli yang harus dikasihkan, karena memang tanggal 27 itu hari pertunangannya. Jadi tidak ada proses pernikahan, itu tukar cincin pertunangannya Andre dan Nikita,” pungkas Robert. [Gambas:Video 20detik]

Seorang suster yang piket melakukan penyuntikan tanpa melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan pasien. Menurut keluarga, Supariyah, ibunya yang dirawat di Ruang Multajam No 8 hanya diperiksa suster yang bertugas, Kamis (21/12/2017) sekitar pukul 21.00 WIB. “Ternyata ibu kami pada saat disuntik itu tidak bergerak diduga dalam kondisi tertidur. Setelah kami lakukan pengecekan berbekal pengalaman sederhana, dengan memegang pergelangan tangan kanan dan kiri, ternyata denyut nadinya sudah tidak berdenyut. Kemudian kami marah-marah terhadap semua petugas piket termasuk ada dokter Hamdan,” katanya. “Sampeyan itu berarti tadi nyutik-nyuntik mayat. Sampeyan sudah tahu, tak banting. Ndak gitu, masak seorang suster nyuntik mayit ga tahu. Ini bukan nyuntik pasien tapi nyuntik mayit,” kata seorang wanita keluarga pasien dengan nada emosional. “Biar tahu semua rumah sakit ini tahu seorang suster nyuntik mayit bukan nyuntik pasien,” tambahnya. Seorang dokter pria berusaha memberi penjelasan, tapi jawabannya dinilai keluarga korban tidak memuaskan. Sang dokter berusaha menenangkan karena dikhawatirkan mengganggu pasien lain. “Kasihan yang sakit? Lha saat ibu saya sakit bagaimana? Tidak bisa, biar tahu semua,” teriak si wanita.

Walkot Pangkalpinang Muhammad Irwansyah resmi diusung Gerindra-PKS jadi cawagub pendamping Aswari Rivai di Pilgub Sumsel 2018. Ia pun berpamitan dan minta restu warga Pangkalpinang. Sebelum berpamitan dan minta restu, Irwansyah bersama BPN Kota Pangkalpinang menyerahkan 777 sertifikat tanah di Balai Kota Pangkalpinang, Senin (29/1/2018). Diserahkan pula 125 sertifikat aset Pemkot Pangkalpinang. Foto: Pool Irwansyah pun menyampaikan pesan menjelang pertarungan Pilgub Sumsel dimulai. “Saya ucapkan terima kasih atas amanah yang sudah dipercaya sejak 14 November 2013,” kata Irwansyah kepada wartawan, Selasa (30/1/2018). “Sebagai manusia biasa tentunya tak luput dari kesalahan. Mohon maaf kepada seluruh warga Kota dan mohon doa restu untuk maju di Pilgub Sumsel,” sambungnya. Irwansyah memang akan nonaktif sebagai Wali Kota Pangkalpinang. Jabatannya untuk sementara akan dilanjutkan wakil wali kota Pangkalpinang. “Rencananya tanggal 9 akan diadakan acara serah terima kabatan ke wakil wali kota karena sesuai dengan peraturan,” pungkasnya.

Related Posts

Comments are closed.