Sandiaga Pertimbangkan Opsi Pelajar Diliburkan Saat Asian Games

Sandiaga Pertimbangkan Opsi Pelajar Diliburkan Saat Asian Games

KPK masih mempelajari permintaan justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto. KPK ingin melihat sejauh mana keseriusan terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP itu. Sebab, untuk mengajukan JC, KPK perlu mempertimbangkan iktikad baik dari tersangka ataupun terdakwa yang mengajukan. Ada beberapa syarat yang menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah perlu dipenuhi. “Indikator yang pertama kali dilihat adalah apakah terdakwa mengakui atau tidak perbuatannya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang mengajukan JC, perbuatannya tidak diakui, tapi perbuatan pihak lain disampaikan. Tentu itu tidak tepat juga, dalam konteks pengajuan JC,” ujar Febri kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018). Dengan keterbukaan terdakwa, tentu itu akan membawa dampak positif bagi jalannya sidang dan posisi terdakwa. Sedangkan parameter kedua soal adanya informasi baru yang membantu penanganan perkara. “Tapi sejauh ini KPK belum menerima informasi baru yang cukup signifikan terkait dengan kasus e-KTP,” kata Febri. Dan yang terakhir, seseorang hanya dapat mengajukan JC jika bisa mengungkap otak kejahatan, dalam hal ini pelaku utama. Jika dia adalah pelaku utamanya, tentu hal itu mustahil dilakukan. “Sejumlah putusan hakim sudah menegaskan bahwa kalau pemohon JC adalah pelaku utama, pasti JC tidak akan bisa diberikan,” ujar Febri. Namun, untuk memutuskan layak atau tidaknya Novanto memperoleh JC dan segala benefitnya, KPK perlu waktu untuk melakukan analisis. KPK, disebut Febri, akan memerhatikan apakah ada konsistensi antara satu pernyataan dan pernyataan yang lain. Pun jika Novanto meyakini bukan pelaku utama dalam kasus ini, KPK mempersilakan mantan Ketua DPR itu membuktikannya di sidang. “Silakan saja boleh, nanti dibuka saja di proses persidangan. Sebenarnya sejak awal sudah bisa dibuka. Karena, ketika kami membuktikan misalnya, JPU KPK membuktikan perbuatan-perbuatan, itu kan langsung dikonfirmasi kepada terdakwa,” tutur Febri. Hanya, hingga kini Novanto belum memenuhi syarat pertama untuk mengakui perbuatannya. Dia, disebut Febri, sering kali berkelit soal penerimaan sejumlah uang dan jam tangan dari uang haram proyek e-KTP. Padahal dari keterangan beberapa saksi, terungkap ada penerimaan tersebut. KPK bahkan sampai mengadakan kerja sama dengan FBI untuk mendalami benang merah kasus ini. “Tapi belum terlambat, kalau mau membuka pihak-pihak lain. Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar untuk membuktikan yang bersangkutan bukan aktor utama misalnya, itu silakan saja dibuka. Dalam proses hukum tentu kita kroscek dan kita klarifikasi lebih lanjut,” ujar Febri.

Related Posts

Comments are closed.