Sandiaga Harap KONI DKI Gelar Musornaslub Minggu Depan

Sandiaga Harap KONI DKI Gelar Musornaslub Minggu Depan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musornaslub) KONI DKI Jakarta segera dilaksanakan. Dalam musornaslub ini juga akan digelar pemilihan Ketua Umum KONI DKI. “Kita berharap KONI segera bisa melakukan musornaslub minggu depan. Sehingga pembinaan olahraga kita akan lebih baik lagi ke depan,” kata Sandi di RSUD Budhi Asih, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2018). Sandi juga mengimbau para calon Ketua Umum KONI yang akan turut serta dalam pemilihan tak mencari kekuasaan. Ia meminta agar para calon Ketua Umum KONI untuk mengedepankan pengabdian. “Jadi atlet dan prestasi olahraga itu yang harusnya menjadi tujuan kita,” ujarnya. “Selamat bermusyawarah,” lanjut Sandi. Sebelumnya, KONI Pusat telah membentuk tim caretaker untuk mempersiapkan gelaran Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musornaslub) KONI DKI Jakarta. Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, dua kepengurusan KONI DKI masa jabatan 2017-2021 dibubarkan. “Kami caretaker bersama seluruh anggota caretaker selesai menghadap Wakil Gubernur DKI Jakarta. KONI Pusat dari hasil keputusan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) harus membuat caretaker untuk melaksanakan tugas Musornaslub guna memilih Ketua Umum KONI DKI sekaligus nanti menyusun kepengurusan KONI DKI yang baru,” papar Wakil Ketua I KONI Pusat Suwarno, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musornaslub) KONI DKI Jakarta segera dilaksanakan. Dalam musornaslub ini juga akan digelar pemilihan Ketua Umum KONI DKI. “Kita berharap KONI segera bisa melakukan musornaslub minggu depan. Sehingga pembinaan olahraga kita akan lebih baik lagi ke depan,” kata Sandi di RSUD Budhi Asih, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2018). Sandi juga mengimbau para calon Ketua Umum KONI yang akan turut serta dalam pemilihan tak mencari kekuasaan. Ia meminta agar para calon Ketua Umum KONI untuk mengedepankan pengabdian. “Jadi atlet dan prestasi olahraga itu yang harusnya menjadi tujuan kita,” ujarnya. “Selamat bermusyawarah,” lanjut Sandi. Sebelumnya, KONI Pusat telah membentuk tim caretaker untuk mempersiapkan gelaran Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musornaslub) KONI DKI Jakarta. Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, dua kepengurusan KONI DKI masa jabatan 2017-2021 dibubarkan. “Kami caretaker bersama seluruh anggota caretaker selesai menghadap Wakil Gubernur DKI Jakarta. KONI Pusat dari hasil keputusan BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) harus membuat caretaker untuk melaksanakan tugas Musornaslub guna memilih Ketua Umum KONI DKI sekaligus nanti menyusun kepengurusan KONI DKI yang baru,” papar Wakil Ketua I KONI Pusat Suwarno, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mau kasus bayi Tiara Debora terulang lagi. Ia mengatakan jumlah ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di Jakarta masih perlu ditambah. “Secara keseluruhan tadi dihitung melalui rasio memang masih perlu ditambah lagi,” kata Sandi, di RSUD Budhi Asih, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2018). Ruang NICU dan PICU itu merupakan ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital. Dengan penambahan ruangan ini, Sandi berharap tak ada lagi kasus bayi Debora yang terlambat mendapatkan penanganan. “Jadi kita mohon masyarakat sangat tanggap terhadap keadaan-keadaan seperti kasus Debora ini,” ujar Sandi. Dengan NICU dan PICU yang memadai di tiap fasilitas layanan kesehatan di Jakarta, ia harap kasus-kasus pada bayi dan anak-anak bisa tertangani dengan baik. Sandi pun menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menggagas sistem tersebut. “Kita ada layanan untuk evakuasi dan kita pastikan mereka dapat ditangani dalam waktu tiga puluh menit. Ini yang lagi digagas oleh sistem yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan,” tutur Sandi. Sandi pagi ini mengunjungi RSUD Budhi Asih. Kunjungan tersebut untuk meresmikan fasilitas di rumah sakit tersebut, di antaranya ruang NICU dan ruangan kateterisasi.

Video yang menampilkan Letjen Edy Rahmayadi sedang membagi-bagikan duit dengan dikawal anggota TNI jadi viral di media sosial. Bagi-bagi duit itu dikaitkan pengunggah video dengan Pilgub Sumatera Utara 2018. PKS selaku partai pengusung Edy angkat bicara mengenai video itu. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan video Edy membagikan duit tersebut sama sekali tak terkait dengan kegiatan politik. Mardani juga menerangkan lokasi video itu diambil. “Sudah lihat dan confirmed , itu bukan di acara konsolidasi PKS. Yang kedua, nampaknya di acara rekan-rekan Kristen karena ada tanda salib dan seperti di gereja,” tutur Mardani saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/1/2017). “Ketiga, kami husnuzan itu mungkin Natal atau acara kegembiraan dan Pak Eddy seperti juga Lebaran, memberi pada anak-anak uang untuk kegembiraan. Tidak ada masalah karena tidak terkait dengan kontestasi politik,” Mardani menegaskan. PKS, kata Mardani, selalu terbiasa diserang menjelang pemilihan kepala daerah. Ditegaskan Mardani, PKS mengusung Edy lantaran pertimbangan yang kuat. “PKS selalu siap dengan ‘serangan’ atau pembunuhan karakter seperti ini karena PKS insyaallah sudah menyeleksi dengan saksama calon-calon kepala daerah yang diajukan. Apalagi untuk Pak Edy yang punya karier militer cemerlang, sosok pemimpin tangguh, tentu ‘menakutkan’ banyak pihak,” sebut Mardani. “Untuk kebenaran, PKS akan terus maju mendukung calon-calon terbaiknya,” pungkasnya.

Dari hasil pengembangan dalam kasus narkotika Jennifer Dunn, polisi kembali menangkap seorang pria berinisial R alias T. Pria itu disebut-sebut teman Jennifer Dunn. “Iya sudah ditangkap R alias T tadi malam di rumahnya di Jakarta, nanti kita rilis sehabis Jumatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (5/1/2018). Argo mengatakan T adalah pria yang dekat dengan Jennifer. “Temannya, pernah nyabu bareng,” sambungnya. Sebelumnya, Argo menyampaikan pihaknya tengah mengincar seseorang dalam kasus itu. Argo bahkan menyebut posisi orang tersebut sudah diketahui. “Orang ini yang nemenin JD nyabu di rumahnya,” tutur Argo. Saksikan video 20detik tentang Jennifer Dunn di sini: [Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet terbatas tentang investasi dan perdagangan. Jokowi lalu mengibaratkan kondisi Indonesia seperti orang yang tak bisa berlari cepat. “Kalau diibaratkan orang sakit, kita ini baik semuanya. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah tinggi juga tidak ada, tapi kok ya nggak bisa lari cepat?” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). Rapat terbatas Kabinet Kerja Jokowi (Bagus Prihantoro/detikcom) Jokowi memimpin rapat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Maritim Luhut Panjaitan turut hadir. “Ini problemnya yang harus dicari nggak perlu, tapi kita harus mencari itu problemnya ini di mana,” kata Jokowi. Selain itu, hadir Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristek Dikti M Nasir, Menkes Nila Moeloek, Menperin Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani. Jokowi lalu menyampaikan prestasi Indonesia dalam survei lembaga internasional. Peringkat kemudahan berusaha RI pun meningkat.

Reni Eka Saputri, kini harus berurusan dengan hukum karena melakukan aborsi. Perempuan berusai 19 tahun itu beralasan nekat menggugurkan kandungannya karena sakit hati ditinggal pacarnya. “Ditinggal pacarnya,” kata Kapolres Boyolali AKBP Aries Andhi, Jumat (5/1/2018). Dijelaskan Aries, sebelumnya tersangka Reni menjalin hubungan pacaran dengan seorang pemuda, saat bekerja disebuah pabrik garment di Sambi. Dalam hubungan pacaran itu, kedua sejoli ini pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Dia kemudian hamil dan mengandung janin dari hubungan cinta dengan pacarnya itu. “Mengetahui hamil, pacarnya meninggalkan yang bersangkutan (Reni),” jelasnya. Reni kemudian pindah kerja karena di pabrik grament sudah habis kontrak. Dia pindah kerja di pusat kebugaran. Seiring waktu berjalan, kandungan Reni pun semakin membesar. Dia kemudian berusaha menggugurkan janin yang berusia sekitar 5 bulan dalam kandungannya itu. Sementara itu Reni mengaku janin yang dia aborsi merupakan hasil hubungannya dengan sang pacar. Namun di tengah jalan, hubungannya dengan sang pacar, putus. “Saya putus asa ditinggal pacar. Sakit rasanya,” kata Reni diwawancarai saat hendak dibawa ke Rutan Boyolali, Jumat siang. Perempuan warga Dukuh Tegalsari, Desa Canden, Kecamatan Sambi, Boyolali itu mengaku merasa sakit hati dengan pacarnya karena merasa ditinggalkan. Padahal, meski belum menikah, di badannya sudah terkandung janin buah cinta mereka. Namun keputusannya untuk menggugurkan kandungannya itu berbuntut. Kini dia harus menghadapi proses hukum, setelah kuburan bayinya ditemukan oleh tetangganya yang curiga, malam-malam meminjam cangkul. Selain Reni, kasus itu juga menyeret seorang bidam sebuah rumah sakit swasta di Solo, Arin Sugesti (33). Perempuan warga Desa Catur, Kecamatan Sambi itu yang membantu Reni menggugurkan kandungan. Arin mengaku, awalnya dihubungi temannya berinisial B. Dia mengaku awalnya tidak mau. Namun kemudian disanggupi. Untuk membantu menggugurkan kandungan Reni, dia mendapat imbalan Rp 4 juta. Polres Boyolali saat ini juga masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mencari kemungkinan adanya pelaku lainnya. Ada dua orang saksi yang diperiksa. Mereka yang mengenalkan Reni dengan Arin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan kasus lahan Sumber Waras tak bisa diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sebab, tidak ada di klausul perjanjian antara Pemprov dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). “Ternyata di klausul perjanjian jual belinya itu nggak ada klausul penyelesaian melalui arbitrase,” kata Sand di RSUD Budhi Asih, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2018). Karena itu, kata Sandi, pihaknya memutuskan untuk menyelesaikan kasus lahan yang rencananya akan digunakan untuk rumah sakit kanker itu melalui pengadilan. Kendati demikian, Sandi tetap berharap YKSW dapat mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. “Kami hanya berdoa berharap tapi kami mengusahakan, mereka merasa posisinya sudah final jadi langkah satu-satunya untuk memastikan tidak terjadinya kerugian negara adalah melakukan pembatalan,” ujarnya. Sandi mengatakan, saat ini pembatalan pembelian lahan tersebut tengah diproses di Biro Hukum DKI berkoordinasi dengan KPK DKI. Ia menargetkan, persoalan terkait lahan Sumber Waras ini dapat diputuskan sesegera mungkin. “BPK sudah memberikan waktu yaitu sebelum finalisasi laporan keuangan 2017. Berarti kita harus dalam satu dua Minggu ini harus putus,” tutur Sandi. Sebelumnya, Bambang Widjojanto (BW), yang saat ini menjadi Ketua KPK DKI, mengusulkan sengketa lahan Sumber Waras diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BW menjelaskan, langkah penyelesaian melalui BANI lebih dianjurkan ketimbang menggelar kasus sengketa lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit kanker itu di pengadilan. “Kalau nggak ketemu standing position yang jelas, kalau ada konflik mediasi, yang paling cepat adalah ke BANI,” ujar Bambang saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Perkumpulan Advokat Kebijakan Publik Untuk Masyarakat Indonesia (Paku Bumi) dan Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO) bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kendaraan roda dua sudah boleh melewati Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka. Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta segera membebaskan larangan kendaraan roda dua alias sepeda motor di ruas jalan tersebut. Putusan MA tersebut tertuang dalam Nomor Putusan 57 P/HUM/2017 pada tanggal 21 November 2017. Putusan itu menyebutkan bahwa Kendaraan roda dua sudah dapat melewati Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. “Kami ingin memberitahukan bahwa telah dibatalkannya oleh MA pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas,” ujar anggota Paku Bumi, Rahmat Aminudin di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). Rahmat mengatakan, pada Kamis (4/1) kemarin pihaknya telah menyurati 3 Kepala instansi yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait pemberitahuan putusan MA tersebut. Mereka akan menunggu respons dari ketiga kepala instansi tersebut. “Langkah kami adalah mensosialisasikan. Kami sudah menyurati 3 instansi terkait, pertama adalah bapak gubernur sendiri, kedua bapak kapolda yang ketiga kami menyurati bapak Ketua DPRD. Jadi kami tunggu respons beliau-beliau dulu,” kata Rahmat. “Kalau beliau memang merespons, artinya mentaati putusan Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat. Kami mungkin mengikuti rambu-rambu itu dicabut,” sambungnya. Jika upaya menyurati 3 kepala instansi terebut gagal, Rahmat mengatakan mereka akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada masyarakat. Mereka akan melakukan konvoi menggunakan sepeda motor melintasi daerah Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. “Kalau tidak direspons, ya kami akan tetap mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa rambu yang ditempel itu terkait roda dua dilarang itu tidak mempunyai hukum yang mengikat,” kata Rahmat.

Related Posts

Comments are closed.