Sandi: Tim Penyerapan Anggaran Kick Off Selasa Besok

Sandi: Tim Penyerapan Anggaran Kick Off Selasa Besok

Pemprov DKI tengah menggodok pembentukan tim khusus untuk pengawasan penyerapan anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, rencananya tim tersebut akan mulai bekerja pada Selasa besok. “Tim ini sekarang lagi digodok dan mudah-mudahan akan kick off Selasa besok,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Pemprov, kata Sandi, juga telah menyiapkan nama untuk tim yang bertugas memastikan serapan APBD DKI sesuai target. “Jadi nama timnya adalah Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Strategis Daerah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya. Sandi mengaku, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memerintahkan dirinya untuk secara langsung memimpin tim tersebut. Rencananya, tim tersebut akan berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. “Kita akan gunakan SKPD maupun pimpinan dari semua Pemprov DKI,” tuturnya. Sebelumnya, Sandi mengatakan akan membentuk tim khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran di DKI. Jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dilibatkan dalam tim tersebut. “Saya akan ambil dari Bappeda, dari BKD, dari beberapa SKPD dari timnya Bu Iin, dari pelelangan barang dan jasa,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Pemprov DKI tengah menggodok pembentukan tim khusus untuk pengawasan penyerapan anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, rencananya tim tersebut akan mulai bekerja pada Selasa besok. “Tim ini sekarang lagi digodok dan mudah-mudahan akan kick off Selasa besok,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Pemprov, kata Sandi, juga telah menyiapkan nama untuk tim yang bertugas memastikan serapan APBD DKI sesuai target. “Jadi nama timnya adalah Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Strategis Daerah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya. Sandi mengaku, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memerintahkan dirinya untuk secara langsung memimpin tim tersebut. Rencananya, tim tersebut akan berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. “Kita akan gunakan SKPD maupun pimpinan dari semua Pemprov DKI,” tuturnya. Sebelumnya, Sandi mengatakan akan membentuk tim khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran di DKI. Jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dilibatkan dalam tim tersebut. “Saya akan ambil dari Bappeda, dari BKD, dari beberapa SKPD dari timnya Bu Iin, dari pelelangan barang dan jasa,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta (Foto: Nabilla Fatiara/Kumparan ) Pemprov DKI Jakarta akan segera membuat tim baru untuk menunjang kinerjanya. Setelah sebelumnya membuat Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan beberapa tim lain, kali ini Pemprov DKI akan membentuk tim yang bertugas mengelola anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku mendapatkan mandat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan untuk memimpin tim tersebut. “Tim ini sekarang lagi digodok dan mudah-mudahan akan kick off Selasa besok. Jadi nama timnya adalah Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Strategis Daerah tahun anggaran 2018. Dan saya sudah diperintahkan Pak Gubernur untuk memimpin tim ini,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, (8/1). Sandi menegaskan, mulai Selasa (9/1) pihaknya akan memulai mempersiapkan pembentukan tim yang mengelola anggaran pemprov. Rencananya Sandi akan memaksimalkan tenaga dari lingkungan Pemprov DKI. “Kita akan memulai bertugas besok dan ini semuanya awal kita akan gunakan SKPD maupun pimpinan dari semua Pemprov DKI,” ujar Sandi. Selanjutnya Sandi berharap dengan dibentuknya tim baru ini bisa membantu meningkatkan penyerapan anggaran. “Tahun lalu, kita tanggal 4 Januari sudah mencapai Rp 5.2 triliun. Pengadaan lelang awal tahun ini pada tanggal 4 Januari masih jauh di bawah. Itu targetnya kita ingin penyerapannya itu perbulan antara Rp 6-7 triliun,” harap Sandi. Sebelumnya, Anies juga sempat membentuk tim khusus untuk menyusun dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan kawasan pesisir Jakarta. Pembentukan tim khusus itu merupakan tindak lanjut setelah Anies mencabut 2 Raperda Reklamasi. Pembentukan tim khsus tersebut sempat mendapatkan kritik dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus. Bestari menilai, pembentukan tim khusus dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara tim khusus dengan TGUPP yang berjumlah 73 orang.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pelarangan sepeda motor di kawasan tertentu selama ini efektif mengurai kemacetan. Pelarangan motor tersebut dilakukan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat “Efektif. Iya kemacetan berkurang, terus juga dari aspek lain,” kata Sigit saat dihubungi, Senin (8/1/2018). Selain efektif mengurai kemacetan, larangan sepeda motor di kawasan juga memastikan keamanan terjaga di jalur protokol itu. Terutama soal perilaku pengendara dan angka kecelakaan sepeda motor. “Tidak hanya bicara kemacetannya,” ungkapnya. Untuk diketahui, MA telah memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor itu. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata ketua majelis Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

Najwa Shihab bakal blak-blakan soal ‘Mata Najwa’ yang akan kembali tayang di layar kaca. Catat waktunya, Blak-blakan ‘Kembalinya Mata Najwa’ bisa disaksikan besok! Saat blak-blakan di detikcom, Najwa bicara soal alasannya kembali membawa tayangan Mata Najwa kembali mengudara. Putri Quraish Shihab ini juga buka-bukaan tentang sentuhan gres di acara ini. Yang menarik, Najwa juga cerita tentang kesibukannya sebagai Duta Baca Indonesia hingga tips menyelesaikan baca buku. Bisa disimak nanti! Najwa Shihab blak-blakan di detikcom / Foto: Muhammad Ridho Tak cuma itu, Najwa berbagi kisah tentang dirinya sebagai jurnalis, ibu, hingga fans Arsenal. Penasaran kan? Nah, catat waktu tayangnya. Blak-blakan ‘Kembalinya Mata Najwa’ tayang secara eksklusif di detikcom pada Selasa, 9 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ditlantas Polda Metro Jaya menghormati putusan yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017. “Kalau di sini, kalau dari materi gugatan, pemohonnya dari seorang warga negara, kemudian di sini, termohonnya gubernur, kemudian gubernur memberikan kuasa kepada biro hukum, saya kira masing-masing pemohon maupun termohon sudah memberikan argumentasi dan dalillya masing-masing. Kemudian terakhir adalah ada putusan, putusan tersebut kita hormati,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dihubungi, Senin (8/1/2018). Untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut, polisi akan menggelar rapat dengan Pemprov DKI pada Rabu (10/1) mendatang. Pertemuan digelar untuk menyamakan persepsi terkait pengaturan lalu lintas. “Kemudian secara teknis, hari Rabu kita rapatkan dishub dengan biro hukum DKI. Menyamakan persepsi aja terhadap putusan karena putusan MA maupun MK, terhadpa uji materi sifatnya final dan mengikat,” ujar Budiyanto. Namun Budiyanto belum bisa membeberkan terkait teknis pengaturan lalu lintas yang akan dibahas nanti. Dia bersama jajarannya masih mengkaji putusan MA tersebut. “Secara teknis nanti dulu, kita rapatkan dengan biro hukum DKI,” tuturnya. MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata Irfan Fachruddin seperti dikutip detikcom dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1). Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pergub DKI yang dikeluarkan oleh Ahok tersebut juga dinyatakan tidak lagi memiliki hukum mengikat.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ditlantas Polda Metro Jaya menghormati putusan yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017. “Kalau di sini, kalau dari materi gugatan, pemohonnya dari seorang warga negara, kemudian di sini, termohonnya gubernur, kemudian gubernur memberikan kuasa kepada biro hukum, saya kira masing-masing pemohon maupun termohon sudah memberikan argumentasi dan dalillya masing-masing. Kemudian terakhir adalah ada putusan, putusan tersebut kita hormati,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dihubungi, Senin (8/1/2018). Untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut, polisi akan menggelar rapat dengan Pemprov DKI pada Rabu (10/1) mendatang. Pertemuan digelar untuk menyamakan persepsi terkait pengaturan lalu lintas. “Kemudian secara teknis, hari Rabu kita rapatkan dishub dengan biro hukum DKI. Menyamakan persepsi aja terhadap putusan karena putusan MA maupun MK, terhadpa uji materi sifatnya final dan mengikat,” ujar Budiyanto. Namun Budiyanto belum bisa membeberkan terkait teknis pengaturan lalu lintas yang akan dibahas nanti. Dia bersama jajarannya masih mengkaji putusan MA tersebut. “Secara teknis nanti dulu, kita rapatkan dengan biro hukum DKI,” tuturnya. MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata Irfan Fachruddin seperti dikutip detikcom dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1). Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pergub DKI yang dikeluarkan oleh Ahok tersebut juga dinyatakan tidak lagi memiliki hukum mengikat.

Jakarta – PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dimulai sejak Ratu Prabu menyampaikan minatnya kepada Pemda DKI Jakarta untuk membangun Light Rail Transit (LRT) sepanjang 200 km di Jakarta dan sekitarnya. Dana yang disiapkan Rp 320 triliun. Belakangan angkanya berubah. Terakhir, Ratu Prabu mengungkapkan minatnya membangun LRT sepanjang 400 km di Jakarta dengan dana yang disiapkan sebesar Rp 405 triliun. Dengan angka yang fantastis membuat publik kaget sementara rekam jejak Ratu Prabu disebut-sebut kurang mulus. Harga sahamnya lama bertengger di Rp 50 alias gocap. Alhasil, banyak pihak menduga ada kedekatan antara keluarga Sandi dengan direksi Ratu Prabu. Mereka diduga ada hubungan saudara. Namun ketika diklarifikasi wartawan, Sandi membantah. “Enggak ada sama sekali (hubungan saudara dengan direksi Ratu Prabu),” tegas Sandi sembari berjalan ke arah mobilnya usia jalan pagi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Senin (8/1/2018). Adapun, saat jalan pagi, keduanya ngobrol soal infrastruktur. Obrolan dimulai dari Monas sambil jalan santai dan ditutup sarapan bubur ayam di Restoran Kwang Tung, Pecenongan. Usai Sarapan bubur, Rini mengungkapkan apa-apa saja yang dibahas bersama Sandi. “Banyak yang kita bicarakan, bagaimana kita bisa mendorong pembangunan di DKI. Terutama banyak sekali yang kami sedang diusulkan untuk apa namanya TOD (transit oriented development),” kata Rini kepada wartawan. Rini dan Sandi sampai di restoran sekitar 06.30 WIB. Di sana sudah terlihat beberapa Direktur Utama (Dirut) BUMN. Rini meminta agar perusahaan milik negara bisa bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta dalam membangun infrastruktur. (ang/ang)

Hikmat Nuristawan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Sukabumi ini siap maju pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi 2018. Rencananya dia akan berpasangan dengan bakal calon (Balon) Walikota dari Partai Gerindra, Dedi R Wijaya. Ditemui usai membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolresta Sukabumi, Senin (8/1) pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Propinsi Jawa Barat ini menyebut jika SK Partai Hanura keluar pada 6 Januari lalu. “Sudah resmi dan ditandatangani oleh Pak Oesman Sapta Odang (Oso), saya hanya bermodalkan Bismillahirahmanirahim dan menunggu SK dari DPP Partai Gerindra untuk Dedi R Wijaya yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi,” jelas Hikmat yang juga akrab disapa Sogong kepada sejumlah wartawan. Sogong menjelaskan jika langkahnya saat ini masih bergantung kepada pemberian SK kepada Dedi R Wijaya pada Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Partai Gerindra yang hari ini masih digelar di Bandung. “Jika fiks hari ini Pak Dedi R Wijaya mendapat SK Partai Gerindra maka saya akan mengundurkan diri sebagai ASN dan melapor ke Walikota Sukabumi,” lanjutnya. Apabila dipasangkan, Partai Hanura dan Gerindra sendiri saat ini masing-masing memiliki 4 Kursi di DPRD Kota Sukabumi. Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat kuota untuk mendukung satu pasangan. “Keinginan saya mungkin sama dengan yang lain, yaitu membangun Kota Sukabumi lebih baik ke depan. Banyak hal dan potensi besar yang ingin saya gali untuk kepentingan masyarakat Kota Sukabumi,” pungkasnya.

Related Posts

Comments are closed.