Sambut Pilkada 2018, PKB Gelar Akademi Politik Kebangsaan

Sambut Pilkada 2018, PKB Gelar Akademi Politik Kebangsaan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbenah diri menyambut gelaran Pilkada serentak 2018. Membekali calon kepala daerah yang mereka usung, PKB mengadakan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Dijelaskan Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan, Akpolbang PKB diselenggarakan pada 4-5 Januari 2018 di Graha Gusdur DPP PKB. Akpolbang yang mengambil tema ‘Memperkokoh Politik Rahmatan Lil Alamin dalam Kepemimpinan Daerah’ ini akan diikuti 148 pasangan kepala daerah yang diusung PKB. “Akpolbang dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus penguatan visi kerakyatan dan nasionalisme oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar kepada segenap bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah,” ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (4/1/2018). Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Foto: Dok. Istimewa) Daniel mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat calon kepala daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli rakyat, mendorong kemajuan daerah, serta menjaga kedaulatan dan kebhinnekaan NKRI sebagaimana tema Akpolbang di atas. Selain itu, dalam kegiatan Akpolbang ini, Daniel menyebut DPP PKB akan menyerahkan dokumen dukungan politik kepada pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah sebagai dasar untuk mendaftar ke KPU. “Diharapkan Pilkada 2018 benar-benar mampu melahirkan pemimpin daerah yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik,” pungkas Daniel.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbenah diri menyambut gelaran Pilkada serentak 2018. Membekali calon kepala daerah yang mereka usung, PKB mengadakan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Dijelaskan Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan, Akpolbang PKB diselenggarakan pada 4-5 Januari 2018 di Graha Gusdur DPP PKB. Akpolbang yang mengambil tema ‘Memperkokoh Politik Rahmatan Lil Alamin dalam Kepemimpinan Daerah’ ini akan diikuti 148 pasangan kepala daerah yang diusung PKB. “Akpolbang dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus penguatan visi kerakyatan dan nasionalisme oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar kepada segenap bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah,” ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (4/1/2018). Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Foto: Dok. Istimewa) Daniel mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat calon kepala daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli rakyat, mendorong kemajuan daerah, serta menjaga kedaulatan dan kebhinnekaan NKRI sebagaimana tema Akpolbang di atas. Selain itu, dalam kegiatan Akpolbang ini, Daniel menyebut DPP PKB akan menyerahkan dokumen dukungan politik kepada pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah sebagai dasar untuk mendaftar ke KPU. “Diharapkan Pilkada 2018 benar-benar mampu melahirkan pemimpin daerah yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik,” pungkas Daniel.

Jenderal Gatot Nurmantyo digoda PPP untuk maju Pilgub Jateng 2018. Namun mantan Panglima TNI itu tak berminat. “Ya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan tersebut, untuk Jawa Tengah. Tapi mohon maaf bahwa saya punya cita-cita sejak masuk tentara. Saya ingin menuntaskan tugas saya sebagai prajurit sampai purna tugas,” kata Jenderal Gatot kepada detikcom, Kamis (4/1/2018). Gatot mengatakan dia akan purna tugas bulan Maret 2018 mendatang. Gatot tak ingin pensiun dini, cita-citanya adalah menyelesaikan tugas hingga akhir. “Karena cita-cita saya untuk jadi Panglima TNI kan sudah tercapai. Dan (cita-cita) saya untuk hingga purna tugas harus tercapai juga,” ujarnya. “Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan-pernyataan tersebut,” imbuhnya. Adalah PPP yang mempertimbangkan untuk mengusung Jenderal Gatot di Pilgub Jateng 2018. Pertimbangan ini muncul karena ada usulan dari PPP Solo. “(PPP) mendiskusikan opsi baru seperti yang disampaikan oleh teman-teman PPP Solo Raya yang mengusulkan agar Pak Gatot Nurmantyo diusung sebagai cagub Jateng,” kata Arsul saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (2/1/2018).

Golkar secara resmi menjatuhkan dukungan terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai cagub Jabar 2018. Surat keputusan (SK) dukungan sudah diteken Ketum Golkar Setya Novanto. “SK sudah ditandatangani oleh ketua umum dan oleh sekjen sudah resmi. Masalah penyerahannya kita akan mengatur pada waktu yang tepat,” ujar Sekjen Golkar Idrus Marham di kantornya, Jl Anggrek Neli, Jakbar, Jumat (27/10/2017). Tak hanya Ridwan Kamil, Golkar juga mengusulkan kadernya, Daniel Muttaqien, maju sebagai cawagub. Apa alasan Golkar menduetkan Ridwan Kamil dengan Daniel Mutaqien? “Pertama, adalah kita adalah hasil dari komunikasi kita dengan Pak Ridwan dan juga dengan partai yang ada ya itu NasDem. Kemudian, kedua, memang Daniel Muttaqien adalah seorang kader dari anak muda dengan juga punya prestasi ya,” ucap dia. Terkait keputusan ini, Golkar sudah berbicara dengan Dedi Mulyadi, yang sebelumnya digadang sebagai cagub Jabar oleh Golkar. Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dedi. “Ini ketua harian sudah melakukan komunikasi dengan Dedi untuk berikan penjelasan segera setelah kita lakukan komunikasi ke ketum. Saya kira ini semua langkah sudah kita lakukan, harmonisasi kepentingan sudah kita lakukan, maka Golkar sudah mengambil keputusan sekali lagi mencalonkan Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Muttaqien,” jelas Idrus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengumumkan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi. Kepala Inspektorat DKI Zainal memastikan akan berkoordinasi untuk menghindari tumpang-tindih tugas. “Saya kira tidak ada tumpang-tindih. Justru program yang kita laksanakan program Pak Gubernur semua. Kami juga melakukan, misalnya koordinasi supervisi dengan KPK juga perkuat itu juga,” kata Zainal saat dihubungi, Kamis (4/1/2018). Zainal mengatakan tugas inspektorat dan TGUPP bidang pencegahan korupsi atau Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Jakarta berbeda. Menurutnya, TGUPP fokus membantu percepatan pembangunan. “Kalau di kita kan ada, di dalam supervisi, pengawasan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau ASN ada penyimpangan dan pelanggaran, ada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010. Kalau di percepatan, membantu percepatan program gubernur. Ada TGUPP lebih bagus,” sebutnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi. Ada 5 orang yang disebut sebagai anggota inti Tim Gubernur untuk bidang pencegahan korupsi. Bertindak sebagai ketua bidang adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Adapun selaku anggota, ada ketua tim Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Muhammad Yusuf dan bekas Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Kemudian ada salah satu pendiri KontraS, Nursyahbani Katjasungkana, serta yang terakhir ada peneliti Tatak Ujiyanti. “Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota disusun sebagai bagian dari TGUPP. Ini pesan utama kita untuk menghadirkan good government . Karenanya, kita tempatkan pembentukan komite ini komite pertama,” kata Anies dalam sambutannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1) kemarin.

“Kita boleh bergantung pada teknologi tapi jangan sampai teknologi memperbudak. Sosial media tidak hanya memberi kemudahan tapi Sosial media juga akan menghadir kan berbagai permaslahan jika tidak di pergunakan secara bijak. Contohnya berita hoax. Dengan maraknya teknologi Akan tercipta kecerdasan buatan. Contohnya saat ini manusia sudah mampu membuat robot yang begitu menyerupai manusia dan apa yang didengar mamou direkam dalam memori, di tahun 2008 indonesia masuk ke 15 besar dengan negara ekonomi terbesar di dunia padahal imdonesia pernah menjadi negara dengan krisis ekonomi,”paparnya.

Related Posts

Comments are closed.