Saat Prasetyo Nyeletuk Dana Parpol ke Mendagri di Samping Anies

Saat Prasetyo Nyeletuk Dana Parpol ke Mendagri di Samping Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat nyeletuk saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal dana parpol kepada wartawan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir dalam momen itu. Awalnya, Anies dan Prasetyo mendengarkan setiap jawaban yang dilontarkan Tjahjo saat menanggapi pertanyaan wartawan. Bahkan Anies senyum-senyum saat Tjahjo menjelaskan perihal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Setelah menjelaskan soal TGUPP, Tjahjo kembali ditanya wartawan terkait alokasi dana parpol dalam APBD 2018. Tjahjo lalu mengatakan dana parpol yang sebelumnya dikritisi oleh Kemendagri itu harus menunggu payung hukum. “PP (peraturan pemerintah)-nya secara nasional belum turun. Cantolannya belum turun,” ucap Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Jumpa pers Mendagri Tjahjo Kumolo di Balai Kota. (Marlinda/detikcom) Tak disangka-sangka, Prasetyo, yang berdiri bersama Anies, melontarkan pertanyaan. “Kalau sudah ada, boleh, Pak?” tanya Pras. “Kalau sekarang saya bikin setuju, ya nanti kalau PP-nya beda,” lanjut Tjahjo, yang tampak tak mendengar pertanyaan yang dilontarkan Prasetyo. Pertanyaan yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian Anies, jajaran SKPD, dan wartawan yang tengah berada di situ. Anies kemudian mempersilakan Pras sedikit maju ke depan agar terlihat oleh Tjahjo. “Kalau sudah ada cantolannya, bisa, kan?” Prasetio kembali bertanya. “Apanya? Iya kalau cantolannya ada,” jawab Tjahjo. Mendengar Pras kembali menyampaikan pertanyaannya, Anies tampak tertawa kecil. Anies tersenyum lebar saat Tjahjo menuturkan bahwa sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies pasti paham dengan perencanaan anggaran yang baik. “Sudah, gitu saja,” ucap Tjahjo mengakhiri wawancara. Sejurus kemudian, Anies dan Prasetyo menyusul Tjahjo untuk mengantar kepergian Tjahjo ke pendapa Balai Kota.

Baca juga : prasetyo pdip ahok pilih independen ancaman bagi parpol

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau  Ahok lewat jalur independen sebagai ancaman hebat untuk dunia politik di Indonesia. “Ya ancamanlah (bagi parpol),” kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/3/2016). Prasetyo bahkan menyebut langkah Ahok itu sebagai upaya pelemahan yang sengaja dilakukan untuk tidak percaya terhadap partai politik alias deparpolisasi.‎ Hal tersebut juga ia katakan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pertemuan di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta kemarin malam. “Jadi kita membahas banyak, salah satunya deparpolisasi, itu yang harus kita sikapi. Kalau independen menang, apa ada nanti fraksi independen?” kata Prasetyo di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/3/2016).

seperti di kutip dari http://news.liputan6.com

Di antara persoalan lain, ia berujar, deparpolisasi merupakan hal yang paling tajam dibahas dalam pertemuan antara dirinya, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Megawati Soekarnoputri. Pembahasan lainnya tak lebih soal dinamika politik yang bergulir di Jakarta. “Soal Pemilukada kita enggak khawatirlah, yang paling menakutkan itu deparpolisasi. Bayangkan dulu soal adanya bom bali, aksi teror, dan masalah nasional lainnya, ini ada satu lagi nih namanya deparpolisasi,” ujar dia. Dari pertemuan semalam itu, kata Prasetyo, Megawati menginstruksikan agar upaya antisipasi deparpolisasi diteruskan ke tingkat akar rumput PDIP. Hal ini kemungkinan besar bukan hanya dikhawatirkan PDIP saja, namun juga partai politik lainnya. “Kita di  partai politik ini terpatri, bangsa ini dibangun oleh partai politik, bukan relawan. Lagi coba pikir mana ada sih fraksi relawan di DPR dan DPRD,” Prasetyo menandaskan.

seperti di kutip dari http://news.liputan6.com

Reaksi Ahok Ketetapan hati Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen dinilai merusak tatanan kebangsaan. Sebab, independen bukanlah bagian dari tata pemerintahan Indonesia. Disebut merusak tata pemerintahan, Ahok pun tidak terima. Menurut dia, undang-undang yang memperbolehkan calon independen maju pilkada adalah unsur partai politik bukan relawan independen. “Sekarang gini ya yang membuat undang-undang boleh independen itu siapa? Relawan atau parpol? Saya tanya nih, yang buat undang-undang adanya independen itu siapa? Parpol,” ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (8/3/2016).


Baca juga : Jalan.Berliku.APBD.DKI.Jakarta.2015

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses penetapan APBD DKI Jakarta 2015 dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Pada Juni 2014, eksekutif telah mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara kepada pihak legislatif sebesar Rp 81,5 triliun. Jika segera dibahas dan disetujui, KUA/PPAS itu akan jadi acuan untuk menentukan draf Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015. Sayangnya, sampai akhir masa jabatan DPRD 2009-2014 hingga anggota baru periode 2014-2019 dilantik, Oktober 2014, KUA/PPAS itu tak kunjung dibahas. Pada 5 November 2014, eksekutif kembali mengajukan KUA/PPAS dengan nilai yang sudah direvisi sebesar Rp 79,6 triliun. Namun, pembahasan KUA/PPAS kembali molor hingga Desember 2014 karena alat kelengkapan DPRD yang akan membahasnya belum terbentuk. Baru pada 10 Desember 2014, KUA/PPAS disetujui menjadi RAPBD 2015 dan dibahas oleh setiap komisi. RAPBD tersebut juga dibahas di setiap fraksi dan di badan anggaran. Dewan menjadwalkan pengesahan APBD 2015 pada 8 Januari 2015. Namun, ternyata baru disahkan pada 27 Januari 2015 dengan nilai Rp 73,08 triliun. Sebelum disahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan temuan “dana siluman” sebesar Rp 8,8 triliun yang diselipkan lewat beberapa program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setelah “anggaran siluman” itu dicoret, proses pembahasan berproses sampai rapat paripurna APBD pada 27 Januari 2015. Setelah rapat paripurna itulah, Gubernur menduga ada upaya sejumlah oknum memotong pos-pos prioritas, lalu menambah pos baru ke dalam draf yang akhirnya dilayangkan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menampik adanya kesengajaan anggota Dewan yang menyelipkan anggaran tak jelas sebesar itu. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menjelaskan, setelah APBD disahkan, masih ada tahapan rapat lagi antara komisi-komisi Dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Rapat itu dilakukan untuk memperbaiki apa-apa yang tidak berkenan sehingga sama-sama disetujui,” katanya. Setelah disahkan, 2 Februari, eksekutif menyerahkan dokumen APBD 2015 kepada Kemendagri. Pada 6 Februari, dokumen dikembalikan dengan alasan belum lengkap. DPRD menuding, dokumen itu bukan versi APBD yang dibahas bersama eksekutif-legislatif karena tidak ada tanda tangan pimpinan Dewan. Pada 9 Februari, Dewan menyerahkan dokumen APBD yang menurut mereka hasil pembahasan bersama kepada Kemendagri.


Baca juga : Celetukan.Lulung.di.Tengah.Curhatan.Warga.Kalijodo.di.DPRD.DKI.

JAKARTA, KOMPAS.com  — Perwakilan warga Kalijodo menumpahkan kegundahannya kepada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Abraham “Lulung” Lunggana di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (19/2/2016). Mereka mengaku merasa terancam karena rumah yang mereka tempati sejak puluhan tahun itu segera dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu warga, Lusi, mengaku terintimidasi karena setiap hari aparat bersenjata menjaga kawasan Kalijodo. (Baca: Lihat Rusun Pulogebang, Warga Kalijodo Masih Berat Hati Pindah ) Terlebih lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum juga melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga. “Kami warga selama ini sudah merasa seperti PKI yang ditindas karena polisi dan wartawan terus datang,” kata Lusi saat pertemuan dengan pimpinan DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.  Akibat penertiban ini, kata dia, anaknya takut masuk sekolah. Anak Lusi takut mendapati rumahnya sudah digusur begitu ia pulang sekolah. Atas dasar itu, Lusi berharap Pemprov DKI Jakarta memikirkan solusi yang baik bagi warga korban penggusuran. Sesi curhat warga Kalijodo ini berlangsung cair. Saat Lusi berbicara, tiba-tiba mikrofon yang digunakannya tak berfungsi. Lulung yang ikut dalam pertemuan dengan warga itu kemudian nyeletuk . “Kalau sudah ngomongin Ahok begini nih, pada takut semua,” celetuk Lulung mencairkan suasana. Lusi pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu kepada warga Kalijodo hingga beberapa tahun. Namun, ia tetap tidak menginginkan rumahnya dibongkar. Sementara itu, Ketua RW 04, Dasro, menegaskan, masyarakat akan bertahan dari rencana penggusuran Kalijodo. Menurut dia, warga sudah menetap di kawasan Kalijodo sejak tahun 1956 lalu. (Baca: Warga Kalijodo: Tolong, Masjid Kami Jangan Dibongkar… ). “Keputusannya saya serahkan kembali ke warga, tetapi warga tetap akan bertahan,” kata Dasro. Perwakilan warga lainnya, Murni, mengaku memiliki usaha warung nasi di sana. Murni mengaku tidak memperoleh pemasukan dari warungnya setelah rencana pembongkaran Kalijodo mencuat. “Kami mau makan apa sekarang? Kami punya anak dan sudah tidak ada perputaran uang. Tolong Pak Ahok lihat kami sebagai warga karena ada permasalahan sedikit kok jadi kami yang dikorbankan,” kata Murni. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus menginventarisasi administrasi perumahan warga. (Baca: Lulung Takut ke Kalijodo ). Sebab, menurut dia, tak sedikit warga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM). “Nanti saya sama Pak Haji Lulung minta supaya Komisi A melihat, berapa banyak warga Jakarta yang mesti diinventarisasi,” kata Taufik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat nyeletuk saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal dana parpol kepada wartawan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir dalam momen itu. Awalnya, Anies dan Prasetyo mendengarkan setiap jawaban yang dilontarkan Tjahjo saat menanggapi pertanyaan wartawan. Bahkan Anies senyum-senyum saat Tjahjo menjelaskan perihal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Setelah menjelaskan soal TGUPP, Tjahjo kembali ditanya wartawan terkait alokasi dana parpol dalam APBD 2018. Tjahjo lalu mengatakan dana parpol yang sebelumnya dikritisi oleh Kemendagri itu harus menunggu payung hukum. “PP (peraturan pemerintah)-nya secara nasional belum turun. Cantolannya belum turun,” ucap Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Jumpa pers Mendagri Tjahjo Kumolo di Balai Kota. (Marlinda/detikcom) Tak disangka-sangka, Prasetyo, yang berdiri bersama Anies, melontarkan pertanyaan. “Kalau sudah ada, boleh, Pak?” tanya Pras. “Kalau sekarang saya bikin setuju, ya nanti kalau PP-nya beda,” lanjut Tjahjo, yang tampak tak mendengar pertanyaan yang dilontarkan Prasetyo. Pertanyaan yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian Anies, jajaran SKPD, dan wartawan yang tengah berada di situ. Anies kemudian mempersilakan Pras sedikit maju ke depan agar terlihat oleh Tjahjo. “Kalau sudah ada cantolannya, bisa, kan?” Prasetio kembali bertanya. “Apanya? Iya kalau cantolannya ada,” jawab Tjahjo. Mendengar Pras kembali menyampaikan pertanyaannya, Anies tampak tertawa kecil. Anies tersenyum lebar saat Tjahjo menuturkan bahwa sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies pasti paham dengan perencanaan anggaran yang baik. “Sudah, gitu saja,” ucap Tjahjo mengakhiri wawancara. Sejurus kemudian, Anies dan Prasetyo menyusul Tjahjo untuk mengantar kepergian Tjahjo ke pendapa Balai Kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat nyeletuk saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal dana parpol kepada wartawan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir dalam momen itu. Awalnya, Anies dan Prasetyo mendengarkan setiap jawaban yang dilontarkan Tjahjo saat menanggapi pertanyaan wartawan. Bahkan Anies senyum-senyum saat Tjahjo menjelaskan perihal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Setelah menjelaskan soal TGUPP, Tjahjo kembali ditanya wartawan terkait alokasi dana parpol dalam APBD 2018. Tjahjo lalu mengatakan dana parpol yang sebelumnya dikritisi oleh Kemendagri itu harus menunggu payung hukum. “PP (peraturan pemerintah)-nya secara nasional belum turun. Cantolannya belum turun,” ucap Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Jumpa pers Mendagri Tjahjo Kumolo di Balai Kota. (Marlinda/detikcom) Tak disangka-sangka, Prasetyo, yang berdiri bersama Anies, melontarkan pertanyaan. “Kalau sudah ada, boleh, Pak?” tanya Pras. “Kalau sekarang saya bikin setuju, ya nanti kalau PP-nya beda,” lanjut Tjahjo, yang tampak tak mendengar pertanyaan yang dilontarkan Prasetyo. Pertanyaan yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian Anies, jajaran SKPD, dan wartawan yang tengah berada di situ. Anies kemudian mempersilakan Pras sedikit maju ke depan agar terlihat oleh Tjahjo. “Kalau sudah ada cantolannya, bisa, kan?” Prasetio kembali bertanya. “Apanya? Iya kalau cantolannya ada,” jawab Tjahjo. Mendengar Pras kembali menyampaikan pertanyaannya, Anies tampak tertawa kecil. Anies tersenyum lebar saat Tjahjo menuturkan bahwa sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies pasti paham dengan perencanaan anggaran yang baik. “Sudah, gitu saja,” ucap Tjahjo mengakhiri wawancara. Sejurus kemudian, Anies dan Prasetyo menyusul Tjahjo untuk mengantar kepergian Tjahjo ke pendapa Balai Kota.

Eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat enggan mengomentari terkait banjir yang melanda Ibu Kota akhir-akhir ini. Ia menyerahkan kepada suksesornya, Anies Baswedan, untuk mengurus persoalan itu. “Sebaiknya saya tidak memberikan komentar, nanti juga suatu saat kalau diperlukan betul saya akan menyampaikan pendapat. Sekarang saya berikan kesempatan kepada beliau (Anies) karena baru 2 bulan (memimpin Jakarta),” ujar Djarot. Hal ini disampaikan Djarot di sela acara sekolah calon kepala daerah PDIP di Wisma Kinasih, Jl Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017). Ia juga mengatakan pasukan oranye atau pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) akan sigap ke lapangan. “Masalah banjir, masalah macet, masalah penataan kaki lima, beri kesempatan ya tentang pasukan oranye,” terang Djarot. Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/12) mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bertanggung jawab atas terjadinya banjir di DKI. “Saya bertanggung jawab. Jadi ketika kejadian kemarin, saya tahu ini tanggung jawab saya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Related Posts

Comments are closed.