Saat Pemprov DKI Butuh Kekuatan Haji Lulung

Saat Pemprov DKI Butuh Kekuatan Haji Lulung

Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih mengerjakan PR penataan kawasan Tanah Abang. Salah satunya membangun ulang Pasar Blok G yang infrastukturnya dinilai sudah tak layak untuk dijadikan tempat berdagang. Agar dapat dibenahi, maka harus dilakukan pengosongan Blok G dengan cara merelokasi pedagang di sana. PD Pasar Jaya selaku pengelola meminta tolong Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk urusan ini. Sesuai saran Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Pasar Jaya akan menyewa lahan milik Haji Lulung di sebelah Hotel Pharmin. Namun karena lahan milik Lulung dinilai tak cukup menampung banyaknya pedagang, maka Arief meminta tolong Lulung untuk melobi pemilik lahan lainnya yang berada di sekitar tanah politisi PPP itu. “Itu sebenarnya saya tuh kalau lahan (Haji Lulung) itu kekecilan. Tapi Pak Haji Lulung di situ kan teman-temannya ada tuh, tetanggaan. Itu yang bantuin kita, untuk ngomongin (masalah lahan),” tutur Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). “Pak Haji Lulung itu kita minta tolong gitu. Kan itu komunitas toko-toko di Tanah Abang. Kan Tanah Abang padat banget. Kita nggak tahu ini milik siapa, ini milik siapa,” lanjutnya. Arief menghitung idealnya luas tanah yang mampu mengakomodir 900 pedagang Pasar Blok G adalah 3 ribu meter persegi. Sandiaga sebelumnya mencetuskan salah satu solusi relokasi pedagang Pasar Blok G yaitu dengan menyewa lahan milik Lulung. Namun opsi itu pun belum diketuk palu atau bersifat tetap. “Salah satu opsi memang (menggunakan lahan) milik Pak Haji Lulung. Tapi nanti lihat opsi lain yang terbaik yang mana atau malah dua-duanya. Pokoknya kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Sandiaga menerangkan pihaknya tak ingin perbaikan Pasar Blok G Tanah Abang memberi imbas yang tak menguntungkan bagi pedagang. Sandiaga ingin mereka tetap bisa berdagang. “Kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil ini. Mereka yang selama ini menaikkan ekonomi kita, dan pencapaian pajak tadi juga banyak dari pedagang kecil,” jelasnya. Penataan kawasan Tanah Abang menjadi hal yang yang disorot. Lalu lintas di kawasan perdagangan dan pemukiman padat penduduk itu semrawut. Keberadaan pedangang kaki lima atau yang sekarang disebut pengusaha kecil mandiri (PKM) di tepi jalan dan trotoar yang menjadi salah faktor kemacetan.

Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih mengerjakan PR penataan kawasan Tanah Abang. Salah satunya membangun ulang Pasar Blok G yang infrastukturnya dinilai sudah tak layak untuk dijadikan tempat berdagang. Agar dapat dibenahi, maka harus dilakukan pengosongan Blok G dengan cara merelokasi pedagang di sana. PD Pasar Jaya selaku pengelola meminta tolong Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk urusan ini. Sesuai saran Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Pasar Jaya akan menyewa lahan milik Haji Lulung di sebelah Hotel Pharmin. Namun karena lahan milik Lulung dinilai tak cukup menampung banyaknya pedagang, maka Arief meminta tolong Lulung untuk melobi pemilik lahan lainnya yang berada di sekitar tanah politisi PPP itu. “Itu sebenarnya saya tuh kalau lahan (Haji Lulung) itu kekecilan. Tapi Pak Haji Lulung di situ kan teman-temannya ada tuh, tetanggaan. Itu yang bantuin kita, untuk ngomongin (masalah lahan),” tutur Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). “Pak Haji Lulung itu kita minta tolong gitu. Kan itu komunitas toko-toko di Tanah Abang. Kan Tanah Abang padat banget. Kita nggak tahu ini milik siapa, ini milik siapa,” lanjutnya. Arief menghitung idealnya luas tanah yang mampu mengakomodir 900 pedagang Pasar Blok G adalah 3 ribu meter persegi. Sandiaga sebelumnya mencetuskan salah satu solusi relokasi pedagang Pasar Blok G yaitu dengan menyewa lahan milik Lulung. Namun opsi itu pun belum diketuk palu atau bersifat tetap. “Salah satu opsi memang (menggunakan lahan) milik Pak Haji Lulung. Tapi nanti lihat opsi lain yang terbaik yang mana atau malah dua-duanya. Pokoknya kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Sandiaga menerangkan pihaknya tak ingin perbaikan Pasar Blok G Tanah Abang memberi imbas yang tak menguntungkan bagi pedagang. Sandiaga ingin mereka tetap bisa berdagang. “Kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil ini. Mereka yang selama ini menaikkan ekonomi kita, dan pencapaian pajak tadi juga banyak dari pedagang kecil,” jelasnya. Penataan kawasan Tanah Abang menjadi hal yang yang disorot. Lalu lintas di kawasan perdagangan dan pemukiman padat penduduk itu semrawut. Keberadaan pedangang kaki lima atau yang sekarang disebut pengusaha kecil mandiri (PKM) di tepi jalan dan trotoar yang menjadi salah faktor kemacetan.

Fenomena Pilkada DKI merupakan lompatan logaritmik dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Titik tolak Pilkada DKI menjadi lompatan logaritmik terjadi dengan naiknya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI. Dalam catatan sejarah Pilpres pasca era reformasi, persaingan politik selalu diikuti oleh tokoh-tokoh nasional yang berkiprah di kabinet ataupun memegang basis parpol nasional. Tetapi fenomena munculnya Jokowi menjadi warna baru dalam babak politik di negara Indonesia ini.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Awal perjalanan Ahok menjadi Gubernur DKI mulai memunculkan kontroversi saat Ahok memutuskan keluar dari Partai yang mengusungnya yaitu Gerindra. Petinggi Gerindra menilai Ahok sosok “Malin Kundang” dimana tidak tahu membalas jasa. Sikap politik Ahok yang hengkang dari Gerindra memang menguntungkan statusnya, karena Hasil Pilpres 2014 PDIP keluar sebagai pemenang serta Presiden pun juga berasal dari PDIP. Ahok sangat jeli melihat situasi politik pasca Pilpres 2014 dengan mendekati Presiden dan menjauhi Gerindra.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Memasuki tahun 2016 atau setahun jelang Pilkada Gubernur DKI, nama Ahok sangat superior bahkan beberapa kalangan dan pengamat politik mengatakan siapapun lawan Ahok pasti sulit dan peluangnya kecil untuk bersaing. Setahun jelang Pilgub DKI praktis tidak ada satupun nama yang sanggup bersaing dengan Ahok. Bahkan ada pengamat mengatakan ibarat main bola ini Ahok adalah Barcelona Spanyol sedangkan lawannya Klub Lokal Indonesia, secara logika mana mungkin Klub Sepakbola Lokal Indonesia mampu mengalahkan Barcelona yang notabene klub terbaik di dunia.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Di sisi lain, Partai Golkar, Nasdem, Hanura melihat posisi Ahok yang berada di atas angin langsung memutuskan dukungan terhadap Ahok dengan dalih dukungan tanpa syarat dan mahar. Dengan Klaim 1 juta KTP hasil kerja Teman Ahok ditambah dukungan 3 partai (Golkar, Nasdem dan Hanura) tetap membuat Ahok dilematis. Pada akhirnya setelah proses kontemplasi Ahok memutuskan untuk menggunakan PDIP sebagai kendaraaan politik dalam Pilkada DKI. Keputusan itu cukup kontroversial karena Teman Ahok yang berjuang untuk mengumpulkan KTP dinegasikan dengan sikap Ahok tersebut.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Reaksi Ahok yang santai saja memicu respon umat Islam sehingga muncullah aksi demonstrasi. Inilah titik balik dari pilkada DKI. Demonstrasi umat Islam di berbagai daerah awalnya masih ditanggapi dingin oleh Ahok. Kemudian beberapa perwakilan umat Islam mengadukan ke Kepolisian atas kasus penistaan agama. Kontroversi Ahok bahkan dijadikan acara khusus di televisi swasta nasional dengan presenter Karni Ilyas. Setelahnya, program mingguan acara tersebut akhirnya tidak tayang beberapa periode tanpa sebab yang jelas.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Pergumulan ideologi dan semua isu keumatan dan kebangsaan akhirnya ikut menjadi larut dalam polemik penistaan agama tersebut. Wacana dan opini yang berkembang di masyarakat melalui media mainstream ataupun Social Media sudah berkembang menjadi isu keumatan dan kebangsaan. Polarisasi opini secara perlahan mulai terbentuk. Muncullah wacana toleransi, kebhinekaan dan keberagaman yang selama ini jarang sekali terdengar, sampai wacana kelompok radikal pun muncul menjadi bagian dari polemik ahok tersebut.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Seiring kasus penistaan agama tersebut muncul juga kejutan politik seperti majunya Anak SBY yaitu AHY. Banyak orang tidak menyangka mengingat AHY adalah tentara aktif dengan prestasi yang sangat baik di lingkungan militer. Kejutan lanjutannya adalah didorongnya Anies Baswedan oleh koalisi Gerindra dan PKS. Diantara dua kejutan politik tersebut nampaknya Gerindra dan PKS sangat jeli melihat situasi. Sosok Anies adalah sosok antitesa dari Ahok. Sementara sosok AHY walaupun di awal kemunculannya hasil surveynya yang teratas, namun tidak signifikan untuk menjadi antitesa dari Ahok.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Namun untuk mengambil massa dari kubu AHY bukan perkara mudah karena perseteruan kubu Ahok vs AHY lebih tajam dari Ahok vs Anies. Kubu Ahok beranggapan lawan terberat di putaran pertama adalah AHY jika bersandar pada hasil survey jelang putaran pertama. Masih ingat drama kemunculan Antasari Azhar jelang pilkada putaran pertama. Memang kehadiran Antasari Azhar dianggap kubu AHY efektif untuk mendegradasi suara AHY. Hal tersebut terbukti ampuh dengan hasil AHY sebagai juru kunci pada pilkada putaran  pertama.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Momen menegangkan yang ditunggu hadir  beberapa saat menjelang hari H pencoblosan pilkada putaran kedua. Perseteruan di dunia maya dan di alam nyata tak terhindarkan. Bahkan terdapat gesekan antar kelompok sehari jelang hari H di daerah Kramat Lontar. Selain itu adanya insiden hujan sembako di DKI juga menjadi pernak-pernik yang “eye catching” pilkada DKI. Nuansa pertarungan ideologi sangat kental saat itu. Umat Islam yang masih tersinggung dengan pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah 51 juga membuat pergerakan salah satunya mengadakan tamasya Al Maidah walaupun tidak terlaksana secara besar-besaran. Seiring waktu akhirnya pelaksanaan pilkada putaran kedua berlangsung dengan relatif kondusif dan aman. Dan sungguh di luar dugaan lagi, hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survey memenangkan anies dengan meyakinkan yaitu selisih 13-17 persen. Banyak pengamat memprediksi siapa pun pemenangnya akan unggul dengan selisih tipis sekitar 2-3 persen.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Kemenangan Anies-Sandy berdasarkan hasil hitung cepat merupakan fase baru perubahan iklim politik di Indonesia. Namun ada hal yang perlu menjadi kredit tersendiri kehadiran GNPF MUI adalah salah satu instrumen yang luar biasa dalam membangkitkan ghiroh umat Islam. Selama ini tidak pernah ada dalam sejarah adanya sholat jumat termegah di dunia pasca Sultan Fatih menaklukan Konstantinopel yang akhirnya terwujud dalam aksi 212. Kemudian gerakan subuh berjamaah yang sekarang menjadi massive padahal sholat Subuh di Indonesia adalah sholat dengan jamaah yamg paling sedikit dibanding sholat fardhu lainnya.

seperti di kutip dari http://www.voa-islam.com

Gerakan umat Islam ini harus diluruskan perspektifnya karena pancasila dan Islam adalah hal yang selaras. Jangan ada stigma bahwa gerakan Subuh berjamaah adalah bagian dari mensyariahkan negara. Karena pancasila adalah bagian dari kristalisasi pemikiran ulama Masyumi. Kebangkitan umat Islam di Indonesia bukan berarti kita akan memberangus semua perbedaan, justru kebangkitan Islam adalah bagian dari dakwah islam rahmatan lil alamiin sebagaimana sahabat Umar bin Khottob yang melindungi kaum Kristen di Jerusalem, Palestina.

TEMPO.CO , Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang waktu operasi penertiban trotoar sampai 30 September 2017. Namun, masih ada saja pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar seperti yang terjadi di sekitar Stasiun Tanah Abang. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Iwan Samosir tak membantah fakta itu. Dia mengatakan bahwa untuk bisa mengembalikan trotoar seperti fungsinya, yaitu untuk pejalan kaki, dibutuhkan dukungan semua pihak. “Upaya ini perlu dukungan semua pihak baik SKPD Pemprov DKI, TNI/Polri termasuk masyarakat untuk bisa mentaati aturan,” kata Iwan Samosir saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 September 2017. Menurut Iwan, penertiban oleh Satpol PP selama Bulan Tertib Trotoar bersifat jangka pendek. Tujuannya agar sesegera mungkin mengembalikan trotoar sesuai fungsinya. Namun, dalam pelaksanaannya Satpol PP masih kecolongan dengan alasan kekurangan personel. “Ada ketidakseimbangan antara gelombang pelanggaran yang berpola acak dan sifat operasi yang terprogram dari segi jadwal dan kekuatan personel,” kata Iwan berdalih.

seperti di kutip dari https://metro.tempo.co

Petugas Satpol PP dan pedagang memang seolah seperti kucing-kucingan dengan PKL di lapangan. Jika petugas sedang tidak ada di lokasi, pedagang tetap berjualan. “Kalau orang itu datang kita bangkit, kalau orang itu pergi ya kita gelar lagi,” ucap salah satu PKL di trotoar Stasiun Tanah Abang bernama Mawar atau biasa dipanggil Uni Mawar, 48 tahun. Iwan menuturkan, selain penertiban, butuh edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak para pejalan kaki. Masyarakat dituntut aktif melaporkan kepada petugas Satpol PP jika melihat ada pelanggaran di trotoar termasuk oleh PKL . “Masyarakat diharapkan bertindak aktif apabila menemukan pelanggaran.”   M. YUSUF MANURUNG

Untuk Pilkada 2018, pertarungan paling sengit akan terjadi di pulau Jawa yang merupakan lumbung suara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, data pemilih tetap (DPT) di pulau Jawa mencapai 108,9 juta jiwa atau lebih dari setengah keseluruhan DPT Indonesia yang mencapai 190,3 juta jiwa. Artinya, kemenangan di pulau Jawa akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara secara nasional – termasuk juga untuk Pilpres 2019. Tercatat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur akan ikut serta dalam kontes politik memilih pemimpin daerah pada tahun 2018 nanti.

seperti di kutip dari https://pinterpolitik.com

Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis terkuat PDIP sepertinya akan mendapatkan tantangan serius setelah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dikabarkan ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2018 mendatang. Sudirman Said mengklaim dirinya telah didukung 4 partai politik, yakni Gerindra, PKS, PPP dan PAN. Walaupun berdasarkan survei Populi Center, Ganjar Pranowo – yang merupakan kader PDIP – masih menjadi tokoh dengan tingkat elektabilitas paling tinggi di Jawa Tengah, munculnya tokoh seperti Sudirman Said tentu akan memberikan warna pada persaingan politik di provinsi ini.

seperti di kutip dari https://pinterpolitik.com

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, PDIP memang menjadi partai yang menguasasi seluruh pulau Jawa. Namun, jika melihat peta kepemimpinan di tingkat daerah, hanya Jawa Tengah  yang menjadi satu-satunya provinsi yang saat ini dikuasai oleh PDIP. Apalagi, pasca Pilakada Serentak 2017, PDIP kalah dalam perebutan kekuasaan di DKI Jakarta dan di Banten. Kekalahan di DKI Jakarta merupakan salah satu kekalahan terbesar bagi PDIP, mengingat ibukota merupakan etalase perpolitikan di tingkat nasional.

seperti di kutip dari https://pinterpolitik.com

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur bukanlah basis tradisional kekuatan politik PDIP. Di Jawa Barat – selain tokoh militer – tercatat hanya politisi dari Golkar dan PKS yang pernah menjabat sebagai gubernur, sementara di Jawa Timur hanya politisi Golkar dan Demokrat yang pernah menduduki jabatan gubernur. Peta politik di dua provinsi tersebut pun sedang mengalami pergeseran, misalnya dengan menguatnya tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Jawa Timur, serta simpang siur dukungan terhadap tokoh populer seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat. Hal inilah yang juga ikut meningkatkan tensi politik di Jawa Tengah yang merupakan basis kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarnoputri di pulau Jawa.

seperti di kutip dari https://pinterpolitik.com

Dukungan juga datang dari PKS. Dukungan ini juga merupakan upaya menggebuk Megawati, mengingat PKS mewakili kelompok Islam garis keras yang sering berseberangan dengan PDIP – apalagi belakangan ini pemerintah dan PDIP semakin keras menyikapi kaum Islam garis keras. Sejauh ini, suara PAN masih terbelah. Amien Rais memang menjadi salah satu lawan yang akan ikut menggebuk Megawati, namun ia mengarahkan dukungannya kepada Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono. Ia bahkan ingin bertemu Prabowo Subianto untuk membicarakan dukungan tersebut. Namun, dukungan itu mungkin akan berpindah ke Sudirman Said jika Gerindra secara resmi mengajukan Sudirman Said sebagai calon gubernur.

seperti di kutip dari https://pinterpolitik.com

Politik menggebuk Megawati ini terasa semakin kuat setelah disahkannya UU Pemilu oleh DPR beberapa waktu lalu. Praktis lawan-lawan Megawati mulai menghitung kekuatan politik setidaknya dalam dua gelaran politik yang ada di depan mata. Kemenangan PDIP pada pemilu 2014 lalu sangat terasa dampaknya. PDIP mampu mempengaruhi kebijakan politik secara nasional dan bahkan – meminjam kata-kata SBY – semakin kehilangan check and balances. “Power must not go unchecked”, demikian kata SBY. Oleh karena itu, lawan-lawan PDIP harus memainkan strategi untuk merebut lumbung-lumbung suara PDIP, termasuk juga di Jawa Tengah. Sejauh ini, DKI Jakarta dan Banten sudah berhasil diambil alih lawan-lawan Megawati, sementara – jika menilik sejarah – Jawa Timur dan Jawa Barat pun akan sulit dikuasai PDIP. Oleh karena itu, pertarungan di Jawa Tengah merupakan pembuktian apakah aksi ‘gebuk Megawati’ ini akan berhasil.

Related Posts

Comments are closed.