Saat Jokowi Petakan Faksi yang Ada di Golkar

Saat Jokowi Petakan Faksi yang Ada di Golkar

Partai Golkar memberikan surat penegasan dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Surat penegasan itu diberikan saat Jokowi menghadiri acara Munaslub Partai Golkar pada Senin (18/12) malam. Jokowi pun diberikan kesempatan berpidato. Dalam pidatonya Jokowi menyinggung soal adanya faksi di internal Partai Golkar. Faksi tersebut mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Seperti apa? “Saya tahu ada grup-grup besar di Partai Golkar, ini blak-blakan saja. Ada grupnya Pak JK ada, ada grup besar dari Pak Aburizal Bakrie (Ical) ada, ada juga grupnya Pak Luhut Binsar Panjaitan ada, (faksi) diem-diem ada,” kata Jokowi dalam pembukaan Munaslub Golkar di JCC, Jakarta Selatan, Senin (18/12) malam. Tokoh-tokoh yang disebut Jokowi kebetulan hadir di Munaslub tersebut. Tawa riuh seluruh hadirin terdengar saat Jokowi membahas faksi tersebut. “Ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung, ada semua orang tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono, ada,” ucap Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengaku hanya mengamati faksi tersebut dari jauh. Ia menyatakan apa yang diungkapkannya bisa betul bisa tidak. “Ya saya hanya mengamati dari jauh. Benar-tidaknya ya tanyakan ke beliau-beliau. Saya hanya mengamati dari jauh, bisa betul bisa tidak betul. Tanyakan ke beliau-beliau yang tadi saya sebutkan. Tanyakan ke Ketua Umum (Airlangga) atau tanyakan ke Sekjen,” jelas Jokowi. Jokowi menilai wajar terdapat faksi di internal partai. Sebab semua partai juga ada faksi di internalnya. Namun Jokowi meminta faksi di internal golkar solid menjelang Pilkada serentak 2018. “Ya oleh sebab itu, kalau grup-grup itu menjadi satu, karena ini mendekati pilkada. Saya hanya mengingatkan saja, sudah mendekati pilkada. Persiapan untuk pileg, persiapan untuk pilpres. Ya mengingatkan saja, kan nggak apa-apa,” tutur Jokowi.

Baca juga :

Inilah pertanyaan yang menyelimuti banyak orang Indonesia menjelang Pilpres ini: siapa yang akan dipilih? Dua calon Capres-Cawapres akan adu head-to-head karena hanya ada dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung pada Pilpres 2014. Jokowi dan Jusuf Kalla diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura, sedangkan Prabowo dan Hatta Rajasa diusung oleh Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan PBB. Agaknya format Jawa-Luar Jawa masih menjadi jurus ampuh untuk memilih pasangan dan menarik pemilih.

seperti di kutip dari https://rinaldimunir.wordpress.com

Jokowi memang pemimpin yang tampil sederhana, tetapi bukan berarti dia tanpa kekurangan. Dia dipersepsikan sebagai pemimpin yang ingkar janji. Belum selesai menjalankan amanahnya sebagai Walikota Solo, loncat ke Jakarta, baru dua tahun di sebagai Gubernur Jakarta dia sudah loncat menjadi Capres. Kinerjanya sebagai Gubernur DKI belum terlihat benar hasilnya, tetapi dia tinggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur karena tergiur menjadi Presiden RI. Belum lagi isu Jokowi yang disetir oleh Megawati, seakan-akan Jokowi adalah presiden boneka. Setidaknya itu yang terekam dalam benak publik tentang sosok beliau.

seperti di kutip dari https://rinaldimunir.wordpress.com

Dari pengamatan saya selama ini, CMIIW, banyak kelompok Islam tidak menyukai Jokowi karena lingkaran orang-orang disekelilingnya. Jokowi diusung terutama oleh PDIP. Bagi kelompok Islam, PDIP adalah partai yang dinilai tidak akomodatif terhadap aspirasi ummat Islam karena di partai ini berkumpul orang-orang berpaham sekuler liberal (sekarang ditambah dengan kelompok Syiah). Partai ini di parlemen sering menjegal RUU yang berkaitan dengan kelompok muslim, misalnya RUU Sisdiknas, RUU Pornografi, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Perbankan Syariah, dll. Karena itu kelompok-kelompok Islam selalu menjaga jarak atau menjauhi PDIP. Untuk sebagian alasan juga dapat disangkutkan pada partai Nasdem besutan Surya Paloh.

seperti di kutip dari https://rinaldimunir.wordpress.com

Untunglah kelemahan dan kekurangan Jokowi ini sebenarnya dapat ditutupi oleh kehadiran Jusuf Kalla. Jusuf Kalla yang berlatar belakang muslim taat (dia mantan HMI, pengurus DMI, dan juga berlatar belakang NU) dapat melengkapi Jokowi apabila nanti dia terpilih menjadi Presiden. Jusuf Kala dapat mengingatkan Jokowi apabila kebijakannya dianggap merugikan kelompok muslim. Andai saja Capresnya Jusuf Kalla dan wapresnya Jokowi, pasti pasangan ini yang akan saya pilih. Untuk sementara cukup “amanlah” meninggalkan Jokowi dengan Jusuf Kalla andai benar mereka yang terpilih nanti.

seperti di kutip dari https://rinaldimunir.wordpress.com

Lain Jokowi lain pula masalah dengan Prabowo. Prabowo selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, yaitu kasus penculikan aktivis pada tahun 1998. Bahkan seolah-olah seluruh peristiwa kerusuhan 1998 selalu ditimpakan kepadanya. Meskipun kasus itu sendiri masih misteri dan simpang siur, namun kelompok penolak selalu menggunakan isu ini untuk menghantamnya. Ini sebenarnya isu basi yang selalu diulang-ulang setiap lima tahun. Anehnya ketika dia menjadi Cawapres Megawati pada tahun 2009 isu penolakan tidak sekencang hari ini, dan Megawati pun tidak mempermasalahkannya waktu itu. Wallahu alam , saya sendiri juga tidak tahu tahu kebenaran apakah memang dia terlibat dengan kasus penculikan tersebut atau hanya isu. Yang dapat kita ketahui hanyalah tulisan-tulisan yang menuduhnya sebagai otak pelaku penculikan. Ah, biarlah, sejarah ditentukan oleh orang-orang yang menuliskannya, dan sejarah ditulis oleh orang-orang dengan berbagai kepentingan. Meskipun demikian, bagi kelompok Islam Prabowo dianggap orang yang banyak jasanya pada Islam pasca lengsernya Pak Harto tahun 1998 itu 80-an.

seperti di kutip dari https://rinaldimunir.wordpress.com

Sudah saya paparkan plus minus kedua pasang capres dan cawapres tersebut. Tidak ada pasangan yang ideal untuk dipilih, namun saya juga tidak mau golput. Salah satu pasangan pasti saya pilih. Inysa Allah saya menjatuhkan pilihan pada Prabowo-Hatta untuk saya pilih nanti karena pertimbangan negara ini membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, dan berwibawa. Indonesia yang besar sudah lama menjadi bulan-bulanan negara asing, tidak berdaya, dan tidak berdaulat. Bahkan terhadap negara kecil seperti Singapura saja kita takut. Pada era globalisasi yang kompleks dan penuh tantangan berat kita butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, tidak seperti Pak Beye yang lembek dan tidak tegas. Apalagi pada tahun depan kita memasuki era pasar bebas, jika pemimpinnya mencla-mencle , maka bukan mustahil negara kita menjadi halaman belakang Asia. Jokowi saya lihat tidak punya keberanian seperti itu. Bagaimana memilih prsiden yang merupakan petugas partai jika untuk mengambil keputusan nanti dia berada dalam bayang-bayang Megawati.

Partai Golkar memberikan surat penegasan dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Surat penegasan itu diberikan saat Jokowi menghadiri acara Munaslub Partai Golkar pada Senin (18/12) malam. Jokowi pun diberikan kesempatan berpidato. Dalam pidatonya Jokowi menyinggung soal adanya faksi di internal Partai Golkar. Faksi tersebut mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Seperti apa? “Saya tahu ada grup-grup besar di Partai Golkar, ini blak-blakan saja. Ada grupnya Pak JK ada, ada grup besar dari Pak Aburizal Bakrie (Ical) ada, ada juga grupnya Pak Luhut Binsar Panjaitan ada, (faksi) diem-diem ada,” kata Jokowi dalam pembukaan Munaslub Golkar di JCC, Jakarta Selatan, Senin (18/12) malam. Tokoh-tokoh yang disebut Jokowi kebetulan hadir di Munaslub tersebut. Tawa riuh seluruh hadirin terdengar saat Jokowi membahas faksi tersebut. “Ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung, ada semua orang tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono, ada,” ucap Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengaku hanya mengamati faksi tersebut dari jauh. Ia menyatakan apa yang diungkapkannya bisa betul bisa tidak. “Ya saya hanya mengamati dari jauh. Benar-tidaknya ya tanyakan ke beliau-beliau. Saya hanya mengamati dari jauh, bisa betul bisa tidak betul. Tanyakan ke beliau-beliau yang tadi saya sebutkan. Tanyakan ke Ketua Umum (Airlangga) atau tanyakan ke Sekjen,” jelas Jokowi. Jokowi menilai wajar terdapat faksi di internal partai. Sebab semua partai juga ada faksi di internalnya. Namun Jokowi meminta faksi di internal golkar solid menjelang Pilkada serentak 2018. “Ya oleh sebab itu, kalau grup-grup itu menjadi satu, karena ini mendekati pilkada. Saya hanya mengingatkan saja, sudah mendekati pilkada. Persiapan untuk pileg, persiapan untuk pilpres. Ya mengingatkan saja, kan nggak apa-apa,” tutur Jokowi.

Sekjen Golkar Idrus Marham memberi kejelasan terkait masa bakti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Idrus menyebut masa bakti Airlangga disepakati hanya sampai 2019. “Rapimnas rekomendasikan untuk diambil suatu ketetapan pengukuhan tentang Airlangga Ketum DPP Golkar untuk dapat melaksanakan kepemimpinan sampai akhir masa bakti 2014-2019 sesuai dengan Pasal 19 ART (Anggaran Rumah Tangga Golkar),” ujar Idrus di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Idrus buka suara soal kemungkinan muncul nama di forum munaslub yang ingin menjadi calon ketua umum. Menurut Idrus, kader Golkar pastinya paham dan mengerti betul situasi serta peta politik saat ini. Bagi Idrus, peta politik Golkar saat ini condong Airlangga disetujui kader untuk menjadi ketua umum. Dia yakin di munaslub nanti Airlangga tinggal dikukuhkan sebagai ketum. “Kami yakin tak ada yang maju selain Airlangga. Peta suara, peta kekuatan politik semuanya tertuju kepada Airlangga secara realitas politik,” sebut Idrus.

Partai Golkar memberikan surat penegasan dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Surat penegasan itu diberikan saat Jokowi menghadiri acara Munaslub Partai Golkar pada Senin (18/12) malam. Jokowi pun diberikan kesempatan berpidato. Dalam pidatonya Jokowi menyinggung soal adanya faksi di internal Partai Golkar. Faksi tersebut mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Seperti apa? “Saya tahu ada grup-grup besar di Partai Golkar, ini blak-blakan saja. Ada grupnya Pak JK ada, ada grup besar dari Pak Aburizal Bakrie (Ical) ada, ada juga grupnya Pak Luhut Binsar Panjaitan ada, (faksi) diem-diem ada,” kata Jokowi dalam pembukaan Munaslub Golkar di JCC, Jakarta Selatan, Senin (18/12) malam. Tokoh-tokoh yang disebut Jokowi kebetulan hadir di Munaslub tersebut. Tawa riuh seluruh hadirin terdengar saat Jokowi membahas faksi tersebut. “Ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung, ada semua orang tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono, ada,” ucap Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengaku hanya mengamati faksi tersebut dari jauh. Ia menyatakan apa yang diungkapkannya bisa betul bisa tidak. “Ya saya hanya mengamati dari jauh. Benar-tidaknya ya tanyakan ke beliau-beliau. Saya hanya mengamati dari jauh, bisa betul bisa tidak betul. Tanyakan ke beliau-beliau yang tadi saya sebutkan. Tanyakan ke Ketua Umum (Airlangga) atau tanyakan ke Sekjen,” jelas Jokowi. Jokowi menilai wajar terdapat faksi di internal partai. Sebab semua partai juga ada faksi di internalnya. Namun Jokowi meminta faksi di internal golkar solid menjelang Pilkada serentak 2018. “Ya oleh sebab itu, kalau grup-grup itu menjadi satu, karena ini mendekati pilkada. Saya hanya mengingatkan saja, sudah mendekati pilkada. Persiapan untuk pileg, persiapan untuk pilpres. Ya mengingatkan saja, kan nggak apa-apa,” tutur Jokowi.

TEMPO.CO , Jakarta – Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Kepolisian RI, Komisaris Besar Edi Setio Budi Santoso, mengatakan ada lima daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah 2018 ( pilkada 2018 ). Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Pemetaan daerah rawan konflik pilkada ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi ricuh selama pilkada berlangsung. “Kami juga sedang meminta bantuan anggaran dan berkoordinasi dengan stakeholder,” kata Edi dalam acara Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Es Teller 77 , Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2017. Baca:  Polisi Gelar Patroli Siber Isu SARA di Pilkada Serentak 2018 Ia mengatakan, peran stakeholder baik dari aparat keamanan maupun penyelenggara seperti KPU, partai politik, dan masyarakat, sangat penting.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Menurut Edi, ada beberapa pedoman yang menjadi pegangan kepolisian dalam mengamankan pilkada di setiap daerah. “Profesionalitas penyelenggara pemilu, konflik kepengurusan atau internal parpol, calon petahana, profesionalisme panwas, kondisi geografis, potensi konflik calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas dan profesional pengamanan,” tuturnya. Ia memaparkan akan ada pengerahan aparat untuk menjaga keamanan selama pilkada. Untuk menjaga keamanan 1/3 jumlah kekuatan. Sedangkan, saat pemungutan suara jumlah aparat ditambah menjadi 2/3 kekuatan. Baca:  Mendagri: Pilkada 2018 Sukses jika Partisipasi Pemilih Meningkat “Tiap obyek pengamanan juga memakai pola. Jadi seragam di seluruh Indonesia, 2 2 1. Jadi ada dua polisi, dua kamra yang mengamankan satu TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Edi. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada serentak 2018 di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 TPS. Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan. TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) saat menggelar “open house” Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Jakarta, Minggu (25/6). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan untuk menjaga tali silaturahmi. ANTARA FOTO – Rivan Awal Lingga Kabar24.com , JAKARTA — Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, partai-partai politik tidak perlu sampai melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Menurut Setya Novanto, pembahasan RUU ini cukup di antara partai politik saja. Dorongan agar Presiden Joko Widodo turun tangan muncul di tengah pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung selesai. Fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah sulit mencapai kesepakatan khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Karena itu, sebagian pihak berharap Presiden bersama para ketua umum bertemu untuk membahas ini. Setya yakin, RUU ini bisa segera selesai lantaran sudah ada pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan para petinggi fraksi maupun pimpinan partai. Sebaiknya kami tidak membebani Presiden karena dengan partai lain kami bisa bermusyawarah,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini dalam acara open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Minggu (25/6/2017). Mengenai presidential threshold , Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan pemerintah menginginkannya di angka 20-25 persen dari total suara pemilu. Sementara beberapa partai seperti Demokrat dan Gerindra ingin nol persen. Setya bercerita, di momen lebaran dan silaturahmi ini, hampir semua para politikus yang datang menemuinya membicarakan soal RUU Pemilu. Namun, ia menyerahkan semuanya kepada panitia khusus pembahasan RUU Pemilu. Setya berharap pembahasan RUU ini cepat selesai dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah antara fraksi dan pemerintah, bukan lewat sistem voting. “Karena RUU ini yang ditunggu oleh masyarakat,” ucapnya. Sumber : Tempo

Related Posts

Comments are closed.