Protes Penyitaan KPK, Fredrich: Nanti Surat Nikah Saya Diambil

Protes Penyitaan KPK, Fredrich: Nanti Surat Nikah Saya Diambil

Fredrich Yunadi memprotes upaya penyitaan yang dilakukan KPK. Menurutnya, banyak dokumen yang tidak berkaitan dengan kasusnya disita. “Saya bilang barang bukti yang bisa diambil, bisa disita hanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada saya. Masak sekarang surat permohonan perlindungan ke presiden yang dilakukan Pak SN (Setya Novanto) diambil. Surat kuasa yang mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) diambil. Gugatan saya, permohonan ke MK diambil, semua diambil,” kata Fredrich usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). Selain itu, Fredrich menyebut KPK juga menyita kartu anggota Peradi miliknya. Malah, Fredrich menuding KPK bisa saja mengambil surat nikahnya nanti. “Kartu Peradi diambil, apalagi? Jangan-jangan nanti surat nikah saya juga mau diambil,” ucapnya. “Apa dibalikin? Tanya saja mereka. Pasca persidangan itu bohong itulah. Itu hanya teori. Itu semuanya nggak benar,” ujar Fredrich. Fredrich merupakan tersangka yang dijerat KPK berkaitan dengan peristiwa hilangnya Novanto. Dia dijerat melakukan perintangan penyidikan perkara Novanto. Selain Fredrich, KPK juga menjerat dr Bimanesh Sutardjo. Keduanya diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik. Keduanya telah ditahan KPK. Novanto menghilang ketika KPK menyambangi rumahnya pada 15 November 2017. Selang 1 hari, pada 16 November, Novanto mengalami kecelakaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanggal 19 November, Novanto ditahan di Rutan KPK.

Fredrich Yunadi memprotes upaya penyitaan yang dilakukan KPK. Menurutnya, banyak dokumen yang tidak berkaitan dengan kasusnya disita. “Saya bilang barang bukti yang bisa diambil, bisa disita hanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada saya. Masak sekarang surat permohonan perlindungan ke presiden yang dilakukan Pak SN (Setya Novanto) diambil. Surat kuasa yang mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) diambil. Gugatan saya, permohonan ke MK diambil, semua diambil,” kata Fredrich usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). Selain itu, Fredrich menyebut KPK juga menyita kartu anggota Peradi miliknya. Malah, Fredrich menuding KPK bisa saja mengambil surat nikahnya nanti. “Kartu Peradi diambil, apalagi? Jangan-jangan nanti surat nikah saya juga mau diambil,” ucapnya. “Apa dibalikin? Tanya saja mereka. Pasca persidangan itu bohong itulah. Itu hanya teori. Itu semuanya nggak benar,” ujar Fredrich. Fredrich merupakan tersangka yang dijerat KPK berkaitan dengan peristiwa hilangnya Novanto. Dia dijerat melakukan perintangan penyidikan perkara Novanto. Selain Fredrich, KPK juga menjerat dr Bimanesh Sutardjo. Keduanya diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik. Keduanya telah ditahan KPK. Novanto menghilang ketika KPK menyambangi rumahnya pada 15 November 2017. Selang 1 hari, pada 16 November, Novanto mengalami kecelakaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanggal 19 November, Novanto ditahan di Rutan KPK.

Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku pemeriksaan terhadapnya hanya pendalaman dari sebelumnya. Menurutnya, semua pertanyaan penyidik KPK telah dijawabnya. “Sudah dijawab semua. Untuk detail tanya ke penyidik. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin cuma pendalaman,” kata Zumi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). KPK sebelumnya menyebut pemeriksaan Zumi berkaitan dengan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) ‘duit ketok’ DPRD Jambi. Kasus itu disebut masih dalam tahap penyelidikan. “Saya nggak tahu (ada tersangka baru atau tidak),” jawab Zumi. Sebelumnya, Zumi juga sempat diperiksa KPK pada 5 Januari 2018 sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, yang merupakan Asisten Daerah III Pemprov Jambi dalam kasus dugaan suap ‘duit ketok’ APBD Jambi. Usai diperiksa, saat itu Zumi menyatakan telah mengklarifikasi seluruh pertanyaan penyidik. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Konstruksi proyek Light Rapid Transit (LRT) yang menghubungkan Kelapa Gading-Velodrome yang roboh dini hari kini ditutupi terpal warna biru. Garis polisi terpasang di lokasi. Pantauan detikcom sekitar pukul 08.33 WIB di Jalan Kayu Putih Raya, Pulogadung Jakarta Timur, Senin (22/1/2018), terlihat girder box proyek LRT roboh. Lokasinya tepat di depan sebuah supermarket di jalan tersebut. Girder box tersebut ditutup dengan terpal warna biru. Girder box yang roboh itu bagian nomor P28-P29. Garis polisi terlihat membentang di area girder tersebut. Arus lalu lintas terlihat lancar. Beton proyek LRT Roboh pada Senin (22/1) sekitar pukul 00.10 WIB dan mengakibatkan lima orang menjadi korban luka. Para korban luka telah dirawat di rumah sakit. Direktur Utama Jakarta Propertindo (JakPro) Satya Heragandhi yang menangani proyek tersebut tengah menelusuri penyebab robohnya beton untuk LRT itu. “Iya ini kejadiannya di P21, lagi ditelusuri (penyebabnya), lagi dikumpulkan datanya. Kami sedang mendekati ke area lokasi,” kata Satya kepada detikcom, Senin (22/1).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah kantor pengacara Yunadi & Associates di kawasan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka atas kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP. Tribunnews/Jeprima TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang dari penggeledahan di kantor tersangka Fredrich Yunadi, Yunadi and Associates, kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Namun, penasihat hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, menyampaikan keberatan dan menolak menandatangani surat tanda terima penyitaan dari penyidik KPK. Sapriyanto mengatakan, ia menolak menandatangani surat tersebut karena ada sejumlah dokumen turut disita KPK tidak berhubungan dengan kasus yang disengketakan. Dalam penggeledahan, penyidik KPK juga mengangkut dokumen terkait perkara dugaan korupsi e-KTP. “Kalau menurut KPK kan, ini berkaitan dengan Pasal 21 (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu menghlang-halangi, kenapa yang lain ikut diambil. Tapi, mereka menganggap, semua yang berkaitan dengan e-KTP kami ambil dulu, kami sita dulu. Nanti kalau sudah selesai akan dilembalikan,” kata Sapriyanto usai menyaksikan penggeledahan tim KPK di kantor Yunadi and Associates. “Kami keberatan. Makanya tadi saya waktu dikasih tanda terima, tidak saya tandatangani. Bahwa ada barang yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan juga dibawa. Tapi, enggak ada masalah,” sambungnya. Fredrich Yunadi sendiri berada di dalam kantornya saat tim KPK melakukan penggeledahan. Namun, ia memilih masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia pun tidak melayangkan protes saat sejumlah dokumen yang tidak berhubungan dengan kasusnya turut disita oleh penyidik KPK. “Fredrich menyerahkan kepada penasihat hukum dan staf, tadi dia enggak ada di situ,” jelas Sapriyanto. Pantauan Tribun, tim penyidik KPK yang dipimpin oleh Ambarita Damanik membawa dua koper dua kardus dari penggeledahan selama enam jam di kantor Fredrich Yunadi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor tersangka Fredrich Yunadi dan apartemen tempat tinggal dokter Bimanesh Surtarjo di Jakarta Selatan sepanjang Kamis ini. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penyidikan kasus yang disangkakan kepada Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo. Dari kantor pengacara Fredrich Yunadi, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, seperti telepon genggam dan Compact Disc (CD). Sedangkan dari apartemen dokter Bimanesh Sutarjo, penyidik menyita laptop dan stempel terkait kebutuhan pembuatan visum. Sebelumnya, KPK telah menetapkan pengacara Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Suutarjo sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka, mantan Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutarjo diduga “bersekongkol” memanipulasi data medis saat menangani Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau pasca-kecelakaan mobil pada 16 November 2017. Saat itu, Fredrich Yunadi merupakan kuasa hukum atau pengacara dari Setya Novanto. Sementara, Bimanesh Sutarjo adalah dokter yang menangani Novanto di RS Medika Permata Hijau.

RMOL. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta kasus penembakan terhadap kader Partai Gerindra oleh oknum Brimob Polri janga dibawa-bawa ke unsur politik. Saya berpandangan ini kasus pribadi murni dan tidak ada urusannya dengan institusi. Kasus ini bisa terjadi terhadap siapa saja, kata Edi di Jakarta, Senin (22/1). Baca: Begini Kronologi Kader Gerindra Tewas Ditembak Anggota Brimob Edi mengaku ikut prihatin atas insid Baca tapak asal هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

Related Posts

Comments are closed.