Presiden PKS Soal Pemecatan Fahri: Dia Bohong dan Membangkang

Presiden PKS Soal Pemecatan Fahri: Dia Bohong dan Membangkang

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar soal ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap, awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS’. Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain’. Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya saja Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz’. Itu bener-bener kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap taz, sami’na wa atha’na, saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana ke sini ke mari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember’. ‘Silakan’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya, dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya untuk masuk di mahkamah kehormatan dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia untuk diproyeksi di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu. Nah Fahri tu begitu, simple konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya saja Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Bulan Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja,” tutup Sohibul.

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar soal ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap, awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS’. Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain’. Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya saja Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz’. Itu bener-bener kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap taz, sami’na wa atha’na, saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana ke sini ke mari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember’. ‘Silakan’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya, dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya untuk masuk di mahkamah kehormatan dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia untuk diproyeksi di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu. Nah Fahri tu begitu, simple konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya saja Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Bulan Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja,” tutup Sohibul.

Polisi memastikan Fuad Sidiq (26) pengunggah berita hoax orang gila masuk ke Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya merupakan anggota Muslim Cyber Army (MCA). Fuad mengunggah berita hoax ke grup United MCA. “Dari penelusuran, itu sudah jelas dia anggota dari MCA,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Kamis (1/3/2018). Meski anggota MCA, kata Umar, Fuad bukanlah anggota inti dari MCA seperti enam orang yang sebelumnya telah ditangkap. “Dia globalnya MCA,” kata Umar. Baca Juga: Pengunggah Berita Hoax di FB Muslim Cyber Army Ditangkap di Tasik Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polres Tasikmalaya dibantu Polda Jabar. Polisi masih akan mengembangkan kasus tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap seorang pria yang mengunggah berita hoax di grup Facebook MCA. Fuad menyebar berita hoax tentang orang gila masuk ke pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Dalam unggahannya pada 24 Februari 2018 lalu, Fuad menyertakan empat buah foto di antaranya foto orang sedang diikat, foto orang dengan posisi terbaring dan terikat, foto kerumunan massa di pintu gerbang Ponpes Cipasung dan foto golok serta pisau ditenteng orang. Faid juga menuliskan caption dalam unggahannya yaitu : “Tertangkap lagi satu tadi siang…. orang gila masuk pesantren cipasung tasikmalaya… barang bukti sajam,” tulis Fuad. Unggahan Fuad menyebar hingga membuat masyarakat sekitar resah. Hingga akhirnya, Polres Tasikmalaya menyelidiki unggahan tersebut. [Gambas:Video 20detik]

Politikus senior yang masih kader PKS, Fahri Hamzah, terlibat adu argumen dengan seseorang di lini masa Twitter. Dalam perdebatan yang terkait kursi pimpinan DPR itu, Fahri mencuitkan kalimat ‘Boleh melakukan kesalahan apapun yg penting taat Qiyadah?’ Fahri punya penjelasan. “Sekarang sederhana aja , contoh yang paling baru… saya nggak sebut contoh, banyak contohnya sebenarnya, tapi trennya begitu di PKS itu,” ujar Fahri ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2018). “Orang itu boleh melakukan kesalahan apa pun, bagi pimpinan PKS, asal nurut dia selamat. Mulai dari yang pernah kasus korupsi sampai kasus… waduh jeleklah kalau diungkapkan. Kasus korupsi saya sebut karena relatif bisa dibaca siapa-siapa, nggak ada yang namanya pemecatan dari seluruh struktur keanggotaan,” Fahri menambahkan. Menurut Fahri, di PKS ada etika kepatuhan terhadap pimpinan partai yang tinggi. Andai membangkang dari kebijakan partai, kata Fahri, kader itu pasti dipecat. “Tapi begitu Anda kritis, Anda dipecat dan dicabut akarnya karena mereka terganggu otoritas itu dan nggak boleh ada orang kritis, dicabut!” ucap Fahri. Fahri mengatakan kariernya di PKS selama 25 tahun, sejak sebelum masa partai, dicabut hingga akar-akarnya hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan pimpinan partai. Fahri mengkritik keras hal tersebut. “Jadi di sana itu boleh melakukan kejahatan apa pun, yang penting jangan beda pendapat,” katanya. Fahri menyayangkan jika PKS terus seperti itu, yakni memperbolehkan kejahatan apa pun asalkan tidak kritis terhadap pimpinan partai. Menurut Fahri, PKS tak akan menjadi partai besar dalam waktu dekat. “Kapan PKS mau jadi partai besar kalau justru perbedaan pendapat itu yang menjadi sebab dia dihabisi dengan doktrin taat? Omong kosong itu! Itu kan pimpinan-pimpinan bermental kecil aja yang begitu,” kritik Fahri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Politikus senior yang masih kader PKS, Fahri Hamzah, terlibat adu argumen dengan seseorang di lini masa Twitter. Dalam perdebatan yang terkait kursi pimpinan DPR itu, Fahri mencuitkan kalimat ‘Boleh melakukan kesalahan apapun yg penting taat Qiyadah?’ Fahri punya penjelasan. “Sekarang sederhana aja , contoh yang paling baru… saya nggak sebut contoh, banyak contohnya sebenarnya, tapi trennya begitu di PKS itu,” ujar Fahri ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2018). “Orang itu boleh melakukan kesalahan apa pun, bagi pimpinan PKS, asal nurut dia selamat. Mulai dari yang pernah kasus korupsi sampai kasus… waduh jeleklah kalau diungkapkan. Kasus korupsi saya sebut karena relatif bisa dibaca siapa-siapa, nggak ada yang namanya pemecatan dari seluruh struktur keanggotaan,” Fahri menambahkan. Menurut Fahri, di PKS ada etika kepatuhan terhadap pimpinan partai yang tinggi. Andai membangkang dari kebijakan partai, kata Fahri, kader itu pasti dipecat. “Tapi begitu Anda kritis, Anda dipecat dan dicabut akarnya karena mereka terganggu otoritas itu dan nggak boleh ada orang kritis, dicabut!” ucap Fahri. Fahri mengatakan kariernya di PKS selama 25 tahun, sejak sebelum masa partai, dicabut hingga akar-akarnya hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan pimpinan partai. Fahri mengkritik keras hal tersebut. “Jadi di sana itu boleh melakukan kejahatan apa pun, yang penting jangan beda pendapat,” katanya. Fahri menyayangkan jika PKS terus seperti itu, yakni memperbolehkan kejahatan apa pun asalkan tidak kritis terhadap pimpinan partai. Menurut Fahri, PKS tak akan menjadi partai besar dalam waktu dekat. “Kapan PKS mau jadi partai besar kalau justru perbedaan pendapat itu yang menjadi sebab dia dihabisi dengan doktrin taat? Omong kosong itu! Itu kan pimpinan-pimpinan bermental kecil aja yang begitu,” kritik Fahri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Politikus senior yang masih kader PKS, Fahri Hamzah, terlibat adu argumen dengan seseorang di lini masa Twitter. Dalam perdebatan yang terkait kursi pimpinan DPR itu, Fahri mencuitkan kalimat ‘Boleh melakukan kesalahan apapun yg penting taat Qiyadah?’ Fahri punya penjelasan. “Sekarang sederhana aja , contoh yang paling baru… saya nggak sebut contoh, banyak contohnya sebenarnya, tapi trennya begitu di PKS itu,” ujar Fahri ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2018). “Orang itu boleh melakukan kesalahan apa pun, bagi pimpinan PKS, asal nurut dia selamat. Mulai dari yang pernah kasus korupsi sampai kasus… waduh jeleklah kalau diungkapkan. Kasus korupsi saya sebut karena relatif bisa dibaca siapa-siapa, nggak ada yang namanya pemecatan dari seluruh struktur keanggotaan,” Fahri menambahkan. Menurut Fahri, di PKS ada etika kepatuhan terhadap pimpinan partai yang tinggi. Andai membangkang dari kebijakan partai, kata Fahri, kader itu pasti dipecat. “Tapi begitu Anda kritis, Anda dipecat dan dicabut akarnya karena mereka terganggu otoritas itu dan nggak boleh ada orang kritis, dicabut!” ucap Fahri. Fahri mengatakan kariernya di PKS selama 25 tahun, sejak sebelum masa partai, dicabut hingga akar-akarnya hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan pimpinan partai. Fahri mengkritik keras hal tersebut. “Jadi di sana itu boleh melakukan kejahatan apa pun, yang penting jangan beda pendapat,” katanya. Fahri menyayangkan jika PKS terus seperti itu, yakni memperbolehkan kejahatan apa pun asalkan tidak kritis terhadap pimpinan partai. Menurut Fahri, PKS tak akan menjadi partai besar dalam waktu dekat. “Kapan PKS mau jadi partai besar kalau justru perbedaan pendapat itu yang menjadi sebab dia dihabisi dengan doktrin taat? Omong kosong itu! Itu kan pimpinan-pimpinan bermental kecil aja yang begitu,” kritik Fahri.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Jika KPK harus dimaknai sebagai lembaga permanen, yang sejalan dengan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (2010-2025) yang meliputi upaya memperkuat kelembagaan lembaga antikorupsi, membangun KPK perwakilan di daerah, mengangkat penyidik KPK, memperkuat koordinasi dan supervisi kasus korupsi, memperkuat Pengadilan Tipikor, dan reformasi birokrasi, maka KPK harus mulai melakukan reformasi dalam dirinya terlebih dahulu. Apa yang diucapkan Fahri mungkin ada benarnya. Sistem KPK terlalu lemah untuk melawan korupsi yang gila-gilaan di Indonesia.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Apakah Fahri bersih dari korupsi sehingga berani melancarkan perang melawan KPK? Jawabannya relatif. Sebab dilihat dari kaca mata hukum formal, sampai saat ini Fahri belum pernah tercatat sebagai tersangka korupsi. Dia juga tidak pernah diperiksa KPK atau lembaga lain dalam kasus korupsi. Namun, kalau dilihat dari kaca mata lain, yaitu fakta persidangan dan tuduhan yang beredar di luaran, Fahri tidak bisa disebut bersih-bersih amat. Namanya pernah disangkutpautkan dengan beberapa kasus korupsi walau dibantahnya dan tak diproses hingga kini. Misalnya saja, kasus Hambalang dan kasus kuota daging sapi impor.[]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Layar Infocus Mondopad di samping meja kerja Fahri Hamzah menampilkan aplikasi TweetDeck. Akun media sosial @kawalFH dan @DPR_RI terpampang pada monitor lebih dari 50 inchi tersebut. Selain itu, ada juga pencarian kata untuk Ahok, Saudi, Fahri Hamzah, dan Ramadan. Kami menunggu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di kantor pribadinya di lantai empat Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ruang kerjanya luas, ada rak buku berjajar di salah satu sisi dinding, tiga meja, dan 14 kursi, termasuk sofa besar. Hari itu merupakan hari ketiga bulan Ramadan. Fahri sedang berbuka puasa dan rapat dengan Badan Musyawarah DPR di lantai tiga. Sebelumnya, ia juga sempat melakukan inspeksi ke Kantor Kepolisian Resor Jakarta Timur. Kedatangan Fahri cukup membuat geger karena ia bertemu dengan salah satu tahanan yang merupakan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Entah apa maksud dari manuvernya tersebut. Tapi banyak kalangan menilai apa yang ia lakukan itu adalah sebuah intervensi. KPK tidak memberikan izin jenguk kepada tahanannya tersebut. Apalagi Rochmadi masih dalam tahap masa pengenalan sehingga terisolasi dari siapa pun. “Ke sana saja. Sidak (inspeksi mendadak),” kata pria berumur 45 tahun itu singkat ketika akhirnya datang menemui kami sekitar pukul tujuh malam. Fahri lalu bercerita soal layar besar yang terpampang di kantornya. “Sudah setahun di sini. Tadinya untuk teleconference . Begitu tidak dipakai saya gunakan untuk pantau Twitter,” ujar Fahri. Lantas, mengapa tidak ada pencarian kata PKS? “PKS di hati. He-he-he…,” katanya sambil terkekeh. Seperti yang telah ramai diberitakan, partai berlambang dua bulan sabit itu memecat Fahri setahun yang lalu. Tak terima dengan pemecatan tersebut, ia menggugatnya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan itu. Sosoknya memang penuh kontroversi. Manuver politiknya seolah tak terbendung. Baru-baru ini ia mengetok palu sidang paripurna DPR di saat para anggota yang hadir masih melakukan interupsi. Ketokan palu itu menjadi begitu dramatis karena dilanjuti dengan beberapa fraksi yang melakukan walkout dari ruang sidang. Fahri juga bergeming dengan hal itu. Ketokan palunya menjadi tanda berlanjutnya pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK. Pada akhirnya memang beberapa fraksi yang tidak setuju itu pun berbalik arah. Hanya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja yang tetap menolak pansus itu. Pembentukan pansus hak angket KPK dari awal sudah bermasalah. DPR seolah tak terima dengan nama-nama anggotanya yang terlibat di dalam kasus mega korupsi proyek e-KTP yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. Sebagian besar dari mereka menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mryam S Haryani. Perkara ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun itu. Fahri berbicara selama kurang lebih sejam soal ketidaksukaannya dengan sepak terjang KPK kepada Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo. Bahkan ia meyakini tidak ada namanya kejahatan luar biasa dalam kasus e-KTP. Korupsi pun menurut dia tak akan ada kalau tanpa alat sadap. Mengaku sebagai anti kelaziman, pernyataannya tersebut menafikan pendapat umum. Sebagai wakil rakyat ia memang pandai bicara, tapi apakah perkataannya dapat dibuktikan? Simak hasil wawancara kami berikut ini:

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pansus hak angket KPK masih lanjut? Lanjutlah, udah diketok. Kan ada yang menolak ? Enggak. Indonesia sekarang dalam intimidasi. Seperti Orde Baru mengintimidasi orang dengan isu PKI, sekarang pakai korupsi. Sama itu. Kok intimidasi, bukannya bagus korupsi diberantas? Orang jadi takut gitu . Pokoknya yang berkaitan dengan KPK orang jadi takut. Mau menginvestigasi KPK, orang takut. Mau angket KPK, orang takut. Jadi, ini suasana yang tidak baik dalam berdemokrasi. Tidak ada kebebasan. Siapa yang takut? Semua orang. Misalnya hak angket, apa salahnya itu? Cuma nanya ini begini enggak, begitu enggak. Gitu doang . Saat sidang paripurna, Anda sengaja langsung mengetok palu? Memang tidak ada pertanyaan lagi. Biasa saat paripurna, saat ada yang tidak setuju, berarti ada mekanisme…. Jadi sekarang rapat di DPR ada sistem baru. Orang tidak bisa interupsi kalau namanya tidak muncul di layar. Makanya, saya mempersilakan bicara kepada orang-orang yang tercantum di layar itu. Sampai habis. Setelah itu baru pendapat pribadi dan fraksi, lalu pendapat umum. Begitu semua mengatakan setuju ya saya ketok. Mayoritas kok . Saya mengetuk palu itu dengan penuh keyakinan bahwa itu mayoritas. Kalau tidak, sudah habis saya. Kalau ada yang tidak setuju bukannya lalu ke forum lobi dan voting? Menurut pemahaman saya, karena ini sudah menjadi keputusan komisi dan setuju menggunakan hak angket, maka enggak perlu rapat lain. Langsung saja meminta persetujuan paripunra. Apa fungsi pansus pansus hak angket KPK? Mencari tahu, investigasi. Apa urgensinya? Urgen. Lihat saja nanti. Bukan karena kasus e-KTP yang menyeret banyak nama anggota DPR? Kalau kasus itu dibongkar ya janggalnya banyak banget. Apa janggalnya? Itu sandiwaranya Nazaruddin (Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat). Enggak ada kasusnya. Bohong. Tapi ada fakta persidangan. Fakta persidangan itu, apa namanya, orang-orang yang diberikan ucapan terima kasih. Tidak ada namanya kejahatan luar biasa. Tidak ada. Ini sama dengan orang BPK (auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri) yang barusan saya kunjungi di Polres Jakarta Timur. Itu dia enggak tahu ada orang yang taruh uang. Orangnya turun, terus dibawa naik sama KPK. Jadi, ini perbedaan pendapat yang ingin saya ubah. Apa sih beda suap atau sogok dengan gratifikasi dan transaksi keuangan biasa? Itu perlu ada bedanya. Menurut Anda, kasus e-KTP tidak ada korupsinya? Kalau dibuka, masalahnya banyak betul. Perencanaan anggarannya 2010, tender Februari 2011, kemudian hasilnya Mei 2011. Pada 8 September 2011 Nazar teriak pimpinan DPR rampok. Itu karena dia kalah tender. Pada 2010 itu sebenarnya hanya orang ngobrol-ngobrol segini-segini . Ini yang oleh Nazar dicitrakan seolah-olah sudah keluar uang Rp2 triliun lebih. Padahal tender dan pengadaannya Februai 2011. Menteri Dalam Negeri-nya kala itu, Gamawan Fauzi, orang yang mendapat Bung Hatta Award. Audit BPK-nya sampai 2014 selesai bersih, tidak ada masalah. TIba-tiba ini meledak. Ada kerugian. Wah semua histeria. Omong kosong! Ndak ada kerugian. Proyek sudah selesai kok . Anda sudah punya e-KTP kan ? Ini kasus bohong. Makanya KPK itu kantor berita. Dia bukan lembaga pemberantasan korupsi. Anda tidak tendesius berkata seperti itu? Kita sudah 15 tahun addicted dengan KPK. Seperti teracuni gitu . Kayaknya kalau tidak ada berita KPK gimana gitu . Wah OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi. Itu bohong. Mana ada OTT dalam hal korupsi. Cari di seluruh dunia, enggak ada. Bukan dendam nih karena banyak teman Anda ditangkap KPK? Saya tidak ada kasus. Masa gara-gara teman, saya dendam. Saya tahu jahatnya KPK. Nanti lihat saja deh . Saya tuh Insya Allah ya yakin dengan diri saya. Yang salah lembaga atau orangnya? Jadi begini, saya mempelajari demokrasi dan eksponen 1998. Saya tahu betul ketika zaman Presiden Suharto, Indonesia mengalami sistem tertutup, maka muncullah tikus dan kecoa. Datang gerakan mahasiswa, minta sistem dibuka. Kami amandemen konstitusi, masuk demokrasi. Kecoa dan tikus keluar semua. Ruangan menjadi kering dan sehat. Nah , itulah yang sedang kita nikmati sekarang. Keterbukaan yang menyebabkan tidak satu pun di dalamnya bisa berbuat macam-macam. Tapi keterbukaan juga bisa membuat orang berbuat jahat. Betul. Maka dalam demokrasi diperlukan sistem. Sisi lain demokrasi adalah rule of law . Regulasi kami perbaiki. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan sekarang membuka diri. Eh tiba-tiba KPK datang dengan kepusingan bahwa ini ramai-ramai ada korupsi yang bertambah banyak.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

VIDEO Anda tidak percaya korupsi sekarang tambah banyak? Ndak percaya. Kebebasan yang bertambah banyak. Kebebasan apa? Kebebasan orang untuk berbuat. Karena itu kami tangkap dengan sistem. Caranya, sistem kami perkuat. Orang yang melakukan korupsi sekarang sebetulnya lebih banyak suap, ucapan suap. Itu yang didefinisikan KPK sebagai korupsi. Memang itu korupsi, bukan? Itu yang harus didefinisikan secara konkrit. Sebab korupsi itu harus ada efek merugikan negara, pelanggaran undang-undang, memperkaya orang lain dan diri sendiri. Terlalu banyak koruptor itu orang miskin karena efek festivalisasi KPK. Kerugian negaranya tidak ada. Coba sebutkan yang merugikan negara, tell me . Kasus e-KTP? Itu anggaran pengusaha. Di Amerika Serikat ada cara berterima kasih kepada politisi, terbuka dan unlimited . Mereka bisa say thank you ke politisi, bisa berikan berapa pun, no problem . Kenapa di sini disebut korupsi? Kenikmatan itu yang akhirnya dianiaya KPK. Tapi cara itu bisa mempengaruhi kebijakan dong , akhirnya negara dirugikan. Makanya itu tadi, harus jelas dulu. For the benefit of individual atau orang lain menjadi kaya, kalau itu saya setuju ada niat jahat. KPK itu seringnya pakai pasal suap. Makanya harus dibedakan suap, gratifikasi, dan pemberian biasa. Nah ini enggak. Semua dianggap sama. Kan kacau dong . Kasus e-KTP, Andi Narogong memberikan suap ke DPR…. DPR-nya tidak ada. Oke, Andi Narogong memberikan suap ke DPR dan pemerintah…. Ini saya musti jelaskan. Saya tidak mau Anda mengikuti iramanya KPK karena ini jahat betul. Enggak ada DPR terima suap dari dia. Yang mengembalikan uang kemarin kan tidak ada dari DPR. Jadi itu bohong. Ini niat menghancurkan DPR tanpa ada bukti. Ini negara kadang-kadang tidak ada kerjaan , dia bikin-bikin supaya kelihatan sibuk. Berarti Anda juga tidak percaya selama ini KPK memberantas korupsi? Apa saya sebagai pemandat rakyat tidak boleh kritis sejauh ini? Kalau Anda baca undang-undang, KPK itu tugasnya ada empat, koordinasi, supervisi, monitoring , baru penindakan. Tiga kekuatan besar dia dalam pencegahan tidak dilakukan. Tapi kan DPR yang menyusun undang-undang itu. DPR juga membuat KPK menjadi lembaga superbodi. Itu zamannya Presiden Megawati. Jangan dong kesalahan masa lalu membuat saya menderita. Sekarang saya mau ubah undang-undang itu malah ditentang. Begitu dikritik, dibilangnya itu produk DPR. Enggak fair . Saya jadi tidak punya daya-upaya kalau begitu. Sekarang ini pemberantasan korupsi sudah dimitoskan. Seolah-olah kita sebagai negara sudah tidak mungkin… mentalnya korup. Saya tidak terima itu. Saya bisa berantas korupsi. Kalau saya jadi presiden, setahun itu korupsi hilang. Ini rasional kok . Jadi, Anda mau jadi presiden? Ha-ha-ha….

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Adanya pansus angket KPK bukan karena Anda disentuh KPK? KPK tidak berani sentuh saya. Yang kasus pajak ? Sudah saya semprot. Langsung kabur mereka. Bukannya ada perbedaan Rp4 miliar antara data kekayaan Anda di SPT (Surat Pajak Tahunan) dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ? Ngawur . Ndak ada. Kalau ada, ambil saja. Asetnya saja tidak segitu . Kan orang PKS miskin-miskin. Ha-ha-ha…. Amal jariah – nya yang banyak? Ha-ha-ha…. Saya berani ngomong ini karena yakin ada kesalahan. KPK hampir tidak bisa membuktikan suatu kejahatan tanpa alat sadap. Kalau tidak ada alat sadap, korupsi tidak ada di Indonesia, Bos. Tidak ada. As simple as that . Kalaupun tidak terekam, korupsi kan tetap ada. Ya kita bilang saja tidak ada korupsi. Biar kita happy kan. Gitu dong . Ha-ha-ha… Abis KPK cuma bisa membuktikan kalau ada alat sadap. Pernah juga mereka memproses kasus dari laporan. Tapi kalah. Kasus Budi Gunawan, dia kalah. Kasus Hadi Poernomo (mantan ketua BPK), Hakim Syafruddin, danWalikota Ilham (mantan walikota Makassar), KPK juga kalah. Pokoknya kalau dari hasil audit BPK, dia tidak bisa ketemu. Yang bisa ketemu kalau orang terima uang Rp50 juta, jadi tersangka. Kalau Anda tahu, KPK itu dipakai oleh geng. Geng siapa? Ada, Ahoker. Oh iya… saya bisa buktikan itu. Yang melindungi Ahok dari kasus reklamasi dan Sumber Waras itu ya Ahoker dalam KPK. Siapa mereka? Pokoknya orang yang melindungi Ahok (mantan gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama). Saya akan membuka itu. Jadi target hak angket KPK apa? Show saja. Tapi itu pendapat saya loh ya . Bukan pendapat resmi DPR. Kalau pendapat DPR, nanti lihat saja. Terbuka kok prosesnya. Kok (KPK) takut terbuka. Buka saja. Katanya, berani jujur hebat. Kalau bersih kenapa risih.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sejak Anda dipecat PKS, kalau tanda tangan berkas atas nama apa? PKS. Yang tidak suka dengan saya kepengurusan ini saja. Begitu ini jatuh kan yang akan datang pasti menerima saya lagi. Kalau enggak, saya bisa gugat pidana loh . Jadi, sedang menunggu kepengurusan PKS sekarang jatuh? Ha-ha-ha…. Masih sering…. Masih sering mendoakan. Ha-ha-ha…. Rapat-rapat internal partai masih ikut? Saya tidak berani diundang. Itu masalahnya. Enggak diundang maksudnya? Iya. Buka puasa saja saya sudah tidak diundang lagi. Itu jeleknya PKS. Enggak bagus itu. Tidak diminta turun dari kursi pimpinan DPR? Enggak bisa. Negara bilang enggak boleh. Setiap Setya “Setnov” Novanto (Ketua DPR RI) berkasus, Anda sepertinya pasang badan? Dia sudah berkali-kali kena kasus sejak saya baru masuk DPR. Tidak ada hubungannya. Sekarang dia dicekal, apa alasannya? Diperiksa juga enggak. Udahlah… Anda percaya saya sekali inilah. Sekali-sekali, ini bulan puasa loh . Apakah terbebani dengan citra lembaga yang Anda pimpin ketika Ketua DPR (Setya Novanto) beberapa kali kena kasus? Sudah saya cek ini. Ternyata di akhirat nanti masuk surga bukan karena citra. Ha-ha-ha…. Susah, Bos. Dasar saya memang begitu. Kalau pakai citra-citra kayak pemimpin sekarang, rakyat tambah susah. Rakyat memang bisa makan citra? Rakyat makan nasi. Presidennya suruh makan semen sono . He-he-he…. Anda melihat citra sendiri bagaimana? Saya tidak peduli. Saya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Kabarnya Anda mau pensiun dari DPR? He-he-he…. Rasanya di legislatif kita sudah capailah.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Merdeka.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan untuk tak bersikap kekanak-kanakan. Ini menanggapi soal sikap Novel Baswedan yang terus mendesak pemerintah mengungkap dalang dibalik teror pengiriman air keras terhadap dirinya. Fahri menilai penyiraman air keras merupakan bagian dari resiko pekerjaan. Oleh sebab itu, dia meminta Novel Baswedan untuk menerimanya dan tak bersikap cengeng seperti anak kecil. “Ya gini deh, Novel jangan diambil pribadi kalau ada resiko pekerjaan terima dong. Terima jadi pahlawan, tapi terima juga kalau diserang, karena enggak selamanya pahlawan itu di tandu, kadang kena tembak juga, ya diterima lah. Jangan kekanakan begitu, pokoknya pahlawan itu jangan cengeng, kalau enggak salah itu hadapi,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta , Jumat (8/9). Menurut Fahri, Novel terlalu cengeng karena banyak menuntut. Dia mencontohkan, soal permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dia pula heran saat kasus yang menjerat Novel saat menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu dihentikan. Padahal, Fahri menilai Novel layak dihukum dalam dugaan penembakan di kasus pencurian sarang walet. “(Novel minta) bentuk tim ini dan itu. Dan Kasus Bengkulu ini menurut saya tragis, kasus ini mulai disidik 2012, lalu dihentikan oleh Pak SBY. Kata SBY ‘ini enggak tepat waktu’. Masak ada hukum enggak tepat waktu, hukum ya hukum aja,” ujarnya. Politikus yang dipecat oleh PKS ini lantas mengungkit masalah tersebut yang kembali mencuat pada tahun 2015. Kala itu, Praperadilan kasus Surat Keputusan Penghentian Perkara (SKP2) yang dikeluarkan kejaksaan yang menyeret Novel Baswedan dikabulkan hakim tunggal Suparman. Praperadilan itu diajukan korban penganiayaan berat pencuri sarang burung walet pada 2004, Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi melalui kuasa hukum Yuliswan. Dalam keputusan sidang praperadilan yang digelar di PN Kota Bengkulu, Kamis, 31 Maret, hakim menyatakan SKP2 bernomor B.03/N.7.10/EP.1/02/2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Fahri menyebut ini atas desakan Novel ke pemerintah. “2015 Novel kena lagi, abis gitu nekan pemerintah sampai keluar (SKP2) padahal udah P21 di pengadilan keluar SKP2, SKP2-nya di Judicial Review oleh keluarganya, keluarganya kan rakyat indonesia juga,” tukasnya. [rzk]

Related Posts

Comments are closed.