PPP Minta Jokowi Terbitkan Perppu Tolak UU MD3 yang Kontroversial

PPP Minta Jokowi Terbitkan Perppu Tolak UU MD3 yang Kontroversial

Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum mau meneken revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Partai Persatuan Pembangunan meminta Jokowi menerbitkan Perppu MD3 andai tak setuju. “Presiden dapat mempertimbangkan untuk menempuh jalan dengan menerbitkan Perppu MD3 dengan merujuk putusan MK No 138/PUU-VII soal tiga alasan penerbitan Perppu, yakni karena kekosongan hukum, proses pembuatan UU lama, serta keadaan yang memaksa,” ujar Waketum PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Waketum PPP Arwani Thomafi (Foto: dok. Pribadi) Salah satu alasan Jokowi enggan meneken UU MD3 adalah menganggap ada penurunan kualitas demokrasi dari pengesahan revisi tersebut. Bagi Arwani, alasan tersebut bisa dipakai Jokowi untuk menerbitkan Perppu MD3. Selain itu, Arwani memandang penerbitan Perppu MD3 dirasa penting. Sebab, andai Jokowi tak meneken revisi UU MD3, undang-undang itu tetap akan berlaku efektif 30 hari sejak disahkan. “Merujuk pernyataan Presiden, jika menganggap UU MD3 mengakibatkan kualitas demokrasi di Indonesia menurun, maka langkah menerbitkan Perppu MD3 dapat dilakukan Presiden. UU MD3 bila tidak diteken Presiden Jokowi hingga 30 hari sejak pengesahan, maka UU tersebut secara efektif akan berlaku,” katanya. Selain mendorong Jokowi menerbitkan Perppu MD3, Arwani meminta masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Bagi PPP, mereka keberatan atas Pasal 122 huruf k yang dianggap membuat DPR antikritik dan Pasal 427A huruf c soal penambahan kursi pimpinan MPR. “Masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dapat mengajukan uji materi norma-norma di UU MD3 dirasa bertentangan dengan konstitusi. PPP mengapresiasi masyarakat yang berencana mengajukan judicial review UU MD3 di MK,” ucap dia. Soal alasan belum meneken hasil revisi UU MD3, Jokowi mengatakan dirinya masih menimbang karena mendengar banyak keresahan di masyarakat terkait UU tersebut. Dia juga menyinggung soal penurunan kualitas demokrasi. “Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum mau meneken revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Partai Persatuan Pembangunan meminta Jokowi menerbitkan Perppu MD3 andai tak setuju. “Presiden dapat mempertimbangkan untuk menempuh jalan dengan menerbitkan Perppu MD3 dengan merujuk putusan MK No 138/PUU-VII soal tiga alasan penerbitan Perppu, yakni karena kekosongan hukum, proses pembuatan UU lama, serta keadaan yang memaksa,” ujar Waketum PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Waketum PPP Arwani Thomafi (Foto: dok. Pribadi) Salah satu alasan Jokowi enggan meneken UU MD3 adalah menganggap ada penurunan kualitas demokrasi dari pengesahan revisi tersebut. Bagi Arwani, alasan tersebut bisa dipakai Jokowi untuk menerbitkan Perppu MD3. Selain itu, Arwani memandang penerbitan Perppu MD3 dirasa penting. Sebab, andai Jokowi tak meneken revisi UU MD3, undang-undang itu tetap akan berlaku efektif 30 hari sejak disahkan. “Merujuk pernyataan Presiden, jika menganggap UU MD3 mengakibatkan kualitas demokrasi di Indonesia menurun, maka langkah menerbitkan Perppu MD3 dapat dilakukan Presiden. UU MD3 bila tidak diteken Presiden Jokowi hingga 30 hari sejak pengesahan, maka UU tersebut secara efektif akan berlaku,” katanya. Selain mendorong Jokowi menerbitkan Perppu MD3, Arwani meminta masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Bagi PPP, mereka keberatan atas Pasal 122 huruf k yang dianggap membuat DPR antikritik dan Pasal 427A huruf c soal penambahan kursi pimpinan MPR. “Masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dapat mengajukan uji materi norma-norma di UU MD3 dirasa bertentangan dengan konstitusi. PPP mengapresiasi masyarakat yang berencana mengajukan judicial review UU MD3 di MK,” ucap dia. Soal alasan belum meneken hasil revisi UU MD3, Jokowi mengatakan dirinya masih menimbang karena mendengar banyak keresahan di masyarakat terkait UU tersebut. Dia juga menyinggung soal penurunan kualitas demokrasi. “Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” ucap Jokowi.

Jakarta, CNN Indonesia — Anggota fraksi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang urung menandatangani hasi revisi UU MD3. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU MD3 yang baru tidak berlaku. “PPP berharap presiden mengeluarkan Perppu,” ujar Arsul dalam pesan singkat, Rabu (21/2). Arsul menerangkan dalam Perppu itu nantinya pemerintah bisa mengubah sejumlah pasal yang saat ini menimbulkan polemik, baik di internal DPR hingga masyarakat.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Beberapa pasal yang dianggap bermasalah oleh PPP yakni Pasal 73 tentang kewajiban Polri membantu DPR melakukan pemanggilan paksa, 122 huruf k tentang kewenangan penindakan terhadap pihak yang merendahkan DPR, dan pasal 245 tentang pertimbangan MKD jika Apgakum memanggil anggota DPR. Lebih lanjut, Arsul menerangkan dibuatnya Perppu juga membuka kembali peluang revisi terhadap UU tersebut. DPR dianggap lebih memiliki ruang lebih banyak untuk menerima masukan dari masyarakat agar polemik dalam UU MD3 tidak terjadi kembali. Meski demikian, ia menegaskan Perppu merupakan keputusan subjektif Presiden dalam kondisi genting sehingga Perppu perlu pertimbangan matang.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

“Perppu itu kan tafsir kegentingan memaksa selama ini menjadi tafsir subjektifnya presiden. Nah dengan reaksi masyarakat seperti itu, presiden bisa meminta pendapat elemen masyarakat terlebih dahulu dan para ahli atau akademisi,” ujar Arsul. Lebih dari itu, Arsul tidak menutup kemungkinan uji materi terhadap UU MD3 yang baru di MK. Ia juga yakin MK akan mengabulkan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang baru. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan Presiden Joko Widodo mungkin menolak menandatangani revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR 12 Februari lalu.

Johnny G. Plate anggota DPR-RI dari Partai Nasdem (Foto: Fahrian Saleh/kumparan) Partai NasDem menanggapi sikapa Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani hasil revisi UU MD3. Menurut Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate, sikap Jokowi merupakan dampak dari pembahasan revisi UU MD3 yang tak berjalan baik di DPR. “Memang pembuatan UU (MD3) itu baik di sisi pemerintah maupun di sisi DPR berjalan tidak baik. Tidak prudent prosesnya, buktinya di DPR sendiri terjadi perbedaan pendapat dari Nasdem dan PPP,” ucap Johnny saat dihubungi, Rabu (21/2). Akibatnya, legitimasi dari revisi Undang-undang itu juga turun. “Artinya, DPR telah menghasilkan UU MD3 ini tidak bisa diterima semua pihak, bahkan presiden kan,” imbuh Sekjen Partai Nasdem itu. Dia mengusulkan, apabila Jokowi tidak sependapat dengan hasil revisi UU MD3, maka sebaiknya hasil revisi tersebut segera dikembalikan ke DPR. Solusi lain, kataa Johnny, adalah Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menindaklanjuti pasal-pasal di dalam revisi UU MD3 yang tak disetujui. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan) “Karena bisa saja ada kegentingan yang memaksa Perppu. Karena rakyat terancam, rakyat bisa ditangkap, bisa disandera akibat mengkritik DPR,” tuturnya. Dihubungi terpisah, anggota Baleg DPR Fraksi PPP Arsul Sani mendukung usulan tersebut. Perppu yang dikeluarkan Jokowi, nantinya dapat menggantikan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. “Soal Perppu itu kan tafsir kegentingan memaksanya yang selama ini menjadi tafsir subjektifnya presiden. Nah dengan reaksi masyarakat yang seperti itu, tentu presiden bisa meminta pendapat terlebih dahulu dari elemen-elemen masyarakat dan para ahli, akademisi hukum tata negara,” ujar Arsul. Sebab, menurut Arsul, jika hasil revisi UU MD3 itu diajukan ke Mahkaah Konstitusi untuk dilakukan uji materi, akan memakan waktu yang lama. “Kalau uji materi di MK kan prosesnya akan cukup lama. Tapi saya melihat adanya peluang UU ini dikoreksi oleh MK,” tutupnya.

Related Posts

Comments are closed.