PPP Djan Faridz Ingin Islah Seperti Cara Golkar

PPP Djan Faridz Ingin Islah Seperti Cara Golkar

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Ahmad Dimyati Natakusumah menuturkan siap berdamai (islah) dengan kubu Romahurmuziy (Romi). Syaratnya, konsep islah yang dilakukan sama dengan Golkar. “Menurut saya konsitusional seperti Golkar. Jadi Golkar yang menjadi contoh. Hampir mirip itu. Melakukan muktamar bersama,” kata Dimyati di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2018). Serupa dengan Golkar waktu lalu, Dimyati pun menginginkan agar Presiden Jokowi dapat mengambil langkah untuk menyatukan kembali PPP. “Kami berharap Jokowi segera mengambil langkah menyatukan PPP islah. Kan nggak sulit mau siapa ketua umumnya ya Pak Djan sama Jokowi dan Romi silakan menentukan yang terbaik siapa ketua umum PPP,” ujarnya. Sementara itu, Djan Faridz mengaku tak menginginkan adanya islah dengan berbagai persyaratan. Ia kemudian mengibaratkan islah tersebut layaknya membeli mobil. “Misalnya islah dengan Pak Romi, kita ayo, tapi kita tidak punya kartu. Supaya bisa kita bawa kemana pun. Yuk kita sama-sama. BPKB Kita pegang, namun mobilnya di rumah mereka. Mahkamah Agung kita pegang, tapi ada 16 buku persyaratanya. Islah macam apa itu,” sebutnya. Djan mengajak PPP Romi melupakan permasalahan yang ada. Tak hanya itu, ia pun menyarankan agar PPP mengadakan munaslub sebagai salah satu langkah islah. “Lupakan masa lalu, kita bikin munaslub bersama sehinga DPC kita bergabung dengan tugas dan wewenang yang sama,” tuturnya.

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Ahmad Dimyati Natakusumah menuturkan siap berdamai (islah) dengan kubu Romahurmuziy (Romi). Syaratnya, konsep islah yang dilakukan sama dengan Golkar. “Menurut saya konsitusional seperti Golkar. Jadi Golkar yang menjadi contoh. Hampir mirip itu. Melakukan muktamar bersama,” kata Dimyati di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2018). Serupa dengan Golkar waktu lalu, Dimyati pun menginginkan agar Presiden Jokowi dapat mengambil langkah untuk menyatukan kembali PPP. “Kami berharap Jokowi segera mengambil langkah menyatukan PPP islah. Kan nggak sulit mau siapa ketua umumnya ya Pak Djan sama Jokowi dan Romi silakan menentukan yang terbaik siapa ketua umum PPP,” ujarnya. Sementara itu, Djan Faridz mengaku tak menginginkan adanya islah dengan berbagai persyaratan. Ia kemudian mengibaratkan islah tersebut layaknya membeli mobil. “Misalnya islah dengan Pak Romi, kita ayo, tapi kita tidak punya kartu. Supaya bisa kita bawa kemana pun. Yuk kita sama-sama. BPKB Kita pegang, namun mobilnya di rumah mereka. Mahkamah Agung kita pegang, tapi ada 16 buku persyaratanya. Islah macam apa itu,” sebutnya. Djan mengajak PPP Romi melupakan permasalahan yang ada. Tak hanya itu, ia pun menyarankan agar PPP mengadakan munaslub sebagai salah satu langkah islah. “Lupakan masa lalu, kita bikin munaslub bersama sehinga DPC kita bergabung dengan tugas dan wewenang yang sama,” tuturnya.

Politik 13 Feb 2018 04:18 Sekjen PPP menegaskan tidak ada urgensi revisi UU MD3 ini segera disahkan oleh Parlemen menjadi UU. Politik 25 Jan 2018 09:37 Romi mengaku tidak ingin hanya berpatokan dari survei LSI dalam menghadapi pileg nanti. Politik 25 Jan 2018 07:22 Tim siber itu dibekali dengan sejumlah pengetahuan seperti rambu-rambu yang ada dalam UU ITE. Sumatera Utara 10 Jan 2018 11:39 Menurut Arsul, ada atau tidaknya kader PPP di Pilkada Sumut 2018 bukan penghalang untuk kedua partai ini bersatu. Sumatera Selatan 10 Jan 2018 10:44 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung paslon Mularis Djahri-Saidina Ali di Pemilihan Wali Kota Palembang. Pilkada 09 Jan 2018 08:01 PDIP telah mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilgub Sumut. Sumatera Selatan 08 Jan 2018 09:43 Ishak Mekki saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Jawa Barat 07 Jan 2018 14:06 Hari ini rencananya Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum akan mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem dan PKB. Jawa Timur 06 Jan 2018 08:02 Romahurmuziy meyakini Khofifah-Emil merupakan pasangan terbaik untuk memimpin Jawa Timur pada 2018-2023 karena memiliki kombinasi. Politik 02 Jan 2018 16:46 Arsul menuturkan, PPP tidak bisa mengusung sendiri. Karena itu dirinya mempersilahkan DPW PPP untuk menjalin komunikasi. Politik 29 Des 2017 05:37 Untuk sosok bakal cawagub, masih terdapat tenggat waktu sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar pada 8 Januari 2018. Politik 27 Des 2017 06:46 Romi mengatakan, PPP kepemimpinannya jelas sudah sah dan tinggal proses islah dengan Djan Faridz. Politik 27 Des 2017 05:43 PPP berencana mengumumkan kandidatnya di Pilkada 2018 tepat pada hari ulang tahun partai tersebut. Politik 27 Des 2017 02:32 Ketua Umum PPP Romahurmuziy menegaskan partainya masih solid memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018. Politik 26 Des 2017 22:26 PPP tidak akan meninggalkan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018, seperti yang dilakukan Partai Golkar. Politik 26 Des 2017 21:05 Sekjen PPO mengungkapkan, dua nama ini merupakan hasil komunikasi politik dengan Partai Golkar yang menjadi koalisinya. Politik 26 Des 2017 11:20 MA menolak gugatan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah sehingga menegaskan kepengurusan PPP periode 2016-2021 adalah M Romahurmuziy. Rajut 22 Des 2017 00:05 Setelah Golkar, belakangan PKB dan PPP mengancam cabut dukungan kepada Ridwan Kamil.

Menghadapi Golkar ini, Ketua Umum Majelis Syuro PPP sekaligus Rais ‘Aam PBNU, Kiai Bishri Syansuri, mengeluarkan fatwa jelang Pemilu 1977. Ia tegaskan, “…wajib hukumnya bagi setiap peserta Pemilu 1977 dari kalangan umat Islam pria maupun wanita, terutama warga Partai Persatuan Pembangunan untuk turut menegakkan Hukum dan Agama Allah dalam kehidupan kebangsaan kita, dengan jalan menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan pada waktunya nanti. … Maka barangsiapa di antara umat Islam yang menjadi peserta pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan, karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencaharian maupun karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah.” (Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru , 1991).

Related Posts

Comments are closed.