PPP Bantah Copot Pengurus DPW Sumut yang Tolak Djarot-Sihar

PPP Bantah Copot Pengurus DPW Sumut yang Tolak Djarot-Sihar

DPP PPP buka suara terkait pencopotan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis karena menolak pengusungan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kabar tersebut tak benar. “Isu liar seputar pencopotan Ketua dan Sekretaris DPW/DPC PPP terkait pendaftaran pilkada sama sekali tidak benar,” ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Awiek menyebut memang DPW PPP Sumut menolak mendaftarkan Djarot-Sihar ke KPUD Sumut untuk Pilgub 2018. Karena menolak, DPP PPP dikatakan Awiek mengambil alih pendaftaran. Memang, dalam aturan, DPP partai bisa mengambil alih pendaftaran pencalonan calon kepala daerah tertentu apabila DPW atau pengurus wilayah menolak. “Hal itu sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada dan secara terperinci diatur dalam PKPU 3/2017 juncto PKPU 15/2017 Pasal 39 ayat 2, bahwa apabila pengurus provinsi atau kabupaten/kota tidak mendaftarkan paslon pilkada, DPP dapat mendaftarkan paslon,” ucap Awiek memerinci aturan itu. Dikatakan anggota Komisi II DPR ini, yang dilakukan DPP PPP di Sumatera Utara hanya mengambil alih pendaftaran pilkada. Selanjutnya, secara organisatoris kepartaian, Awiek mengatakan kendali tetap ada pengurus DPW/DPC Sumatera Utara saat ini. “Selanjutnya terkait perbedaan pendapat selama proses pilkada, DPP akan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

DPP PPP buka suara terkait pencopotan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis karena menolak pengusungan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kabar tersebut tak benar. “Isu liar seputar pencopotan Ketua dan Sekretaris DPW/DPC PPP terkait pendaftaran pilkada sama sekali tidak benar,” ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Awiek menyebut memang DPW PPP Sumut menolak mendaftarkan Djarot-Sihar ke KPUD Sumut untuk Pilgub 2018. Karena menolak, DPP PPP dikatakan Awiek mengambil alih pendaftaran. Memang, dalam aturan, DPP partai bisa mengambil alih pendaftaran pencalonan calon kepala daerah tertentu apabila DPW atau pengurus wilayah menolak. “Hal itu sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada dan secara terperinci diatur dalam PKPU 3/2017 juncto PKPU 15/2017 Pasal 39 ayat 2, bahwa apabila pengurus provinsi atau kabupaten/kota tidak mendaftarkan paslon pilkada, DPP dapat mendaftarkan paslon,” ucap Awiek memerinci aturan itu. Dikatakan anggota Komisi II DPR ini, yang dilakukan DPP PPP di Sumatera Utara hanya mengambil alih pendaftaran pilkada. Selanjutnya, secara organisatoris kepartaian, Awiek mengatakan kendali tetap ada pengurus DPW/DPC Sumatera Utara saat ini. “Selanjutnya terkait perbedaan pendapat selama proses pilkada, DPP akan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

DPP PPP buka suara terkait pencopotan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis karena menolak pengusungan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kabar tersebut tak benar. “Isu liar seputar pencopotan ketua dan sekretaris DPW/DPC PPP terkait pendaftaran pilkada sama sekali tidak benar,” ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Awiek menyebut memang DPW PPP Sumut menolak mendaftarkan Djarot-Sihar ke KPUD Sumut untuk Pilgub 2018. Karena menolak, DPP PPP dikatakan Awiek mengambil alih pendaftaran. Memang, dalam aturan, DPP partai bisa mengambil alih pendaftaran pencalonan calon kepala daerah tertentu apabila DPW atau pengurus wilayah menolak. “Hal itu sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada dan secara rinci diatur dalam PKPU 3/2017 jo PKPU 15/2017 pasal 39 ayat 2, bahwa apabila pengurus provinsi atau kabupaten/kota tidak mendaftarkan paslon pilkada, maka DPP dapat mendaftarkan paslon,” ucap Awiek merinci aturan itu. Dikatakan anggota Komisi II DPR ini, yang dilakukan DPP PPP di Sumatera Utara hanya sebatas mengambil alih pendaftaran pilkada. Selanjutnya, secara organisatoris kepartaian, Awiek mengatakan kendali tetap ada pengurus DPW/DPC Sumatera Utara saat ini. “Selanjutnya terkait perbedaan pendapat selama proses pilkada, DPP akan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

DPP PPP buka suara terkait pencopotan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis karena menolak pengusungan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kabar tersebut tak benar. “Isu liar seputar pencopotan ketua dan sekretaris DPW/DPC PPP terkait pendaftaran pilkada sama sekali tidak benar,” ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (11/1/2018). Awiek menyebut memang DPW PPP Sumut menolak mendaftarkan Djarot-Sihar ke KPUD Sumut untuk Pilgub 2018. Karena menolak, DPP PPP dikatakan Awiek mengambil alih pendaftaran. Memang, dalam aturan, DPP partai bisa mengambil alih pendaftaran pencalonan calon kepala daerah tertentu apabila DPW atau pengurus wilayah menolak. “Hal itu sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada dan secara rinci diatur dalam PKPU 3/2017 jo PKPU 15/2017 pasal 39 ayat 2, bahwa apabila pengurus provinsi atau kabupaten/kota tidak mendaftarkan paslon pilkada, maka DPP dapat mendaftarkan paslon,” ucap Awiek merinci aturan itu. Dikatakan anggota Komisi II DPR ini, yang dilakukan DPP PPP di Sumatera Utara hanya sebatas mengambil alih pendaftaran pilkada. Selanjutnya, secara organisatoris kepartaian, Awiek mengatakan kendali tetap ada pengurus DPW/DPC Sumatera Utara saat ini. “Selanjutnya terkait perbedaan pendapat selama proses pilkada, DPP akan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis, dicopot dari jabatannya. Yulizar dicopot karena menolak mendukung pasangan calon gubernur/cawagub Sumut, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. “PPP Sumut menolak SK DPP dukungan pasangan Djarot-Sihar,” kata Wakil Ketua DPW PPP Sumut, Ahmadan Harahap, saat diminta konfirmasi, Kamis (11/1/2017). PPP menolak Djarot-Sihar yang disebut pasangan ‘Djoss’ ini karena dianggap berbeda dengan keputusan yang sudah dibuat internal. “Harusnya muslim-muslim,” imbuhnya. Yulizar pun diganti Ihsan Nahromi. Meski terjadi pencopotan, DPW Sumut disebut Ahmadan tetap menolak pasangan Djarot-Sihar. “Permintaan kami yang ajukan dulu wakilnya dari kader. Kalau pun tidak, ya harus muslim. Kita tetap tak menyetujui SK DPP. DPP sudah mengangkat Plt Ketua DPW,” jelasnya. “Jika ada teguran, kita siap. Namun demikian, kita berharap Pilgub Sumut tetap berjalan damai,” ujarnya. Ketum PPP Romahurmuziy sebelumnya menegaskan kesepakatan partainya bersama PDIP mengusung Djarot-Sihar berdasarkan pembicaraan setelah menyerap aspirasi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Medan, Sumatera Utara (ANTARA News) – Partai Persatuan Pembangunan bersikukuh pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur harus beragama sama dan ingin gubernur petahana Tengku Erry Nuradi disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat. “Kami menolak konsep pelang,” kata Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis kepada Antara di Medan, Rabu, yang saat ditelepon mengaku masih di kantor DPP PPP di Jakarta. Yulizar dab Sekretaris DPW PPP Sumut Kamaruddin Harahap sedang menemui Ketua Umum DPP PPP Rolahurmuzi ke Jakarta untuk meminta arahan dan kepastian mengenai calon yang akan didukung pada Pilkada Sumut. Dia mengaku telah mendapatkan informasi bahwa PDI Perjuangan telah menetapkan pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dengan koalisi bersama PPP. Namun, dia menolak pasangan itu karena ingin menduetkan pasangan yang beragama sama, dengan alasan sesuai dengan asas PPP. Sikap politik ini dianggapnya bentuk komitmen menjaga aspirasi mayoritas warga Sumut, termasuk mempertahankan dukungan sejak awal kepada Tengku Erry Nuradi yang masih menjabat Gubernur Sumut. “Terserah mau dibuat Erry menjadi nomor 1 (cagub), maupun nomor 2 (cawagub),” kata Yulizar. Jika DPP PPP dipaksa untuk menerima Djarot-Sihar, maka PPP Sumut akan menolak memberikan dukungan. “Apa pun ceritanya, kami akan melawan,” kata Yulizar. Pewarta: Irwan Arfa Editor: Jafar M Sidik COPYRIGHT © ANTARA 2018

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis, angkat bicara terkait pencopotannya akibat menolak mendukung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam Pilgub. Dia membantah kabar tersebut dan mengklaim masih menjabat hingga kini. ” Enggak ada (terima surat penonaktifan). Ketum mengatakan saya tidak mundur, Sekjen juga bilang saya tidak dimundurkan. Ngapain saya pusing amat,” kata Yulizar di kantor DPW Sumut, Medan, Kamis (11/1). Dengan pernyataan Ketum dan Sekjen tersebut, Yulizar menegaskan, dia masih menjabat sebagai Ketua DPW PPP Sumut. Dia pun mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui partai berlambang Kabah itu. “Bagi saya, semua alur kehidupan, Allah yang sudah tentukan. Hari ini, saya masih tegak di sini dengan catatan saya adalah Ketua DPW PPP Sumut,” ujar dia. Kabar pencopotan Yulizar marak diperbincangkan setelah surat keterangan dengan kop surat DPP PPP beredar. Dalam SK Nomor 1559/KPTS/DPP/I/2018 itu, jabatan Ketua DPW Sumut diserahkan pada Ihsan Nahrowi yang juga menjabat Ketua DPP PPP Korwil Sumatera. Surat itu pun ditandatangani Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. Dalam surat itu, pencopotan Yulizar disebut merupakan buntut dari penolakannya untuk menjalankan perintah partai dalam mendukung Djarot-Sihar. Yulizar yang mengklaim mewakili suara DPW dan seluruh DPC se-Sumut tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur muslim. Sesuai asas partai, mereka menolak mendukung ‘pasangan pelangi’. Yulizar pun menegaskan akan tetap dengan keputusannya itu. Pihaknya akan segera menyurati DPP dan Majelis Syariah DPP untuk datang ke Medan memberikan penjelasan atau tabayyun. Sembari menunggu, mereka tidak akan menggerakkan mesin partai untuk melakukan pemenangan terhadap Djarot-Sihar. “Yang bergerak dan bekerja kan yang di Sumut. Bisa enggak yang di Jakarta bergerak? Kan enggak. Jadi sekarang posisi kami diam (dalam pemenangan Djarot-Sihar),” kata Yulizar. Berita Terkait Pendaftaran Edy-Ijeck di KPU Sumut Sempat Terkendala Ini Ditinggal Partai Pendukung, Tengku Erry: Saya Lapang Dada Didukung Hanura di Detik-Detik Terakhir, Ini Kata Edy Berita Lainnya Spalletti Gambarkan Arti Interisti Bagi Skuatnya Soal Aksi Kejar-kejaran Mobil di Solo, Ini Kata Polisi

Medan, CNN Indonesia — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak keputusan dewan pimpinan pusat yang mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Latar belakang agama Sihar jadi alasan penolakan tersebut. PPP berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung pasangan tersebut di Pilgub Sumut. Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, PPP tidak mempermasalahkan siapapun yang akan diusung menjadi cagub/cawagub Sumut selama beragama Islam.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

“Kalau DPP (PPP) tidak menerima asiprasi umat islam melauli PPP untuk mencalonkan cagub/cawagub muslim-muslim, maka PPP Sumut akan menolak kebijakan DPP,” katanya. Beredar kabar, setelah penolakan ini, DPP PPP kemudian mengambil keputusan menonaktifkan Yulizar. Namun hal ini belum terkonfirmasi. Kehadiran Yulizar dengan statusnya sebagai Ketua DPW diperlukan saat mengantarkan Cagub dan Cawagub di KPU Sumut. Pasangan Djarot-Sihar direncanakan datang ke KPU siang ini. Namun hingga saat ini, belum hadir di KPU. Yang nampak justru pasangan cagub dan cawagub JR Saragih-Ance Selian yang diusung Partai Demokrat bersama PKB dan PKPI. Sejauh ini, baru satu Paslon yang diterima pendaftarannya oleh KPU Sumut yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Pasangan berjuluk Eramas ini diusung oleh enam parpol yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN dan Nasdem. Koalisi enam parpol ini menguasai 60 kursi DPRD Sumut. (zul/sur)

Medan, Sumatera Utara (ANTARA News) – Partai Persatuan Pembangunan bersikukuh pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur harus beragama sama dan ingin gubernur petahana Tengku Erry Nuradi disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat. “Kami menolak konsep pelang,” kata Ketua DPW PPP Sumatera Utara Yulizar Parlagutan Lubis kepada Antara di Medan, Rabu, yang saat ditelepon mengaku masih di kantor DPP PPP di Jakarta. Yulizar dab Sekretaris DPW PPP Sumut Kamaruddin Harahap sedang menemui Ketua Umum DPP PPP Rolahurmuzi ke Jakarta untuk meminta arahan dan kepastian mengenai calon yang akan didukung pada Pilkada Sumut. Dia mengaku telah mendapatkan informasi bahwa PDI Perjuangan telah menetapkan pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dengan koalisi bersama PPP. Namun, dia menolak pasangan itu karena ingin menduetkan pasangan yang beragama sama, dengan alasan sesuai dengan asas PPP. Sikap politik ini dianggapnya bentuk komitmen menjaga aspirasi mayoritas warga Sumut, termasuk mempertahankan dukungan sejak awal kepada Tengku Erry Nuradi yang masih menjabat Gubernur Sumut. “Terserah mau dibuat Erry menjadi nomor 1 (cagub), maupun nomor 2 (cawagub),” kata Yulizar. Jika DPP PPP dipaksa untuk menerima Djarot-Sihar, maka PPP Sumut akan menolak memberikan dukungan. “Apa pun ceritanya, kami akan melawan,” kata Yulizar. Pewarta: Irwan Arfa Editor: Jafar M Sidik COPYRIGHT © ANTARA 2018

Related Posts

Comments are closed.